kemerdekaan negara kosovo - digilib.ui.ac.id vi 633.8274... · sejak deklarasi kemerdekaan kosovo...

83

BAB 4

ANALISIS KASUS KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DAN

IMPLIKASINYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

4.1. Bangsa Kosovo-Albania Sebagai Pemegang Hak Penentuan Nasib

Sendiri

Sejak Deklarasi kemerdekaan Kosovo yang pertama pada Juli 1990, dan

referendum pada 1991 untuk mengkonfirmasi Deklarasi tersebut,135 rakyat

Kosovo-Albania terus menerus menyuarakan hak penentuan nasib sendiri mereka

untuk merdeka dari Serbia.

Terdapat 90 persen populasi orang Kosovo-Albania di Kosovo, dan

mereka telah selama berabad-abad lamanya menunjukkan perbedaan karakteristik

dari kelompok suku bangsa lain yang berada dalam teritori bekas negara

Yugoslavia. Bangsa Kosovo-Albania berbicara dalam bahasa yang berbeda (yaitu

Bahasa Albania), mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda, dan

mempunyai kebiasaan yang berbeda.

Menurut banyak sejarahwan, suku bangsa Kosovo-Albania, seperti halnya

suku bangsa Albania lainnya, merupakan keturunan dari bangsa Illyria, yang

mendiami wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kosovo, sejak awal abad

kedua sebelum Masehi. Pada saat okupasi Kerajaan Utsmani, Kosovo menjadi

bagian wilayah administrasi dari Kerajaan tersebut, dan dikenal sebagai Vilayet

Kosovo.

Sejak penggabungannya dengan Yugoslavia pada tahun 1918, Kosovo

telah diakui sebagai wilayah geografis yang berbeda dengan batasan yang jelas

dengan wilayah Yugoslavia lainnya. Hal tersebut juga telah diperlihatkan sejak

berdirinya Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), Kosovo telah

dianggap sebagai wilayah yang berbeda, dan oleh karena itu, Kosovo diberikan

135 Diadakan pada 1991 dengan 87 persen pemilih terdaftar ambil bagian, dan 99 persen

suara masuk menyatakan memilih untuk merdeka. Keabsahan referendum ini patut dipertanyakan apakah sesuai dengan standar internasional, karena tidak ada satupun organisasi independen internasional yang memonitor pelaksanaan referendum ini

UNIVERSITAS INDONESIA Kemerdekaan negara..., Donny Taufiq, FHUI, 2009

84

otonomi khusus dalam wilayah SFRY. Status tersebut diubah dari wilayah

otonomi khusus menjadi provinsi pada tahun 1974 oleh Konstitusi SFRY.

Walaupun Kosovo tidak diberikan status yang sama sebagaimana republik

Yugoslavia yang lain (tidak diberikan status sebagai negara bagian), garis

wilayahnya didemarkasi berdasarkan garis historis, dimana merupakan indikasi

terhadap pengakuan persatuan historis dari orang-orang Albania di Kosovo. Lebih

lanjut lagi, Konstitusi Yugoslavia tahun 1974 menetapkan bahwa garis batas

tersebut tidak dapat diubah tanpa persetujuan oleh parlemen Kosovo.

Berbagai macam pernyataan dari komunitas internasional mengenai situasi

di Kosovo memberikan dasar faktual bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan

sebuah kelompok yang memiliki penentuan nasib sendiri (self-determination

right). Dalam hal ini, pada Desember 1992, Komite HAM PBB telah memilih

istilah penentuan nasib sendiri dalam mendesak pemerintahan Yugoslavia “to put

an end to the repression of the Albanian population in the province of Kosovo and

adopt all necessary measures to restore the former local self-government in the

province.“136

Majelis Umum PBB pada bulan Maret 1997 memerintahkan Yugoslavia;

“to allow the establishment of genuine democratic institutions in Kosovo,

including, the parliament and the judiciary, and respect the will of its

inhabitants.”137 Tampak jelas dari perumusan ini bahwa Majelis Umum PBB

menginginkan Kosovo-Albania diberikan internal self-determination right.

