juk lak p ambers

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 DENGAN

KEPOLlSlAN DAERAH PAPUA

TENTAMG

PENGAMANAN BERSAMA

- -

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 DI WtLAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

SURABAYA, 11 ME1 2012



KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

NOMOR : 436/BPD450012012/SO NOMOR : B1151 UV12012 TANGGAL : I ME1 2012

TENTANG

PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1

Dl WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

LAMPIRAN "A"

LAMPIRAN "B"

LAMPIRAN "C"

PETUNJUK LAPANGAN PENGAMANAN BERSAMA.

ORGANISAS1 DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENGAMANAN BERSAMA.

PROSEDUR TETAP TENTANG TATA L4KSANA PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 Dl WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT.

ANGGARAN SATUAN PELAKSANA PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1 Dl WllAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT.

SURABAYA, 11 ME1 2012

KESEPAKATAN BERSAMA , -

ANTARA BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUM1

DENGAN KEPOLlSlAN DAERAH PAPUA

NOMOR : 436/BPD4500/2012/SO NOMOR : 611 51 2NJ2012 TANGGAL : I 1 ME1 2012

TENTANG

PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUMI


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandangani pada hari ini, Jurn'at tanggal I1 bulan Mei tahun Dua ribu dua belas berternpat di Surabaya oleh dan antara :

I. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MtNYAK DAN GAS BUM1 (BPMIGAS), Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 yang berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto No. 42, Jakarta 127q0 dalam hai ini diwakili oleh YOSEPH R. KARUNDENG, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Papua Dan Maluku (PAMALU), berdasarkan penunjukan oleh Kepala BPMIGAS dalarn Nota Kesepahaman antara BPMIGAS dengan Kepolisian Republik Indonesia Nornor: 0360/BP00000/2008/SO tanggal 11 Juni 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarnanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, sehingga bertindak secara sah untuk dan atas nama BPMIGAS, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersarna ini disebut PIHAK PERTAMA.

I!. Kepolisian Daerah Papua, yang berkedudukan di Jalan Dr.Sam Ratulangi No. 8 Jayapura, dalam ha1 ini d'wakili oleh INSPEKTUR JENDERAL POLlSl Drs. BL. TOBING, dalarn kapasitasnya sebagai Kepala Kepolisan Daerah Papua, bertindak secara sah untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Papua, selanjutnya dalam Kesepakatan .Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

I Naskah Kesepakalan

BPMIGAS dan Polda Papua selanjutnya secara sendin-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersarna-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu rnenerangkan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Bahwa, Perwakitan BPMIGAS Wilayah Papua Dan Maluku dan Polda Papua telah

menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor : 145/BPD5400/2006-SO dan No.Pol : Skep/160N/2006 tanggal 23 Mei 2006, tentang Prosedur Penanganan Pengamanan Bersama Kepolisian Daerah Papua Dengan Pewakilan BPMIGAS Papua DanxMaluku Wilayah Operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang berlaku selarna lima (5) tahun, dan dengan demikian telah berakhir pada tanggal 22 Mei 201 1 ("Surat Keputusan Bersama")

2. Bahwa, BPMIGAS dan Kepolisian .Negara Republik lndonesia telah menandatangani Nota rn Kesepahaman Nomor: 0360/BPO0000/2008lSO dan No.Pol : B/04/\/1/2008 tanggal

11 Juni 2008 tentang penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ("Nota Kesepaharnan").

1: 3. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepaharnan, PARA PtHAK dalam Nota Kesepaharnan sepakat untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk Kesepakatan Bersarna.

4. Bahwa, dalarn pelaksanaan Nota Kesepaharnan pada tingkat daerah, PARA PIHAK dalam Nota Kesepaharnan telah rnenunjuk Kepala Perwakilan BPMIGAS serta Kepala Kepolisan Daerah ("POLDA) terkait untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Petunjuk Lapangan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

5. Bahwa, Mengingat Surat Keputusan Bersama telah berakhir masa berlakunya pada tangal 22 Mei 2041, dan sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman, BPMlGAS dan Polda Papua bermaksud untuk membuat dan mengesahkan Petunjuk Lapangan Pengarnanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Papua dan Papua Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut : 1. Undang - Undang Nornor 22 Tahun 2001 tentang Migas 2. Undang - Undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia 3. Peraturan Pernerintah Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan

Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. 'z

4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 5. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia. r

6, lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nornor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.

7. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedornan Penyusunan Nota Kesepaharnan. 8. Swat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skepl738/X/2005 tentang Pedoman Sistim Pengamanan

Obyek Vital Nasional. 9. Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistim Manajemen Pengamanan Organisasi

/ Perusahaan dan/atau lnstansillernbaga Pernerintah. 10. Peraturan Kapolri Nornor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

tingkat Kepolisian Daerah. 11. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia Nomor: KEPIl9/1/2012

tanggal 6'Januari 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan Dana Non APBN Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital yang dikelola oleh BUMN.

2 Naskah Kesepakatan

12. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No.: KEP-0056/BP00000/2008/SO tanggal 14 November 2008 tentang Dukungan Operasional Satuan Pelaksana Pengamanan Wilayah Kerja KKKS

.-

Berdasarkan hal-ha1 tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mernbuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Papua dan Papua Barat {"Kesepakatan Bersama"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan Bersarna ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengamanan bersarna antara Pengamanan Internal BPMIGAS-KKKS dengan Kepolisian Daerah Papua, terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Polda Papua.

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan sinergitas pengamanan dalam rangka irnplementasi petunjuk lapangan pengamanan bersarna terhadap kegiatan usaha hulu rninyak dan gas bumi pada BPMIGAS-KKKS di wilayah Polda Papua.

Pasal2 LfNGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagaimana dicantumkan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam Kesepakatan Bersarna ini sebagai Lampiran A, Lampiran 5, Lampiran C, dan lampiran D, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PELAKSANAAN (1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk

rnengesahkan dan memberlakukan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama (Lampiran A); b. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama (Lampiran B); c. Prosedur Tetap Tentang Tata Laksana Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu

Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Polda Papua (Larnpiran G); d . Anggaran Satuan Pelaksanaan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Huh Minyak

Dan Gas Bumi Di Wilayah Polda Papua (Lampiran D).


