kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja...

PE

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

KOTA BEKASI

TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Daftar Isi i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi ......................................................................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................................................................ ii Daftar Grafik .............................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................... I.1 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD ......................................... I.1 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ........................... I.2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya .... II.1 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2013 ..................................... II.4

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2014

3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN ........................................................................ III.1 3.2 Asumsi Dalam Penyusunan RAPBD 2014 ............................................. III.5 3.3 Asumsi-asumsi Lainnya ............................................................................... III.6

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................................. IV.1 4.2 Kebijakan Belanja Daerah ........................................................................... IV.6 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................................. IV.14 4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah .......................................................... IV.15 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi

Tahun 2014 .................................................................................................. IV.25

BAB V PENUTUP ........................................................................................................... V-1

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Daftar Isi ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Harga

Berlaku Tahun 2008-2011 (Juta Rupiah) .......................................... II.1

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011 (Juta Rupiah) ................ II.2

Tabel 2.3 Proyeksi PDRB Kota Bekasi Tahun 2008-2014 (Trilyun Rupiah) ............................................................................................................ II.5

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014 (Milyar Rupiah) ........................................................................................................... IV.5

Tabel 4.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013-2014 ................................... IV.9

Tabel 4.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2014 ...................... IV.15

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 .............................................................................................. IV.26

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Daftar Isi iii

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1 Proyeksi LPE Kota Bekasi Tahun 2008-2014 (%)… ................... II.4

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Daftar Isi iv

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab I I.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)

merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh

pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) setiap tahunnya. Penyusunannya merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

KU-APBD disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan

anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KU-APBD

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah

disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap

pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah,

asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja

daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan

pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2014 bertujuan untuk menyediakan

dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi

ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD,


kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan

pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sebagai dokumen

perencanaan maka KU-APBD merupakan bagian dari mekanisme

penyusunan Rencana APBD sehingga prosesnya melibatkan Pemerintah

Daerah dan DPRD Kota Bekasi. Hasilnya dituangkan dalam Nota

Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota Bekasi

dengan DPRD Kota Bekasi, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk

Tahun Anggaran 2014.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Kota Bekasi Tahun 2014 disusun dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2013;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014;

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;

26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

28. Peraturan WaliKota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.


29. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014.

30. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014.

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab II II.1

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BEKASI

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi, sebagai salah satu

indikator perekonomian daerah, dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan, yang tentu menggambarkan geliat pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) Kota Bekasi meningkat sebesar 14,23% pada tahun

2010 dan 12,73% pada tahun 2011, yaitu dari sebesar Rp. 31,47 trilyun pada

tahun 2009 menjadi Rp. 35,95 trilyun pada tahun 2010, dan Rp. 40,52 trilyun

pada tahun 2011. Gambaran progresifitas kenaikan PDRB (ADHB) Kota

Bekasi tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2008 – 2011 (Dalam Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011

1. Pertanian 262.838 271.780 318.618 341.294

2. Industri Pengolahan 13.344.270 13.499.050 15.092.961 17.168.824

3. Listrik, Gas dan Air Bersih

1.045.975 1.159.616 1.364.064 1.607.057

4. Bangunan 1.091.818 1.146.303 1.218.520 1.376.313

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8.633.457 9.640.712 11.077.001 12.491.928

6. Transportasi dan Komunikasi

2.362.760 2.676.363 3.137.586 3.572.443

7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1.103.847 1.199.730 1.360.573 1.566.220

8. Jasa-Jasa 1.680.396 1.881.833 2.109.743 2.404.729

PDRB ADHB 29.525.360 31.475.388 35.679.065 40.528.808

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka 2011


Kenaikan yang optimis juga dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend kenaikan yang positif, dari sebesar

Rp.14,62 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp.15,47 trilyun pada tahun 2010,

dan Rp.16,57 trilyun pada tahun 2011. Kenaikan ini rata-rata mencapai

angka 5,84% pada tahun 2010, dan 7,08% pada tahun 2011. Gambaran

tentang kenaikan yang progresif PDRB (ADHK) Kota Bekasi tahun 2008-2011

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2008 – 2011 (Dalam Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010 2011

1. Pertanian 131.569 130.853 132.841 135.205

2. Industri Pengolahan 6.388.658 6.344.557 6.539.236 6.868.060

3. Listrik, Gas dan Air Bersih

512.610 562.665 627.785 696.315

4. Bangunan 529.219 542.549 564.793 620.425

5. Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.882.989 4.148.716 4.424.414 4.782.975

6. Transportasi dan Komunikasi

1.170.570 1.366.630 1.550.993 1.707.287

7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

563.669 596.093 646.581 704.352

8. Jasa-Jasa 863.119 930.532 989.466 1.056.921

PDRB ADHK 14.042.404 14.622.594 15.476.108 16.571.540

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2011

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB (ADHK), struktur perekonomian

Kota Bekasi secara umum dikonstruksi sektor industri pengolahan yang rata-

rata mencapai 43,15% sepanjang tahun 2008-2011, diikuti oleh sektor

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 28,37%, sektor transportasi dan

komunikasi sebesar 9,50%; sektor jasa sekitar 6,32%; sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,25%; Listrik, Gas dan Air Bersih

sebesar 3,94%; Bangunan sebesar 3,72%; dan Pertanian sebesar 0,88%.


