laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja … · laporan realisasi anggaran pendapatan dan...

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4 . 01 Administrasi PemerintahanBidang Pemerintahan :

4 . 01 . 08 KECAMATAN TAWANGSARIUnit Organisasi :

4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan TawangsariSub Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN ANGGARAN

2018

REALISASI

2018(%) REALISASI

2017

BELANJA5 2.668.932.000,00 2.472.803.835,00 2.543.091.731,00 92,65

5 . 1 BELANJA OPERASI 2.473.652.000,00 2.281.443.835,00 2.232.401.731,00 92,23

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.746.436.000,00 1.571.691.139,00 1.637.043.239,00 89,99

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.216.000,00 709.752.696,00 595.358.492,00 97,60

5 . 2 BELANJA MODAL 195.280.000,00 191.360.000,00 310.690.000,00 97,99

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 17.095.000,00 115.500.000,00 85,48

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.280.000,00 174.265.000,00 195.190.000,00 99,42

SURPLUS / (DEFISIT) (2.668.932.000,00) (2.472.803.835,00) (2.543.091.731,00) 92,65

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.668.932.000,00) (2.472.803.835,00) (2.543.091.731,00) 92,65

Sukoharjo, 31 Desember 2018

SUYADI WIDODO, S.Sos

Camat Tawangsari

NIP. 19720627 199203 1 005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

NERACA

(Dalam Rupiah)

Per 31 Desember 2018 dan 2017


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan



URAIAN 20172018

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Kas di Bendahara BLUD 0,00 0,00

Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00

Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00

Kas Lainnya 0,00 0,00

Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

Piutang Pendapatan 0,00 0,00

Piutang Lainnya 0,00 0,00

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 853.000,00 556.000,00

853.000,00 556.000,00 JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

0,00 0,00 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi

0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan

0,00 0,00 Dana Bergulir

0,00 0,00 Deposito Jangka Panjang

0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya

0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen

0,00 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

0,00 0,00 Investasi Permanen Lainnya

0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

0,00 0,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP

Tanah 18.625.750,00 18.625.750,00

Peralatan dan Mesin 804.812.388,00 783.611.388,00

Gedung dan Bangunan 1.727.768.750,00 1.567.203.750,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.200.000,00 1.200.000,00

Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Akumulasi Penyusutan (949.195.330,00) (809.498.603,00)

1.604.211.558,00 1.562.142.285,00 JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

Aset Lain-lain 0,00 0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH ASET LAINNYA

1.605.064.558,00 1.562.698.285,00 JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

Utang Bunga 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

Utang Beban 0,00 0,00

NERACA Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan



URAIAN 20172018

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri 0,00 0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS 1.605.064.558,00 1.562.698.285,00

1.562.698.285,00 1.605.064.558,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA Halaman 2 dari 2

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017






NO. URUT URAIAN SALDO

2018(%)SALDO

2017

KENAIKAN/

(PENURUNAN)

PENDAPATAN - LO8 0,00 0,00 0,00 0,00

8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 2 Dana Darurat - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 4 . 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 4 . 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 4 . 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

8 . 5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 . 5 . 1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00

BEBAN9 2.430.437.556,00 2.378.169.939,00 2,20 52.267.617,00

9 . 1 BEBAN OPERASI 2.430.437.556,00 2.378.169.939,00 2,20 52.267.617,00

1.571.691.139,00 9 . 1 . 1 Beban Pegawai 1.637.043.239,00 (3,99)(65.352.100,00)

709.455.696,00 9 . 1 . 2 Beban Barang dan Jasa 595.370.492,00 19,16 114.085.204,00

0,00 9 . 1 . 3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 1 . 4 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00

LAPORAN OPERASIONAL Halaman 1 dari 2





NO. URUT URAIAN SALDO

2018(%)SALDO

2017

KENAIKAN/

(PENURUNAN)

0,00 9 . 1 . 5 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 1 . 6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

