Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang

Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Planologi Kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan

fungsi

is besar

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah

VIII Denpasar secara gar berda

Peraturan Menteri Kehutanan No.

II/2013 tentang

sarkan

P.16/Menhut-

Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan

wilayah kerjanya adalah di Provinsi Bali dan

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 1958 terbentuklah Seksi Eksplorasi

II Brigade Planologi Makasar yang berkedudukan

di Singaraja, yang kemudian pada tahun 1965

berubah nama menjadi Brigade Planologi

Nusa Tenggara.

Pada tahun 1971 dengan Surat

Direktorat Jenderal Kehutanan

Nomor 97/Kwt/SD/1971 serta

N o m o r 1 9 4 3 / A - 2 / D . A / 7 1

terbentuklah Brigade Planologi

Kehutanan yang melaksanakan

tugas Inventarisasi, Pemetaan,

Pengukuhan Hutan, dan

Efisiensi Tata Guna Tanah.

Pada tahun 1978 terbentuklah Balai Planologi

Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor

430/Kpts/Org/7/1978. Pada tahun 1982

kelembagaan ini kemudian dipindahkan ke

D e n p a s a r d e n g a n k a n t o r s e m e n t a r a

berkedudukan di Sanur.

Pada tanggal 22 Agustus 1984 Brigade Planologi

Nusa Tenggara resmi berubah nama menjadi Balai

Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII

Denpasar.

Pada tanggal 10 Juni 2002, Balai Inventarisasi dan

Perpetaan Hutan Wilayah VIII Denpasar resmi

berubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan

Hutan Wilayah VIII (sesuai SK Menteri

Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tanggal 10

Juni 2002).

Tugas : melakukan urusan tata persuratan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah

tangga, koordinasi penyusunan perencanaan

program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

Tugas : melakukan identifikasi dan

inventarisasi potensi lokasi yang

akan ditunjuk sebagai kawasan

hutan; melaksanakan penataan

batas dan pemetaan kawasan

h u t a n ; m e l a k s a n a a n

pen i la ian perubahan

status dan fungs i

k a w a s a n h u t a n ;

A.TUPOKSI

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pemolaan Kawasan Hutan

melaksanakan penilaian teknis tata batas areal

pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,

dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.

Tugas : melaksanakan penilaian penggunaan

kawasan hutan; melaksanakan inventarisasi hutan

skala Nasional di wilayah Bali dan NTB;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi

geograf is dan perpetaan kehutanan ;

melaksanakan penyiapan dan penyajian data dan

informasi perencanaan kehutanan, penunjukan

kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,

wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan

nggunaan kawasan hutan.

Jabatan Fungsional di BPKH Wilayah

atkan pada masing-masing seksi

dan seksi ISDH yang bertujuan

kelancaran tugas pokok dan

ing seksi dengan tetap

sesuai dengan jabatan

ing berdasarkan

yang berlaku.

Seksi Informasi Sumber Daya Hutan

pe

Kelompok

VIII ditemp

yaitu seksi PKH

untuk mendukung

fungsi masing-mas

melaksanakan kegiatan

fungsional masing-mas

peraturan perundang-undangan

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH VIII DENPASARJl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala RenonKotak Pos 3195, Tlp : (0361) 227826, 227928 Fax : (0361) 227928, DENPASAR

B. STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV,

dan Kelompok Jabatan Fungsional (terdiri dari

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Surveyor

Pemetaan (SURTA)

-Persuratan

-Kepegawaian

-K e u a n g a n

-Perlengkapan

-Pelaporan

BPKH VIII

TU

PKH ISDH

- Verifikasi PNBP

- Enumerasi TSP/PSP

- Re-enumerasi PSP

- Inventarisasi Sosbud

- Inventarisasi Biogeofisik

- Pengelolaan sistem

informasi geografis dan

perpetaan kehutanan

- Penataan hutan dan

penyusunan rencana

pengelolaan

- Orientasi Batas

Kawasan Hutan

- Rekonstruksi Batas

Kawasan Hutan

- Identifikasi Permasalahan

Kawasan Hutan

Kegiatan BPKH Wilayah VIII Denpasar

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKH

Wilayah VIII diperoleh :

1. Data dan peta kawasan hutan di Provinsi Bali

dan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

2. Data dan peta potensi kawasan hutan nasional,

3. Stok karbon nasional,

4. Perkembangan riap kawasan hutan, dan

5. Sebaran dan jenis-jenis tanaman (pohon dan

potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di

dalam kawasan hutan.

Hasil Kegiatan

Struktur Organisasi BPKH Wilayah VIII Denpasar

KEPALA BALAI

SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN

PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM

SUB BAGIAN TATAUSAHA

PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM

SEKSI INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

PELAKSANA/FUNGSIONAL UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL