BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan

berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di

semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil

kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pembangunan ekonomi nasional yang

dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan

perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke

seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia[1]. Pembangunan

ekonomi nasional tersebut juga harus dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel dengan berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana

diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi

nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, secara terus

menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem

perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem

perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh

kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai

kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Penyelenggaraan fungsi intermediasi yang dilaksanakan oleh berbagai

lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya, telah memberikan

kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan

pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa

memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor

jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka

peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan

komprehensif.

1

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya

kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah

menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling

terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan

kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah

kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam

sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa

keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard[2], belum optimalnya

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem

keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal

tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian

dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal,

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai

mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan

yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin

tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap

keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara

terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang lain

juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura

dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat[3]. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen

dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah.

2

Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga yang  melakukan pengawasan sektor jasa keuangan ini

disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola

(governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai

jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga

jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat

kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang

sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa

keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-

Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun,

dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa

keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar

keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,

dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan

tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa

keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain

itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi

sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor

jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata

kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar

Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi

3

bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan

adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas

Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki

relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas

fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan

unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio[4]. Keberadaan Ex-

officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi

kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan

Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan

nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional,

kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan

memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja

sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus

merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan

lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang

tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas

Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan

memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali

memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di

samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat,

Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel,

dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-

unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya

berlandaskan asas-asas sebagai berikut[5]:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4

2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan

umum;

4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan

Otoritas Jasa Keuangan; dan

7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas,

Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “checks and

balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara

5

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner

melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa

Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait

kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan

perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk

sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan latar

belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Undang-Undang

tentang Otoritas Jasa Keuangan.

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. OJK

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan (1)Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan

akuntabel; (2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan (3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen

dan masyarakat. Sedangkan fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

kegiatan di sektor jasa keuangan dan OJK mempunyai tugas melakukan

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor

Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

            Otoritas dan regulasi diperlukan untuk menjamin agar pasar tetap

“sustainable” dalam arti tidak terlalu banyak terjadi “kejutan”, yang turun

atau naiknya harga-harga saham, yang seharusnya berakibat pada turun atau

naiknya indeks bursa yang tidak terkendali dan tidak terprediksi. Meskipun

turun naiknya harga di bursa merupakan kondisi perdagangan sehari-hari,

namum dalam beberapa hal, kondisi turun naiknya harga secara ekstrim dan

tiba-tiba harus diperhatikan dan dikontrol oleh otoritas pasar modal untuk

menjaga agar pasar tetap sustainable dan mencegah agar tidak terjadi

“crash”[12].

Dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK

melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal. Hal ini berarti OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Kehadiran OJK adalah menggusur BAB Badan Pengawas Pasar Modal

7

(BAPEPAM). Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1): “Sejak tanggal 31 Desember

2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri

Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke

OJK”.

Jika dilihat definisi Pasar Modal dari Undang-Undang OJK, maka

definisi Pasar Modal pada UU OJK tetap mengacu pada Pasal 1 angka 13

UUPM yaitu “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan Efek”. Sedangkan pemodal yang disebut-sebut dalam UUPM lebih

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK dengan sebutan “konsumen”.

Dalam UU OJK definisi konsumen adalah “pihak-pihak yang menempatkan

dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa

Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal,

pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun,

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Dalam melaksanakan tugasnya OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner

yang bersifat kolektif dan kolegial, khusus untuk Pasar Modal maka

berdasarkan pasal 10 ayat (4) huruf d Dewan Komisioner dikendalikan oleh

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota yang

bertugas memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di

sektor Pasar Modal. Tugas Dewan Komisioner berdasarkan Pasal 59 UU OJK

antara lain adalah:

a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun

infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan

standar prosedur operasional;

8

b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;

c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK;

d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner;

dan

e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan

di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Terkait dengan status pejabat dan/atau pegawai Bapepam, maka Pasal 64

huruf a UU OJK, mengatur “pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dialihkan untuk dipekerjakan pada

OJK”.

Terkait dengan status pejabat dan/atau pegawai Bapepam, maka Pasal 64

huruf a UU OJK, mengatur “pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dialihkan untuk dipekerjakan pada

OJK”.

