Kata Pengantar .. i Daftar Isi . ii Pendahuluan .. 1 Pengertian Keterbukaan dan keadilan 1 Makna Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegar.. 4 Dampak Penyelenggaraan yang tidak terbuka (transparan). 10 Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan.. 14 Daftar Pustaka .. 15

Kata Pengantar Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Keterbukaan dan Keadilan. Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Adapun standar kompetensi yang tercantum dalam pembahasan dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut: 1. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berrnegara. Dan Kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3.menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal Alamiin. Pendahuluan Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilkasanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. 1. Pengertian Keterbukaan dan keadilan Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti : Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. 2. macam-Macam Keadilan 1) Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).

Contoh: adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil 2) Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh: Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari presiden. 3) Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum Commune). Contoh: Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas. Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku. 4) Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh: Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar. Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka dihukum berat. 5) Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Contoh: Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya. Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadap pemerintah. 6). Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. 7) Keadilan Sosial Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannyatergantung dari struktur proses eknomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya

menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat. Keadilan menurut Aristoteles : 1) Keadilan Distributif, keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuannya. 2) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan. 3) Keadilan kdrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam. 4) Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu didekritkan melalui kekuasaan. Keadilan menurut Prof. Dr. Notonagoro SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. Makna Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan : 1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. 2) Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. 3) Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional. Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle : 1) Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. 2) Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen. 3) Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen. 4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidakboleh diketahui publik yaitu: 1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet 2) Nasehat politis yang diberikan kepada menteri 3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat. 4) Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta. 5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu : 1) Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA) 2) Ketentuan internal lembaga 3) informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik. 4) Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela. 5) Memo internal pemerintah 6) Informasi pribadi (personal privacy)

7) Data yang berkenaan dengan penyidikan 8) Informasi lembaga keuangan 9) Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance): 1. Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. 2. UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektr swasta dan masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP : 1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif. 2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu. 3. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat. 4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder). 5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 6. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan dalamupaya meningkatkan danmemelihara kualitas hidupnya. 7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemamfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik. 8. Akuntabilitas (Accountability) yaitupara pengambilkeputusan baik pemerintah, swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik. 9. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat emiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek historis,kultur dan kompleksitas sosial. 10. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri. Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam : a. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, langsung atau tak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah seperti DPR, DPD. b. Tegaknya supremasi hukum, bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. c. Keterbukaan, seluruh informasi mengenai proses pemerintahan dan mengenai lembagalembaga pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasi harus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet. d. Peduli pada stakeholder, lembaga-lembaga dan proses pemerintahan berusaha melayani masyarakat tanpa diskriminasi. e. Berorientasi pada konsensus, menjembatani kepentingan kepentingan yang berbeda dalam kelompok masyarakatdemi keentinmgan masyarakat secara menyeluruh. f. Kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. g. Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat. h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat ayau lembaga yang bersangkutan. i. Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki: Persfektif yang luas jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemngembangan pemerintahan yang baik Pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar persfektif kedepan tersebut.

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 yaitu: 1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara. 3. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas,mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Asas Profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etikperaturan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas,yaitu setiap kegiatan penyelenggara negar dan hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku.

Dampak Penyelenggaraan yang tidak terbuka (transparan) Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral dipemerintahan. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli. Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpamemperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Indikator-Indikator Penyelenggaraan pemerintrahan yang tidak transparan dan akibatnya menurut karateristik, ciri, prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP : No Karakteristik Indikator penyelenggaraan Akibatnya 1 Partisipasi Warga masyarakat dibatasi/tidak Warga masyarakat memiliki hak suara dalam proses dan pers pengambilan keputusan cebderung pasif, Informasi hanya sepihak (top-down) tidak ada kritik, lebih bersifat instruktif unjuk rasa,

2

Aturan hukum

3

Transparan

4

Daya tanggap

5

Berorientasi konsensus

6

Berkeadilan

7

Efektivitas dan efisiensi

8

Akuntabilitas

Lembaga perwakilan tidak dibangun masyarakat tidak berdasarkan kebebasan berpolitik berdaya terkekang (partai Tunggal) dengan berbagai Kebebasan berserikat dan berpendapat aturan dan doktrin serta pers sangat dibatasi Hukum dan peraturan lainnya lebih Masyarakat lemah berpihak pada penguasa dan masih banyak Penegakan hukum (law enforcement) hidup dalam lebuh banyak berlaku bagi masyarakat ketakutan dan bawah baik secara politik maupun tertekan ekonomi Peraturan tentang HAMterabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara Informasi yang didapat satu arah hanya Pemerintah dari pemerintah dan terbatas tertutup dengan Sulit bagi masyarakat untuk memonitor segala / mengevaluasi penyelenggaraan keburukannya pemerintahan sehingga masyarakat tidak tahu apa yang terjadi Proses pelayanan sentralistik dan kaku Segala pelayanan Banyak pejabat memposisikan diri penuh dengan KKN sebagai sebagai penguasa Pelayanan masyrakat masih diskriminatif, knvensional, bertele-tele (tidak responsif) Pemerintah lebih banyak bertindak Pemerintah sebagai alat kekuasaan negara cenderung otoriter Lebih banyak bersifat komando dan karena konsensus instruksi dan musyawarah Segala prosedur masih bersifat sekedar tertutup formalitas Tidxak ada peluang untuk mengadakan knsensus dan musyawarah Adanya diskriminasi gender dalam Arogansi penyelenggaraan pemerintshsn kekuasaan sangat Menutup peluang bagi terbentuknya dminan dalam organisasi non pemerintah/LSM yang menetukan menuntut keadilan dalam berbagai segi penyelenggaraan kehidupan pemerintahaqn Masih banyak aturan yang berpihak pada gender tertentu Manajemen penyelenggaraan negara Negara cenderung bersifat konvensional dan terpusat salah urus dalam Kegiatan penyelenggaraan negara lebih mengolah SDA dan banyak digunakan untuk acara SDM sehingga seremonial banyak Pemamfaatan SDA dan SDM tidak pengangguran berdasarkan prinsip kebutiuhan tidak memiliki daya saing Pengambil keputusan dominasi Pemerintah pemerintah dominan dalam Swasta dan masyarakat memiliki peran semua lini sangat kecil terhadap pemerintah kehidupan

