makalah pembiayaan rs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Permasalahan kesehatan di Indonesia masih sangat banyak dan sulit untuk

dibenahi, yang utama adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan kesehatan yang kuat,

stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting

dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan

pelayanan kesehatan dan akses dan pelayanan yang berkualitas.

Di Indonesia, masalah pembiayaan kesehatan masih menjadi topik aktual dalam

permasalahan di bidang kesehatan. Biaya perawatan masih menjadi priotitas utama di

beberapa rumah sakit dan tidak mengindahkan kondisi pasien yang datang berobat.

Masalah pembiayaan ini sangat rumit dan sulit dicari penyelesaiannya.

Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang kurang mampu

yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak memiliki biaya. Semakin banyak

pasien yang tidak mampu yang terpaksa tidak dapat menerima pengobatan hanya

karena tidak memiliki uang muka untuk pengobatan.

Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan

pemecahan masalah ini, seperti dengan mengeluarkan beberapa peraturan

perundangan. Salah satunya telah disebutkan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan telah mewajibkan fasilitas layanan kesehatan agar mendahulukan upaya

penyelamatan pasien.

Meskipun sudah banyak aturan dan anjuran agar fasilitas kesehatan

mendahulukan pertolongan kepada pasien, namun penolakan layanan kepada pasien

dengan alasan ekonomi masih kerap terjadi. Telah dijelaslkan pula dalam undang-

undang bahwa rumah sakit memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dilepaskan dengan

fungsi rumah sakit lainnya.

Alasan klasik yang sering di utarakan rumah sakit adalah masalah biaya

operasional rumah sakit. Inilah salah satu dilema yang dihadapi rumah sakit dalam

melakukan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Jika melayani warga yang tak

mampu membayar, tentu rumah sakit akan kehilangan penghasilan. Dan, ini akan

berdampak buruk terhadap keberlangsungan operasional RS itu sendiri. Ini merupakan

dilema yang berat bagi rumah sakit.

Program pemerintah yang dibuatpun harus dibuat sebijaksana dan seefektif

mungkin agar tercipta rasa adil bagi rumah sakit dan tentunya masyarakat. Sehingga

tujuan pembiayaan kesehatan yang adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan

jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna

dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat tercapai.

Dari pemaparan di atas, kami mencoba menelaah sebuah kasus yang bisa

dijadikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan

pembiayaan Rumah Sakit. Berikut ini adalah kasusnya :

Pasien Miskin dan Jaminan Sosial

Senin, 7 Juni 2010

Meski sudah banyak aturan dan anjuran agar fasilitas kesehatan mendahulukan pertolongan kepada pasien, namun penolakan layanan kepada pasien dengan alasan ekonomi masih kerap terjadi. Kasus penolakan terhadap Elsa Ainurohmah, bayi berusia enam bulan, putri pasangan Paidi (34) dan Septi Nuraini (30) oleh RS Sari Asih, Karawaci Tangerang, beberapa waktu lalu, misalnya, menambah panjang catatan hitam kasus serupa di Tanah Air.

Bayi mungil itu tidak mendapatkan layanan medis semestinya karena orangtuanya tak mampu menyanggupi uang muka Rp 10 juta yang diminta pihak rumah sakit. Akhirnya, orangtuanya memutuskan untuk memindahkan Elsa ke RSU Tangerang. Namun, akibat terlambat mendapatkan layanan medis, Elsa meninggal sebelum tiba di RSU Tangerang.

1.2Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, kami mencoba mengidentifikasi beberapa

masalah, diantaranya :

1. Bagaimanakah seharusnya pembiayaan pelayanan kesehatan?

2. Bagaimanakah standart mekanisme pembiayaan rumah sakit di Indonesia?

3. Adakah undang-undang atau aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang

pembiayaan rumah sakit?

4. Bagaimanakah peranan asuransi dalam pembiayaan rumah sakit?

5. Bagaimana tinjauan medikolegal, bioetika dan pandangan agama Islam dalam

pembiayaan rumah sakit?

1.3Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari pembuatan makalah ini, yaitu:

1. Untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah BHP 6

2. Untuk menjawab Identifikasi masalah yang ada.

3. Salah satu sarana menambah wawasan bagi mahasiswa Kedokteran Unisba

khususnya dan diharapkan dapat juga membantu masyarakat yang

membutuhkan informasi mengenai Pembiayaan Rumah Sakit ini.