(3) Dalam melaksanakan pengarnanan bersama di lapangan, Polda Papua dan BPMIGAS (termasuk Kontraktor KKS) wajib rnengacu kepada petunjuk lapangan rnaupun prosedur tetap serta ketentuan lain yang diatur dalarn Kesepakatan Bersama ini dan Lampiran-Lampirannya.

Pasal4 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini hams dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dikirirn secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau telefax (yang wajib

(7 dipertegas dengan pos udara tercatat atau dikirirn secara langsung dengan mendapat tanda terima) ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini: a. Perwakilan BPMfGAS Wiiayah Papua dan Maluku

JI. A.Yani No. 1 Sorong Telp (+62-95'l) 328048 Fax (+62-951) 323937 u.p. : Kepala Penvakilan.

b. Polda Papua JI.Dr.Sam Ratulangi No. 8 Jayapura Telp (+62-967) 53701 3 Fax (+62-967) 53701 3 Kapolda Papua u.p. Dir Pam Obvit

1

(2) Masing-masing Pihak akan segera mernberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain apabila terjadi perubahan alamat atau ternpat pernberitahuan sebagaimana dirnaksud pada Pasal ini.

ANALISA DAN EVALUASI PARA PIHAK sepakat rnelakukan Analisa dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengarnanan bemama dilaksanakan secara rutin I (satu) kali dalam setahun dan dapat dilaksanakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan.


PASAL 6 PEMBIAYAAN

( 7 ) Segala biaya yang tirnbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PlHAK secara proposional dalam ha[ pelaksanaan tugas rutin.

(2) Untuk biaya pengamanan Satlak Pamber dibebankan pada PlHAK PERTAMA dengan mengacu kepada Lampiran D tentang Anggaran Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama kegiatan usaha huh minyak dan gas burni di wilayah Papua dan Papua Barat.

(3) Ketentuan sebagaimana dirnaksud ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai dengan - perundang-undangan dan ketentuari yang berlaku.

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lirna) tahun, terhitung sejak tanggal

penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk alasan apapun, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum Jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir, dengan rnenyarnpaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama berlaku efektif.

(3) Apabila salah satu Pihak tidak mengajukan usulan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama in1 secara otomatis dinyatakan berakhir. Segala akibat hukum bagi PARA PIHAK dinyatakan berakhir dengan berakhimya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal8

e KETENTUAN LAIN ('I) Kesepakatan Bersama hi diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-

undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan V - - dengan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PlHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secam musyawarah.

(3) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh masing- masing Pihak kepada Pihak lain manapun kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

(4) Hal-ha1 yang dianggap pedu dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PlHAK yang akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini


PENUTUP Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, b&n dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap dua asli, masing-masing bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PARA PIHAK.

,: PIHAK PERTAMA


PENUTUP Dernikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada ha., tanggal, bul& dan fahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Benama, dalam rangkap dua ash. masing-masing bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PARA PIHAK.

YOSEPH R. KARUNDENG

e K KEDUA


LAMPiRAN "A"




Tentang

PETUNJUK LAPANGAN PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1


Untuk membetikan gambaran tentang penyelenggaraan pengarnanan di dalam lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni di wilayah Polda Papua

b. Tujuan

BAB t

PENDAHULUAN , -

Urnum a. Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai salah satu daerah pertambangan yang

rnemiliki nilai strategis dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya rninyak dan gas bumi, sehingga harus diamankan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

b. POLRl bekerja sama dengan BPMIGAS dalarn menyelenggarakan Pengarnanan Kegiatan Usaha H u h Minyak dan Gas Bumi yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama.

c. Guna menindak lanjuti kesepakatan bersama tersebut, perlu dibuat Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polda Papua.

Dasar Undang - Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang - Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang - undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Surat Keputusan Kapolri No. 738 tahun 2005 tentang Pedoman Sistern Pengamanan Obyek Vital Nasional. Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajernen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan I atau lnstansi I Lembaga Pemerintah. MOU antara BPMIGAS dengan POLRl No 0360lBP00000/20081SO dan No.Pol : B/O4N1/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarnanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ma ksud dan Tujuan a. Maksud

Agar Perwakilan BPMIGAS Wilayah Parnalu dan Polda Papua dalam penyelenggaraan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi rnernpunyai kesarnaan pola tindak untuk terwujudnya kearnanan, ketertiban dan pengawasan pengendalian pada obyek dan lingkungan yang diamankan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut a. Ruang Lingkup

Petunjuk Lapangan Pengamanan di batasi pada : 1) Pengamanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polda Papua . . 2) Pembinaan Pengarnanan Bersarna. 3) Administrasi dan Anggaran.

5. Tata Urut BAB I PENDAHULUAN BAB I1 PRlNSlP PENYELENGGARAAN PENGAMANAN BAB 111 POKOK-POKOK PENGAMANAN BERSAMA BAB IV PELAKSANAAN PENGAMANAN BERSAMA BAB V PEMBINAAN PENGAMANAN BERSAMA BAB VI ADMlNlSTRASl DAN ANGGARAN BAB Vil PENUTUP

5. Pengertian-Pengertian a. Objek Vital Nasionat adalah Kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut

harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar Negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat rnenggoyahkan stabilitas ekonorni, politik dan instalasinya seperti induk listrik dan jaringannya, bandara dan pelabuhan laut, kawasan industri, kantor-kantor lernbaga tinggi negara, penvakilan asing dan lain-lain

b. Ancarnan adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalarn negeri maupun luar negerfyang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dinilai dapat berpotensi mernbahayakan kelangsungan produksi, keselamatan jiwa dan terganggunya operasional Obyek Pengamanan.

c. Auditing adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor (Polda Papua, Perwakilan BPMIGAS Pamalu dan KKKS) yang berkompeten dengan rnendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekamendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan rninyak dan gas bumi di wilayah kerja ditentukan.

e. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak d m gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, penggunaan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan dan pemumian minyak dan gas burni di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya

f. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan rnenimbulkan kerugian berupa korban jiwa danlatau haria benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawaijkaryawan Obyek Vital Nasional.

g. Kontinjensi adalah suatu situasi atau keadaan disuatu lokasi yang dapat berubah sangat cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan situasil kondisi yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan masal atau korban yang banyak.

h. KKKS (Kontraktor Konlrak Ke rja Sama ) adalah badan usaha atau bentuk usaHa tetap yang diberikan wewenang untuk melaksana kan eksplorasi dan ekploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BPMIGAS).

i. KKS (Kontrak Kerja Sama ) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain (antara BPMIGAS dengan KKKS) dalam kegiatan eksplorasi dan ekploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

j. Obyek Pengamanan adalah ObviVKKKS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas berupa pengamanan Manusia, Fasilitas dan Kegiatan/Operasional Produksi serta Informasi. Operasional Polri adalah semua aktivitas atau peke jaan kedinasan yang dilaksanakan oleh anggota Polri baik dalam bentuk Kegiatan Rutin Kepolisian, Operasi Kepolisian rnaupun Kerjasama Kepolisian. Orang Asing adatah pekerja asing yang mewakili KKKS atau yang dipekerjakan oleh KKKS sebagai tenaga ahli (expatriate) yang terdaftar di BPMIGAS. Pekerja adalah pekerja tetap pada perusahaan (KKKS) yang terdaftar di BPMIGAS dan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan kontmktor dari KKKS pada periode tertentu (outsourching). Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Pengamanan. Pengamanan fisik adalah sebagian dari pola pengarnanan umum yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik guna rnenolak, menunda, atau menghalangi surnber akses bagi yang tidak berhak, dan mengamankan dari kemungkinan gangguan kearnanan dan ketertiban masyarakat. Pengarnanan internal adalah sistern penyelenggaraan pengamanan swakarsa berdasarkan prinsip pengamanan internal yang pembentukannya serta penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab pihak BPMlGASlKKKS dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membantu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian bahan peledak adalah pengawasan dan pengendalian bahan peledak Kegiatan Usaha Hulu Migas di Wilayah Polda Papua (PI : Perijinan Penggunaan sisa, P2 : Pembelian dan Penggunaan, dan P3 : Pemilikan, Penyimpanan, Penguasaan, alih guna, ijin angkut, ijin gudanglkontainer, re-eksport dan pemusnahan). Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional Penyelidikan non justisia adalah serangkaian kegiatan penyelidik di wilayah kerja KKKS untuk mencari dan rnenemukan suatu peristiwalkejadian pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan KKKS guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan perneriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh satpamlsekuriti KKKS untuk kepentingan pirnpinan KKKS dalam menentukan kebijakan.

t. Perwakilan BPMIGAS Pamalu adalah kepanjangan tangan dari BPMIGAS Pusat (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang dibentuk oleh Pernerintah berdasarkan PP No. 4212002 yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas dan KKKS di wilayah Pamalu untuk membantu fungsi BPMIGAS Pusat dalam rangka rnemperlancar kegiatan operasi huh migas.

\ -

u. Produksi adalah minyak mentahlcrude oil, kondensat dan gas bumi serta produk ikutan lainnya yang berasal dari Kegiatan Usaha Huh Migas.

v. Satuan Pelaksana Pengarnanan Bersarna Penvakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu dengan Polda Papua adatah suatu organisasi dan tata kerja yang dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman antara BPMIGAS dengan POLRl No. 360/BP00000/2008/SO dan No. Pol. : B/04/V1/2008 tanggal I1 Juni 2008 tentang Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Pasal 7) dan bertugas rnenyelenggarakan pengamanan di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Papua Barat

w. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat SatparnlSekuriti adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansilbadan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggara kan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya.

x. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang rnelakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai.

y. Ternpat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu peristiwa telah tejadildilakukan dan tempat-tempat lain dimana barang bukti yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat diternukan.

z. Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan pertama yang dilakukan disuatu tempat perkara dilakukanltejadilakhibat yang ditimbulkan atau tempat lain diternukan barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana

BAB II m

PRlNSlP PENYELENGGARAAN PENGAMANAN

I. Tujuan Pengamanan Adalah untuk rnewujudkan situasi dan kondisi kearnanan dan ketertiban di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Obyek Pengamanan KKKS di wilayah Polda Papua agar be rjalan arnan, tertib dan lancar dengan indikator : a. Operasional KKKS berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur. b. Kehidupan karyawan dan rnasyarakat di sekitar KKKS berjalan normal .

Apabila terjadi gangguan Karntibmas tetapi tidak mengganggu operasional KKKS 2. Prinsip Pengamanan

a. Mengedepankan Pengamanan Internal. b. Polri wajib rnemberikan bantuan pengamanan.

c. Mengedepankan tindakan Pre-emtif dan Preventif serta didukung penegakan hukurn dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

d. Pernberdayaan masyara kat. e. Prinsip Lost Prevention

Prinsip pengamanan lebih dititikberatkan kepada pencegahan kerugian- (Lost Prevention) baik jiwa, harta benda serta kepercayaan dalam hubungannya dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

3. Pendekatan Pengamanan a. Preerntif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh KKKS dan Polri yang diarahkan untuk

pencegahan dini terhadap permasalahanlsasaran guna mewujudkan keamanan dan ketertiban pada Obyek Vital maupun kawasan sekitarnya yang dilakukan dengan cam antara lain : 1) Sosialisasi 2 ) Pendekatan kepada lernbaga dan tokoh masyarakat baik formal rnaupun informal

serta unsur masyarakat lainnya. 3) Deteksi I pernantauan 4) ldentifikasi potensi gangguan keamanan 5) Pembinaan pengamanan lingkungan dengan tujuan sadar keamanan (Security

Minedetness dan Security Awareness) dilingkungan kerja dan masyarakat sekitar KKKS.

6) Pernberdayaan masyarakat. b. Preventif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh KKKS dan Polri di wilayah kerja KKKS

dan lingkungan sekitar yang diarahkan untuk rnencegah timbulnya Potensi Gangguan Keamanan yang dilakukan dengan cara :

I ) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 2) Deteksi / pemantauan 3) Pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan 4) Koordinasi komunikasi

c. Represif, yaitu tindakan Kepolisian untuk menanggulangi gangguan nyata. d. Rehabilitasi pasca terjadinya gangguan keamanan I kontiinjensi

4. Sasaran Pengamanan a. Personil / Manusia ; PejabatlDireksi Perusahaan, Tenaga Ahli (asingllokal), Staf Lokal,

Pekerja, mitra ke rja, tamu dl1 b. Fisik 1 benda ; termasuk Asset, Peralatan, Sarpras, Perkantoran, Alat angkut serta

lnstalasi Migas, Listrik, Air, Komunikasi, Limbah dll. c. Kegiatan 1 Bisnis Proses antara lain ; Eksplorasi dan Produksi. d. Dokumen 1 lnforrnasi

5. Standar Kernampuan Pelaksana Pengamanan Internal (Satpam) a. Tingkat Dasar

I ) Kernampuan dasar perorangan (Inter Personal Skill) a) Keterampilan mengamati (Observasing Skill) b) Keterampilan menjelaskan (Describing Skill) c) Keterampilan Mendengar (Listening Skill) d) Keterampilan meringkas (Summarizing Skill) e) Keterampilan memberikan umpan balik (Giving Feedback Skill)

2) Pertelaan Tugas a) TugasPokok b) Fungsi dan Peranan

3) Kemampuan dasar tugas Kepolisian a) Tehnik dasar pengaturan lalu lintas b) Tehnik dasar penjagaan c) Tehnik dasar pengawalan orang dan bamng d) Teknik dasar Patroli e) Teknik dasar Mengemudi dan mengendarai kendaraan f) Teknik dasar Pemeriksaan orang, dokumen dan barang g ) Tetnik dasar Negosiasi dan Dalmas h) Teknik dasar PPGO (kebakaran, teror, SAR) i) Teknik dasar TPTKP j) Teknik dasar Penanganan bahaya kebakaran & Bencana alarn k) Teknik dasar Pam VIP & prosedur escape I) Teknik dasarl prosedur evakuasi m) Teknik dasar Penangkapan dan Penggeledahan n) Teknik dasar Deteksi o) Teknik dasar Pembuatan laporan inforrnasi

4) Kemampuan dasar hukum dan perundang-undangan a) KUHP b) KUHAP c) Prinsip-Prinsip Dasar HAM d) UU Migas e) UU Naker f) Peraturan lain sesuai kebutuhan instansi.

5) Kemampuan dasar Beladiri praktis. 6) Penggunaan tongkat Polri dan Borgol

7 ) Pengetahuan dasar peraturan baris berbaris, penghormatan dan tata upacara. 8) Kemampuan pendukung :

a) Bahasa lnggris b) Psikologi Massa \ -

b. Tingkat lanjutan Pemantapan kemampuan dasar perorangan (inter personal skill) Pertelaan tugas Satpam Pemantapan kemampuan dasar tugas Kepolisian Pemantapan pengetahuan dasar hukum dan perundang-undangan Pemantapan beladiri pra ktis Pengetahuan dasar Senpi dan bahan peledak Pemantapan penggunaan Tongkat Polri dan Borgol. Pemantapan pengetahuan baris berbaris, penghormatan dan tata upacara Pemantapan kemampuan pengamatan obyek a) Personel b) Fisik c) lnformasi d f Kegiatan

10) Pemantapan pengetahuan pendukung a) Bahasa lnggris b) Psikologi massa c) Kepemirnpinan

c. Tingkat Manager I ) Kemampuan perorangan

a) Keterampilan mencegah masalah (Problem Solving) b) Keterampilan membangun kerja sama (Team Building)

2) Task Analisys Activity (TAA) a) Analisa Linier b) Analisa Retrospeksi c) Analisa SWOT

3) Kemarnpuan dasar tugas Kepolisian 4) Security Intelligence 5) Keterampilan negosiasi

6) Pengetahuan hukum dan perundang-undangan a) KUHP b) KUHAP c) Prinsip-prinsp HAM d) UU Migas e) UUNaker f) UU Lingkungan Hidup g) UU Tentang Serikat Pekerja h) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri i) Keppres No. 63 tahun 2004 tentang PAM Obvitnas j) Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen

Pengamanan Otganisasi, Perusahaan danlatau Instansil Lembaga Pemerintah.

k) Peraturan lainnya sesuai kebutuhan instansi. 7) Pengetahuan Senpi dan bahan peledak 8) Kemampuan pengamanan obyek

a) Personel b) Fisik c) lnforrnasi d) Kegiatan

9) Kemampuan pendukung lainnya a) Bahasa lnggris 6 ) Psikologi Massa c) Kepemimpinan d) Manajemen terdiri dari :

( I ) Industrial Security Management (2) Risk Management (3) Emergency Responsen Management (4) Community Development

e) Kemampuan Koordinasi dan kerjasarna

6. Manajemen Audit Pengamanan Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengamanan dan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian system penyelenggaraan pengamanan maka dilakukan audit system pengamanan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

8 Lampiran A

BAB Ill POKOK-POKOK PENGAMANAN BERSAMA

1. Struktur Organisasi Dalam rangka rnendukung kegiatan operasional pengamanan bersama Kegiatan'-usaha Hulu Migas maka dibentuk struktur organisasi dengan bentuk Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama (Satlak Pamber), terrnasuk fungsi dan tugas-tugasnya (job deskripsi) seperti terlarnpir dalarn Lampran 8-4