Pemerintah memonopoli beb[rbagai alat produksi strategis Masyarakat dan pers tidak diberi peluang utuk menilai jalannya pemerintahan

9

Bervisi strategis

10

Kesalingtergantungan

Pemerintah lebih dengan kemapanan yang telah dicapai Sulit menerima perubahan yang berkaitan dengan masalah politik, hukum dan ekonomi Kurang mau memahami aspek-aspek kultural,historis, kompleksitas sosial masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang Banyak penguasa yang arogan dan mengabaikan peran swasta dan masyarakat Pemerintah merasa paling benar dan pintar dalam menentukan jalannya pemerintahan Masukan atau kritik dianggap provokator dan anti kemapanan dan stabilitas Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara

sehingga warga masyarakatnya tidak berdaya untuk mengntrol apa yang telah dilakukan pemerintahnya Banyak penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak perduli terhadap perubahan internal maupun internal negaranya

Para pejabat dianggap lebih tahu dalam segala hal sehingga masyarakat tidak punya keinginan untuk bersinergi dalam membangun negaranya

Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan 1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara, seperti : a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaan dan keadilan. b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan d. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan e. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan f. Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja. 2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas untuk menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, seperti : a. Mengetahui hal-hal yangnmendasar tentang keadilan b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan d. Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan f. Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.

Sikap Terbuka Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara S i k a p t e r b u k a , a d a l a h s u a t u s i k a p b e r u p a k e s e d i a a n s e s e o r a n g untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi d i r i n y a . D a l a m kehidupan berbangsa dan bernegara sikap terbuka d i p e r l u k a n t e r u t a m a d a l a m h a l m e n j a g a k e u t u h a n b a n g s a , mempererat hubungan toleransi serta untuk menghindari k o n f l i k . Karena dengan sikap terbuka yang ditunjukkan, maka setiap orang m a u m e n g a k u i d a n m e n e r i m a k e b e r a g a m a n s e h i n g g a m e l a h i r k a n sikap toleran terhadap orang lain.Dalam kehidupan bernegara, pemerintah dan pejabat publik harus juga mampu untuk bersikap terbuka dalam mengatur negara. Jika p e m e r i n t a h d a n pejabat publik mau dan mampu melaksanakand e n g a n p r i n s i p keterbukaan atau transparansi, hal ini d a p a t meningkatkan kepercayaan rakyat untuk berpartisipasi dalammembangun bangsa dan negara. Dan akan lebih baik lagi, jikap e m e r i n t a h d a n p e j a b a t p u b l i k m a m p u m e w u j u d k a n CleanGovernment atau pemerintah yang bersih, tentu saja akan semakin menambah kepercayaan masyarakat secara luas.U n t u k m e r w u j u d k a n s i k a p t e r b u k a a t a u t r a n s p a r a n t e r s e b u t , diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai -nilai budaya bangsas e b a g a i s u m b e r e t i k a d a n m o r a l u n t u k b e r b u a t b a i k d a n menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangandengan hukum dan hak asasi manusia. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketigadari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami danmengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga d a p a t t e r w u j u d t o l e r a n s i , k e r u k u n a n s o s i a l , k e b e r s a m a a n d a n kesetaraan berbangsa. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan k e w a j i b a n masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusanp o l i t i k s e c a r a b e b a s d a n b e r t a n g g u n g j a w a b s e h i n g g a menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa. 6

Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negaradan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara. 3. J a m i n a n K e a d i l a n D a l a m K e h i d u p a n B e r b a n g s a d a n Bernegara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadimasalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalammelaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkukuhpersatuan dan kesataun bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikapdan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat pulbik dewasa ini,merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dano l e h n e g a r a manapun terkait dengan derasnya arus informasi dalam b e r b a g a i b i d a n g k e h i d u p a n . K e t e r b u k a a n a r u s i n f o r m a s i d i b i d a n g hukum, telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat m e l a k s a n a k a n j a m i n a n k e a d i l a n b a g i w a r g a n e g a r a s e j a l a n d e n g a n tuntutan s u p r e m a s i h u k u m , d e m o k r a t i s a s i d a n h a k - h a k a s a s i manusia. Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga d i p e r i n t a h T u h a n a p a p u n a g a m a n y a . B i l a s u a t u n e g a r a t e r u t a m a pemerintah, p e j a b a t p u b l i k d a n a p a r a t p e n e g a k h u k u m n y a - - m a m p u memperlakukan warganya dengan adil dalam segala bidang, niscayakepedulian ( sense of belonging

