Jakarta, 20 Juni 2013

Oleh:Zaenal Arifin, ST, MPIAPlt. Kasubdit Perkotaan

OUTLINE

I. Isu Pembangunan PerkotaanII. Konsep dan Prinsip Dasar

Pembangunan PerkotaanIII. Visi, Misi dan SasaranIV. Indikator Pembangunan PerkotaanV. Kebijakan dan Regulasi Pembangunan

Perkotaan di Indonesia

2

Isu Pembangunan Perkotaan

3

Isu Strategis Perkotaan

1. Belum optimalnya modal sosial masyarakat perkotaan

2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal perkotaan

3. Belum optimalnya penyediaan Sarana Prasarana perkotaan

4. Belum efisiennya penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah di perkotaan

5. Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim

6. Belum optimalnya Tata Kelola dan Kelembagaan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan

ISU UMUM ISU SPESIFIK

1. Kota Metropolitan dan Besara.Terjadinya urban sprawlb.Belum beroperasinya sistem angkutan massalc.Belum optimalnya kerjasama antar kota & kota-kab.d.Meningkatnya kriminalitas dan konflik sosiale.Belum optimalnya inovasi pendayagunaan sumber daya non-pemerintah2. Kota Menengah dan Kecil

a. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal

b. Belum memadainya prasarana permukiman

c. Belum optimalnya Kerjasama antar kota & kota-kab. pengembangan produk unggulan

1. Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional

2. Adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah3. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintahan perkotaan4. Rendahnya ketahanan kota terhadap bencana & perubahan iklim.

ISU NASIONAL

Potret Perkotaan Indonesia

5

• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.

• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun).

Sumber : BPS 2008

Tahun 2025

67,5% Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan

perkotaanKita berada di ERA KOTA !

Perkembangan Jumlah Kota Otonom

6

Sumber: Kementerian PU, 2010 dan State of Indonesian Cities 2010

Peningkatan Jumlah Kota Otonom di Indonesia Tahun 1950-2012

7

Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyakKontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak

Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional

PKN KBI

PKW KBI

Tahunket.

Ketimpangan 2008 2009 2010

Antara Kota-Kota PKN9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta

2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta

Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71

Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 1,14 1,14 1,16

Tahun 2008 2009 2010 ket.

Indeks Ketimpangan

6,66 6,80 6,94 Dengan Jakarta

2,02 2,05 2,01 Tanpa Jakarta

Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 4,14 4,18 4,20

Tahun 2008 2009 2010Indeks Ketimpangan 1,37 0,79 0,82

Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.

Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.

Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.

Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta.

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar KotaBerdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI

PKN KTI

PKW KTI

8

Perkembangan Kota

infrastruktur Sosiallingkungan Tingkat Bencana

9

Perkotaan Jakarta Th. 2002 Perkotaan Jakarta Th. 2011

Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat

Kemiskinan Perkotaan

1010

Penduduk Miskin Menurut Tipologi Kota Tahun 2005-2010

Sumber:Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2010, BPS

Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian penyediaan Standar

Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia adalah sebesar

30%.

11

EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA

Visi, Misi dan Sasaran

12

13

KONSEP DAN PRINSIP DASARKONSEP DAN PRINSIP DASAR

PRINSIP DASAR

KEMANDIRIAN

KEBERLANJUTAN

KESETARAAN DAN KEADILAN

PARTISIPATIF

KOLABORASI DAN SINERGI

TATA KELOLA YANG BAIK

BERTAHAP DAN TERUKUR

KONSEP DASAR

Fisik

Ekonomis KOTA

Sosialis-Antropologis

Geografis-Demografis

VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONALVISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

KOTA BERKELANJUTAN 2050

KOTA BERKELANJUTAN 2050

Livable CityLivable City Smart CitySmart CityGreen CityGreen City

Green Openspace

Green Transportation

Green EnergyGreen Building

Green Water

Green WasteKomponen

Komponen

Strong Neighboorhoods Smart EconomySmart People

Smart GovernanceSmart Mobility

Smart EnvironmentSmart Living

WalkableAffordable

Connectivity

ComfortableCulture

15

MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota

2. Mengembangkan sarana dan prasarana

3. Membangun kawasan hunian berbasis lingkungan, sosial dan budaya

4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, inovatif, efisien

5. Mengembangkan kota-kota sesuai tipologinya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

6. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan kota

7. Mewujudkan kota yang responsif dan adaptif perubahan iklim dan bencana

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola yang transparan, akuntabel,dan partisipatif

16

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

I. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

II. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sampai kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan Masa Depan

III. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintah

2015

2050

2025

2040RPJPN 2005-2025

RPJPN 2026-2046

SASARAN

2035

2045

SMART CITY

ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

SUSTAINABLE CITY

KEBIJAKAN TERKAIT SPP

18

Perwujudan Pemenuhan SPP dan Kota Masa Depan

Perwujudan Pemenuhan SPP dan Kota Masa Depan

19

1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang

memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam

kurun waktu 10 tahun sampai dengan tahun 2025;

2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa,

perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan nasional

dan internasional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan

tahun 2030;

3. Terwujudnya kota metropolitan yang layak huni dalam

kurun waktu 25 tahun sampai dengan tahun 2035;

4. Terwujudnya kota metropolitan yang berdaya saing

ditingkat global dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan

tahun 2045;

5. Terwujudnya kota metropolitan yang berkelanjutan dalam

kurun waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050.

Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Percepatan penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

K3

20

Penjelasan:Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kebutuhan penduduk perkotaan sesuai dengan karakteristiknya dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta memenuhi standar pelayanan perkotaan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar perkotaan yang merupakan urusan wajib daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Mengidentifikasi posisi dasar setiap kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Menyusun skala prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan mekanisme pembiayaan.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai tipologi, peran dan fungsinya.

Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan

Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan kerjasama internasional dalam penyediaan prasarana dan sarana kota.

K4

21

Penjelasan:Kebijakan ini sebagai respon terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan Kota.

Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam penyediaan prasarana dan sarana kota.Mengoptimalkan dana dan skema Corporate Social Responsibility(CSR) serta kerjasama internasional dalam penyediaanprasarana dan sarana kota.

INDIKATOR KSPPN

22

INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN

23

Liveable City

Liveable City

Pencegahan Kriminalitas

Angka Harapan Hidup

Kualitas Perumahan

Kualitas Penyediaan Air MinumKualitas Jaringan Drainase

Kualitas Penyediaan Energi

Kualitas Pelayanan TransportasiUmum Massal

Kualitas Sarana Sosial

Sarana dan Prasarana Perkotaan untukPenduduk Berkebutuhan Khusus

Penurunan Tingkat Korupsi

INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN

24

Kualitas Tenaga Kerja

Masyarakat Melek/Paham ICT

Kapasitas SDM untuk Inovasi, Kreasi dan Kewirausahaan

Pelayanan WLAN di Area Publik

Kontribusi Sektor Telekomunikasi

e-komersial

Pencitraan Kota (City Branding)

Industri Kreatif & UMKM

Informasi Kondisi Lingkungan

Sistem Peringatan Dini Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim berbasis ICT

Kecepatan Transmisi broadband (bit/detik)

Forum Komunikasi Pemerintah-Masyarakat-Swasta berbasis ICT

Pemanfaatan ICT untuk manajemen lalu lintas, perizinan,

sistem kesehatan, sistem pendidikan, pengelolaan energi,

perdagangan dan industri

Smart City

Smart City

INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN

25

Ruang Evakuasi Bencana

Green Building

Pemanfaatan Ruang memperhatikan kerentanan

terhadap bencana dan Perubahan Iklim

Tingkat Kesempatan Kerja

Penggunaan energi Terbarukan

Tingkat Investasi

Tingkat Polusi Udara

Industri Kreatif/UMKM

Emisi CO2

Tingkat Kemiskinan

Kualitas Pengelolaan Sampah dan Pengolahan Limbah (Rumah Tangga dan Industri)

Penurunan Volume Sampah dan Limbah

Green City

Green City

TINDAK LANJUT

26

27

MEKANISME PEMBINAANMEKANISME PEMBINAAN

No Bentuk Pembinaan Pelaksana Target Waktu1 Penyusunan RPP tentang SPP, sosialisasi dan diseminasi

draft RPP tentang SPP di Tingkat Pusat dan Daerah

Kemendagri Bappenas

Maret – Oktober 2013

2 Pendaftaran dan Pembahasan draft RPP tentang SPP di Kemenkum HAM

Kemendagri Bappenas TKPPN

November 2013

3 Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di daerah dan mekanisme pembiayaan SPP

Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub

Januari – Desember 2014

4 Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan pembangunan perkotaan di daerah

Kemendagri Kementerian PU Kemenpera Kemenhub

2014 – 2025

5 Peningkatan kapabilitas kelembagan dan koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKKPN) dan Daerah (TKPPD) sebagai pengendali pemenuhan SPP

Bappenas Kemendagri

Januari – Desember 2014

28

Terima Kasih