1.4Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan dalam pembentukan makalah ini yaitu dengan

menjabarkan secara rinci mengenai masalah Pembiayaan Rumah Sakit. Dalam

pembahasannya diawali dengan mencari data yang mendukung tentang Pembiayaan

Rumah Sakit melalui kajian pustaka dan pencarian data di internet, kemudian setelah itu

merumuskan data yang sudah didapat dan membahasnya sesuai dengan rumusan masalah

yang ada.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (Health Care Financing)

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses

kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti

biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya bernilai

sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senatiasa

“siap pakai” dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Namun, masih banyak

orang menyepelekan hal ini. Negara, pada beberapa kasus, juga demikian.

Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat

dipandang sebagai rendahnya apresiasi akan pentingnya bidang kesehatan sebagai

elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem baru yang

justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis pemborosan baru yang

muncul karena kesalahan kita sendiri.

Konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010, pada prinsipnya menyiratkan pendekatan

sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigma yang

nyatanya cukup bertentangan dengan anutan desentralisasi, dimana kewenangan daerah

menjadi otonom untuk menentukan arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa

harus terikat jauh dari pusat.

2.1.1. Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri atas :

1. Upaya Kesehatan

2. Pembiayaan Kesehatan

3. Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan

5. Pemberdayaan Masyarakat

6. Manajemen Kesehatan

Sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembanguan kesehatan,

terdapat beberapa faktor penting dalam pembiayaan kesehatan yang mesti diperhatikan.

Pertama, besaran (kuantitas) anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan

pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi

penggunaan (fungsionalisasi) dari anggaran yang ada.

Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa

alasan. Berbagai hal bias dianggap sebagai pemicunya. Selain karena rendahnya

kesadaran pemerintah untuk menempatkan pembangunan kesehatan sebagai sector

prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi komoditas politik yang laku dijual di

negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini.

Ironisnya, kelemahan ini bukannya tertutupi dengan penggunaan anggaran yang

efektif dan efisien akibatnya, banyak kita jumpai penyelenggaraan program-program

kesehatan yang hanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak tepat fungsi. Relatif

ketatnya birokrasi di lingkungan departemen kesehatan dan instansi turunannya, dapat

disangka sebagai biang sulitnya mengejar transparansi dan akuntabilitas anggaran di

wilayah ini. Peran serta masyarakat dalam pembahasan fungsionalisasi anggaran

kesehatan menjadi sangat minim, jika tak mau disebut tidak ada sama sekali.

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang

peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka

mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara

diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health

care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh karena itu reformasi

kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada

kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan

(adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari

pembiayaan kesehatan itu sendiri.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sendiri memberi fokus

strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama

kebijakan dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan

2. Mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan permeliharaan

kesehatan masyarakat miskin

3. Pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk didalamnya asuransi

kesehatan sosial (SHI)

4. Penggalian dukungan nasional dan internasional

5. Penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional

6. Pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan

fakta ilmiah

7. Pemantauan dan evaluasi.

Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada

beberapa hal pokok yakni; kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas,

reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan (out of pocket funding),

menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan

dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya

(resources) serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa.

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan

jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil-guna

dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2.1.2. Strategi Pembiayaan Kesehatan

Mekanisme pembayaran (payment mechanism), yang dilakukan selama ini adalah

provider payment melalui sistem budget, kecuali untuk pelayanan persalinan yang oleh

bidan di klaim ke Puskesmas atau Kantor Pos terdekat. Alternatif lain adalah

empowerment melalui sistem kupon. Kekuatan dan kelemahan alternatif-alternatif

tersebut perlu ditelaah dengan melibatkan para pelaku di tingkat pelayanan.

Informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing cara tersebut juga

merupakan masukan penting untuk melengkapi kebijakan perencanaan dan pembiayaan

pelayanan kesehatan penduduk miskin. Alternatif Sumber Pembiayaan: Prospek Asuransi

Kesehatan Dalam penyaluran dana JPS-BK tahun 2001, dicoba dikembangkan JPKM

(Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) sebagai wadah penyaluran dana JPS-BK.