Serupa dengan itu, satu tahun kemudian, Dewan Keamanan PBB menuntut hal

yang sama, meminta untuk sebuah dialog yang berarti mengenai permasalahan

status politik Kosovo, dan menunjukkan “support for an enhanced status for

Kosovo which would include a substantially greater degree of autonomy and

meaningful self-administration”.138

136 Comments of the Human Rights Committee: Federal Republic of Yugoslavia (Serbia

and Montenegro),28 Desember 1992, paragraf 8. 137 Resolusi Majelis Umum PBB. 51/111, 5 Maret, 1997, 138 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1160, 31 Maret 1998. paragraf 5.


85

Hal tersebut dinyatakan kembali dalam Resolusi Dewan Keamanan yang

disetujui pada September 1998. Resolusi Dewan Keamanan 1244 pada Juni 1999

yang membentuk pemerintahan administrasi sipil PBB di Kosovo (UNMIK),

bertugas inter alia dengan tugas untuk membawa Kosovo menuju otonomi dan

pemerintahan sendiri dalam kerangka kesatuan negara Yugoslavia.139

Telah diketahui oleh masyarakat internasional bahwa rakyat Kosovo-

Albania meminta untuk merdeka, yang tercermin keinginan pada referendum

1991. Komunitas internasional telah terlihat “ragu-ragu” untuk mendukung

kemerdekaan Kosovo, kebanyakan karena takut – menurut beberapa alasan –

bahwa dukungan kepada pelepasan diri tersebut dapat membuka “Pandora’s Box”

masalah disintegrasi dan ketidakstabilan di wilayah masing-masing negara.

Bangsa Kosovo-Albania, lebih jelas lagi setelah penghapusan otonomi

khusus Kosovo menjadi provinsi, telah melalui proses tekanan yang berkelanjutan

oleh otoritas Serbia yang mencabut serta menyangkal setiap penggunaan hak

mereka untuk menentukan nasib sendiri secara internal yang sepadan dengan

ketetapan konvensi internasional. Ciri-ciri utama dari kebijakan pemerintah Serbia

menyangkut Kosovo adalah:

a. blokade total bangsa Kosovo-Albania dari perkembangan politik,

ekonomi, sosial dan kebudayaannya;

b. diskrimimasi sistematis dan pelanggaran HAM berat;

c. tindakan penyerangan secara fisik keberadaan dan integritas rakyat

Albania Kosovo terutama setelah militer Serbia bertindak di Kosovo pada

awal musim semi 1998.140

Dengan penghapusan otonomi dan beberapa kebijakan yang mengikutinya,

rezim Serbia secara pasti dan sepihak mencabut semua hak dari bangsa Kosovo-

139 Press Release Dewan Keaman PBB, 23 September 1998,

<http://www.un.org/News/Press/ dosc/1998/19980923.sc65777.html> 140Kumbaro, op.cit., hal. 42


86

Albania yang diakui oleh Konstitusi SFRY 1974. Sejak 1989, Pemerintah Serbia

telah mengintervensi dalam semua bidang penting kehidupan, dalam upaya untuk

“meng-Serbia-kan” rakyat Kosovo.

