PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAAN DALAM PERBANKAN (STUDI KASUS DI

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KARANGAYU SEMARANG))

T E S I S

Disusun dalam rangka persyaratan memperoleh Derajat Sarjana S2 program studi Hukum

oleh :

KRISMENA NATALINA PANJAITAN B4A.008.025

Pembimbing :

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH,MHum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG 2010

PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAAN DALAM PERBANKAN (STUDI KASUS DI

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KARANGAYU SEMARANG))

Disusun oleh :

KRISMENA NATALINA PANJAITAN B4A.008.025

Program Kajian : Non Reguler

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, SH,MHum NIP. 131 696 465

Mengetahui Ketua Program

Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPRO, SH, MH NIP. 130 531 702

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesuangguhnya bahwa dalam tesis ini tidak

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya

atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Februari 2010

Yang menyatakan,

KRISMENA NATALINA PANJAITAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dalam hidup ini segala sesuatu telah diatur dengan sempurna, serta segala sesuatu

adalah tepat dan indah pada waktunya, mungkin saat ini kita tidak dapat mengerti

arti semuanya, namun suatu saat kelak kita akan mengerti bahwa rentetan kejadian

itu tersembunyi rahasia kehidupan yang terindah.

Kepandaian dan keberuntungan seseorang seharusnya tidak membuat orang tersebut

merasa lebih daripada yang lain, namun membuat orang tersebut merasa harus

membantu yang lain, sebab dengan tidak sombong dan tidak merasa diri paling

benar kita dapat melihat perbedaan merupakan sesuatu yang indah.

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Bapa di Surga atas kekuatan dan kesempatan

yang diberikanNya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena

kebaikan dan kekuatan yang diberikanNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan

judul " PEMBINAAN KARIER KETENAGAKERJAAN DALAM PERBANKAN

(STUDI KASUS DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

CABANG KARANGAYU SEMARANG .

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan

pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister

Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Adapun pemilihan judul tesis ini di samping untuk memperdalam pemahaman

tentang pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan dan diharapkan juga

mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum tata

negara Indonesia serta membuka wacana baru bagi pengembangan karier dalam

perbankan di Indonesia.

Penulis menyadari sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tidak

mungkin dapat menyelesaikan penulisan tesis dan mencapai gelar dalam jenjang

pendidikan ini, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And. selaku Rektor

Universitas Diponegoro Semarang ;

2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH. MH. selaku Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. MHum. selaku Dosen Pembimbing yang

dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini ;

4. Seluruh anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji tesis yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan menilai kelayakan proposal

serta menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi pada Magister Ilmu

Hukum Universitas Diponegoro semarang ;

5. Bapak Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu

Semarang atas kesempatan serta dukungan moril dan materiil kepada penulis

berupa penugasan untuk menempuh studi lanjut pada Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang, guna meningkatkan kompetensi penulis ;

6. Bapak dan Ibu Penyelia di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang

Karangayu Semarang beserta seluruh rekan kerja atas kesempatan dan

dukungan moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu di Magister Ilmu

Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

7. Bapak, Mama, Kakak dan Adik-adikku yang kucintai dan kubanggakan, atas

doa dan dukungan serta pengorbanan selama penulis menuntut ilmu pada

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

8. Suamiku yang kucintai dan kusayangi. Terima kasih atas segala dukungan doa ,

perhatian serta motivasi yang senantiasa diberikan. Tidak ada yang dapat

menggantikan perhatian tersebut hanya segala rasa sayang dan cinta yang dapat

kuberikan.

9. Segenap Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro Semarang serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam

penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat

penulis sebutkan satu per satu.

10. Teman-teman Angkatan 2008/2009 Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro Semarang Kelas Non Reguler , terima kasih buat kerjasamanya

selama penulis menempuh pendidikan di kampus..

Semoga tesis yang sederhana ini menjadi sumbangan pemikiran yang

berharga bagi pembangunan Ilmu Hukum di masa yang akan datang. Kesalahan,

kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini adalah semata-mata

karena keterbatasan penulis

Oleh karena itu kritik dan sumbang saran dari para pembaca akan menjadi

masukan berharga bagi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Februari 2010

Penulis

KRISMENA NATALINA PANJAITAN, S.E.

ABSTRAK

Indonesia memiliki tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan salah satu usaha serta kegiatan dalam melaksanakannya adalah dengan mengadakan pemerintahan yang baik serta berwibawa. Di dalam ilmu administrasi negara memiliki obejk materia negara dan memiliki objek forma berupa pelayanan publik. Perbankan sebagai kelompok pelayanan jasa, dalam pewujudan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dapat diwujudkan melalui pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera , adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual . Penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang undangan dilakukan dengan pokok permasalahan : (1) bagaimanakah pelaksanaan pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu Semarang? (2) Bagaimana model pembinaan yang ideal dalam membina karier ketenagakerjaan dalam perbankan di masa mendatang untuk menciptakan tenaga kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta proposional dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik?

Penelitian menggunakan metode pendekatan normatif empiris, penelitian dilakukan terhadap latar belakang atau argumen hukum (ratio legis) dari kebijakan perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja PT Bnak Negara Indonesia, Buku Pedoman Pegawai (BPP) serta kebijakan kebijakan intern yang ditunjukkan dengan surat surat keputusan dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Data primer berupa populasi karyawan karyawati PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu Semarang sebagai sample penelitian pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbanakan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan filosofi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelatihan sebagai bagaian dari pembinaan karier ketenagakerjaan, yang telah diberikan kepada pegawai belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dimana pegawai tersebut ditempatkan. (2) Pendidikan yag diberikan sebagai sarana pengembangan wawasan pegawai, belum semuanya sesuai dengan pekerjaan pegawai. (3) Penilaian yang dilakukan secara periodik belum dikomunikasikan secara transparan antara perusahaan sebagai pihak pengusaha kepada pegawai. Dimana penilaian tersebut berpengaruh kepada penyesuaian upah, rencana penempatan dan pengembangan, serta pengakhiran hubungan kerja pegawai.

Untuk itu disarankan bahwa dalam pengembangan karier ketenagakerjaan dalam perbankan, dapat dimulai dilakukan secara adil sejak dari pegawai dasar hingga unsur pimpinan dalam hal memperoleh pelatihan dan pendidikan, penilaian, mutasi dan promosi secara objektifitas, yang berdampak pada peningkatan produktifitas pegawai dan perusahaan. Kata Kunci : Karier, Ketenagakerjaan, Perbankan

ABSTRACT Since descending of Orde Baru Regime, the government carried out reformation

in all section. Politics reformation seemed creating multiparty system. Goverment reformation with policy of neutrality which forbid Civil Servants to be member of politic parties. For a while, law and constitution doing amandement of UUD 1945. The important issue in amandement of UUD 1945 were new chapters about Human Rights and available of law examination mechanism toward Law of Constitution (Judicial Review). Policy of Human Rights in UUD 1945 so concept of Civil Servants Politics Neutrality needed to review for united rights protection for Civil Servants as constitutional rights is guaranted by UUD 1945. The research concerns relation policy of law is done with the main issue : (1) whats the reasons of the Policy of Civil Servant Politics Neutrality? ; (2) how about growth of member of Civil Servant in politic parties beside growth of politic system?; (3) how about the Policy of Civil Servant Politics Neutrality is be reviewed from Human Rights protection aspect? It benefids is hoped can increase understanding of Human Rights and Democration conception, and opening new view for personal management development.

Using normative-empirical method, the research is done toward reason or law argumentation (ratio legis) of Policy of Civil Servants Politic Neutrality. The main file as note concern creation process of Policy of Civil Servants Politics Neutrality and history from literature of book and alive digital reference from internet. Then files are analized by descriptively, qualitative and philosophy.

The researdh result, it can be found that : (1) Concept of Policy of Civil Servants Neutrality isnt consist with reasons of built itself ; (2) member of Civil Servant in politics party experience pull and loose be companion the change of politic system, there was the political system on Reformation era that be assumpt democratic, realize be able forbid of Civil Servants member of politic parties that indicate conservatively character ; (3) Policy of Civil Servant Neutrality is limitation for Civil Servant constitutional rights by formalively procedural is legal, but needed be asked legality of essential what its consist by limitation criteria on UUD 1945, so not move the rule of law (rechstaat) concept to be rule of policy.

