lakip - 09-03-2011
TRANSCRIPT
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv LAPORAN AKUNTABILITAS bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe KINERJA INSTANSI rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa PEMERINTAH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbn[10-10-2010] PSIOAN
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
Lakip DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007
PengantarLakip DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007 ii i Lakip DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007
L
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAKIP LAN) ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi LAN, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 - 2009. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Lembaga Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan good governance. Program-program dimaksud yaitu (1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; (2) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (4) Program Pengelolaan SDM Aparatur; (5) Program Pendidikan Kedinasan; (6) Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; dan (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Diharapkan apa yang telah dicapai LAN dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Jakarta,
Maret 2010
Kepala Lembaga Administrasi Negara
DR. Asmawi Rewansyah, M.Sc
2
2010 | LAN RI
Ringkasan Eksekutif
L
aporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara (LAKIP LAN) Tahun 2009 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis LAN Tahun 2005-2009 dan Rencana Kinerja Tahunan 2009 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2009. Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2009 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2009. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, LAN telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra LAN Tahun 2005 - 2009. Visi tersebut yakni sebagai Institusi berkualitas internasional dalam kajian kebijakan, pembangunan sistem administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi LAN adalah Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian kebijakan, konsultasi serta pendidikan dan pelatihan, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sistem administrasi negara yang dilakukan secara interdisipliner sesuai posisi, tantangan nasional dan internasional, peran dan tanggung jawab aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah pertama : Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara; kedua Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara; ketiga : Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; keempat: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terumuskannya 3 2010 | LAN RI
rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; Kedua adalah Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; Ketiga adalah Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas; Keempat adalah Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas; Kelima adalah Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; Keenam adalah Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan Ketujuh adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN. Program dan kegiatan LAN Tahun 2009 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra LAN Tahun 2005 - 2009, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Isu-isu tersebut antara lain: reformasi birokrasi, demokratisasi, otonomi daerah, penataan kelembagaan pemerintah dan negara, teknologi informasi, manajemen kinerja, pemberantasan korupsi, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, good societal governance, manajemen kebijakan, serta pengembangan Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi. Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP 2009, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan LAN 2005 - 2009. Program-program tersebut meliputi: a. b. c. d. e. f. g. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendidikan Tinggi Kedinasan
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut: a. Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yakni sebesar 100 %. Kinerja yang paling rendah ditunjukkan pada Program Pengelolaan SDM Aparatur, yaitu sebesar 94,20%.
b.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran LAN Tahun 2009 sebesar 87,41% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 204.405.406,-. Capaian kinerja input tertinggi terdapat pada program Pendidikan Kedinasan yaitu sebesar 96,80%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada program Pengelolaan SDM Aparatur yakni sebesar 74,00 %. 4 2010 | LAN RI
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input/penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Proses revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang memakan waktu cukup lama. b. Terjadinya overestimate dalam melakukan proyeksi penerimaan (PNBP) kegiatan di Balai Diklat Bahasa (Kedeputian Bidang Diklat SPIMNAS), yang pada akhirnya menyebabkan pencapaian kinerja yang rendah. c. Adanya penundaan pencairan anggaran kegiatan terkait dengan rencana diberlakukannya sistem remunerasi pada Lembaga Administrasi Negara. Namun sistem remunerasi tersebut ternyata belum dapat diterapkan pada tahun 2009. d. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa). e. Adanya beberapa jenis diklat teknis yang kekurangan kepesertaan karena kurang diminatinya lagi jenis diklat tersebut. 5. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 96,76%. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara; dan Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan diklat yang berkualitas. Sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Negara melalui Penyelenggaraan Diklat yang berkualitas. Tabel 1 Kinerja Program Tahun 2009Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Aparatur Negara Pengawasan dan Akuntabilitas Capaian Kinerja Program 97,40 100 100 94,20 100 96 98,48 98,01
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kualitas Sarana-Prasarana Program Pendidikan Kedinasan Rata-rata
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Kualitas5 2010 | LAN RI
Pelayanan Publik. Sedangkan program yang memiliki kinerja paling rendah adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (Pencapaian output: 94,20%).6. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra LAN 2005 - 2009, yaitu: a. b. c. d. Menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara model, dan
Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur negara serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang ilmu administrasi Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada PNBP. 2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN dapat dilakukan antara lain melalui: a. b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta pemasaran terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh LAN sehingga produk litbang LAN akan dikenal dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa terutama kegiatan pengembangan sistem informasi. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder sehingga kegiatan diklat akan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
c. d.
3. Melalui LAKIP LAN Tahun 2009 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra LAN Tahun 2010 - 2014.
2007
6
2010 | LAN RI
Para Pejabat Penanggung Jawab KegiatanNo. 1 Pas Foto Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Lembaga Administrasi Negara Kode
2
Sekretaris Utama
3
Deputi I
4 5 6 7 6
Deputi II Deputi III Deputi IV Deputi v Kepala Pusat
7
2010 | LAN RI
Daftar IsiPENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF PARA PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA PENUTUP
Halaman
8
2010 | LAN RI
Daftar TabelTabel 1 Tabel Tabel Tabel TabelKinerja Program Tahun 2009
Halaman
9
2010 | LAN RI
Daftar Grafik
Halaman
Grafik Grafik Grafik
10
2010 | LAN RI
Daftar SingkatanNo. 1 2 3 4 5 6 7 6 Singkatan LAN Sestama Spimnas Lemhanas PSIOAN HAN KAI Penjelasan Lembaga Administrasi Negara Sekretaris Utama Sekolah Pimpinan Nasional Lembaga Pertahanan Nasional Puslitbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Kajian Administrasi Internasional
Halaman
11
2010 | LAN RI
BAB IPENDAHULUANA.
Latar BelakangBerbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, upaya juga dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan pemerintah mentargetkan seluruh proses reformasi birokrasi pada tingkat K/L akan selesai pada tahun 2011. Isu-isu yang menjadi perhatian pada tahun 2009 antara lain menyangkut: a. Tata pemerintahan yang baik. Meskipun upaya ini secara terus menerus dilakukan tetapi berbagai kemajuan yang telah dicapai harus secara bertahap disempurnakan untuk mencapai kondisi dimana pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria tata pemerintahan yang baik; b. Kelembagaan. Kelembagaan pemerintahan sampai saat ini dipandang menjadi bagian yang perlu selalu diperbaiki, yang antara lain menyangkut penataan organisasi, penataan kewenangan termasuk tumpang tindih kewenangan baik antar institusi maupun dalam institusi itu sendiri, hubungan antar lembaga negara, . c. Sumber daya manusia aparatur. Isu yang terkait dengan aspek ini antara lain menyangkut manajemen SDM aparatur itu sendiri, peningkatan kompetensi, dan perubahan perilaku. d. Ketatalaksanaan. Salah satu kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah berkaitan dengan lemahnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, yang menyebabkan kinerja instansi pemerintah tidak dapat dikelola dengan baik. Di lain pihak, dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja.