2. WilayahPengarnanan Wilayah pengamanan meliputi seluruh Wilayah Kerja KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas baik yang telah berproduksi maupun yang rnasih dalarn tahap eksplorasi di Wilayah Polda

b

Papua antara lain ; a. Lingkungan dalarn area / kawasan meliputi ; lokasi operasi dan sarana pendukungnya. b. Lingkungan sekitar area / kawasan antara lain ; batas bangunan, pagadarea terluar,

pemukiman penduduk. 3. Obyek pengamanan bersama adalah sernua aset KKKS serta kegiatanl operasi KKKS

yang meliputi : a. Personil / Manusia ; PejabatIDireksi Perusahaan, Tenaga Ahli(asingllokal), Staf Lokal,

Pekerja, mitra kerja, tamu dl1 b. Fisik / benda ;

1) Materiil tidak bergerak, seperti instalasilfasilitas Migas, Listrik, Air, Komunikasi, Limbah, Fasilitas dan hasil produksi, tanah, bangunan, termasuk aset yang disewa oleh KKKS

2) Materiil yang bergerak seperti peralatan pengeboran, alat berat, sarana angkutan (darat, taut dan udara), termasuk aset yang disewa oleh KKKS

3) Materiil Operasi merupakan materiil yang digunakan untuk kegiatan operasi KKKS seperti spare part dan peralatan proyek

4) Produksi KKKS seperti minyak bumi, kondensat dan gas bumi serta produk ikutan lainnya yang berasal dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

c. Kegiatan / Bisnis Proses antara lain ; Eksplorasi dan Produksi. Kegiatan operasi KKKS yang terdiri dari : 1) Survey 2) Seismik 3) Pengeboranl eksplot-asil eksploitasi 4) Produksi dan Penampungan Minyak dan Gas Bumi 5) Pengawasan dan pengamanan bahan peledak 6 ) Perkantoran 7) Transportasi 8) Kornunikasi, Negosiasi dan Sosialisasi 9) Kegiatan lain yang dilakukan KKKS yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu

Migas. 9 Lampiran A

d. Dokumen I inforrnasi Unsur-unsur Pengamanan Bersama a. Satpami sekuriti KKKS b. Seluruh peke j a KKKS c. Polri d. lnstansi Pernerintah terkait e. Polmas yang berada di sekitar Wilayah Ke rja KKKS Pola Pengarnanan Pola pengamanan diselenggarakan secara : a. Fungsional yaitu pengarnanan internal yang dilakukan secara fungsional oleh

SatparnISekuriti KKKS b. Terpadu yaitu pengarnanan yang dilakukan secara terpadu oleh Satpamlsekuriti KKKS

dan aparat POLRl danlatau dibantu aparat kearnanan lainnya atas pertirnbangan dari Perwakilan BPMIGAS Pamalu dan Polda Papua.

Pengamanan berdasarkan Es kalasi Gangguan lndikator eskalasi gangguan adalah sebagai berikut : a. Aman yaitu suatu keadaan dimana situasi dan kondisi kamtibmas di iingkungan KKKS

dianggap rnasih arnan, tertib dan tentrarn, dengan indikator :

1) Operasional KKKS berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur 2 ) Kehidupan masyarakat di sekitar Wilayah Kerja KKKS berjalan normal 3) Gangguan kamtibrnas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif tidak menggangu

operasionalikegiatan KKKS b. Rawan yaitu suatu keadaan dimana situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban serta

ketentraman di lingkungan KKKS dan sekitamya terganggu, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap operasional kegiatan di KKKS dengan salah satu indikator dibawah ini :

1 Kasus-kasus krirninalitas dalam bentuk pencurian aset KKKS 2) Ancaman teror terfiadap pekerja KKKS 3) Keresahan, tuntutan karyawan, mogok kwja (karyawan outsourcing) dan unjuk

rasa warga sekitar wilayah kerja KKKS namun tidak bersifat destruktif. 4) Situasi dan kondisi rnasyarakat di sekitar Wilayah Keja KKKS terganggu dengan

munculnya aksi teror, bom, unjuk rasa dan bentuk kriminaf lainnya, narnun tidak berpengaruh langsung terhadap operasionalI kegiatan KKKS.

5) Satpamlsekuriti KKKS kurang mampu mengatasi situasi dan kondisi gangguan kearnanan yang terjadi.

c. Sangat Rawan yaitu suatu keadaan dirnana situasi dan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentrarnan lingkungan KKKS dan sekitarnya terjadi gangguan kearnanan yang dapat berubah dengan cepat rnenjadi keadaan kontinjensi, menghentikan sebagian atau seluruh operasilkegiatan KKKS, dengan indikator : 1) Kasus pencurian masal (penjarahan) aset KKKS dalarn skala besar yang

menimbulkan terhentinya produksi.

2) Aksi mogok kerja yang rnengakibatkan terhentinya operasil kegiatan KKKS, Aksi unjuk rasa baik oteh pekerja maupun warga rnasyarakat sekitar yang disertai tindakan anarkis.

3) Aksi teror born, penculikan, penyanderaan, pernblokiran rnaupun gan-gguan kearnanan yang terjadi di lingkungan KKKS dan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap operasionallkegiatan KKKS

4) Satpamlsekuriti KKKS tidak mampu mengatasi situasi dan kondisi gangguan keamanan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAMANAN BERSAMA

1 . ldentifikasi Obyek ldentifikasi Obyek serta ancaman dan gangguan dilaksanakan oleh KKKS bersama Kepolisian secara proporsional meliputi : a. ldentifikasi spesifikasi obyek :

I) Nama obyek (fasilitas produksi, pembangkit listrik, penampungan dan fasilitas pengangkutan)

2) Jenis kegiatanlusaha (seisrnik, pernboran, eksploitasi, pengirimanlpengangkutan produksi, lifting dan fain-lain)

3) Lokasilalamat (onshoreloffshore) 4) Pernilik KKKS (pemerintahl KKKS) 5) Nilai aset obyek 6) Jumlah Personel I karyawan 7 ) Luas obyek (bangunan induk, prasarana pendukung, areal pwkir, dll) 8) Jurnlah produksi harian 9) Nilai strategis (akibat dan kerugian Negara yang timbul apabila proyek terganggu) 10) Data lainnya yang diperlukan (WKP, IMB, SITU, SIUP, ljin Gangguan, Uji AMDAL,

dl). Data Obyek Pengamanan disampaikan oleh Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu bersarna KKKS wilayah Papua dan Papua Barat kepada Kepala Satlak Pamber dan diperbaharuhi setiap 6 (enarn) bulan.