Pasal 65 UU OJK mengatur tentang: “asset kekayaan negara dan

dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di

sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK”. Dan

yang dimaksud dengan “kekayaan” dan “kekayaan negara” dalam Penjelasan

pasal 65 ayat (1) UU OJK adalah meliputi gedung, kendaraan, peralatan dan

perlengkapan kantor, dan infrastruktur lainnya yang merupakan penunjang

terselenggaranya kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah data dan informasi baik dalam

bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam

kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kekayaan dan

dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas

9

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan OJK adalah kekayaan

dan dokumen yang digunakan untuk pengaturan dan pengawasan sektor jasa

keuangan. Yang dimaksud dengan “digunakan” adalah dapat dimanfaatkan,

dikelola, dan dipelihara oleh OJK.

Mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar,

persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau

penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku, dan permohonan atas

kegiatan tersebut, berdasarkan Pasal 67 ayat 2, penyelesaiannya dilanjutkan

oleh OJK.

Pelaksanaan penyidikan Pasar Modal, berdasarkan pasal 68 UU OJK:

“Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank

Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK”.

Tugas Bapepam = Tugas OJK ?

Lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, salah satunya

adalah Pasar Modal.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengisyaratkan

bahwa adalah lembaga OJK bertugas menggantikan Bapepam dalam

pengawasan kegiatan di pasar modal. Adapun pihak-pihak yang diawasi oleh

OJK dalam hal ini adalah:

a. Emiten dan Perusahaan Publik

10

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum,

sedangkan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang

dilakukan oleh Emiten untuk menjual

Efek kepada masyarakat dan Efek adalah Efek adalah surat berharga, yaitu

surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda

bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka

atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Perusahaan

publik atau Perusahaan terbuka[13] adalah perusahaan yang sebagian

atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Penjualan saham ke

masyarakat dilakukan dengan cara Initial Public Offering (IPO). IPO

adalah proses penawaran saham perusahaan kepada masyarakat untuk

pertama kali. Di Indonesia, perusahaan seperti ini biasanya mempunyai

tambahan singkatan Tbk. di belakang nama perusahaannya.

OJK mengawasi data mengenai seluruh Emiten dan Perusahaan

Publik yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari Bapepam dan

ditampilkan dari Sistem Database Emiten dan Perusahaan Publik

(CoreSystem) yang dikembangkan oleh Bapepam-LK. Adapun data dan

informasi yang tercakup meliputi:

Informasi umum (alamat, bidang usaha, no telpon/faksimili, corporate

secretary, email)

Data Pemegang Saham

Komisaris dan Direksi

Komite Audit

Sejarah Emisi

Pelaporan (Keterbukaan Informasi)

RUPS Database Emiten dan PP (CoreSystem)

Data Emiten dan PP yang telah diinput, atau, diberi nama/kode

Emiten/PP.

11

Sistem data ini akan disempurnakan sejalan dengan pengembangan

sistem pelaporan elektronik (e-reporting) yang sedang dikembangkan

oleh PT BEJ.

b. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam

Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. OJK mengawasi beberapa Agen

Penjual Efek Reksa Dana Yang Sudah Terdaftar di Bapepam-LK. Data

aktivitas dan pengelolaan Reksa Dana ditampilkan dalam Sistem Pusat

Informasi Reksa Dana. Melalui sistem ini, akan diperoleh gambaran

aktivitas Reksa Dana secara keseluruhan (industri) maupun individual.

Adapun data dan informasi yang tercakup meliputi:

Daftar lengkap Reksa Dana

Data Statistik/Aktivitas Reksa Dana

Informasi Reksa Dana yang telah dilaporkan kepada Bapepam-LK

Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana

Laporan Operasi Reksa Dana

Sistem Pusat Informasi Reksa Dana

TIPS PENGGUNAAN:

Reksa Dana yang telah dikelola oleh Manajer Investasi dan telah

memperoleh ijin dari Bapepam-LK

Aktivitas/kinerja suatu Reksa Dana (Bank Kustodian)

Perusahaan Efek yang menyediakan informasi lengkap mengenai

pihak-pihak yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan

Efek.

Izin usaha bagi Perusahaan Efek meliputi izin usaha sebagai Perantara

Pedagang Efek (PPE), Penjamin Emisi Efek (PEE), dan Manajer

Investasi (MI)

12

c. Wakil Perusahaan Efek

Wakil Perusahaan Efek adalah pihak perwakilan Perusahaan Efek

yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara

Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. OJK mengawasi berdasarkan

Database Wakil Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin orang

perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek. Izin orang perseorangan

bagi Wakil Perusahaan Efek meliputi izin sebagai Wakil Perantara

Pedagang Efek (PPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (PEE), dan Wakil

Manajer Investasi (MI).

d. Profesi Penunjang.