12
2010 | LAN RI
e. Pengawasan dan akuntabilitas. Isu yang terkait dengan aspek ini antara lain menyangkut masing tingginya tingkat penyimpangan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, transparansi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja. f. Pelayanan publik. Isu yang terkait dengan aspek ini adalah menyangkut kualitas pelayanan publik yang dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat, termasuk pelayanan di bidang investasi. Diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjadi salah satu pemicu bagi setiap instansi pemerintah untuk secara terus menerus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanannya. g. Peraturan perundang-undangan. Isu yang berkembang di aspek ini berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Disharmoni kebijakan ini menjadi kendala serius yang dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan, proses kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh sektor swasta, atau masyarakat umum. h. Pemerintahan daerah. Isu yang berkembang dalam aspek ini menyangkut antara lain: pemekaran daerah, perlunya revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama antara daerah, dan peran provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menghadapi berbagai isu tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tahun 2009 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan yang dalam lingkup program-program : Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; Program Penataaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Program Pengelolaan SDM Aparatur Negara dan Program Pendidikan Kedinasan. Selain dilakukan upaya untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di atas, dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal LAN melalui kegiatankegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis LAN 2005 2009 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatankegiatan yang dimulai sejak tahun 2005 - 2009 dengan mengacu pada Rencana13 2010 | LAN RI
Strategis LAN 2005 - 2009, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh LAN dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi LAN pada penyelenggaraan pemerintahan.
B.
Tugas dan Fungsi LAN1. Tugas Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut LAN menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara; e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
14
2010 | LAN RI
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari: a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur; dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional. 2. Sekretariat Utama; 3. Inspektorat; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), terdiri dari: a. PKP2A I LAN di Bandung; b. PKP2A II LAN di Makassar; dan c. PKP2A III LAN di Samarinda. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; dan c. STIA LAN Makassar. Susunan organisasi LAN secara lengkap disajikan dalam Lampiran LAKIP ini.
C.
Analisis Perkembangan StratejikPelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2009 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi LAN, mencakup peningkatan kapasitas SDM dan penelitian dan pengkajian di bidang administrasi negara. Penilaian atas kondisi saat, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut:15 2010 | LAN RI
1. Kondisi Saat Ini a. Kelembagaan 1) Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan global mau tidak mau memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemberian fasilitasi kebijakan. Pada saat ini, tampaknya dengan tekanan seperti ini, tampaknya belum direspon melalui perubahan kelembagaan instansi pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif. Kelembagaan instansi pemerintah pada umumnya masih cenderung besar, sehingga menimbulkan hirarki yang panjang dan memperlambat proses pelayanan dan pengambilan keputusan. 2) Dengan adanya perubahan format lembaga negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penataan kelembagaan yang disusun berdasarkan kedudukan dan analisis lingkungan strategis. Penataan kelembagaan dimaksud harus mampu menjamin efektifitas implementasi kebijakan pusat maupun dalam rangka desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang dijiwai oleh semangat persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3) Dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tampakya diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan dan hubungan fungsional antar kementerian dan nonkementerian. 4) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sebagian masih berada dalam kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien, dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi Negara belum dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik. 5) Masih belum efektif dan efisiennya kondisi kelembagaan pada tingkat pemerintah daerah sejak pelaksanaan otonomi daerah, apalagi dengan banyaknya pemerintah daerah pemekaran baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu penataan kelembagaan di16 2010 | LAN RI
tingkat pemerintah daerah pada umumnya dan pemerintah daerah hasil pemekaran wilayah khususnya menjadi sangat penting. 6) Kelembagaan di daerah perbatasan dengan negara tetangga perlu untuk dilakukannya penataan sesuai dengan kebutuhan serta terjaminnya keutuhan NKRI 7) Dimensi-dimensi kelembagaan Diklat seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik. b. Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional; kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar PNS belum memadai; dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja. 2) Sistem remunerasi PNS belum didasarkan pada sistem yang proporsional serta belum dapat menjamin kesejahteraan PNS. 3) Sistem Pengukuran kinerja PNS belum dapat mengukur kinerja aktual PNS sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas PNS baik secara individu, unit maupun organisasi 4) Gambaran mengenai kompetensi aparatur pemerintah yang diperlukan tidak jelas dan pola serta perencanaan karir belum mantap; program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang setara dibandingkan dengan diklat struktural; mengakibatkan : a) Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan widyaiswara belum sesuai dengan kebutuhan, dan b) Perencanaan dan pelaksanaan diklat serta pemanfaatan alumni belum efisien dan efektif. 5) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.17 2010 | LAN RI
c. Ketatalaksanaan 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas. 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundangundangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya. 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2009 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif. 4) Manajemen BUMN/D pada umumnya kurang menerapkan prinsip good corporate governance dan belum memiliki tingkat daya saing yang memadai, sehingga belum dapat secara optimal meningkatkan kemandirian, pelayanan, kemitraan, dan kontribusi pada penerimaan negara. 5) Manajemen pembiayaan pembangunan belum memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional. d. Pelayanan Publik Manajemen pelayanan publik masih bersifat birokratis, belum merata, berbelitbelit, dikotomis dengan adanya pungutan tidak resmi dan KKN. Hal ini mengakibatkan birokrasi lebih mengedepankan sikap dan perilaku ingin dilayani daripada melayani. Masyarakat sebagai obyek pelayanan bukan menjadi fokus utama manajemen pelayanan. Hal ini diakibatkan karena belum adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu juga belum adanya sistem yang18 2010 | LAN RI
dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik. e. Pengawasan dan akuntabilitas 1) Sistem dan proses pengawasan masih belum terkoordinasi dengan baik, transparan, dan belum memberikan jaminan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya pemerintahan yang bersih. 2) Manajemen dan teknologi informasi serta otomasi dalam aparatur pemerintahan pusat dan daerah belum dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal, serta dapat mempercepat pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Kondisi yang Diharapkan Kondisi aparatur negara yang diharapkan, sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMN secara rinci dijabarkan sebagai berikut. a. Kelembagaan 1) Kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan harus memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan strategis internal dimaksud adalah penyesuaian berbagai kebijakan publik dengan UUD 1945 hasil amandemen dan peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan lingkungan strategis eksternal mencakup upaya penyesuaian kebijakan publik dengan dinamika lingkungan global dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Struktur organisasi pemerintahan pusat dan daerah (terutama pemerintah daerah dasil pemekaran) yang efisien, terbuka, akomodatif, desentralistik, serta memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab, yang menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, berkesinambungan, harmonisasi hubungan pusat dan daerah, tingkat pelayanan yang prima, dan berdaya saing tinggi; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, dan berkeadilan, dalam kerangka NKRI.19 2010 | LAN RI
3) Pengaturan organisasi Pemerintah Pusat yang memuat aspek kewenangan, jumlah, kedudukan, peran, tugas, dan fungsi Departemen, LPND, Sekretariat Kepresidenan, serta lembaga pemerintah lainnya perlu diatur secara tepat dan serasi. 4) Penataan kelembagaan pemerintahan daerah perbatasan yang sesuai sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat serta terjaminnya keutuhan NKRI. 5) Perangkat pemerintahan daerah perlu dikembangkan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan daerah. 6) Dimensi kelembagaan Diklat, meliputi struktur organisasi, kedudukan, kewenangan, dan tata hubungan kerja, harus tertata dengan baik, sehingga mampu mewujudkan lembaga Diklat yang handal dan profesional. b. Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional; etika, moral, disiplin yang tinggi; netral; kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi; dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup. 2) Tingkat penghasilan yang proporsional sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab dan kinerja, sehingga PNS mampu menopang kehidupan keluarga mereka baik pada masa aktif maupun setelah pensiun. 3) Kinerja PNS yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas PNS 4) Distribusi penempatan pegawai menurut wilayah yang proporsional, dan dapat dipenuhi oleh daerah sesuai kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah. 5) Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.
