laporan nusantara februari 2015

Februari 2015

VOLUME 10 NOMOR 1

L a p o r a n N u s a n t a r a | 1

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Bank Indonesia Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Asesmen Ekonomi Divisi Asesmen Ekonomi Regional Ph. 021-29818119, 29818868 Fax. 021-3452489, 2310553

Daftar Isi 3

Kata Pengantar 5

Bagian I Ringkasan Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah 7

Bagian II Perekonomian Sumatera 13

Bagian III Perekonomian Jawa 49

Bagian IV Perekonomian Kalimantan 99

Bagian V Perekonomian Kawasan Timur Indonesia

Bagian V Isu Khusus Daerah 139

Isu Khusus 1: Strategi Pembangunan Infrastruktur Daerah

Isu Khusus 2: Agenda Pembangunan Maritim

139

144

147

150


Bank Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses perumusan kebijakan, termasuk berbagai

dinamika ekonomi dan isu terkini dalam perspektif kedaerahan. Pembahasan menyeluruh mengenai

perkembangan perekonomian terkini dan berbagai isu strategis yang mengemuka di daerah dilakukan secara

periodik antara Dewan Gubernur dengan para Kepala Departemen Regional yang mewakili 4 (empat) wilayah

di seluruh Indonesia1 dan/atau Kepala Kantor Perwakilan BI di daerah. Hasil dari pembahasan dimaksud

menjadi bagian penting dalam melengkapi pemahaman Bank Indonesia terhadap kondisi makroekonomi

dengan berbagai aspek risiko yang berkembang.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2014 menunjukkan tanda-

tanda pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01%, meningkat dari 4,92% pada triwulan III

2014. Perbaikan kinerja ekonomi di Jawa yang didukung oleh membaiknya aktivitas di sektor industri

pengolahan merupakan pendorong utama perbaikan perekonomian nasional. Selain itu, membaiknya

perekonomian nasional juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan stabilnya perekonomian

Sumatera. Sementara di KTI, pertumbuhan perekonomian masih tertahan karena kontraksi kinerja

pertambangan yang terjadi di beberapa daerah, kecuali beberapa provinsi di Sulawesi yang tumbuh cukup

tinggi didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Secara keseluruhan tahun 2014,

perekonomian nasional tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,03%, lebih rendah

dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,58%. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi

akibat ketidakpastian dinamika perekonomian global serta ketergantungan yang tinggi sebagian besar wilayah

di Indonesia terhadap ekspor komoditas primer yang kinerjanya pada 2014 masih belum membaik.

Memasuki triwulan I 2015, berbagai indikator perekonomian daerah mengindikasikan potensi perbaikan

kinerja perekonomian masih akan berlanjut meskipun masih dibayangi berbagai risiko, baik dari sisi global

maupun domestik. Perbaikan ekonomi diperkirakan terutama terjadi di KTI dan Sumatera yang ditopang oleh

masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jawa. Perekonomian di KTI akan didorong oleh perbaikan aktivitas

pertambangan seiring dengan ekspor mineral yang dapat dilakukan kembali. Sementara itu, perekonomian

Jawa masih didukung oleh perbaikan sektor industri pengolahan seiring dengan perbaikan permintaan ekspor

manufaktur. Di sisi lain, perekonomian di Kalimantan diperkirakan cenderung melambat karena terbatasnya

ekspor batubara. Untuk keseluruhan tahun 2015, perbaikan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut

sebagaimana tercermin pada agregasi prakiraan pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh dikisaran 5,4-

5,8%, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah juga bersumber

dari langkah strategis pemerintah untuk menempuh beberapa agenda pembangunan infrastruktur yang

diperkirakan akan mampu mengakselerasi investasi dan belanja pemerintah pada tahun 2015.

Di sisi inflasi, laju inflasi pada triwulan IV-2014 meningkat signifikan yakni tercatat sebesar 8,36% (yoy) pada

Desember 2014, dibanding periode September 2014 yang sebesar 4,53% (yoy). Peningkatan inflasi merupakan

dampak dari implementasi kebijakan reformasi energi pada November 2014 dan berkurangnya pasokan

komoditas cabai merah dan beras. Kendala pasokan akibat pergeseran masa panen dan faktor cuaca yang

menghambat produksi dan distribusi mengakibatkan kenaikan harga cabai merah dan beras di sejumlah

daerah melebihi rata-rata tiga tahun terakhir. Peningkatan inflasi terbesar terjadi di wilayah Sumatera, Jakarta

dan Jawa yang melebihi 8%. Namun, perkembangan inflasi sepanjang 2014 secara umum relatif terkendali

dibandingkan tahun 2013. Hal ini tercermin dari sedikit lebih rendahnya realisasi inflasi di tahun 2014

dibanding tahun 2013 yang sebesar 8,38%.

Memasuki tahun 2015, tekanan inflasi tercatat mulai kembali menurun ditandai deflasi yang terjadi di sebagian

besar daerah. Tekanan inflasi di berbagai daerah pada triwulan I 2015 diperkirakan masih cenderung rendah

1 Terhitung sejak 2015, bahasan ekonomi dan keuangan daerah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan

Kawasan Timur Indonesia (KTI mencakup Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).


seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme subsidi BBM disertai prospek

berlanjutnya penurunan harga minyak di pasar internasional dan mulai masuknya masa panen di berbagai

daerah sentra produksi pangan. Hingga akhir tahun 2015, prakiraan inflasi di berbagai daerah secara agregat

masih sejalan dengan kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 4%1%. Kondisi ini didukung oleh prospek

produksi pangan yang diperkirakan mampu mencatat surplus, kondisi curah hujan yang relatif stabil serta tren

penurunan harga BBM. Meski demikian perlu tetap diwaspadai beberapa risiko yang dapat memberikan

tekanan inflasi di 2015 khususnya terkait dengan kesinambungan jumlah pasokan bahan pangan antar waktu

di tengah estimasi surplus pangan secara tahunan. Mempertimbangkan risiko tersebut, ke depan upaya

pengendalian inflasi di daerah perlu difokuskan untuk meminimalkan dampak dari kebijakan administered

prices, pengelolaan pasokan pangan serta berbagai langkah kebijakan yang perlu ditempuh untuk menjaga

ekspektasi masyarakat agar tetap positif.

Asesmen lengkap mengenai dinamika terkini dan prospek ekonomi daerah diuraikan secara lengkap dalam

buku Laporan Nusantara ini. Laporan Nusantara edisi kali ini juga mengangkat isu khusus terkait dengan

agenda pembangunan infrastruktur nasional dan agenda kemaritiman yang menjadi prioritas agenda

pembangunan di era Kabinet Kerja.

Penyusunan buku Laporan Nusantara dilakukan bersama oleh beberapa satuan kerja di Bank Indonesia, yaitu

Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter, Departemen Regional I (Sumatera), Departemen Regional II (Jawa),

Departemen Regional III (Kalimantan), dan Departemen Regional IV (Sulampua-Bali-Nustra). Akhir kata, kami

berharap buku Laporan Nusantara ini dapat menjadi referensi para pemangku kepentingan dan pemerhati

ekonomi daerah, serta menjadi salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah.

Jakarta, 20 Februari 2015

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Juda Agung

Direktur Eksekutif


PERKEMBANGAN TERKINI EKONOMI DAERAH

Tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional mulai tampak pada di triwulan IV 2014 sebagaimana terindikasi

dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat dari 4,92% menjadi 5,01%1, terutama didorong

oleh perbaikan kinerja ekonomi Jawa. Perbaikan kinerja ekonomi berbagai daerah di Jawa didorong oleh

membaiknya aktivitas di sektor industri pengolahan sejalan dengan membaiknya kinerja ekspor manufaktur.

Perbaikan kinerja ekonomi juga terjadi di Kalimantan seiring dengan peningkatan aktivitas di sektor

pertambangan meski masih pada level yang rendah karena harga komoditas ekspor yang masih rendah.

Sementara itu, kinerja ekonomi berbagai daerah di Sumatera secara agregat mulai tumbuh stabil ditopang oleh

kinerja perkebunan yang membaik. Sementara itu, kinerja pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia

secara agregat masih tertahan karena kontraksi kinerja pertambangan di beberapa daerah di wilayah timur

Indonesia, seperti di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Meski demikian, capaian

pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Sulawesi secara umum masih cukup tinggi. Sulawesi Barat

bahkan dapat mencatat angka pertumbuhan hingga 10,9%, diikuti oleh Sulawesi Tengah (9,5% dan Gorontalo

(8,2%) didukung oleh kinerja sektor pertanian yang cenderung tumbuh meningkat.

Sumber : BPS, diolah

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan IV 2014

Secara keseluruhan, pada tahun 2014 perekonomian nasional tumbuh melambat dibandingkan tahun

sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,03%, lebih rendah dibandingkan

tahun 2013 yang tumbuh 5,58%. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dari dinamika

perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, penyesuaian terhadap

1 Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggunakan tahun dasar 2010 dalam menghitung pertumbuhan ekonomi terhitung sejak rilis

pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2014 pada tanggal 5 Februari 2015.


penerapan kebijakan pengendalian ekspor mineral yang diterapkan pada awal tahun 2015 memerlukan proses

konsolidasi perekonomian daerah-daerah yang menjadi basis produksi tambang mineral. Melambatnya

perekonomian di berbagai daerah juga terkait dengan masih tingginya ketergantungan Sumatera, Kalimantan,

dan beberapa daerah di KTI terhadap ekspor komoditas primer yang kinerjanya masih menurun. Beberapa

daerah yang menunjukkan perlambatan ekonomi akibat terbatasnya kinerja sektor berbasis sumber daya alam

(SDA) antara lain Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua. Di tengah melambatnya kinerja ekonomi

di daerah-daerah basis produksi SDA, kinerja daerah yang mengandalkan kinerja manufaktur seperti Jawa dan

Jakarta, serta beberapa daerah di Sulawesi masih relatif tumbuh kuat sehingga dapat menahan perlambatan

ekonomi lebih lanjut.