4.1.1. Blokade Total Bangsa Kosovo-Albania dari Perkembangan Politik,

Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan

Amandemen konstitusional untuk konstitusi 1974 pada tahun 1989

mempunyai tujuan untuk mengurangi status otonomi khusus dari Kosovo, sampai

status tersebut hilang sama sekali. Untuk mendapatkan tujuan ini, Serbia

mengambil kontrol penuh atas perbankan, yudisial dan sistem pendidikan,

begitupula dengan kepolisian Kosovo. Media massa Albania dilarang, sekolah

bahasa Albania dan unversitasnya ditutup untuk pelajar Albania, dan lebih dari

120.000 orang Albania dipecat dari pekerjaannya. Dalam ruang publik dan

insititusi pemerintahan lokal penggunaan bahasa Albania dilarang dan HAM serta

hak sipil lainnya dilanggar dalam skala besar setiap harinya. Sebab itu, Kosovo,

menjadi masyarakat yang terpencil, dimana kelompok etnis ini hidup sepenuhnya

berbeda terpisah dengan masyarakat Serbia. Rezim Serbia secara sistematis

mempertajam perbedaan antara orang Serbia dan orang Albania di Kosovo, dan

situasi disana memburuk dengan cepat, terutama, pada awal tahun 1990 dimana

Serbia mengumumkan keadaan darurat.141

Di bawah payung hukum Serbia pada tahun 1989, orang Albania dapat

membeli atau menjual tanah hanya setelah memperoleh izin khusus dari otoritas

Serbia. Sementara itu, Law on the Activities of Organs of the Republic in

Exceptional Circumstances yang ditetapkan pada 26 Juni 1990, pada awalnya

dibuat sebagai tindakan sementara, tetapi pada faktanya tetap mejadi permanen

termasuk tindakan supresi terhadap koran berbahasa Albania Rilindja, penutupan

Akademi Seni dan Ilmiah Kosovo, dan pemecatan ribuan pegawai negeri suku

bangsa Kosovo-Albania.142

141 Kumbaro, op.cit., hal.42.

142 Ibid.


87

Sistem pendidikan mengalami perubahan radikal karena pembongkaran

sistematis oleh rezim Serbia, yang menghasilkan peblokadean akses bagi pelajar

Albania untuk memperoleh pendidikan akademis. Pada 1990, Parlemen Serbia

menyatakan tidak berlakunya legislasi pendidikan yang dibuat oleh Parlemen

Kosovo sebelum 1989. Serbia menjalankan penyeragaman program-pendidikan

untuk sekolah dasar dan sekolah menengah di seluruh wilayah Serbia. Pemerintah

Serbia memotong dana bantuan pendidikan dan menjalankan kekerasan fisik

terhadap pelajar yang memasuki sekolah yang tidak memengikuti program

penyeragaman tesebut. Lebih lanjut lagi, Parlemen Serbia melarang pendaftaran

ke sekolah menengah bagi sepertiga pelajar Kosovo-Albania. Akibatnya, mereka

terpaksa untuk melanjutkan sekolah menengah dan tingkat unversitas di rumah

masing-masing, dengan mencetak buku pelajaran secara rahasia. Para Profesor di

Universitas Albania di Prishtina dipindahkan, hanya karena mereka adalah orang

Albania. Sejumlah institusi penelitian ilmiah telah dikurangi atau bahkan

dihapuskan dari hubungannya dengan orang Albania.143

Situasi yang sangat buruk terjadi dalam hal pelayanan kesehatan, dimana

metode “ethnic cleansing” terkesan telah diberlakukan oleh otoritas Serbia dalam

bidang ini. Hal ini menandakan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak untuk

hidup, sebagai tambahan dari pelanggaran dasar hak asasi manusia lainnya.

Penghapusan otonomi khusus Kosovo pada 1989 diikuti oleh serangkaian

tindakan sistematik tersebut merusak kelangsungan ekonomi dari Kosovo. Di

wilayah Kosovo terdapat 450 perusahaan baik yang dimiliki oleh negara maupun

swasta yang menjalankan roda perekonomian di wilayah tersebut. Dengan

mengganti semua staff 450 perusahaan tersebut yang bersuku bangsa Albania

dengan orang Serbia dan Montenegro, Serbia berhasil untuk mengambil kontrol

penuh atas semua aspek ekonomi Kosovo. Lebih lanjut lagi, perusahaan milik

Kosovo-Albania digabungkan dengan perusahaan Serbia dan saham mereka

ditawarkan secara ekslusif kepada orang Serbia dan Montenegro.

143 Humanitarian Law Center, “Education of Kosovo Albanians”, (24 Spotlight, 1998): 3


88

Dibawah situasi yang memburuk, pemerintah Serbia mengganti banyak

orang Kosovo-Albania yang memegang jabatan publik, menghasilkan tingginya

angka pengangguran dari orang Kosovo-Albania. Oleh karena itu, banyak orang

Albania mengandalkan bantuan keuangan yang dikirim dari keluarga mereka yang

bekerja di luar negeri. Sebagai hasil dari situasi ini, sejak 1990, lebih dari 400.000

warga Albania Kosovo pindah ke berbagai negara.144

4.1.2. Pelanggaran HAM Berat dan Luas

Pelanggaran HAM berat terhadap etnis Albania oleh pemerintah Serbia

termasuk diantaranya kasus penghilangan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-

wenang, pemeriksaan pengadilan untuk tawanan politik, penyerangan secara

disengaja dan tidak pandang bulu kepada masyarakat sipil, termasuk wanita dan

anak-anak.