20
2010 | LAN RI
6) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diklat serta kurikulum diklat yang mantap; dukungan Widyaiswara yang sesuai dengan kebutuhan kualitas dan kuantitas; serta pemanfaatan alumni yang efisien dan efektif. 7) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang-peluang global, pemasaran invensi dan invasi masyarakat bangsa, serta pemulihan, peningkatan citra peradaban bangsa dalam masyarakat dunia. c. Ketatalaksaaan 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian, tidak lagi sepenuhnya bersifat sentralistik serta sepenuhnya menerapkan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik. Perlunya mengakomodir kepentingan masyarakat luas melalui berbagai sarana dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. 2) Manajemen kebijakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun daerah perlu ditata secara serasi dan terpadu, serta dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi yang diatur sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundang-undangan, serta tida terjadinya pertentangan antar perauran perundang-undangan. 3) Sistem dan proses perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan standar nasional (sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja), dengan memberikan kesempatan berinovasi secara optimal agar dapat memanfaatkan berbagai potensi dan peluang, serta mengakomodasi dinamika sosial ekonomi. 4) Manajemen BUMN/D yang menerapkan prinsip good corporate governance dan berorientasi pada peningkatan daya saing, sehingga dapat meningkatkan kemandirian, pelayanan, kemitraan, dan kontribusi pada penerimaan negara. 5) Manajemen pembiayaan pembangunan nasional memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu sehingga dapat mencapai sinergi, dan kinerja yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional.21 2010 | LAN RI
d. Pengawasan dan akuntabilitas 1) Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 2) Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi serta otomasi dalam aparatur pemerintahan pusat dan daerah dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan publik yang prima. e. Pelayanan publik Manajemen pelayanan publik dilandasi dan menerapkan secara konsisten prinsipprinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
22
2010 | LAN RI
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJAA. Visi dan Misi 1. VisiUntuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi tersebut di atas, LAN mempunyai visi sebagai berikut: Institusi berkualitas internasional dalam kajian kebijakan, pembangunan sistem administrasi negara, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. 2. Misi Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi LAN adalah: Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur negara melalui pengembangan penelitian, pelayanan informasi, kajian kebijakan, konsultasi serta pendidikan dan pelatihan, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sistem administrasi negara yang dilakukan secara interdisipliner sesuai posisi, tantangan nasional dan internasional, peran dan tanggung jawab aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
B. Tujuan dan Sasaran 1. TujuanDalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:23 2010 | LAN RI
a. Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara; b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara; c. Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN.
2. SasaranSesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; b. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; c. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas; d. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas; e. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; f. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan g. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN.
C. Cara Mencapai Tujuan dan SasaranUntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:
1. Kebijakan
24
2010 | LAN RI
a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan pengembangan di bidang administrasi negara dan pembangunan, serta meningkatkan kualitas kelembagaan, manajemen, dan SDM Aparatur Negara (Pusat, dan Daerah); b. Meningkatkan kualitas kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara; c. Meningkatkan kualitas penyelengaraan pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi melalui: 1) Penyempurnaan program pendidikan; 2) Perluasan penelitian dan pengembangan; 3) Perluasan pengabdian kepada masyarakat. d. Mengoptimalkan peluang kerjasama internasional dalam bidang administrasi negara dan pembangunan. e. Mengoptimalkan kemitraan, pengembangan, dan pendayagunaan pemanfaatan sumber daya LAN; f. Meningkatkan perkonsultasian dalam bidang ilmu administrasi negara; dan g. Melaksanakan penataan kelembagaan dalam rangka mewujudkan kinerja LAN yang baik.
2. ProgramPenetapan program LAN harus mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2004 - 2009. Berbagai program dalam RPJM Nasional dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran LAN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut: a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
25
2010 | LAN RI
Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan Aparatur Negara yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN. c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat serta daerah agar lebih proporsional, efisien dan efektif. d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, serta terpadu. g. Program Pendidikan Kedinasan Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan dan profesionalisme pegawai dan calon Pegawai Negeri Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan profesi.