) dan rasa tanggung jawab ( s e n s e o f responsbility ) w a r g a n e g a r a d a l a m r a n g k a m e m b a n g u n n e g a r a s e r t a memperkukuh persatuan dan kesatuan dapat terwujud.Keadilan pada umumnya relatif sulit diperoleh. Untuk memperolehk e a d i l a n b i a s a n y a d i p e r l u k a n p i h a k k e t i g a s e b a g a i p e n e g a k , d e n g a n harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yangberselisih. Oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus netral, tidak bolehmenguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak ketiga dalam rangkamenghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih.D a l a m r a n g k a j a m i n a n k e a d i l a n d i d a l a m s u a t u n e g a r a d i p e r l u k a n peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum. Hukum merupakansuatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Olehk a r e n a i t u a p a b i l a a d a s e s e o r a n g y a n g m e r a s a m e n d a p a t k a n k e t i d a k adilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan.S e t i a p m a s y a r a k a t m e m e r l u k a n h u k u m , d i k a t a k a n d i m a n a a d a masyarakat disana ada hukum ( ubi societes ini ius ). Hukum diciptakanuntuk mencegah agar konflik yang terjadi dipecahkan secara terbuka. 7 Fokus Kita : Adil adalah sendi pokok di dalam soal hukum . S e t i a p o r a n g dimanapun negaranya, harus merasakan keadilan. Perbedaan tingkatdan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak bolehd i j a d i k a n a l a s a n u n t u k m e m p e r b e d a k a n h a k s e s e o r a n g d i h a d a p a n P e m e c a h a n n ya b u k a n a t a s d a s a r s i a p a ya n g k u a t , m e l a i n k a n berdasarkan aturan (hukum) yang tidak membedakan antara orang kuatdan orang lemah. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakansalah satu ciri hukum dan jaminan keadilan hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti yaitu;Pelaksanaan jaminan keadilan sangat dituntut oleh penyelenggaraann e g a r a (pemerintah dan pejabat publik) yang baik, bersih d a n transparan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik t e r s e b u t didasarkan pada beberapa asas umum, di antaranya adalah; a.Asas Kepastian hukum ( principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed ). Asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat a d m i n i s t r a s i n e g a r a y a n g m a n a p u n t i d a k b o l e h m e n i m b u l k a n keguncangan hukum atau status hukum. Dalam menjamin adanyakepastian hukum, pejabat a d m i n i s t r a s i n e g a r a w a j i b m e n e n t u k a n masa peralihan untuk menetapkan peraturan baru atau perubahan s t a t u s h u k u m s u a t u p e r a t u r a n . T a n p a m a s a p e r a l i h a n , s u a t u keputusan administrasi negara y a n g s a h ( l e g a l ) s e c a r a m e n d a d a k (tanpa masa peralihan) menjadi tidak sah sehingga dapat merugikanm a s y a r a k a t . K e a d a a n t e r s e b u t a k a n m e n i m b u l k a n ketidakpastianh u k u m d a n d a p a t m e n g u r a n g i k e p e r c a y a a n masyarakat kepadahukum, peraturan -peraturan serta wibawa p e j a b a t a d m i n i s t r a s i negara. b.Asas Keseimbangan . Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplinyan g dijatuhkan oleh pejabat administrasi negara harus seimbang d e n g a n k e s a l a h a n y a n g d i b u a t n y a . H a l i n i d i a t u r d a l a m u n d a n g - undang kepegawaian dan peraturan tentang pegawai negeri umum( Ambtenarenwet juncto algemene rijksambte narenreglement ). Dalamundang-undang ini terdapat banyak cara untuk menjatuhkan putusan 8 TuntutanKeadilanDalam ArtiFormalDalam ArtiMaterial

Bahwa keadilan menuntut agar hukumberlaku, secara umum. Semua orangdalam situasi yang sama diperlakukansecara sama. Dengan kata lain hukumtidak mengenal pengecualian. Olehkarena itu dihadapan hukum kedudukanorang adalah sama. Inilah yang disebutdengan kesamaan kedudukan.Bahwa hukum harus adil. Adil di siniadalah adil yang dianggap olehmasyarakat. Jadi bukan sekedar secaraformal saja seperti apa yang tertulis ituadil. Itulah sebabnya perlu adanyapenyesuaian antara keputusan sidangdan penilaian masyarakat, walaupunsidang peradilan itu telah selesai. Olehkarena itu, apabila yang diputuskan olehpengadilan dirasakan tidak adil, makareaksi masyarakat akan timbul.

Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara - Presentation Transcript1. 2. 1. Analisis makna keterbukaan dalam pembangunan nasional o A. Makna keterbukaan dalam Pembangunan o Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati dan adil menerima pendapat orang lain o Contoh keterbukaan dalam pemerintahan : o a. bidang ekonomi : memberitahu ttg deflasi / inflasi o b. bidang hukum : penayangan koruptor o c. Kinerja Pemerintahan : Apakah dapat menurunkan angka kemiskinan o Prinsip-prinsip Keterbukaan dan Keadilan sosial : o 1. Asas Adil dan merata o artinya pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesia o maksud usaha bersama : usaha pemerintah & masyarakat o merata : a. di semua masyarakat : tidak ada diskriminasi o b. di semua daerah : pelaksanaan pembangunan merata 3. o 2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dalam Perikehidupan o Pembangunan seimbang antara dunia & akhirat, dan materiil dan spiritual o B. Ciri-ciri Kebijaksanaan Negara o menurut David Easton, Pembuat kebijaksanaan negara yaitu : para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim , administrator & para monarki. o Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri o Contoh kebijaksanaan : o a. bidang hukum : membuat UU Pornografi & Pornoaksi o b. bidang ekonomi : mengendalikan inflasi, mengatur perdagangan, subsidi BBM, BLT 4. o Bentuk Kebijakan : o a. negatif : o pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah o b. positif : o kebijakan negara yang dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu 5. c. Kebijakan negara yang berbasis Keterbukaan o Fisterbusch (1983), membagi kebaikan publik (public good) dalam 5(lima) unsur: o a. keamanan (security) o b. hukum & ketertiban umum (law and order) o c. keadilan (justice) o d. kebebasan (liberty) o e. kesejahteraan (welfare) 6. Pedoman dalam mengorganisasikan masyarakat dan merumuskan kebijakan publik o Prinsip pertama : setiap orang mempunyai hak yang sama

Prinsip kedua: mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu dg : a. manfaat sebesar-besarnya bagi yang tidak beruntung di masyarakat b. kesempatan terbuka bagi semua orang 7. B. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TDK TRANSPARAN o I. Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan o a. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan : o 1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika berbangsa & bernegara 8. o 2. Pancasila sbg ideologi negara o ditafsirkan sepihak oleh penguasa o 3. Konflik sosial budaya krn kemajemukan budaya & agama o tdk dikelola dg baik o 4. Hukum dijadikan sbg alat penguasa o 5. Perilaku ekonomi yg KKN o 6. Sistem politik yg otoriter 9. b. Upaya Pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan o Diberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 ttg penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. o Penyelenggara negara yaitu : o a. pejabat negara pd lembaga tertinggi negara o b. pejabat negara pd lembaga tinggi negara 10. o c. Menteri o d. Gubernur o e. Hakim o f. Pejabat negara yg lain sesuai dg ketentuan undang-undang yg berlaku o g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis 11. C. Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara o I. Sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara o a. Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara : o 1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sbg sumber etika dan moral 12. o 2. Terwujudnya sila persatuan o Indonesia o 3. Terwujudnya penyenggara negara o yg mampu memahami dan o mengelola kemajemukan bangsa o secara baik dan adil o 4. Terwujudnya demokrasi yg o menjamin hak dan kewajiban o masyarakat o 5. Terselenggara otonomi daerah secara adil 13. o 6.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat o 7.Peningkatan profesionalisme dan pulihnya citra TNI & Kepolisian o 8.Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yg berkualitas & mampu bekerja sama & berdaya saing 14. b. Arah kebijakan Nasional yang Transparan o Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika o Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka o Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama & kelompok masyarakato o o

Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsistendan bertanggung jawab o Meningkatkan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat 15. 2. SIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN o A. KONSEP KEADILAN o 1. Menurut Aristoteles a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukum lamanya seperti pencuri motor yang lain b.Keadilan Distributif : Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukumannya lamanya dikurangi tidak seperti pencuri motor yang lain c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain Contoh : Soraya mentraktir Haifa siomay, lain kali Haifa mentraktir Soraya Siomay juga 16. o d. Keadilan Konvensional o Seorang warga negara mentaati peraturan perundang-undangan o contoh: Warga negara mentaati peraturan lalu lintas o e. Keadilan Perbaikan o Seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain 17. o 2. Teori Keadilan menurut Plato o a. Keadilan Moral o memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban o Contoh : Guru kewajibannya mengajar, haknya mendapatkan gaji o b. Keadilan Prosedural o mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yg telah ditetapkan o Contoh : Semua siswa yang terlambat wajib lari keliling lapangan 10x ( Tidak ada pengecualian, meskipun anak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan) 18. o 3. Keadilan menurut Thomas Hobbes Suatu perbuatan dikatakan adil apabila di dasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, seseorang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakati Prof. Dr. Notonegoro : keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesui dengan ketentuan hukum yang berlakuo

keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraA.KETERBUKAAN DAN KEADILAN 1.Makna Keadilan Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata adil. Kata adil berasal dari bahasa Arab adlyang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga fulsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoles, Plato, dan Thomas Hobbes. Aristoles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperolehbagian yang sama. Aristoles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu : (1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya; (2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya; (3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita; (4) akaeadilan konvesional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan; dan (5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar. Sedangkan Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Adapun Thomas Hobbes menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Ada teori keadilan lain yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Notonegoro, SH, yaitu leadilan loyalitas atau keadilan hokum, yakni suatu keadaan adil jika sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. 2.Makna Keterbukaan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam sebuah Negara demokrasi. Keterbukaan berasal dari kata buka atau terbuka yang berarti terlihat, kelihatan, tampak. Pemerintahan yang terbuka atau transparan adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya. 3.Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Negara neningkatkan spesialisasinya dibidang keamanan dan ketertiban umum, yang berarti menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negaranya. Negara meningkatkan spesialisasi di bidang pertahanan Negara. Julius Caesar pernah mengatakan bahwa kalau menghendaki perdamaian, siapkanlah peperangan (civis pacem para bellum). Negara meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan dalam negeri, melalui terlaksananya hubungan timbal-balik yang erat antara unitpemerintahan pusat dan unit-unit pemerintahan terkecil. Aktivitas tersebut ada yang bersifat routine (rutin), dan ada pula yang bersifat future (perencanaan kedepan). a.Aktifitas yang bersiafat rutin selalu dilakukan secara berulang-ulang, seperti pemeliharaan kesehatan rakyat, perawatan invrastruktur, atau pemungutan pajak. b.Aktifitas yang bersifat future adlah persiapan untuk menghadapi masa depan. Sehubungan dengan ini, James Wilford Garner berpendapat bahwa Negara memiliki 3 tujuan berikut: a.Tujuan Negara yang asli (utama, langsung) b.Tujuan Negara sekunder c.Tujuan Negara dalam bidang peradaban B.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN 1.Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang di kuasai. Prilaku birokasi selalu di warnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaanya lebih rendah. Ini berdampak pada lemahnya kreatifitas dan efektifitas pelayanan

public. Selain itu, pada akhirnya birokrat bawahan tidak mempunyai inisiatif sendiri. Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hokum secara menyuluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta perubahaan pola piker dan komitmen pemerimtah serta partai politik. Harus terdapat kejrlasan batas antara pejabat karier dan pejabat politik, baik birokrasi pusat maupun daerah. Menurut Eko Prasojo (2005), ada dua arah yang harus di tuju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. 2.Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Pendapat tentanga penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa The power Tends To Corrupt . . . (kekuasaan cenderung unruk korup). Bahkan , . . . And Absolute Power corrupts Absolutely ( . . . dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut pula). Pendapat di atas tampaknya cocok dengan kondisi pemerintahan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun di bawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang otoriter. Untuk melaksanakan keinginan politik (Political Will ) dari MPR tersebut, di bentuklah Undang-undang baru sebagai berikut. 1.UU No.28 tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Keluarnya UU ini berarti UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi diperbaharui. 2.Presiden selaku kepala Negara membentuk komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) berdasarkan Keppres No. 127 tahun 1999 sebagai lembaga independen. Ternyata upaya di atas hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan semata. Dalam laporan Word Economic Forum yang berjudul The Global Competitiveness Report 1999, kondisi Indonesia yang tertburuk di antara 59 negara yang di teliti. Adapun dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut. 1.Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkat. 2.Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadilah berbagai penyunatan anggaran bagi rakyat miskin. 3.Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas public akan terus dikurang ( mungkin sampai 0%) 4.Menimbulkan jurang pemisah yuang begitu dalam antara si kaya dan si miskin . akibatnya, masyarakatb yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. 3.Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Di Negara Lain C.Sikap Keterbukaan Dan Keadilan 1.Sikap Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa Dan Bernegara Prasyarat keterbukaan harus di mulai dari penguasa dan rakyatnya. Rakyat harus melakukun control bagi terwujudnya sebuah system pemerintahaan yang berisi dan transparan. Adapun syarat-syarat bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka (transparan) dan bersih adalah sebagai berikut : a.Control internal penyelenggaraan Negara berupa penanaman keimanaan yang berdimensi akhlak atau moral individu. b.Perbaikan control masyarakat. Masyarakat perduli terhadap tindak korupsi yang di lakukan oleh anggota masyarakat dan penyelenggaraan Negara c.Perbaikan budaya yang kondistif, dengan cara memperbaiki bidaya yang sudah rusak, misalnya budaya yang menganggap pejabat kaya raya adalah lumrah, budaya takut mengkritik dan budaya takut mengontrol. d.Perbaikan system politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan control masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. 2.E-Government : Keterbukaan Pemerintah di Era Digital

a.Penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu. b.Tujuan pemanfaatanya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efesien.