Di bidang hukum, Parlemen Serbia mengeluarkan 36 undang-undang dan

470 General Decisions selama periode 1990-1992 yang mengindikasi upaya

otoritas Serbia untuk mempengaruhi setiap aspek kehidupan bangsa Kosovo-

Albania sebagai upaya untuk merusak integritas, martabat dan kemakmuran

mereka. Dengan tujuan utama adalah memaksa etnis Albania meninggalkan

wilayah Kosovo. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh otoritas

Serbia:145

• The Law on Job Relations in Special Circumstance (Undang-undang

mengenai Hubungan Kerja dalam Keadaan Khusus) yang disahkan pada

26 Juli 1990, menghasilkan pemecatan 150.000 orang Kosovo-Albania

dari pekerjaannya, sekitar 80 persen dari jumlah pekerja Albania di

Kosovo;

• Bentuk baru kolonisasi dilakukan dalam metode penyediaan lahan

pertanian bebas biaya atau pinjaman jangka panjang yang menguntungkan

144 European Action Council for Peace in the Balkans and Public International Law and

Policy Group of the Carnegie Endowment for International Peace, Kosovo-From Crisis To Permanent Solution, 1 November 1997, hal. 6.

145 Kumbaro, op.cit., hal.46.


89

bagi orang Serbia ataupun orang non-Albania lainnya, diatur dalam Law

on Conditions, Manner and Procedure of Distribution of Farming Land

(Undang-undang mengenai Syarat, Cara, dan Prosedur Distribusi Lahan

Pertanian), disahkan 20 Juli 1991;

• The Law on Special Conditions for Real Estate Transfer, disahkan 18

April 1998, melarang penjualan real estate terhadap orang Albania dan

pemilikan properti oleh orang Albania

• Sistem Perbankan Kosovo, dana finansial dari Bank Nasional Kosovo dan

semua bank komersial sepenuhnya dikuasai, sebagai akibat dari

disetujuinya Law on Transmission of Financial Funds pada 29 Maret 1991

• Meskipun 90 persen warga Kosovo adalah etnis Albania, bahasa Albania

secara resmi dilarang melalui pengesahan Law on the Official Use of

Language and Scripts, pada 27 Juli 1991.

• Nama-nama jalan, lapangan, sekolah dan sentral kebudayaan di Kosovo

diubah menjadi nama Serbia, dengan ketentuan menggunakan bahasa

Serbia dan alfabet Cyrillic;

• Kejaksaan Kosovo Mahkamah dan pengadilan negeri, Kantor Hukum, dan

Sekretariat Provinsi dibekukan. Kemudian, semua hakim, jaksa penuntut

umum, advokat, dan personel polisi yang berasal dari Albania

diberhentikan dan diganti oleh orang Serbia dan Montenegro;

• Media massa Kosovo yang terdiri atas Radio dan Televisi Prishtina, enam

stasiun radio, koran dan majalah, dihancurkan setelah ditaruh dibawah

kontrol Serbia;

Tindakan-tindakan tersebut, ditambah dengan penghapusan otonomi,

memiliki tujuan untuk mengeluarkan etnis Albania dari kehidupan publik di

Kosovo. Hal ini menunjukkan adanya penolakan yang jelas atas Hak orang

Kosovo-Albania untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri secara internal.


90

4.1.3. Bangsa Kosovo-Albania Sebagai Korban Penyerangan Fisik

Sejak Akhir Februari 1998 sampai akhir dari serangan udara NATO pada

Juni 1999, dunia internasional menjadi saksi dari kekerasan fisik yang disengaja

terjadi berkali-kali di Kosovo dimana korban utama adalah penduduk sipil,

terutama etnis Albania. Operasi penertiban pertama dilaksanakan pada awal krisis

dan selama empat minggu yang menyebabkan 20.000 etnis Albania terlantar

karena, melarikan diri dari rumah mereka, sementara 80 orang terbunuh dalam

rangkaian serangan Serbia.146

Serangan berikutnya dilancarkan oleh militer Serbia, pasukan paramiliter

dan polisi mengarahkan serangan secara terang-terangan kepada penduduk sipil

dan pemindahan secara paksa dilakukan sehingga menambahkan jumlah orang

terlantar menjadi lebih besar. Etnis Albania menjadi korban dari eksekusi ekstra-

yudisial, ”penghilangan”, penggunaan angkatan bersenjata secara besar-besaran,

penyiksaan, perlakuan buruk, penahan incommunicado, dan pengadilan yang tidak

adil.

