kata pengantar - · pdf filebahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... saya telah...

119

Upload: trinhnhi

Post on 01-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2
Page 2: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

hidayahNya, Peraturan Organisasi yang dibahas dalam forum Rapat Kerja

Nasional pada tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi selesai disusun dan

disempurnakan penulisannya. Peraturan Organisasi ini sebagian

merupakan bentuk penyempurnaan Peraturan Organisasi yang ditetapkan

pada tahun 2010.

Kami mengucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu

dalam penyusunan dan penyempurnaan ini, baik sebelum atau sesudah

pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 2015.

Semoga dengan tersusun Peraturan Organisasi, pengelolaan organisasi

Ikatan Apoteker Indonesia bisa lebih berkualitas dan transparan.

Jakarta, Mei 2015

Tim Penyusun

Page 3: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Alhamdulillahirobbil Alamin, pada RAKERNAS dan PIT 2015 di

Bukittinggi dapat disetujui sejumlah Pedoman Organisasi yang

merupakan tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dan

ditaati oleh para Pengurus IAI disegala lini.

Proses pembahasan Peraturan Organisasi telah melalui

tahapan diskusi yang panjang yang dimulai dari gagasan yang terjadi di

lapangan yang diakomodir oleh Pengurus Daerah kemudian dibahas lagi

oleh tim Ad Hoc yang terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.

Sehingga semestrinya Peraturan Organisasi ini adalah merupakan jawaban

dari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Pengurus Cabang.

Sesuai dengan strategi organisasi yang dicanangkan oleh Pengurus Pusat

yaitu yang salah satunya adalah peningkatan kualitas organisasi, maka

hendaknya Peraturan Organisasi ini dimaksudkan untuk memberi

kemudahan bagi pengurus maupun anggota yang memerlukannya.

Kepada pengurus hendaknya dapat mematuhi Pedoman Organisasi ini

dengan tanpa ditambah-tambah dengan hal-hal yang mempersulit anggota,

karena memang fokus utama kita di dalam melayani anggota berprinsip

service excellent yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi anggota.

Pada saat RAKENAS dan PIT 2015 pengurus Pusat telah mencanangkan

Gerakan RUTOT (Rubah Total) wajah Pengurus IAI menjadi lebih ramah,

lebih cepat, lebih terjangkau di dalam melayani anggotanya. Sehingga

semua pelayanan kepada anggota yang meliputi pelayanan terhadap

administrasi, peningkatan kompetensi dan pelayanan bantuan advokasi

hokum semuanya harus dipermudah.

Akhirnya mari kita wujudkan kerja organisasi IAI yg berpihak kepada

anggota dimanapun mereka berada.

Wassalmu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Jakarta, Juli 2015

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt Ketua Umum

Page 4: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

DAFTAR ISI Kata Pengantar

Kata Sambutan

Daftar Isi

1. Peraturan Organisasi No.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Registrasi Anggota

2. Peraturan Organisasi No.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Iuran Anggota

3. Peraturan Organisasi No.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Kartu Tanda Anggota

4. Peraturan Organisasi No.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Penghentian Keanggotaan

5. Peraturan Organisasi No.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Rekomendasi Ijin Praktik dan Kerja

6. Peraturan Organisasi No.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Mutasi Anggota

7. Peraturan Organisasi No.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Himpunan Seminat

8. Peraturan Organisasi No.008/PP.IAI/1418/V/2015

tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

9. Peraturan Organisasi No.009/PP.IAI/1418/V/2015

tentang Tata Kelola Organisasi

Tim Penyusun

Page 5: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.001/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

REGISTRASI ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

1

Page 6: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015

Tentang

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

REGISTRASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas bagi anggota dalam pelaksanaan registrasi

keanggotaan telah dilakukan penyempurnaan Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi

Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang

berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Registrasi Anggota.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Pertama ………

Page 7: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Apoteker di Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Registrasi Anggota

dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 8: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Hal 1 dari 3

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

REGISTRASI ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap Apoteker berhak untuk menjadi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

2. Keanggotaan Apoteker ditentukan berdasarkan daerah tempat praktik/kerja kefarmasian dilaksanakan.

3. Nomor keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia bersifat unik, tunggal, tetap dan nasional.

4. Registrasi Anggota ditujukan bagi :

a. Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi apoteker

b. Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota

5. Proses Registrasi Anggota dapat dilakukan secara online.

6. Registrasi Anggota tidak berlaku bagi Apoteker yang sedang dalam proses pidana atau sedang terkena sanksi organisasi.

B. REGISTRASI ANGGOTA YANG BARU LULUS PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

1. Permohonan Keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah dimana Perguruan Tinggi Farmasi berada secara kolektif oleh Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan.

2. Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan :

a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir

b. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

d. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

e. Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

f. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

3. Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang

di isi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk file soft copy.

Page 9: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Hal 2 dari 3

4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk file soft copy.

5. Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu paling

lama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan

lengkap oleh Pengurus Daerah

6. Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum

diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telah teregistrasi.

7. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah melalui Perguruan Tinggi Farmasi bersangkutan untuk dilengkapi.

8. Setiap Calon Anggota wajib mengikuti Pembinaan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah setempat sesuai Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi.

C. REGISTRASI ANGGOTA YANG BELUM TERDAFTAR

1. Bagi Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang untuk diteruskan ke Pengurus Daerah sesuai tempat dilaksanakan pekerjaan/praktik kefarmasian.

2. Permohonan Registrasi Anggota dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Registrasi Anggota dengan melampirkan :

a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir

b. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

d. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

e. Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

f. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

3. Pengurus Daerah mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang

di isi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk file soft copy.

4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Registrasi Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk file soft copy.

5. Proses Permohonan Registrasi Anggota diselesaikan dalam waktu paling

lama 12 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan

lengkap oleh Pengurus Daerah.

6. Apabila dalam waktu 12 hari kerja sejak dinyatakan lengkap belum

diregistrasi oleh Daerah, maka yang bersangkutan dinyatakan telah teregistrasi.

Page 10: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Hal 3 dari 3

7. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah ke anggota bersangkutan melalui Pengurus Cabang setempat untuk dilengkapi.

D. SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN (SKK)

1. SKK diberikan kepada anggota yang telah melakukan pendaftaran menjadi anggota.

2. SKK diberikan setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah

3. SKK tersebut dipergunakan untuk mengambil KTA.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 11: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

Kepada Yth. (isi dengan huruf kapital)

Ketua Umum PP IAI

cq. Ketua PD IAI ……………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia dengan data sebagai berikut :

Nama Lengkap

Gelar

Tempat, Tgl lahir - -

Nomor KTP (Tanggal-Bulan-Tahun)

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Agama

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

Asal PTF

Tahun Lulus No. Ijazah Profesi

Tempat 1. Nama

Praktik/ Alamat

Kerja/ Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya

Dinas 2. Nama

Alamat

Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya

3. Nama

Alamat

Jabatan Apoteker Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping Lainnya

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir

3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir

4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker,

Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

…………………………………………., …………………..

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

lembar pertama untuk pengurus

FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Page 12: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan registrasi keanggotaan atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut :

Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir

3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir

4. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

5. Surat Pernyataan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker,

Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

6. Bukti Pembayaran Uang Pangkal dan Iuran Tahunan Anggota sesuai ketentuan berlaku.

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

lembar kedua untuk pendaftar

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR REGISTRASI KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Page 13: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota. Contoh

SURAT PERNYATAAN

MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Dengan ini menyatakan:

1. Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.

2. Saya akan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dengan baik dan benar, dalam rangka menjaga dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimanapun saya melaksanakan praktik profesi saya.

3. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk saya laksanakan dengan sepenuh hati.

....................................., ......................... Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.

Yang membuat pernyataan,

MATERAI Rp.6.000

.........................................................................

Page 14: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota

CONTOH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun

(Contoh : Nomor : Ket-007/PD IAI/Sulawesi Utara/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ..............................................,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....................................................................................

No.Anggota : ....................................................................... (dari PP IAI)

Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................

Alamat : .....................................................................................

.....................................................................................

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda

Anggota.

............................................., ....................

IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH .................................

Ketua, Sekretaris,

................................. ......................... NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS DAERAH

Page 15: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.001/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota.

FORMULIR PERMOHONAN NOMOR KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Pemohon : Pengurus Daerah ………………………………………………………………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dst

Nama Aalamat Sebagai Nama Alamat Sebagai

Nama Alamat Sebagai

………………………………………………, ………………………

Ketua PD IAI …………………………………………….

…………………………………………………………………………

Tempat Praktik/Kerja (3)

Handphone Email Asal PTF

Tahun Lulus No.IjazahTempat Praktik/Kerja (1) Tempat Praktik/Kerja (2)

Alamat Lengkap (sesuai KTP) Desa/Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi

No. No.Keanggotaan (di isi oleh PP IAI) Nama Lengkap Gelar Tempat lahir Tgl lahir Nomor KTP Jenis Kelamin Agama

Page 16: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.002/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

IURAN ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

2

Page 17: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG IURAN ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan organisasi untuk

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi

anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan

Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang

berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Iuran Anggota.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Iuran Anggota.

Pertama ………

Page 18: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota secara lengkap

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di

Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.002/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Iuran Tahunan Anggota

dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 19: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Hal 1 dari 2

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Iuran Anggota terdiri dari :

a. Uang Pangkal dan

b. Iuran Tahunan

2. Uang pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota

sewaktu pertama kali mendaftar sebagai anggota ke Pengurus Daerah setempat, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

3. Iuran tahunan bagi apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasi untuk satu tahun pertama sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu

rupiah), dan untuk tahun selanjutnya sesuai ketentuan.

4. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan melalui Pengurus Daerah setempat Rp. 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) per

tahun dan akan ditinjau kembali secara periodik.

5. Teknis penarikan iuran tahunan diatur oleh pengurus daerah masing-masing.

6. Pengalokasian Iuran Tahunan kepada masing-masing Pengurus dilakukan oleh Pengurus Daerah.

7. Besaran alokasi Iuran Tahunan untuk masing-masing Pengurus adalah sebagai berikut :

a. Pengurus Pusat sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Pengurus Daerah sebesar 40% (empat puluh persen)

c. Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen)

8. Apabila apoteker yang baru lulus dari perguruan tinggi farmasi melakukan mutasi ke propinsi lain pada tahun pertama, maka iuran tahunan sebagaimana poin 4 diatas di alokasikan 50% (lima puluh persen) untuk

Pengurus Daerah asal dan 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Daerah tujuan sesuai proporsi sebagaimana yang dimaksud pada poin 7.

9. Pengurus Daerah menyampaikan Laporan Penarikan dan Distribusi Iuran Tahunan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusat dan Tembusan kepada Pengurus Cabang.

10. Bagi anggota yang lalai dalam membayar Iuran Tahunan akan dikenakan sanksi.

Ditetapkan ………..

Page 20: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Hal 2 dari 2

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 21: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota

Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan

Pengurus Daerah …………………………………………………Periode Laporan : Bulan ……………………………………………. Tahun…………………. s/d Bulan ……………………………………………….. Tahun …………………………….

Bulan Tahun Bulan Tahun Nominal (Rp) PP (10%) PD (40%) PC (50%) Nama PC Tanggal Transfer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dst

………………………………………………, ………………………

Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang Ketua PD IAI …………………………………………….

…………………………………………………………………………

Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan

No. Nomor Keanggotaan Nama AnggotaPeriode Penarikan & Nominal Nominal Distribusi (Rp)

Page 22: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.003/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

KARTU TANDA ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

3

Page 23: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas bagi anggota dalam pembuatan Kartu

Tanda Anggota telah dilakukan penyempurnaan Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda

Anggota, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang

berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Kartu Tanda Anggota.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota.

Pertama ………

Page 24: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Kartu Tanda Anggota ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Apoteker di Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.003/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Kartu Tanda Anggota

dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 25: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

Hal 1 dari 1

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

KARTU TANDA ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Setiap anggota yang telah terdaftar berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota

2. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Daerah dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

3. Format Kartu Tanda Anggota dan Nomor Registrasi Anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

4. Nomor Anggota merupakan nomor yang diberikan oleh Pengurus Pusat dan bersifat tetap untuk setiap Anggota sebagai bukti keanggotaan,

5. Pemberian Nomor Anggota terdiri dari 12 angka dengan rincian :

a. Delapan angka di awal menunjukkan masing-masing 2 digit tanggal, 2 digit bulan dan 4 digit tahun kelahiran

b. Enam angka di akhir menunjukkan nomor urut nasional

6. Proses pembuatan Kartu Tanda Anggota diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah setempat

7. Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang apabila yang bersangkutan berhenti menjadi anggota, dikarenakan :

a. Mengundurkan diri dari Keanggotaan

b. Terkena sanksi Organisasi Profesi

8. Pengurus Daerah memberikan Laporan Pengembalian Kartu Tanda Anggota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 26: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

8,5 cm

5,5

cm

8,5 cm

5,5

cm

FORMAT

KARTU TANDA ANGGOTA Tampak Depan

Tampak Belakang

Warna Background

: Silver/Perak dan bermotif

Bingkai Warna Emas

Tulisan : Ikatan Apoteker Indonesia

(tipe huruf = Futura Md BT

Bold) The Indonesian Pharmacists

Association (tipe huruf =

Futura Md BT Medium) Warna emas dengan garis

tepi warna hitam

Tulisan : Kartu Tanda Anggota (tipe huruf = Futura Md BT Bold

dan berwarna Hitam)

Warna Background :

Merah

Logo IAI

Timbul/Emboss

Nama : Prof. Dr. Mangku Broto, Apt.

No. Anggota : 08121949000006

Masa Berlaku : 10/14

Alamat : Jalan Dahlia Raya No. 312 Bubulak Bogor 14455 Jawa Barat

Tempat Foto

(Background Merah), Ukuran :

Tinggi 2,50 cm dan Lebar 2 cm

3 Buah Logo

IAI Samar (Sebagai

tambahan Background)

I K A T A N A P O T E K E R I N D O N E S I A

(The Indonesian Pharmacist Association)

Tipe tulisan :

Arial Black Bold

Warna Hitam

Logo IAI

Warna Background

: Silver/Perak dan bermotif

PENGURUS DAERAH………

Drs. Slamet R, Apt.

Ketua PD…..

Drs. Sugeng M., Apt.

Sekretaris PD….

ALAMAT PENGURUS DAERAH…….

Tulisan : Nama, No. Anggota, Masa

Berlaku dan Alamat = tipe

huruf Arial Bold

Tipe tulisan :

Futura Lt BT Bold

Warna Hitam

Page 27: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.003/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota

Hal 1 dari 1

CONTOH LAPORAN PENGEMBALIAN KTA

No : B2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun (contoh: B2-006/PD IAI/Kalimantan Selatan/V/2015) Lamp : - Hal : Laporan Pengembalian KTA

Kepada Yth.

Ketua Umum PP IAI

di

JAKARTA

Bersama ini kami laporkan data pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) dari

Pengurus Daerah …………………………………………………… periode bulan

………………………… tahun …………… sampai dengan bulan

……………………………. tahun ……………….. dengan rincian sebagai berikut :

No. No.KTA

Nama Pemilik

Alasan Pengembalian Mengundurkan

diri

Terkena

sanksi

1.

2.

3.

4.

5.

dst

..………………………………, ……………….

IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH …………………………………………

Ketua, Sekretaris,

……………………………… ……………………………… NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS DAERAH

Page 28: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.004/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA

4

Page 29: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas bagi anggota telah dilakukan

penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat

Ikatan Apoteker Indonesia No.004/PO/PP-IAI/V/2010

tentang Penghentian Keanggotaan, dalam forum Rapat

Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015

di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Penghentian Keanggotaan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan.

Pertama ………

Page 30: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Penghentian Keanggotaan

secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Penghentian Keanggotaan ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Apoteker di Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.004/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Penghentian Keanggotaan

dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 31: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.004/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Penghentian Keanggotaan

Hal 11 dari 1

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

PENGHENTIAN KEANGGOTAAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Keanggotaan seorang Apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia berhenti

apabila :

a. Atas permintaan sendiri atau

b. Diberhentikan karena terkena sanksi organisasi atau

c. Meninggal Dunia.

2. Permohonan pengajuan pengunduran diri sesuai poin a ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah setempat.

3. Kewenangan menghentikan keanggotaan seorang Apoteker dalam Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana pada poin b adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pembina Etik dan Disiplin Apoteker Pusat.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 32: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.005/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

5

Page 33: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas bagi anggota dalam pemberian

rekomendasi ijin praktik atau kerja telah dilakukan

penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat

Ikatan Apoteker Indonesia No.007/PO/PP-IAI/V/2010

tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja, dalam

forum Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal

8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja .

Pertama ………

Page 34: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau

Kerja secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau

Kerja ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi

seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Rekomendasi Ijin Praktek

atau Kerja dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 35: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 1 dari 6

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA IKATAN APOTEKER INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Rekomendasi ijin praktik/kerja hanya diberikan kepada Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

2. Permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja oleh anggota ditujukan kepada Pengurus Cabang setempat dimana praktik/pekerjaan kefarmasian akan dilaksanakan.

3. Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dimana Pengurus Cabang tersebut berada dan memberikan tembusan kepada Pengurus Daerah sebagai laporan.

4. Setiap permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dikenakan biaya sebesar Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah).

5. Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat tersebut.

6. Surat rekomendasi ijin praktik/kerja khusus yang terkait dengan ketersediaan tenaga Apoteker pada daerah tertentu, dikoordinasikan oleh pengurus cabang dengan pemerintah daerah setempat.

7. Proses permohonan rekomendasi ijin praktik/kerja dapat dilakukan secara online.

8. Penerbitan rekomendasi oleh pengurus cabang diselesaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas hari) hari sejak berkas diterima dengan persyaratan telah lengkap.

B. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DI APOTEK/KLINIK

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dengan melampirkan :

1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

Page 36: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 2 dari 6

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

7. Surat ijin/rekomendasi atasan bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya,

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang

ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

9. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi).

11. Surat Pernyataan Kepemilikan sarana bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri)

12. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik pihak lain/investor)

13. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker Penanggung Jawab Klinik)

14. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

C. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENDAMPING DI

APOTEK/KLINIK

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan :

1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir.

5. Fotokopi SIPA Pendamping dari tempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

Page 37: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 3 dari 6

6. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

7. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

8. Surat ijin/rekomendasi atasan bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu pekerjaan utamanya.

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar

propinsi).

10. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

11. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi).

12. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

13. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

14. Surat Pengantar dari Pengurus Cabang asal pemohon (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga di daerah perbatasan antara kabupaten/kota atau propinsi)

D. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan :

1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

Page 38: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 4 dari 6

7. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

8. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

9. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan rumah sakit / puskesmas.

10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian

Apoteker Penanggung Jawab)

E. REKOMENDASI IJIN PRAKTIK SEBAGAI APOTEKER PENDAMPING DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan :

1. Fotokopi KTA atau SKK yang masih berlaku

2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir.