149.290.721,00 9 . 1 . 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 145.756.208,00 2,42 3.534.513,00

0,00 9 . 1 . 8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 1 . 9 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00

9 . 2 BEBAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 2 . 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00

9 . 3 DEFISIT NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 3 . 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 3 . 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00

9 . 4 BEBAN LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 . 4 . 1 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00

SURPLUS/DEFISIT-LO (2.430.437.556,00) (2.378.169.939,00) 2,20 (52.267.617,00)

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (4.860.875.112,00) (4.756.339.878,00) 2,20 (104.535.234,00)



Camat Tawangsari

NIP. 19720627 199203 1 005

LAPORAN OPERASIONAL Halaman 2 dari 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Dalam Rupiah)


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan



URAIAN 20172018

EKUITAS AWAL 1.562.698.285,00 1.397.125.822,00

SURPLUS/DEFISIT-LO (2.430.437.556,00) (2.378.169.939,00)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00

Koreksi ekuitas lainnya (6,00) 650.671,00

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 2.472.803.835,00 2.543.091.731,00

EKUITAS AKHIR 1.562.698.285,00 1.605.064.558,00



Camat Tawangsari

NIP. 19720627 199203 1 005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Halaman 1 dari 1

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

Dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasal 184 ayat 1

dan 2 dijelaskan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya

meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, Equitas, LO dan catatan

atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai pasal

265 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi : Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. Laporan

tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur

tentang standar akuntansi pemerintahan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset,

kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan

Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas

pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang

– undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan;

2

e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemabaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 172 ) ;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 13).

3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

Bab III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Bab IV : Kebijakan akuntansi

Bab V : Penjelasan pos – pos laporan keuangan SKPD

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII : Penutup

BAB II

3

KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan

bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan.

1) Pendapatan

Satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan

partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna

kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu

merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

2) Belanja

Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 penyusunan anggaran belanja

diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis

belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Satuan Kerja Perangkat

Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

▪ Belanja Tidak Langsung

▪ Belanja Langsung

Untuk belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga.

Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang

dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 yang ditempuh adalah:

a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal

tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing satuan kerja perangkat

4

daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi

tanggungjawabnya.

c. Belanja administrasi umum non gaji, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan

agar satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Indikator pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 sebagaimana yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasinya sebesar Rp

0,00 atau 0 %.

b. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 2.668.932.000,00 realisasinya sebesar

Rp 2.472.803.835,00 atau 92,65 %, dengan rincian.

Belanja Tidak Langsung ( Khusus Gaji Pegawai ) sebesar Rp. 1.642.985.000,00

realisasinya sebesar Rp. 1.471.369.639,00 atau 89,55 %

Belanja Langsung :

• Pegawai sebesar Rp.103.451.000,00 realisasinya sebesar

Rp 100.321.500,00 atau 96,97%

• Barang dan Jasa sebesar Rp.727.216.000,00 realisasinya sebesar

Rp 709.752.696,00 atau 97,59%

• Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 195.280.000,00 realisasinya sebesar

Rp 191.360.000,00 atau 97,99 %.

• Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasinya sebesar Rp

0,00.

• Belanja Tidak diambil sebesar Rp. 194.585.965,00

• Setor Kembali ke Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 1.542.200,00

5

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

1. Ikhtisar Realiasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2021

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) tahun 2018.

Hal tersebut nampak dari ditetapkannya tujuan, sasaran dan strategi yang berkaitan

dengan kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Tujuan yang ditetapkan

1) Terwujudnya pelayanan yang lebih baik dalam mengelola Kekayaan

Daerah kepada masyarakat melalui upaya pengembangan dan optimalisasi

potensi pasar dan potensi kekayaan yang ada.

2) Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat

dalam upaya peningkatan pelayanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam tahun 2018 telah ditetapkan

sasaran, dan strategi yang meliputi program dan kegiatan serta kebijakan

sebagaimana telah disajikan pada Kebijakan Keuangan Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2018.

b. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

Sasaran – sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2018 adalah :

1) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana.

2) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Program dan kegiatan yang ditetapkan

Guna mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan program dan kegiatan

sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

▪ Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor.

▪ Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional.

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan, dengan

kegiatan :

▪ Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

3) Program Peningkatan tertib administrasi keuangan dengan kegiatan :

▪ Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja

6

d. Keluaran (Out put) atau Hasil ( Outcomes ) yang dicapai.

Sasaran kinerja keuangan tahun 2018 pada umumnya telah tercapai. Hal

tersebut ditandai dengan indikator - indikator keberhasilan program ( output /

outcomes ) sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

➢ Tercapainya pelayanan masyarakat yang maksimal

➢ Tersedianya Finger Print

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

➢ Tersedianya Perlengkapan Kantor berupa : Baja besi 4 kaki karet

➢ Tersedianya Peralatan Kantor berupa : Televisi.

➢ Terpeliharanya gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan,

peralatan dan perlengkapan gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

➢ Terbelinya pakaian dinas 25 stel.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

➢ Terlaksananya study banding 1 kali kegiatan

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

➢ Tersusunnya laporan Keuangan tepat waktu

6) Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

➢ Terlaksananya Rapat forum SKPD

➢ Tersusunnya dokumen perencanaaan SKPD

7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

➢ Tertanamnya idiologi cinta tanaha air bagi generasi muda

8) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

➢ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi organisasi

perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

tentang 10 Program Pokok PKK

9) Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

➢ Terwujudnya tertib administrasi Keuangan Desa

7

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan SKPD

Perangkat Daerah Kecamatan Tawangsari telah menyusun dan melaporkan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2018 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Ekuitas,

Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut

disusun dan disajikan berpedoman sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk

pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan

diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya

(SKP/SKPT).

b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang

yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:

• Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.

• Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

• Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan

cara lain.

c. Aktiva tetap

• Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost).

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan.

• Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan

diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya

(SKP/SKPT).

b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang

yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:

• Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.

• Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan

cara lain.

c. Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost).

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan atas nilai wajar pada saat

perolehan.

9

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan

Untuk OPD Kecamatan Tawangsari Tidak Ada Pendapatan

B. Belanja

Belanja Kecamatan Tawangsari untuk tahun anggaran 2018 dianggarkan

sebesar Rp 2.668.932.000,00, sedangkan realisasinya sebesar

Rp 2.472.803.835,00, Atau 92,65 %.

Jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar Rp 2.543.091.731,00

maka terdapat penurunan belanja sebesar Rp 70.287.896,00 atau 0,97 %

Secara rinci realisasi belanja tahun 2018 dan perkembangan belanja tahun

2017– 2018 adalah sebagai beriku

Anggaran (Rp)Realisasi

(Rp)2017 2018

1 -Belanja Operasi- Belanja Gaji 1.642.985.000 1.471.369.639 89,55 1.597.443.239 1.471.369.639 92,11 - Belanja Pegawai 103.451.000 100.321.500 96,97 105.240.000 100.321.500 95,33 - Belanja Barang/jasa 727.216.000 709.752.696 97,60 595.358.304 709.752.696 119,21

2 Belanja Modal 195.280.000 191.360.000 97,99 310.690.000 191.360.000 61,59

3 Belanja Tidak Terduga- - - - -

4 Belanja Tidak Diambil- 194.585.965 - 58.413.269 194.585.965 333,12

5 Setor Kembali - 1.542.200 - 188 1.542.200 820.319,15

Jumlah 2.668.932.000 2.668.932.000 100,00 2.667.145.000 2.668.932.000 100,07

%

2018

Jenis BelanjaNo %

Perkembangan Realisasi Belanja

10

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai (GAJI) Rp 1.471.369.639,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2018 dengan

rincian sebagai berikut :