Otoritas Serbia menyangkal bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM

berat dan mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan polisionil

untuk mengatasi bahaya ancaman terorisnme. Di lain pihak kesaksian, foto, dan

kaset video dari jurnalis, organisasi HAM dan pengawas lainnya menggambarkan

dengan jelas kerusakan sistematis yang terjadi di Kosovo.

Berdasarkan fakta-fakta dan analisis di atas, maka menurut penulis bangsa

Kosovo-Albania dapat dikatakan merupakan pemegang hak penentuan nasib

sendiri (right of self determination). Dan berdasarkan upaya pembersihan etnis

yang dilakukan Pemerintahan Serbia terhadap bangsa Kosovo-Albania, hak

penentuan nasib sendiri dengan alasan kemanusiaan bisa mendasari kemerdekaan

Negara Kosovo.

146 Amnesty International Report, A Human Rights Crisis In Kosovo Province, Document

Series B: Tragic events continue #4: The Protection of Kosovo’s displaced and refugees, Oktober 1998,


91

4.2. Pengakuan Terhadap Kosovo Sebagai Negara Baru

Lahirnya sebuah negara baru dapat melalui berbagai macam cara, antara

lain melalui pelepasan diri dari penjajah bagi negara-negara bekas wilayah

jajahan, pemisahan diri sebagian wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai

sebuah negara merdeka,atau melalui pecahnya sebuah negara menjadi negara

yang lebih kecil daripada negara semula, maupun penggabungan beberapa negara

menjadi sebuah negara yang baru sama sekali.147

Mengingat Kosovo sebelumnya merupakan salah satu provinsi dari Serbia,

maka kemerdekaan Kosovo dapat digolongkan sebagai lahirnya negara baru jenis

yang kedua, yakni pemisahan diri sebagian wilayah suatu negara dan berdiri

sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Kelahiran sebuah negara baru seperti

Kosovo ini, dalam masyarakat internasional pasti akan menimbulkan reaksi dari

negara-negara lain yang dimanifestasikan dalam pernyataan sikap menerima atau

mengakui kelahiran negara baru tersebut atau sebaliknya ada negara-negara yang

menolak atau tidak mengakui kelahiran negara baru tersebut.

Pengakuan terhadap suatu Negara baru didefinisikan oleh beberapa

penulis, sebagai :

“…tindakan bebas oleh satu Negara atau lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari masyarakat manusia yang terorganisir secara politis, yang tidak terikat pada Negara lain, dan mempunyai kemampuan untuk menaati kewajiban-kewajiban menurut hokum Internasional, dan dengan cara itu Negara-negara yang mengakui menyatakan kehendak mereka untuk menganggap wilayah yang diakuinya sebagai salah satu anggota masyarakat Internasional”.148

Untuk mengakui suatu negara baru pada umumnya negara-negara

memakai kriteria, antara lain sebagai berikut :

a. Keyakinan ada stabilitas di negara tersebut ;

b. Dukungan umum dari penduduk ; dan

147 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, ( Bandung: Mandar Madju,

1990), hal.347

148 J.G., Starke, op.cit., hal. 176


92

c. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban

internasional.149

Sampai sekarang sudah 53 negara yang mengakui yaitu; Kosovo Costa

Rica, Amerika Serikat, Prancis, Afghanistan, Albania, Turki, Inggris, Australia,

Senegal, Jerman, Latvia, Denmark, Estonia, Italia, Luxemburg, Peru, Belgia,

Polandia, Swiss, Austria, Irlandia, Swedia, Belanda, Islandia, Slovenia, Finlandia,

Jepang, Kanada, Monako, Hungaria, Kroasia, Bulgaria, Liechtenstein, Republik

Korea, Norwegia, Kepulauan Marshall, Nauru, Burkina Faso, Lithuania, San

Marino, Republik Ceko, Liberia,Sierra Leone, Colombia, Belize, Malta, Samoa,

Portugal, Montenegro, Makedonia, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan yang terakhir

mengakui Federasi Micronesia.150

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan suatu persoalan yang

melibatkan masalah hukum dan politik sekaligus. Dalam masalah pengakuan,

unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas, karena

pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi oleh

pertmbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum.151

Meskipun masalah pengakuan melibatkan dua aspek sekaligus, yaitu aspek

hukum dan politik, tetapi para pakar hukum internasional selalu berusaha untuk

menentukan aspek mana yang lebih menonjol dari kedua aspek tersebut. Banyak

yang berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum, namun

banyak pula yang berpendapat dan diperkuat oleh praktek negara bahwa

pengakuan lebih bersifa poliik yang mempunyai akibat hukum.152

Kemudian O’Connel juga menegaskan bahwa;