3.Tahapan dan Manfaat E-Government Model e-government yang di terapkan di luar negri adalah empat tahap perkembangan egovernment dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh adalah model penahapan egovernment yang di terapkan di Salandia Baru yang di gambarkan memiliki empat tahap atau fase. Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Fase kedua, interaksi. Fase ketiga, transaksi. Keempat, fase transformasi. Dalam e-government, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah di lakukan melalui internet. Kegunaan lainya adalah kecepatan pelayanaan, yang berarti penghematan yang sangat besar, baik dalam waktu maupun energy atau sumber daya. 4.Bentuk Penerapan E-government Penggunaan e-government menghasilkan hubungan dalam bentuk seperti : G2C (government To Citizen), G2B (Government To Business Enterprises), dan G2G ( inter-agency relationship ). Bentuk-bentuk pelayanaan yang di berikan dapat berupa : a. Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk/pelajar) Dan paspor; b. Pembayaran pajak, listrik, dan lain-lain; c. E-employment; d. E-procurement (tender melalui internet) e. Pendaftaran pemilu (election card); f. Penyampain keluhan atas jumlah dan kualitas pelayanan; g. Saran-saran atas proses pelayanaan; h. Saran-saran politik, baik pada level kebijakan maupun personal; i. Informasi tentang kegiatan (event) pemerintah maupun masyarakat; j. Informasi kredit/pinjaman, kesehatan, nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan k. Pelayanan hukum dan statistic (kelahiran, pernikahan, dan kematian, sertifikat tanah, dan izin usaha).

5.Penerapan dan Tantangan Kehadiran teknologi informasi yang berbasiskan internet di institusi pemerintah ditandai dengan munculnya berbagai website di tiap-tiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah , Tantangan berikutnya adalah adnya hambatan dalam dalam mekanisme pasar yang memperlambat laju penetrasi perasaan jaringan informasi dan pemanfaatanya bagi kegiatan penerintahan, bisnis, pelayanan public, serta kegiatan masyarakat. masih adanya daerah serta kelompok social yang sukar mendapatkan pelayanaan jaringan informasi secara konsional merupakan tantangan yang juga harus di hadapi. Apabila tidak di atasi secara khusus, maka dapat mengakibatkan timbulnya Digital DVD. D.Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara Keadaan social yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah social yang penting untuk Negara di atasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah menigkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya di galakan. 1)Jaminan UUD 1945 Dengan berjalanya mekanisme ekonomi kerakyatan yang menciptakan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal kesejah teraan masyarakat dapat di pelihara agar tidak jatuh kejurang kemiskinan. Akumulasi modal yang hanya berputar pada segelintir kalangan masyarakat pada masa Orde Baru merupakan kejahatan struktur yang tidak boleh terulang kembali. 2)Bantuan Dan Rehabilitasi Sosial Bantuan social adalah bantuan bersifat sementara yang di berikan kepada fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang di anut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut di berikan dan di kelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang ada dalam pembinaan pemerintah. 3)Proses Pemberian Bantuan Dalam proses rehabilitasi social ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran bersuadaya, pembinaan, mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan dan

pembinaan kesadaran hidup bernasyarakat. 4)Jaringan Pengamanaan Nasional Salah satu bentuk pelaksanaan program ini adalah kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan untuk menampung tenaga kerja yang terkena PHK 5)Partisipasi Masyarakat Salah satunya adalah keputrusan Mentri Sosial No.19 tahun 1998, yang memberikan weenang kepada masyarakat yang menyelengarakan pelayanaan kesejahteraan social bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. 6)Transparansi Langkah Transparansi harus di lakukan agar evesiensi bantuan dapat terjamin. Adanya transparansi sangat di butuhkan dalam proses pemberian bantuan untuk memberikan kepastian bahwa dana bantuan telah di manfaatkan sesuai dengan peruntukanya. 7)Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial Warganegara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan : a. Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan social yng sebaik-baikya b. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari Negara. c. Fakir berhak mendapatkan sarana bantuan dan rehabilitas social [pasal 2 peraturan pemerintah RI no.42 tahun 1981. d. Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. e. Pemerintahan wajib mengusahakan system ekonomi yang berpihak pada rakyat bayak. E.PERILAKU POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN Sudah sepatutnya kita semua bersikap positif terhadap upaya wujudnya keadilan selayaknya pemerintah bersungguh-sungguh melakukan upaya menciptakan keadilan sosial. f.BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN 8) menurut sulatsmo besar Dari perubahan [ amandemen ] UUD 1945 adalah perubahan pasal 34 ayat 2 yang secara tegas menunjukkan keinginan politik untuk melaksanakan system jaminan sosial dalam mewujudkan kesejahtaraan rakyat. F. BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN 1.prinsip universal (1) System jaminan sosial adalah sebuah instrument sosial untuk mewujudkan kesejshteraan rakyat .masyarakat juga harus memikul kewajiban untuk memikul kewajiban untuk memperoleh tingkat kesejahtaraannya sendiri. 2.Sistem jaminan nasional Kegotongroyongan ini tercermin dari konstribusi masing-masing, yang di tetapkan berdasafkan angka relative dan pendapatan. Pertama, untuk membangunsistem jaminan sosial diperlukan solidaritas sosial, kegotongroyongan antara seluruh lapisan masyarakat. Kedua, kepersertaan system jaminan sosial bersifat wajib, sesuai perundangan yang berlaku. Ketiga, penyelenggaraan system jaminan sosial harus bersifat non profit (nirlaba), meskipun harus dilakukan sesuai prinsip-prisip penyelenggaraan yang baik (good governance) Keempat, penyelenggaran system jaminan sosial harus mengacu prinsip-prinsip yang aman .tidak boleh mengacu likuiditas penyelenggaraan program . Kelima, sistem jaminan sosial di selenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial,sehingga prinsip hokum bilangan banyak [the law of large numbers] harus di pegang teguh. Keenam, sistem jaminan sosial hendaklah dibedakan dengan bantuan sosial yang seluruh biayanya dijamin Negara. 3.LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN Persepsi yang harus dilakukan di samakan itu diantaranya adalah; Pertama , wujud kegotongroyongan yang belum berjalan sebagaimana mestinya . Kedua ,prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana di kemukakan di atas . Ketiga, kebijakan investasi dana tampaknya juga belum terarah. Aspek kehati-hati serta keamanan investasi masih perlu ditingkatan.