26
2010 | LAN RI
D. Rencana KinerjaPada tahun 2009, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi LAN adalah:
1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; 2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; 3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas; 4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas; 5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; 6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; 7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN. Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
27
2010 | LAN RI
Tabel 2.1 Rencana KinerjaPenangg ung Jawab Kegiatan K3SDA
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
T1: Menyediakan rekomendasi Kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggar aan administrasi negara
S1: Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah
P1: Program Penerapan Kepemerint ahan yang Baik
Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah Penyusunan Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen SDM Aparatur di Daerah Model Community Development di Daerah Kajian Grand Design Reformasi PNS Kajian Penyusunan RPP Tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi PNS kajian penyusunan buku penerapan manajemen inklusif (berbasis ragam kebutuhan masyarakat) Kajian tentang pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan Parameter e-LAKIP Penyusunan Kerangka Acuan Hukum Administrasi Negara (KUHAN) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan Efektivitasnya dalam Rangka Penanganan Isu-Isu Global Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah
KMKP
APOAN
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan PKP2A I
Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administrasion Bagi Pemerintahan Daerah Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Diskusi Terbatas/Seminar Isu Aktual Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah Evaluasi Daya Guna Website pemerintah daerah dalam mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik KAJIAN TENTANG EVALUASI KEWENANGAN DAN PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi T2: S2: Diskusi Isu-Isu Aktual
PKP2A II
PKP2A III
STIA Jakarta
Sestama
29
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan K3SDA
Menghasilkan kajian bidang administrasi negara guna mendorong transformasi administrasi NKRI secara struktural, sistemik, akuntabel, konsisten, dan berkelanjutan T5: Memberikan pelayanan perkonsultans ian yang berkualitas di bidang Administrasi Negara
Ketepatan perencanaa n dan pelaksanaan kajian dan litbang
Penataan Jabatan Politik dan Karier Dalam Birokrasi Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja untuk Instansi Pemerintah Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional Kajian Dampak Aplikasi Metode Manual Praktis terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kesehatan
KMKP
APOAN
PKP2A II
S5: Profesionalis me pelaksanaan advokasi
P2: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilita s Aparatur Negara
Perkonsultasian dalam Pembangunan Administrasi Perkonsultasian di bidang manajemen pelayanan Penyelenggaraan Advokasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara di Daerah MONITORING DAMPAK REALISASI JANJI PERBAIKAN PELAYANAN Advokasi tata kepemerintahan yang baik di daerah
KMKP
PKP2A I
PKP2A III
STIA Bandung Sestama
T7: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan 30
S7: Pengemban gan organisasi LAN berbasis
P3: Program Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksa
Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2010 Penyusunan Renstra LAN Tahun 20102014 Penyusunan Renja dan Tapja Tahun 2010
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan PKP2A I
sumberdaya Aparatur LAN yang profesional
kinerja
naan
Penyusunan LAKIP Penyusunan Renstra PKP2A I LAN 20112015 PENYUSUNAN LAKIP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 PENYUSUNAN RENSTRA PENYUSUNAN RENSTRA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2011 PENYUSUNAN RENJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 Pembuatan buku juknis/juklak Evaluasi/laporan kegiatan Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan dan pencetakan buku kerja STIA LAN Bandung Penyusunan program dan rencana kerja STIA LAN Bandung Penyusunan rencana kerja anggaran Penyusunan Renstra STIA LAN Bandung Pengembangan staf Pengiriman peserta seminar
PKP2A III
PKP2A IV
STIA Bandung
31
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan Sestama
Koordinasi dengan instansi terkait tahun 2010 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2011 Konsolidasi Perencanaan Tahun 2011 Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK di Lingkungan LAN Tahun 2011 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Pengelola Keuangan Pelaksanaan Pemantauan dan Penertiban Barang Milik/Kaya Negara Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Pelaksanaan Inventaris Barang Milik Negara di Jakarta Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan Administrasi Kegiatan
32
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Tim Pengendali Mutu Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK BMN) Sosialisasi Peraturan dan Aturan Teknis Pengelolaan Keuangan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Penghapusan dan Lelang BMN Satker LAN Jakarta Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Kesekretariatan dan Kerjasama Luar Negeri serta Iuran Organisasi Lokal/Internasional Tahun Anggaran 2010 Reviu Laporan Keuangan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Rapat Koordinasi APIP Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi PKP2A I Inspektor at
33
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Poliklinik/obat-obatan Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Operasional Perkantoran dan Pimpinan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Administrasi Kegiatan Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan Implementasi SAP Penatausahaan Barang Inventaris Kearsipan dan Dokumentasi Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kegiatan Tahun 2011 Pengelolaan Sistem Informasi Litbang Administrasi Perpustakaan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Vakasi Poliklinik/Obat-obatan Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Operasional Perkantoran dan Pimpinan Evaluasi/Laporan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelom pok Kerja/Konsultasi PKP2A II
34
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan Humas, Protokol, Pemberitaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara Pembinaan/Pengembangan/ Pengelolaan Perpustakaan/ Kearsipan PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN PENYUSUNAN SAI 35 2010 | LAN RI PKP2A III
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
OUTBOUND PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KLIPING KORRAN PENGELOLAAN BMN PENDATAAN, PENATAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP/DOKUMEN PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN INVESTARIS BARANG MILIK NEGARA PKP2A IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PKP2A IV Pembayaran Gaji, lembur, Honorarium dan Vakasi Pertemuan/Jamuan/Delegasi/misi/Tamu Perawatan Gedung Kantor STIA Jakarta PKP2A IV
36
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan Bermoror Roda 2 Langganan daya dan jasa Jasa Keamanan/Kebersihan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Perencanaan Implementasi/pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pembuatan Leaflet/Poster Penyelenggaraan Kesekretariatan Bimbingan RPS Kartu Rencana Studi STIA LAN Jakarta Honor Dosen Program Sarjana Honor Koreksi Paper Sarjana Koordinasi Dosen Program Studi Penasehat Akademik STIA LAN Jakarta
37