149 Boer Mauna., Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2000, hal. 65.

150 Data dari <http://www.kosovothanksyou.com/?order=d#recognition>, diakses pada 16 Dsember 2008, pukul 19.30 WIB.

151 Boer Mauna,op.cit., hal.59.

152 Setyo Widagdo, Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik, (Malang:

Bayumedia, 2008), hal.221.


93

”Recognition is a political act with legal consequences”153

Persoalan apakah pengakuan masuk wilayah hukum atau wilayah politik

dapat dikembalikan kepada persoalan apakah lahirnya suatu negara merupakan

peristiwa hukum atau peristiwa politik. Ada dua pendapat mengenai hal ini.

Pertama menyatakan bahwa lahirnya suatu negara hanya merupakan suatu

peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum

internasional. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa kelahiran suatu negara itu

merupakan suatu fakta politis. Sementara itu pendapat kedua menyatakan bahwa

lahirnya sebuah negara merupakan suatu proses hukum yang diatur oleh

ketentuan-ketentuan hukum internasional.154

Di antara kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat pertama yang

menyatakan bahwa kelahiran suatu negara bukan merupakan peristiwa hukumlah

yang banyak dianut oleh para ahli hukum internasional. Tidak mungkin hukum

internasional mengatur lahirnya suatu negara, karena negara hukum itu ada atau

lahir setelah adanya negara-negara. Negara-negara merdekalah yang merumuskan

hukum internasional, dan bagi negara-negara tersebut pulalah hukum itu berlaku.

Bagi negara-negara yang belum merdeka dan masih di bawah kekuasaan asing,

tentu saja hukum internasional belum dapat diberlakukan. Jadi lahirnya suatu

negara tidak mungkin diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional

sehingga kelahiran negara baru tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses

hukum.155

Setelah mencermati kedua pendapat tersebut dan adanya kecenderungan

bahwa pendapat pertama yang dianut tentang kelahiran suatu negara maka dapat

disimpulkan bahwa pengakuan terhadap kelahiran suatu negara baru dipandang

lebih tepat digolongkan sebagai bagian dari politik internasional dan bukan masuk

wilayah hukum internasional, karena dalam prakteknya pengakuan itu lebih sering

dan lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan politik subjektif

153 O’Connel, International Law for Students, (London: Steven & Sons,1971), hal.49. 154 Boer Mauna, op.cit.,hal.61. 155 Ibid.


94

dari pihak yang hendak memberikan pengakuan. Hal itu juga dapat dilihat pada

kasus lahirnya negara Kosovo ini. Ketika parlemen Kosovo mendeklarasikan

kemerdekaannya, sehari kemudian negara-negara yang selama ini satu haluan

politik, satu ideologi dengan Kosovo, langsung memberikan pengakuan, dan

sebaliknya negara-negara yang selama ini bermusuhan, tidak satu ideologi dan

berbeda haluan politiknya menolak memberikan pengakuan.

Jika dianut bahwa lahirnya suatu negara hanya merupakan peristiwa fakta

poilitis dan bukan peristiwa hukum, meskipun dari pengakuan menimbulkan

akibat hukum antara negara yang mengakui dan negara yang diberikan

pengakuan, maka akibatnya adalah tidak mungkin suatu negara menolak lahirnya

negara baru dengan alasan hukum. Akibat lain adalah lahirnya suatu negara bebas

dari pengakuan, dengan kata lain pengakuan tidak ikut campur dalam

pembentukan negara. Artinya, eksistensi suatu negara baru yang lahir tidak

ditentukan oleh keharusan adanya pemberian atau penolakan pengakuan dari

negara lain. Suatu negara atau kelompok negara mengakui atau tidak mengakui

suatu negara lain semata-mata didasarkan atas pertimbangan politik dari negara

atau kelompok negara bersangkutan.156

Mengenai hal tersebut, Amerika Serikat menunjukkan sikap yang jelas

dengan mengatakan;

