KONSEP DASAR KEUANGAN NEGARA (PUBLIK) DALAM AL QURAN DAN HADIST

Keuangan Publik Syariah

DISUSUN OLEH :M. Muammar Ramadhan041114134Imma Mufidatus Sholikhah04121143 1019Viana Fatmarani04121143 2020Riyoga Bahtiar Ulum04121143 3070Brian Setyawan04121143 3090

EKONOMI ISLAMFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA2015

PERAN DAN FUNGSI NEGARA DALAM MENGELOLA SEKTOR PUBLIKSetiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.

QS. An-Nahl (16) : 90 :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

QS. Al Hadiid : 57 : 25 :Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa

(QS. Al Maidah:3)Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

(QS.An Nisa:135) Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qisth).

Alquran setidaknya mengunakan tiga terma untuk menyebut keadilan,

Al-dl berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya ada satu pihak berarti tidak akan terjadi persamaan, Al-qisth lebih umum dari adl yang berarti bagian (yang wajar dan cukup). Mizan berasal dari akar kata wazan (timbangan) yang dapat berarti keadilan. Alquran menegaskan alam semesta ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman,Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-Mizan (neraa kesetimbangan) (QS 55:7)

Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya,kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada danketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hakhak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia.

Sehari bersama imam yang adil lebih baik dari ibadah seorang lelaki selama 60 tahun. Dan hukum hudud yang ditegakkan di muka bumi dengan benar lebih bersih dari hujan yang turun selama 40 tahun

Dalam hadist riwayat Bukhari, Allah menetapkan Imam yang adil pada urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat.

Ada tujuh kalangan yang Allah menaunginya dibawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, Imam yang adil (HR Bukhari)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MENYEJAHTERAKAN RAKYAT QS. Thahaa : 118-119Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, (118) dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya (119)

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniyah menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi :

Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.Pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian.Penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan yang menjadi kewajiban negara.

PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PEMERINTAHAN ISLAMBaitul MaalBaitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal pertama kali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr.

QS. Al Anfal : 01Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

Ketentuan Allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagiannya, yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil

QS. Al Anfal : 41 :Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu ssabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (al-Anfal:41)

Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal baitul maal. Pada praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa Rasulullah belumlah berupa organisasi yang kompleks, melainkan Rasulullah dibantu oleh beberapa sahabatnya untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya.

Pada kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasulullah langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. Salah seorang sekretaris Nabi, Handhalah bin Syafiy meriwayatkan Rasulullah bersabda

Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya. Hal ini beliau ucapkan tiga kali. Handhalah berkata : suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku (di baitul maal) selama tiga hari, lalu aku laporkan pada Rasulullah (keadaan tersebut). Rasulullah sendiri tidak tidur dan di sisi beliau tidak ada apapun.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ISLAM DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARASektor pemasukkan dari Baitul Mal terdiri dari :

Sektor Hak Milik PribadiPemasukan dari hak milik pribadi terdiri dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sektor ini harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan sektor lainnya sehubungan dengan aturan Allah tentang 8 Ashnaf penerima zakat.

(Q.S At Taubah : 60)Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksasa

Q.S At Taubah : 103)Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sektor Hak milik UmumHak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh As-syari (Allah) dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama

Harta milik umum ini terbagi ke dalam 3 jenis yaitu :

Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.Contohnya adalah deposit tambang emas di Tembaga Pura (Papua) yang dikelola oleh Freeport namun sistem bagi hasilnya tidak ditentukan secara Islami,padahal menurut hadist Nabi tambang jenis ini harus dinasionalisasi, seperti hadis yang diriwiyatkan oleh Abidh bin hamal al-Mazaniy :

Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliai memberikannya berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis, Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir. Akhirnya beliau bersabda : Kalau begitu tarik kembali darinya. (HR Abu Dawud).

Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya karena hal itu merupakan milik seluruh rakyat. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja tetapi mencakup setiap barang tambang yang jumlahnyanya bagaikan air yang mengalir, yakni tidak terbatas. Oleh karena itu negara tidak boleh memberikan ijin kepada perseorangan atau perusahaan untuk memilikinya.

Sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat yang diperlukan dalam pemenuhan kehidupan sehari hari.

Sarana umum ini sangat penting yang apabila tidak akan menyebabkan perpecahan seperti air, yang dikelola oleh PDAM. Rasulullah telah menjelaskan secara rinci dan sempurna tentang sifat-siat sarana umum ini. Hadist dari Ibnu Abbas :

Kaum Muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput dan api

Dalam hadist lain beliau bersabda : Muslim itu bersaudara satu sama lainnya. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan

Jadi air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Padang rumput bisa diartikan hasil hutan berupa hak pengelolaan hasil hutan (HPH) atau gurun untuk penggembalaan ternak ternak pada tanah tanah tidak bertuan atau laut yang diaktualisasikan dalam hak pengelolaan laut dalam batas 200 km Zone Ekonomi Eksklusif oleh negara yang diatur oleh PBB. Sedangkan api sekarang bisa berarti energi seperti Gas, Nuklir, Batu Bara dalam deposit yang tidak terbatas yang harus dikelola oleh negara.

Harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.

Hak Umum jenis ini jika berupa sarana umum seperti halnya pemilikan jenis kedua, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmizi, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Aisyah berbunyi :

Mina adalah milik orang-orang yang lebih dahulu sampai

Demikian juga diriwayatkan oleh Rasul SAW bahwa beliau memperbolehkan manusia berserikat dalam kepemilikan jalan umum dan tentu saja pengertian ini dapat diperluas pada jembatan, jalan tol, air port, pelabuhan dan lain lainnya.

Dalam contoh Mina adalah tempat yang sudah sangat terkenal sebagai tempat singgahnya jemaah haji setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan syiar syiar ibadah haji seperti melontar jumrah, menyembelih hewan dan bermalam disana. Oleh karena itu Mina merupakan milik umum sehingga orang lain dilarang untuk memilikinya. Demikian juga jalan umum, manusia berhak atas jalan umum, dalam arti berhak untuk melewati jalan tersebut, seperti Rasulullah bersabda :

Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan (umum).

Sektor Hak Milik Negara

Hak milik negara didefinisikan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara. Hak milik negara tersebut misalnya Fai, Ghanimah, Kharaj, Jizyah, Harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara.

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal dan Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmuatul Fatawa berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam (1) Ghanimah (2) Shadaqah yang terdiri dari zakat dan ushr (3) Fai (pendapatan selain dari Ghanimah dan Shadaqah).

Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber sumber pendapatan negara tersebut dan karena itu harus dipelihara dan tidak boleh dicampur sama sekali.

Hal ini sesuai dengan perintah Al Quran dalam QS Al Anfal 8 : 41 tentang Ghanimah yang hanya diperuntukkan untuk 5 kelompok :

Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu rampas dalam peperangan, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) pada hari Furqaan, (yaitu) pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sedangkan Wakaf , dasar perintahnya (bersifat Sunah) terdapat dalam Al Quran Surat Al Imran 3 : 92 :

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

161. tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya

Dasar yang lain terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah berbunyi :

Apabila seorang meninggal, terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya

Beberapa ahli fukaha berpendapat bahwa Sedekah Jariyah ini salah satunya adalah harta yang diwakafkan dan seringkali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokonya ditahan sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum.

Secara administratif, wakaf dikelola oleh nadzir yang merupakan pengemban amanah waqif (yang memberi wakaf). Contoh yang paling kalsik dari wakaf adalah tanah untuk masjid, pendidikan/pesantren.

Fayi (harta yang didapat tidak dari peperangan) dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara

QS. Al Hasyr 59 : 6 :Dan apa-apa (harta) rampasan yang diberikan Allah (harta) kepada Rasul-Nya dari mereka, maka (untuk mendapatkannya) kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak (pula) seekor unta, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasan atas segala sesuatu.

MATA UANG YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARANSistem ekonomi Islam telah menentukan bahwa standar mata uang yang wajib digunakan adalah emas dan perak. Dengan standar ini diharapkan semua transaksi barang dan jasa dapat diukur dengan nilai yang sama dan stabil. Untuk perdagangan luar negeri apabila diperlukan dapat ditukar dengan mata uang kertas dengan syarat harus kontan tidak boleh tertunda (forward), ukurannya jelas dan seimbang serta tidak ada unsur riba misalnya export atau import dengan skema pinjaman dengan bunga untuk membiayai export atau import tadi.

Rasulullah SAW bersabda :Dari Abu Said Al Khudri, Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dari tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba ....

AYAT QURAN MENGENAI KEUANGAN PUBLIK SYARIAH LAINNYAKesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumuah ayat 10);

Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syuaraa ayat 183)

Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-Anam ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);

Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Radu ayat 36, Luqman ayat 22).

Sekian terima kasihWassalamualaikum wr.wb.