Sumber : BPS, diolah *Berdasarkan Tahun Dasar 2000

Gambar I.2. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2014

Sejalan dengan perekonomian nasional yang mulai pulih, laju perlambatan kredit di wilayah Jawa, Jakarta,

dan Sumatera pada triwulan IV-2014 tidak setajam triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit di berbagai

daerah di Kalimantan secara agregat bahkan terindikasi mulai meningkat. Pertumbuhan penyaluran kredit di

Jawa sebesar 14,73%, tergolong cukup tinggi dibandingkan wilayah lain, mengkonfirmasi kondisi

perekonomian Jawa yang relatif masih terjaga. Sementara itu, penyaluran kredit di Jakarta dan Sumatera pada

2014 masing-masing tumbuh sebesar 9,39%, dan 9,43%. Penyaluran kredit di Kalimantan tumbuh 9,69%, lebih

tinggi dari triwulan III-2014 yang tumbuh 6,85% (yoy). Secara keseluruhan 2014 laju pertumbuhan kredit di

semua wilayah masih melambat, namun disertai dengan tingkat non performing loans (NPL) yang relatif

rendah pada kisaran 1,6% - 3,0%. Secara triwulanan, terdapat indikasi perbaikan risiko kredit, terlihat dari

menurunnya persentase NPL di berbagai daerah dibandingkan dengan kondisi di triwulan III-2014. Namun,

perkembangan harga komoditas di pasar global yang masih cenderung turun perlu diwaspadai sebagai sumber

kerentanan kredit di daerah, khususnya bagi daerah yang perekonomiannya ditopang oleh kinerja komoditas

sumber daya alam (SDA).

Arah perbaikan kinerja perekonomian juga tercermin dari transaksi keuangan melalui sistem pembayaran

non tunai. Sepanjang triwulan IV 2014, transaksi pembayaran yang dilakukan melalui sistem Real Time Gross

Settlement (RTGS) rata-rata sebesar Rp10,42 ribu triliun per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata transaksi

RTGS pada periode triwulan sebelumnya yang sebesar Rp8,75 ribu triliun per bulan. Peningkatan aktivitas

transaksi keuangan ini diperkirakan berasal dari perbaikan kinerja sektor manufaktur dan pertanian yang

sedang berlangsung secara gradual.


Di sisi inflasi, setelah cenderung menurun hingga akhir triwulan III 2014, laju inflasi pada triwulan IV-2014

meningkat signifikan sebagai dampak implementasi kebijakan kenaikan harga BBM pada November 20142.

Pada akhir tahun 2014, inflasi tercatat sebesar 8,36% (yoy) naik dibanding periode September 2014 yang

tercatat sebesar 4,53% (yoy). Tekanan kenaikan inflasi paling tinggi tercatat dialami oleh beberapa daerah di

Sumatera - Sumatera Barat bahkan merupakan daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional - dan wilayah

Sulampua-Balnustra seperti di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dampak kenaikan harga BBM terhadap

kenaikan tarif angkutan, harga komponen kendaraan dan biaya jasa pemeliharaan kendaraan di Sulawesi Utara

dan Maluku Utara lebih besar daripada di daerah-daerah lain. Selain itu, kenaikan inflasi dipicu oleh tekanan

kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis dan sejumlah komoditas pada kelompok inti. Tekanan

kenaikan harga cabai dan beras di sejumlah daerah bahkan cenderung melebihi rata-rata tiga tahun terakhir.

Kondisi ini timbul sebagai dampak rambatan dari kenaikan harga BBM, kendala pasokan karena pergeseran

masa panen, dan faktor cuaca yang menghambat produksi dan distribusi.

Namun, perkembangan inflasi sepanjang 2014 secara umum relatif terkendali dibandingkan tahun 2013. Hal

ini tercermin dari sedikit lebih rendahnya realisasi inflasi di tahun 2014 (8,36%) dibanding tahun 2013 (8,38%).

Relatif lebih terkendalinya inflasi tidak terlepas dari bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia,

disertai intensifnya koordinasi kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam memitigasi risiko inflasi

yang timbul sepanjang 2014. Peran aktif daerah semakin kuat dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan

masyarakat khususnya melalui upaya memperkuat sisi produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi.

Berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai menyentuh

persoalan struktural yang perlu diatasi segera untuk lebih menjaminnya stabilitas harga seperti masalah tata

niaga produk pangan dan upaya memperluas akses pasar melalui penguatan kerjasama perdagangan antara

daerah.

Gambar I.3. Peta Inflasi Daerah, Januari 2015

2 Keputusan Menteri ESDM No. 34.PM/11/MEM/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi,

dengan rincian harga bensin premium dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter dan minyak solar dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.


Memasuki tahun 2015, tekanan inflasi tercatat mulai kembali menurun ditandai deflasi yang terjadi di

sebagian besar daerah. Koreksi harga terjadi sebagai dampak dari kembali dilakukannya penyesuaian

kebijakan subsidi BBM yang diikuti dengan penurunan harga jual BBM3. Kebijakan ini selanjutnya diikuti

adanya penurunan tarif angkutan di berbagai daerah4 - meski belum seluruh daerah menerapkan penurunan

tarif angkutan. Selain itu, beberapa daerah sentra produksi mulai memasuki masa panen, khususnya untuk

komoditas aneka bumbu, sehingga berdampak pada relatif minimalnya tekanan inflasi pangan. Meski

demikian, beberapa daerah di Kalimantan, Maluku, NTT dan Kepulauan Bangka Belitung mencatat inflasi yang

lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

PROSPEK EKONOMI DAERAH DAN TANTANGAN KE DEPAN

Prospek Ekonomi Daerah

Pada triwulan I 2015, berbagai indikator perekonomian daerah mengindikasikan potensi perbaikan kinerja

perekonomian masih akan berlanjut. Perbaikan ekonomi diperkirakan terutama terjadi di KTI dan Sumatera,

disertai masih relatif stabilnya perekonomian Jawa. Sementara itu, perekonomian Kalimantan diperkirakan

kembali tumbuh melambat karena masih lemahnya indikasi perbaikan permintaan ekspor batubara - terutama

dari Tiongkok - serta harga jual yang masih rendah. Potensi meningkatnya kinerja ekonomi KTI didorong oleh

aktivitas pertambangan yang diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas ekspor mineral yang kembali

dapat dilakukan khususnya di Papua dan NTB. Sementara itu, membaiknya perekonomian Sumatera

bersumber dari meningkatnya aktivitas perkebunan didukung adanya perbaikan harga. Kinerja ekonomi Jawa

yang stabil ditopang oleh ekspor manufaktur yang masih akan meningkat seiring dengan semakin solidnya

prospek perbaikan ekonomi Amerika Serikat.

Tabel I.1. Tendensi Arah Perekonomian Daerah Triwulan I 2015*

* Prakiraan arah kondisi ekonomi secara tahunan (year-on-year)

3 Peraturan Menteri ESDM No.4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

4 Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran No.1 Tahun 2015 kepada seluruh Kepala Daerah tentang Penyesuaian Tarif

Angkutan Umum Kelas Ekonomi.

Tendensi

KawasanAsesmen

Tendensi

JakartaAsesmen

Tendensi

KawasanAsesmen

Tendensi

KawasanAsesmen

Pertumbuhan

Ekonomi

Konsumsi RT

Ekpektasi konsumen turun, SPE turun,

penjualan kendaraan bermotor

terbatas (liaison )

Kenaikan gaji sektor swasta dan

optimisme peningkatan lapangan

kerja pasca terbentuknya

pemerintahan baru.

Ekspektasi konsumsi menurun Tingkat pendapatan di sektor utama

meningkat, tekanan harga berkurang,

penjualan eceran tumbuh lebih tinggi

Konsumsi

Pemerintah

Simpanan pada akhir 2014 masih

tinggi shg diperkirakan akan

dilakukan di awal tahun 2015

Efisiensi belanja rutin pemerintah,

mis: biaya rapat, perjalanan dinas &

belanja pegawai.

Penyaluran DBH lebih baik Adanya indikasi percepatan proyek

pemerintah yg melalui proses

pelelangan dan proyek pekerjaan

umum, apalagi estimasi penyerapan

anggaran di akhir tahun 2014 belum

optimal

Investasi (PMTB)

Perbaikan kegiatan usaha (SKDU),

PMDN hingga triwulan IV tumbuh

tinggi

Didominasi investasi non bangunan

(mesin), tindak lanjut transisi

industri ke semi otomatis. Investasi

bangunan didominasi belanja

infrastruktur pemerintah.

Perbaikan iklim investasi Selesainya proyek beberapa smelter

yang sudah beroperasi serta

optimalisasi kapasitas terpasang

para pelaku usaha

Ekspor LN

Diperkirakan sejalan perbaikan

industri pengolahan.

Ditopang oleh komoditas ekspor

utama seperti produk tekstil, kimia,

dan produk makanan dan minuman

Penurunan volume ekspor hasil

tambang energi (batubara & migas),

ekspor karet dan CPO tertahan

Ijin ekspor yang telah dikantongi

mendorong ekspor tembaga tumbuh

signifikan

Impor LN

Impor meningkat. Kenaikan belanja impor mesin

(swasta) & alat angkutan

(pemerintah). Impor bahan baku

meningkat seiring peningkatan

produksi sektor industri dan belanja

infrastruktur pemerintah.

Turunnya permintaan bahan

penolong tambang

Import content meningkat untuk

mendukung kegiatan ekspor dan

menguatnya konsumsi

SUMATERA JAWA & JAKARTA TIMUR INDONESIAKALIMANTAN


Indikasi pemulihan ekonomi di berbagai daerah pada awal tahun 2015 diperkirakan terus berlanjut sehingga

perekonomian daerah untuk keseluruhan tahun 2015 secara agregat diprakirakan tumbuh di kisaran 5,4-

58%, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Semakin solidnya prospek pemulihan ekonomi di AS diperkirakan

memberi dampak yang positif bagi kinerja ekspor manufaktur, terutama dari Jawa. Meski perlu tetap dicermati

imbas dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Selain itu, meningkatnya kinerja sektor manufaktur Jawa juga didukung oleh kembali menggeliatnya

perdagangan antardaerah, seiring dengan membaiknya perekonomian berbagai daerah di timur Indonesia.