5. Fotokopi SIPA Pendamping dari tempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

6. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

7. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat

praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

9. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan rumah sakit / puskesmas.

11. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

Page 39: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 5 dari 6

12. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

13. Surat Pengantar dari Pengurus Cabang asal pemohon (bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga di daerah perbatasan antara kabupaten/kota atau propinsi)

F. REKOMENDASI IJIN KERJA DI INDUSTRI FARMASI (OBAT/OBAT TRADISIONAL/KOSMETIKA) / PEDAGANG BESAR FARMASI

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengurus Cabang

setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja dan melampirkan :

1. Fotokopi KTA yang masih berlaku

2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan sesuai dengan tempat praktik/kerja

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker dengan masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir,

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi.

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain.

7. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Daerah dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota luar propinsi).

8. Surat Keterangan Mutasi dari Pengurus Cabang asal anggota, yang ditujukan ke Pengurus Cabang dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam satu propinsi)

9. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan.

10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

11. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker dengan menggunakan materai

Ditetapkan ………………

Page 40: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

Hal 6 dari 6

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 41: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja

(isi dengan huruf kapital)

Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Apotek / Klinik

Kepada Yth.

Ketua PC IAI ……………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin praktik dengan data sebagai berikut :

A. Data Pemohon

Nomor KTP

No.KTA

Nama Lengkap

Gelar (Tanggal-Bulan-Tahun)

Tempat, Tgl lahir - -

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

No.STRA

Masa Berlaku s/d - -

No.Sertifikat Kompetensi

Masa Berlaku s/d - -

B. DATA SARANA KEFARMASIAN

Nama Sarana

Alamat lengkap

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Jenis Sarana Apotek Klinik Status Kepemilikan Milik Sendiri Milik Pihak Lain

Sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain

7. Surat ijin/rekomendasi atasan ( bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu

pekerjaan utamanya )

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

1

Page 42: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

10. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja

di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi)

11. Surat Pernyataan Kepemilikan bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri)

12. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik pihak lain/investor)

13. Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker

Penanggung Jawab Klinik)

14. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

15. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

(bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping)

16. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya

(bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

…………………………………………., …………………..

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

lembar pertama untuk pengurus

TANDA TERIMA BERKAS

2

Page 43: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana

kefarmasian lain

7. Surat ijin/rekomendasi atasan ( bagi apoteker yang akan praktik pada Apotek/ Klinik di luar waktu

pekerjaan utamanya )

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

10.Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (bagi Apoteker yang praktik/kerja

di sarana kefarmasian milik pemerintah/korporasi)

11.Surat Pernyataan Kepemilikan bermaterai cukup (bagi Apoteker dengan modal milik sendiri)

12.Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Investor (bagi Apoteker dengan modal milik

pihak lain/investor)

13.Akte Notaris Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan Klinik (bagi pemohon sebagai Apoteker

Penanggung Jawab Klinik)

14.Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker

Penanggung Jawab)

15.Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

(bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping)

16.Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya

(bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

lembar kedua untuk pemohon

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI

IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

3

Page 44: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja

(isi dengan huruf kapital)

Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Rumah Sakit / Puskesmas

Kepada Yth.

Ketua PC IAI ……………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin praktik dengan data sebagai berikut :

A. Data Pemohon

Nomor KTP

No.KTA

Nama Lengkap

Gelar (Tanggal-Bulan-Tahun)

Tempat, Tgl lahir - -

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

No.STRA

Masa Berlaku s/d - -

No.Sertifikat Kompetensi

Masa Berlaku s/d - -

B. DATA SARANA KEFARMASIAN

Nama Sarana

Alamat lengkap

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Jenis Sarana Rumah Sakit Puskesmas

Sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apoteker Pendamping

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain

7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan Rumah Sakit / Puskesmas

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

10. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

1

Page 45: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

11. Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

(bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping)

12. Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya

(bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

(di isi oleh petugas) …………………………………………., …………………..

Diterima - - (nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

Berkas Lengkap Belum lengkap

……………………………………………………………

lembar pertama untuk pengurus

TANDA TERIMA BERKAS

2

Page 46: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja

sarana kefarmasian lain

7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan Rumah Sakit / Puskesmas

8. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

10.Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker

Penanggung Jawab)

11.Surat pengangkatan sebagai Apoteker Pendamping dari Apoteker Penanggung Jawab setempat

(bagi permohonan sebagai Apoteker Pendamping)

12.Surat Keterangan tentang jadwal praktik dari Apoteker Penanggung Jawab ditempat praktik sebelumnya

(bagi pemohon SIPA Pendamping kedua atau ketiga)

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

lembar kedua untuk pemohon

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI

IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

3

Page 47: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja

(isi dengan huruf kapital)

Untuk Permohonan Sebagai Apoteker di Industri Farmasi & Pedagang Besar Farmasi

Kepada Yth.

Ketua PC IAI ……………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan rekomendasi ijin kerja dengan data sebagai berikut :

A. Data Pemohon

Nomor KTP

No.KTA

Nama Lengkap

Gelar (Tanggal-Bulan-Tahun)

Tempat, Tgl lahir - -

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

No.STRA

Masa Berlaku s/d - -

No.Sertifikat Kompetensi

Masa Berlaku s/d - -

B. DATA SARANA KEFARMASIAN

Nama Sarana

Alamat lengkap

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Jenis Sarana Industri Obat Industri Obat Tradisonal Industri Kosmetika Pedagang Besar Farmasi

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana kefarmasian lain

7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan.

8. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker bermaterai cukup

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

10. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

11. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker Penanggung Jawab)

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

1

Page 48: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

…………………………………………., …………………..

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

lembar pertama untuk pengurus

TANDA TERIMA BERKAS

2

Page 49: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan rekomendasi atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhir)

5. Surat Pernyataan akan melaksanakan praktik secara bertanggung jawab dan tidak akan melanggar

kode etik, pedoman disiplin dan peraturan organisasi

6. Surat Pernyataan tidak sebagai Apoteker Penanggung Jawab di tempat praktik/kerja sarana

kefarmasian lain

7. Surat Keterangan/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan perusahaan.

8. Surat perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan apoteker bermaterai cukup

9. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Daerah darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Daerah setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar propinsi setempat)

10. Surat Keterangan mutasi dari Pengurus Cabang darimana anggota berasal yang ditujukan

ke Pengurus Cabang setempat dimana praktik/kerja kefarmasian akan dilaksanakan (bagi pemohon

yang berasal dari luar Kab/Kota setempat)

11. Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab (bagi permohonan penggantian Apoteker

Penanggung Jawab)

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

lembar kedua untuk pemohon

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI

IJIN PRAKTIK ATAU KERJA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

3

Page 50: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT PERNYATAAN

MEMATUHI KODE ETIK DAN PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap : ...........................................................................

No.Anggota : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Dengan ini menyatakan:

1. Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.

2. Saya akan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia dengan baik dan benar, dalam rangka menjaga dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimanapun saya melaksanakan praktik profesi saya.

3. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk saya laksanakan dengan sepenuh hati.

....................................., ......................... Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.

Yang membuat pernyataan,

materai Rp.6.000,-

.........................................................................

Page 51: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MODAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap : ...........................................................................

No.Anggota : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah pemilik modal Apotek/Klinik* tempat saya akan melaksanakan praktik kefarmasian. Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.

....................................., ......................... Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000

......................................................................... *) coret salah satu

Page 52: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT PENGANGKATAN

APOTEKER PENDAMPING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Apoteker Penanggung Jawab

Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * ...............................................................

yang beralamat di ........................................................................................

Dengan ini mengangkat sejawat :

Nama Lengkap : ...........................................................................

No.Anggota : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

sebagai Apoteker Pendamping di Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * .............

..................................................................................................................

Demikianlah surat pengangkatan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................................., ........................

.......................................................................

NA............................................................

......

*) coret salah satu

NA : Nomor Anggota

Page 53: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT KETERANGAN JADWAL PRAKTIK APOTEKER PENDAMPING

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Apoteker Penanggung Jawab

Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * .......... .....................................................

yang beralamat di .........................................................................................

Dengan ini menerangkan bahwa sejawat :

Nama Lengkap : ...........................................................................

No.Anggota : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Menjalankan praktik sebagai Apoteker Pendamping di

Apotek/Klinik/IFRS/Puskesmas * ................................................................

setiap hari ........................................................ jam .....................................

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

....................................., ......................

.......................................................................

NA.................................................................. *) coret salah satu NA = Nomor Anggota

Page 54: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEBAGAI APOTEKER PENANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama Lengkap : ..........................................................................

No.Anggota : ...........................................................................

Tempat, Tanggal lahir : ...........................................................................

Alamat (Sesuai KTP) : ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak berpraktik/bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab di sarana kefarmasian lainnya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun.

....................................., ......................... Kota tempat membuat pernyataan, tanggal-bulan-tahun.

Yang membuat pernyataan,

materai Rp.6.000

.........................................................................

Page 55: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI IJIN PRAKTIK/KERJA

No.Rek-000/PC IAI/Nama Kab-Kota/Bulan/Tahun (Contoh : No.Rek-007/PC IAI/Jakarta Pusat/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang .................................................

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .........................................................................................

No.KTP : .........................................................................................

No.Anggota : .........................................................................................

No.Sertifikat

Kompetensi : .........................................................................................

Masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan ..........................................

No.STRA : .........................................................................................

Masa berlaku STRA sampai dengan ..................................................................

Tempat/Tgl.lahir : .........................................................................................

Alamat : .........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

No Handphone : .........................................................................................

Alamat email : .........................................................................................

Untuk melaksanakan praktik/kerja di :

Nama Sarana Kefarmasian : .................................................................