            Profesi Penunjang adalah profesi pemberian jasa mengenai

pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar

Modal yang dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak

yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar

Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang

diberikan objektif dan wajar. Berdasarkan Pasal 64 UUPM terdiri dari:

            a. Akuntan;

b. Konsultan Hukum;

c. Penilai;

d. Notaris; dan

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini OJK mengawasi berdasarkan Database Profesi Penunjang

menyediakan yang telah terdaftar di Bapepam-LK, antara lain:

Kantor Akuntan Publik & Akuntan Publik Terdaftar di Pasar Modal

e. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

a) Kustodian.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek

dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk

13

menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi

Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

b) Wali Amanat.

Wali amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan

pemegang Efek yang bersifat utang. Wali Amanat mewakili

kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk baik di dalam

maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini Wali Amanat diberi kuasa

berdasarkan Undang-Undang ini untuk mewakili pemegang efek

bersifat utang atau sukukdalam melakukan tindakan hukum yang

berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau

sukuk tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang

efek bersifat utang atau sukuk baik di dalam maupun di luar

pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek

bersifat utang atau sukuk dimaksud.

Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan

Pihak Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat

menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum

atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK.

Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengguna jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan yang

dimaksud dengan "penggunaan jasa Wali Amanat" adalah penggunaan

jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan efek yang bersifat

utang jangka panjang atau sukuk seperti obligasi.

           

c) Biro Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak

dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan

pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

14

d) Pemeringkat Efek.

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi

berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan

dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya,

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin

usaha dari Bapepam dan LK. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib

melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari

pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat

Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian

Peringkat. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan

pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:

a. Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang

dapat diperingkat;

b. Pihak sebagai entitas (company rating), termasuk Reksa Dana dan

Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib

berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Selain

itu, Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib memiliki prosedur dan

metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan,

sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanaan

secara konsisten dan bersifat transparan. Selanjutnya, Perusahaan

Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan

Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak

dimaksud.

B. 8 strategi utama OJK :

Dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 21 tahun 2011 dan visi misi OJK,

maka ditetapkan 8 strategi utama yaitu :

1. Pengintegrasian pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan

2. Peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan

15

3. Penguatan ketahanan dan kinerja system keuangan

4. Penigkatan stabilitas system keuangan

5. Peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga

keuangan

6. Pembentukan system perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi

dan melaksanakan edukasi dan sosialiasi yang massif dan komprehensif

7. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia

8. Peningkatan tata kelola internal dan quality assurance.

C. INTEGRATED ASSURANCE (Asuransi yang terintegrasi).

Adalah suatu pendekatan kterkoordinir untuk memastikan bahwa semua

kegiatan penjaminan ( asuran) yang dilakukan oleh manajemen , penjamin

internal maupun penjamin eksternal cukup memadai untuk mengidentifikasi

risiko sginifikan yang dihadapi entitas dan tersedianya pengendalian yang

tepat untuk meitigasi risiko tersebut.

Mengapa asuransi masih dibutuhkan .

Berdasarkan laporan dari ACFE tahun 2012 menyebutkan bahwa :

98% kerugian akibat white collar crime disebabkan oleh pelanggaran

karyawan

Rata-rata perusahaan kehilangan 5% pendapatanya tahun 201i karena

fraud karyawannya

Secara global, kerugian perusahaan akibat fraud diperkirakan mencapai $

3.5 trilliun

Korban fraud terbesar adalah bank dan lembaga keuangan

Mengapa integrated assurance ?

73% memiliki 7 atau lebih risk functions

67% memiliki coverage yang overlapping

50% memiliki gaps

96% setuju bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki

16

Selain itu juga :

Efisiensi memllui sinergi penerapan assurance

Cakupan risiko lebih luas

Kesepahanan bahwa resiko dan asurans

Meminimalkan assurance fatigue

Meminimalkan gangguan terhadap proses bisnis

Efektivitas corrective action.

D. SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. PERB ANKAN (BANK)

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya

didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang,

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai

banknote. Kata bank berasal dari bahasa italia banca berarti tempat

penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam

beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena

deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan

yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang

mereka bayar untuk simpanan deposaN

1. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih

spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agen of

development, agen of servies.

17

1) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaaan (trust),

baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana.

Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila

dilandasi dengan kepercayaan.

2) Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan

sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu

berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat

berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak berkinerja

dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat

melakukan kegiatas investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya

penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan

perekonomian.

3) Agent of servies

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan

yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara

umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang,

penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan

Ketiga fungsi bank diatas dapat memberikan gambaran yang

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian,

sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara

keuangan (financial intermediary intituton).

18

2. Jenis Produk Bank

I. Kredit / Pinjaman

a. Kredit rekening koran, yaitu pinjaman dengan jumlah tertentu

dari bank yang dapat ditarik sesuai keinginan peminjam dengan

menjaminkan barang atau surat berharga.

b. Letter of Credit (L/C), yaitu instrumen yang memberi hak

kepada seseorang atau perusahaan penerima L/C untuk

meminta pembayaran kepada bank penerbit melalui bank

korespondensinya berdasarkan persyaratan yang tercantum

dalam L/C tersebut.

c. Kredit aksep, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah

dalam bentuk wesel yang dapat diperjualbelikan.

d. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman

yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan

pembelian surat berharga yang nantinya juga akan menjadi

jaminan pinjaman tersebut.

e. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang berdasarkan suatu

perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi

kewajiban tertentu dan dalam hal terjadinya likuidasi hak

tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan

pinjaman diterima.

II. Simpanan

a. Tabungan, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

b. Giro, yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet

giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau

dengan cara pemindahbukuan.

19

c. Deposito, simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian

antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

d. Sertifikat deposito, simpanan pihak lain pada bank dalam

bentuk deposito yang sertifi kat penyimpanannya dapat

dipindahtangankan.

e. Bentuk lain yang dipersamakan dengan bentuk simpanan di

atas.

II. PASAR MODAL

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memfasilitasi

penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham

dan obligasi. Dalam Keppres No. 60 tahun 1998, pasar modal

dipahami sebagai bursa yang menjadi sarana mempertemukan

penawaran dan permintaan efek.

2. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai sumber penghimpun dana masyarakat

2) Sebagai peendorong perkembangan investasi

3) Sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan

4) Sebagai sarana alternatif investasi bagi investor

5) Pengertian Investasi dan Investor

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman

modal baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya

dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di samping itu,

20

investasi merpakan sebuah komitmen untuk menempatkan dana pada

obyek investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa

mendatang atau untuk mempertahankan nilai dana tersebut.

Di dalam dunia keuangan, investor adalah orang atau lembaga yang

melakukan suatu investasi atau dapat diartikan sebagai orang yang

memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian surat

berharga keuangan.

Investor dapat dibagi menjadi 2, yaitu investor domestik dan investor

asing. Investor domestik merupakan investor yang berasal dari dalam

negeri, sedangkan investor asing berarti investor yang berasal dari negara

asing.

Investasi Asing

Ada 2 jenis penanaman modal asing:

1. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung adalah investasi yang langsung

ditanamkan dengan mendirikan perusahaan di industri atau bidang

usaha tertentu seperti pertambangan, properti, pertanian, dan lain

sebagainya. Investasi di sektor riil sangat penting karena dapat

memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui

penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan

kualitas SDM, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai

sumber daya ekonomi.

2. Investasi asing tidak langsung

Investasi tidak langsung banyak dilakukan dalam bentuk saham

korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan

Surat Utang Negara (SUN). Banyaknya dana asing dari investasi

ini memang telah menguatkan nilai rupiah, namun penguatan

21

tersebut tidak ada artinya apabila tidak membawa dampak positif

bagi sektor riil dan rakyat.

III. INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

1. Pengertian

Pengertian Lembaga Keuangan Non Deposito (Lembaga Keuangan

Non Bank) adalah semua badan yang melakukan kegiatan di

bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung

menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas

berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna

membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan

untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu

permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di

indonesia saat ini antara lain :

a) Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan

melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam

modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi.

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para

penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi.

Artinya pembelian dan penjual langsung bertemu untuk

melakukan transaksi dalam suatu local tertentu. Lokasi atau

tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun dalam arti

luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi

antara pembeli dan penjual,dimana pembeli dan penjual tidak

harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan

tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada

seperti sarana elektronika.

22

Alasan Dibentuknya Pasar Modal

Karena Menjalankan Fungsi Ekonomi yakni menyediakan

fasilitas untuk memindahkan dari Lender ke Borrower dan

Fungsi Keuangan dimana menyediakan dana bagi Borrower

dan para Lender menyediakan dana tanpa harus terlibat

langsung dalam kepemilikan aktiva Riil yang diperlukan untuk

investasi tersebut.

b) Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak

dalam usaha pertanggungan.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari Aspek Finansial :

Asuransi adalah pengaturan finansial yang meredistribusikan

biaya dari kerugian yang tidak diharapkan, dari sebagian

anggota (tertanggung) yang tidak beruntung kepada seluruh

anggota dalam kelompok asuransi tertentu.