For that it is suggested that for can be shaped neutrality of Civil Servants, without decrease their constitutional rights, it is needed remove the forbid Civil Servants to be member of politic parties with the control mechanism, and to cut intervention of politic leaders, with separates by descipline politic job and career job in career learning,

Keywords : Neutrality, Human Rights, Democracy

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia memiliki tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan salah satu

usaha serta kegiatan dalam melaksanakannya adalah dengan mengadakan

pemerintahan yang baik serta berwibawa.

Kegiatan guna mencapai tujuan tersebut tentunya harus dilakukan secara

berkesinambungan dan terus menerus, hal ini berarti negara membutuhkan

pemerintahan dan elemen-elemen pembantu yang mampu mengkondisikan negara

mencapai tujuan bersama tersebut.

Dalam pemerintah serta elemen-elemen pembantunya terdapat suatu

sumber daya manusia yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat bertanggung

jawab guna melaksanakan tugasnya guna mengurusi negara.

Dalam hal ini maka Administrasi Negara sangat berperan dalam

melaksanakan sistem manajemen kepemerintahan dan elemen-elemen yang

membantunya sebab seperti yang dikatakan Prajudi Atmasudirjo tentang

Administrasi Negara memiliki 3 arti yaitu1 :

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);

2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintahan operasional; dan

3. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang.

1 Mustafa Bachsan, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, 2001, hal 5-6

Ketiga pengertian Administrasi Negara menurut Prajudi tersebut menyatakan

bahwa negara memiliki unsur kenegaraan , pelayanan publik dan sebagai

penyelenggara Undang Undang. Pengertian Administrasi Negara tersebut dapat

dilihat selanjutnya pada pengertian Sistem Pemerintahan baik secara sempit dan

luas.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) dalam rangka

mewujudkan cita cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan

masyarakat adil dan makmur . Maka sesuai dengan

Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila, pemerintah Republik Indonesia

menyelenggarakan administrasi, yang semula cenderung agak sentralistik karena

UUD 1945 itu sendiri integralistik akhir akhir ini berubah paradigma menjadi

cenderung kedaerahan. Undang Undang Dasar 1945 yang bersifat integralistik

tersebut, maka kedaerahan merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional

tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri

kepulauan yang berakibat pada keheterogenan kebudayaan, maka administrasi

negara yang secara kedaerahan cenderung lebih berhasil bila dibandingkan secara

sentralisasi. Namun administrasi negara secara kedaerahan tersebut tidak lepas dari

administrasi secara sentralisasi untuk memantau pencapaian tujuan nasional negara.

Sebagai suatu sistem maka Sistem Adinistrasi Negara Indonesia terdiri dari

berbagai subsistem seperti sistem manajemen, sistem kepemimpinan, sistem

birokrasi, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Di samping itu SANRI juga

berinteraksi dengan berbagai ilmu-ilmu kenegaraan lainnya seperti ilmu

pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri.

Administrasi negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik,

karena terjemahan dari kata public administration, dimana kata public

diterjemahkan menjadi negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi

masyarakat. Public bila ditejemahkan sebagai masyarakat, akan berkonotasi

pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu

keseimbangan dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia ini.

Menurut Pamudji2 menyatakan sistem adalah suatu kebulatan atau

keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal

hal atau bagian bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang

kompleks atau utuh. Disamping itu menurut Prajudi3 menyatakan bahwa sistem

adalah suatu jaringan dari prosedur prosedur yang berhubungan satu sama lain

menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama

dari suatu usaha atau urusan.

Jadi, berdasarkan pendapat Pamudji dan Prajudi tersebut sistem dinyatakan

sebagai satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama

lain. Dimana antara satu bagian dalam sistem dengan bagian lainnya saling berkaitan

dan berhubungan untuk membentuk suatu kebulatan. Bagian bagian yang

dimaksud dalam administrasi negara dapat dinyatakan sebagai prosedur prosedur

dalam kenegaraan. Prosedur prosedur tersebut meliputi administrasi secara

kenegaraan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Undang Undang. Bagian atau

anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangakaian selanjutnya. Begitulah

seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan

2 Pamudji, Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1981, halaman 4

mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Bila kestabilan sistem

suatu negara terganggu, maka akan menghambat tujuan negara menurut Undang

Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bagian dalam sistem tersebut selain terdiri dari prosedur prosedur, di

dalamnnya termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia sebagai bagian yang

menjalankan sistem tersebut. Sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan jika ada

sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, yaitu tenaga kerja yang merupakan

salah satu elemen esensial dalam negara yang lebih khusus lagi dalam perusahaan

dengan sifat esensial tersebut. Dalam pelaksanaannya, seringkali sumber daya

manusia tersebut tak berdaya mengembangkannya agar menjadi manusia yang

divergen.

Di Indonesia tenaga kerja tersebut berada dalam lingkup ketenaga kerjaan

yang kompleks, sebagai contoh kekompleksan tersebut adalah adanya

ketenagakerjaan yang dikuasai oleh keluarga atau yang dekat dengan sumbu

kekuasaan, selain itu juga adanya kerapuhan fundamental ekonomi yang dibangun,

sehingga berpengaruh pada kacaunya sistem manajemen tenaga kerja, sehingga

dalam membangun sistem manajemen tenaga kerja di Indonesia memang

memerlukan berbagai perangkat dan political will dari berbagai pihak, terutama

penguasa dan pengusaha.

Guna mencapai tujuan nasional maka tenaga kerja memiliki peran dan

kedudukan yang sangat penting sebagai pemegang peranan penting sehingga

pembangunan sistem dalam ketenagakerjaan harus terus menerus diarahkan untuk

meningkatkan kualitas dan akhirnya memberikan kontribusinya dalam pembangunan

3 Prajudi Atmosudirdjo, Dasar Dasar Office Management, Ghalia, Jakarta 193, halaman 11.

serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan.

Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang Undang RI No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pembangunan

ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan

untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur

dan merata baik materiil maupun spiritual.

Sedangkan asas ketenagakerjaan yang digunakan4 menurut Abdussalam

adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat

dan daerah, sedangkan asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai

dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas

adil dan merata. Asas tersebut dapat dikatakan pembangunan ketenagakerjaan

dilakukan secara menyeluruh mulai dari daerah hingga pusat dengan tujuan untuk

pencapaian pembangunan nasional yang adil dan merata.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja

atau buruh,oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara

terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung5. Hal tersebut sesuai

dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2003 pasal 3 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam undang undang tersebut memuat adanya pelaksanaan pembangunan

4 Prof.Dr.H.R. Abdussalam,SIK.,SIK.,S.H.,M.H.,Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan),Restu Agung,Jakarta,2008,hal 33. 5 Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;

ketenagakerjaan dapat terwujud dengan melibatkan peranan pemerintah, pengusaha

dan pekerja atau buruh.

Pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan untuk6 :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan.

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganyanya.

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan

yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas luasnya bagi

tenaga kerja Indonesia. Menurut Agus Dwiyanto manajemen dalam keorganisasian

pemerintahan ini berarti adanya suatu pengendalian manusia itu sendiri dengan

mengadakan fungsi manajemen itu sendiri yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian dan pelaporan7.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam

perusahaan yang secara tidak langsung berpengaruh kepada terlaksananya

administrasi negara secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada

pencapaian tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberdayakan dan

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, dapat ditunjukkan

7 Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajahmada University Perss, 2006, hal 213

dengan adanya pelatihan pelatihan untuk memberdayakan dan mendayagunakan

potensi yang ada pada tenaga kerja. Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja

merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja

seluas luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pengembangan dan

pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara

optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai nilai

kemanusiaannya.

Namun dalam proses pelaksanaannya dalam sistem kenegaraan, masih

ditemui adanya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja tidak secara optimal

dan manusiawi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tenaga kerja

yang berkualitas secara pendidikan dan keahlian yang tidak mendapat

pengembangan karier secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi bila tenaga

kerja belum dapat diberdayagunakan secara optimal dan manusiawi, yang berasal

dari pemerintah, pengusaha maupun dari tenaga kerja itu sendiri. Dalam hal ini

dapat berasal dari kedekatan dengan sumbu kekuasaan baik dalam pemerintahan

maupun dalam perusahaan. Ada kalanya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga

kerja Indonesia dilakukan secara optimal namun mengabaikan nilai

kemanusiaannya. Hal tersebut sering kita lihat untuk tenaga kerja yang berhubungan

dengan tenaga atau kekuatan otot. Dalam lingkup yang lebih luas , adanya kekerasan

kekerasan yang diperoleh oleh tenaga tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar

negeri.