Alamat : .................................................................

Sebagai Apoteker /Apoteker Penanggung Jawab /Apoteker Pendamping *,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KOP SURAT PENGURUS CABANG

Page 56: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja

............................................., ....................

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG .................................

Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA. Catatan : *) Coret yang tidak sesuai NA = Nomor Anggota

- Surat Rekomendasi ijin praktik/kerja ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan rincian :1 (satu) rangkap untuk pemohon, 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Daerah sebagai laporan dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip Pengurus Cabang.

- Surat rekomendasi ijin praktik/kerja yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Pengurus Cabang yang menerbitkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

sejak diterbitkannya surat tersebut

Page 57: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.006/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

MUTASI ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

6

Page 58: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG MUTASI ANGGOTA

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas bagi anggota telah dilakukan

penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Pusat

Ikatan Apoteker Indonesia No.008/PO/PP-IAI/V/2010

tentang Lolos Butuh, dalam forum Rapat Kerja

Nasional yang berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di

Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Mutasi Anggota.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Mutasi Anggota .

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Mutasi Anggota secara lengkap

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Page 59: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Mutasi Anggota ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di

Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.008/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Lolos Butuh dinyatakan

TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 60: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

Hal 1 of 2

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

MUTASI ANGGOTA

A. KETENTUAN UMUM

1. Mutasi Anggota adalah perpindahan anggota atau tempat praktik/kerja ke wilayah lain, baik antar Kabupaten/Kota maupun antar propinsi.

2. Surat Pengantar Mutasi anggota adalah surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah asal yang ditujukan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tujuan

3. Proses permohonan surat pengantar mutasi di selesaikan dalam waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung dari mulai berkas dinyatakan

lengkap oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah kepada pemohon bersangkutan.

4. Pengurusan surat pengantar mutasi tidak dikenakan biaya.

5. Surat pengantar mutasi berlaku selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak

tanggal dikeluarkan.

6. Pengajuan permohonan surat pengantar mutasi dapat dilakukan secara online.

B. MUTASI ANTAR PROPINSI

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Mutasi dan melampirkan:

a. Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku

b. Fotokopi KTP yang masih berlaku

c. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya

d. Borang Resertifikasi masa kompetensi tahun berjalan yang sudah di verifikasi oleh tim resertifikasi.

2. Pengurus Cabang memberikan surat pengantar permohonan mutasi yang ditujukan kepada Pengurus Daerah setempat.

3. Pengurus Daerah setempat selanjutnya membuat surat pengantar mutasi antar propinsi yang ditujukan kepada Pengurus Daerah tujuan dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat sebagai laporan.

4. Pengurus Daerah yang dituju membuat surat pengantar mutasi kepada Pengurus Cabang yang dituju.

Page 61: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

Hal 2 of 2

C. MUTASI ANTAR KABUPATEN/ KOTA DALAM SATU PROPINSI

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat dengan mengisi Formulir Permohonan Mutasi dan melampirkan :

a. Fotokopi KTA yang masih berlaku

b. Fotokopi KTP yang masih berlaku

c. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya

d. Borang Resertifikasi masa kompetensi tahun berjalan yang sudah di verifikasi oleh tim resertifikasi..

2. Pengurus Cabang memberikan surat pengantar mutasi Antar Kabupaten/

Kota dalam satu Propinsi yang ditujukan kepada Pengurus Cabang yang dituju dengan tembusan kepada Pengurus Daerah setempat sebagai Laporan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 62: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

(isi dengan huruf kapital)

Permohonan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Dalam Satu Propinsi

Kepada Yth.

Ketua PC IAI ……………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan mutasi dengan data sebagai berikut :

Nomor KTP

No.KTA

Nama Lengkap

Gelar (Tanggal-Bulan-Tahun)

Tempat, Tgl lahir - -

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

Kab/Kota Tujuan

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ( 3 rangkap)

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (3 rangkap)

3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (3 rangkap)

4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (3 rangkap)

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

…………………………………………., …………………..

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

Keterangan :

1 rangkap untuk arsip PC IAI setempat

1 rangkap untuk arsip PC IAI tujuan

1 rangkap untuk arsip PD IAI setempat

Lembar pertama untuk pengurus

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

TANDA TERIMA BERKAS 1

Page 63: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan mutasi atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (3 rangkap)

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (3 rangkap)

3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (3 rangkap)

4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (3 rangkap)

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Lembar kedua untuk pemohon

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN MUTASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

2

Page 64: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran. PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota

(isi dengan huruf kapital)

Permohonan Mutasi Antar Kabupaten/Kota Luar Propinsi

Kepada Yth.

Ketua PD IAI …………………………………………………

Up. Ketua PC IAI …………………………………………………

Bersama ini saya mengajukan permohonan mutasi dengan data sebagai berikut :

Nomor KTP

No.KTA

Nama Lengkap

Gelar (Tanggal-Bulan-Tahun)

Tempat, Tgl lahir - -

Alamat(sesuai KTP)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

Handphone

Email

Provinsi Tujuan

Kab/Kota Tujuan

Sebagai kelengkapan permohonan terlampir :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (5 rangkap)

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (5 rangkap)

3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (5 rangkap)

4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (5 rangkap)

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya terima kasih.

…………………………………………., …………………..

(nama kota/kab , tanggal)

Pemohon,

……………………………………………………………

Keterangan :

1 rangkap untuk arsip PC IAI setempat

1 rangkap untuk arsip PD IAI setempat

1 rangkap untuk arsip PD IAI tujuan

1 rangkap untuk arsip PP IAI

1 rangkap untuk arsip PC IAI tujuan

Lembar pertama untuk pengurus

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

TANDA TERIMA BERKAS 1

Page 65: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

(di isi oleh petugas)

Telah diterima berkas permohonan mutasi atas nama ……………………………………………………

dengan lampiran sebagai berikut : Ada Tidak ada

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (4 rangkap)

2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan yang masih berlaku (4 rangkap)

3. Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja sebelumnya (4 rangkap)

4. Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. (4 rangkap)

…………………………………………., …………………..

Petugas,

……………………………………………………………

Berkas Lengkap Belum lengkap

Catatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Lembar kedua untuk pemohon

TANDA TERIMA BERKAS FORMULIR PERMOHONAN MUTASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

2

Page 66: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota.

Mutasi ke Kabupaten /Kota dalam satu Propinsi

CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PC IAI setempat ke PC IAI tujuan

No : B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun (contoh : B2-004/PC IAI/Kabupaten Pandeglang/V/2015) Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PC IAI ……………………………………………

Di Tempat Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota ....................................................................

Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja

sebelumnya 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan.

Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan.

Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG ................................. Ketua, Sekretaris, ............................... ................... NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua PD IAI ……………………………………………..

2. Arsip

KOP SURAT PENGURUS CABANG

Page 67: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota.

Mutasi ke Kabupaten /Kota di luar Provinsi

Contoh : Pengantar Permohonan Mutasi dari PC IAI ke PD IAI setempat

No : B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun (contoh : B2-005/PC IAI/Kota Cilegon/V/2015) Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Permohonan Mutasi Kepada Yth. Ketua PD IAI …………………………………………… Di Tempat Bersama ini kami teruskan permohonan mutasi dari sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... di Provinsi .......................................................................

Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Bersama ini kami lampirkan :

1) Fotokopi surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan 2) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku ( 4 rangkap ) 3) Fotokopi KTP yang masih berlaku ( 4 rangkap ) 4) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja

sebelumnya ( 4 rangkap ) 5) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. ( 4 rangkap )

Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS CABANG ................................. Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS CABANG

Page 68: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota. CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI setempat ke PD IAI Tujuan

No : B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun (contoh : B2-005/PD IAI/Banten/V/2015) Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PD IAI …………………………………………… Di Tempat

Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota .................................................................... di Provinsi .......................................................................

Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan.

Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku ( 2 rangkap ) 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku ( 2 rangkap ) 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja

sebelumnya ( 2 rangkap ) 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan. ( 2 rangkap ) Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH ................................. Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

Tembusan disampaikan kepada : 1. Ketua Umum PP IAI sebagai laporan 2. Arsip

KOP SURAT PENGURUS DAERAH

Page 69: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.006/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Mutasi Anggota. CONTOH : Pengantar Mutasi Dari PD IAI tujuan ke PC IAI tujuan

No : B2-000/PD IAI/ Nama Provinsi/ bulan/ tahun (contoh : B2-008/PD IAI/Lampung/V/2015) Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengantar Mutasi Kepada Yth. Ketua PC IAI …………………………………………… Di Tempat

Bersama ini kami memberikan pengantar mutasi bagi sejawat : Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... .................................................................................... ..................................................................................... yang akan mutasi ke Kab/Kota ....................................................................

Bersama ini kami lampirkan : 1) Fotokopi KTA / SKK yang masih berlaku 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku 3) Surat Keterangan tidak berpraktik/bekerja lagi di tempat praktik/kerja

sebelumnya 4) Borang Resertifikasi masa kompetensi yang telah berjalan.

Segala yang menjadi hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai apoteker di tempat praktik / kerja sebelumnya, telah diselesaikan oleh yang bersangkutan.

Demikianlah surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH ................................. Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS DAERAH

Page 70: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.007/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

HIMPUNAN SEMINAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

7

Page 71: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG HIMPUNAN SEMINAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan organisasi himpunan

seminat telah dilakukan penyempurnaan Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.009/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Himpunan

Seminat, dalam forum Rapat Kerja Nasional yang

berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang Himpunan Seminat.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Himpunan Seminat .