Namun demikian, kendati sektor industri pengolahan adalah sektor yang

paling besar memberikan kontribusi, namun pertumbuhannya sepanjang

empat tahun terakhir hanya sekitar 18,96%. Pertumbuhan tertinggi justru

dikontribusi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 35,58%;

diikuti oleh sektor transportasi dan komunikasi sebesar 21,22%. Inilah

ketiga sektor utama yang dalam beberapa tahun ke depan masih akan

menjadi tiang penyangga perekonomian Kota Bekasi, yang apabila dilihat

dalam konteks pengelompokkan lapangan usahanya, maka struktur

perekonomian Kota Bekasi didominasi oleh sektor sekunder (Industri

Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Bangunan) yang mencapai

50,80%; disusul sektor tertier yang mencapai 48,32% (Perdagangan, Hotel

dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan; serta Jasa-jasa lainnya); dan sisanya adalah sektor primer yang

hanya sebesar 0,88% (Pertanian, Pertambangan). Sektor primer ini

diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan jauh berkurang bahkan

mencapai titik nihil mengingat alih fungsi lahan pertanian yang makin massif

guna menunjang fungsi kota yang makin kompleks.

Didukung oleh komposisi penduduk yang menguntungkan, dengan lebih dari

70% adalah penduduk usia produktif serta 63,79%-nya merupakan angkatan

kerja, maka akan menjadi faktor pendorong terus meningkatnya LPE dan

PDRB Kota Bekasi di masa depan. Dan seiring dengan LPE dan PDRB yang

terus meningkat tersebut, pendapatan per kapita masyarakat Kota Bekasi

juga diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya, yang sejak tahun

2008 tumbuh rata-rata mencapai 27,22%, dari Rp.13,19 juta per tahun

menjadi Rp. 16,73 juta pada tahun 2011, dan diproyeksikan akan mencapai

Rp.19,73 juta pada tahun 2014.


2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2014

Dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan

tersier, maka ekonomi Kota Bekasi akan sangat bergantung pada kondusifitas

iklim perekonomian nasional dan global, demikian juga dengan pertumbuhan

ekonominya. Turun drastisnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota

Bekasi tahun 2009 hingga di titik 4,13% adalah implikasi dari faktor

kondusifitas dimaksud. Namun demikian, dengan Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) tiga tahun setelahnya yang mencapai rata-rata 6,49%, serta

asumsi LPE tahun 2013 yang mencapai 6,72%, maka LPE tahun 2014

diproyeksikan akan mencapai 7,12%. Angka ini masih diatas angka proyeksi

nasional yang berkisar 6,5% - 6,9% kendati masih sedikit di bawah proyeksi

Provinsi Jawa Barat yang berkisar antara 7,21% - 7,29%. Dan dengan asumsi

LPE tersebut, maka PDRB (ADHK) diproyeksi akan mencapai Rp.19,165

trilyun pada tahun 2014. Sedangkan PDRB (ADHB) diproyeksi akan

mencapai Rp.52,080 trilyun rupiah pada tahun 2014.

Grafik 2.1 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi

Tahun 2008 – 2014 (Dalam %)

Sumber : Diolah dari Buku Indikator Makro Kota Bekasi, 2011


Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tersebut di atas,

maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor yang

menjadi tulang punggung perekonomian daerah, antara lain:

a. Meningkatkan kinerja sektor unggulan yang menjadi penggerak

utama pertumbuhan Kota Bekasi, yakni sektor tersier yang terdiri

dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran serta

transportasi dan komunikasi;

b. Meningkatkan kinerja sektor potensial, yaitu sektor sekunder

(Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta Bangunan),

yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi.

Upaya meningkatkan kinerja sektor ini diupayakan melalui

penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi khususnya

di sektor ini;

Gambaran tentang proyeksi PDRB pada tahun 2014* sekaligus target

capaian PDRB pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 PDRB Kota Bekasi (Dalam Trilyun Rupiah)

TAHUN PDRB (ADHK) PDRB (ADHB)

2008 14,042,404 29,527,369

2009 14,622,594 31,477,396

2010 15,476,108 35,681,076

2011 16,571,540 40,530,819

2012 17,287,278 43,602,685

2013 18,260,639 48,124,414

2014* 19,165,112 52,080,241

Sumber : Diolah dari Buku Indikator Makro Kota Bekasi, 2011

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab III III.1

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh kondusifitas

perekonomian nasional bahkan global mengingat struktur perekonomian

Kota Bekasi yang ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan

kontribusi rata-rata mencapai 43,15% sepanjang tahun 2008-2011.

Karenanya fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional akan sangat

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengalaman turun drastisnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi

tahun 2009 hingga di titik 4,13% adalah implikasi dari faktor kondusifitas

dimaksud di atas.

Di samping itu, perekonomian daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor non ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung

berdampak pada perekonomian daerah. Politik adalah salah satu faktor non

ekonomi yang berpotensi mempengaruhi fluktuasi perekonomian nasional

dan daerah. Hal ini terkait dengan akan dengan digelarnya hajatan

demokrasi yaitu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), serta Pemilihan Presiden pada tahun yang sama. Seperti

pengalaman pada Pemilu sebelumnya, biasanya dunia usaha akan sedikit

menahan diri untuk melakukan ekspansi usaha pada tahun-tahun politik,

mengingat potensi kerentanan yang cukup mempengaruhi tingginya resiko


bagi usaha mereka. Sikap wait and see dengan mudah dapat diprediksi akan

banyak dilakukan dunia usaha pada tahun 2014. Berdasarkan asumsi

tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berkisar antara

6,8% - 7,2%, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat

diproyeksi berkisar antara 7,21% - 7,29%.

Dalam pada itu, kemajuan pembangunan ekonomi telah mendorong harapan

yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan

aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi. Untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, pembangunan didorong pada

empat jalur (track), yaitu : pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan

kerja (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor), dan pro-lingkungan

(pro-environment).