Berdasarkan Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 pasal 4 tujuan

pembangunan ketenagakerjaan adalah pemerataan penempatan tenaga kerja yang

diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemerataan

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan nasional dan daerah. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka kesempatan kerja dan

penyediaan tenaga kerja haruslah dilaksanakan di daerah dan secara nasional.

Namun dalam pelaksanaannya, untuk pemerataan kesempatan kerja masih belum

dirasakan secara keseluruhan di daerah daerah terutama yang berada jauh dari

pusat pemerintahan. Sehingga perkembangan di kota akan berbeda bila

dibandingkan dengan daerah.

Dalam Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 pasal 7 sampai dengan

pasal 49 melputi perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, pelatihan

kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga

kerja asing. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja hingga pengembangannya,

diharapakan mampu mewujudkan tujuan negara. Namun dalam pelaksanaannya,

perencanaan,pelatihan, penempatan dan perluasan tenaga kerja masih berhubungan

dengan sumbu kekuasaan.

Kesejahteraan tenaga kerja adalah utjuan dari pembangunan

ketenagakerjaan dengan cara memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Perlindungan tenaga kerja di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan

melindungi setiap tenaga kerja dengan asuransi jiwa. Namun dalam pelaksanaannya

masih adanya tenaga kerja di Indonesia yan bekerja dalam suatu perusahaan tidak

dilengkapi dengan asuransi.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdiri sejak 1946, PT Bank Negara Idonesia (Persero)Tbk yang dahulu

dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan

dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan

alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI

atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946,

hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut

diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh

pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari

Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi

peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank

Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian

diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk

transaksi luar negeri, sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955,

status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah.

Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha

nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai

akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal

sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank

BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988,

tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara

Indonesia (Persero)Tbk, sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik

diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk beradaptasi

terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi

dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari

masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap perbaikan kualitas kinerja secara

terus-menerus, berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya,

BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri.

Sejak dilakukannya pemetaan arah perjalanan yang baru di tahun 2004, PT

Bank Negara Indonesia (Perser)Tbk mengalami perubahan-perubahan besar, yang

didorong oleh kesadaran akan jati diri, semangat serta harapan baru yang timbul di

lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama belasan ribu orang

tenaga kerjanya. Proses transformasi yang tengah berlangsung di PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk menyentuh setiap relung kesadaran kolektif serta

budaya perusahaan dan membawanya ke arah satu tujuan bersama. Melalui

transformasi ini, BNI terus bergerak untuk menjadi sebuah bank nasional dengan

pemahaman intuitif akan kebutuhan pasar yang kompetitif dan dinamis.

Sehingga tenaga kerja merupakan pemegang peranan penting dalam kinerja

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam peningkatan kualitas pelayanannya,

dan pelaksanaan jenjang karier bagi tenaga kerjanya sangat penting dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan dan jaman yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk melakukan setiap kegiatan perusahaannya. Perjanjian ini dilandasi

oleh Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian

Kerja Bersama ini dibuat antara PT Bank Negara Indonesia yang berkedudukan

sebagai pengusaha dengan Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

sebagai perwakilan karyawan karyawati.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut terdiri dari 23 bab 85 pasal, yang

mengatur tentang ketentuan umum, jaminan para pihak, benturan dan kepentingan,

hak dan kewajiban, hubungan kerja, tata tertib, penghasilan, lembur, reward, fasilitas

kesejahteraan, fasilitas kesehatan, fasilitas lain lain, jaminan sosial dan hari tua,

fasilitas sosial, pajak penghasilan,pembinaan, sanksi administratif, pemutusan

hubungan kerja , pengakhiran hubungan kerja, lembaga kerjasama bipartt, keluh

kesah, masa berlaku perubahan dan perpanjangan serta ketentuan penutup.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PT Bank Negara

Indonesia yang berkedudukan sebagai pengusaha menuangkan isi perjanjian

perjanjian tersebut ke dalam Buku Pedoman Pegawai (BPP) yang memuat dengan

jelas dan terperinci apa yang menjadi . Buku Pedoman Pegawai tersebut juga

mengatur setiap prosedur dan tata laksana yang menjadi hak dan kewajiban PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengusaha dan karyawan karyawati

sebagai tenaga kerja. Buku Pedoman Pegawai (BPP) tidak hanya memuat tentang

penjabaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tetapi juga memuat tentang

pelaksanaan tugas keseharian apa yang dilakukan tenaga kerja dalam perbankan.

Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perbankan, pegawai memiliki aturan

aturan yang harus dipatuhi yag bertujuan untuk meminimalkan adanya kesalahan.

Surat Keputusan dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

merupakan tambahan aturan peraturan yang akan dimunculkan sesuai dengan

perkembangan perusahaan. Surat Keputusan Direksi tersebut akan diberikan oleh

masing masing Divisi yang ada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

sesuai dengan kebutuhan, tanpa melewati koridor visi dan misi PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam pencapaian visi dan misi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

salah satu bagian yang harus dilaksanakan adalah pengembangan karier tenaga kerja

sebagai elemen pelaksana kegiatan perbankan perusahaan. Dengan adanya sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna, maka secara tidak langsung

memajukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pengembangan karier ketenagakerjaan dalam PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk, sudah dimulai sejak level pegawai dasar, pegawai menengah hingga

unsur pimpinan. Tidak hanya pegawai tetap saja yang dikembangkan kariernya,

tetapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga mengembangkan karier

pegawai kontrak (outsourching) sebagai elemen pelaksana dalam perbankan, sesuai

dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab V Pasal 11 mengenai hubungan kerja.

Pengembangan karier ketenagakejaan dalam PT Bank Negara Indnesia

(Persero) Tbk yang memiliki usaha dalam perbankan, diatur dalam Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) pasal 13 mengenai penempatan dan pengembangan karier pekerja/

pegawai, pasal 14 mengenai penilaian kinerja pekerja / pegawai , pasal 16 mengenai

pendidikan dan pelatihan, pasal 17 mengenai fasilitas bantuan biaya pendidikan ,

serta pasal 18 mengenai beasiswa. Melalui pasal pasal tersebut pengembangan

karier ketenagakerjaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

dilaksanakan melalui penilaian, pendidikan, pelatihan, mutasi dan promosi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sendiri telah memiliki 396

cabang yang berada diseluruh wilayah Indonesia, dan salah satunya terdapat di

Semarang yaitu cabang Karangayu Semarang.

Pegembangan karier ketenagakerjaan diPT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) yang telah disosialisasikan melalui Buku Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) yang diberikan kepada masing masing pegawai untuk selanjutnya dipelajari

dengan harapan setiap pegawai memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan

kewajiban mereka dalam bekerja sebagai pegawai dalam PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk secara sentral pada cabang Karangayu Semarang secara kantor

cabang.

Pelaksanaan jenjang karier di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

cabang Karangayu Semarang dalam kenyataannya mengalami beberapa kendala

yang sangat signifikan dengan proses pengembangan manajemen ketenagakerjaan

yang seharusnya dilakukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang baik

dan sesuai.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang

ketenagakerjaan dan dilaksanakan melalui Surat Keputusan-Surat Keputusan yang

mengatur tentang serikat pekerja pada PT Bank Negara Indonesia Cabang

Karangayu Semarang.

C. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan pembinaan karier

ketenagakerjaan dalam Perbankan (Studi Kasus di PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang dapat penulis rumuskan sebagai berikut

:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan karier ketenagakerjaan dalam

perbankan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karangayu Semarang?

2. Bagaimana model pembinaan yang ideal dalam membina karier

ketenagakerjaan dalam perbankan di masa mendatang untuk menciptakan

tenaga kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta proposional dalam

tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pola hukum tentang pembinaan karier ketenagakerjaan,

proses pelaksanaan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan

karier ketenagakerjaan dalam perbankan terutama pada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang.

2. Untuk mengetahui kebijakan yang ideal untuk dapat dilaksanakan dalam

pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan pada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang di masa mendatang

untuk menciptakan tenaga kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta

proposional dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik

E. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis dan

pendekatan secara empiris. Metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan

latar belakang untuk melihat pola hukum yang dilaksanakan, proses, kendala dan

hambatan yang diperoleh pada pelaksanaan pengembangan karier ketenagakerjaan

dalam perbankan.

Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan menelaah dengan ilmu hukum

yang ada yaitu peraturan perundang undangan yang ada baik melalui bahan

bahan hukum serta dokumen dokumen hukum yang berlaku dalam perbankan

terutama tentang norma pembinaan karier ketenagakerjaan.

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan bertujuan untuk melihat secara

keseluruhan bagimana pelaksanaan norma hukum tentang pembinaan karier

ketenagakerjaan dalam perbankan , dimana dalam pelaksanaan tersebut dapat

diketahui dengan jelas proses pelaksanaan, hambatan atau kendala serta keberhasilan

pelaksanaan norma hukum pembinaan ketenagakerjaan dalam perbankan, dengan

mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya dalam hal ini hasil penelitian di PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang, dengan

bertumpu pada data sekunder dan dokumen dokumen berupa bahan bahan

hukum dan bahan bahan dokumen hukum yaitu data yang didapat dengan bahan

kepustakaan, namun dilengkapi dengan data primer yaitu memperoleh data di PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang, dan penelitian

diskriptif analisis, dengan cara menggambarkan serta menganalisa antara norma

hukum yang ada serta sistem peningkatan karier tenaga kerja dengan kenyataan di

lapangan. Data primer tersebut meliputi populasi karyawan karyawati tetap PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Karangayu sebagai sample penelitian

pembinaan karier ketenagakerjaan, dimana populasi karyawan tersebut secara

keseluruhan dari pegawai dasar, middle hingga unsur pimpinan.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendiskripsikan tentang faktor-

faktor yang merupakan peningkatan jenjang karier bagi tenaga kerja menurut

Peraturan Perudang-undangan yang ada di Indonesia, apakah pelaksanaan jenjang

karier tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta

sesuai dengan sistem manajemen peningkatan jenjang karier yang seharusnya

sehingga setiap tenaga kerja mendapatkan peningkatan sumber daya yang

mengeksploitasi semaksimal mungkin sumber daya tersebut guna membangun dan

mengembangkan kemampuan secara bersama-sama baik PT BNI (Persero) Tbk

Cabang Karangayu Semarang dan tenaga kerja yang bernaung dibawahnya,

sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan tentang peluang kontribusinya

dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama di PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang.

c. Metode Penentuan Jenis Data (Sample)

Metode Penentuan Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan cara purposive sampling/ penarikan sample yang bertujuan, dilakukan

dengan cara mengambil subyek dengan tujuan untuk memperoleh data primer.

Metode penentuan sample ini dilakukan dengan cara wawancara, pengisian lembar

pertanyaan (questioner) serta pengamatan di lapangan.

Penentuan sample ini menyangkut seluruh pegawai tetap PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk, yang terdiri dari 3 unsur pimpinan, 9 unsur pegawai

menengah, serta 42 pegawai dasar.

Subyek penelitian meliputi :

1. Beberapa Tenaga kerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karangayu Semarang yang yang mewakili sample yang telah mendapatkan

peningkatan jenjang karier ( 11 orang ).

2. Beberapa Tenaga kerja PT Bank Negara Indoneia (Persero) Tbk Cabang

Karangayu Semarang yang yang mewakili sample yang tidak mendapatkan

peningkatan jenjang karier tenaga kerja di perbankan ( 42 orang )

d. Lokasi Penelitian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang

e. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian kepustakaan, meliputi :

Data sekunder yaitu data yang didapat dari berbagai literatur kepustakaan

yang meliputi :

- bahan hukum primer, yaitu yang menyangkut norma dasar Pancasila, UUD

1945, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan

permasalahan;

- bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami

bahan hukum primer;

- bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia,

dll.

2. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penelitian di lapangan dilakukan dengan cara

mengambil sample dari 3 orang unsur pimpinan, 9 orang pegawai, serta 42

orang pegawai dasar. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara

pengamatan di lapangan melalui wawancara dan melakukan pengisian

lembar pertanyaan (questioner).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab Pertama, Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang,

Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, mengenai Tinjauan Pustaka yang memuat tentang teori tentang

ketenaga kerjaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan karier,

peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di bidang

perbankan,sejarah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, peraturan-peraturan

dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bab Tiga, mengenai Hasil Penelitian yang memuat tentang faktor-faktor

peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembinaan karier ketenagakerjaan PT

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang, pelaksanaan

pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan pada PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang, kebijakan yang dapat digunakan untuk

pelaksanaan pembinaan karier ketenagakerjaan dalam perbankan pada PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karangayu Semarang di masa mendatang

untuk menciptakan tenaga kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta

memberikan pelayanan yang terbaik

Bab Empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang

diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban atas permasalan yang ada serta

merupakan hasil temuan dilapangan, setelah kesimpulan ditutup dengan saran

sebagai masukan untuk para pihak yang berwenang guna menentukan kebijakan

selanjutnya dalam pembinaan karier ketenagakerjaan pada PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Negara Indonesia yang memiliki tujuan negara untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah dituntut untuk mengadakan

pemerintahan yanga baik serta berwibawa.

Sistem pemerintahan memiliki penegrtian dalam arti luas (bewindvoeren)

dan sempit. Berdasarkan arti luas, sistem pemerintahan itu memilikii arti

berdasarkan fungsi pemerintahan. Menurut Van Vollenhoven, mengatakan bahwa

untuk pemerintahan dalam arti luas menggunakan istilah bewindvoeren yang

memiliki 4 (empat) fungsi atau disebut catur praja, yakni bestuur (bewindvoeren

dalam arti sempit), polisi, peradilan (rechtspaark), membuat peraturan / regeling,

wetgeving. Pemerintahan menurut Van Vollenhoven dalam arti luas ini diartikan

bahwa fungsi pemerintahan mengandung pengertian secara fungsional dan

institusional / struktural, dimana bestuur secara fungsional memiliki pengertian

fungsi pemerintahan itu sendiri dan secara institusional / struktural yaitu secara

pelaksanaan fungsi pemeritahan meliputi polisi, peradilan ( rechtspark ), membuat

peraturan / regeling dan wetgeving.

Lemaire, mengatakan 5 (lima) fungsi pemerintahan (panca praja) yaitu :

Bestuurszorg, Bestuur, Polisi, mengadili dan membuat peraturan. Pendapat Lemaire

ini mendukung pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa fungi

pemeritahan itu mencakup fungsional pemerintahan itu yaitu secara bestuurszorg

dan bestuur, sedangkan pemerintahan juga memiliki fungsi secara a / struktural yaitu

sebagai polisi, mengadili dan membuat peraturan.

Sistem pemerintahan dalam arti luas dibagi juga berdasarkan pembagian

kekuasaan oleh Montesquieu dengan trias politika yaitu Eksekutif / Pemerintah.

Pemerintah disini memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan yang bertujuan

untuk mengatur kehidupan berbangsa da bernegara, dengan mendayagunakan

instrumen instrumen pemerintahan, yang salah satunya meliputi instrumen yuridis.

A.M. Donner berpendapat bahwa sistem pemerintahan dalam arti luas

ditinjau berdasarkan tingkat kekuasaan (dwiparaj), dimana ada 2 (dua) tingkat

kekuasaan, yaitu : pertama, tingkat kekuasaan dari alat-alat pemerintah yang

menyelenggarakan / merealisasikan politik negara yang telah ditentukan. Kedua,

tingkat kekuasaan dari alat-alat pemerintah yang menentukan haluan (politik) negara

(staatstelling). Teori Dwi praja dari A.M. Donner ini sama dengan teori dari Hans

Kelsen tentang politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Dimana politik

sebagai etik menetapkan haluan negara, sedangkan sebagai teknik melaksanakan

administrasi negara.

Berdasarkan 2 (dua) tingkat kekuasaan ini dapat dilihat bahwa fungsi

pemerintah itu meliputi kekuasaan yang sudah merupakan kekuasaan melekat pada

alat alat pemerintah yang memiliki kekuasaan juga untuk menentukan haluan

negara, yaitu meliputi polisi, mengadili dan merumuskan peraturan.