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Page 72: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Apoteker di Indonesia

Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat

Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

No.009/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Himpunan Seminat

dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 73: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

Hal 1 dari 2

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

HIMPUNAN SEMINAT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Himpunan seminat dibentuk di tingkat Pengurus Pusat IAI dan Pengurus Daerah

IAI, melalui musyawarah nasional himpunan seminat di tingkat pusat dan musyawarah daerah himpunan seminat di tingkat daerah.

2. Untuk sementara Himpunan Seminat dibentuk untuk :

a. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI)

b. Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (HISFARMA)

c. Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (HISFARDIS)

d. Himpunan Seminat Farmasi Industri (HISFARIN)

e. Himpunan Apoteker Seminat Obat Tradisional (HIMASTRA)

Dan selanjutnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyebutan nama Himpunan seminat adalah Nama Himpunan Seminat diikuti nama Pengurus Pusat IAI atau Pengurus Daerah IAI dan nama Propinsinya. Contohnya untuk Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit penyebutannya adalah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia disingkat HISFARSI PP IAI dan untuk daerah misalnya Jawa Tengah HISFARSI PD IAI Jawa Tengah.

4. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat dikeluarkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat IAI

5. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah dikeluarkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah IAI

6. Himpunan Seminat di tingkat pusat merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Pusat.

7. Himpunan Seminat di tingkat daerah merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Daerah.

8. Hubungan antara Himpunan Seminat di tingkat pusat dengan Himpunan Seminat di tingkat daerah merupakan hubungan koordinatif.

9. Himpunan Seminat di tingkat pusat berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Pusat IAI.

10. Himpunan Seminat di tingkat daerah berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Daerah IAI.

11. Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Daerah adalah mengacu pada Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Pusat sesuai kebutuhan Daerah.

Page 74: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.007/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat

Hal 2 dari 2

12. Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Pengurus Pusat IAI.

13. Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Pengurus Daerah IAI.

14. Himpunan Seminat memiliki tugas dan fungsi :

a. Membantu sosialisasi kebijakan dan program IAI dalam hubungan vertikal organisasi sesuai dengan tingkatannya.

b. Melakukan komunikasi, interaksi dan kerjasama dengan himpunan seminat yang yang ada di lingkungan IAI.

c. Melakukan Manajemen Internal Administrasi, Keuangan dan Inventaris Organisasi

d. Berperan pada pembinaan dan pengembangan kompetensi praktik Apoteker yang dilakukan IAI

e. Membantu kebijakan dan skema program kegiatan ”CPD” PD-IAI

f. Melakukan peningkatkan dan pengembangan mutu praktik para anggota.

g. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah dan keprofesian yang bersifat lokal, nasional dan internasional

h. Memfasilitasi, mengkoordinasi dan membina keberadaan serta pengembangan himpunan seminat-sejenis.

i. Membangun, mengelola dan mengembangkan sistem Informasi dan publikasi sesuai kebutuhan organisasi dan anggota.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Page 75: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.008/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

IKATAN APOTEKER INDONESIA

8

Page 76: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan

kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan

aturan terkait tugas dan wewenang pengurus sesuai

tingkatannya dalam forum Rapat Kerja Nasional yang

berlangsung tanggal 8-9 Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

Tentang tugas dan wewenang pengurus.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Page 77: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas & Wewenang Pengurus

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi

seluruh Apoteker di Indonesia

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 78: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 1 dari 13

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IKATAN APOTEKER INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia

2. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

3. Dewan adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan

Pengawas

4. MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat

5. Himpunan adalah Himpunan Seminat dan Indonesia Young Pharmacist Group

6. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

7. MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah

8. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya tugas dan wewenang pengurus organisasi ini

adalah untuk memberikan panduan bagi jajaran pengurus organisasi dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pengurus organisasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Hubungan Kerja organisasi ini meliputi :

1. Pengurus Pusat

2. Pengurus Daerah

3. Pengurus Cabang

4. Dewan Pengawas

5. Majelis Etik dan Displin Apoteker Indonesia

Page 79: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 2 dari 13

BAB II

PENGURUS PUSAT

Pasal 4

Tugas dan Wewenang

Ketua Umum

Tugas dan Wewenang Ketua Umum adalah :

1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;

2. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Kongres Nasional, Rapat Kerja

Nasional Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi

lainnya;

3. Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana

strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;

4. Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama dan

pembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain;

5. Mewakili Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi

organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;

6. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi

kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan;

7. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa

bakti di forum Kongres Nasional;

8. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal

menandatangani surat-surat keluar;

9. Bersama Bendahara Umum menanda tangani check atau giro;

Pasal 5

Tugas dan Wewenang

Wakil Ketua Umum

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum adalah:

1. Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau

dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/ badan/

himpunan dilingkungan Pengurus Pusat.

2. Membantu Ketua Umum memantau dan mengkoordinasikan kegiatan

pelaksanaan program kerja dilingkungan Pengurus Pusat.

3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum

berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis

dari Ketua Umum.

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung-

jawab kepada Ketua Umum.

Page 80: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 3 dari 13

Pasal 6

Tugas dan Wewenang

Sekretaris Jenderal

Tugas dan Wewenang Sekretaris Jenderal adalah :

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus

Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;

2. Mewakili tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan dari Ketua Umum;

3. Mendampingi Ketua Umum dalam hubungan organisasi dengan pihak-

pihak internal organisasi maupun pihak-pihak eksternal organisasi.

4. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keluar;

5. Bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum menandatangani dokumen-

dokumen keuangan, khususnya buku setoran dan Cheque pada Bank

dimana dana organisasi tersimpan.

6. Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang

Organisasi dan Koordinator Wilayah;

7. Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan

Bidang terkait;

8. Mendampingi Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum dalam memimpin

rapat-rapat organisasi;

9. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian

tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;

10. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab

kepada Ketua Umum.

Pasal 7

Tugas dan Wewenang

Wakil Sekretaris Jenderal

Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan

tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal.

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal dalam rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Pusat.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung

jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Page 81: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 4 dari 13

Pasal 8

Tugas dan Wewenang

Bendahara Umum

Tugas dan wewenang Bendahara Umum adalah :

1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

Pengurus Pusat.

2. Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mendatangani

dokumen-dokumen keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada

Bank dimana dana organisasi tersimpan.

3. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi

dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi.

4. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan

organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Pusat minimal 6 (enam) bulan

sekali.

5. Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak

untuk dan atas nama Bendahara Umum apabila berhalangan tugas.

6. Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara Umum dapat menentukan

pembagian tugas para Wakil Bendahara.

7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum bertanggung-

jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

Wakil Bendahara

Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah :

1. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya.

2. Membantu Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan tugas.

3. Membantu Bendahara Umum dalam tugas pengadaan dana maupun

pengelolaan dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang

ditetapkan oleh Bendahara Umum,

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab

kepada Bendahara Umum.

Page 82: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 5 dari 13

Pasal 10

Tugas dan Wewenang

Ketua Bidang

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Bidang.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum

berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis

dari Ketua Umum.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua

Umum.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

Ketua Badan

Tugas dan Wewenang Ketua Badan adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Badan.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum

berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis

dari Ketua Umum.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua

Umum.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang

Ketua Himpunan

Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Himpunan.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum

berhalangan menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis

dari Ketua Umum.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua

Umum.

Page 83: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 6 dari 13

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

Koordinator Wilayah

Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah adalah :

1. Melakukan pembinaan, pemantauan terhadap potensi daerah berdasarkan

kultur wilayah dan sumber daya manusia yang tersedia diwilayah kerjanya.

2. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program diwilayah

kerjanya.

3. Menyerap aspirasi dan menyelesaikan masalah organisasi yang ada

diwilayah kerjanya.

4. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum

berhalangan menjalankan tugas di wilayahnya sesuai dengan penunjukan

secara tertulis dari Ketua Umum

5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua

Umum.

BAB III

PENGURUS DAERAH

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

Ketua Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua adalah :

1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;

2. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Daerah, Rapat Kerja

Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dan Keputusan Rapat Organisasi lainnya;

3. Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana

strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;

4. Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi

kesehatan lainnya

5. Menjalin kerjasama dan membina hubungan dengan pihak-pihak lain;

6. Melakukan konsolidasi organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan

Apoteker Indonesia;

7. Menjalin kerjasama dan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi

kesehatan lainnya

8. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa

bakti di forum Konferensi Daerah;

Page 84: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 7 dari 13

9. Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro;

Pasal 15

Tugas dan Wewenang

Wakil Ketua Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua adalah:

1. Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan

mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/tim/himpunan.

2. Membantu Ketua memantau dan mengkoordinasikan kegiatan

pelaksanaan program kerja.

3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai penunjukan dari Ketua.

4. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

Sekretaris Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Sekretaris adalah :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat.

2. Mewakili tugas Ketua, sesuai dengan penunjukan ketua.

3. Mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat

organisasi;

4. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian

tugas dengan Wakil-Wakil Sekretaris;

5. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

Wakil Sekretaris Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris adalah :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

2. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Sekretaris.

Page 85: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 8 dari 13

Pasal 18

Tugas dan Wewenang

Bendahara Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Bendahara adalah :

1. Mengelola keuangan dan harta benda organisasi sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan Pengurus Daerah.

2. Bersama Ketua mendatangani dokumen keuangan.

3. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan

organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 6 (enam)

bulan sekali.

4. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Ketua.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang

Wakil Bendahara Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara adalah :

1. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.

2. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada Bendahara.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

Ketua Bidang Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Bidang.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.

3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

Ketua Tim Pengurus Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Tim adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Tim.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.

Page 86: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 9 dari 13

3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

Ketua Himpunan Daerah

Tugas dan Wewenang Ketua Himpunan adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-

program Himpunan.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.