Keempat, pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus mempertimbangkan sungguh-sungguh hukum bilangan banyak (the law of large numbers).

Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.1. Mengapresiasikan Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Di dalam iklim demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan. Sikap terbuka ini akan mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga negara. Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil. Sikap terbuka adalah sikap untuk bersdia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Pers sendiri diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga negara. Selain itu, sikap netral harus terus dipertahankan oleh pers. Pers diharapkan tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Mementingkan sikap adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan dan disintegrasi bangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan, bahkan dalam pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebebkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita. 3. Berpartisipasi dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan Sebagai warga negara, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini: 1. Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3.Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. 5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh warga negara. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud.

D I S U S U N OLEH: KELOMPOK 3 1. 2. 3. 4. 5. ANTI KARISTA MIMIN AMINAH TRI SENA APRILIA M.KOMARUZ ZAMAN DESAK PUTU ERTAYUNITA GURU PEMBIMBING :ROSLINA S.Pd

SMK NEGERI 2 OKU TAHUN AJARAN 2011/2012

Pencemaran Tanah dan DampaknyaKATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya artikel yang berjudul Pencemaran Tanah dan Dampaknya ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa artikel ini disusun dengan sangat sederhana karena dalam penyusunannya dalam waktu yang relatif singkat. Sesuai dengan pepatah Tiada gading yang tak retak maka dari itu, atas kekurangan kekurangan yang ada maka penulis harapkan para pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga nantinya makalah ini dapat semakin sempurna. Bukit Jimbaran, Januari 2009 Ttd

Latar Belakang Tanah adalah bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. sebagian besar makanan kita berasal dari permukaan tanah, walaupun memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut. Sudah sepatutnya kita menjaga kelestarian tanah sehingga bisa mendukung kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana pencemaran air dan udara, pencemaran tanah pun merupakan akibat kegiatan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa: Tanah adalah salah atu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi akibat kegiatan manusia, banyak terjadi kerusakan tanah. Di dalam PP No. 150 th. 2000 disebutkan bahwa Kerusakan / pencemaran tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

PEMBAHASAN Pengertian Pencemaran Tanah Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Dampak dari Pencemaran Tanah Beberapa Polutan / Pencemar Utama di Tanah: 1.Limbah Padat (Sampah) 2.Logam Berat 3.Pestisida 4.Nitrogen, Fosfat dan Garam Mineral

LIMBAH PADAT (SAMPAH) Limbah padat meliputi bahan-bahan padatan buangan seperti kertas, plastik, kayu, metal, kaca, karet, sisa makanan LOGAM BERAT Contoh logam berat yang dapat menjadi polutan di tanah : Kadmium, timbal, kromium, tembaga, besi dan nikel PESTISIDA Pestisida adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang dianggap mengganggu oleh manusia Jenis Pestisida: 1.Insektisida: pembunuh serangga 2.Herbisida: pembunuh gulma/tumbuhan pengganggu 3.Rodentisida: pembunuh hewan pengerat 4.Fungisida: pembunuh jamur Nitrogen, Fosfat dan Garam Mineral

Nitrogen, Fosfat dan Garam Mineral merupakan unsur-unsur yang sangat diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan Tapi jika keberadaannya di tanah berlebih, unsur-unsur tersebut dapat bersifat racun bagi tumbuhan Pada kesehatan Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat dapat menyebabkan ganguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Pada Ekosistem Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang

telur, meningkatnya tingkat Kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahanbahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Cara Menanggulangi Pencemaran Tanah Ada beberapa langkah penangan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Diantaranya: 1. Remidiasi Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. 2. Bioremediasi Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Penanganan khusus terhadap limbah domestik yang berjumlah sangat banyak diperlukan agar tidak mencemari tanah. Pertama sampah tersebut kita pisahkan ke dalam sampah organik yang dapat diuraikan oleh

mikroorganisme (biodegradable) dan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme (nonbiodegradable). Akan sangat baik jika setiap rumah tangga bisa memisahkan sampah atau limbah atas dua bagian yakni organik dan anorganik dalam dua wadah berbeda sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir. Sampah organik yang terbiodegradasi bisa diolah, misalnya dijadikan bahan urukan, kemudian kita tutup dengan tanah sehingga terdapat permukaan tanah yang dapat kita pakai lagi; dibuat kompos; khusus kotoran hewan dapat dibuat biogas dll sehingga dalam hal ini bukan pencemaran tanah yang terjadi tetapi proses pembusukan organik yang alami. Sampah anorganik yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Cara penanganan yang terbaik dengan daur ulang. Kurangilah penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida. Limbah industri harus diolah dalam pengolahan limbah, sebelum dibuang kesungai atau kelaut. Kurangilah penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme (nonbiodegradable). Salah satu contohnya adalah dengan mengganti plastik sebagai bahan kemasan/pembungkus dengan bahan yang ramah lingkungan seperti dengan daun pisang atau daun jati. Simpulan dan Saran Kekayaan kita sebagian besarnya diperoleh dari tanah. Kehidupan di bumi ini sangat bergantung pada tanah. Tumbuhan memperoleh air dan mineral dari tanah. Makanan yang kita peroleh dan hewan bergantung pada tumbuhan. Jadi makanan kita sebenarnya berasal dari tanah. Bahan bahan yang kita perlukan dalam memenuhi kebutuhan dapat diperoleh dari tanah. Karenanya mari kita menghindari pencemaran tanah bersamasama menjaga kelestariannya, demi kelangsungan anak, cucu kita dimasa datang.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan tersebut, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur karena berada di kawasan yang umurnya masih muda, sehingga di dalamnya banyak terdapat gunung-gunung berapi yang mampu mengembalikan permukaan muda kembali yang kaya akan unsur hara. Namun seiring berjalannya waktu, kesuburan yang dimiliki oleh tanah Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. Salah satu diantaranya, penyelenggaraan pembangunan di Tanah Air tidak bisa disangkal lagi telah menimbulkan berbagai dampak positif bagi masyarakat luas, seperti pembangunan industri dan pertambangan telah menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk di sekitarnya. Namun keberhasilan itu seringkali diikuti oleh dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas areal pertanian, pencemaran tanah dan badan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/produk pertanian, terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain. Sedangkan kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan tanah, erosi dan sedimentasi, serta kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan bumi (landscape), terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka (opened mining) meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh bijih tambang, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat. Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.