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2012 dan 2013, serta masalah

yang diperkirakan masih akan dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan

pokok yang akan dihadapi pada tahun 2014 dan menjadi kebijakan

perkuatan ekonomi nasional mencakup 6 hal, yaitu:

1. Mendorong Investasi dan Ekspor

2. Meningkatkan efektifitas belanja negara

3. Menjaga daya beli masyarakat

4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur

6. Menjaga stabilitas sosial dan politik

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan

masalah yang dihadapi, serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN

2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan

Berkeadilan”, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014

adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan


Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.” Berdasarkan tema tersebut maka

prioritas RKP tahun 2014 mencakup 14 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik;

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;

12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya;

13. Bidang Perekonomian lainnya; dan

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Di samping ke-14 prioritas nasional tersebut, RKP 2014 didasarkan pada 3

isu strategis tahun 2014, yang merupakan Kebijakan (inisiatif) baru setelah

RPJMN 2010-2014 ditetapkan antara lain:

1. Pemantapan Perekonomian Nasional, melalui: (1) Master Plan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Surplus

Beras 10 Juta ton 2014; (3) Konversi Energi; (4) Low Cost Emission Car

(Green Car); dan (5) Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan

Propinsi Papua Barat;

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, mencakup: (1)

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan


Indonesia (MP3KI); (2) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih

dalam rangka pencapaian MDGs; dan (3) Pembangunan Shelter Bencana;

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik, melalui: (1) Percepatan

Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (2) Peningkatan Personel

dan Kapasitas Polri; dan (3) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan

Dalam Negeri.

Beberapa kebijakan dalam RKP 2014 diatas, disusun berdasarkan asumsi-

asumsi makro yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2014, yaitu:

(a) Suku bunga acuan yang digunakan dalam APBN adalah Surat

Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 (tiga) bulan dan suku

bunga berkisar 5,0%-6,0%;

(b) Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 diperkirakan sebesar 6,5% -

6,9%;

(c) Stabilitas ekonomi makro dijaga dengan laju inflasi nasional diasumsikan

berada pada level 4,5% atau lebih rendah dari asumsi tahun 2013 yang

sebesar 6,8%; nilai tukar rupiah antara Rp. 11.000-Rp. 12.000 per dollar

Amerika Serikat ; dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan

besarannya antara US$100-US$120 per barrel dengan lifting minyak

berkisar antara 910-940 ribu barrel per hari.

(d) Perekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2013,

dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan berangsur

pulihnya ekonomi Amerika Serikat. Namun, masih terdapat risiko global

yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, yakni (i) krisis utang

Eropa terus berlanjut dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika

Serikat; (ii) krisis politik di beberapa kawasan dunia; dan (iii)

meningkatnya perubahan iklim global.

(e) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya

meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi


dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan

mempertajam belanja negara. Peran investasi terhadap pertumbuhan

ekonomi makin besar. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam

pembiayaan investasi menjadikan peran masyarakat termasuk swasta

menjadi sangat penting.

3.2 Asumsi Dalam APBD 2014

Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional dan global tahun 2014 yang

terus meningkat, kondisi perekonomian daerah Kota Bekasi pada tahun 2014

pun diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang setara dengan

pertumbuhan nasional. Atas dasar itulah APBD Kota Bekasi tahun 2014

menjadikan beberapa indikator ekonomi makro sebagai asumsi dalam

penyusunannya, yang antara lain mencakup indikator-indikator makro

perekonomian daerah sebagai berikut:

1. Dengan asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2013

berhasil mencapai angka 6,72%, maka LPE tahun 2014 diproyeksikan

akan mencapai 7,12%. Angka ini masih diatas angka proyeksi nasional

yang berkisar 6,5% - 6,9% kendati masih sedikit di bawah proyeksi

Provinsi Jawa Barat yang berkisar antara 7,21% - 7,29%;

2. Dengan asumsi LPE tersebut, maka PDRB (ADHK) tahun 2014

diproyeksi akan mencapai Rp.19,165 trilyun pada tahun 2014.

Sedangkan PDRB (ADHB) diproyeksi akan mencapai Rp.52,080 trilyun

rupiah pada tahun 2014.;

3. Sejalan dengan peningkatan nilai PDRB tersebut, maka PDRB (ADHB) per

kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan juga diproyeksikan

mencapai Rp.19,73 juta per tahun.

4. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen tahun 2008 hingga 2013, laju

inflasi Kota Bekasi diharapkan relatif stabil pada kisaran sebesar 3,40%-

3,50%, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian daerah.


3.3 Asumsi-Asumsi Lainnya

Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kota

Bekasi yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan

penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2014 antara lain adalah

sebagai berikut:

(1) Program Wajib Belajar 9 tahun di Kota Bekasi dinilai telah tuntas,

sehingga akan ditingkatkan menjadi Wajib Belajar 12 tahun. Hal ini

berkonsekuensi pada pembiayaan berupa subsidi yang masih akan

diberikan di tingkat SMA dan sederajat untuk meningkatkan aksesibilitas

pada jenjang pendidikan tersebut;

(2) Sebagai bagian dari komitmen berkehidupan berbangsa dan bernegara,

Pemerintah Kota Bekasi juga akan memfasilitasi penyelenggaraan

Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta LUBER,

Jujur dan Adil. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi gejolak yang

dapat menyebabkan terganggunya kondusifitas daerah;

(3) Pembiayaan lain yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Bekasi

masih akan dialokasikan dengan berprinsip pada kebijakan yang pro-

poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Karenanya upaya

meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masih akan

terus ditingkatkan efektivitasnya.

(4) Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan,

termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk

meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan

perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan,

ekonomi lokal dan ekonomi regional. Pelibatan sektor swasta akan terus

didorong dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan guna

memecahkan beban transportasi yang makin berat di Kota Bekasi;


(5) Pengembangan, pembangunan dan/atau rehabilitasi pusat-pusat

perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

dalam skala mikro, kecil dan menengah maupun pengembangan serta

pemberdayaan Koperasi;

(6) Sejalan dengan fokus RKP 2014 pada upaya peningkatan Kesejahteraan

Rakyat yang Berkeadilan, kebijakan, program dan kegiatan yang

berkontribusi terhadap pencapaian Master Plan Percepatan dan

Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta

Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian

MDGs juga akan dilakukan melalui pendekatan sektoral.

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab IV IV.1

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah

adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun

eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara

garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana

perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari

penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang

yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan

didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana

alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan

Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain

pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak

dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi

khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan

dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek

keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok

dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana

program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk


dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan

daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek

keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan yang ditetapkan. Oleh

karenanya pendapatan daerah - khususnya konteks pendapatan asli daerah

(sendiri) - menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal

daerah.

Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2014 sebagaimana telah digariskan

dalam RPJMD Kota Bekasi 2013 – 2018 diarahkan pada upaya “Peningkatan

Pendapatan Daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada

masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dilakukan dengan berpedoman

pada kebijakan sebagai berikut:

1) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Restribusi Daerah

diupayakan optimal dari segi hasil (yield) berdasarkan azas keadilan

(equity), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan

(ability to implement) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan

Daerah (suitability as local revenue source). Lebih lanjut

pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya

Pajak (tax effort) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau

kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (eficiency) yaitu mengukur

hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.

2) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak

yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut

pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam

usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut

diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara

wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.


Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup

biaya memungut pajak yang bersangkutan.

3) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain

memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan

daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau

ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per

kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif,

pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan

peraturan dan perundang-undangan.

4) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (Local Government

Revenue Improvement Action Plan) adalah program terencana dan

terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai

dengan potensi yang ada, dan b). mengidentifikasikan tindakan-tindakan

yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang

terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan

diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program

yang bersifat self-corrected. Hal ini berarti, selain untuk mencapai

sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (yang

realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan

revisi pada Peraturan Daerah untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan.

5) Seiring Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) kepada Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2013, perlu

dipersiapkan secara matang, baik yang menyangkut masalah

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, maupun basis datanya,

sehingga proses peralihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.


Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya

peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penggalian potensi dan

penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi pungutan

peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas

pelayanan kepada publik dilaksanakan secara profesional melalui

peningkatan kompetensi aparatur daerah kualitas kinerja layanan lembaga

serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju

terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan,

target pendapatan TA 2014 dalam RPJMD Kota Bekasi, realisasi penerimaan

pendapatan TA 2012 dan target penerimaan pendapatan TA 2013, maka

penerimaan pendapatan daerah TA 2014 direncanakan mencapai

Rp.2.926.191.154.800,00 naik sekitar 6,38% dibandingkan tahun 2013.

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar berasal dari sumber Dana

Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp.1.345.328.324.600,00 naik

sekitar 11,68% dibandingkan tahun 2013. Sementara penerimaan dari

sumber Pendapatan Asli Daerah diperhitungkan sebesar

Rp.1.045.728.151.600,00 naik sekitar 6,38% dibandingkan tahun 2013.

Sedangkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah

diperhitungkan sebesar Rp.535.134.678.600,00 turun sekitar 20,68%

dengan asumsi belum diperhitungkannya dana penyesuaian otonomi

khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan

pemerintah daerah lainnya. Karenanya pendapatan dari sumber ini tetap

diharapkan meningkat realisasinya dibandingkan tahun 2013. Gambaran

tentang konstruksi pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

berikut ini.


Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014

No T.A.2013 MURNI PROYEKSI

T.A. 2014

BERTAMBAH

(BERKURANG)% (+/-)

I 2,750,609,367,929.00 2,926,191,154,800.00 175,581,786,871.00 6.38

1 . 1 871,275,048,121.00 1,045,728,151,600.00 174,453,103,479.00 20.02

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 674,763,073,321.00 811,861,720,700.00 137,098,647,379.00 20.32

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45,977,967,400.00 50,493,221,250.00 4,515,253,850.00 9.82

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9,479,323,600.00 11,827,021,850.00 2,347,698,250.00 24.77

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 141,054,683,800.00 171,546,187,800.00 30,491,504,000.00 21.62

1 . 2 1,204,659,805,293.00 1,345,328,324,600.00 140,668,519,307.00 11.68

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117,234,308,293.00 140,490,991,600.00 23,256,683,307.00 19.84

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,051,235,707,000.00 1,133,417,253,000.00 82,181,546,000.00 7.82

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 36,189,790,000.00 71,420,080,000.00 35,230,290,000.00 97.35

1 . 3 674,674,514,515.00 535,134,678,600.00 (139,539,835,915.00) (20.68)

1 . 3 . 1Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya 435,281,396,155.00 535,134,678,600.00 99,853,282,445.00 22.94

1 . 3 . 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 174,552,873,000.00 0.00 (174,552,873,000.00) (100.00)

1 . 3 . 3Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 64,840,245,360.00 0.00 (64,840,245,360.00) (100.00)

II 275,426,685,681.00 350,169,630,200.00 74,742,944,519.00 27.14

2 . 1 292,257,055,481.00 387,465,618,321.00 95,208,562,840.00 32.58

2 . 1 . 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya 292,257,055,481.00 387,465,618,321.00 95,208,562,840.00 32.58

3,026,036,053,610.00 3,276,360,785,000.00 250,324,731,390.00 8.27

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TOTAL DANA TERSEDIA

U R A I A N

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya

peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan

kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas

pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan

kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta

penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju

terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.


Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada

kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan

pada tahun 2014 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1) Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah;

2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan

stakeholder lainnya dalam pendapatan daerah;

3) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;

4) Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;

5) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;

6) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan

instansi terkait.

4.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral

karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk

anggaran belanja. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah sesuai dengan amanat pasal 22 UU Nomor 32

tahun 2004. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya

anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran

belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan.

Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran

defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit

ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan.

Kebijakan anggaran belanja tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam

penyusunan Balanja Daerah Kota Bekasi berdasarkan pendekatan anggaran

berbasis kinerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pelaksanaan


penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karenanya, orientasi Belanja

Daerah diprioritaskan untuk dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari satuan kerja

perangka daerah (SKPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap

peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna

anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2014 sebagaimana telah

digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018, mengacu kepada visi, misi

dan program Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya akan didasarkan

pada prioritas sebagai berikut :

1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Daerah dalam

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bekasi, yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan : (i) pelayanan dasar (pendidikan

dan kesehatan); (ii) fasilitas sosial; dan (iii) fasilitas umum yang layak;

2) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar pelayanan pelayanan

minimal, standar analisis belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja,

dan secara bertahap akan menerapkan standar analisis beban kerja per-

SKPD;

3) Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung diarahkan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan

pelayanan publik (merujuk pada prinsip good governance) yang

didasarkan pada pola kinerja merit system agar mampu mencerminkan

pembiayaan yang dikeluarkan setara dengan kinerja dan keluaran yang

dihasilkan;

4) Belanja Tidak Langsung, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan


belanja tak terduga disusun dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas,

dan proporsionalitasnya dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi

tanggung jawab pemerintah kota.

Kondisi Belanja Daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya

kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan

kenaikan gaji pegawai serta kebijakan pengangkatan CPNSD formasi Tahun

2014 dari tenaga magang, honorer, sukwan dll. Kebijakan Pemerintah Daerah

yang harus tetap diakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu

layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai visi dan misi Kota Bekasi

yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Program pembangunan lain yang

direncanakan antara lain program peningkatan infrastruktur, program

pengembangan ekonomi, serta program reformasi birokrasi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang menjadi

prioritas pada tahun 2014.

Berdasarkan proyeksi pendapatan yang diprediksi naik, maka belanja tidak

langsung tahun 2014 yang diperkirakan turun sebesar 6,94% menjadi

Rp.1,169.600.259.510,00 dari sebesar Rp.1,256,848,766,580.00 pada

tahun 2013. Sedangkan belanja langsung pada Tahun Anggaran 2014

diproyeksi mengalami kenaikan sebesar 19,08% menjadi

Rp.2.106.760.525.490,00 dari sebesar Rp.1.769.187.287.030,00,- pada tahun

2013. Dengan demikian secara keseluruhan belanja daerah tahun 2014

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.3.276.360.785.000,00 atau naik

sebesar 8,27% dibanding belanja daerah tahun 2013 yang mencapai

Rp.3,026,036,053,610.00. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ini belum

mengalokasikan belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana

Penyesuaian Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Gambaran tentang belanja daerah

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 4.2 Belanja Daerah TA. 2013 dan Proyeksi Belanja Daerah TA. 2014

No URAIAN TA.2013 MURNI PROYEKSI TA.2014BERTAMBAH

(BERKURANG)% (+/-)

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,256,848,766,580.00 1,169,600,259,510.00 (87,248,507,070.00) (6.94)

1 Belanja Pegawai 1,147,225,247,580.00 1,071,830,597,310.00 (75,394,650,270.00) (6.57)

2 Belanja Bunga 300,000,000.00 300,000,000.00 - -

3 Belanja Hibah 59,735,150,000.00 67,653,320,000.00 7,918,170,000.00 13.26

4 Belanja Bantuan Sosial 30,671,000,000.00 24,911,323,200.00 (5,759,676,800.00) (18.78)

5

Belanja Bantuan Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa

905,019,000.00 905,019,000.00 - -

6 Belanja Tidak Terduga 18,012,350,000.00 4,000,000,000.00 (14,012,350,000.00) (77.79)

II BELANJA LANGSUNG 1,769,187,287,030.00 2,106,760,525,490.00 337,573,238,460.00 19.08

1 Belanja Langsung

Penunjang Urusan155,227,185,570.00 178,617,992,570.00 23,390,807,000.00 15.07

2 Belanja Langsung Urusan 1,613,960,101,460.00 1,928,142,532,920.00 314,182,431,460.00 19.47

BELANJA DAERAH 3,026,036,053,610.00 3,276,360,785,000.00 250,324,731,390.00 8.27

PENDAPATAN DAERAH 2,750,609,367,929.00 2,926,191,154,800.00 175,581,786,871.00 6.38

DEFISIT (275,426,685,681.00) (350,169,630,200.00) (74,742,944,519.00) 27.14

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri

dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan,

bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Selanjutnya berkaitan dengan

kebijakan pada masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai;

1. Besaran anggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai

dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014;


2. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan

keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan acress

sebesar 2,5 % dari jumlah belanja pegawai;

3. Untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan

PNSD yang ditetapkan pemerintah dengan kenaikan sebesar 10%;

4. Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, telah dianggarkan

belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan

formasi pegawai tahun 2014.

5. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk

PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yaitu berupa

tunjangan daerah baik untuk pejabat struktural, fungsional, staf

dan guru serta tunjangan kesejahteraan.

b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yaitu berupa

extrafooding bagi petugas lapangan dan tunjangan resiko kerja

pada Kantor Arsip Daerah.

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu

berupa tunjangan bendahara, pengelola keuangan (vakasi),

tunjangan PPK SKPD, tunjangan khusus aparatur pengawasan

(pada Inspektorat), tunjangan khusus (pada Bappeda, Pengelola

keuangan daerah, Panitia penaksir dan penilai barang daerah,

Penghapus aset daerah, Majelis TPTGR).

d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yaitu berupa

tunjangan kinerja tahunan.

e. Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru

PNSD non sertifikasi yang bersumber dari dana penyesuaian dan

otonomi khusus.

6. Penganggaran biaya pemungutan pajak daerah dialokasikan

sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran

2014;


7. Penganggaran iuran asuransi kesehatan berpedoman pada pada

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan

Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan

Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes

(Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan

Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

8. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan

anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada

peraturan pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Pada APBD Tahun

Anggaran sebelumnya pengelompokkan kemampuan keuangan

daerah Kota Bekasi masuk dalam kategori tinggi.

9. Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. untuk besaran

belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dimana

untuk Kota Bekasi masuk dalam klasifikasi PAD di atas Rp 150

milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %;


b. Belanja Bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga pinjaman jangka

panjang berupa pinjaman ke Pemerintah Pusat untuk program WJUDSP

dan MBUDSP;

c. Belanja Hibah, dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang,

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya. Pada APBD Tahun Anggaran 2014, hibah

diberikan antara lain kepada masyarakat kelompok orang yang memiliki

kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,

keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional

serta kepada organisasi kemasyarakatan. Pencantuman alokasi belanja

hibah dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2014 telah didasarkan pada

hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah

dituangkan dalam rekomendasi SKPD serta Nota Pertimbangan Tim

Anggaran Pemerintah Kota Bekasi (TAPD) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan

berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada APBD

Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja bantuan sosial berupa uang

kepada individu dan atau keluarga terdiri dari yang direncanakan dan

yang tidak dapat direncanakan. Bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang


lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA-PPAS Tahun

Anggaran 2014 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi

proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi

SKPD serta Nota Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Bekasi

(TAPD) kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuan

dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah

pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat

atau tujuan lain yang telah ditentukan. Pada APBD TA 2014 belanja

bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik sesuai Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik;

f. Belanja Tak Terduga, adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dibandingkan tahun 2011, pembiayaan daerah Kota Bekasi 2012 dan 2013

cenderung mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 86,713 milyar pada

tahun 2011 menjadi Rp. 276,625 milyar pada tahun 2012 dan Rp.292,257


milyar pada tahun 2013. Peningkatan sangat drastis terjadi pada tahun 2012

yang naik hingga lebih dari 221% yang bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2011 yang mencapai Rp.278,625

milyar. Demikian pula pada tahun 2013, yang dibandingkan tahun 2012

penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2012 juga

mengalami kenaikan sebesar 4,89%.

Sementara, bila penerimaan pembiayaan sepanjang tahun 2011-2013

cenderung naik, pada pengeluaran pembiayaan justru cenderung mengalami

penurunan, dari sebesar Rp.47,095 milyar pada tahun 2011, turun sebesar

28,71% menjadi sebesar Rp.33,57 milyar pada tahun 2012. Trend penurunan

ini juga terjadi pada tahun 2013 menjadi Rp.16,83 milyar atau turun sebesar

49,87%.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, fungsi pembiayaan daerah pada dasarnya adalah untuk menutup

atau menyeimbangkan struktur APBD apabila diprediksi defisit. Karenanya

arah kebijakan pembiayaan tahun 2014 juga diarahkan sebagaimana

fungsinya sesuai amanat undang-undang dimaksud. Penerimaan pembiayaan

dari SILPA pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp. 387.465.618.321,00.

Gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini.


Tabel 4.3 Pembiayan Daerah TA. 2013 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kota Bekasi TA. 2014

2013 MURNI PROYEKSI TA.2014

I PENERIMAAN PEMBIAYAAN 292,257,055,481.00 387,465,618,321.00 95,208,562,840.00

1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Sebelumnya (SILPA)

292,257,055,481.00 387,465,618,321.00 95,208,562,840.00

IIPENGELUARAN

PEMBIAYAAN 16,830,369,800.00 37,295,988,121.00 20,465,618,321.00

2.2 Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah 16,500,000,000.00 29,500,000,000.00 13,000,000,000.00

2.3 Dana Bergulir - 7,465,618,321.00 7,465,618,321.00

2.4 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00 330,369,800.00 -

PEMBIAYAAN NETTO 275,426,685,681.00 350,169,630,200.00 74,742,944,519.00

URAIANTAHUN ANGGARAN

NoBERTAMBAH

(BERKURANG)

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah secara ideal berasal dari sisa

lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA), penerimaan pinjaman daerah,

dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan dari SILPA pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar

Rp. 387.465.618.321,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah

sebesar Rp.37.295.988.121,00, sehingga pembiayaan daerah (netto) tahun

2014 diproyeksikan sebesar Rp. 350.169.630.200,00.

4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah tahun 2014

disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun

2012, rencana capaian kinerja tahun 2013, dan isu-isu strategis tahun 2014,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Bekasi tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan

pembangunan daerah didasarkan pada upaya untuk mewujudkan visi

”Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi


dengan 15 (lima belas) sasaran misi. Sebagaimana diuraikan dalam RKPD

Kota Bekasi 2014, berdasarkan uraian permasalahan dan tantangan

pembangunan, target kinerja RPJMD 2013-2018 dan prediksi kondisi sosial,

ekonomi, politik serta kemasyarakatan yang berkembang, diperkirakan

sejumlah isu strategis pembangunan yang relevan dan akan dihadapi oleh

Kota Bekasi sebagai berikut:

1) Kesejahteraan Sosial

2) Pariwisata, Seni dan Budaya

3) Pemuda dan Olahraga

4) Ketersediaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan

5) Kualitas Lingkungan Hidup

6) Perumahan dan Permukiman

7) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8) Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan

9) Industri Perdagangan, UMKM dan Koperasi

10) Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah

11) Kesempatan Kerja

12) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

13) Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

14) Reformasi Birokrasi

15) Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan kerangka berpikir penyusunan RKPD Tahun 2014, tahun 2014

merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD tahun 2014-2019 sehingga

mengambil orientasi sebagai tahun penataan dan kelembagaan. Karenanya

isu strategis pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada: (1) Reformasi

Birokrasi; (2) Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat; (3)

Perencanaan Pembangunan; serta (4) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Legislatif, DPD, dan Pemilihan Presiden. Berdasarkan fokus isu strategis

tersebut maka Tema Pokok Pembangunan tahun 2014 adalah “Reformasi

Birokrasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Perencanaan


Pembangunan Partisipatif.” Berdasarkan tema pokok tersebut maka

progam strategis pembangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat

5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

9. Program Pengembangan data/informasi

10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

11. Program perencanaan pembangunan daerah

12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

13. Program peningkatan pelayanan perijinan

14. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

16. Program pengendalian banjir

17. Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air

18. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

19. Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup

20. Program peningkatan pengendalian polusi

21. Program pengendalian pemanfaatan ruang

22. Program wajib belajar 12 tahun

23. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

24. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


25. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial lainnya

26. Program pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

27. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi

28. Program peningkatan kesempatan kerja

29. Program peningkatan keamanan dan kenyamannan lingkungan

30. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

(Sumber : RPJMD, 2013-2018).

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme

Musrenbang secara berjenjang, serta aspirasi yang dikompilasi melalui

Forum Rencana Kerja SKPD dan hasil reses anggota DPRD Kota Bekasi, maka

kebijakan pembangunan daerah khususnya kebijakan alokasi anggaran

daerah adalah sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah diarahkan dalam melaksanakan seluruh

urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota

Bekasi, yang mencakup urusan-urusan sebagai berikut:

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

1 URUSAN WAJIB

1 1 Pendidikan

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 1 17 Program Pendidikan Menengah

1 1 18 Program Pendidikan Non Formal

1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 2 Kesehatan

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 2 23 Program Sandarisasi Pelayanan Kesehatan

1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit , Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Mata

1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD

1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 2 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan

1 3 Pekerjaan Umum

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 3 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 3 22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

1 3 27 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

1 3 28 Program Pengendalian Banjir

1 3 31 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU

1 3 32 Program Peningkatan Pelayanan PJU

1 4 Perumahan

1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1 4 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 4 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1 4 21 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1 4 22 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya

1 5 Penataan Ruang

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang

1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 6 Perencanaan Pembangunan


1 6 15 Program Pengembangan Data Informasi

1 6 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 6 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1 6 24 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

1 7 Perhubungan

1 7 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 7 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 7 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1 7 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 8 Lingkungan Hidup

1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 8 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 8 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 8 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 8 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 8 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1 11 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 15 Program Keluarga Berencana

1 12 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

1 13 Sosial

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


1 14 Ketenagakerjaan

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 16 Penanaman Modal

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 17 Kebudayaan

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 18 Pemuda dan Olah Raga

1 18 16 Program Peningkatan peran serta kepemudaan

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1 19 23 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pilkada

1 19 24 Program Pendidikan Kepamongprajaan

1 20 Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


1 20 28 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah

1 20 29 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 30 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

1 20 33 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 20 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20 38 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

1 20 39 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 18 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

1 24 Kearsipan

1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

1 25 Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 26 Perpustakaan

1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 URUSAN PILIHAN

2 1 Pertanian

2 1 17 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan

2 4 Pariwisata

2 4 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 4 16 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan

2 6 Perdagangan

2 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2 6 19 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal

2 6 20 Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan Pasar

2 7 Perindustrian

2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2 7 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Selanjutnya, kebijakan belanja langsung meliputi secara garis besar dibagi ke

dalam kebijakan belanja langsung penunjang urusan dan belanja

langsung urusan. Prioritas pelaksanaan kebijakan belanja langsung tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Langsung Penunjang Urusan; adalah belanja langsung yang

tidak terkait langsung dengan pelaksanaan salah satu urusan

pemerintahan. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA

2014, kebijakan belanja langsung penunjang urusan secara umum

diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiap SKPD. Oleh

karenanya, kebijakan belanja langsung penunjang urusan diarahkan

pada :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain

diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan dengan rencana

menaikan tunjangan daerah dan tunjangan kinerja tahunan;

2. Peningkatan sumber daya aparatur, melalui pengiriman pegawai ke

diklat ;

3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, melalui pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

4. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,

melalui pembuatan laporan keuangan dan capaian kinerja

(progress kegiatan) bulanan, semesteran dan tahunan.

5. Dalam rangka efisiensi perlu dilakukan kajian menyeluruh

terhadap alokasi belanja ini dengan memperhatikan beban

kinerjaan menghentikan penerimaan Tenaga Kontrak Kerja pada

tahun 2014.