Upaya tersebut umumnya tidak berhasil, karena dalam praktik yang dilakukan hanyalah

pemberian jasa administrasi keuangan yang dikenal sebagai TPA (Third Party

Administration). Berdasarkan pengalaman tersebut diketahui bahwa salah satu prinsip

pokok asuransi tidak bisa diterapkan, yaitu “pooling of risk”. Dalam prinsip ini risiko

ditanggung peserta dari berbagai tingkatan, tidak hanya oleh penduduk miskin. Selain itu,

4 pemberian ”premi” sebesar Rp 10.000/Gakin (dan dipotong 8% oleh Badan Pelaksana

JPKM) tidak didasarkan pada perhitungan risiko finansial mengikuti prinsip-prinsip

aktuarial yang profesional.

2.1.3. Curative vs Preventive Care

1. Sebagian besar dana (pemerintah & swasta) dialokasikan ke program kuratif.

2. Pengalaman empiris menunjang bahwa kegiatan preventif lebih efektif

meningkatkan status kesehatan ketimbang curative care

3. Persepsi preventive, bisa ditunda karena tidak immediate needs- sering salah

Beberapa Alasan mengapa Preventif tidak menjadi Prioritas:

1. Negara berkembang cenderung alokasi lebih besar ke kuratif dibanding

preventif – immediate needs

2. Tenaga kesehatan lebih terlatih untuk memberi pelayanan kuratif dari pada

preventif

3. Ukuran preventif tidak selalu berkaitan langsung dengan kesehatan, seperti diet,

exercise, dll.

4. Pendapatan perkapita negara yang tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi ,

sadar untuk alokasi preventif

2.1.4. Pendidikan dan Pelatihan

1. Pendidikan untuk tenaga kesehatan : dokter, spesialis, dokter gigi, apoteker,

public health, ada di bawah diknas

2. Pendidikan untuk tenaga kesehatan: perawat, tenaga analis, bidan, ada di bawah

depkes

3. Pendidikan dan kesehatan militer: Pendidikan untuk pengobatan alternatif

2.1.5. Pembiayaan Kesehatan Dalam Sistem Kesehatan Nasional

Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan

berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya

pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan

termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya

pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

2.1.6. Unsur-unsur Pembiayaan Kesehatan

a. Dana

Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain

terkait, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber lainnya yang digunakan untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi

dan dapat dipertanggung-jawabkan.

b. Sumber daya

Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola, standar, regulasi

dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya

penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung

terselenggaranya pembangunan kesehatan.

c. Pengelolaan Dana Kesehatan

Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Dana Kesehatan adalah seperangkat aturan

yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan

kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang

mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan.

2.1.7. Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan

a. Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk

upaya kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik

Pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran

pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin dan

tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah,

masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan

untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola

secara adil, transparan, akuntabel, berhasilguna dan berdayaguna, memperhatikan

subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas.

b. Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya

diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan dengan mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah

terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta.

Selain itu, program-program kesehatan yang mempunyai daya ungkittinggi terhadap

peningkatan derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai.

Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka

sistem pembayaran pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju bentuk

pembayaran prospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatan dilakukan melalui

kesesuaian antara perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen

perencanaan anggaran dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan dengan tujuan

pembangunan kesehatan.

c. Dana kesehatan diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan dan

masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan sosial, sehingga dapat

menjamin terpeliharanya dan terlindunginya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan.

Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung-jawab berdasarkan prinsip

pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan mengacu

pada peraturan perundangan yang berlaku.

d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui

penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau

memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan)

untuk kepentingan kesehatan.

e. Pada dasarnya penggalian, pengalikasian, dan pembelanjaan pembiayaan

kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk

pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching

grant) bagi daerah yang kurang mampu.

2.1.8. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan

Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatu proses yang terus-menerus

dan terkendali, agar tersedia dana kesehatan yang mencukupi dan berkesinambungan,

bersumber dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan

pengaturan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui penggalian dan pengumpulan

berbagai sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan

kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, menggunakannya secara efisien dan

efektif.

Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulan serta pemanfaatan dana yang

bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan sinergisme

antara sumber dana dari iuran wajib, dana APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan

sumber lainnya.

a. Penggalian dana

Penggalian dana untuk upaya pembangunan kesehatan yang bersumber dari

pemerintah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman yang

tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya; dana yang bersumber dari swasta

dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private partnership yang didukung dengan

pemberian insentif; penggalian dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun secara

aktif oleh masyarakat sendiri atau dilakukan secara pasif dengan memanfaatkan berbagai

dana yang sudah terkumpul di masyarakat.

Penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan cara

penggalian dan pengumpulan dana masyarakat dan didorong pada bentuk jaminan

kesehatan.

b. Pengalokasian Dana

Pengalokasi dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan

mengutamakan upaya kesehatan prioritas, secara bertahap, dan terus ditingkatkan jumlah

pengalokasiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan.

Pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat didasarkan pada asas gotong-

royong sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana untuk

pelayanan kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dalam jaminan

kesehatan.

c. Pembelanjaan

Pemakaian dana kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis

maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya

pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel serta penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan kesehatan,

baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal ini termasuk program bantuan sosial dari

pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu , yaitu

Jamkesmas.

2.2. Analysis Biaya Rumah Sakit

Sebagai organisasi publik, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan

kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Rumah Sakit milik pemerintah dihadapkan

pada masalah pembiayaan dalam arti alokasi anggaran yang tidak memadai sedang

penerimaan masih rendah dan tidak boleh digunakan secara langsung. Kondisi ini akan

memberikan dampak yang serius bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit karena sebagai

organisasi yang beroperasi setiap hari, likuiditas keuangan merupakan hal utama dan

dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Berbagai permasalahan-

permasalahan tersebut di atas merupakan tantangan bagi pengelola rumah sakit

pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menggali sumber dana yang

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan

rumah sakit.

Terobosan itu dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan

dari unit-unit pelayanan medis dan penunjang medis melalui penentuan tarif berdasarkan

perhitungan biaya satuan ( unit cost ). Tarif merupakan suatu sistem atau model

pembiayaan yang paling utama dalam pembiayaan rumah sakit. Pola tarif rumah sakit di

Indonesia umumnya masih sangat lemah terutama rumah sakit pemerintah. Tarif yang

diberlakukan belum unit cost based dan tanpa pertimbangan yang cermat terhadap

berbagai dimensi yang mempengaruhi tarif, bahkan rumah sakit pemerintah belum ada

penyesuaian tarif selama bertahun-tahun meskipun telah terjadi inflasi pelayanan

kesehatan ( obat, bahan habis pakai, dll).Selama ini penetapan tarif rawat inap rumah

sakit berdasarkan Kepmenkes, No 582/1997 yang menjadikan perawatan kelas II sebagai

setara unit cost (UC) terhitung dengan metode double distribusi, maka dapatlah diketahui

besarnya tarif Kelas III (1/3 kali UC Kelas II), kisaran tarif Kelas I (2-9 Kali UC Kelas II)

dan VIP/Super VIP (10-20 kali UC Kelas II). (Razak A. 2004). Dengan adanya jaminan

pemerintah pada pelayanan rawat inap kelas III yang diasumsi sesuai dengan Unit cost ,

maka rumah sakit memerlukan penataan kembali pola tarif rawat inap yang ada dengan

menjadikan kelas III setara dengan unit cost terhitung dengan metode double distribusi

dan untuk kelas II, Kelas I, dan VIP dijadikan kelas profit rumah sakit sesuai dengan

kebutuhan rumah sakit.

2.2.1. Konsep Biaya

Biaya (cost) adalah nilai sejumlah input (faktor produksi) yang dipakai untuk

menghasilkan suatu produk (output). Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu

pengorbanan/pengeluaran untuk memperoleh suatu harapah (target)/output tertentu

2.2.2. Pembagian Biaya Berdasarkan Hubungan dengan Volume Produksi

1) Biaya tetap ( fixed cost ) adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah

produksi/jasa dan waktu pengeluarannya, biasanya lebih dari satu tahun.

2) Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlahnya tergantung dari

jumlah produksi / jasa. Biaya tidak tetap biasanya berupa biaya operasional yang

habis dikeluarkan selama satu tahun.

3) Semi Variabel Cost adalah biaya yang memiliki sifat antara fixed cost dan

variabel cost (Gani,1996)

2.2.3. Biaya Berdasarkan Biaya Satuan (Unit cost)

Biaya satuan adalah biaya yang dihitung untuk setiap satu satuan produk

pelayanan. Biaya satuan didapatkan dari pembagian antara biaya total (Total Cost = TC)

dengan jumlah produk (Quantity = Q). Dengan demikian tinggi rendahnya biaya satuan

suatu produksi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya biaya total, tetapi juga dipengaruhi

oleh besarnya biaya produk

2.2.4. Analisis Biaya Rumah Sakit

Analisis biaya rumah sakit adalah suatu kegiatan menghitung biaya rumah sakit

untuk berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan baik secara total maupun per unit atau

perpasien dengan cara menghitung seluruh biaya pada seluruh unit pusat biaya serta

mendistribusikannya ke unit-unit produksi yang kemudian dibayar oleh pasien (Depkes,

1977).Menurut Gani (1996), analisis biaya dilakukan dalam perencanaan kesehatan untuk

menjawab pertanyaan berapa rupiah satuan program atau proyek atau unit pelayanan

kesehatan agar dapat dihitung total anggaran yang diperlukan untuk program atau

pelayanan kesehatan.Dalam perhitungan tarif dirumah sakit seluruh biaya dirumah sakit

dihitung mulai dari :

1. Fixed Cost

Fixed cost atau biaya tetap ini terdiri dari :- Biaya Investasi gedung rumah

sakit- Biaya peralatan Medis- Biaya peralatan Medis- Biaya Kendaraan

(Ambulance, Mobil Dinas, Motor, dll)

2. Semi Variabel cost

Gaji Pegawai- Biaya Pemeliharaan- Insentif- SPPD- Biaya Pakaian Dinas- dll

3. Variabel Cost

Biaya BHP Medis / Obat- Biaya BHP Non Medis- Biaya Air- Biaya Listrik-

Biaya Makan Minum Pegawai dan pasien- Biaya Telepon- dll

2.2.5 Manfaat Analisis Biaya

Manfaat utama dari analisis biaya ada empat yaitu (Gani,A.2000):

a. Pricing

Informasi biaya satuan sangat penting dalam penentuan kebijaksanaan

tarif rumah sakit. Dengan diketahuinya biaya satuan (Unit cost), dapat

diketahui apakah tarif sekarang merugi, break even, atau menguntungkan. Dan

juga dapat diketahui berapa besar subsidi yang dapat diberikan pada unit

pelayanan tersebut misalnya subsidi pada pelayanan kelas III rumah sakit.

b. Budgeting /Planning

Informasi jumlah biaya (total cost) dari suatu unit produksi dan biaya

satuan (Unit cost) dari tiap-tiap output rumah sakit, sangat penting untuk

alokasi anggaran dan untuk perencanaan anggaran.

c. Budgetary control

Hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan

mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Misalnya mengidentifikasi

pusat-pusat biaya (cost center) yang strategis dalam upaya efisiensi rumah

sakit

d. Evaluasi dan Pertanggung Jawaban

Analisis biaya bermanfaat untuk menilai performance keuangan RS secara

keseluruhan, sekaligus sebagai pertanggungan jawaban kepada pihak-pihak

berkepentingan.

2.3. Aspek Bioetika

Sebagai fasilitas yang padat modal, padat karya, dan padat teknologi, fasilitas

layanan kesehatan, khususnya rumah sakit, dihadapkan pada tuntutan akan adanya

jaminan pembiayaan yang memadai. Tanpa hal tersebut, rumah sakit tidak dapat

menjalankan fungsinya. Terutama rumah sakit swasta yang dituntut menjadi revenue

center (pusat penghasilan) yang harus membawa keuntungan bagi pemilik dan

pengelolanya.

Inilah salah satu dilema yang dihadapi rumah sakit dalam melakukan layanan

kesehatan bagi warga tidak mampu. Jika melayani warga yang tidak mampu membayar,

tentu rumah sakit akan kehilangan penghasilan. Hal ini tentu akan berdampak buruk

terhadap keberlangsungan operasional RS itu sendiri.

Di sisi lain, program terobosan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Pemberian

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan

Masyarakat) yang merupakan jaminan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin belum

sepenuhnya menjadi solusi. Cakupan yang terbatas, birokrasi yang lambat dan bertele-

tele, dan informasi yang tidak tersebar dengan baik, menjadi titik lemah program yang

menyebabkan warga tidak mampu menjadi korban.