b, ldentifikasi ancarnan dan gangguan meliputi : I ) Kejahatan

a) Kejahatan Konvensional antara lain : (1) Pencurian (2) Penganiayaan (3) Perusakan

1 I Lampiran A

(4) Penyerobotan (5) Pern ba ka ra n (6) Penculikan (7) Pembunuhan (8) Pernerasan (9) Penggelapan (1 0) Penipuan (11) Keirnigrasian (12) Perompakan

b) Kejahatan Transnasional antara lain : (1 ) Terorisme (2) Narkoba

c) Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi antara lain : Kerusuhan Massal : Petusakan, Pernbakaran, Penjarahan (Anarkis).

2) Bencana Alam antara lain : a) Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, ombak besar, kebakaran

hutan. b) Serangan binatang buas

3) Bentuk Masalah Sosial yang tirnbul antara lain : a) internal : Unjuk rasa buruhlkatyawan, pemogokan dan pembfokiran b) Eksternal Unjuk rasa, pemblokiran oleh rnasyarakat dan

perselisihan yang berdampak pada terganggunya kegiatan operasional KKKS

4) Kecelakaanlbencana massal antara lain : a) Kecelakaan kerja b) Kecelakaan lalu lintas / Transportasi

2. Desain Sifat, Metode dan Kegiatan Pengamanan Obyek, terdiri dari : a. Desain Sifat Pengamanan :

1) Pengamanan tertutup 2) Pengamanan terbuka

b. Desain Metode Pengamanan : 1) Pengamanan oleh manusia (security by human), KKKS bersama Kepolisian

menentukan tentang perlunya pengamanan dengan rnenggunakan tenaga manusia, tentang jumlah dan kernampuannya disertai dengan sarana dan prasarananya.

2) Pengamanan menggunakan peralatan (security by devices) KKKS bersama Kepolisian rnenentukan tentang perlunya pengamanan dengan mengunakan pemlatan seperti pagar beton, pagar besilkawat bed urilpintu besi, brikade, dli

3) Pengamanan menggunakan elektrik (security by electronics) KKKS bersama Kepolisian menentukan tentang perlunya pengarnanan dengan rnenggunakan peralatan elektrik seperti antara lain : security Gate, Metal Detector, Close Circuit Television/CCTV, alarm dan sensor.

4) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alarn atau alam buatan (Security by nature), KKKS bersama Kepolisian rnenentukan tentang perlunya pengamanan dengan mernanfaatkan kondisj alarn atau alam buatan seperti : parit, sungai, kolam, danau, tumbuhan, dl1

5) Pengamana n dengan menggunakan satwa (security by animals). KKKS bersama Kepolisian menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan satwa seperti : anjing, angsa, dl1

6 ) Pengamanan dengan rnenggunakan tanda-tanda khusus (security by administration), KKKS bersama Kepolisian menentukan tentang perlunya pengamanan dengan menggunakan tanda-tanda khusus.

7) Pengamanan dengan rnenggunakan sistern (security by system), KKKS bersama Kepolisian menentukan barang tentang perlu atau tidaknya membangun dan mernbina masyarakat sekitar obyek untuk rnewujudkan kawasan penyangga (butter zone) berdasarkan sistem community development dan community policing.

c. Desain kegiatan pengamanan rneliputi :

1) Kegiatan pengaturan, yaitu : tempat rnasuk rnanusiaibarang, ruang parkir, route lalulintas di dalarn areal obyek, tempat penyimpanan dan penimbunan batang sesuai dengan jenisnya dan lain-lain.

2 ) Kegiatan penjagaan, yaitu : jumlah Personel yang hams digunakan, giliran waktu jaga, penentuan ternpat jagalyang dipandang strategis, pusat kontrol penjagaan, sarana dan prasarana penjagaan lainnya.

3) Kegiatan pengawalan, yaitu : tentang rnanusia atau materiil yang memerlukan pengawalan serta personel yang digunakannya.

4) Kegiatan patroli, yaitu : tentang waktu patroli, jurnlah personil, route patroli, jumlah giliran patroli, sarana patroli yang digunakan.

3. Konfigurasi standar pengarnanan a. KKKS wilayah Papua dan Papua Barat bersama Polda Papua menentukan konfigurasi

standar pengarnanan masing-rnasing Obyek Pengamanan yang rneliputi kekuatan dan kemampuan Personel beserta sarana dan pmsarana pengamanannya.

b. Dalam rnenentukan konfigurasi standar pengamanan, KKKS wilayah Papua dan Papua Barat akan mengintegrasikan program pengernbangan rnasyarakat (ComdevICSR) dan pada saat bersamaan PoIda Papua membangun program kemitraan dengan rnasyarakat (Community Policing) di lingkungan area kerja KKKS sebagai salah satu strategi pembinaan kamtibmas.

4. Pelaksanaan Pengamanan a. Situasi aman

Pelaksanaan Pengamanan dalam situasi aman, sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan pengamanan KKKS sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengarnanan Internal KKKS.

2 ) Tindakan pengamanan lebih mengedepankan metode preemtif dan preventif. 3) Apabila terjadi pelanggaran peraturan KKKS maka SatpamlSekuriti KKKS

bersama-sama dengan fungsi terkait di KKKS melaksanakan penyetidikan dan perneriksaan non justisia sesuai peraluran KKKS terhadap pekerja maupdri mitra kerja untuk kepentingan KKKS

4) Apabila terjadi tindak pidana yang mengganggu jalannya operasional KKKS seperti perrnasalahan lahan, sosial, tenaga ke rja maka KKKS berkewajiban rnerespon atau menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengedepankanlmencari solusi tepat dan atau melalui jalur hukum.

b. Situasi Rawan Pelaksanaan pengarnanan dalam situasi rawan : 1) Dalam situasi rawan yang masih dapat ditanggulangi oteh SatpamlSekurity KKKS,

tanggung jawab keamanan dilakukan oleh SatpamlSekuriti KKKS dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terdekat sesuai dengan hakikat gangguannya. Apabila terjadi tindak pidana, maka Pengarnanan Internal dapat melakukan tindakan awal berupa TPTKP, mengamankan pelaku yang tertangkap tangan dan sesuai ketentuan yang berlaku serfa segem me!apor kepada pihak Kepolisian terdekat untuk proses penanganan lebih lanjut dan menginformasikan kepada Satlak Pamber.