Dari Aspek Legal :

Asuransi adalah pengaturan kontraktual (polis) di mana satu

pihak bersedia untuk membayar sejumlah premi dan pihak

lainnya bersedia mengganti kerugian pihak lainnya.

c) Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya

mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja.

Latar Belakang Dana Pensiun

Industri pensiun merupakan bagian dari strategi nasional untuk

menyediakan kepastian keuangan di masa pensiun bagi rakyat

23

secara keseluruhan. Suatu kerangka yang lazim dijumpai untuk

strategi seperti ini tediri atas tiga pilar utama, yaitu:

(1) sistem “membayar sesuai keperluan” yang didanai dan

dikelola oleh masyarakat untuk menyediakan

perlindungan pendapatan dasar,

(2) sistem rekening perorangan berdana wajib yang

menghubungkan kontribusi dengan manfaat,dan

(3) tabungan pensiun perorangan sukarela atau tempat kerja.

Selain itu, di banyak sistem umumnya tercakup juga

bantuan sosial non-kontribusi untuk golongan kurang

mampu, dan dukungan keluarga dan antar generasi untuk

kaum lanjut usia.

d) Pasar Uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi

dana. Pasar uang (money market) di indonesia masih relative

baru jika dibandingkan dengan Negara-negara maju. Namun

dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di

indonesia juga ikut berkembalng walaupun tidak semarak

perkembangan pasar modal (capital market).

Tujuan Pasar Uang

a. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek

b. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

c. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

d. Sedang mengalami kalah kliring

Instrumen Pasar Uang

Pemilihan dana oleh investor di dalam pasar uang tentu dengan

berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari

sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan sesuai

dengan tujuan masing-masing. Surat-surat berharga yang

ditawarkan dipasar uang kita sebut dengan instrumen pasar

uang.

24

e) Koperasi yaitu menghimpun dana dari anggotanya

kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para

anggota koperasi dan masyarakat umum.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang

mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi

merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki

tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi

anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong

royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang

memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman

uang.

f) Perusahaan Pengadaian merupakan lembaga keuangan yang

menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang

berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah

uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai

dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Ciri-ciri usaha gadai sebagai berikut:

a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan

b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang

digadaikan

c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

g) Perusahaan Sewa guna usaha lebih di tekankan kepada

pembiayaan barangbarang modal yang di inginkan oleh

nasabahnya.

Sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk

keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh

nasabah.Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah

membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor

atau mobil dengan cara sewa atau dibeli secara kredit dapat

diperolah diperusahaan leasing. Pihak lesing dapat membiayai

25

keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati kedua belah pihak.

h) Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah

mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan

cara mengambil kredit bermasalah.

Perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan

atau pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang

piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran

tertentu milik perusahaan.

i) Kegiatan Anjak Piutang

Kegiatan utama anjak piutang adalah mengambilalihan

pengurusan piutang suatu tanggung jawab tertentu, tergantung

kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang).

Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang

berkaitan dengan pengambilalihan dan pengelolaan piutang

suatu perusahaan, tergantung permintaan pihak kreditur.

IV. Peran Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non-bank (Lembaga Keuangan Non Bank)

seperti perusahaan asuransi, dana Pensiun, perusahaan sewa guna

usaha (leasing) dan modal usaha, dan pasar modal (termasuk pasar

modal dan obligasi) memiliki peran yang penting untuk dimainkan

dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang.

Lembaga Keuangan Non Bank yang berfungsi dengan baik di

samping sistem perbankan yang sehat, dapat membantu mencapai

tujuan pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan akses terhadap

jasa keuangan, menekan biaya jasa keuangan, dan memperbaiki

stabilitas sistem keuangan. Sektor keuangan yang kuat dapat

memberikan landasan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan suatu

syarat utama bagi pengentasan kemiskinan.

26

Hampir satu dasawarsa setelah mulainya krisis ekonomi, sektor

keuangan Indonesia masih terus didominasi oleh bank-bank umum.

Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia jauh lebih kecil

daripada yang terdapat di beberapa negara berkembang besar

lainnya dan banyak negara di kawasan Asia Timur. Seiring

terjadinya pergeseran di seluruh bidang ekonomi menuju agenda

pembangunan jangka panjang serta berbagai prioritas

pembangunan yang berkembang, penguatan Lembaga Keuangan

Non Bank kini menjadi keharusan kebijakan yang mendesak.