Tidak sedikit warga miskin peserta Jamkesmas yang seharusnya mendapat

jaminan pembiayaan dari negara, tetap tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Terbatasnya fasilitas layanan untuk pasien Jamkesmas adalah alasannya. Jamkesmas

memang hanya menjamin fasilitas layanan untuk kelas III rumah sakit. Sedangkan untuk

mengejar keuntungan, rumah sakit lebih banyak menyediakan kelas I, II, VIP, dan

bahkan VVIP ketimbang kelas III yang minim keuntungan.

Dalam UU No 44 Tahun 2009 disebutkan, rumah sakit diselenggarakan

berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas,

manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan

keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (pasal 2). Jika melihat penjelasan dari

pasal tersebut, prinsip-prinsip yang tertuang dalam pasal itu mengarahkan pada

pengutamaan layanan kesehatan dan penghilangan diskriminasi baik karena perbedaan,

agama, ras, maupun strata ekonomi. Misalnya, nilai kemanusiaan dalam penjelasan ayat

tersebut dikatakan bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan memberikan

perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama,

status sosial, dan ras.

Adapun yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah bahwa penyelenggaraan

rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang

dengan biaya terjangkau oleh masyarakat dan pelayanan yang bermutu. Sedangkan fungsi

sosial rumah sakit, dijelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab yang melekat pada

setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam

membantu pasien, khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

akan pelayanan kesehatan.

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatur

tentang perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan

dasarnya. Di dalamnya termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian berdasarkan prinsip asuransi. Khusus

untuk masyarakat miskin, preminya dibayar oleh pemerintah.

Apabila UU ini berhasil dijalankan sepenuhnya, maka pembiayaan kesehatan-

seperti yang sekarang ini sering dikeluhkan-bukan lagi masalah. Sebab, setiap warga

negara Indonesia memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.

2.4. Aspek Agama

2.4.1. Surah Al-Isra ayat : 26

Artinya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros.”

Tafsir Surah Al-Isra ayat : 26

http://4.bp.blogspot.com/_29yyRXEZ1k8/Sp1NIWjvWFI/AAAAAAAAACI/YnaD651XS0I/s1600-h/New+Picture+%281%29.png

Berikanlah olehmu wahai muallaf, kepada kasihmu segala haknya, yaitu

menghubungi kasih sayang, menjiarahinya dan bergaul baik dengan mereka itu. Jika ia

berhajat kepada harta maka, berilah sekedar menutup kebutuhannya.

Demikian pula beri olehmu pertolongan-prtolonganmu dan bantuan-bantuanmu

kepada orang miskin dan kepada musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingannya

yang dibenarkan agama, agar ia memperoleh maksudnya itu. Dan janganlah kamu

memboros-boroskan harta dan jangan kamu mengeluarkan harta-hartamu pada jalan

maksiat atau kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Hadits yang Berkaitan dengan Surah Al-isra’ ayat 26

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Ra. Berkata jika ada hamba Allah yang berada di waktu pagi,

kecuali di waktu Malaikat turun, lalu salah satunya berdoa “Ya Allah berikanlah

orang yang mendermakan hartanya pengganti harta-harta itu” sedang lainnya

berdoa “Ya Allah berilah orang yang kikir (tidak mau mendermakan harta) itu

kehancuran (rusak harta bendanya) (HR. Al-Bukhari).

Pelajaran yang dapat Diambil

Surah Al-Isra’ ayat 26 memerintahkan kewajiban memenuhi hak keluarga dekat,

orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Ayat tersebut menyuruh agar

menyantuni, membantu dan memenuhi kebutuhan pokok mereka, dan ayat tersebut

melarang menghambur-hamburkan harta dengan secara boros

Kesimpulan

Dalam ayat ini Allah menengatakan memberi pertolongan kepada sesama terutama

orang miskin sebagaimasyarakat yang mempunyai jiwa sosial.

2.4.2. Surah Ali Imran ayat : 159

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap

mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan

diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi

mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Tafsir Surah Ali Imran ayat : 159

Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti yang halus, berhati lunak lembut dan

penyanyang kepada umatnya.

Oleh sebab itu berduyun-duyun manusia masuk agama Islam yang dibawanya. Pada

itu ia tidak lupa bermusyawarah dengan mereka tenteng pekerjaan yang bersangkut paut

dengan urusan negeri, seperti peperangan. Setelah nabi Muhammad bermusyawarah

dengan mereka barulah mengerjakan tugas itu, menyerahkan diri kepada Allah.