2) Bilarnana eskalasi meningkat, SatpamlSekuriti KKKS rnelapor kepada Kepolisian Resor (Polres) terdekat dan juga menginformasikan kepada Satlak Parnber Papua. Jika diperlukan, Satlak Pamber dapat membentuk Tim Terpadu untuk berkoordinasi dengan KKKS dan Polres setempat.

3) Tindakan pengamanan tetap mengedepankan metode pre-emtif dan preventif (soft power humanis). Tindakan penegakan hukum dilakukan dalam situasi mendesak sesuai dengan kebutuhan.

c. Situasi Sangat Rawan Pelaksanaan pengamanan dalam situasi sangat rawan : 1) Tindakan Pengarnanan Internal KKKS

a) Segera melapor, menyerahkan kendali pengarnanan dan penanggulangannya kepada Polres setempat sesuai prosedur dan tanggung jawa b kearnanan.

b) Menginformasikan situasi secara lisan maupun tertulis kepada Satlak Pam ber.

c) Deteksi potensi meningkatnya gangguan kearnanan. d) Penggalangan terhadap masyarakat sekitar.

2 ) Tindakan Satlak Pamber a) Membentuk Tim Terpadu untuk berkoordinasi dengan KKKS dan Kepolisian

seternpat serta bantuan pertolongan.

b) Meningkatkan pengamanan, penjagaan dan upaya pencegahan pada daerah rawan.

c) Mernberikan saran tindak kepada Kapolda Papua dan kepada Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Parnalu.

d) Atas persetujuan Kapolda selaku Pernbina Satlak Pamber rnaka Kasatlak Pamber dapat mengkoordinasikan pada fungsi terkait guna rnelakukan tindakan pengamanan, pencegahan dan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang bedaku. , -

3) Tindakan POLRl a) Pengerahan pasukan secara berjenjang sesuai kebutuhan b) Meningkatkan penggalangan, penangkalan terhadap segala bentuk ancarnan

dan gangguan.

c ) Mengedepa nkan tindakan preventif, dan penegakan hukum sesuai prosedur dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

d) Dalam menghadapi situasi Sangat Rawan (Kontinjensi) Polri dapat meminta perbantuan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Hubungan dan Tata Cara Kerja a. Prosedur perrnintaan Bantuan

1) Situasi Arnan (untuk kegiatan rutinflurjawali) a) KKKS rnernbuat surat permohonan tertulis tentang pennintaan bantuan

tenaga pengamanantturjwali kepada Polsek/Polres dan atau Satlak Parnber dengan menentukan jumlah personel yang dibutuhkan dan jenis kegiatatdlokasi pengamanan.

b) KKKS melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan / tu jawali secara rutin. 2) Situasi rawan dan sangat rawan

a) KKKS melaporkan segera secara lisan dan tertulis kepada Polsek dan Polres secara be rjenjang serta menginformasikannya kepada Satlak Pamber. Laporan dan inforrnasi tersebut berupa : (1 ) Kronologis kejadian (2 ) Tindakan yang telah dilakukan KKKS (3) Kerugian Negara dan korban yang ditirnbulkan (4) lnformasi lain yang berguna bagi POLRI (5) Usulan jumlah personel POLRl yang dibutuhkan untuk pengamanan.

b) KKKS melaporkan secara kontinyu tentang perkembangan situasi kepada Polsek, Polres dan Satlak Pamber.

3) Khusus dalam situasi dan kondisi di lingkungan Kegiatan Usaha Huh Migas berada di daerah terpencil (remote area), bila Satuan POLRl jauh dari Obyek Pengamanan dan atau jumlah kekuatan PolseWPolres sangat terbatas, maka KKKS dapat rnelakukan tindakan sebagai berikut : a) Berkoordinasi dengan Polsek/Polres seternpat dan atau Satlak Parnber untuk

merninta bantuan pengamanan dari satuan TNI terdekat.

b) Melapor secara lisan dan tertulis setiap perkembangan kegiatan pengarnanan kepada PolseklPolres setempat dan atau Satlak Parnber.

b. Pern berian bantuan operasional pada 1 ) Situasi Aman

Untuk kegiatan rutin, Polsek/Polres dan atau Satlak Pamber dapat memberikan bantuan pengamanan melalui kegiatan turjawali dan Polmas.

2 ) Situasi rawan dan sangat rawan Untuk kegiatan insidenti1;pemberian bantuan dilaksanakan secara berjenjang oleh PolseWPolres dan atau Satlak Pamber melalui kegiatan Turjawali, Dalmas, Negosiasi, PHH, SAR, Jihandak dan penyelidikanlpenyidikan sesuai dengan laporan baik lisan rnaupun tulisan dari KKKS

6. lnforrnasi dan Komunikasi a. lnformasi

Untuk mendukung kegiatan pengamanan di Wilayah Kerja KKKS, maka Poke WPolres dan atau Satlak Pamber dapat mernberikan informasi sebagai berikut : I) Jenis infonasi, yaitu

a) lnformasi dasar yang bersifat statis, dimana dalarn waktu relatif lama tidak ada perubahan, antara lain : (I) lnformasi UU dan peraturan lainnya (2) lnformasigeografis (3) lnformasi demografis

b) lnforrnasi aktual yang bersifat dinamis bergemk yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalarn tempo relatif singkat, antara lain : (1 ) lnformasi mobilisasi massa (2) lnformasi kriminalitas (3) lnformasi non kriminalitas

2) Sumber informasi yang dapat mendukung pelaksanaan pengarnanan rutiniterpadu di Wilayah Kerja KKKS bersumber dari : a) POLRl dengan fungsi-fungsi Kepolisian merupakan sumber informasi utama,

yang mempunyai kompetensi dalam rang ka antisipasi gangguan kearnanan di WiIayah kerja KKKS

.. . ..+

b) BPMIGAS sebagai Badan yang ditunjuk'oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan Kegiatan Usaha Hulu Migas. BPMIGAS akan rnenjadi sumber inforrnasi dari atau ke KKKS dan lembagalinstansi terkait.

c) KKKS sebagai pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas yang rnerupakan penyedia informasi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kearnanan di lapangan sekaligus pengguna inforrnasi.