”In the view of the United States, International Law does not require a state to recognize another entity as a state; it is a matter for judgement of each state whether an entity merits recognition as a state.”157

4.2.1.Teori-Teori Tentang Pengakuan

Dalam literatur-literatur hukum internasional maupun hukum tata negara

dapat ditemukan dua teori terkenal tentang pengakuan, yaitu teori konstitutif dan

156 Widagdo, op.cit., hal.223.

157 Gerhard Von Glahn, Law Among Nations, (New York: Mac Millan Publishing, Inc.,

1981), hal.93.


95

teori deklaratif. Pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa suatu negara

dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui oleh negara lain. Artinya,

suatu negara belum dianggap lahir sebagai negara baru sebelum adanya

pengakuan terhadap negara baru tersebut. Dengan demikian pengakuan semacam

itu memiliki kekuatan konstitutif.158 Oleh karena itu, bagi pengikut teori

konstitutif, secara hukum negara yang baru lahir itu baru diakui keberadaannnya

apabila telah mendapat pengakuan dari negara lain. Selama pengakuan belum

diberikan maka secara hukum negara itu belumlah ada/lahir.

Untuk hal ini, Brownlie mengatakan;

”Contitutivist doctrine creates a great many difficulties.”159

Yang maksudnya adalah bahwa apa yang dikatakan oleh pendukung teori

konstitutif hanya menciptakan kesulitan jika teori tersebut diterapkan. Bahkan,

teori tersebut semakin tidak populer ketika Pasal 3 Konvensi Montevideo tahun

1993 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara (Convention on Rights and Duties

of States 1933) menyebutkan bahwa keberadaan politik suatu negara bebas dari

pengakuan oleh negara-negara lain.160

Sementara itu menurut pendukung teori yang kedua yaitu teori deklaratif,

pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-

mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini, pengakuan hanya berupa

penerimaan fakta tersebut.161 Selanjutnya, pengakuan hanya merupakan

pernyataan atau penegasan saja (to declare) dari negara yang memberikan

pengakuan bahwa suatu negara baru tersebut telah ada dalam pergaulan

158 Malcolm N.Shaw, International Law, 2nd Edition, (Carmbridge: Grotius Publication

Limited, 1986), hal.208. 159 Ian Brownlie, Principles of Public International Law,(Oxford University, 1979),

hal.93 160 Widagdo, op.cit., hal.224. Convention on Rights and Duties of States, art.3; “The political existence is independent

of recognition by other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its consevation and prosperity, and consecuently to organize itself as it seesfit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its court.”

161 Boer Mauna, op.cit., hal.62.


96

masyarakat internasional. Kehadiran dan keberadaan suatu negara baru dalam

masyarakat internasional, asalkan secara objektif sudah memenuhi kualifikasi

kenegaraan dengan sendirinya sudah dapat diterima sebagai pribadi internasional

(international personality) terlepas dari ada atau tidak adanya negara yang

mengakui. Dengan demikian, negara baru tersebut sudah dapat menikmati hak-

hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, seperti

negara-negara lainnya.162

Teori deklaratif menetralisasi eksistensi suatu negara dari masalah

pengakuan yang nyata-nyata sangat subjektif. Teori deklaratif ini dapat dikatakan

lebih objektif dan netral daripada teori konstitutif yang dalam praktek sudah

ditinggalkan karena eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh ada atau tidak

adanya pengakuan dari negara-negara lain.

Uraian di atas menegaskan bahwa kelahiran suatu negara adalah suatu

peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan hukum internasional. Jelaslah

pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir hanya bersifat politik,

semacam pengukuhan terhadap statusnya sebagai anggota masyarakat

internasional yang baru dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya

terhadap negara atau kelompok negara yang memberikan pengakuan sesuai

dengan ketentuan hukum internasional.

4.2.2.Lahirnya Kosovo Sebagai Negara Baru

Dengan dideklarasikannya kemerdekaan Kosovo pada tanggal 17 Februari

2008 yang lalu, berarti provinsi Kosovo telah memisahkan diri dari Serbia secara

sepihak. Situasi tersebut dimungkinkan karena selain Kosovo mendapat dukungan

Amerika Serikat, juga karena konflik etnis yang berkepanjangan dan penindasan

serta ketidak adilan selama ini yang memicu munculnya deklarasi kemerdekaan

tersebut.