Prakiraan meningkatnya kinerja perekonomian Kalimantan dan berbagai daerah di wilayah timur Indonesia

lebih banyak ditopang oleh kembali dapat dilakukannya ekspor mineral dan mulai beroperasinya beberapa

smelter. Meski demikian, prospek harga komoditas di pasar global yang masih cenderung rendah sebagai

imbas dari melambatnya ekonomi Tiongkok merupakan risiko bagi masih terbatasnya peningkatan ekonomi

Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.

Optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah juga bersumber dari langkah strategis pemerintah

untuk menempuh beberapa agenda pembangunan. Pada awal tahun 2015, pemerintah telah menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, prioritas

pembangunan diarahkan antara lain pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penguatan konektivitas,

serta pengembangan maritim dan kelautan. Dalam kerangka agenda pembangunan tersebut, pemerintah akan

mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang akan mulai diinisiasi pada tahun 2015.

Untuk mendukung hal tersebut, sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan beberapa penyesuaian

alokasi anggaran belanja negara dalam APBN-P 2015 yang sebagian besar ditujukan bagi pelaksanaan program

prioritas melalui peningkatan belanja infrastruktur serta peningkatan transfer daerah.

Dari sisi inflasi, tekanan inflasi di berbagai daerah pada triwulan I 2015 diperkirakan masih cenderung

rendah. Gambaran rendahnya inflasi yang terjadi di awal tahun 2015 berpotensi akan berlanjut sepanjang

triwulan I 2015. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme subsidi dan penerapan harga BBM

pada awal Januari disertai prospek berlanjutnya penurunan harga minyak merupakan faktor utama yang akan

menyebabkan minimalnya tekanan inflasi. Rendahnya inflasi juga dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan

meski penurunan tarif yang terjadi terindikasi cenderung lebih rendah dibanding pada saat terjadinya kenaikan

November 2014 (downward rigidity)5. Selain itu, mulai masuknya masa panen di berbagai daerah sentra

produksi diperkirakan turut berdampak bagi minimalnya tekanan inflasi pangan di triwulan I 2015.

Hingga akhir tahun 2015, prakiraan inflasi di berbagai daerah secara agregat masih sejalan dengan kisaran

sasaran inflasi nasional sebesar 4%1%. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang secara umum masih

berada di bawah tingkat potensialnya mengindikasikan tekanan dari sisi permintaan diprakirakan masih

moderat. Prospek produksi pangan, khususnya beras, secara tahunan diprakirakan akan mencatat surplus.

Kondisi curah hujan yang relatif stabil dan merata sepanjang tahun, didukung dengan intensifnya kebijakan

pemerintah untuk mengamankan capaian produksi pangan di 2015 diyakini dapat meminimalkan tekanan

inflasi pangan. Potensi kenaikan produksi beras di tahun 2015 terutama dikontribusi oleh kenaikan produksi di

Jawa dan Sumatera. Selain itu, minimalnya tekanan inflasi didukung prakiraan masih cukup rendahnya harga

komoditas di pasar global, khususnya tren penurunan harga BBM.

Meski demikian perlu tetap diwaspadai beberapa risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi di 2015.

Kesinambungan pasokan beberapa komoditas pangan seperti daging sapi dan bawang putih masih akan

terbatas, serta pengaruh pola musiman pada sistem pertanian nasional sehingga mengganggu kestabilan

pasokan antar waktu. Prognosa sementara mengindikasikan defisit beras dapat terjadi pada Januari, Mei,

5 Besaran rata-rata penurunan tarif angkutan yang telah ditetapkan hingga akhir Januari 2015, tercatat penurunan yang terjadi secara

rata-rata tertimbang lebih lebih rendah (7,8%) dibanding kenaikannya pada bulan November 2014 lalu (29,1%).


September dan triwulan IV 2015 sebagaimana periode yang sama tahun 2014. Mundurnya panen raya karena

musim kemarau yang terjadi pada akhir 2014 diperkirakan masih akan memengaruhi perkembangan harga

beras setidaknya sampai April 2015. Sama halnya dengan beras, meski produksi aneka cabai dan bawang

merah secara tahunan memadai, namun kestabilan pasokan setiap periode masih sangat rentan. Selain itu,

permasalahan struktur pasar yang terjadi pada perdagangan komoditas pertanian mengakibatkan kebijakan

penetapan harga referensi sebagai acuan pembentukan harga di tingkat konsumen relatif belum efektif,

khususnya pada komoditas cabai dan daging sapi. Beberapa risiko di atas akan memberikan dampak yang

semakin besar apabila tidak ditunjang dengan kelancaran distribusi pangan terutama untuk Kawasan Timur

Indonesia yang sangat mengandalkan konektivitas jalur pelayaran.

Mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah, baik di tingkat pusat

maupun daerah, melalui TPI dan TPID akan meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi yang difokuskan

pada upaya meminimalkan dampak kebijakan administered prices, pengelolaan pasokan pangan serta

menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap positif. Di tingkat daerah, TPID diarahkan untuk memperkuat

sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perwakilan instansi vertikal, untuk mendukung

agenda pemerintah dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan melalui penguatan infrastruktur

pertanian. Oleh karena itu, program pengendalian inflasi daerah pada 2015 secara umum di seluruh wilayah

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pertanian, pengelolaan stok pangan di setiap daerah, serta

percepatan implementasi kerja sama perdagangan antar daerah dalam rangka mendorong peningkatan

efisiensi struktur tata niaga pangan didukung dengan ketersediaan data dan informasi pangan secara

terintegrasi.

Risiko dan Tantangan Ke Depan

Optimisme perbaikan kondisi perekonomian di tahun 2015 menghadapi beberapa risiko yang dapat

memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah, yakni: (i) risiko terkait lambannya

perbaikan ekonomi global akibat risiko memburuknya perekonomian Tiongkok, Euro Area, dan Jepang masih

cukup besar; (ii) risiko penurunan harga komoditas ekspor sehingga menekan pendapatan ekspor daerah; (iii)

risiko terkait kemampuan dan kapasitas pemerintah pusat maupun daerah dalam implementasi percepatan

pembangunan infrastruktur. Sementara itu, risiko yang tekait inflasi diperkirakan lebih didominasi oleh risiko

yang bersifat downside risk, antara lain yaitu prospek harga komoditas yang diperkirakan masih rendah,

potensi daya beli masyarakat yang diperkirakan terbatas terkait masih rendahnya pendapatan ekspor karena

faktor harga komoditas yang rendah, dan implementasi berbagai program ketahanan pangan oleh pemerintah

yang bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi yang

intensif, khususnya mengingat risiko yang terindentifikasi mencakup lingkup implementasi di tingkat daerah.

Urgensi percepatan implementasi pembangunan infrastruktur perlu disuarakan lebih intens agar seluruh

daerah yang terlibat didalamnya memilki prioritas dan tingkat kepentingan yang setara sehingga akselerasi

pembangunan dapat dilakukan. Di tingkat nasional, urgensi akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang

komprehensif telah digambarkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Fakta di

lapangan mengenai kondisi ekonomi berbiaya tinggi di Indonesia di tengah melimpahnya kekayaan SDA

mengindikasikan manajemen sumber daya yang belum optimal dan berujung pada rendahnya peringkat

Indonesia dalam berbagai penilai peringkat daya saing ekonomi. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur

khususnya yang terkait dengan konektivitas menjadi tulang punggung utama bagi efisiensi kegiatan ekonomi

sekaligus kunci quick wins untuk memacu daya saing Indonesia6. Jika dikaitkan dengan kondisi geografis

Indonesia dengan wilayah kelautan yang mendominasi, maka pembangunan konektivitas antar daerah menjadi

hal yang mendesak khususnya bila dikaitkan dengan semangat untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi

antar wilayah. Selain konektivitas, fokus agenda pembangunan Kabinet Kerja juga diarahkan pada

6 Lihat Isu Khusus 1. Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur.


pengembangan kemaritiman antara lain melalui optimalisasi sumber daya yang terkandung didalam wilayah

kelautan Indonesia guna mendongkrak kinerja ekonomi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan antar

wilayah7.

Dalam rangka memberikan dukungan yang konstruktif khususnya bagi implementasi pembangunan

infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah secara umum, Bank Indonesia akan berupaya meningkatkan

perannya yang difokuskan pada: (a) mendorong dilakukannya reformasi struktural di daerah melalui

pembenahan enabling factors dan memantau implementasi agenda pembangunan ekonomi daerah sesuai

RPJMN 2015-2019; (b) mendorong transaksi non-tunai dan layanan keuangan digital (LKD) yang lebih luas

sebagai upaya untuk memperkuat efisiensi perekonomian nasional dan daerah, serta inklusi keuangan; (c)

mengupayakan keterkaitan antara program pengembangan UMKM dan layanan keuangan digital (LKD) Bank

Indonesia dengan upaya mendukung stabilisasi harga pangan dan agenda pembangunan sektor unggulan;

serta (d) melakukan applied research (kajian strategis) untuk mengidentifikasi lebih dalam permasalahan

pembangunan di daerah.

7 Lihat Isu Khusus 2. Agenda Pembangunan Maritim.

Laporan Nusantara ini disarikan dari hasil pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan para Kepala

Departemen Regional pada 13 Februari 2015 di Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan secara periodik

untuk membahas perkembangan terkini dan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di daerah

sebagai bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan di Bank Indonesia

L a p o r a n N u s a n t a r a

Halaman ini sengaja dikosongkan


PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Sumatera1 secara agregat terindikasi tumbuh membaik pada triwulan IV 2014 sebesar 4,37%

(yoy), terutama ditopang oleh konsumsi swasta maupun pemerintah yang tumbuh cukup tinggi. Di sisi lain,

kinerja ekspor dan investasi masih terbatas. Laju perekonomian tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau,

Jambi, dan Sumatera Selatan masing-masing sebesar 7,77%, 7,52%, dan 5,96%. Secara sektoral, pertumbuhan

ekonomi terutama didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di sektor tersebut optimisme

mulai muncul di perkebunan sawit, yang tercermin dari perbaikan harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO)

dan di pertanian tanaman bahan pangan, yang tercermin dari peningkatan produksi pada periode triwulan IV

2014.

Secara keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumatera melambat dibandingkan dengan tahun

2013. Perekonomian Sumatera tercatat tumbuh sebesar 4,66 %, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang

sebesar 5,01%. Perlambatan ini terutama bersumber dari menurunnya kinerja ekspor, terutama ekspor yang

berbasis komoditas perkebunan, karena rendahnya harga di pasar global. Hal ini berdampak pada melemahnya

pendapatan ekspor sehingga menekan konsumsi secara keseluruhan. Selain itu, melambatnya ekonomi

Sumatera juga dipengaruhi oleh produksi minyak dan gas (migas) yang terus mengalami penurunan, seperti

gas di Aceh dan minyak bumi di Riau. Perlambatan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi wilayah

Sumatera, kecuali Kepulauan Riau dan Jambi.

Perekonomian Sumatera pada triwulan I 2015 diperkirakan mengalami perbaikan. Pada periode tersebut,

pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan mencapai 4,2-4,7% (yoy). Pertumbuhan perekonomian

Sumatera tersebut akan didukung oleh hampir seluruh provinsi di Sumatera. Peningkatan diperkirakan akan

didorong oleh perbaikan kinerja sektor utama Sumatera, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Perbaikan di sektor tersebut akan memberikan dampak positif bagi industri yang mengolah hasil-hasil dari

sektor tersebut, terutama industri pengolahan komoditas perkebunan, seperti industri CPO. Selain itu,

penggunaan teknologi injeksi kimia di sektor pertambangan diperkirakan dapat menahan laju penurunan

lifting minyak, terutama di Provinsi Riau. Untuk keseluruhan tahun 2015, ekonomi Sumatera diperkirakan akan

tumbuh lebih optimis dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,6-5,1%,

didorong oleh peningkatan kinerja sektor industri pengolahan dan masih tingginya pertumbuhan sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Konsumsi

Konsumsi Swasta

Konsumsi swasta Sumatera tumbuh terbatas pada triwulan IV 2014, namun masih pada level yang tinggi.

Secara keseluruhan tahun 2014, konsumsi swasta mengalami perlambatan akibat harga komoditas yang belum

membaik, seperti yang terjadi pada komoditas karet. Adanya berbagai kebijakan administered prices, terutama

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjelang akhir tahun, menekan daya beli masyarakat.

Menurunnya daya beli masyarakat tercermin dari melambatnya penghimpunan dana masyarakat di

perbankan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menggunakan simpanan untuk memenuhi

1 Data pertumbuhan menggunakan tahun dasar 2010, berbasis SNA 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 5 Februari

2015.


kebutuhan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)3 di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung

mengindikasi level keyakinan masyarakat terhadap perekonomian pada akhir tahun 2014 mengalami

penurunan.

Perlambatan konsumsi swasta diperkirakan masih akan berlanjut hingga triwulan I 2015. Pola musiman

menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat relatif melambat pascaperayaan keagamaan dan akhir tahun.

Selain itu, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya aktivitas belanja masyarakat pada

triwulan I 2015 juga diperkirakan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan masyarakat terkait

dengan Pemilu, tidak lagi terjadi pada periode ini. Beberapa indikator hasil survei juga mengonfirmasi

pelemahan konsumsi swasta. Survei Penjualan Eceran menunjukkan Indeks Penjualan Eceran4 yang masih

mengalami kontraksi hingga Januari 2015 (Grafik II.1). Hal tersebut menunjukkan menurunnya kegiatan

belanja masyarakat. Selain itu, survei konsumen di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung menunjukkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang lebih

rendah, yaitu dari 123,09 pada triwulan IV 2014, menjadi 122,31 pada Januari 2015 (Grafik II.2).

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV Jan

2012 2013 2014 2015

%yoyIndeks Indeks SPE Pertumbuhan (Skala Kanan)

90

100

110

120

130

140

I II III IV I II III IV I II III IV I*

2012 2013 2014 2015

IKK IKE IEK

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

* hingga Januari 2015 Grafik II.1. Perkembangan Survei Penjualan Eceran Grafik II.2. Indeks Keyakinan Konsumen

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2014 mengalami pertumbuhan positif dan membuat capaian

keseluruhan tahun 2014 mengalami peningkatan. Posisi simpanan pemda di bank pada triwulan IV 2014 yang

lebih rendah dari triwulan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan belanja pemda pada periode

tersebut (Grafik II.3). Meski demikian, pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut relatif masih terbatas,

ditandai dengan posisi simpanan pada akhir tahun 2014 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013

lalu, yang mengalami kontraksi sebesar 14,3% (yoy). Lebih tingginya simpanan tahun ini dibandingkan dengan

tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa persentase realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun ini

lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami perbaikan pada triwulan I 2015. Perbaikan

tersebut akan ditopang oleh hampir seluruh provinsi di Sumatera. Komitmen beberapa pemerintah

kota/kabupaten untuk mempercepat proses pelelangan, seperti yang terjadi di provinsi Riau, Sumatera Barat,

dan Sumatera Selatan, menjadi faktor pendukung meningkatnya konsumsi pemerintah. Pada tahun

sebelumnya proses pelelangan baru dilaksanakan setelah bulan Maret, sehingga pelaksanaan proyek banyak

yang baru dimulai setelah memasuki triwulan II. Percepatan proses lelang tersebut akan mendorong capaian

3 Hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI di wilayah Sumatera.

4 Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan di Sumatera Utara.


konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2015 yang lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan

kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi pemerintah akan menjadi salah satu sumber pendorong ekonomi

Sumatera.

Grafik II.3. Perkembangan Posisi Simpanan Pemda Sumatera

di Bank Umum Grafik II.4. Perkembangan Jenis Simpanan Pemda Sumatera di

Bank Umum

Investasi

Perbaikan investasi pada triwulan IV 2014 pasca-Pemilihan Umum diperkirakan masih minimal. Kondisi

tersebut menyebabkan investasi Sumatera selama tahun 2014 melambat dibandingkan dengan tahun 2013.

Dari sisi pembiayaan, dorongan terhadap investasi juga terbatas, sebagaimana tercermin dari rendahnya

pertumbuhan kredit investasi di Sumatera. Pertumbuhan kredit investasi di Sumatera tercatat sebesar 5,39%

(yoy), jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 8,81% (yoy), dan dari periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 37,80% (yoy). Melambatnya investasi juga ditunjukkan oleh lebih rendahnya realisasi

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2014 dibandingkan

dengan tahun sebelumnya (Grafik II.6). Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda)

diperkirakan juga masih terbatas, yang ditandai dengan tingginya simpanan Pemda di bank umum pada

triwulan IV 2014. Adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 telah menyebabkan pelaku

usaha bersikap wait and see (menunggu) atas kebijakan energi lanjutan yang akan dilakukan.

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan BI, diolah Grafik II.5. Konsumsi Semen Sumatera Grafik II.6. Perkembangan PMA dan PMDN serta Penyaluran

Kredit Investasi Perbankan Sumatera

Pada triwulan I 2015, investasi diperkirakan akan sedikit mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil liaison,

beberapa perusahaan swasta berencana melakukan peningkatan kapasitas seperti perluasan pabrik,

penambahan mesin baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan di Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka

Belitung. Dari sisi investasi bangunan, perbaikan investasi tercermin dari masih meningkatnya konsumsi

-50.00

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0

10

20

30

40

50

60

70

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013 2014

%yoyRp Triliun

Simpanan Pemda gSimpanan Pemda (Skala Kanan)

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300


2011 2012 2013 2014

%yoy

TabunganDeposito

Giro

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

I II III IV I II III IV I II III IV

2012 2013 2014

%yoyJuta Ton Konsumsi Semen gKonsumsi Semen (Skala Kanan)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400


2011 2012 2013 2014

%yoy

PMA

PMDN

%yoy

Kredit Investasi


semen di Sumatera (Grafik II.5). Selain itu, komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi,

memberikan optimisme bagi kegiatan investasi.

Perdagangan Luar Negeri

Ekspor

Kinerja ekspor Sumatera pada triwulan IV 2014 menunjukkan perlambatan dari sisi nilai, namun sedikit

mengalami peningkatan dari sisi volume (Grafik II.7). Ekspor Sumatera pada triwulan IV 2014 tercatat senilai

USD 10,7 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 10,1% (yoy). Kontraksi ini terjadi hampir di seluruh provinsi

di Sumatera, kecuali Aceh dan Jambi. Berdasarkan komoditasnya, penurunan ekspor terjadi di seluruh

komoditas utama seperti karet, kelapa sawit dan batubara (Grafik II.8). Untuk keseluruhan tahun 2014, ekspor

Sumatera tercatat USD 42,8 miliar, turun 3,7% (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan tahun 2013. Penurunan

paling dalam terjadi pada komoditas karet dan kopi, sementara komoditas kelapa sawit dan CPO relatif

mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2013.

Ekspor Sumatera pada triwulan I 2015 diperkirakan akan meningkat, seiring dengan perbaikan perekonomian

negara mitra dagang yaitu Amerika Serikat (AS). Komoditas ekspor Sumatera yang ditujukan ke pasar AS

terutama karet dan kopi. Selain itu, adanya harapan perbaikan harga komoditas karet, memberikan dorongan

positif bagi kegiatan pengolahan karet (crumb rubber). Di samping itu, adanya bencana banjir di Malaysia

diperkirakan akan menciptakan peluang pemasaran komoditas perkebunan dari Sumatera Barat, Riau, dan

Jambi.

Grafik II.7. Perkembangan Ekspor Impor Sumatera Grafik II.8. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama

Impor

Sementara itu, impor Sumatera juga mengalami penurunan pada triwulan IV 2014 (Grafik II.10). Penurunan

terutama terjadi pada komoditas barang modal dan bahan baku (Grafik II.9). Di sisi lain, pertumbuhan impor

barang konsumsi terus mengalami peningkatan, seiring dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang masih

tumbuh tinggi, diikuti dengan masih meningkatnya kredit konsumsi. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan

impor keseluruhan tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013.

Pada triwulan I 2015, impor Sumatera diperkirakan tumbuh meningkat, sejalan dengan perkiraan peningkatan

investasi, terutama investasi nonbangunan. Kegiatan penambahan/perluasan kapasitas pabrik dan

penambahan mesin baru akan mendorong impor barang modal di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan

Sumatera Barat. Selain itu, konsumsi pupuk di sektor perkebunan diperkirakan bertambah, sehingga

mendorong kebutuhan impor pupuk, terutama di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


2011 2012 2013 2014

%yoyUSD Juta Nilai Ekspor Nilai Impor

gEkspor (Skala Kanan) gImpor (Skala Kanan)

-100

-50

0

50

100

150

200


2011 2012 2013 2014

%yoyKaret CPO Batubara


Grafik II.9. Perkembangan Nilai Impor Sumatera Berdasarkan Jenis

Grafik II.10. Perkembangan Nilai dan Volume Impor Sumatera

Kinerja Sektor Utama Daerah

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan IV 2014 tercatat cukup baik, sehingga secara

keseluruhan tahun 2014, sektor ini masih mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan di sektor pertanian

yang cukup tinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dari sisi

komoditas, perbaikan kinerja terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan tanaman bahan makanan,

seperti yang terjadi di provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Selain itu, perbaikan juga terjadi pada

produksi kelapa sawit, yang didorong oleh harga tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi di Provinsi Riau

(Grafik II.11) dan Sumatera Utara. Sebaliknya, kinerja karet belum menunjukkan perbaikan, seperti tercermin

pada produksi karet yang terus turun di Sumatera Selatan (Grafik II.12), Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2015 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi,

terutama di provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Perkiraan

Kegiatan Usaha6

yang meningkat dari 1,76 menjadi 2,72 (Grafik II.13). Perbaikan kinerja terjadi pada komoditas

kelapa sawit, terutama di Riau, seiring dengan harga yang mengalami perbaikan, dan komoditas beras di

beberapa sentra produksi di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu, yang diperkirakan memasuki

masa panen.

Sumber: Dinas Perkebunan Riau Sumber : Gapkindo

Grafik II.11. Harga TBS Riau Grafik II.12. Produksi Karet Sumatera Selatan

6 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh seluruh Kantor Perwakilan BI di wilayah Sumatera.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015

%yoyRp/kgHarga TBS % Kenaikan (Sumbu Kanan)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-

50

100

150

200

250

300


2011 2012 2013 2014

Ribu Ton Produksi Karet

gProduksi Karet (Skala Kanan)%yoy

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25


2012 2013 2014

%yoy Total Barang Konsumsi

Barang Modal Bahan Baku

(40)

(30)

(20)

(10)

-

10

20

30

40

50

60

70


2011 2012 2013 2014

%yoy Pertumbuhan Nilai Impor

Pertumbuhan Volume Impor


Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV 2014 mengalami pertumbuhan negatif, sehingga untuk

keseluruhan tahun 2014 kinerja sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Kegiatan di sektor

pertambangan dan penggalian didominasi oleh produksi minyak bumi di Provinsi Riau. Berdasarkan informasi

liaison, lifting minyak bumi di Riau terus mengalami penurunan dan kondisi sumur yang ada memiliki

produktivitas yang terus menurun. Berdasarkan informasi dari kontak liaison, penurunan lifting minyak secara

normal tercatat sebesar 18%-19% per tahun. Namun, penurunan tersebut dapat ditahan dengan teknologi

injeksi kimia, sehingga penurunan selama tahun 2014 diperkirakan hanya 5%-6%. Sementara itu, data

perkiraan produksi batubara di provinsi Sumatera Selatan (Grafik II.14) serta data produksi bijih dan logam

timah di provinsi Bangka Belitung, pada akhir tahun 2014, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan

tahun 2013, sehingga diperkirakan dapat menahan pertumbuhan laju penurunan sektor pertambangan

nonmigas di Sumatera.

Pada triwulan I 2015 sektor pertambangan diperkirakan masih mengalami kontraksi, namun tidak sedalam

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor pertambangan pada periode ini diperkirakan mengalami

pertumbuhan -0,35% (yoy). Kondisi ini juga tercermin dari Indeks Perkiraan Kegiatan Usaha sektor

pertambangan, yang juga menunjukkan perbaikan walaupun masih mengalami kontraksi (Grafik II.13).

Perbaikan di sektor pertambangan ditunjukkan oleh komoditas batubara di Sumatera Selatan, yang didorong

oleh meningkatnya penjualan domestik. Namun, dari sisi ekspor, kinerja batubara menghadapi sejumlah

tantangan jangka pendek akibat pemberlakuan kewajiban menggunakan cara pembayaran Letter of Credit

(L/C) bagi para eksportir barang tertentu.7 Sementara itu, pertumbuhan negatif, yang masih berlanjut di sektor

pertambangan, tidak terlepas dari produksi lifting minyak di Riau yang terus mengalami penurunan.

Sumber : McCloskey Sumber : McCloskey

Grafik II.13. Indeks Perkiraan Kegiatan Usaha Sektor Pertanian dan Pertambangan Sumatera

Grafik II.14. Perkiraan Produksi Batubara Sumatera Selatan

Sektor Industri Pengolahan

Sejalan dengan sektor pertanian, kinerja industri pengolahan, khususnya pengolahan karet dan CPO, pada

triwulan IV 2014 memberikan kontribusi positif pada perekonomian Sumatera. Namun, capaian tersebut

belum cukup mengangkat kinerja tahun 2014 secara keseluruhan setinggi perkiraan sebelumnya. Harga CPO

internasional hingga bulan Desember 2014 masih mengalami penurunan 21,17% (yoy) atau sebesar USD 624,5

USD/mt (Grafik II.15). Sementara itu, harga karet internasional turun lebih dalam yaitu hingga 29,66% (yoy)

atau sebesar USD 185,29 cent/kg (Grafik II.16). Harga kedua komoditas tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan harga tahun 2013. Kondisi harga yang terus menurun tidak mendorong daya tarik dalam berproduksi.

7 Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor

Barang Tertentu untuk mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor khususnya hasil ekspor komoditas Sumber Daya

Alam.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015

Indeks Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan danPerikanan

Pertambangan

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2012 2013 2014

%yoykt Produksi Batubara gProduksi Batubara (Skala Kanan)


Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison, yang menunjukkan bahwa kapasitas utilisasi perusahaan penghasil CPO

hanya berkisar 50% -54%, lebih rendah dari kapasitas periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai

55% 80%.

Kinerja industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Perbaikan kinerja

sektor industri pengolahan diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung,

Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun masih dalam tren yang menurun, laju penurunan

harga karet tidak sedalam periode sebelumnya, sehingga terdapat optimisme perbaikan harga di masa

mendatang bagi industri pengolahan karet di Jambi. Adanya potensi perbaikan harga terlihat dari Indeks Harga

Jual Komoditas industri pengolahan pada triwulan mendatang yang meningkat dari 1,65% menjadi 3,80%.

Meski demikian, lemahnya pengelolaan perkebunan karet dan adanya masalah mendasar pada tata niaga dan

hulu karet, membuat pertumbuhan karet diperkirakan masih akan terbatas. Industri pengolahan makanan dan

minuman, khususnya kopi di Lampung dan Sumatera Utara, diperkirakan akan mengalami peningkatan, seiring

dengan perbaikan permintaan dari negara mitra dagang Amerika, India dan Eropa. Industri pengolahan gula di

Sumatera Utara juga diperkirakan meningkat pascadibukanya keran impor gula rafinasi pada akhir tahun 2014.

Sementara itu, volume ekspor CPO diperkirakan masih akan terus mengalami pertumbuhan positif dan

mendorong industri pengolahan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Riau.

Sumber : Bloomberg Sumber : Bloomberg

Grafik II.15. Perkembangan Harga CPO Internasional Grafik II.16. Perkembangan Harga Karet Internasional

LAJU INFLASI

Inflasi Sumatera pada triwulan IV 2014 tercatat sebesar 8,62% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya

(4,64%; yoy). Realisasi inflasi tersebut berada di atas realisasi inflasi nasional (8,36%,yoy) (Grafik II.17).

Berdasarkan disagegrasi inflasi, peningkatan inflasi tertinggi dialami oleh komoditas yang tergabung dalam

kelompok administered prices diikuti dengan volatile foods (Grafik II.18). Meningkatnya inflasi administered

prices disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yakni bensin dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 serta solar

dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Kondisi ini kemudian diikuti dengan meningkatnya tarif angkutan dalam kota

dan antarkota dengan rata-rata Sumatera mencapai masing-masing 28% dan 20%. Sementara itu, peningkatan

inflasi volatile food disebabkan oleh meningkatnya harga bumbu-bumbuan terutama cabai merah sebesar

137%. Turunnya produksi cabai merah, di tengah tingginya permintaan, terkait banyaknya kegiatan pada akhir

tahun, menjadi penyebab meningkatnya harga komoditas ini.


Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah

Grafik II.17. Inflasi Nasional dan Sumatera di Sumatera Grafik II.18. Disagregasi inflasi Sumatera

Berdasarkan provinsi, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat (11,57%; yoy) diikuti dengan Provinsi

Bengkulu (10,85%; yoy), sementara inflasi terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (7,59%; yoy) (Grafik

II.19). Tingginya inflasi di Sumatera Barat disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas bumbu-bumbuan,

terutama cabai merah. Dalam empat bulan terakhir tahun 2014, harga cabai merah meningkat hampir

mencapai tiga kali lipat. Meskipun Sumatera Barat merupakan salah satu sentra produksi cabai merah di

Sumatera, tingginya konsumsi komoditas ini, baik untuk rumah tangga maupun hotel dan restoran serta

tingginya permintaan dari luar provinsi, menyebabkan harga di dalam provinsi turut meningkat. Kondisi yang

sama juga terjadi di Bengkulu, yaitu sumbangan inflasi terbesar berasal dari meningkatnya harga komoditas

cabai merah yang mencapai 225% dalam empat bulan terakhir. Di sisi lain, inflasi di Kepulauan Riau relatif

terjaga. Hal ini disebabkan oleh relatif stabilnya harga kelompok bahan makanan di provinsi ini, yang didukung

oleh memadainya pasokan.

Tekanan inflasi pada triwulan I 2015 menurun, sejalan dengan menurunnya harga komoditas yang tergabung

dalam kelompok administered prices dan volatile food. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya laju inflasi

pada Januari 2015 menjadi sebesar 6,63% (yoy) dari akhir tahun 2014 sebesar 8,62% (yoy). Turunnya harga

minyak dunia, yang diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dalam dua

tahap yakni pada tanggal 1 dan 19 Januari 2015, menyebabkan turunnya inflasi kekompok administered prices.

Sampai dengan bulan Februari 2015, harga bensin terjaga di level Rp6.600 dan solar di level Rp6.400.

Penurunan harga BBM bersubsidi kemudian diikuti dengan keputusan pemerintah untuk mewajibkan

penurunan harga tarif angkutan minimum sebesar 5% 15% oleh Organda. Namun, dari 23 kota yang menjadi

basis penghitungan inflasi di Sumatera, belum semua kota melakukan penyesuaian penurunan tarif secara

langsung pada bulan Januari. Beberapa kota yang sudah melakukan penyesuaian, baik untuk tarif angkutan

dalam kota maupun luar kota pada bulan Januari 2015 adalah Meulaboh, Banda Aceh, Lhoksumawe, Medan,

Padang Sidempuan, Palembang, Lubuk Linggau, dan Bandar Lampung. Penurunan Tarif angkutan tersebut rata-

rata 3% 10% untuk tarif angkutan dalam kota dan 5% - 15% untuk tarif angkutan luar kota (Grafik II.20).

Penurunan tersebut, masih lebih rendah dari kenaikan pada saat terjadi peningkatan harga BBM bersubsidi

tahun lalu, yang secara rata-rata lebih dari 20%. Berdasarkan quick survey yang dilakukan, kondisi ini

disebabkan oleh adanya biaya pembelian spare part yang juga cenderung meningkat. Dengan perilaku ini

masih terdapat selisih perubahan tarif angkutan sebesar 0,30% akibat perubahan kebijakan tersebut.

Menurunnya harga BBM juga memicu optimisme ekspektasi masyarakat terhadap penurunan harga barang.

Dengan harga BBM yang lebih rendah, diharapkan akan menurunan biaya produksi, yang selanjutnya

ditransmisikan ke harga barang akhir.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I II III IV I II III IV I II III IV Jan

2012 2013 2014 2015

Inflasi Sumatera

Inflasi Nasional

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

I II III IV I II III IV I II III IV 1

2012 2013 2014 2015

IHK Umum Core

Volatile Foods Adm. Prices%yoy


Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah

Grafik II.19. Inflasi Provinsi di Sumatera Grafik II.20. Penuruan Tarif Angkutan Januari 2015

Faktor risiko yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah dampak penyesuaian harga yang asimetris

terhadap perubahan harga BBM. Berdasarkan quick survey yang dilakukan kepada 88 perusahaan8 di

Sumatera mengenai perilaku apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga BBM, 35% pengusaha

menyatakan akan meningkatkan harga ketika terjadi kenaikan BBM dengan rata-rata kenaikan 6%. Sementara

itu, jika terjadi penurunan harga BBM, hanya 16% pengusaha yang akan menurunkan harga jual dengan rata-

rata penurunan hanya 3,5%. Namun, mayoritas pengusaha masih tidak melakukan penyesuaian harga secara

langsung ketika terjadi perubahan harga BBM. Sebagian besar pengusaha lebih memilih untuk efisiensi,

meningkatkan pemasaran dan pengalihan energi terlebih dahulu ketika terjadi perubahan harga BBM.

Faktor risiko inflasi lain muncul sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2014

Provinsi Lampung, tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor mulai awal Januari 2015. Peraturan tersebut

dikenakan pada komoditas gula, beras, kopi, jagung dan daging sapi, yang merupakan komoditas utama yang

dihasilkan Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, memasukkan komoditas-komoditas tersebut dari luar

Lampung harus mendapat izin dari Gubernur. Dengan adanya peraturan tersebut pasokan gula, beras, kopi,

jagung dan daging sapi di Lampung sangat bergantung pada kemampuan produksi lokal. Peraturan ini, di sisi

lain, bertujuan untuk melindungi produk komoditas lokal, di sisi lain bila kemampuan lokal tidak memadai,

berpotensi memicu inflasi pangan.

Koordinasi Pengendalian Inflasi

Disepanjang tahun 2014, koodinasi pengendalian inflasi di Sumatera terus diperkuat sisi kelembagaannya

melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di 10 provinsi serta 115 kabupaten/kota. Kegiatan

pengendalian inflasi di berbagai daerah di Sumatera difokuskan pada tiga hal utama yakni memperluas akses

informasi harga kepada masyarakat, memperkuat kapasitas produksi pangan melalui pengembangan klaster,

dan memperkuat kerjasama antar daerah. Ketiga fokus pengendalian inflasi di Sumatera tersebut dilakukan

melalui beberapa program kegiatan antara lain :

1. Transparansi harga melalui pembentukan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis)

Sampai dengan tahun 2014, provinsi yang telah memiliki PIHPS berupa papan harga elektronik adalah

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh dan Jambi. Sementara itu,

8 Perusahaan yang menjadi responden adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri pengolahan

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00Tw III-2014 Tw IV-2014 Tw I-2015

%yoy

Tw III-2014 Sumatera 4,64%

Tw I-2015 Sumatera 6,63%

Tw IV-2014 Sumatera 8,62%

7.33

4.42

9.12

3.86

5.316.04

12.50

9.40

8.21

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Lhoksumawe Medan P. Sidempuan Palembang LubukLinggau

BandarLampung

Tarif Angkutan Dalam Kota Tarif Angkutan Luar Kota

%yoy


pengembangan PIHPS berupa website, yang memuat harga komoditas utama, telah dibentuk di Sumatera

Utara, Sumatera Selatan dan Jambi. Pada tahun 2015, PIHPS provinsi akan diintegrasikan dengan PIHPS

nasional. Dengan integrasi tersebut, nantinya, masyarakat dapat memperoleh informasi harga pangan di

provinsi-provinsi lainnya di luar Sumatera.

2. Pengembangan klaster ketahanan pangan

Dalam upaya untuk mengendalikan inflasi dari sisi supply, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah telah

mengembangkan klaster pertanian, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi utama seperti cabai

merah, padi, daging sapi, dan perikanan. Pada tahun 2015, pengembangan klaster pertanian akan

dilanjutkan dengan penambahan lokasi baru serta peningkatan kualitas klaster melalui program inklusi

keuangan.

3. Kerjasama antardaerah

Program TPID kerjasama antardaerah telah dilaksanakan oleh Provinsi Lampung melalui kerjasama dengan

DKI Jakarta untuk komoditas beras, daging ayam, daging sapi, dan pisang. Pada tahun 2015, kerjasama

antardaerah akan lebih ditingkatkan dengan menambah komoditas strategis lainnya.

Menghadapi berbagai risiko inflasi ke depan, TPID di Sumatera akan lebih memfokuskan kegiatan

pengendalian inflasi pada beberapa hal berikut :

1. Melanjutkan penguatan aspek kelembagaan TPID melalui :

a. penyusunan roadmap pengendalian inflasi yang disepakati dari nasional sampai dengan

kabupaten/kota,

b. percepatan pendirian TPID di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera.

2. Mendorong terjaganya keseimbangan kapasitas produksi, khususnya untuk komoditas pangan dengan

permintaan produk-produk pertanian melalui :

a. pembangunan sistem pola, waktu dan lokasi penanaman produk-produk pertanian.

b. pembangunan sentra-sentra produksi pertanian (termasuk perikanan).

c. pelipatgandaan jumlah petani pakar dan klaster ketahanan pangan.

d. pengembangan terminal agribisnis untuk penjualan produk pertanian bersama.

e. penyempurnaan neraca pangan Sumatera.

f. pengembangan industri agribisnis di dekat sentra-sentra produksi bahan pangan untuk menjamin

keberlanjutan absorpsi produk bahan pangan, khususnya pada saat surplus produksi

g. peningkatan produktivitas pangan melalui penelitian, pendampingan dan pelatihan

3. Memberi subsidi kepada sektor transportasi publik oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan

dampak inflasi dari kenaikan biaya transpotasi.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PEMBAYARAN

Ketahanan Sektor Korporasi

Perlambatan kredit Bank Umum kepada sektor korporasi pada triwulan IV 2014 masih berlanjut, sejalan

dengan perlambatan ekonomi di wilayah Sumatera. Pada triwulan IV 2014, kredit sektor korporasi tumbuh

8,73% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 10,91% (yoy) (Grafik II.21).

Penurunan laju pertumbuhan kredit korporasi terutama terjadi pada sektor utama, yaitu sektor pertanian,

sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan (Grafik II.22). Menurunnya harga jual komoditas utama


seperti CPO dan karet meningkatkan risiko pelaku usaha di sektor pertanian, perdagangan dan industri

pengolahan yang terkait dengan komoditas-komoditas tersebut.

Berdasarkan provinsi, pertumbuhan kredit korporasi terendah dialami oleh Aceh dan Kepulauan Riau. Kredit di

kedua provinsi tersebut tumbuh negatif masing-masing 1,53% (yoy) dan 0,25% (yoy) (Grafik II.23).

Menurunnya penyaluran kredit industri pengolahan di Aceh dan kredit konstruksi di Kepulauan Riau menjadi

penyebab utama penurunan tersebut. Sementara itu, beberapa provinsi yang masih menunjukkan peningkatan

pertumbuhan kredit korporasi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

Grafik II.21. Perkembangan Kredit Korporasi Sumatera Grafik II.22. Perkembangan Kredit Sektor Utama Sumatera

Dari sisi kualitas kredit, kinerja kredit kepada korporasi relatif masih cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat non

performing loan (NPL) yang masih dalam batas aman (di bawah 5%). NPL kredit korporasi menunjukkan tren

penurunan yakni dari 2,84% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 2,59% (yoy) (Grafik II.3.23). Nilai NPL tersebut

juga lebih rendah dari rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 2,94% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kualitas

kredit kepada tiga sektor utama relatif masih terjaga, (NPL di bawah 5%), bahkan pada triwulan IV 2014 NPL

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu, di tengah menurunnya penyaluran kredit pada sektor-sektor

tersebut (Grafik II.24). Demikian halnya dengan NPL disektor perdagangan yang cenderung lebih tinggi

dibanding dengan kredit pada sektor lainnya, namun pada akhir triwulan IV 2014 telah menunjukkan adanya

perbaikan.

Grafik II.23. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Korporasi

Provinsi Grafik II.24. Perkembangan NPL Kredit Korporasi Sumatera

Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Penyaluran kredit konsumsi oleh bank umum tumbuh meningkat, yakni dari 9,73% (yoy) pada triwulan III 2014

menjadi 10,87% (yoy) pada triwulan IV 2014. Berdasarkan peruntukannya, mayoritas kredit sektor rumah

tangga ditujukan untuk kredit multiguna (43,57%) diikuti dengan kredit kepemilikan rumah, apartemen dan

10.91

8.73

0

5

10

15

20

25

30

35

0

50

100

150

200

250

300

350

400


2012 2013 2014

Rp TriliunKredit Sektoral gKredit (Skala Kanan)

%yoy

0

10

20

30

40

50

60


2012 2013 2014

%yoy gKredit Lapangan Usaha gPertanian

gIndustri Pengolahan gPHR

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00 %yoy Tw I-2014 Tw II-2014 Tw III-2014 Tw IV-2014

3.05

1.76

1.24

4.08

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00


2012 2013 2014

%

PHR

Sektoral

Pertanian

Industri Pengolahan


rukan (26,91%) serta kredit kendaraan bermotor (13,03%) (Grafik II. 25). Dibandingkan dengan pertumbuhan

pada triwulan III 2014, penyaluran kredit multiguna dan kendaraan bermotor masih menunjukkan percepatan

pertumbuhan yakni masing-masing 31,47% dan 24,82%. Di sisi lain, kredit kepemilikan rumah cenderung

melambat, yaitu tumbuh 7,31%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya 7,94% (Grafik II.26). Berdasarkan

provinsi, penyaluran kredit rumah tangga di sebagian besar provinsi masih menunjukkan peningkatan

pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi di provinsi Bengkulu (Grafik II.27). Adapun penyaluran kredit

rumah tangga terbesar di provinsi Sumatera Utara yang mencapai 23,11% dari total kredi rumah tangga

Sumatera.

Grafik II.25. Pangsa Kredit Rumah Tangga Grafik II.26. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Sumatera

Kualitas kredit sektor rumah tangga masih terjaga, dengan angka NPL yang relatif rendah dan menurun. NPL

kredit rumah tangga pada triwulan IV 2014 tercatat 1,62%, lebih rendah dari 1,81% pada triwulan III 2014.

Berdasarkan jenisnya, NPL yang tertinggi berasal dari peyaluran kredit untuk perumahan atau apartemen yakni

sebesar 3,40%. NPL tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,82%. Sementara itu, NPL

penyaluran kredit kepada kendaraan bermotor dan multiguna relatif rendah yakni masing-masing 1,18% dan

0,94% (Grafik II.28).

Grafik II.27. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Provinsi Grafik II.28. NPL Kredit Rumah Tangga

Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit kepada UMKM di Sumatera pada triwulan IV 2014 mencapai 27,61% dari total kredit

Sumatera, dengan pertumbuhan kredit mencapai 13,49% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari

pertumbuhan total kredit yang sebesar 9,43%. Namun, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 15,68% (yoy), pertumbuhan tersebut melambat. Dari sisi sektoral, kredit UMKM mayoritas

disalurkan kepada sektor perdagangan sebesar 51,3%, diikuti dengan sektor pertanian sebesar 20,4%, dan

KPR KPA Rukan27%

KKB13%

Multiguna44%

Lainnya16%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140


2012 2013 2014

%yoy

g. Multiguna

g. KPR, KPA, Rukang. Kredit RT

g. KKB

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00 %yoyTw I-2014 Tw II-2014 Tw III-2014 Tw IV-2014

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5


2012 2013 2014

NPL Multiguna

NPL KPR, KPA, Rukan

NPL Kredit RT

NPL KKB


sektor industri pengolahan sebesar 6,6%. Perlambatan penyaluran kredit terutama terjadi di sektor pertanian

dan industri pengolahan, sementara sektor perdagangan masih relatif stabil, yaitu tumbuh sebesar 9,9% (yoy).

Berdasarkan provinsi, penyaluran kredit UMKM terbesar ditujukan ke provinsi Sumatera Barat dengan pangsa

sebesar 33,83%, diikuti dengan Bengkulu sebesar 32,02%

Berdasarkan kualitasnya, penyaluran kredit UMKM cenderung memiliki NPL yang relatif tinggi yakni mencapai

5,27%, meski membaik dari triwulan sebelumnya sebesar 5,63%. Dari sisi lapangan usaha, NPL kredit kepada

UMKM yang tercatat tinggi yaitu sektor konstruksi dan perdagangan. Berdasarkan provinsi, kualitas kredit

UMKM terbaik dialami oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan NPL sebesar 3,74%, sementara

terburuk dialami oleh Provinsi Aceh dengan NPL mencapai 11,56%.

Grafik II.29. Perkembangan Kredit UMKM Sumatera Grafik II.30. Pangsa Sektor Utama Kredit UMKM Sumatera

Kinerja Sistem Pembayaran

Transaksi perbankan di wilayah Sumatera melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada

triwulan IV 2014 mengalami peningkatan secara nilai, namun dari sisi volume transaksi mengalami penurunan.

Secara nilai, transaksi RTGS pada triwulan IV 2014 tumbuh 32,04% (yoy), menjadi Rp816 triliun, lebih besar

dibandingkan dengan triwulan III yang hanya tumbuh sebesar 13,88% (yoy). Sementara itu, volume transaksi

RTGS pada triwulan IV 2014 turun sebesar 2,84% (yoy). Penurunan transaksi RTGS tersebut terkait dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan transaksi bernilai di bawah 100 juta menggunakan Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Tabel II.1. Perkembangan Transaksi RTGS Sumatera

Tabel II.2. Perkembangan Transaksi Kliring Sumatera

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2012 2013 2014

Rp Triliun Kredit UMKM g. Kredit UMKM

NPL Kredit UMKM

%

Pertanian20.41%

Industri6.57%

Konstruksi5.67%

PHR51.32%

Laiinnya16.03%


Transaksi pembayaran melalui kliring pada triwulan IV 2014 mengalami peningkatan baik volume maupun nilai

transaksi. Secara nilai, transaksi kliring tumbuh sebesar 9,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

III yang hanya 6,51% (yoy), dengan total transaksi kliring mencapai Rp.72,1 Triliun. Sementara itu, volume

kliring meningkat signifikan sebesar 23,67% (yoy) pada triwulan IV 2014 dibandingkan dengan triwulan III 2014

yang hanya tumbuh sebesar 5,79%. Peningkatan ini merupakan akibat dari diberlakukannya ketentuan Bank

Indonesia yang mengharuskan transaksi keuangan di bawah 100 juta menggunakan SKNBI dan meningkatnya

transaksi masyarakat pada masa liburan akhir tahun.

Kinerja Pengelolaan Uang Tunai

Perkembangan aliran uang kartal di wilayah Sumatera pada triwulan IV 2014 secara umum mengalami net

outflows. Jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia (outflow) selama triwulan IV 2014 mencapai Rp23,98

triliun dengan jumlah uang yang masuk (inflow) Rp14,49 triliun. Untuk tahun 2014, net outflow terjadi hampir

di seluruh provinsi Sumatera kecuali Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung. Hal ini berhubungan

dengan kegiatan perdagangan yang tinggi di ketiga provinsi tersebut. Perkembangan peredaran uang palsu di

Sumatera pada tahun 2014 mengalami penurunan 20,45% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Total peredaran uang palsu pada tahun 2014 berjumlah 7827 lembar atau 6,41% dari total peredaran uang

palsu Nasional. Dalam menanggulangi peredaran uang palsu, Bank Indonesia senantiasa melakukan sosialisasi

ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, melalui sekolah, universitas, pemerintah daerah, dan

sebagainya. Selain itu, Bank Indonesia juga secara rutin melakukan kas keliling untuk menjangkau seluruh

wilayah Indonesia, seperti yang dilakukan

Grafik II.31. Perkembangan Inflow dan Outflow Sumatera

(2014) Grafik II.32. Perkembangan Uang Palsu

PROSPEK PEREKONOMIAN

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada akhir tahun 2015 diperkirakan mengalami perbaikan. Ekonomi

Sumatera diperkirakan tumbuh 4,6% - 5,1% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2014.

Peningkatan diperkirakan terjadi hampir di seluruh provinsi di Sumatera kecuali Riau dan Jambi. Hal tersebut

didukung oleh berbagai rencana infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga investasi

diperkirakan akan meningkat. Adanya pengalihan subsidi BBM ke berbagai proyek seperti bangun desa, irigasi,

dan waduk juga diperkirakan akan mendorong kegiatan investasi dan konsumsi Pemerintah. Optimisme

perbaikan ekonomi negara mitra dagang dan harga komoditas internasional diperkirakan juga akan

mendorong kegiatan ekspor Sumatera.