▪ Gaji Pokok Rp 843.485.100,00

▪ Tunjangan Keluarga Rp 97.272.932,00

▪ Tunjangan Jabatan Rp 74.240.000,00

▪ Tunjangan Fungsional Umum Rp 23.240.000,00

▪ Tunjangan Beras Rp 48.955.920,00

▪ Tunjangan Khusus Rp 2.528.286,00

▪ Pembulatan Gaji Rp 11.453,00

▪ Asuransi Kesehatan Rp 32.785.948,00

▪ Tambahan Penghasilan Rp 348.850.000,00

Rp. 1.471.369.639,00

b. Belanja Pegawai

▪ Honor Pegawai tahun 2018 Rp 80.545.500,00

▪ Honor Non PNS Rp. 19.776.000,00

Jumlah Rp 100.321.500,00

11

c. Belanja Barang Rp 709.752.696,00



▪ Bahan Habis Pakai Rp 84.724.736,00

▪ Jasa Kantor Rp 109.005.935,00

▪ Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 12.584.825,00

▪ Makan – Minum Rp 293.910.000,00

▪ Belanja Pelatihan Rp 36.000.000,00

▪ Pakaian Dinas,pelatihan dan paskibraka Rp 89.973.000,00

▪ Belanja Pemeliharaan Rp 16.500.000,00

▪ Cetak dan Penggandaan Rp 21.761.000,00

▪ Perjalanan Dinas Rp 45.293.200,00

Jumlah Rp 709.752.696,00

2) Belanja Modal Rp 191.360.000,00



▪ Belanja Tanah Rp 0,00

▪ Belanja Peralatan dan Mesin Rp 17.095.000,00

▪ Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00

▪ Belanja Gedung dan Bagunan Rp 174.265.000,00

▪ Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Jumlah Rp 191.360.000,00

12

2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 dengan rincian

sebagai berikut :

▪ Kas Uang Persediaan Rp 0,00

▪ Kas Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Rp 0,00

Rp

Jumlah Rp 0,00

b. Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PAD yang terdiri atas piutang pajak Rp

0,00 dan piutang retribusi Rp 0,00 dengan rincian :

1) Piutang Pajak

• Pajak Hotel Rp

• Pajak Restoran Rp

• Pajak Reklame Rp

• Pajak Parkir Rp

• Pajak Kolam Renang Rp

• Pajak Penerangan Jalan Rp

Sub Jumlah 1)

2) Piutang Retribusi

• Retribusi Pelayanan

Pasar

Rp

• Retribusi Pelayanan

Kesehatan

Rp

• Retribusi IMB Rp

Sub Jumlah 2) Rp 0,00

Jumlah 1) + 2) Rp 0,00

c. Persediaan Rp 0,00

13

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2018, yang

terdiri dari :

1) Blanko Cetakan dan buku Register akta kelahiran, perkawinan dll

Rp 0,00

2) Obat2-an Ternak Rp 0,00

3) Obat2-an Tanaman Rp 0,00

4) Obat - obatan Rp 0,00

5) Persediaan alat listrik; lampu dll Rp 0,00

6) Bahan dan alat kebersihan Rp 0,00

7) Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan Rp 0,00

Jumlah Rp 0,00

d. Aset Tetap Rp

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2018 dengan

penjelasan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap

Saldo Awal

01 - 01 – 2018

Mutasi 1 Januari 2018 s.d

31 Desember 2018

Saldo Akhir

31 – 12 – 2018

Tambah Kurang

Tanah 18.625.750,00 - - 18.625.750,00

Peralatan dan

Mesin

783.611.388,00 17.095.000 - 800.706.388,00

gedung &

Bangunan

1.567.203.750,00 174.265.000 1.741.468.750,00

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

1.200.000,00 - - 1.200.000,00

Aset Tetap Lainnya

( Aplikasi )