Menurut Koentjoro Purbopranoto, mengatakan bahwa pemerintah dalam

arti luas adalah pelaksana seluruh badan-badan atau lembaga-lembaga dan petugas

yang diserahi tugas mencapai tujuan negara.Pengetian luas fungsi pemerintahan

menurut Koentjoro Purbopranoto ini sangatlah luas , karena tidak hanya

menjelaskan fungsi pemerintah itu sebagai pelaksana tetapi juga meliputi fungsi

pemerintah sebagai penegak,perumus dan pelaksana pemerintah dengan tujuan

untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mendasarkan pembagian fungsi

pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar Sementara menjadi 6 (enam) fungsi

yaitu : Pemerintah, Perundang-undangan, Pengadilan, Keuangan, Hubungan Luar

Negeri, Peraturan Negara dan Keamanan Umum.

Sistem pemerintahan dalam arti luas berdasarkan berbagai pendapat

diatass, sistem pemerintahan itu sendiri memiliki arti sempit. Menurut Van

Vollenhoven, bestuur adalah segala yang tidak termasuk membuat peraturan,

peradilan dan polisi. Bestuur dalam pengertian sempit ini memiliki pengertian

bahwa pemerintahan hanya meliputi fungsional pemerintahan itu sendiri tanpa

melibatkan struktural / institusinal pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti sempit menurut Koentjoro Purbopranoto,

pemerintah dalam arti sempit mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan

tugas pemerintahan.Pemerintahan yang dimaksudkan oleh Koentjoro

Purbopranoto ini hanya menyoroti fungsi pemerintahan itu secara struktural /

institusional dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu, atau dapat dikatakn

pemerintahan dalam pengertian sempit ini hanya mencakup fungsi pemerintahan itu

secara instrumen instrumen pemerintahan.

Pendapat Koentjoro Purbopranoto tersebut sejalan dengan pendapat dari

Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, yang menggunakan istilah Administrasi Negara

berpendapat bahwa hanya badan pelaksana saja, tidak temasuk kepolisian, badan

peradilan dan perundang-undangan. Fungsi pemerintahan dalam arti sempit menurut

Djenal Hoesen Koesoemahatmaja berpendapat bahwa fungsi pemerintahan itu hanya

meliputi fungsi sebagai pelaksana, tanpa melibatkan instrumen instumen

pemerintahan di dalammnya yang tediri dari kepolisian, badan peradilan dan

perundang undangan.

Asas-Asas Pemerintahan / administrasi yang baik ada 2 (dua) macam 8:

1. Asas-asas yang menangani prosedur / proses pengambilan keputusan, yang bilaman dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya;

2. Asas-asas yang menangani kebenaran daripada fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan

8 C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, SH, Modul Hukum Administrasi Negara, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 72

Dalam berbagai literatur hukum administrasi negara pemerintah dikatakan

menyelenggarakan tugas yang istimewa (bestuurszorg ), yaitu sebagai wujud konkrit

dari negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat seluas luasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang secara sah mempresentasi negara agar

fungsi negara dapat dijelmakan secara konkrit, pemerintah memiliki dual function,

yaitu sebagai lembaga hukum publik maupun sebagai lembaga hukum privat.

Sebagai lembaga hukum publik, pemerintah bertindak merealisasikan tugas hukum

publik negara berdasarkan aturan aturan hukum publik.

Sebagai lembaga hukum privat, pemerintah berkedudukan hukum sebagai

subyek hukum privat ( natuurlijk/rechts-person ), bertindak atas dasar hukum privat

dan mengikatkan diri pada konsekuensi konsekuensi hukum privat yang timbul

sebagai akibat perbuatan hukumnya.

Terlebih dahulu kita melihat pada pengertian administrasi dan ilmu

administrasi itu sendiri, sebelum menguraikan berbagai unsur unsur dan fungsi

dari sebagian unsur tersebut lebih jauh. Beberapa sarjana telah membeikan

pengertian antara lain sebagai berikut.

Menurut Herbert A. Simon9 Administration can be defined as the activites of

groups cooperating to accomplish common goals.Jadi, Herbert merumuskan

administrasi sebagai kegiatan kegiatan kerja sama unutk mencapai tujuan tujuan

bersama.

9 Herbert Simon cs, Public Administration, Alfred Knopf, New York, 1959, halaman 3.

Menurut Leonard B. White10 Administration can be defined as the activities

of group efforts, public orr private, civil or military. Dari pernyataan tersebut, maka

Leonard menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada

setiap usaha kelompok kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil

maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Leonard berkesimpulan

bahwa administrasi merupakan satu kestauan dari berbgai elemen yang terlibat

dalam suatu proses umum untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo11 menyatakan bahwa administrasi merupakan

suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern.

Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak

mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu

suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi. Dimana

administrasi ada pada suatu organisasi, dikarenakan organisasi merupakan kumpulan

dari berbagai elemen.

Dari beberapa pengetian administrasi di atas, pada prinsipnya administrasi

memiliki pengertian yang sama, yaitu antara lain :

b. kerja sama

c. banyak orang, dan

d. untuk mencapai tujuan bersama.

10 Leonard White, Introduction to The Study of Public Administration, The Mac Millan Company, New York, 1955, halaman 1. 11 Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi dan Manajemen Umum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 39 40 (aspek pertama).

Administrasi merupakan kerja sama dari keterlibatan dari banyak orang

dengan tujuan mencapai sesuatu yang sama.

Pengertian di atas juga dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas,

sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang

sering kita dengar sehari hari, yaitu tata usaha. Memang tata usaha meupakan

unsur administrasi dalam arti luas. Secara lengkap unsur unsur pelaksanaannya

tersebut sebagai berikut12:

a. Pengorganisasian

b. Manajemen

c. Tata hubungan

d. Keuangan

e. Perbekalan

f. Tata usaha

g. Perwakilan

Dari unsur unsur pelaksana tersebut, dapat dinyatakan bahwa unsur unsur

pelaksana mencakup organisasi dan sistem administrsinya.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus di dalam buku Inu

Kencana Syafiie13 :

a. Administrasi Negara melputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan badan perwakilan politik14.

12 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1983, halaman 12. 13 Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara, Pradnya Paramita,Jakart,1997 halaman 104 14 John Pffifner dan Robert V. Presthus ,Public Administration, The Ronald Press Company, New York, 1960 halaman 4.

b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan keijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari hari pemerintah15.

c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang16.

Sebegitu luasnya ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara sehingga dapat

pula mencakup ilmu ilmu sosial lain. Teerutama yang memiliki objek materinya

negara, yaitu antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan

Ilmu Negara sendiri, serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Dengan

demikian, ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara dapat diuraikan sebagai berikut.

Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis

para pakar pemerintahan, meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan Pusat,

2. Administrasi Pemerintahan Daerah,

3. Administrasi Pemerintahan Kecamatan,

4. Administrasi Pemerintahan Kelurahan,

5. Administrasi Pemerintahan Desa,

6. Administrasi Pemerintahan Kotamadya,

7. Adminitrasi Pemerintahan Kota Administratif,

8. Administrasi Departemen, dan

9. Administrasi Nondepartemen.

15 Ibid, halaman 5. 16 Ibid, halaman 6

Di bidang ketatalaksanaan banyak ditulis oleh para pakar Ilmu Administrasi Negara,

meliputi17:

1. Administrasi Pembangunan,

2. Administrasi Perkantoran,

3. Administrasi Ketenaga kerjaan,

4. Administrasi Kemiliteran,

5. Administrasi Kepolisian,

6. Administrasi Perpajakan,

7. Administrasi Pengadilan,

8. Administrasi Kepenjaraan, dan

9. Administrasi Perusahaan, antara lain :

a. Administrasi Penjualan,

b. Administrasi Penjualan,

c. Administrasi Pemasaran,

d. Administrasi Perbankan,

e. Administrasi Perhotelan, dan

f. Administrasi Pengangkutan.

Berdasarkan pengertian Ilmu Administrasi Negara diatas, bila dihubungkan

dengan Hukum Adminitrasi Negara, memiliki benang merah pada objek materia dan

forma ilmu kenegaraan tersebut. Menurut Inu Kencana18, ilmu administrasi negara

memiliki objek materia negara dan memiliki objek forma berupa pelayanan publik,

organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik.

17 The Liang Gie, Ilmu Administrasi, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kesepuluh, 1993, halaman 63. 18 Drs.H.Inu Kencana Syafiie,M.Si., Sistem Administrasi Negara, Bumi Akasara, 2003, hal 39

Pelayanan publik sering diklasifikasikan sebagai jasa publik yang harus

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara teoritis menurut

Ratmiko, pelayanan publik sendiri dapat diklasifikasikan atas 19 :

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh

organisasi publik. Diamana pelayanan publik menyangkut kebutuhan publik

dan digunakan secara publik.