Indonesia memerlukan sumber daya dalam negeri jangka panjang

yang dapat dikerahkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank, yang

kelak dapat digunakan untuk membiayai investasi produktif,

termasuk antara lain infrastruktur. Ini menyediakan jendela

peluang untuk reformasi yang sangat diperlukan.

Sebuah sistem LKNB yang dikembangkan dengan baik berpotensi

memenuhi sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang ini

dengan jalan membawa stabilitas lebih jauh pada sistem keuangan,

mengurangi biaya jasa keuangan secara keseluruhan dan

menyingkap sumber daya domestik untuk tujuan pembangunan.

Sektor LKNB yang kuat akan memungkinkan Pemerintah

menempatkan obligasi di pasar domestik, menyediakan

pembiayaan dalam rupiah untuk keperluan infrastruktur,

menyediakan pendanaan bagi UKM (sehingga menciptakan

lapangan kerja) dan meningkatkan keamanan keuangan rakyat

Indonesia dengan memungkinkan akses ke berbagai macam

produk. Sektor swasta di Indonesia perlu memiliki akses ke

berbagai jenis modal, seperti modal risiko dari pasar modal,

pinjaman jangka pendek dari bank, serta pendanaan jangka panjang

melalui pasar modal dan investor lembaga. Pemerintah tengah

mempertimbangkan sistem jaminan sosial kontribusi nasional, dan

sumber daya ini akan menyediakan wahana bagi investasi.

27

Mengingat segala kemungkinan tuntutan yang ada ini, sektor

LKNB yang sehat dapat memberikan kontribusi yang besar bagi

pembangunan Indonesia.

Stabilitas makroekonomi dan kerangka kebijakan makro yang

sehat diperlukan untuk pembangunan sektor keuangan.

Mempertahankan stabilitas ini telah menjadi persoalan di Indonesia

pasca krisis antara lain karena kurang berkembangnya pasar uang,

tetapi pondasi makroekonominya kini telah mengalami perbaikan

dengan pesat seiring bergeraknya suku bunga dan inflasi menuju

tingkat rata-rata regional dan mulai stabilnya nilai tukar.

Perkembangan ini sudah tentu akan memperluas cakrawala

simpanan dan investasi serta toleransi terhadap risiko, tetapi

kemungkinan adanya kejutan internal maupun eksternal masih

tetap tinggi, dan baik

penabung maupun investor memerlukan kemampuan

berdiversifikasi agar sepadan dengan profil mata uang dan masa

jatuh tempo. Oleh karena itu, ini adalah saat yang tepat untuk

memperkokoh situasi makroekonomi yang menguat dengan sektor

keuangan yang terdiversifikasi dan efisien, termasuk dengan cara

semakin mengembangkan LKNB. Pasar uang yang membaik pada

gilirannya akan menciptakan potensi pertumbuhan berkelanjutan

yang lebih besar, menghimpun pembiayaan domestik – termasuk

untuk investasi dalam hal infrastuktur, sekaligus membuat ekonomi

kuat.

Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank sama-sama merupakan

unsur kunci untuk sistem keuangan yang sehat dan stabil. Kedua

sektor itu perlu dikembangkan karena menawarkan sinergi yang

penting. Meskipun bank mendominasi sistem keuangan di banyak

negara, baik dunia usaha, rumah tangga maupun sektor publik

mengandalkan ketersediaan berbagai macam produk keuangan

untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Produk dan jasa ini

28

disediakan bukan hanya oleh bank, melainkan juga oleh

perusahaan asuransi, sewa guna usaha, dana pensiun dan Lembaga

Keuangan Non Bank Lainnya. Dengan menyediakan jasa keuangan

tambahan dan alternatif, Lembaga Keuangan Non Bank

memperbaiki akses keuangan umum di seluruh sistem. Lembaga

Keuangan Non Bank juga membantu mempermudah investasi dan

pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan

dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan

berorientasi bank. Pertumbuhan lembaga simpanan

kontraktual/kolektif seperti perusahaan asuransi, dan dana pensiun

memperluas kisaran produk yang tersedia bagi masyarakat dan

perusahaan yang mempunyai sumber daya untuk diinvestasikan.

Lembaga-lembaga ini juga menjadi saingan bagi simpanan bank,

sehingga memobilisasi dana jangka panjang yang diperlukan untuk

pengembangan pasar modal dan pasar obligasi, serta keuangan

infrastruktur.

Di Indonesia sendiri sektor keuangan saat ini didominasi oleh bank

umum. Situasi saat ini dan pembahasan di atas mengenai

peran Lembaga Keuangan Non Bank menunjuk perlunya semakin

mengembangkan pasar modal, dana pensiun, perusahaan asuransi,

perusahaan sewa guna usaha, dan dana modal usaha di Indonesia,

karena lembaga-lembaga ini memang lebih terarah untuk

menanggung beberapa jenis risiko. Indonesia memerlukan

Lembaga Keuangan Non Bank yang kuat karena beberapa alasan

seperti: Lembaga Keuangan Non Bank dapat memainkan peran

yang sangat penting dalam pengerahan dan alokasi sumber daya

dalam negeri untuk pengembangan pembiayaan, yang merupakan

prioritas mendesak, Lembaga Keuangan Non Bank

dapatmengurangi kerentanan sektor keuangan terhadap goncangan

di masa mendatang, dan Lembaga Keuangan Non Bank dapat

29

membantu memenuhi sasaran-sasaran lainnya yang disampaikan

oleh pemerintah.

V. PENGENDALIAN KUALITAS OJK

Kualitas & Konsekuensi

Adalah tingkat kesesuaian terhadap suatu persyaratan

Persyaratan adalah acuan yang digunakan untuk mementukan

tingkat kesesuaian yang diharapkan (regulasi, customer, standar

yang berlaku internal, dll)

Kualitas baik berberimbas kepada :

Proses cepat, aman, terkendali

Efisiensi operasional

Konsumen puas dan loyal

Biaya “ produk” minimal

Produk kompetitif, bernilai tinggi

Harga jual “ produk” tinggi

Image/peutasi meningkat

Laba & market share meningkat

Kententuan terpenuhi

Pengaduan rendah

Keselamatan kerja meningkat

Pegawai puas dan engaged

Hubungan baik dengan supplier

Penggunaan sumber daya efisien

Continual improvement berjalan

Dan lain-lain

Pengendalian kualitas

30

Pengendalian kualitas adalah aktivitas yan direncanakan dan

diterapkan secara sistematis untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa seluruh proses untuk menghasilkan produk

telah memenuhi kualitas

Stande pengendalian kualitas OJK selanjutnya disingkat SPK

OJK adalah kebijakan, kerangka kerja dan metodologi

pengendalian kualitas yang digunakan dalam pelaksanaan SPK

OJK yang diterapkan pada produk, proses-proses, dan system

governance serta manajemen OJK.

Perkembangan Prinsip Pengendalian Kualitas

Meliputi :

1. Quality control :

Focus pada produk akhir/outut

Bersifat reaktif; after the fact

Mendeteksi cacat/ketidaksesuaian pada produk akhir

Mengandalkan satu unit khusus

2. Quality assurance:

Focus pada customers eksternal

Focus pada proses untuk menghasilkan produk

Bersifat proaktif

Mencegah ketidaksesuaian pada setiap tahapan proses

menghasilkan produk

Continual improvement

3. Total quality management :

Focus pada stakeholders ( internal dan eksternal)

Komitmen dan keterlibatan setiap pegawai

Continual improvement

Meminimalkan fungsi inspeksi

BAB III

PENUTUP

31

A. Kesimpulan

Pedelegasian tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam kini beralih ke

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekuasaan yang sangat besar dan unik yang

dimiliki oleh Bapepam diserahkan kepada OJK. Bapepam tidak hanya bertindak

sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan “kepolisian”, serta dapat

bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat “quasi-

judicial”[14]. Kekuasaan Bapepam yang besar ini dapat dilihat didalam pasal 5

UUPM, yang memberikan kewenangan bagi Bapepam, antara lain untuk:

a. memberi :

1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek,

Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara

Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk

sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen

sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau

direktur yang baru;

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta

menyatakan, menunda,atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

32

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l

terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

f. mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan

dengan kegiatan di Pasar Modal; atau

2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang

timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

g. melakukan pemeriksaan terhadap :

1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,

persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang.

h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka

pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i. mengumumkan hasil pemeriksaan;

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau

menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu

guna melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu

dalam hal keadaan darurat;

l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan

pengenaan sanksi dimaksud;

33

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat

sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang

ini atau peraturan pelaksanaannya;

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam

Pasal 1 angka 5; dan

q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang.

Dalam hal melakukan pemerikasaan dan penyidikan atas terjadinya

pelanggaran UUPM, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil[15]. Pendelegasian kekuasaan Bapepam

kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi

administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya.

Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda,

pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta

pembatalan persetujuan pendaftaran[16]. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS), OJK mempunyai kewenangan seperti layaknya Polisi dalam melakukan

pemeriksaan dan penyidikan[17]. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai

penyidik, OJK dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya, juga dapat

melalukan perintah penangkapan[18] sebagaimana kewenangan yang dimiliki

oleh pendahulunya yaitu Bapepam.

            Terkait dengan perlindungan konsumen maka ada tiga pasal dalam UU

OJK yang menegaskan tugas OJK dalam melindungi nasabah lembaga jasa

34

keuangan, yaitu pasal 28 (tindakan pencegahan kerugian konsumen dan

masyarakat), pasal 30 (pembelaan hukum), dan pasal 29 (pelayanan pengaduan

konsumen). Mengenai pencegahan kerugian masyarakat, pasal 28 UU OJK

mengungkapkan bahwa OJK memiliki kewenangan sebagai berikut Pertama,

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor

jasa keuangan, layanan, dan produknya (preventif). Kedua, meminta lembaga jasa

keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi

merugikan masyarakat. Ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

            Tentang pelayanan pengaduan konsumen, dalam pasal 29 UU OJK

memiliki kewenangan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan perangkat yang

memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di

lembaga jasa keuangan. Kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang

dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Ketiga, memfasilitasi

penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

            UU OJK juga mengatur tentang pembelaan hukum, yaitu dalam pasal 30

UU OJK menyebutkan kewenangan OJK adalah sebagai berikut. Pertama,

memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan

untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa

keuangan dimaksud. Kedua, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali

harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan

kerugian dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan

kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

B. Saran

Untuk Pribadi

35

1. Semoga bisa lebiih baik lagi dalam pembuatan makalah mengena salah satu

materi perbankan yang kami buat untuk waktu selanjutnya.

2. Untuk bisa kongkrit lagi data yang diberikan

Untuk pihak lain

1. Semoga Fungsi OJK dan LPS bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan

ekonomi suatu instansi.

2. Untuk lebih memperhatikan secara keseluruhan, tidak hanya Bank Indinesia

saja.      

36

DAFTAR PUSTAKA

Alnoor Bhimania*, “Accounting enlightenment in the age of reason” European

Accounting Review, Volume 3, Issue 3, 1994.

Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, Bismar Nasution, “Insider Trading

Kejahatan Di      Pasar Modal”, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.

Djohan Arifin, “Aspek Hukum Perseroan Terbatas”, Harvindo Jakarta, 2008.

Hamud M. Balfas, “Hukum Pasar Modal Indonesia”,  Tata Nusa, Jakarta 2006.

Henri Fayol’s, “14 Principles of Management” Thursday, Dec 4 2008.

Suad Husnan, “Dasar – dasar Manajemen Keuangan”, UPP. AMP YKPN,

Yogyakarta, 1994.

Tjiptono D, & Hendy M. “Pasar modal di Indonesia”, Jakarta: Salemba, 2001,

Edisi          Pertama.

W Lewis, W. Arthur Lewis, “The Theory of Economic Growth”, Taylor & Francis

Group, 1 Feb 2007.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROGRAM PEMBANGUNAN

NASIONAL (PROPENAS).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

37

Website/Internet:

http://www.ojk.go.id/

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/uu_pm/index.htm

http://books.google.co.id/books/about/Theory_of_Economic_Growth.html?

id=JYusAAAACAAJ&redir_esc=y

http://www.encyclopediacenter.com/Encyclopedia-Americana-s/77.htm?

Click=125&gclid=CO-P4q3l9rQCFUwb6wod-CoA4Q

http://www.adamsmith.org/wealth-of-nations

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik

http://id.wikipedia.org/wiki/S%26P_500

http://managementinnovations.wordpress.com/2008/12/04/henri-fayols-14-

principles-of-management/

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2268398-teori-pasar-modal/

#ixzz2IUaAZNTi

38

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada

waktunya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak–pihak yang telah

mendukung dan memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini terutama

kepada teman–teman sejawat yang telah berpartisipasi dalam membuat makalah

ini.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak

kesalahan dan kekurangan karena faktor keterbatasan pengetahuan penyusunan

maka kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga hasil dari penyusunan makalah ini dapat bermanfaat. Akhir kata

melalui kesempatan ini kami penyusun makalah mengucapkan terima kasih.

Penulis

39

DAFTAR ISI

Halaman Judul……………………………………………………… i

Kata pengantar…………………………………………………….. … ii

Daftar Isi…………………………………………………………… … iii

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang…………………………………………… 1

B.

40