Dampak negatif yang menimpa lahan pertanian dan lingkungannya perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena limbah industri yang mencemari lahan pertanian tersebut mengandung sejumlah unsur-unsur kimia berbahaya yang bisa mencemari badan air dan merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Berdasarkan fakta tersebut, sangat diperlukan pengkajian khusus yang membahas mengenai pencemaran tanah beserta dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya. 1. a. Gambaran dari Pencemaran Tanah Penanganan yang Harus Dilakukan B. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan

pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ada beberapa cara untuk mengurangi dampak dari pencemaran tanah, diantaranya dengan remediasi dan bioremidiasi. Remediasi yaitu dengan cara membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan Bioremediasi dengan cara proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). B. SARAN Untuk lebih memahami semua tentang pencemaran tanah, disarankan para pembaca mencari referensi lain yang berkaitan dengan materi pada makalah ini. Selain itu, diharapkan para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari dalam menjaga kelestarian tanah beserta penyusun yang ada di dalamnya.

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan

pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. 1. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Tanah Berbagai dampak ditimbulkan akibat pencemaran tanah, diantaranya:

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan pembuatan makalah ini antara lain, yaitu: 1. sebagai bahan kajian para mahasiswa mengenai dampak pencemaran terhadap lingkungan 2. sebagai cara untuk mencari berbagai cara untuk menanggulangi dampak pencemaran yang sedang dikaji 3. sebagai metode pengumpulan data tentang pencemaran lingkungan C. RUANG LINGKUP Makalah ini membahas mengenai pencemaran tanah, mulai dari gambaran, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran tanah tersebut.

BAB II METODE PENULISAN A. OBJEK PENULISAN Objek penulisan mencakup gambaran/ penjelasan, dampak yang ditimbulkan, dan cara penanggulangan pencemaran tanah. B. DASAR PEMILIHAN OBJEK Objek yang penulis pilih adalah mengenai pencemaran tanah, karena tanah merupakan salah satu komponen kehidupan yang sangat penting. Semua manusia pasti sangat tergantung akan keberadaan tanah tersebut. Namun, banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara pengolahan tanah yang tepat tanpa banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. C. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam penulisan makalah ini, penulis secara umum mendapatkan bahan tulisan dari berbagai referensi, baik dari tinjauan kepustakaan berupa buku buku atau dari sumber media internet yang terkait dengan pencemaran lingkungan. D. METODE ANALISIS Penyusunan makalah ini berdasarkan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada, menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya, serta mencari alternatif pemecahan masalah.

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN A. PEMBAHASAN DAFTAR PUSTAKA Soekarto. S. T. 1985. Penelitian Organoleptik Untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian. Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 121 hal. Wikipedia. 2007. Pencemaran Tanah (On-line). http://id.wikipedia.org/wiki/pencemaran_tanah. diakses 26 Desember 2007. Bachri, Moch. 1995. Geologi Lingkungan. CV. Aksara, Malang. 112 hal. Pencemaran tanah

57 Votes Sumber : Wikipedia Indonesia by Ade Akhyar

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Dampak Pada kesehatan Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat dapat menyebabkan ganguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Pada ekosistem Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem[1]. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efekefek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Penanganan Remediasi Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi.

Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Bioremediasi Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air).

Pencemaran tanah Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi, cari Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Pada kesehatan Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat dapat menyebabkan ganguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan

pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem[1]. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efekefek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman dimana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Penanganan Remediasi Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Bioremediasi Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Menurut Dr. Anton Muhibuddin, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mikoriza (vam). Jamur vam dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Berperan langsung, karena kemampuannya

menyerap unsur logam dari dalam tanah dan berperan tidak langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur dan sebagainya. 1. ^ Michael Hogan, Leda Patmore, Gary Latshaw and Harry Seidman das ist alles scheisse Computer modeling of pesticide transport in soil for five instrumented watersheds, prepared for the U.S. Environmental Protection Agency Southeast Water laboratory, Athens, Ga. by ESL Inc., Sunnyvale, California (1973) POLUSI TANAH Bahan kimia tri-kloro-etilen dan tetra-kloro-etilen yang digunakan sebagai bahan pembersih logam dan sebagai pelarut dinyatakan sebagai kontaminan utama di samping timbal, merkuri, kromium hexavalen, arsenik dan kadmium. Polusi Tanah PENCEMARAN LINGKUNGAN Posted on April 11, 2009. Filed under: Global Warming, Lingkungan, Penyebab, Polusi Air, Polusi Tanah, Polusi Udara | Tags: EMISI GAS RUMAH KACA, Global Warming, HUTAN DAN GLOBAL WARMING, PEMANASAN GLOBAL, PENYEBAB GLOBAL WARMING, PLASTIK DAN GLOBAL WARMING | PENCEMARAN LINGKUNGAN ================= Ciri, sifat, macam polusi dan limbah Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jika komponen biotik berada dalam komposisi yang proporsional antara tingkat trofik dengan komponen abiotik yang mendukung kehidupan komponen biotik, lingkungan tersebut berada dalam keseimbangan atau stabil. KURANGI PRODUKSI PLASTIK Posted on March 15, 2009. Filed under: Lingkungan, News, Pemerintah, Polusi Tanah, Solusi, Usaha Mengatasi Global Warming | Tags: CEGAH GLOBAL WARMING, GLOBAL WARMING MEMBAHAYAKAN TANAH, MENGATASI GLOBAL WARMING, PEMERINTAH DAN GLOBAL WARMING, PLASTIK DAN GLOBAL WARMING, SOLUSI GLOBAL WARMING | KURANGI PRODUKSI PLASTIK =================== SURABAYA, RABU Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar akan memerintahkan pengurangan produksi kantong plastik. Cara itu diharapkan bisa menekan produksi sampah plastik. Read Full Post | Make a Comment ( None so far ) PENYEBAB GLOBAL WARMING : POLUSI DI AS SEMAKIN KRITIS Posted on January 11, 2009. Filed under: Global Warming, News, Penyebab, Polusi Air, Polusi Tanah, Polusi Udara | Tags: PEMERINTAH DAN GLOBAL WARMING, PENYEBAB GLOBAL WARMING |