2) Belanja Langsung Urusan, yaitu anggaran belanja untuk kegiatan

dalam rangka melaksanakan salah satu atau beberapa urusan

pemerintahan seperti urusan pendidikan, kesehatan, pemerintahan


umum, infrastruktur serta urusan pemerintahan yang lain. Secara garis

besar kebijakan belanja langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Langsung agar diprioritaskan pada upaya pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat sesuai kebutuhan dan dinamika sosial

yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Belanja langsung dalam konteks pembangunan infrastruktur /

suprastruktur diupayakan untuk melibatkan partisipasi swasta

dan masyarakat, agar dapat mendukung kemandirian

perekonomian masyarakat yang lebih jauh akan berdampak positif

pada reduksi beban APBD, dan menciptakan lapangan kerja baru

serta menumbuhkan rasa memiliki.

3. Belanja Langsung, agar dialokasikan untuk pembangunan

kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam menciptakan

keserasian pembangunan antar kawasan di Kota Bekasi (merujuk

pada pola pembangunan Bagian Wilayah Kota / BWK), yang

diarahkan untuk :

a. Pembiayaan subsidi operasional pendidikan, pembangunan

gedung sekolah, penambahan unit kelas rehabilitasi ruang kelas

SD dan SLTP / SLTA serta sarana dan prasarana penunjang

kegiatan pendidikan untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun;

b. Pembiayaan subsidi operasional pelayanan kesehatan

dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tidak

mampu.

c. Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan,

termasuk prasarana dan sarana transportasi perkotaan, untuk

meningkatkan mobilitas arus barang dan produktivitas kegiatan

perdagangan jasa yang menunjang pertumbuhan ekonomi

kerakyatan, ekonomi lokal dan ekonomi regional;


d. Pengembangan, pembangunan/ rehabilitasi pusat-pusat

perdagangan dan industri sebagai penggerak pertumbuhan

ekonomi dalam skala mikro, kecil dan menengah;

e. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan

kemiskinan, keterbelakangan dan keterpencilan.

4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014

Berdasarkan sejumlah kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja

sebagaimana dipaparkan di atas, maka Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 dapat diproyeksikan ringkasannya sebagai

berikut:


Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Bekasi Tahun 2014

No PROYEKSI TA.2014

I 2,926,191,154,800.00

1 . 1 1,045,728,151,600.00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 811,861,720,700.00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50,493,221,250.00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11,827,021,850.00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 171,546,187,800.00

1 . 2 1,345,328,324,600.00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 140,490,991,600.00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,133,417,253,000.00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 71,420,080,000.00

1 . 3 535,134,678,600.00

1 . 3 . 1Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya535,134,678,600.00

1 . 3 . 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00

1 . 3 . 3Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya0.00

II 3,276,360,785,000.00

2.1 1,169,600,259,510.00

2.1.1. Belanja Pegawai 1,071,830,597,310.00

2.1.2 Belanja Bunga 300,000,000.00

2.1.3 Belanja Hibah 67,653,320,000.00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 24,911,323,200.00

2.1.5Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa905,019,000.00

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 4,000,000,000.00

2.2 2,106,760,525,490.00

2.2.1 Belanja Langsung Penunjang Urusan 178,617,992,570.00

2.2.2 Belanja Langsung Urusan 1,928,142,532,920.00

SURPLUS (DEFISIT) -350,169,630,200.00

III 350,169,630,200.00

3.1 387,465,618,321.00

3.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SILPA)

387,465,618,321.00

3.2 37,295,988,121.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 29,500,000,000.00

3.2.3 Dana Bergulir 7,465,618,321.00

3.2.4 Pembayaran Pokok Utang 330,369,800.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETTO

U R A I A N

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 | Bab V V.1

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Bekasi Tahun 2014 merupakan pedoman

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang berisi ketentuan-ketentuan

yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kebijakan Umum APBD berfungsi

sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bekasi Tahun

Anggaran 2014, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan

kegiatannya

Sesuai dengan amanat pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan KUA dan PPAS

diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal waktu perencanaan

yang telah ditentukan sehingga tidak menyebabkan mundurnya proses

penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun 2014.

Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang

dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota

Bekasi sesuai dengan visi Kota Bekasi yang “Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.

Amien yaa Robbal ‘alamiin..

Bekasi, Desember 2013

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 1633.A Tahun 2013

05 Tahun 2013

TANGGAL : 17 DESEMBER 2013

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 2013

NOTA KESEPAKATAN ANTARA


DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 1633.A Tahun 2013

05 Tahun 2013

TANGGAL : 17 DESEMBER 2013

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DR.H. RAHMAT EFFENDI

Jabatan : Walikota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi

2. a. Nama : H.ANDI ZABIDI,SE

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bekasi

Alamat Kantor : Jl. Chairil Anwar No. 112 Bekasi

b. Nama : SUTRIYONO,S.Pd

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi


c. Nama : H.TUMAI,SE



d. Nama : H.YUSUF NASIH,S.Sos,MM



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Bekasi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang

disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun

Anggaran 2014.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi

asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD TA 2014.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dalam Lampiran yang

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014.

WALIKOTA BEKASI Selaku,

PIHAK PERTAMA

DR.H. RAHMAT EFFENDI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI Selaku,

PIHAK KEDUA

H.ANDI ZABIDI,SE KETUA

SUTRIYONO,S.Pd WAKIL KETUA

H.TUMAI,SE WAKIL KETUA

H.YUSUF NASIH,S.Sos,MM WAKIL KETUA

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja...

Documents