KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN)

Disampaikan oleh :Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Pada Lokalatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA dan Masyarakat Desa Penyangga Dalam Rangka Pengamanan Kawasan Konservasi

Samarinda, 18 – 19 Juli 2011

DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN

• Kejahatan lingkungan adalah setiap pelanggaran dari hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan keberlanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam (INTERPOL)

• Kejahatan terhadap lingkungan merupakan masalah internasional yang serius yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian negara, keamanan, atau kelangsungan hidup. Dampaknya dapat dirasakan dalam banyak hal, mulai dari menipisnya sumber daya alam sampai kerusakan habitat dan dari kepunahan spesies sampai kematian manusia.

HUKUM INTERNASIONAL• Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23

• 1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26

• 1.3 Convention against Corruption 27• 1.4 Non-enforceable International Conventions

28• 1.5 Bilateral Agreements

4

K AWA S A N H U TA NBERDASARKAN FUNGSI

Luas : 132.397.729 ha(71% dari daratan Indonesia)

Hutan Konservasi14.88%

Hutan Lindung22.55%Hutan

Produksi62.57%

Hutan KonservasiHutan LindungHutan Produksi

Indonesia : Pulau ± 17.508 buah Teritorial membentang

spjg ± 5.000 km & ± 2.000 km melbr diatas grs khatulistiwa

Panjang pantai ± 81.791 km

Luas laut ± 7,1 juta km2.

Potensi sumberdaya alam tidak kurang dari : 25.000 jenis flora 400.000 jenis fauna

Jenis-jenis flora& fauna al : 1.539 jenis burung, 515 jenis mamalia, 2.500 jenis moluska, 214 jenis krustacea, 2.000 jenis reptil, 1.000 jenis amfibia, 3.000 jenis ikan, 6 jenis penyu, 25 jenis Mamalia laut, 450 jenis Terumbu

karang, 27.500 jenis tumbuhan

berbunga, 10.000 jenis pohon, 5.000 jenis anggrek, 500 jenis paku-pakuan,.

POTENSI INDONESIA

POTENSI & MASALAH HUTAN INDONESIA

LAJU DEFORESTASI

POTENSI MASALAH SAAT INI

1. Hutan tropis ketiga terluas di dunia dg kekayaan keanekaragaman hayati & ekosistem tinggi

2. Sebagai paru-paru dunia (120,35 jt ha, menutup 63% daratan)

3. Menyediakan berbagai jaslingk.

4. Memiliki peran dlm mendukung pemb. ekonomi

1. Illegal logging & Illegal Timber Trade

2. Perburuan liar/ pengumpulan TSL secara ilegal/ Perdagangan liar

3. Pasar kayu gelap & mafia internas. IL & IT

4. Perambahan Kawsan Hutan

5. Pembakaran hutan6. Penambangan liar7. Terbatasnya

lapangan kerja8. Kondisi sosek masy

sekitar hutan minimal

1. 1987-1997 : 1,87 juta ha/tahun

2. 1997-2000 : 3,50 juta ha/tahun

3. 2000-2005 : 1,08 juta ha/tahun

1. Ekologi (Degradasi hutan, kwalitas ekosistem, Kehati, rawan bencana alam)

2. Ekonomi (PNBP hilang, harga kayu rendah)

3. Sosbud (pergeseran nilai masy:skeptis, anarkhis, dll)

DAMPAK

TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT)

• ILLEGAL LOGGING• PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN• PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA

LIAR (TSL)• PENAMBANGAN ILEGAL• KEBAKARAN HUTAN

MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ?ASPEK EKONOMI• Kehilangan Devisa• Harga kayu rendah• Restrukturisasi Industri Kehutanan tidak terbangun

ASPEK EKOLOGI• Degragasi hutan dan memperluas lahan kritis• Kualitas ekosistem turun dan kehilangan keanekaragaman hayati• Menyebabkan banjir, kebakaran hutan, longsor dan gersang

ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA• Merubah nilai-nilai sosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll)• Kepedulian masyarakat pada fungsi hutan rendah (Economy

oriented)• Kearifan masyarakat lokal hilang• Kesenjangan sosial• Kehilangan ketertarikan pada alam dan lingkungan

1. Penyedia Dana2. Pengatur Lapangan3. Pendukung/Pelindung

1. Pengolahan2. Perdagangan3. Produksi Lanjutan4. SL Loundrying

TINDAKAN DILAPANGAN

PENYERTAAN & PEMBANTUAN

PEMANFAATAN LANJUTAN

1. Percobaan (53 & 54)2. Penyertaan (55)3. Pembantuan (56)

BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN

KUHP

1. Penebangan pohon tanpa izin yg sah2. Perambahan Hutan & menduduki kawasan

hutan 3. Pembakaran kawasan hutan4. Penambangan liar5. Konversi kawasan hutan tidak mengikuti

ketentuan6. Perburuan liar/ pengumpulan TSL secara

ilegal7. Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah8. Pengangkutan HH tanpa izin9. Penguasaan HH tdk sah10.Membawa alat berat tanpa izin yg sah

BENTUK PERBUATAN TIPIHUT

ILLEGAL LOGGING

PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA

ILLEGAL

LOGGING

LOGGING : Pembalakan/ pemanenan kayu

ILLEGAL : Praktik tidak sah

Aspek integratif

Aspek simplikasi sematik

Praktik penebangan liar

Praktikl pemanenan ky beserta proses secr tdk sah (tdk mengikuti prosdr atau tatacara yg telah ditetapkan) -> perencn, perizinan, modal, pemanenan hingga pasca pemanenan -> angkut, tataniaga, pengolahan hingga penyelundupan)

ILLEGAL LOGGING

adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan

hutan negaramelalui

aktifitas penebangan pohon atau

pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya

yang berasal dari hasil tebangan

secara tidak sah

12

PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING (IL) UU No. 41/99 TTG KEHUTANAN

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap ORANG/KELOMPOK ORG atau BADAN HUKUM dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa : Menebang,memanen atau memungut Hasil Hutan Kayu (HHK) dari

kws hutan tanpa ijin/hak; Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, memiliki atau menggunakan HHK yg diduga dipungut secara tidak sah;

Mengangkut,menguasai atau memiliki HHK tdk dilengkapi bersama sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Membawa alat berat & alat lainnya yg lazim atau patut diduga akan digunakan utk mengangkut/mengambil HHK di dlm kws hutan tanpa izin dari yang berwenang;

Membawa alat yg lazim digunakan utk menebang,memotong atau memebelah phn dlm kws hutan tanpa ijin pejabat berwenang.

12

Paham atau aliran yg menggunakan

mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu

strategi

Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional

ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME

TERORISME (entimologi)

isme : Paham

teror : Ancaman

1.Kejahatan pidana2.Lintas negara3.Terorganisir scr sistemtis4.Memiliki jaringan5.Mengancam kehidupan

UU.No. 15/2003

ILLOG

ILLEGAL LOGGING =

BIOTERORISME

Dg mempertimbangkan intensitas & dampak

mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara

lintas teritorial dan lintas generasi,

maka berkembang wacana yg

menempatkan IL sebagi bentuk

kejahatan TERORISME

LINGKUNGAN (BIOTERORISME)

14

MODUS OPERANDI IL & IT

14

PENYUAPAN1. Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat 2. Membiayai backing dan pengawal oknum aparat3. Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasaPENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL 2. Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH3. Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)4. Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkutPENYALAHGUNAAN DOKUMEN

1. Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang2. Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan3. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)PENYELUNDUPAN1. Melalui laut antar pulau dan ke LN2. Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)3. Manfaatkan sistem pasar antar negara

(penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian)

TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJINPenebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)

15

PELAKU PEMBALAKAN LIAR

1. Dilakukan oleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan) prakteknya melanggar persyaratan dalam HPH karena kelebihan menebang atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif.

2. Dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

3. Dilakukan oleh orang setempat yang dikoordinir cukong dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon. 15

16

KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS

1. Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging.

2. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar.

3. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada. 16

Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999

Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)

Pelaku utama (dader)

Belum Menjangkau tindak :

PercobaanPenyertaan

Pembantuan

Pasal 53, 54,55, dan 56

KUHP

Ancaman Pidana :Minimal Umum – Maksimal Khusus

PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI

Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999

Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)

UU KORUPSI

Belum Menjangkau

tindak :PercobaanPenyertaan

Pembantuan

Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP

KEJAKSAANPOLRIKPK

PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS

SIDIK/ LIDIK

Pejabat menerbitkan alas hak tdk

prosedur

LEX SPECIALIS

LAPORAN KEHUTANAN

SIDIK/LIDIK(Keterangan/ BAP)

Split kasusX

PERAMBAHAN

2020

PENGGUNAAN KAWASAN

PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999 :

(1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG.

(2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN.

(3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA.

(4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR.

Mengerjakan kawasan hutan Mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya)

Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang

APA PERAMBAH

PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN

Menggunakan kawasan hutan Memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan

Menduduki kawasan hutan Menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya

Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99

1. Membangun sikap mental dan perilaku masy dan unsur kelembagaan dan intrumen hukum yg ada, agar peduli terhdp kelestarian & kemanfaatan hutan utk kesejahteraan masy.

2. Melakukan resolusi konflik, dgn mengidentifikasi berbagai potensi konflik atas kawasan hutan dg memperhatikan kepentingan masy, sektor swasta dan pemerintah.

3. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yg berorientasi konsensus secara adil, saling menguntungkan, transparan, bertanggung gugat,

4. Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.

STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN

……..lanjutan

5. Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan.

6. Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi.

7. Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan

8. Memperkuat kelembagaan, pada tingkat lokal, regional dan nasional untuk menjamin ketertiban & kepastian hukum dlm pengelolaan hutan yg adil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan.

9. Law enforcement terhadap pelaku, aktor intelektual perambah (Penyedia Dana, Pengatur Lapangan & Pendukung/Pelindung)

Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang :

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

b. Merambah kawasan hutan. c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius

atau jarak sampai dengan :

1. 500 m dari tepi waduk atau danau;2. 200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa;3. 100 m dr kiri kanan tepi anaksungai;4. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;5. 130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai.

Psl 78 ayat (2) Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlm psl 50 ayat (3). Huruf a, b, atau c diancam dg pidana penjara paling lama 10 th & denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

A. Penegakan Hukum:– Investigasi/ Penyelidikan, Penyidikan,– Pemberkasan, – Penuntutan, – Proses Pengadilan

B. Terobosan Hukum– Penuntutan ganti rugi – Tukar menukar kawasan– beleid atau kebijakan (policy), dll.

1. UU Kehutanan2. UU Tipikor3. UU Lingkungan Hidup4. UU Konservasi SDAH&E5. UU Keimigrasian6. UU Penataan Ruang7. UU Pencucian Uang, DLL.

Upayakan Sukses VONIS sesuai Dakwaan Berlapis.

Hal yang paling fundametal mencermati kelemahan yang ada pada sistem yustisi atau celah-celah dlm perangkat hukum yg bisa dimanfaatkan sbgian pihak utk melakukan IL & IT.

PENYIDIK POLRIPENYIDIK KEJAKSAAANPENYIDIK PNS HUT

Mulai dari Proses Penyidikan sudah harus

mengupayakan DAKWAAN BERLAPIS dgn :

UPAYA OPTIMALISASI GAKKUM OLEH APARAT

MENGEDEPANKAN POLHUT DAN PPNS KEHUTANAN

TERIMA KASIH