PENYEBAB GLOBAL WARMING : POLUSI DI AS SEMAKIN KRITIS ==================================== WASHINGTON Efek rumah kaca tengah menjadi sorotan tajam. Meski kampanye bahaya global warming terus digiatkan, peningkatan polusi udara semakin hari semakin meningkat, termasuk di Amerika Serikat (AS). GLOBAL WARMING MEMBAHAYAKAN TANAH Posted on January 1, 2009. Filed under: Dampak global Warming, Lingkungan, Polusi Tanah | Tags: GLOBAL WARMING MEMBAHAYAKAN TANAH | GLOBAL WARMING MEMBAHAYAKAN TANAH ============================== Global warming sebagai iru terpanas di abad ini semakin meresahkan penduduk bumin. Perubahan iklim yang semakin ekstrim, berlahan namun pasti telah membuat keadaan Planet Bumi mendekati titik nadir. Kealpaan manusia dalam menjaga alam selama ini, ternyata tidak hanya membuat rusak kualitas udara, tetapi juga merubah struktur molekul organik yang ada [...] PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUPKELAS 7SMP Bab 6 Tanah dan Lahan 54 D. Pencemaran Tanah Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbahindustri , dan limbah pertanian. Limbah domestik Limbah domestik dapat berasal dari daerah: pemukiman penduduk;perdagangan/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain; kelembagaanmisalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta; dan wisata, dapatberupa limbah padat dan cair.a. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapatdiuraikan oleh mikroorganisme ( non biodegradable ), misalnya kan-tong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral,dsb.b. Limbah cair berupa: tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalamtanah akan merusak kandungan air tanah bahkan dapat membunuhmikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri Limbah industri berasal dari pembuangan yang dilakukan olehkegiatan industri.a. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buanganindustri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari prosespengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas,rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging, dll.b. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu prosesproduksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam danindustri

kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boronadalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUPKELAS 7SMP Bab 6 Tanah dan Lahan 55 Limbah pertanian Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyubur-kan tanah/tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida, pemberantas hamatanaman, misalnya DDT. E. Dampak Pencemaran Tanah Timbulan sampah yang berasal dari limbah domestik dapatmengganggu/mencemari karena: lindi (air sampah), bau dan estika.Timbulan sampah juga menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidakbisa dimanfaatkan.Selain itu, timbunan sampah dapat menghasilkan gas nitrogen danasam sulfida, adanya zat merkuri, khrom dan arsen pada timbunansampah dapat menimbulkan gangguan terhadap bio tanah, tumbuhan,merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Limbah lain seperti oksidalogam, baik yang terlarut maupun tidak pada permukaan tanah menjadiracun.Sampah anorganik tidak terbiodegradasi, yang menyebabkanlapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembusair sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanahhilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang,akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan mati karena tidak memperolehmakanan untuk berkembang.Limbah cair rumah tangga berupa: tinja, deterjen, oli bekas, cat, jikameresap kedalam tanah akan merusak kandungan air tanah bahkan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya dapat membunuh mikro-organisme di dalam tanah .

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUPKELAS 7SMP Bab 6 Tanah dan Lahan 56 F. RangkumanG. Kasus/Permasalahan 1. Sebutkan jenis-jenis tanah longsor yang terjadi di daerahmu kalaumemang ada!2. Sebutkan jenis limbah yang dapat mencemari tanah! Tanah longsor atau dalam bahasa Inggris disebut landslide ,adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahanrombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawahatau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkansebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambahbobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yangberperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanahpelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluarlereng. MAKALAH PENCEMARAN TANAH Download Contoh Makalah Pencemaran Tanah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan tersebut, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur karena berada di kawasan yang umurnya masih muda, sehingga di dalamnya banyak terdapat gunung-gunung berapi yang mampu mengembalikan permukaan muda kembali yang kaya akan unsur hara. Namun seiring berjalannya waktu, kesuburan yang dimiliki oleh tanah Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. Salah satu diantaranya, penyelenggaraan pembangunan di Tanah Air tidak bisa disangkal lagi telah menimbulkan berbagai dampak positif bagi masyarakat luas, seperti pembangunan industri dan pertambangan telah menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk di sekitarnya. Namun keberhasilan itu seringkali diikuti oleh dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas areal pertanian, pencemaran tanah dan badan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/produk pertanian, terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain. Sedangkan kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan tanah, erosi

dan sedimentasi, serta kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan bumi (landscape), terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka (opened mining) meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh bijih tambang, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat. Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.

Dampak negatif yang menimpa lahan pertanian dan lingkungannya perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena limbah industri yang mencemari lahan pertanian tersebut mengandung sejumlah unsur-unsur kimia berbahaya yang bisa mencemari badan air dan merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Berdasarkan fakta tersebut, sangat diperlukan pengkajian khusus yang membahas mengenai