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh

organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh organisasi privat dapat dibedakan menjadi dua bagian

yaitu untuk kebutuhan primer dan sekunder. Dikatakan kebutuhan primer

adalah pelayanan publik yang dikelola oleh organisasi privat dimana

kebutuhan yang dikelola adalah kebutuhan pokok bagi publik, contohnya

listrik bagi negara yang dikelola secara privat oleh Perusahaan Listrik

Negara. Selain kebutuhan primer yang dikelola oleh organisasi privat,

kebutuhan sekunder juga dikelola oleh organisasi privat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi tiga

pelayanan publik , sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat. Ini adalah semua

penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta,

seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik

swasta.

19 Ratminto, dkk.,Manajemen Pelayanan & Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizens Carhter dan Standar Pelayanan Minimal, 2006, hal 9

2. Pelayanan pubik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat primer.

Ini adalah semua penyediaan barang / jasa publik yang diselenggarakan oleh

pemerintah yang didalamnnya pemerintah merupakan satu satunya

penyelenggara an pengguna / klien mau tidak mau memanfaatkannya.

Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan

pelayanan perizinan.

3. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat

sekunder. Ini adalah segala bentuk penyediaan barang / jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya pengguna / klien

tidak harus menggunakannya karena ada beberapa penyelenggara pelayanan,

misalnya program asuransi tenaga kerja, program pendidikan dan pelayanan

yang diberikan oleh BUMN.

Sehubungan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,

Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2003 memberikan pengertian pelayanan

publik sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2004 mengatur bahwa hakikat

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang

merupakan pewujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Berkaitan dengan pengelompokan jenis jenis pelayanan publik,

Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2004 membedakan jenis jenis pelayanan

publik menjadi tiga kelompok berikut ini :

1. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya

status kewarganegaraan, sertifikat kopetensi, kepemilikan atau penguasaan

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen dokumen ini antara lain

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin

Mengemudi (SIM), Izin mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat

Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan be bagai

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan

kesehata, penyelenggaraan transportasi, perbankan, dan sebagainya.

B. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sangat membutuhkan

penanganan yang menguntungkan tanpa adanya penanggungan biaya ganda, beda

pelayanan yang diberikan, sehingga faktor kelembagaan dan organisasi dalam

pelayanan publik sangat dibutuhkan yang terbaik guna menunjang hal tersebut.

Penunjang keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik tidak lepas dari

sistem manajemen sumber daya manusia yang baik sehingga setiap orang yang

bekerja didalamnya bekerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik adalah20 :

a. Faktor budaya

Pelayanan yang bersifat terbuka diharapkan didapatkan oleh masyarakat, namun

ternyata budaya dalam bangsa Indonesia yang bersifat ketimuran menjadikan

sifat keterbukaan tersebut sebagai sesuatu yang belum dapat diterima, namun

dalam era globalisasi ini maka sifat keterbukaan tersebut semakin menjadi suatu

kepentingan, misalnya dimana ada transaksi harus ada pembuktian. Hal ini

terbukti adanya pembuktian pelayanan publik yang semakin transparan,

contohnya organisasi organisasi pelayanan publik yang go public. Dengan

adanya keterbukaan ini, maka akan meminimalisasi penyimpangan

penyimpangan terhadap penggunaan pelayanan pelayanan publik.

b. Faktor individu

Faktor individu yang dimaksud adalah perilaku individu yang menangani

pelayanan publik, dimana sangat tergantung terhadap mentalitas dan moralitas

yang diyakini sebagai kebenaran, kejujuran dan keadilan, selanjutnya perilaku

moral ini terkait dengan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang dalam

kapasitasnya sebagai pemegang otoitas dan jabatan, dimana setiap individu yang

tidak memiliki moralitas terhadap tanggungjawab seringkali menggunakan

otoritasnya guna kepentingan diri sendiri.

c. Faktor organisasi dan manajemen

Faktor ini secara umum dapat dibagi menjadi empat sub faktor yaitu : struktur,

proses, kepegawian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga

keempat sub faktor tersebut sangat penting peranannya, dimana saat ini setiap

organisasi pada umumnya seringkali tidak memiliki keseimbangan antara tugas,

wewenang dan tanggung jawab bagi anggota organisasi, sehingga proses

pelayanan seringkali tidak efisien, transparan, efektif dan keadilan., sebab di

Indonesia aspek organisasi pelayanan publik masih tergantung karena

pemimpinnya yang masih top down approarch, dimana organisasi yang baik

yaitu yang memiliki pemimpin yang kredibel berintegritas tinggi dan memiliki

visi masa depan yang dapat menjadi panutan dan inovator bagi reformasi

pelayanan publik, selain itu dalam aspek organisasi yaitu masalah personalia

dimana sangat rendahnya pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik yang

tidak responsif, yang tidak berempati, yang tidak relaible dan tidak memiliki

jaminan, sebab sebelumnya disebabkan oleh proses rekrutmen yang tidak

berbasis kompetensi dan pendidikan latihan yang tidak memadai.

Ketiga faktor faktor yang menunjang keberhasilan pelayanan publik diatas,

dapat dilihat bahwa pelayanan publik yang melayani kebutuhan publik masih

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi , budaya dimana pelaksanan pelayanan publik

20 Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang

itu berada serta dipengaruhi oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu tidak

mengherankan bila pelayanan publik masih dikelola oleh organisasi tertentu dengan

tujuan kepentingan pribadi tertentu. Namun, saat ini seiring dengan era reformasi,

maka faktor faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tersebut,

mulai transparan dalam pelaksanaannya.

Sumber daya manusia sebagai pelaksanan pelayanan publik dari waktu ke

waktu mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Reformasi Kepegawaian 21,

yang meliputi :

1. Permasalahan yang mempengaruhi suatu kualitas pelayanan adalah adanya

sektor kepegawaian yang buruk, karena pada intinya suatu negara

berkembang atau tidak didasarkan penataan SDM yang baik atau buruk.

2. Subsistem kepegawaian yang membentuknya adalah rekrutmen, penggajian

dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan dan pengawasan,

kegagalan suatu penataan kepegawaian biasanya adalah kegagalan salah satu

diantara subsistem tersebut.

3. arah pertumbuhan dan perubahan sistem kepegawaian yang profesional,

sebelumnya perekrutan harus berdasarkan kepada needs assessment yang

telah dilakukan secara cermat, yaitu bagaimanakah beban kerja dapat

seimbang dengan pegawai yang direkrut,model substansi dan materi

eksaminasi dapat dilaksanakan dengan metode patok banding yang

digunakan oleh masyarakat.

Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2008, halaman 44 - 47 21 Ibid, halaman 100 - 111

Reformasi kepegawaian tersebut jelas bahwa sumber daya manusia yang

berkualitas dibentuk sejak tenaga kerja atau pegawai tersebut diseleksi masuk dalam

sebuah organisasi. Dimana sejak awal seorang pegawai itu masuk ke dalam

organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, bukan karena adanya

kedekatan dengan pihak di dalam perusahaan.

Sebuah organisasi yang membutuhkan pegawai untuk suatu posisi, maka

perusahaan akan memberikan kualifikasi tertentu agar seorang calon pegawai layak

menduduki posisi di dalam perusahaan tersebut. Dengan penerimaan sejak awal

yang telah sesuai dengan ketentuan organisasi, maka setelah bekerja sebagai tenaga

kerja, maka diharapakn sumber daya manusia tersebut dibentuk, dikembangkan dan

didayagunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pembentukan yang dlakukan

melalui rekrutmen, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan dan

pengawasan. Pengembangan karier ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dalam jangka panjang

mampu mengembangkan perusahaan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang

dimiliki oleh masing masing tenaga kerja dalam perusahaan tersebut.