3. Melaporkan tugas yang telah dijalankan kepada ketua.

BAB IV

PENGURUS CABANG

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

Ketua Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Ketua adalah :

1. Memimpin Organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;

2. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konferensi Cabang dan Rapat Kerja

Cabang Ikatan Apoteker Indonesia;

3. Membuat keputusan dan kebijaksanaan organisasi serta menyusun rencana

strategis secara kolektif bersama seluruh pengurus;

4. Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam kerjasama dan

pembinaan hubungan dengan pihak-pihak lain;

5. Mewakili Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia dalam konsolidasi

organisasi dengan seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;

6. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi profesi

kesehatan lainnya dan Asosiasi Kesehatan;

7. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban organisasi pada akhir masa

bakti di forum Konferensi Cabang;

8. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat

keluar;

9. Bersama Bendahara menanda tangani check atau giro;

10. Melakukan koordinasi dengan Himpunan Seminat tingkat Daerah.

Page 87: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 10 dari 13

Pasal 24

Tugas dan Wewenang

Wakil Ketua Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Wakil Ketua adalah:

1. Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan

mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh bidang/tim/himpunan

dilingkungan Pengurus Cabang.

2. Membantu Ketua memantau dan mengkoordinasikan kegiatan

pelaksanaan program kerja dilingkungan Pengurus Cabang.

3. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua bertanggung-jawab

kepada Ketua.

Pasal 25

Tugas dan Wewenang

Sekretaris Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Sekretaris adalah :

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Pengurus

Cabang Ikatan Apoteker Indonesia;

2. Mewakili tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas sesuai

dengan penunjukan dari Ketua;

3. Mendampingi Ketua dalam hubungan organisasi dengan pihak- pihak

internal organisasi maupun pihak-pihak eksternal organisasi.

4. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keluar;

5. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani dokumen-dokumen

keuangan, khususnya buku setoran dan Cheque pada Bank dimana dana

organisasi tersimpan.

6. Melakukan koordinasi penyusunan database organisasi dengan Bidang

Organisasi;

7. Melakukan koordinasi terkait tampilan dan isi laman organisasi dengan

Bidang terkait;

8. Mendampingi Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat

organisasi;

9. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris dapat melakukan pembagian

tugas dengan Wakil Sekretaris;

10. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada

Ketua.

Page 88: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 11 dari 13

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

Wakil Sekretaris Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris adalah :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris apabila berhalangan tugas sesuai

dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris.

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris dalam

rangka kelancaran Sekretariat Pengurus Cabang.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Pasal 27

Tugas dan Wewenang

Bendahara Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Bendahara adalah :

1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

Pengurus Cabang.

2. Bersama-sama Ketua dan Sekretaris mendatangani dokumen-dokumen

keuangan, khususnya Buku Setoran dan Cheque pada Bank dimana dana

organisasi tersimpan.

3. Mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pengadaan dana organisasi

dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Organisasi.

4. Melaporkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan

organisasi kepada Rapat Pleno Pengurus Cabang minimal 6 (enam)

bulan sekali.

5. Menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Bendahara yang bertindak

untuk dan atas nama Bendahara apabila berhalangan tugas.

6. Dalam melaksanakan tugas rutin, Bendahara dapat menentukan

pembagian tugas para Wakil Bendahara.

7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara bertanggung-jawab

kepada Ketua.

Page 89: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 12 dari 13

Pasal 28

Tugas dan Wewenang

Wakil Bendahara Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Wakil Bendahara adalah :

1. Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.

2. Membantu Bendahara apabila Bendahara berhalangan tugas.

3. Membantu Bendahara dalam tugas pengadaan dana maupun pengelolaan

dana organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh

Bendahara.

4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Bendahara bertanggung-jawab

kepada Bendahara.

Pasal 29

Tugas dan Wewenang

Ketua Bidang Pengurus Cabang

Tugas dan wewenang Ketua Bidang adalah:

1. Membantu Ketua untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

pelaksanaan program-program Bidang.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan

menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Ketua.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua Bidang bertanggung-jawab

kepada Ketua.

BAB V

MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

Pasal 30

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Majelis Etik Dan Disiplin Apoteker Indonesia :

1. Membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia

oleh anggota serta menjaga, meningkatkan dan menegakkan Disiplin

Apoteker Indonesia

2. Membuat putusan terkait permasalahan etik dan disiplin Apoteker oleh

anggota untuk ditindak lanjuti oleh Ketua Ikatan sesuai ketentuan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

3. Memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan Kode Etik

Apoteker Indonesia

Page 90: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus

Hal 13 dari 13

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas Pusat melakukan monitoring pelaksanaan Program Kerja

Pengurus Pusat

2. Dewan Pengawas Daerah melakukan monitoring pelaksanaan Program Kerja

Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

3. Dewan Pengawas Pusat memberikan masukan kepada Pengurus Pusat

mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat

4. Dewan Pengawas Daerah memberikan masukan kepada Pengurus Daerah

mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengurus Daerah dan Pengurus

Cabang

BAB VII

PENUTUP

Pasal 32

(1) Tugas dan Wewenang Pengurus ini merupakan pedoman dan panduan bagi

pengurus organisasi dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan

program organisasi dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.

(2) Tugas dan Wewenang Pengurus ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran

organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Tugas dan Wewenang Pengurus ini akan

diatur kemudian dalam pelaksanaannya.

Page 91: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

PO.009/PP.IAI/1418/V/2015

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

9

Page 92: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 1 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan

kualitas organisasi telah dilakukan penyusunan

aturan terkait tata kelola organisasi dalam forum

Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu

ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi

tentang tata kelola organisasi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 8-9

Mei 2015 di Bukittinggi .

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan

Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi secara

lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua………

Page 93: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Hal 2 dari 2 - PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 20 MEI 2015

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt

NA. 23031961010827

Sekretaris Jenderal

Noffendri, S.Si., Apt NA. 29111970010829

Kedua : Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola Organisasi ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

Apoteker di Indonesia

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 dan

akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Page 94: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 1dari 17

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI

IKATAN APOTEKER INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia

2. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

3. Dewan adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas

4. MEDAI Pusat adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat

5. Himpunan adalah Himpunan Seminat dan Indonesia Young Pharmacist Group

6. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

7. MEDAI Daerah adalah Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah

8. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Tata Kelola organisasi ini adalah :

1. Memberikan panduan bagi jajaran pengurus organisasi dalam pengelolaan organisasi.

2. Menertibkan tata kelola organisasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Kelola organisasi ini meliputi :

1. Sekretariat

2. Keuangan

3. Rapat-rapat

4. Surat Menyurat

Page 95: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 2dari 17

BAB II

SEKRETARIAT

Pasal 4

Sekretariat

(1) Sekretariat Pengurus Pusat dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat.

(2) Sekretariat Pengurus Daerah dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Pengurus Daerah.

(3) Sekretariat Pengurus Cabang dipimpin dan dikelola dalam tanggungjawab Sekretaris Pengurus Cabang.

(4) Sekretariat sebagai tempat dilakukannya kegiatan dan administrasi organisasi yang meliputi antara lain: rapat, sumber data, administrasi, keanggotaan, pengelola dan pengendali pelaksanaan program pengolah dan pendistribusian informasi.

(5) Sekretariat dilengkapi dengan:

a. Staf Sekretariat yang kualifikasi dan jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.

b. Peralatan Sekretariat sesuai kebutuhan.

c. Standar Prosedur Operasional

BAB III

KEUANGAN

Pasal 5

(1) Sumber Dana (Keuangan) organisasi diupayakan melalui :

a. Uang Pangkal dan luran Anggota

b. Bagian keuntungan Badan-Badan Usaha milik organisasi

c. Pendapatan lain yang sah

d. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat

(2) Penerapan prinsip-prinsip dan aturan lebih lanjut tentang sumber dana organisasi akan diatur dalam Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatan.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, disusun setiap tahun kegiatan yang menyangkut :

a. Anggaran Rutin Sekretariat

b. Anggaran Program

c. Anggaran Non Rutin

Page 96: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 3dari 17

(4) Penyusunan Anggaran Pengurus Pusat dilaksanakan oleh :

a. Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal bersama Bendahara Umum atau Wakil Bendahara

b. Anggaran Program, disusun oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan-Dewan, Ketua MEDAI Pusat, Ketua Bidang, Ketua Badan, bersama Bendahara Umum atau Wakil Bendahara.

c. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara Umum

(5) Penyusunan Anggaran Pengurus Daerah dilaksanakan oleh :

a. Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atau Wakil Bendahara

b. Anggaran Program, disusun oleh Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris atau Wakil Sekretaris, Ketua Dewan Pengawas Daerah, Ketua MEDAI Daerah, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau Wakil Bendahara.

c. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara

(6) Penyusunan Anggaran Pengurus Cabang dilaksanakan oleh :

a. Anggaran Rutin Sekretariat, disusun oleh Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris atau Wakil Sekretaris bersama Bendahara atau Wakil Bendahara

b. Anggaran Program, disusun oleh KetuaSekretaris atau Wakil Sekretaris, Ketua Bidang, Ketua Tim, bersama Bendahara atau Wakil Bendahara.

c. Anggaran Non Rutin, disusun oleh Bendahara

(7) Anggaran Rutin Sekretariat, Anggaran Non Rutin dan Anggaran Program dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatan.

(8) Dana Organisasi disimpan atas nama organisasi di Bank Pemerintah atau Bank Swasta yang terjamin bonafiditasnya, :

a. dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum untuk Pengurus Pusat

b. dengan kewenangan penandatanganan cheque oleh Ketua dan Bendahara untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

(9) Dana milik organisasi berada di tangan Bendahara Umum/ Bendahara dan para Wakil Bendahara sesuai tingkatannya.