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Penyusunan Buku 50 Tahun STIA Kodifikasi Abstraksi Skripsi dan Tugas Akhir Konsumsi Kegiatan Perkuliahan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliahan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok Penyusunan LAKIP 2009 Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester Ujian Skripsi Pengelolaan Keuangan PNBP Imbalan Pelayanan Jasa Keperluan Kantor Intensifikasi PNBP Evaluasi Pendidikan Kedinasan Kegiatan Kemahasiswaan Orientasi Perguruan Tinggi Digitalisasi Arsip Akademik STIA LAN Jakarta Program Pasca Sarjana 38 2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Pengelola Program Pasca Sarjana Penerimaan Mahasiswa Baru Analisis Telaahan Staf Evaluasi Kegiatan Mengajar Dosen Akreditasi Dosen Perjalanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Koordinasi institusional Administrasi kegiatan Implementasi sistem akuntansi keuangan Implementasi akuntansi barang milik negaran Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan Pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kompensasi mengajar/perkuliahan Honor triwulan dosen 39 2010 | LAN RI STIA Bandung
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Administrasi kegiatan Program kegiatan perkuliahan S2 transpor dosen mengajar S1 Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS Poliklinik/Obat-obatan (honorarium dokter perawat) pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Langganan daya dan jasa Jasa keamanan/ kebersihan Jasa pos/giro/sertifikat Operasional perkantoran dan pimpinan Pembuatan leaflet/Poster Penyelenggaraan laboratorium iklan/pengumuman/pemberitahuan sewa jaringan telekomunikasi Evaluasi/laporan kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen STIA Makassa r
40
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
penyelenggaraan Humas, Protokol dan pemberiataan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program bantuan beasiswa Pengiriman Diklatpim Tk. I Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Tata Cara Upacara Satuan Pengaman LAN Jakarta Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Penyempurnaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Pengiriman Diklatpim Tk. II Pengiriman Diklatpim Tk. III Pengiriman Diklatpim Tk. IV Seminar dll Ujian Dinas Tk. II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan II Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian Pengadaan PNS 2010 Sestama
41
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Konsolidasi Urusan Kepegawaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Perencana dan Perawat/Paramedis penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan LAN Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan penyempurnaan pedoman tata kerja LAN Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Auditor Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas penyusunan pedoman penggunaan logo dan lambang negara di lingkungan LAN Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara (Pelantikan)
42
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
penyusunan keputusan pejabat di lingkungan LAN identifikasi peraturan perundangundangan di bidang administrasi negara Pengiriman Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3 Pembinaan dan Monitoring Pegawai Koordinasi Institusional Pelatihan Tongkat Polisi Satuan Pengaman LAN Jakarta Pelatihan Drill Borgol Satuan Pengaman LAN Jakarta Pelatihan Pengamatan Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPKP) Pelatihan Teknik Tindakan Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem Pengamanana Listrik) Pelatihan Disiplin Satpam Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate) Koordinasi Pembinaan Satpam Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIPATI) dan Sosialisasi di Lingkungan LAN
43
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Kompilasi dan Pencetakan Naskah Pidato Kepala LAN Periode Tahun 2009 dan Penghimpunan Naskah Pidato Inventarisasi Kegiatan Pejabat Eselon I LAN Penyusunan Instrumen Assessment Pegawai Diklat Internal Pengembangan Pegawai PENGIRIMAN PEGAWAI MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS WORKSHOP PEMETAAN KOMPETENSI DAN KEPRIBADIAN PNS SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PENYUSUNAN REVIEW SOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN Pengembangan Staf STIA Jakarta STIA Makassa PKP2A IV PKP2A III PKP2A I
pelantikan / pengambilan sumpah jabatan
44
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan r
Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi Pas pelabuhan laut/udara dan jasa tol tamu negara perencanaan/implementasi/pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah pendidikan dan pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan fungsional S8: Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi Updating Website LAN Penyusunan Manajemen Pembangunan Manajemen Informasi Administrasi Penyusunan Warta LAN Kehumasan Dokumentasi dan Publikasi Penyusunan Informasi Diklat Dalam Negeri Dan Luar Negeri Edisi 43 s/d 46 Penyusunan Informasi Penting NegaraNegara di Benua Asia, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika Tata Cara Administrasi Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan LAN Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Konggres Internasional Administrasi IIASIASIA di Nusa Dua Bali 12-17 Juli 2010
Sestama
45
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan PKP2A I PKP2A II
Pameran/Publikasi/Promosi Penerbitan Majalah dan Jurnal Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Pemeliharaan dan Peremajaan Website Pengembangan Sistem Informasi PENERBITAN MAJALAH DIKLAT PENERBITAN JURNAL CATUR WULAN BORNEO ADMINISTRATOR PEMBUATAN PROFIL PKP2A III LAN PAMERAN PEMBANGUNAN Pembuatan leaflet/poster Pemeran pendidikan S9: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium Dokter dan Perawat) Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/T enaga Teknis lainnya Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Sarana Gedung
PKP2A III
STIA Bandung Sestama
46
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan /Kebersihan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Chanel Satelit) Pembangunan Gedung B Tahap II Keperluan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor ROda 4/6/10 Perawatan Kendaraan Bermotor ROda 4 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan/Kebersihan Hosting Website Updating Website Penyewaan Sarana Gedung (Kamar dan Auditorium) Perawatan Gedung Kantor Perawatan kendaraan bermotor roda 4 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Perawatan Sarana Gedung Langganan Daya dan Jasa PKP2A II PKP2A I
47
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Jasa Keamanan/Sopir Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Chanel) Satelit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara PERAWATAN GEDUNG KANTOR PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 PERAWATAN SARANA GEDUNG LANGGANAN DAYA DAN JASA JASA KEAMANAN / KEBERSIHAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) SATELIT POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT) PENGADAAN TOGA/PAKAIANKERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SAT PAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKP2A III
48
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan PKP2A IV
POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT) PERAWATAN GEDUNG KANTOR PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 PERAWATAN SARANA GEDUNG LANGGANAN DAYA DAN JASA JASA KEAMANAN / KEBERSIHAN SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) SATELIT PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG Perawatan sarana gedung Sewa Fasilitas Gedung Perawatan Gedung Kantor Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Langganan daya dan jasa Jasa keamanan/kebersihan Operasional perkantoran dan pimpinan
STIA Jakarta STIA Bandung
49
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) satelit Pengembangan sistem informasi manajemen Pengadaan buku-buku perpustakaan Pengadaan perlengkapan sarana gedung Manajemen prakontrak dan pengadaan barang dan jasa Pengelolaan web Pengadaan meubelair Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Pengadaan Perlengkapan sarana gedung Pengadaan Alat Pendidikan Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Alat Laboratorium perawatan gedung kantor perawatan kendaraan bermotor Roda 4 perawatan kendaraan bermotor Roda 2 Perawatan Sarana Gedung pengadaan perlengkapan sarana gedung administrasi kegiatan STIA Makassa r
50
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan PKP2A I
T3: Menghasilkan sistem Diklat Aparatur untuk menjamin terwujudnya Aparatur yang profesional
S3: Peningkatan kualitas pembinaan Diklat Aparatur
P4: Program Pengelolaan SDM Aparatur