Menurut pendapat penulis, sesungguhnya kelahiran Kosovo sebagai

negara baru dapat dikatakan sah karena telah memenuhi kualifikasi yang melekat

162 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Madju,

1990), hal.350.


97

pada diri Kosovo sebagai negara sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo

1933, yakni ada penduduk, memiliki wilayah, mempunyai pemerintahan, dan

memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.163 Selain

itu, sebagaimana yang sudah penulis kemukakan berdasarkan pendapat-pendapat

pakar hukum internasional bahwa lahirnya suatu negara hanya merupakan suatu

peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum

internasional. Meskipun demikian hendaknya dibedakan antara negara sebagai

pribadi internasional pada satu sisi dengan kemampuan negara itu sebagai pribadi

internasional dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

internasionanya pada sisi yang lain.

Suatu negara baru untuk dapat dikatakan memiliki pribadi internasional

atau sebagai negara baru memang tidak membutuhkan pengakuan dari negara-

negara lain sesuai pandangan teori deklaratif. Akan tetapi, sebagai pribadi

internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain atapun subjek

hukum internasional lainnya, maka negara baru tersebut membutuhkan pengakuan

dari negara lain, karena dengan adanya pengakuan tersebut maka negara baru itu

dapat mulai mengadakan hubungan, dengan negara-negara yang mengakui, yang

kemudian akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional yang

harus dilaksanakan dalam pergaulan internasional.

Setelah proklamasi kemerdekaannya, sudah banyak negara yang

mendukung dan mengakui kemerdekaan Kosovo. Namun pengakuan tersebut

bukanlah suatu syarat atau suatu keharusan bagi kelahiran dan keberadaan Kosovo

sebagai negara baru, melainkan hanya memperkuat fakta yang telah ada bahwa

Negara Kosovo telah lahir.

Sementara mengenai PBB yang belum memberikan pengakuan resmi,

menurut penulis ketika Negara Kosovo mengajukan permohonan menjadi anggota

PBB, maka tidak ada pilihan lain bagi Dewan Keamanan PBB selain memberikan

rekomendasi kepada Majelis Umum PBB untuk menetapkan Kosovo sebagai

anggota PBB, sekaligus merupakan pengukuhan bagi Kosovo sebagai negara

baru.

163 Convention on Rights and Duties of States, art.1; “The state as a person of

international lawshould possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government, and d) capacity to enter into relations with the other states.”


98

Sejarah membuktikan bahwa salah satu ciri pokok hubungan internasional

sesudah tahun 1945 adalah menjamurnya negara-negara baru yang telah

membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Akibatnya, sekitar 140 negara baru

muncul dalam pergaulan internasional sejak 1945 tersebut dan semuanya menjadi

anggota PBB.164

Diterimanya secara langsung negara-negara yang baru lahir pada waktu itu

sebagai anggota PBB menunjukkan bahwa teori konstitutif tidak sesuai lagi

dengan perkembangan zaman. Persyaratan yang diajukan oleh PBB hanya bahwa

negara baru tersebut harus cinta damai (peace loving), menerima kewajiban yang

ada dalam Piagam PBB, mampu dan bersedia melaksanakan kewajiban dan

ditetapkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB.165

Persyaratan tersebut bersifat umum, dan tidak pernah menimbulkan permasalahan

bagi negara-negara baru.

Berdasarkan hal tersebut maka PBB sewajarnya menerima Kosovo sebagai

negara baru sekaligus mengukuhkan kelahiran Kosovo sebagai negara. Namun

demikian, jika PBB menolak mengakui Kosovo, menurut penulis hal tersebut

tidak berpengaruh bagi eksistensi Kosovo sebagai negara baru mengingat 53

negara yang telah mengakui kemerdekaan Kosovo mayoritas merupakan anggota

PBB dan 22 di antaranya merupakan anggota Uni Eropa.

164 Boer Mauna, op.cit., hal.64. 165 Widagdo, op.cit., hal.226.


kemerdekaan negara kosovo - digilib.ui.ac.id vi 633.8274... · sejak deklarasi kemerdekaan kosovo...

Documents