Page 97: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 4dari 17

(10) Dana Organisasi hanya dapat diuangkan/dicairkan melalui Bendahara Umum / Bendahara apabila :

a. Dana Rutin Sekretariat

i. telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat

ii. telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

b . Dana Program :

i. telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat.

ii. telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan

Pengurus Cabang. c. Dana Non Rutin :

i. telah disetujui oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Pengurus Pusat

ii. telah disetujui oleh Ketua untuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

(11) Bendahara Umum/Bendahara melaporkan posisi dan kondisi keuangan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan kepada Rapat Pleno sesuai tingkatan.

BAB IV

RAPAT-RAPAT

Pasal 6

(1) Rapat-rapat pengurus terdiri dari :

a. Rapat Pengurus Harian :

i. Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil – wakil Bendahara

ii. Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil – wakil Bendahara

iii. Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara

b. Rapat Koordinasi, yaitu rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan pengurus lainnya sesuai kebutuhan.

Page 98: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 5dari 17

c. Rapat Pleno :

i. Untuk tingkat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Pusat lengkap serta dapat mengundang Ketua Dewan dan Ketua MEDAI Pusat.

ii. Untuk tingkat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Pengurus Daerah lengkap serta dapat mengundang Ketua Dewan Pengawas Daerah dan Ketua MEDAI Daerah.

iii. Untuk tingkat Pengurus Cabang yang dihadiri oleh Pengurus Cabang lengkap.

d. Rapat Dewan Pengawas :

i. Untuk membahas masalah internal Dewan Pengawas yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas

ii. Untuk membahas masalah eksternal Dewan Pengawas yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas dan wajib mengundang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkatan Pengurus Pusat atau Ketua dan Sekretaris untuk tingkatan Pengurus Daerah.

e. Rapat MEDAI :

i. Untuk membahas masalah internal MEDAI yang dihadiri seluruh anggota MEDAI

ii. Untuk membahas masalah eksternal MEDAI yang dihadiri seluruh anggota MEDAI dan wajib mengundang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkatan Pengurus Pusat atau Ketua dan Sekretaris untuk tingkatan Pengurus Daerah.

f. Rapat Bidang yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang dihadiri seluruh anggota Bidang

g. Rapat Badan yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Badan dihadiri seluruh anggota Badan

h. Rapat Tim yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Tim dihadiri seluruh anggota Tim

i. Rapat Himpunan yaitu rapat untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan program Himpunan dihadiri seluruh anggota Himpunan.

(2) Setiap rapat dibuat notulen oleh Sekretaris Rapat, yang disahkan oleh Pimpinan Rapat.

Page 99: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 6dari 17

BAB V

KORESPONDENSI

Pasal 7

Kop Surat

(1) Kop surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi :

a. Kop Surat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

b. Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat

c. Kop Surat Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

d. Kop Surat Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia

e. Kop Surat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

f. Kop Surat Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah

g. Kop Surat Dewan Pengawas Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

h. Kop Surat Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

i. Kop Surat Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia

(2) Setiap Kop surat mencantumkan :

a. Logo Ikatan Apoteker Indonesia

b. Logo Ikatan Apoteker Indonesia dan Logo Himpunan bagi himpunan

c. Nama kepengurusan

d. Alamat sekretariat berikut nomor telepon dan alamat email

e. Alamat website bila ada

Pasal 8

Stempel

(1) Stempel surat pengurus di lingkungan Ikatan Apoteker Indonesia meliputi :

a. Stempel Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

b. Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat

c. Stempel Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

d. Stempel Himpunan Nasional Ikatan Apoteker Indonesia

e. Stempel Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

f. Stempel Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah

g. Stempel Dewan Pengawas Daerah

h. Stempel Himpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia

i. Stempel Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia

Page 100: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 7dari 17

(2) Setiap Stempel mencantumkan :

a. Nama kepengurusan sesuai tingkatannya

b. Logo Ikatan Apoteker Indonesia bagi Pengurus Pusat, Pengurus

Daerah dan Pengurus Cabang

c. Logo Himpunan bagi himpunan

Pasal 9

Surat Masuk

(1) Surat Masuk dapat dibedakan berdasarkan sumber surat :

a. Surat masuk dari kalangan internal organisasi

b. Surat masuk dari kalangan eksternal organisasi.

(2) Setiap surat masuk dicatat diagenda surat masuk, diberi lembar disposisi guna diproses lebih lanjut.

(3) Surat masuk bagi Pengurus Pusat disampaikan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Dewan atau Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau Ketua Badan atau Ketua Bidang atau Ketua Himpunan atau sesuai dengan relevansi surat.

(4) Surat masuk bagi MEDAI Pusat disampaikan kepada Ketua MEDAI Pusat

(5) Surat masuk bagi Dewan Pengawas Pusat disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas Pusat

(6) Surat masuk bagi Himpunan Nasional disampaikan kepada Ketua Himpunan Nasional

(7) Surat masuk bagi Pengurus Daerah disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Sekretaris atau Bendahara atau Ketua Tim atau Ketua Bidang atau Ketua Himpunan Daerah atau sesuai dengan relevansi surat.

(8) Surat masuk bagi MEDAI Daerah disampaikan kepada Ketua MEDAI Daerah

(9) Surat masuk bagi Dewan Pengawas Daerah disampaikan kepada Ketua Dewan

Pengawas Daerah

(10) Surat masuk bagi Himpunan Daerah disampaikan kepada Ketua Himpunan Daerah

(11) Surat masuk bagi Pengurus Cabang disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris untuk di disposisi, untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak, yakni : Sekretaris atau Bendahara atau Ketua Bidang atau sesuai dengan relevansi surat.

(12) Setiap surat masuk baik yang perlu dibalas dan dijawab, maupun harus diproses menurut kebutuhan, harus disimpan diarsip.

Page 101: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 8dari 17

(13) Pemberian nomor agenda dan pengarsipan surat dibedakan dengan melihat sumber surat (uniform surat).

Pasal 10

Surat Keluar

(1) Surat Keluar terdiri dari :

a. Surat Keluar dibedakan menurut tujuan surat :

i. Kepada pihak kalangan internal organisasi.

ii. Kepada pihak kalangan eksternal organisasi.

b. Surat Undangan

c. Keputusan

d. Rekomendasi

e. Mandat

f. Tugas

g. Edaran

h. Keterangan

i. Nota Kesepahaman

j. Perjanjian Kerjasama

(2) Surat-surat keluar hanya dianggap sah apabila dibuat/ditulis diatas kertas kop surat organisasi, ditandatangani unsur Ketua, unsur Sekretaris dan sesuai kebutuhan juga oleh unsur Bendahara, serta dibubuhi stempel organisasi.

(3) Setiap surat keluar diberi nomor secara berurutan dengan kode surat tersendiri sesuai dengan jenis surat keluar tersebut.

(4) Penyampaian dan pendistribusian surat keluar ditempuh melalui e m a i l , f a k s i m i l i , jasa pos, kurir atau menempuh cara-cara lainnya.

(5) Sesuai dengan kebutuhan, setiap surat dapat dibuat tembusan kepada pihak yang memiliki relevansi dengan masalah atau perihal surat.

Page 102: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 9dari 17

Pasal 11

Uniform Surat

Untuk memudahkan pengendalian dan proses serta agenda surat, ditentukan

uniform kode surat sebagai berikut :

1. Agenda surat masuk , terdiri dari :

a. Surat masuk dari kalangan eksternal organisasi, diberi kode surat :

Nomor : A1-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : A1-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas

Pusat

Nomor : A1-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : A1-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : A1-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : A1-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : A1-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : A1-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : A1-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

b. Surat masuk dari kalangan internal organisasi, diberi kode surat :

Nomor : A2-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : A2-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : A2-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : A2-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan

Nasional

Nomor : A2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : A2-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : A2-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : A2-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Page 103: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 10dari 17

Nomor : A2-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

2. Agenda surat keluar dibedakan dengan kode :

a. Surat keluar untuk kalangan eksternal organisasi, diberi kode surat :

Nomor : B1-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor: B1-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : B1-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : B1-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : B1-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : B1-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : B1-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : B1-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : B1-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

b. Surat keluar untuk kalangan internal organisasi, diberi kode surat :

Nomor : B2-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : B2-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : B2-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : B2-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : B2-000/PD IAI/Nama Propinsi/bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : B2-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan

Pengawas Daerah

Nomor : B2-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : B2-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : B2-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Page 104: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 11dari 17

c. Surat Undangan, diberi kode :

Nomor : Und-000/PP IAI/1418/bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Und-000/DPP IAI/1418/bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : Und-000/MP IAI/1418/bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Und-000/HN IAI/1418/bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : Und-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Und-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Und-000/ MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Und-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Und-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

d. Surat Keputusan, diberi kode :

Nomor : Kep-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Kep-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : Kep-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Kep-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : Kep-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Kep-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Kep-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Kep-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Kep-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

Page 105: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 12dari 17

e. Surat Rekomendasi, diberi kode :

Nomor : Rek-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Rek-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : Rek-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Rek-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : Rek-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Rek-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Rek-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Rek-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Rek-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

f. Surat Mandat, diberi kode :

Nomor : Mdt-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Mdt-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : Mdt-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Mdt-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : Mdt-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Mdt-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Mdt-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Mdt-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Mdt-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

g. Surat Tugas, diberi kode :

Nomor : Tgs-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Tgs-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Page 106: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 13dari 17

Nomor : Tgs-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Tgs-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : Tgs-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Tgs-000/DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Tgs-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Tgs-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Tgs-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

h. Surat Edaran, diberi kode :

Nomor : SE-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : SE-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : SE-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : SE-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Nomor : SE-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : SE-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Tgs-000/MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : SE-000/HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : SE-000/PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

i. Surat Keterangan, diberi kode :

Nomor : Ket-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : Ket-000/DPP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Dewan Pengawas Pusat

Nomor : Ket-000/MP IAI/1418/ bulan/tahun untuk MEDAI Pusat

Nomor : Ket-000/HN IAI/1418/ bulan/tahun untuk Himpunan Nasional

Page 107: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 14dari 17

Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : Ket-000/ DPD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Dewan Pengawas Daerah

Nomor : Ket-000/ MD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk MEDAI Daerah

Nomor : Ket-000/ HD IAI/ Nama Propinsi/ bulan/ tahun untuk Himpunan Daerah

Nomor : Ket-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

j. Nota Kesepahaman, diberi kode :

Nomor : NK-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : NK-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : NK-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

k. Nota Kesepahaman, diberi kode :

Nomor : PKB-000/PP IAI/1418/ bulan/tahun untuk Pengurus Pusat

Nomor : PKB-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun untuk Pengurus Daerah

Nomor : PKB-000/ PC IAI/ Nama Kab-Kota/ bulan/ tahun untuk Pengurus Cabang

h. Surat antar pengurus, mempergunakan Memo.