Maka agama Islam telah lebih 1000 tahun lamanya menyuruh bermusyawarah

dengan orang-orang cerdik (pandai) tentang urusan dalam negeri

Pelajaran yang dapat Diambil

Q.S. Ali Imran ayat : 159 menjelaskan tentang masyarakat agar berlaku

lemah lembut.

Jangan bersifat keras dan kasar sehingga mereka menjauhkan diri darimu.

Mudah memaafkan dan memohon ampun untuk mereka.

Bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan.

http://4.bp.blogspot.com/_29yyRXEZ1k8/Sp1SMA_wlkI/AAAAAAAAACQ/1afAb0KIDKQ/s1600-h/New+Picture.png

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Kesimpulan

Allah menerangkan bahwa semua manusia adalah dari satu keturunan dari seorang

ayat dan seorang Ibu. Karna itu tidaklah pantas seorang saudara menghinakan saudara

nya sendiri.

Allah menjadikan mereka berbanga, bersuku, dan menyatu Agar timbul rasa tolong-

menolong dan kesempurnaan jiwa. Itulah bahan kelebihan seorang atas yang lainnya.

2.4.3. Surah Al-Maidah ayat : 2

Artinya :

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Tafsir Surah Al-Maidah ayat : 2

Dan tolong-menolonglah kamu kepada kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu

tolong-menolong pada dosa dan permusuhan, kebaikan daripada berbuat aniaya setelah di

larang menganiaya, diperintahkan untuk melakukan (البر) birr berarti segala kebaikan

yang ada kalanya berhubungan perbuatan wajib maupun perbuatan sunnah, sedangkan

arti taqwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja, sedangkan menurut Mawardi, birr

itu berarti keridhoan orang banyak, sedangkan taqwa berarti keridhoan Allah. Dari

pengertian tersebut, bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak

http://2.bp.blogspot.com/_29yyRXEZ1k8/Sp1Z_yjviAI/AAAAAAAAAC4/nmy3MZyIrqI/s1600-h/New+Picture.png

dan meridhokan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan itu, maka sempurnakanlah

kebahagiaannya.

Hadits yang Berkenaan Surah Al-Maidah ayat : 2

yang artinya :

Tolonglah saudaramu yang dzalim (menganiaya) atau di aniaya, ditanya Rasulullah,

“Ya Rasulullah aku dapat menolongnya jika ia dianiaya dan bagaimana aku akan

menolongnya jika ia menganiaya? Jawab Nabi, “Anda cegah dan menahannya dari pada

menganiaya, itulah arti menolong padanya. (HR. Ahmad Bukhari).

2.5. Aspek Medikolegal / Hukum

2.5.1. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban

yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah

sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masing-

masing. Karena hak dan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan pasien sebagai

penerima jasa, maka masyarakatpun harus mengetahui dan memahaminya.

Hak Rumah Sakit

Hak rumah sakit adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki rumah sakit

untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu yaitu:

Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di RS nya sesuai dengan kondisi atau

keadaan yang ada di RS tersebut (hospital by laws).

Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan RS.

Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter

kepadanya.

Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RS. melalui panitia kredential.

Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak

ketiga, dll).

Mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Hak untuk mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan kepada

pasien.

Kewajiban Rumah Sakit

Mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan dan status

pasien.

Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (Duty

of Care).

Menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan (Quality of Care).

Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat tanpa meminta

jaminan materi terlebih dahulu.

Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan.

Menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku.

Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.

Merujuk pasien ke RS lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan

tenaga yang diperlukan.

Mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan

penanggulangan bencana.

Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana

dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar

atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.

Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di rumah sakit

tersebut.

Membuat standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjang medik,

maupun non medik.

Mematuhi Kode Etik Rumah Sakit

Pasal 17

(1) Direktur RS dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada

pasien yg kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar sesuai dengan data dan

ketentuan yang berlaku

(2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUN atas persetujuan Bupati

Pasal 18

(1) Penderita yang meninggal di RSUN dapat dibawa pulang oleh keluarga atau

penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3x24 jam sejak

tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus

keluarganya, maka RSUN berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan

dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar

akan di koordinasikan dengan instansi/unit terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen penting dalam proses

kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti

biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya bernilai

sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang

kompetent dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Dan setiap warga Negara

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan mebutuhkan

pembiayaan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dilaksanakan.

Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah,

masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk upaya

kesehatan dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik Pusat

maupun daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran

pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Pembiayaan kesehatan untuk orang miskin dan

tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah,

masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan dikumpulkan serta terus ditingkatkan

untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola

secara adil, transparan, akuntabel, berhasilguna dan berdayaguna, memperhatikan

subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya ekuitas.

Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya diarahkan

untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan

mengutamakan masyarakat rentan dan keluarga miskin, daerah terpencil, perbatasan,

pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Selain itu, program-

program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat

kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai.

Dalam pelaksanaannya, prosedur pelayanan kesehatan diatur dalam prosedur

tertentu, pada beberapa instansi pelayanan kesehatan , dimana pelayanan kesehatan dapat

diberikan bila telah melakukan pembayaran. Mekanisme ini diberlakukan untuk

membiayai pelayanan yang akan diberikan. Namun tentu saja hal ini bukanlah hal mutlak

yang harus dilaksanakan sesuai urutannya. Hal ini berlaku pada saat emergency, dimana

yang perlu diperhatikan adalah penyelamatan jiwa pasien, tidak mendahulukan

pembayaran. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana dinyatakan

bahwa dalam keadaan yang mengancam jiwa maka hal yang diutamakan adalah

mencegah terjadinya kecacatan dan hal-hal yang mengancam jiwa. Dan juga diatur

bahwa fungsi rumah sakit adalah medahulukan pelaksanaan fungsi sosial, antara lain

dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat

darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar

biasa, atau bakti sosial bagi kemanusiaan.

Dalam kasus ini terjadi penolakan pada pasien dikarenakan pasien tidak dapat

melakukan pembayaran uang muka yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan

pelayanan kesehatan dan menyebabkan pasien meninggal dunia. Hal ini tentu saja

bertentangan dengan tujuan dan fungsi pelayanan kesehatan. Dimana tujuan pelayanan

kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan atas dasar kemanusiaan, meskipun

dalam prakteknya pembiayaan diperlukan. Penolakan pasien dengan alasan tidak

dapatnya orang tua pasien membayar uang muka perawatan tentu saja bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dimana dalam keadaan darurat

maka yang harus didahulukan adalah menyelamatkan nyawa pasien dan atau mencegah

kecacatan lebih lanjut dari pasien.

Asuransi atau jaminan kesehatan terhadap warga Negara atau masyarakat yang

tidak mampu adalah tanggung jawab pemerintah,dimana setiap rumah sakit baik swasta

maupun rumah sakit pemerintah tidak boleh menolak pasien yang melakukan

pembayaran menggunakan asuransi. Dalam kasus ini penolakan yang dilakukan oleh

rumah sakit terhadap pasien sehingga menyebabkan terlambatnya penolongan terhadap

pasien dan menyebabkan pasien meninggal metupakan pelanggaran terhadap perundang-

undangan yang berlaku.

Selain itu dari segi bioetika dinyatakan dalam adanya justice, dimana setiap orang

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil tanpa membedakan status sosial.

Dan pasien juga berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan tidak

dirugikan atas tindakan kesehata tersebut. Dalam hal ini terjadi ketidak adilan terhadap

pasien karena pasien ditolak rumah sakit karena tidak dapat membayar uang muka, tentu

saja hal ini bertentangan dengan etika yang berlaku.

BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan seharusnya menerima semua

pasien yang datang, memberi layanan yang dibutuhkan, dan kemudian mengurus biaya

yang dibutuhkan, bukan meminta pembayaran dimuka tanpa adanya tindakan medis yang

dilakukan terlebih dahulu, terutama apabila pasien yang datang dengan keadaan kritis.

Rumah Sakit seharusnya mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu, bukan

mengutamakan biaya.

4.2. Saran

Harus dilakukan standarisasi tentang biaya rumah sakit. Meskipun sudah ada

undang-undang yang mengatur, tetapi kenyataannya di lapangan tidak seperti yang di

tuliskan oleh undang undang yang ada. Hal ini dapat merugikan orang yang tidak mampu

untuk mengakses layanan kesehatan di karenakan tidak adanya biaya.

makalah pembiayaan rs

Documents