1.000.000,00 - - 1.000.000,00

Akumulasi

Penyusutan

(809.498.603,00) - - (809.498.603,00)

Jumlah 1.562.142.285,00 191.360.000,00 1.562.142.285,00

14

Penambahan aset tetap dalam tahun 2018 sebesar Rp 191.360.000,,-

bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui pos Belanja

Modal dan atau Belanja Barang/ Jasa yang terdiri dari :

Jumlah tersebut terdiri dari :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, yang terdiri atas ;

Utang upah pungut PPJU bulan Nopember

dan Desember 2009

Rp. 0,00

Kelebihan penyetoran pengembalian sisa

UUDP Pemegang Kas DPU tahun 2002

Rp. 0,00

Pemotongan pajak dari rekanan (pihak

ketiga) yang ganda / double

Rp. 0,00

Jumlah 1 Rp. 0,00

2. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat yang terdiri atas ;

Rp. 0,00

Jumlah 1 + 2 Rp 0,00

f. Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA

1 TELEVISI 2 BUAH 7.100.000

2 FINGER PRINT 1 BUAH 5.995.000

3 BAJA BESI 4 KAKI

KARET 2 BUAH 4.000.000

4 GEDUNG 2 PAKET 174.265.000

JUMLAH 191.360.000

15

Jumlah tersebut merupakan Utang Dalam Negeri yang terdiri atas :

• Utang kepada ADB melalui Pemerintah

Pusat berdasarkan Sub Loan Agreement

No. SLA-855/DP3/1996 tanggal 23

Januari 1996 dan jangka waktu

pinjaman sampai dengan 20 Januari

2018.

▪ Utang Pokok Pinjaman Rp 0,00

▪ Utang Bunga Rp 0,00

▪ Utang Biaya Jasa Bank Rp 0,00

Jumlah Rp 0,00

g. Ekuitas Dana Lancar Rp

Ekuitas Dana Lancar tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2018 dengan


• SILPA tahun berjalan Rp 0,00

• Cadangan Piutang Rp 0,00

• Cadangan Persediaan Rp 0,00

• Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek

Jumlah Rp 0,00

h. Ekuitas Dana Investasi Rp 0,00

Ekuitas Dana Investasi tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2018

dengan rincian sebagai berikut :

• Diinvestasikan dalam Investasi jangka

panjang / permanen

Rp 0,00

• Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 0,00

• Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran Utang jangka panjang

Rp 0,00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 0,00

16

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

▪ Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

▪ Pada tahun anggaran 2018 terdapat penggantian managemen pada beberapa

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik itu penggantian

menajemen tingkat puncak maupun managemen tingkat menengah.

Penggantian managemen antara lain disebabkan adanya pejabat yang pensiun,

promosi atau alih tugas. Terhadap penggantian mangemen tingkat puncak dan

tingkat menengah Perangkat Daerah di Kecamatan Tawangsari dapat dijelaskan

sebagai berikut :

No Nama Jabatan / Eselon Keterangan

Lama Baru

1. SUGIYATNO

Kasi Trantib Pensiun Pensiun TMT 1 Juli 2018

2. SASWITO,S.Sos,MM Kasi Pelayanan

Umum DPMD KAB.SKH

TMT 16 Juli 2018

3. SRI SAYUNI, SE STAF Kasi Pelayanan

Umum TMT 16 Juli 2018

4. WAHYUNANTO SATMADI,SH,MM

Ka.UPTD CAPIL Kec.Tawangsari

KASI PMD TMT 16 Juli 2018

5 SURASA

STAF

Pensiun

Pensiun TMT 1 September 2018

17

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Penggunaan Anggaran tahun 2018

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tawangsari, 31 Desember 2018

CAMAT TAWANGSARI

SUYADI WIDODO, S.Sos Pembina Tingkat I

NIP. 19720627 199203 1 005

laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja … · laporan realisasi anggaran pendapatan dan...

Documents