Pasal 12

Penandatangan Surat

( 1 ) Setiap surat Pengurus Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum, dibuat diatas kopsurat dan dibubuhi stempel organisasi.

b. Keikutsertaan Bendahara Umum atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan).

c. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka penandatangan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal.

d. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, maka penandatangan surat dapat dilakukan oleh salah satu Wakil Sekretaris Jenderal bersama Ketua Umum.

Page 108: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 15dari 17

e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

(2) Setiap surat Dewan Pengawas Pusat dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Dewan Pengawas.

(3) Setiap surat MEDAI Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel MEDAI Pusat.

b. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh

Wakil Ketua dan Sekretaris

c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

(4) Setiap surat Himpunan Seminat PP IAI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Himpunan, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Himpunan.

b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan).

c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

d. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

e. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan salah satu Wakil Sekretaris.

(5) Setiap surat Pengurus Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel organisasi.

b. Apabila Ketua berhalangan penandatangan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua, bersama Sekretaris.

c. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatangan dapat dilakukan oleh salah satu Wakil Sekretaris bersama Ketua.

d. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan)

e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Page 109: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 16dari 17

(6) Setiap surat Dewan Pengawas Daerah dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Dewan Pengawas.

(7) Setiap surat MEDAI Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel MEDAI Daerah.

b. Khusus untuk Surat Keputusan hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

c. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

(8) Setiap surat Himpunan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel Himpunan Daerah.

b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan).

c. Khusus untuk Surat Keputusan hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

d. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

e. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan salah satu Wakil Sekretaris.

(9) Setiap surat Pengurus Cabang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat diatas kop surat dan dibubuhi stempel organisasi.

b. Keikutsertaan Bendahara atau Wakil Bendahara menandatangani surat hanya untuk yang berkaitan dengan Dana (Keuangan).

c. Apabila Ketua berhalangan penandatanganan surat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

d. Apabila Sekretaris berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Sekretaris.

e. Khusus untuk Surat Keputusan dan Surat Keluar yang menyangkut sikap organisasi keluar dan bersifat sikap formal organisasi, hanya dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Page 110: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

Hal 17dari 17

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

(1) Tata Kelola Organisasi ini merupakan pedoman dan panduan organisasi dalam penyelenggaraan organisasi.

(2) Tata Kelola Organisasi ini bersifat mengikat bagi seluruh jajaran organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, untuk dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Organisasi ini akan diatur

kemudian dalam pelaksanaannya

Page 111: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi. Contoh Kop Surat

1. PENGURUS PUSAT

2. MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA PUSAT

3. DEWAN PENGAWAS PUSAT

4. HIMPUNAN NASIONAL

5. PENGURUS DAERAH

Telp.: 021-56962581 | Faks.: 021-5671800 | e-Mail : [email protected]

Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440

Website : www.ikatanapotekerindonesia.net

Telp.: 021-56962581 | Faks.: 021-5671800 | e-Mail : [email protected]

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440

Website : www.ikatanapotekerindonesia.net

Telp.: 021-56962581 | Faks.: 021-5671800 | e-Mail : [email protected]

Dewan Pengawas Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440

Website : www.ikatanapotekerindonesia.net

Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ………………………………………

Pengurus Daerah ……………………………… IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. …………………………………………………..

Website : ……………………………………

Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ……………………..……

Himpunan Seminat …………………….… IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. …………………………………………………..

Website : ……………………………………

LOGO HIMPUNAN

Page 112: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.

6. MAJELIS ETIK DAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA DAERAH

7. DEWAN PENGAWAS DAERAH

8. HIMPUNAN DAERAH

9. PENGURUS CABANG

Telp…………………. | Faks.: …………….. | e-Mail : …………………………………………

Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI) Daerah

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : ……………………………………………………… Website : …………………………………….

Pengurus Daerah ………………………………

Telp.: ………………. | Faks.: ………………. | e-Mail : ………………………………………..

Dewan Pengawas Daerah

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : ………………………………………………….

Website : ……………………………………...

Pengurus Daerah ………………………………

LOGO HIMPUNAN

Himpunan Seminat …………………….…

Telp.: ………………. | Faks.: ………………. | e-Mail : ………………………………………..

IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : ………………………………………………….

Website : ……………………………………...

Pengurus Daerah ……………………………

Telp.: ……………… | Faks.: ……………… | e-Mail : ………………………………………

Pengurus Cabang ……………………………… IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. …………………………………………………..

Website : ……………………………………

Page 113: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi.

Telp.: 021-56962581 | Faks.: 021-5671800 | e-Mail : [email protected]

Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440

Website : www.ikatanapotekerindonesia.net

Jenis font : Andalus (Bold) Ukuran font : 18

Jenis font : Arial Narrow (Bold) Ukuran font : 22

Jenis font : Andalus Ukuran font : 9

Page 114: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi. Contoh Stempel

1. PENGURUS PUSAT 2. MEDAI PUSAT

3. DEWAN PENGAWAS PUSAT 4. PENGURUS DAERAH

5. MEDAI DAERAH 6. DEWAN PENGAWAS DAERAH

7. PENGURUS CABANG

Page 115: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Kelola Organisasi

CONTOH SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN Nomor : Ket-000/PD IAI/Nama Propinsi/ bulan/tahun

(Contoh : Nomor : Ket-007/PD IAI/Sulawesi Utara/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ..............................................,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....................................................................................

No.Anggota : ....................................................................... (dari PP IAI)

Tempat/Tgl.lahir : .....................................................................................

Alamat : .....................................................................................

.....................................................................................

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya dan harap diserahkan kembali saat pengambilan Kartu Tanda

Anggota.

............................................., ....................

IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH .................................

Ketua, Sekretaris,

................................. ......................... NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS DAERAH

Page 116: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Mandat

SURAT MANDAT No.Mdt-000/PD IAI/Nama Prov/Bulan/Tahun (Contoh : No.Mdt-010/PD IAI/DKI Jakarta/V/2015)

Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ................................................ dengan ini memberikan mandat kepada :

Nama : .....................................................................................

No.Anggota : .....................................................................................

Jabatan : .....................................................................................

Untuk dan atas nama Pengurus Daerah ......................................... mengikuti kegiatan .......................................................... tanggal ............... ................................................. di .............................................................

Demikianlah surat mandat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

............................................., .................... IKATAN APOTEKER INDONESIA

PENGURUS DAERAH ................................. Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA. Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS

Page 117: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI No.Rek-000/PC IAI/Nama Kab-Kota/Bulan/Tahun

(Contoh : No.Rek-007/PC IAI/Jakarta Pusat/V/2015) Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang ................................................ dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ..................................................................................... No.KTP : ..................................................................................... No.Anggota : ..................................................................................... Tempat/Tgl.lahir : ..................................................................................... Alamat : ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

Untuk melaksanakan praktik/kerja di :

Nama Sarana Kefarmasian : ................................................................

Alamat : ................................................................

Sebagai Apoteker /Apoteker Penanggung Jawab /Apoteker Pendamping * sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

............................................., ....................

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG .................................

Ketua, Sekretaris,

........................................ .............................. NA. NA. *) Coret yang tidak sesuai Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS

Page 118: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Nomor : PO.005/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktik atau Kerja Contoh Surat Tugas

SURAT TUGAS No.Tgs-000/PD IAI/Nama Prov/Bulan/Tahun

(Contoh : No.Tgs-006/PD IAI/Sulawesi Selatan/V/2015) Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah ................................................ dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : .....................................................................................

No.Anggota : .....................................................................................

Jabatan : .....................................................................................

Untuk mengikuti ,

Kegiatan : ...............................................................................

Hari/Tanggal : ...............................................................................

Tempat : ...............................................................................

Pelaksana : ...............................................................................

Demikianlah surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

............................................., ....................

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH .................................

Ketua, Sekretaris, ........................................ .............................. NA. NA.

Catt : NA = Nomor Anggota

KOP SURAT PENGURUS

Page 119: KATA PENGANTAR -  · PDF fileBahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ... Saya telah mempelajari dan memahami Kode Etik Dan Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2

TIM PENYUSUN

Saleh Rustandi

Noffendri Roestam

Liliek Yusuf Indrajaya

Jamaludin Al Jeff

Ali Mashuda

Etty Mardhiko

Dasrul Burhan

Made Wartana

Muh.Saleh

Siskandri Siregar

Abdul Rahem

Mohammad Nasrudin

Hidayat Yusuf