keputusan - pemeriksaan. bagian ketiga hasil pemeriksaan pasal 7 (1) hasil pemeriksaan sebagaimana...

Download KEPUTUSAN - Pemeriksaan. Bagian Ketiga Hasil Pemeriksaan Pasal 7 (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

Post on 28-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BOGOR

    NOMOR : 1218 TAHUN 2016

    TENTANG

    PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA

    Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;

    b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Pedoman Pemeriksaan Kinerja sebagai pegangan para Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    PEMERINTAH KOTA BOGOR

    INSPEKTORAT Jl. Pahlawan Blk. No. 144 Telp. (0251) 8313274, Fax. (0251) 8373229

    Bogor – 16132

  • 2

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

    8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007

  • 3

    tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

    18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

    19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

    20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Pengawasan Intern Pemerintah;

    21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

    22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

    23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

    24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

    25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2013 tentang Standar Pemeriksaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 31 Seri E)

    26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);

  • 4

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA.

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1 Dalam Keputusan Inspektur ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kota Bogor.

    2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

    3. Walikota adalah Walikota Bogor.

    4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

    5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

    6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.

    7. Inspektur adalah Inspektur Kota Bogor.

    8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

    9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas , efektif, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

    10. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau Obyek pemeriksaan apakah kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.

  • 5

    11. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.

    12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

    13. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

    14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan , yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

    15. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh pemeriksa sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

    16. Obyek Pemeriksaan adalah Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

    17. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

    18. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan dan data-data yang dibuat dan dikumpulkan Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeri