BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing

lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun

sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak

Indonesia dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan

dibubarkannya puluhan bank pada masa itu.

Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini baru

sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya

dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya

terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet.

Hal yang wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari

sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan

masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan

yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup

dikota maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian

cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin

bertambah, belum juga banyak tersentuh.

Suka atau tidak suka, sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan

sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang

dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Terlebih apabila

masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah maupun

bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis

kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiannya ada yang

melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan

Penyehatana Perbankan Nasional (BPPN).

1

Untuk membantu memasyarakatkan perbankan dengan segala aktivitasnya terlebih

berkenaan dengan kredit bermasalah, kami mencoba menulis tentang dunia perbankan yang

berjudul ”Penilaian, Prosedur dan Penyelesaian Kredit Macet.”

BAB II

PEMBAHASAN

2

2.1. PENILAIAN KREDIT MACET

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan

keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-

akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi

keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit

bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup

signifikan di sejumlah bank tersebut.

2.1.1. Analisis 5C & 7P

Penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan

nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C

dan 7P.

1) Penilaian dengan analisis 5C

1. Character

Sifat atau watak calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si

nasabah. Dari sifat dan watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang

kemauan nasabah untuk membayar.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam

membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam

mengelola bisnis.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal efektif ataukah tidak dapat dilihat dari

laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti

dari segi likuiditas.

3

4. Condition

Hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada

sekarang dan prediksi yang akan datang sehingga kemungkinan kredit

tersebut bemasalah relatif kecil.

5. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan.

2) Penilaian dengan analisis 7P

1. Personality

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya juga tindakan dalam

menghadapi masalah dan menyelesaikannya.

2. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu .

3. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis

kredit yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak.

5. Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari

laba.

7. Protection

Bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan

perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

4

2.1.2. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

1) Aspek Yuridis/Hukum

Yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki

perusahaan yang mengajukan kredit.

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Menilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang

dan masa datang sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.

Yang perlu diteliti dalam aspek ini mencakup :

Hasil pejualan atau produksi

Rencana penjualan dan produksi

Peta kekuatan pesaing yang ada

Prospek produk secara keseluruhan.

3) Aspek Keuangan

Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan

bagaimana penggunaan dana tersebut. Cash flow keuangan perusahaan

diperlukan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut.

4) Aspek Teknis/ Operasi

Aspek yang membahas masalah berkaitan dengan produksi, lokasi dan

layout.

5) Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, SDM yang dimiliki serta latar

belakang pendidikan dan pengalaman SDM nya. Serta pengalaman

perusahaan mengelola proyek yang ada.

6) Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap

perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat seperti mengurangi

pengangguran.

7) Aspek Amdal

5

Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan sehingga

proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan

sekitarnya

2.2. PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

Seiring dengan semakin pesatnya persaingan usaha bank dalam penyaluran kredit,

sehingga bank dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk kredit yang disesuaikan

dengan perkembangan dan kondisi kebutuhan masyarakat. Dengan beragamnya produk kredit

ini, masyarakat konsumen mempunyai banyak kesempatan untuk memilih produk yang sesuai

dengan kebutuhannya. Sehingga dengan demikian aktivitas perekonomian dalam masyarakat

pun meningkat, yang juga akan mendorong peningkatan kinerja perbankan.

Setiap bank memiliki segmen pasar tersendiri dalam penyaluran kredit. Prioritas

pembiayaan pada bidang usaha tertentu diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Ada

bank yang orientasi bisnis kreditnya adalah retail banking, seperti fokus pembiayaan pada

usaha mikro, kecil dan menengah tanpa melihat sektor usaha yang dibiayai. Ada juga bank

yang fokus bisnisnya kepada corporate banking yakni orientasi pembiayaan pada perusahaan

ataupun proyek-proyek yang berskala besar.

Proses pemberian dan penilaian kredit secara umum antar bank tidak jauh berbeda.

Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut

menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Secara umum proses pemberian kredit oleh badan hukum :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam pengajuan

proposal.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

6

Untuk mengetahui apakah berkas sudah lengkap sesuai persyaratan termasuk

menyelidiki keabsahan berkas.

3. Wawancara Awal

Wawancara merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung

berhadapan calon peminjam.

4. On The Spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek ang akan

dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan

setelah on the spot.

6. Keputusan Kredit

Untuk menentukan apakah kredit diterima atau ditolak. Keputusan kredit biasanya

merupakan keputusan tim.

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu baik penandatanganan

langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

9. Penyaluran/ Penarikan Dana

2.3. PENYELESAIAN KREDIT MACET

2.3.1. Penyebab Timbulnya Kredit Macet

Dana pinjaman atau kredit yang disalurkan bank lebih banyak bersumber dari

dana simpanan nasabah pada bank. Laba yang diperoleh bank merupakan selisih dari

pemberian suku bunga simpanan dengan pembebanan suku bunga kredit kredit

setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank, seperti biaya operasional,

gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya.

7

Namun pada kenyataannya tidak semua kredit yang diberikan itu memberi

keuntungan atau laba pada bank. Hal ini disebabkan dimana kredit yang telah

diberikan bank menjadi macet. Kredit macet ini merupakan beban bagi bank karena

akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan bank. Semakin

besar jumlah persentase kredit macet pada bank maka semakin menyulitkan bank

tersebut dalam menjalankan usahanya. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan

kredit menjadi macet, secara garis besar dapat dibedakan berikut ini.

1) Faktor Dari Debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit

ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik

inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal

ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat

mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan

hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data

keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

2) Faktor Dari Kreditor

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank

dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan

mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian

kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

3) Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern)

Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun

kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter,

kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran

dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa

berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya

harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para

pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena

menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

8

2.3.2. Penyelesaian Kredit Macet

Apabila sampai terjadi kredit macet, maka harus melakukan upaya-upaya

dalam mengatasi kredit macet sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan

penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan.

Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara (Recedulling,

Reconditioning, Retructuring).

1) Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut

jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Debitur diberi keringanan

dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit misalnya dengan

perpanjangan jangka waktu kredit.

2) Persyaratan kembali (Reconditioning)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat

kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka

waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut

maksimum saldo kredit. Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada

seperti :

Kapitalisasi bunga

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Penurunan suku bunga

Pembebasan bunga

3) Penataan kembali (Restructuring)

Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang

meliputi reschedulling, reconditioning. Tindakan bank kepada nasabah

dengan cara menambah modal dengan petimbangan nasabah memang

membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.

4) Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

9

5) Penyitaan Jaminan

Jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak ada itikad baik ataupun tidak

mampu lagi membayar semua hutang.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

a. Penurunan suku bunga kredit.

b. Perpanjangan jangka waktu kredit.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

e. Penambahan fasilitas kredit.

f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet

diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara

antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang

bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri

untuk pelunasan kreditnya di bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil

dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur

hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang

dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet

perbankan.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan

menunujukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama

apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas,

dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta

penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

10

Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik

korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka

akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan

mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam

menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan

agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis

dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi

struktural jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah

krisis sistemik yang akan datang.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet

perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

a) Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-

Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang

sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut

dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan

perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap

badan peradilan.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan,

yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum,

sehingga badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan

kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian

sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui

Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

a. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi

atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat

menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak

membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan

tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-

11

sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses

pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan

mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan

sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan

pelunasan kredit.

b. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan

debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang

agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara

hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka

bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita

eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan

piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di

Pengadilan.

b) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang

telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan

negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah

kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada

badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih

dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat

Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah

hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan

Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan

hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga

pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak

membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan

besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak

dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar

12

sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan

dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11

UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara

dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam

bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai

kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak

dapat diajukan banding lagi.

c) Kejaksaan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan

Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat

bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara

atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang

hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government’s Law

Office atau Advokat/Pengacara Negara.

Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara

dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah

hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan

debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajiibannya (wanprestasi)

kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian

masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara

lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan

bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus

kepada kejaksaan.

2. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori

pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7

tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.

13

3. Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank

tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur.

4. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahsia klien termasuk bank

yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan

diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat

penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan yaitu :

1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik

pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai

dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat

diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi

hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana

mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan

fiat/persetujuan Ketuan Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak

memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus

dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui

Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL).

2. Grosse Akte Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana

diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama

dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar

langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte

pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat

dilaksanakan.

3. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

14

Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu

proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum

putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adanya kredit bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan

bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat

dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan system “pengenalan diri” yang

berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu

pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. kepadanya.

Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk

mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun

secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum

masalah benar-benar terjadi.

BAB III

KUMPULAN SOAL

1. Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit disebut…

a. Character c. Capital

b. Capacity d. Condition

2. Menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak disebut…

a. Party c. Prospect

b. Purpose d. Payment

3. Dibawah ini merupakan aspek-aspek penilaian kredit, kecuali…

a. Aspek Yuridis c. Aspek Pasar

b. Aspek Teknologi d. Aspek Manajemen

4. Berikut ini yang bukan merupakan prosedur pemberian kredit adalah…

15

a. Pengumpulan data c. Wawancara Awal

b. Pengajuan berkas-berkas d. Keputusan Kredit

5. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek ang akan

dijadikan usaha atau jaminan dalam prosedur pemberian kredit disebut..

a. Realisasi Kredit c. Penarikan Dana

b. Pengajuan berkas-berkas d. On The Spot

6. Yang dimaksud penyelidikan berkas pinjaman dalam prosedur pemberian kredit

adalah…

a. Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah on the spot

b. Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan calon

peminjam

c. Kegiatan untuk mengetahui apakah berkas sudah lengkap sesuai persyaratan

termasuk menyelidiki keabsahan berkas

d. Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang

akan dijadikan usaha atau jaminan

7. Dibawah ini yang bukan termasuk teknik penyelesaian kredit macet adalah…

a. Reschedulling c. Restructuring

b. Reconditioning d. Recovering

8. Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas disebut…

a. Reschedulling c. Restructuring

b. Reconditioning d. Recovering

9. Lembaga yang bukan berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet adalah…

a. Kepolisian c. Pengadilan Negeri

b. Kejaksaan d. PUPN

10. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank

dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada…

a. Kepolisian c. Pengadilan Negeri

b. Kejaksaan d. PUPN

16

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari pemaparan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan

menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya

penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian

secara makro.

2. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial

dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning),

dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu

cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan

cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya

diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga,

melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

17

3. Sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan

masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2)

KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi

kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang

pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan

dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Victor, Iwan. “Cara Penyelesaian Kredit Macet”. 9 Juni 2010.

https://iwanvictorleonardo.wordpress.com/2010/06/09/cara-penyelesaian-kredit-macet/

2. Luky. “Kredit Macet”. 7 Maret 2011.

https://kuclukcluky.wordpress.com/2011/03/07/kredit-macet/

3. Muiz, Aunul. “Penanggulangan Kredit Macet”. 12 Maret 2012.

http://aunull.blogspot.com/2012/10/5-kriteria-nasabah-dan-penanggulangan.html

18