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Aceh Sumut Sumbar Riau Kepri Jambi Sumsel Babel Lampung Bengkulu

Rp TriliunInflow Outflow Net Inflow (Outflow)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 2014

lembar


Dari sisi sektoral, perbaikan ekonomi diperkirakan akan didorong oleh sektor industri pengolahan; dan sektor

perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang masih tumbuh tinggi. Berbagai

pengembangan infrastruktur jalan maupun pelabuhan diperkirakan akan mendorong aktivitas sektor industri

pengolahan lebih tinggi. Selain itu, kegiatan perdagangan di kawasan Sumatera juga diperkirakan akan terus

mengalami pertumbuhan akibat konsumsi rumah tangga yang masih relatif tinggi,

Prospek Inflasi

Inflasi Sumatera pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan mendukung pencapaian target sasaran inflasi

nasional 41%. Inflasi Sumatera diperkirakan berada pada kisaran 3,9% - 4,4% (yoy), sejalan dengan

menurunnya harga minyak dunia. Tren penurunan harga minyak dunia akan menurunkan tekanan harga pada

kelompok Administered Prices seperti harga bahan bakar rumah tangga dan tarif transportasi.

Menurunnya biaya produksi, akan menurunkan tekanan harga secara umum. Dengan harga minyak dunia yang

cenderung turun, dan kenaikan UMP yang tidak setinggi tahun sebelumnya, memengaruhi biaya produksi yang

menjadi relatif lebih rendah. Biaya produksi yang rendah akan menurunkan harga jual barang atau jasa. Selain

itu, sentimen penurunan harga jual barang dan jasa akan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, harga

komoditas yang masih cenderung rendah, akan menahan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini akan menekan

inflasi khususnya kelompok inti (core).

Faktor lain yang diperkirakan mampu menahan laju inflasi pada tahun 2015 adalah faktor iklim, yang

diperkirakan oleh BMKG lebih kondusif dibandingkan dengan tahun 2014. Sehingga produksi bahan pangan di

Sumatera seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara diperkirakan meningkat dari

tahun sebelumnya. Dengan kondisi ini supply pasokan, terutama, bahan pangan akan lebih terjamin.

Selanjutnya, ketersediaan pasokan pangan yang lebih baik diperkirakan akan cukup menahan laju inflasi pada

kelompok volatile food.

Beberapa faktor yang dapat memperbesar inflasi pada tahun 2015 adalah, penyesuaian tarif Listrik, dan

kenaikan tarif pembuatan SIM. Selain itu, potensi risiko dari kenaikan imported inflation masih perlu dicermati

dampaknya pada prospek inflasi Sumatera secara keseluruhan. Menghadapi risiko ini, seluruh TPID di seluruh

provinsi Sumatera telah merancang roadmap jangka pendek dan jangka panjang terkait penanganan inflasi

daerah yang diharapkan dapat menekan risiko peningkatan inflasi di Sumatera.


Kondisi Perekonomian Kabupaten dan Kota di Sumatera

Latar belakang isu regional ini adalah adanya dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera selama ini lebih

banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan yang sebagian besar berlokasi di pantai timur Sumatera.

Hal ini mendorong perlunya asesmen singkat untuk mengidentifikasi symptom awal terjadinya ketimpangan

perekonomian antarkabupaten dan kota di Sumatera. Pendekatan yang diambil dalam menerjemahkan

ketimpangan adalah dengan menggunakan angka Williamson Index9 setiap kabupaten atau kota se-Sumatera.

Beberapa variabel yang digunakan untuk lebih memahami ketimpangan perekonomian ini yaitu tingkat

kapasitas perekonomian, kapasitas fiskal serta tingkat kemiskinan. Kapasitas perekonomian diterjemahkan

sebagai besaran pendapatan per kapita kabupaten atau kota yang bersangkutan. Sementara kemampuan fiskal

didekati dari dua sisi yaitu dari sisi kemampuan APBD mendukung perekonomian serta sisi kemampuan PAD

mendukung perekonomian daerah. Digunakannya APBD dan PAD sebagai variabel terpisah dimaksudkan untuk

lebih mendalami kemampuan fiskal genuine suatu Kabupaten/Kota mengingat di dalam APBD masih

terkandung Dana Alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat.

Sumber: WorldBank-diolah Sumber: WorldBank-diolah Grafik II.33. Wlliamson Index berdasarkan PDRB Per Kapita Grafik II.34. Wlliamson Index berdasarkan APBD Per Kapita

Angka Williamson Index berdasarkan PDRB per kapita mengonfirmasi hipotesis awal bahwa pertumbuhan

ekonomi di Sumatera hanya terpusat pada daerah-daerah yang selama ini telah dikenal sebagai pusat

pertumbuhan, baik karena kondisi infrastrukturnya yang memadai maupun karena kandungan sumber daya

alamnya. Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bengkalis, Rokan dan Siak serta Batam, Medan dan Padang

tercatat sebagai Kabupaten/Kota dengan PDRB perkapita jauh di atas rata-rata PDRB Sumatera (warna hijau

tua). Seluruh Kabupaten/Kota tersebut berlokasi di pantai timur Sumatera, kecuali Kota Padang. Sementara

9 Williamson Index digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan perekonomian (pendapatan per kapita, fiskal) suatu wilayah pada

waktu tertentu. Perhitungan indeks ini adalah jika mendekati 1 mengindikasikan keadaan ekonomi suatu wilayah sangat timpang dengan

wilayah lainnya sebaliknya jika mendekati 0 mengindikasikan keadaan ekonomi suatu wilayah relatif merata dibandingkan wilayah lainnya.

0 - 0,05

0,05 - 0,15

> 0,15

Indeks Vw

0 - 0,05

0,05 - 0,15

> 0,15

Indeks Vw


Kabupaten/Kota lainnya yang juga memiliki PDRB per kapita sedikit di atas rata-rata PDRB Sumatera (warna

hijau muda) juga berlokasi di pantai timur Sumatera.

Dari pemetaan sisi kapasitas fiskal Kabupaten/Kota dalam mendukung perekonomian juga terkonfirmasi

bahwa perekonomian Kabupaten/Kota di pantai timur Sumatera jauh lebih berkembang dibandingkan dengan

perekonomian Kabupaten/Kota di pantai barat Sumatera. Hal ini tercermin dari banyaknya Kabupaten/Kota di

pantai timur Sumatera yang memiliki kapasitas fiskal di atas rata-rata kapasitas fiskal kabupaten/Kota di

Sumatera. Selain itu, variabel ini juga dapat menunjukkan indikasi pengelolaan anggaran Kabupaten/kota.

Sebagai contoh pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan

memiliki kapasitas fiskal di atas rata-rata (warna hijau tua), namun memiliki PDRB per kapita di bawah rata-

rata. Begitu pun sebaliknya, beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kapasitas fiskal di bawah rata-rata

namun memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata seperti misalnya Kota Banda Aceh di Propinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Sama halnya dengan Williamson index berdasarkan APBD, Williamson index berdasarkan PAD juga

mengonfirmasi lebih tingginya kapasitas fiskal asli Kabupaten/Kota di pantai timur Sumatera. Perbandingan

Williamson index berdasarkan PDRB per kapita dan PAD semakin menunjukkan banyaknya Kabupaten/Kota

dengan PAD di atas rata-rata PAD Sumatera, namun kurang optimal dalam mengelola kapasitas fiskal.

Meskipun demikian, jika dilihat dari sebaran tingkat kemiskinannya, sebagaimana Grafik II.36, hanya

Kabupaten/Kota di propinsi NAD dan sebagian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung

yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata (warna kuning pastel) tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota

se-Sumatera.

Sumber: WorldBank-diolah Sumber: WorldBank-diolah

Grafik II.35. Wlliamson Index berdasarkan PAD Per Kapita Grafik II.36. Sebaran tingkat kemiskinan

Mengingat pola pertumbuhan di regional Sumatera terpusat di beberapa lokasi di pantai timur, maka perlu

untuk mempertimbangkan penciptaan pusat pertumbuhan baru atau pemanfaatan pusat pertumbuhan

existing di pantai Barat Sumatera seperti halnya Kota Padang untuk dapat lebih mengurangi kesenjangan

perekonomian antar Kabupaten/Kota di Sumatera.

0 - 0,05

0,05 - 0,20

> 0,20

Indeks Vw

0 - 12%

12 - 15%

> 15%

Tingkat Kemiskinan


Potensi Pengembangan Perekonomian Pantai Barat Sumatera

Implikasi dari ketimpangan perekonomian di Sumatera adalah diperlukannya pusat-pusat pertumbuhan baru

di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera. Berdasarkan identifikasi terkini pada Desember

2014, 24% dari total nilai ekspor Sumatera bertujuan ke negara-negara di tepi Samudera Hindia dan 20,70%

dari total ekspor ke negara-negara anggota IORA (Indian Ocean Rim Association). Adapun produk ekspor

Sumatera ke negara tersebut antara lain karet remah (crumb rubber), CPO, dan kelompok kopi, teh, dan

bumbu-bumbuan.

Saat ini mitra dagang utama Sumatera adalah Jepang, USA dan Korea. Data World Trade Organization

menunjukkan bahwa negara-negara tersebut saat ini sedang mengalami stagnasi ataupun perlambatan dalam

perdagangan mereka. Sementara itu, perdagangan negara lainnya seperti India, Turki dan United Arab

Emirates terus tumbuh. Kondisi ini melahirkan peluang bagi Sumatera untuk mendiversifikasi pasar ekspornya.

Dengan keunggulan posisi geografis Sumatera, khususnya pantai barat yang berbatasan langsung dengan

Samudera Hindia, potensi diversifikasi ke negara-negara di tepi Samudera Hindia dapat menjadi salah satu

peluang. Saat ini 50% lalu lintas kargo curah serta dua pertiga pengapalan minyak dunia melalui Samudera

Hindia. Selain itu, posisi Indonesia yang mendapat giliran sebagai ketua IORA pada akhir tahun 2015 juga dapat

mendorong implementasi penguatan transportasi kelautan, perikanan dan Preferential Tariff Aggreement

(PTA) yang merupakan fokus utama organisasi ini. Potensi infrastruktur yang telah dimiliki, yaitu pelabuhan

Teluk Bayur dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus di Sumatera Barat juga dapat dioptimalkan.

Pelabuhan Teluk Bayur saat ini masih under capacity

laporan nusantara februari 2015

Documents