Pemantauan dan pengendalian Diklat di Daerah Lokakarya Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan di Daerah RAPAT KOORDINASI DIKLAT Revitalisasi SIDA dalam rangka implementasi pembaharuan sistem Diklat aparatur rapat koordinasi nasional diklat dan widyaiswara Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan Daerah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat Penyusunan Petunjuk Teknis Kediklatan Sosialisasi Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur Rapat Koordinasi Nasional Diklat dan Widyaiswara Sosialisasi Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Kepemimpinan Tingkat I dan II Penyusunan Kamus Administrasi Negara Penyusunan Bahan Ajar Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PKP2A III P3A
Spimnas
51
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Penyempurnaan Bahan Ajar Diklat Manajemen Pelayanan Publik Try Out Modul General English LAN Level 5, 6, 7 Penyelenggaraan Liasion Group Seminar English Language Competency of Government Officers:Strenght Penyusunan Modul English for Occupational Purposes Desain Konsorsium Diklat PEMBINAAN WIDYAISWARA T4: Menyelenggar akan DIKLAT Aparatur secara efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas Aparatur Negara yang akuntabel, handal, profesional, bersih, dan bebas KKN S4: Penyelengga raan DIKLAT Aparatur yang sesuai standar P5: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Reakreditasi lembaga diklat pemerintah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara Pelaksanaan Reakreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Revitalisasi SIDA Dalam Rangka Implementasi Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur PKP2A II PKP2A III P3A
52
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Petunjuk Teknis Kediklatan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat I Program Pengembangan Eksekutif Nasional Penyelenggaraan Diklat Teknis TMKP Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional SEMINAR MASA DEPAN DESENTRALISASI DI INDONESIA PASCA REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TOT DIKLAT PRAJABATAN TOT DIKLAT KEPEMIMPINAN LOKAKARYA PLAN OF OPERATION DIKLAT APARATUR LOKAKARYA PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (BALIKPAPAN) PKP2A III PKP2A I PKP2A II Spimnas
53
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
LOKAKARYA PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (BANJARMASIN) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Seminar Nasional Temu Alumni Diklatpim Tingkat I dan II Diklat Teknis PNBP (4 Hari) Diklat Teknis T6: Menyelenggar akan kegiatan pengembanga n ilmu Administrasi Negara melalui pendidikan dan pengembanga n teknologi Administrasi S6: Pengemban gan ilmu dan teknologi administrasi P6: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengembangan e-Administration Jurnal Wacana Kinerja Jurnal Diklat Aparatur Penelitian Mandiri Dosen STIA Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Jurnal Good Governence) Penerbitan jurnal ilmu administrasi Penelitian Mandiri penerbitan majalah/jurnal penelitian pengembangan karya ilmiah/seminar/IPTEK dan seni Pengelolaan Kelas Strata 1 Khusus Kendari STIA Jakarta APOAN PKP2A I PKP2A I Spimnas
STIA Bandung STIA Makassa r STIA Jakarta
54
2010 | LAN RI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Pengelola Kelas Magister Khusus Kendari Wisuda S1 dan S2 Penasehat akademik Penentuan IP (KS, KHS, KTM) Penyusunan Kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan Evaluasi kurikulum Workshop pengembangan ilmu administrasi Ujian tengah semester ujian akhir semester ujian lisan Ujian penyaringan Wisuda Rapat koordinasi dosen semester ganjil Rapat koordinasi dosen pembimbing Rapat koordinasi dosen semester genap Peningkatan mutu pendidikan Pengembangan efektifitas pembelajaran Her Registrasi Rapat koordinasi program studi Kemahasiswaan 55 2010 | LAN RI STIA Bandung
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Penangg ung Jawab Kegiatan
Ujian tengah semester program S2 ujian akhir semester program S2 ujian lisan program S2 Penerimaan Mahasiswa baru program S2 Cetakan untuk wisuda Pembahasan persiapan perkuliahan S2 Rapat koordinasi teknis antar kampus Ceramah umum Pelatihan Metodologi Penelitian Bedah buku aktual Pengembangan kurikulum Intensifikasi PNBP Koordinasi institusional Evaluasi dan pemetaan kegiatan bidang pendidikan/pengajaran/perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktek) pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan/perkuliahan, kurikulum dan pola ilmiah pokok pendidikan/pengajaran/perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktek) STIA Makassa r
56
2010 | LAN RI
E. Penetapan Kinerja
D
engan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2009 LAN
telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun sebagai berikut (Lampiran Penetapan Kinerja secara terperinci sebagai berikut):
Tabel 2.2 Rencana Kinerja TahunanSasaran Satua n perse n Tar get Kegiatan Tar get Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
S1: Tersediany a rekomenda si kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah
I1: Persentase hasil kajian/litba ng LAN yang disebarluas kan ke stakeholder s
100 Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah Penyusunan Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Manajemen SDM Aparatur di Daerah
Jumlah Buku Pedoman buku Penataan Organisasi Pemerintah laporan hasil kajian dan pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen SDM Aparatur di Daerah laporan hasil kajian eksem plar
2 K3SDA
1
Model Community Development di Daerah Kajian Grand Design Reformasi PNS
eksem plar naskah akade mis lapora n
1
Paket Rekomendasi kebijakan terkait dengan Sumber Daya Aparatur Paket Rekomendasi kebijakan terkait dengan Sumber Daya Aparatur Buku penerapan manajemen pelayanan inklusif
1
Kajian Penyusunan RPP Tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi PNS kajian penyusunan buku penerapan manajemen inklusif (berbasis ragam kebutuhan masyarakat)
3
Buku
1 KMKP
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Kajian tentang pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik Pengembangan Parameter e-LAKIP Penyusunan Kerangka Acuan Hukum Administrasi Negara (KUHAN) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan Efektivitasnya dalam Rangka Penanganan Isu-Isu Global Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administrasion Bagi Pemerintahan Daerah
Laporan kajian
Lapora n
Advokasi dan Sosialisasi Tersedianya KUHAN (Kerangka Hukum Administrasi Negara) Pendekatan Global Governance dalam Menangani Isu-Isu Global
persen paket
28 APOAN 1
Lapora n dan Buku
2
Potensi Ekonomi Daerah, Pengelolaan Ekonomi Daerah, dan Model Ekonomi Daerah
Lapora n dan Buku
2
Jumlah Kegiatan Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administrasion Bagi Pemerintahan Daerah
Kegiata n
1 PKP2A I
59
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Jumlah Kegiatan Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Jumlah Kegiatan Diskusi Terbatas/Seminar Isu Aktual Jumlah Kajian evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah Kajian Evaluasi Daya Guna Website pemerintah daerah dalam mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kegiata n
Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan
Kegiata n
1
Diskusi Terbatas/Seminar Isu Aktual
Kegiata n Kajian
1
Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah
1 PKP2A II
Kajian
1
Evaluasi Daya Guna Website pemerintah daerah dalam mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kajian
1
60
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
KAJIAN TENTANG EVALUASI KEWENANGAN DAN PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi S2: Ketepatan perencana an dan pelaksanaa n kajian dan litbang I2: Persentase hasil kajian/litba ng LAN yang dijadikan bahan perse n 100 Diskusi Isu-Isu Aktual Penataan Jabatan Politik dan Karier Dalam Birokrasi
Jumlah Kajian tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Yudikatif Jumlah kajian yang dilaksanakan
Kajian
1 PKP2A III
Kajian
1
Tersusunnya laporan hasil penelitian Persentase kelayakan hasil kajian Penyelenggaraan diskusi Jumlah Laporan Kajian Penataan Jabatan Politik dan Karier Dalam Birokrasi Modul Pedoman Perumusan Kebijakan
lapora n persen tase paket lapora n
1 STIA Jakarta 100
2 Sestama 1 K3SDA
Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan
Modul
1 KMKP
61
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
referensi oleh Stakeholder s
Penerapan Manajemen Kinerja untuk Instansi Pemerintah Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional
Laporan Hasil Uji Coba Penerapan Manajemen Kinerja Jumlah Paket Laporan Kajian dan Instrumen Pengawasan dan Akuntabilitas Hukum Administrasi Kebijakan Aparatur Negara Jumlah Kajian Kajian Dampak Aplikasi Metode Manual Praktis terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kesehatan Pelaksanaan Perkonsultasian di Bidang Manajemen Kebijakan Pelaksanaan perkonsultasian di bidang manajemen pelayanan
Lapora n paket
1 APOAN
Kajian Dampak Aplikasi Metode Manual Praktis terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kesehatan S5: Profesional isme pelaksanaa I8: Persentase permintaan advokasi/fa silitasi perse n 100 Perkonsultasian dalam Pembangunan Administrasi Perkonsultasian di bidang manajemen pelayanan
Kajian
1 PKP2A II
persen
100 KMKP
Persen
100
62
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
n advokasi
bidang administras i negara dari instansi lain yang terpenuhi
Penyelenggaraan Advokasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara di Daerah
Jumlah Paket Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara di Daerah Jumlah kegiatan monitoring dampak realisasi janji perbaikan pelayanan Jumlah laporan kegiatan advokasi
Kegiata n
5 PKP2A I
MONITORING DAMPAK REALISASI JANJI PERBAIKAN PELAYANAN
Kegiata n
1 PKP2A III
Advokasi tata kepemerintahan yang baik di daerah
lapora n
1 STIA Bandun g 1 Sestama
S7: Pengemba ngan organisasi LAN berbasis kinerja
I11: Skor evaluasi SAKIP LAN
skor
51 Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2010
Jumlah dokumen Lakip yang tersusun Jumlah Laporan Renstra LAN Tahun 2010-2014 yang tersusun Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan Tapja LAN Tahun 2010
Lapora n
Penyusunan Renstra LAN Tahun 2010-2014 Penyusunan Renja dan Tapja Tahun 2010
1
Dokum en
2
63
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Penyusunan LAKIP
Jumlah Kegiatan Penyusunan LAKIP Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra PKP2A I LAN 2011-2015 Jumlah Kegiatan Penyusunan LAKIP Jumlah kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2011 Jumlah kegiatan penyusunan Renstra Jumlah kegiatan penyusunan resntra Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2011
Kegiata n Kegiata n Kegiata n Kegiata n
1 PKP2A I
Penyusunan Renstra PKP2A I LAN 2011-2015 PENYUSUNAN LAKIP
1
1 PKP2A III 1
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011
PENYUSUNAN RENSTRA
Kegiata n Kegiata n Kegiata n
1
PENYUSUNAN RENSTRA
1 PKP2A IV 1
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2011
64
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
PENYUSUNAN RENJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
Jumlah kegiatan penyusunan RENJA dna Penetapan Kinerja tahun 2010 Jumlah paket pembuatan buku juknis/juklak Jumlah paket kegiatan evaluasi/laporan kegiatan Jumlah paket kegiatan monitoring dan pengawasan Jumlah paket penyusunan buku kerja Jumlah paket laporan program dan rencana kerja Jumlah laporan rencana kerja anggaran Jumlah paket penyusunan renstra STIA LAN Bandung
Kegiata n
Pembuatan buku juknis/juklak
paket
Evaluasi/laporan kegiatan
paket
1 STIA Bandun g 3
Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan dan pencetakan buku kerja STIA LAN Bandung Penyusunan program dan rencana kerja STIA LAN Bandung Penyusunan rencana kerja anggaran
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
Penyusunan Renstra STIA LAN Bandung
paket
1
65
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 40 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pengembangan staf
Jumlah staf yang mengikuti pengembangan Jumlah peserta seminar Jumlah koordinasi instansi terkait Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring yang tersusun Jumlah Laporan Rencana Kerja LAN Tahun 2011 yang tersusun Jumlah Laporan Konsolidasi Perencanaan Tahun 2011 yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK di Lingkungan Tahun 2011 yang tersusun Jumlah bulan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
orang
Pengiriman peserta seminar I12: Opini BPK terhadap pengelolaa n keuangan LAN opini 100 Koordinasi dengan instansi terkait tahun 2010 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2011 Konsolidasi Perencanaan Tahun 2011
orang Lapora n Lapora n Lapora n Lapora n
18 1 Sestama
1
1
1
Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK di Lingkungan LAN Tahun 2011
Lapora n
1
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 66 2010 | LAN RI
bulan
12
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 12 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS
Jumlah Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS Jumlah Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jumlah Pengelola Keuangan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Penertiban Barang Milik/Kaya Negara Jumlah Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Jumlah Pelaksanaan Inventaris Barang Milik Negara di Jakarta Jumlah Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan
bulan
Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Pengelola Keuangan Pelaksanaan Pemantauan dan Penertiban Barang Milik/Kaya Negara
bulan
12
bulan Paket
12 1
Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Paket
1
Pelaksanaan Inventaris Barang Milik Negara di Jakarta Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan
Paket
1
Paket
1
67
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 12 12 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Administrasi Kegiatan Tim Pengendali Mutu
Jumlah Administrasi Kegiatan Jumlah Pengendali Mutu Pengadaan Barjas 2010 Jumlah Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK BMN) Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Aturan Teknis Pengelolaan Keuangan Jumlah Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Jumlah Penghapusan dan Lelang BMN Satker LAN Jakarta Jumlah Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
bulan bulan
Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK BMN)
Paket
1
Sosialisasi Peraturan dan Aturan Teknis Pengelolaan Keuangan
Paket
1
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Penghapusan dan Lelang BMN Satker LAN Jakarta Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
Paket
1
Paket
1
Paket
1
68
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 7 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Kesekretariatan dan Kerjasama Luar Negeri serta Iuran Organisasi Lokal/Internasional Tahun Anggaran 2010 Reviu Laporan Keuangan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
Terkirimnya pejabat LAN untuk menghadiri dan mengikuti Diklat/Konferensi di Luar Negeri
Pejaba t LAN
Jumlah Reviu Laporan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
paket paket
1 Inspekt orat 1
Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan
bulan
9
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi APIP Jumlah Laporan Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Paket
1
Rapat Koordinasi APIP
Kegiata n Paket
1
Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1
69
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi Poliklinik/obat-obatan
Jumlah bulan pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi Jumlah obat-obatan dalam setahun Jumlah Paket Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jumlah Paket Operasional Perkantoran dan Pimpinan Jumlah Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah paket Administrasi Kegiatan Jumlah Paket Iklan/Pengumuman/Pemberitah uan Jumlah Paket Implementasi SAP
bulan
12 PKP2A I
tahun
1
Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
Paket
1
Operasional Perkantoran dan Pimpinan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Paket
3
Kegiata n
1
Administrasi Kegiatan
Paket
1
Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan
Paket
1
Implementasi SAP 70 2010 | LAN RI
Paket
1
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Penatausahaan Barang Inventaris
Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Inventaris Jumlah Kegiatan Kearsipan dan Dokumentasi Jumlah Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kegiatan Tahun 2011 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Litbang Jumlah Kegiatan Administrasi perpustkaan jumlah bulan pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan Jumlah paket kegiatan poliklinik/obat-obatan