Fungsi operasional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan

basic (dasar) pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian

tujuan organisasi/perusahaan. Fungsi operasional tersebut terbagi 5 ( lima ),

secara singkat sebagai berikut22:

a. Fungsi Pengadaan

22 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia,Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal.34-35

adalah proses penarikan ,seleksi,penempatan,orientasi,dan induksi untuk

mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan.( the right man in the

right place).

b. Fungsi Pengembangan

adalah proses peningkatan ketrampilan teknis,teoritis,konseptual, dan moral

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa

depan.

c. Fungsi Kompensasi

adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak lansung berbentuk uang atau

barang kepada karyawan sebagai imbal jasa (output) yang diberikannya kepada

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan

tanggung jawab karyawan tersebut.

d. Fungsi Pengintegrasian

adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan

karyawan, sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan,

dimana Pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena

mempersatukan dua aspirasi/kepentingan yang bertolak belakang antara

karyawan dan perusahaan.

e. Fungsi Pemeliharaan

adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan

loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang

baik dilakukan dengan program K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja )

Kelima fungsi manajemen sumber daya manusia diatas dapat dilihat bahwa

manajemen sumber daya manusia dilakukan dari awal pekerja itu masuk, berkarya

di dalam, berkembang hingga membangun loyalitas pekerja terhadap perusahaan.

Tujuan suatu perusahaan untuk jangka panjang adalah untuk mencipatakan

smber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Salah satu

jalan untuk pengembangan sumber daya manusia adalah dengan jalan pembuatan

analisa jabatan yang dimaksudkan agar dapat menempatkan para tenaga kerja secara

tepat atau mendekati ketepatan, pada kedudukan yang tepat yang dapat

menggairahkan mereka selama menangani pekerjaannya, hanya dapat dibantu

dengan memanfaatkan data-data dari hasil 23:

a. pemeriksaan, seleksi dan penempatan;

b. pendidikan;

c. penilaian jabatan;

d. perbaikan cara-cara bekerja;

e. perencanaan organisasi dan atau perbaikannya dan

f. promosi tenaga kerja.

Analisis jabatan yang dilakukan tersebut dapat diperoleh dengan cara :

a. questionaring : yaitu menyusn daftar pertanyaan, jawaban tersebut dianalisa

sedemikian rupa, sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar.

b. Interviewing : kegiatan yang dimaksud adalah penyusunan daftar pertanyaan

yang dipakai untuk mewawancarai

23 G.Kartasapoetra, R.G.Katasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 53-55

c. Observation : melakukan kegiatan penelitian atau peninjauan secara

langsung di tempat tenaga kerja itu sedang menangani atau menekuni

pekerjaannya.

d. Combination research : melakukan kegiatan gabungan dengan membuat

pertanyaan-pertanyaan kemudian melakukan penelitian.

C. PENGADAAN TENAGA KERJA

Pengadaan (procurement) adalah fungsi operasional pertama manajemen

sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan

kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang orang kompeten,

serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin..

Tenaga kerja atau pegawai atau karyawan adalah aset utama perusahaan

yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka

mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia,

dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan.

Kulaitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan

perusahaan supaya efektif dan efesien menunjang tercapainya tujuan. Penempatan

tenaga kerja juga harus sesuai dengan keinginan dan ketrampilannya.

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan

induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efesien membantu

tercapainya tujuan perusahaan.

Pengadaan karyawan harus mendapat perhatian yang serius serta

didasarkan pada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,

persyaratan pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, peluasan

pekerjaan, dan penyederhanaan pekejaan. Pengadaan calon karyawan hendaknya

dilakukan denganbaik, agar karyawan yang diterima sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan yang akan dilakukan.

Proses atau langkah langkah pengadaan atau perekrutan karyawan

meliputi peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan (recruitmen), seleksi

(selection), dan penempatan, orientasi serta induksi karyawan.

Langkah pertama dalam pengadaan karyawan berawal dari peramalan

kebutuhan tenaga kerja, yang dimaksudkan adalah agar jumah kebutan tenaga kerja

masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan

kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Peramalan

kebutuhan tenaga kerja ini harus didasarkan kepada informasi faktor internal dan

eksternal perusahaan. Faktor faktor tersebut dapat meliputi jumlah produksi,

ramalan ramalan usaha, perluasan perusahaan, perkembangan teknologi, tingkat

permintaan dan penawaran tenaga kerja serta perencanaan karier pegawai.

Langkah kedua dalam pengadaan karyawan adalah penarikan tenaga kerja,

yang dimaksudkan adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja . Jika

penariakn tenaga kerja berhasil, maka banyak lamaran lamaran yang masuk,

peluang untuk mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar, karena perusahaan

dapat memilih terbaik dari yang baik.

Langkah ketiga adalah seleksi penerimaan karyawan. Karyawan adalah

kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat

menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarannya . Perusahaan harus

selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas

pada setiap jabatan dan pekrjaan supaya pelaksanaan pekerjaan lebig berdaya guna

serta berhsil guna. Pelaksanaan seleksi haruslah dilakukan secara jujur, cermat, dan

objektif supaya karyawan yang diterima benar benar berkualitas untuk menjabat

dan melaksanakan pekerjaan. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan yang

diterima akan lebih berkualitas sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan

karyawan menjadi lebih mudah.

Langkah terakhir dalam pengadaan karyawan adalah penempatan,

orientasi, dan induksi karayawan. Penempatan karyawan adlah tindak lanjut dari

seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada

jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan

wewenang kepada orang tersebut. Dengan demikian, calo karyawan itu akan dapat

mengerjakan tugas tugasnya pada jabatan bersangkutan. Setelah karyawan tersebut

ditempatkan pada suatu posisi, maka ada orientsi pekerjaan. Orientasi atau

perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilakukan untuk menyatakan bahwa

mereka betul betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan

bekrja sama dengan karyawan lainnya pada perusahaan tersebut. Setelah adanya

perkenalan akan pekerjaan dan lingkungannya, maka dilakukan induksi

karayawwan. Maksudnya adalah kegiatan untuk mengubah prilaku karyawan baru

supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Induksi pada dasarnya

merupakan tugas dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan sehingga

karyawan baru menyadari bahwa dia harus mentaati peraturan peraturan

perusahaan dan mengerjakan tugas tugasnya dengan baik.

Perjanjian ketenagakerjaan sesuai dengan paal 1320 KUHPerdata terdiri dari

4 (empat) syarat yaitu :

a. kesepakatan atara kedua belah pihak;

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

c. sesuatu hal tertentu yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan

mengerjakan tenaga kerja;

d. sesuatu sebab atau hal yang diwenangkan (halal), jadi pekerjaan itu

merupakan yang diwenangkan.

Peran serta perusahaan itu akan dapat dicapai apabila dalam tubuh

perusahaan-perusahaan itu terjalin kerja ama yang erat antara oengusaha dan para

tenaga kerjanya dalam melaksanakan hubungan kerja.

Upah yang diberikan dari perusahaan terhadap tenaga kerjanya haruslah

memiliki sifat dan karakteristik yang agak fundamental yaitu :

a. upah harus menjamin upah minimum, dengan demikian para tenaga kerja tidak

akan berkurang konsentrainya karena ingatnnya selalu melayang kepada

keluarga yang harus dihidupinya;

b. upah tersebut dapat dterima atau disetujui oleh para buruh dengan penuh

kesadaran;

c. upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para tenaga kerja;

d. upah dengan perinciannya haruslah sesederhana mungkin, dengan demikian

mudah dimengerti oleh para tenaga kerja;

e. upah tidak akan melibatkan secara terlalu besar atas biaya tidak langsung

(overhead);

f. upah haruslah fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak

diharapkan;

g. upah hendaknya dapat memotivasi peningkatan kuantitas produk tanpa

menurunkan kualitasnya;

h. upah-upah lain yang berupa insentif (bonus dan lain sebagainya) harus

diterimakan bersama-sama dengan upah dasarnya, tak perlu dipisah-pisahkan

atau ditunda-tunda, dengan demikian pihak buruh beserta keluarganya akan

dapat dirnacanakan pemakaiannya secara lebih bermanfaat;

i. sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berperikemanusiaan

baik oleh pihak buruh maupun oleh pihak pengusaha (manajemen); dan

j. manajemen yang baik berarti pula tidak terlalu mengikuti pasang surut enawaran

tenaga kerja dalam perubahan upah.

Menurut Charles Babbage dan Andrew Uze maka mereka memberikan

pandangan mengenai hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan yaitu24 :

a. upah merupakan faktor motivasi utama yang melatarbelakangi kegiatan kerja; b. keuntungan pihak pengusaha dan upah para tenaga kerja dapat diputar guna

mengingkatkan produktivitas.

Sehingga jika dilihat lebih lanjut maka upah yang wajar dapat memberikan

motivasi kerja bagi tenaga kerja dimana dengan upah maka tenaga kerja tersebut

dapat memenuhi kebutuhannya yaitu kebutuhan psikis, serta adanya kebutuhan-

kebutuhan psikologis dimana adanya keinginan tenaga kerja dalam psikologis,

sekuriti, status, pengakuan dan ambisi, kesemuanya itu membawa kepada gairah

kerja yang berdampak kepada kemajuan perusahaan.

Motivasi kerja menurut Chester Barnar adalah meningkatnya pelaksanaan

kerja / produktivitas kerja para tenaga kerja sehubungan dengan para tenaga

merasakan dan mentaati peraturan kerja yang baik yang diperuntukkan bagi mereka,

ialah25 :

a. motivasi karena terangsang oleh materi (uang dan jaminan hidup); motivasi

ini dilatar belakangi oleh adalanya imbalan berupa materi.

b. motivasi karena terangsang oleh adanya kesempatan untuk memperoleh

penghargaan, prestise atas prestasi dan kuasa perorangan;

c. syarat-syarat pekerjaan yang diinginkannya, keberhasilan lingkungan,

ketenangan dalam pelaksanaan kerja dan ruangan-ruangan kerja yang

terpelihara dengan baik;

d. kebanggaan atas pekerjaan yang ditanganinya, kecukupan imbalan bai

penghidupan keluarga, jasa terhadap orang-orang lain, patriotisme dan atau

peranan keagamaan.

Motivasi kerja menurut Flowman dan Peterson dalam buku Siswanto

Sastrohadiwiryo adalah dikarenakan 3 hal yaitu:

a. financial incentives yaitu meliputi upah atau gaji yang layak, kemungkinan memperoleh tambahan bagi kesejahteraan yang berupa pemberian bagian keuntungan perusahaan di akhir tahun, adanya kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan rekreasi, jaminan sosial dan atau jaminan bagi hari tua;

b. non financial incentives yaitu dalam hal ini misalnya keadaan pekerjan yang memuaskan, yang meliputi keadaan tempat kerja, jam kerja, tugas kewajiban yang menggairahkan serta rekan-rekan sekerja yang saling harga menghargai baik tingkat ats, tingkat menengah, dan tingkat bawahan. Adanya sikap dan kebijaksanaan pengusaha dalam menghayati keinginan para tenaga kerja pada umumnya, seperti jaminan kelangsungan kerja, promosi, penanggapan atas keluhan-keluhan, mengadakan rekreasi-rekreasi dalam rangka penyegaran demi menghilangkan berbagai kejenuhan.

c. Social incentives yaitu yang mendorong perilaku itikad-itikad pihak pimpinan atau staf pengusaha yang menggembarkan itikad-itikad yang membantu para buruh dalam wujud sifat-sifatnya yang mengemong

24 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga kerja Indonesia, PT Bumi Aksara, Jakarta,2003, hal 114-115 25 Machrany, Motivasi dan Disiplin Kerja (Seri Produktivitas II ), LSIUP, Jakarta, 1985,hal 91-92

membimbing atau memberikan tuntutan-tuntutan kepada para tenaga kerja bawahannya atas dasar rasa persaudaraan demi turut memanjukan para bawahannya itu.

Penempatan tenaga kerja di jalur yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka

pelayanan terbaik yang dapat diberikan oleh tenaga kerja kepada perusahaan yaitu

didahulukan dengan pengrengkrutan tenaga kerja yang baik, kemudian

pengorientasian dan pelatihan pendahuluan yang baik dimana harapan karyawan

pada masa orientasi dan pelatihan.

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan

induksi untuk mendapatkan tenaga-kerja yang secara efektif dan efisien mampu

mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Pengadaan tenaga-kerja merupakan

langkah utama guna mencerminkan berhasil-tidaknya suatu perusahaan dalam

mencapai tujuannya. Jika tenaga-kerja yang diterima berkompeten, maka usaha

untuk mewujudkan tujuan relatif mudah. Sebaliknya bila tenaga-kerja yang

diperoleh kurang memenuhi persyaratan, maka akan sangat sulit bagi perusahaan

untuk mencapai tujuannya.

Kebijakan perusahaan dalam menempatkan karyawan yang tepat pada posisi

yang tepat sangat dibutuhkan dimana kebijakan perusahaan tersebut dibuat dalam

peraturan perusahaan yang ditulis dalam sebuah buku manual personalia yang berisi

berbagai peraturanm mengenai segala hal mengenai kebijakan perusahaan misalnya

mengengai tunjangan asuransi, hal mengenai hari libur dan hari raya, prosedur

kedisiplinan dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan pegawai perusahaan,

sebab buku manual personalia membantu perusahaan dalam hal26 :

26 Lin Grensing-Pophal, SPHR, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, Pt Ina Publikatama, Jakarta,2006, hal 187-

a. mengenali bahwa setiap orang adalah individu yang penting; dengan

adanya buku manual personalia ini, maka setiap individu secara terkhusus

memiliki catatan catatan tersendiri yang dapat menjadi dasar penilaian

terhadap seorang karyawan.

b. menetapkan berbagai tujuan dan standar yang tepat untuk setiap posisi

pekerjaan dalam organisasi; dengan adanya buku manual personalia ini,

maka manajemen perusahaan dapat dengan jelas dan terperinci

menentukan dan membuat gambaran pekerjaan (job description) untuk

masing masing posisi. Sehingga antara satu tugas pekerjaan dengan

pekerjaan lainnya tidak tumpang tindih.

c. secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap semua pegawai dan

memberikan umpan balik kepada mereka berupa hasil penilaian kinerja

mereka. Hasil penilaian ini digunakan sebagai acuan bagi peningkatan

karier, seperti peningkatan posisi atau jabatan dalam struktur perusahaan;

dalam buku manual personalia juga berfungsi sebagai buku evaluasi setiap

pegawai, yang berdampak pada penilaian, pengembangan karier, mutasi

serta promosi pegawai.

d. melakukan rekrutmen dan promosi personal yang bersumber dari internal

perusahaan, sehingga memungkinkan semua personal internal yang

memenuhi persyarakatan, untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan atau

posisi pekerjaan baru dalam perusahaan;

e. mempertahankan skala gaji yang kompetitif dan memuaskan, dibandingkan

dengan skala gaji yang dipertahankan oleh perusahaan lain dan komunitas

bisnis setempat. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan gaji yang

menghargai nilai relatif dari setiap posisi, serta memberikan penghargaan

bagi mereka yang memiliki kinerja kerja yang baik, dan memberikan

kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan;

f. menyediakan lingkungan kerja yang efisisen dengan cara mempertahankan

kualitas fisik pekerjaan dan dengan menumbuhkan hubungan yang

harmonis di antara para pegawai;

g. memberikan kegiatan pelatihan, pendidikan dan pengembangan pegawai

yang terencana dan menjadikannya sebagai bentuk investasi yang saling

menguntungkan antara para pegawai dan perusahaan;

h. menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif yang dapat

mendorong terciptanya suasana keterbukaan antar pegawai di seluruh

tingkatan kepegawaianan dalam berkomunikasi dan di dalamnya semua

anggotanya pegawai terdorong untuk berkomunikasi di semua tingkatan

kepegawaian.

Berdasarkan fungsi buku manual manajemen diatas, dapat disimpulkan

bahwa setia manajemen perusahaan haruslah memiliki buku manual manajemen,

karena setiap pegawai akan dilihat potensi, keahlian serta ketrampilannya yang dapat

dikembangkan dan didayagunakan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan

perusahaan, dengan tetap bertujuan memajukan dan mengembangkan perusahaan.

C. PENGEMBANGAN TENAGA KERJA

Pengembangan tenaga kerja adalah salah satu fungsi operasional dari

majamen personalia, sehingga arti pengembangan menurut Malayu S. P Hasibuan

adalah suatu usaha utuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan

moral karyawan, sesuai degan kebutuhan pekerjaan / jabatan melalui pendidikan dan

latihan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan sangatlah memegang peranan penting sebab menurut

Instruksi Presiden RI Nomor 15 tanggal 13 September 1974 dikatakan

bahwa:

pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampan manusia Indonesia, jasaniah dan rohaniah yang berlansung seumur hidup baik di dalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indoensia dan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sedangkan latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem endidikan yang verlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih menguta