Kegiata n
Kearsipan dan Dokumentasi
Kegiata n Kegiata n
1
Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kegiatan Tahun 2011
1
Pengelolaan Sistem Informasi Litbang
Kegiata n Kegiata n bulan
1
Administrasi Perpustakaan
1
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Vakasi Poliklinik/Obat-obatan
12 PKP2A II
Paket
1
71
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
Jumlah Paket Kegiatan Pertemuan /jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jumlah Paket Kegiatan Operasional Perkantoran Jumlah Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpina n/Kelompok Kerja/Konsultasi jumlah Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah Kegiatan Perencanaan/Implementasi/Pen gelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Paket
Operasional Perkantoran dan Pimpinan Evaluasi/Laporan Kegiatan
Paket
2
Kegiata n Kegiata n
1
Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kel ompok Kerja/Konsultasi Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4
Kegiata n
1
Perencanaan/Implementasi/Pengelol aan Sistem Akuntansi Pemerintah
Kegiata n
1
72
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Administrasi Kegiatan
Jumlah Kegiatan Administrasi
Kegiata n Kegiata n
Penyelenggaraan Humas, Protokol, Pemberitaan
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Humas, Protokol, Pemberitaan Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program Jumlah Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Jumlah Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara
1
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Kegiata n
1
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program
Kegiata n
2
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
Kegiata n
4
Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Negara
Kegiata n
1
73
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pembinaan/Pengembangan/ Pengelolaan Perpustakaan/ Kearsipan
Jumlah Kegiatan Pembinaan/Pengembangan/ Pengelolaan Perpustakaan/ Kearsipan Jumlah bulan pembayaran gaji, lembur, honor dan vakasi Jumlah bulan terpenuhinya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Jumlah kegiatan monitorng dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi intern pengelolaan keuangan Jumlah kegiatan SAI
Kegiata n
PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU
Bulan
12 PKP2A III 12
Bulan
MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN
Kegiata n
1
Kegiata n
1
PENYUSUNAN SAI
Kegiata n
1
74
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get OUTBOUND
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Jumlah kegiatan outbound
Kegiata n Kegiata n Kegiata n Kegiata n Kegiata n Kegiata n
PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Jumlah kegiatan humas, protokol dan pemberitaan Jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan Jumlah kegiatan kliping koran
1
1
KLIPING KORRAN
1
PENGELOLAAN BMN
Jumlah kegiatan BMN
1
PENDATAAN, PENATAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP/DOKUMEN
Jumlah kegiatan pendataan, penataan dan penyelamatan arsip/dokumen Jumlah bulan pembayaran gaji, lembur, honor dan vakasi Jumlah bulan terpenuhinya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu
1
PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU
Bulan
12 PKP2A IV 12
Bulan
75
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 12 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
Jumlah bulan terpenuhinya operasional perkantoran dan pimpinan Jumlah kegiatan monitorng dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah kegiatan inventaris barang miliki negara PKP2A IV Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan dan kegiatan PKP2A IV Jumlah bulan pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi Jumlah paket pertemuan/jamuan/delegasi/mi si/tamu Terlaksananya perawatan gedung kantor
Bulan
MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN INVESTARIS BARANG MILIK NEGARA PKP2A IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PKP2A IV
Kegiata n
1
Keg
1
Kegiata n
1
Pembayaran Gaji, lembur, Honorarium dan Vakasi Pertemuan/Jamuan/Delegasi/misi/Ta mu
bulan
12 STIA Jakarta 1
Paket
Perawatan Gedung Kantor
tahun
1
76
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan Bermoror Roda 2 Langganan daya dan jasa Jasa Keamanan/Kebersihan
Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor Terawatnya Kendaraan Bermotor Roda 4 Terawatnya kendaraan bermotor roda 2 Tersedianya langganan dan jasa Terpeliharanya keamanan/kebersihan Terpenuhinya operasional perkantoran dan pimpinan Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan Keuangan Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan Keuangan Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan Keuangan
tahun
unit
4
unit
1
bulan tahun
12 1
Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 77 2010 | LAN RI
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Perencanaan Implementasi/pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pembuatan Leaflet/Poster Penyelenggaraan Kesekretariatan Bimbingan RPS Kartu Rencana Studi STIA LAN Jakarta
Tersusunnya perencanaan/implementasi/pen gelolaan SAP Tersedianya leaflet/poster Terselenggaranya Kesekretariatan Bimbingan RPS Terselenggaranya kegiatan KRS STIA LAN Jakarta Terbayarnya honor dosen
tahun
tahun bulan
1 10
semest er semest er semest er PRODI
2
Honor Dosen Program Sarjana
2
Honor Koreksi Paper Sarjana
Terbayarnya honor koreksi paper Terselenggaranya koordinasi Dosen Program Studi Terselenggaranya penasehat akademik STIA LAN Jakarta
2
Koordinasi Dosen Program Studi
4
Penasehat Akademik STIA LAN Jakarta
semest er
2
78
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Penyusunan Buku 50 Tahun STIA
Tersusunnya Buku 50 Tahun STIA Terselenggaranya Kodifikasi Abstraksi Skripsi dan Tugas Akhir Tersedianya konsumsi kegiatan perkuliahan Terselenggaranya Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliahan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok Tersusunnya LAKIP STIA LAN Tahun 2009 Jumlah Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Saras ehan
buku
Kodifikasi Abstraksi Skripsi dan Tugas Akhir
bulan
2
Konsumsi Kegiatan Perkuliahan
semest er lapora n
2
Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliahan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok
2
Penyusunan LAKIP 2009
lapora n kali
1
Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
1
79
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 2 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Ujian Tengah Semester
Jumlah penyelenggaraan Ujian Tengah Semester Jumlah penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Jumlah mahasiswa yang mengajukan ujian Skripsi jumlah bulan pengelolaan keuangan PNBP Jumlah bulan pembayaran Imbalan Pelayanan Jasa Jumlah bulan pengiriman surat Jumlah pertemuan dalam rangka intensifikasi PNBP Jumlah bulan pelaksanaan Evaluasi Pendidikan Kedinasan Jumlah kegiatan Kemahasiswaan
semest er semest er orang
Ujian Akhir Semester
2
Ujian Skripsi
Pengelolaan Keuangan PNBP
bulan
12
Imbalan Pelayanan Jasa
bulan
12
Keperluan Kantor Intensifikasi PNBP
bulan kali
12 8
Evaluasi Pendidikan Kedinasan
bulan
10
Kegiatan Kemahasiswaan
kegiata n
6
80
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Orientasi Perguruan Tinggi
Jumlah kegiatan Orientasi Perguruan Tinggi Jumlah bulan pelaksanaan Digitalisasi Akademik STIA LAn Jakarta Jumlah semester
kegiata n bulan
Digitalisasi Arsip Akademik STIA LAN Jakarta
4
Program Pasca Sarjana
semest er bulan
2
Pengelola Program Pasca Sarjana
Jumlah mahasiswa program Pasca sarjana Jumlah penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa Baru Jumlah bulan pelaksanaan analisis telaahan staf Persentase kelayakan hasil evaluasi Jumlah bulan pelaksanaan akreditasi dosen
12
Penerimaan Mahasiswa Baru
kali
2
Analisis Telaahan Staf
bulan
12
Evaluasi Kegiatan Mengajar Dosen
semest er bulan
2
Akreditasi Dosen
2
81
2010 | LAN RI
Sasaran Satua n Tar get
Kegiatan Tar get 1 Penang gung Jawab
Uraian
Indikator
Uraian
Indikator
Satuan
Perjalanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan
Jumlah perjalanan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pengajaran/perkuli