3) Pejabat pemberi, penerima dan pengelola informasi yang benvenang adalah : a) lnformasi Dasar

( 4 ) Kapolsek

(2) Kepala Sekuriti KKKS b) tnformasi Aktual

(1) POLRl (a) Di tingkat pusat

1 ) Ka. Baharkam POLRl 2) Fungsi Kepolisian terkait lainnya di tingkat Mabes

(b) Di Tingkat Daerah 1) Kapolda 2) Pernbina fungsi Kepolisian tingkat PoIda 3) Kapolres 4) Kapolsek

(2) BPMIGAS (a) Deputi Umum (b) Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas (c) Kepala Divisi Perwakifan (d) Kepala Dinas Pewakilan (e) Kepala Dinas Sekuriti (f) Kepala Pewakilan BPMIGAS (9) KKKS (h) Pimpinan tertinggi /Top Manajemen (i) Pejabat yang diberi kewenangan (j) Kepala Sekuriti

b. Komunikasi 1) Sistem Komunikasi yang dipergunakan dalarn pelaksanaan pengamanan rutinl

terpadu adalah komunikasi bersifat dua arah : a) Dalam situasi aman menggunakan komunikasi terbuka sesuai dengan

media komunikasi yang terjedia b) DaIarn situasi rawan dan situasi sangat rawan menggunakan komunikasi

tertutup yang dibagi menjadi : (1) Jaring kendali yang menggunakan komunikasi tertutup (2) Jaring khusus yang menggunakan radio komunikasi

2) Sarana dan media komunikasi untuk komunikasi tertutupl terbuka dan pertukaran inforrnasi antara lain : a) Teleponltelepon genggam

17 Lampiran A

b) Faksimili C) Radio komunikasi d) Website atau e-mail e) Pertemuan rutinlinsidentil 3) Mekanisme komunikasi .

Mekanisme komunikasi sesuai kondisi di lapangan dan kesepakatan bersama.

c. Laporan dari masing-masing pelaksana pengamanan dibuat dengan menggunakan format dan tata cara yang berlaku pada instansi masing-masing.

BAB V PEMBfNAAN PENGAMANAN BERSAMA

I Pembinaan Kemampuan SatpamlSekuriti Peningkatan kemampuan/profesionalisme SatpamlSekuriti KKKS dilakukan, melalui: a. Pendidikan b. Pelatihanlkursus c. Rapat Koordinasi, Seminar, Workshop dan Sosialisasi

2. Pengawasan dan Koordinasi a. Pengawasan kerja sama dilakukan secara fungsional atau terpadu antara Penvakilan

BPMIGAS Wilayah Pamalu dengan Polda Papua secam be jenjang. b. Tim Pengawasan terpadu Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu dengan Polda Papua

melaksanakan pengawasan sistem pengamanan yang be jalan di setiap KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat dengan daftar penilaian sistem pengarnananlsistem audit pengamanan.

c. Di wilayah yang berada jauh dari Polda, koordinasi dilaksanakan langsung dengan Satuan Kepolisian setem pat ( Kapolres / Kapolsek).

d. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh lnvasda dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

e. Evaluasi pengamanan dilaksanakan oleh Kasatlak Parnber bersama unsur pelaksana secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

f. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pengarnanan dibuat oleh unsur pelaksana pengamanan setiap bulan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

18 Lampiran A

BAB VI ADMlNlSTRASl DAN DUKUNGAN OPERASIONAL

1. Administrasi a. Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan khususny~' surat

menyurat rnengacu pada aturanlketentuan yang berIaku di rnasing-masing Instansi Perwakilan BPMIGAS Wilayah Parnalu, KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat serta Polda Papua.

b. Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukumltindak pidana menggunakan administrasi yang dikeluarkan POLRl serta administrasi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Dukungan Operasional a. Dukungan Operasional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satlak

Pamber diatur berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu, KKKS dan Polda Papua.

b. Untuk memenuhi unsur akuntabilitas, transparansi dan auditabel dari Administrasi dan dukungan operasional Satlak Pamber harm terdokumentasi dan dilaporkan dengan baik.

c. Mekanisme penyaluran dukungan operasional Satlak Pamber rnengikuti PTK BPMIGAS No.-034lPTK/X1/2009 tentang dana panjar kerja.

BAB Vll PENUTUP

Seluruh addendum atau pembahan yang terjadi dalarn batang tubuh dan larnpiran Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama Kegiatan Usaha Huh Minyak dan Gas Burni di Wilayah Papua dan Papua Barat akan dimmuskan secara bersama-sama dan mewpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Lapangan ini.

LAMPIRAN "B"




Tentang

ORGANIS AS1 DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENGAMANAN BERSAMA

BAB l KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSf

1. Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu dengan Polda Papua (Satlak Pamber) berkedudukan di- Polda Papua J1. DR. Sarnratulangi No. 8, Jayapura dan berada 'dibawah pembinaan Kepala Penvakilan BPMIGAS Wilayah Parnalu dan Kapolda Papua.

2. Satlak Parnber bertugas menyelenggarakan pengamanan Wilayah Kerja KKKS Papua dan Papua Barat dan mengkoordinir Sab i l melalui kegiatan bimbingan masyarakat, pencegahan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dari gangguan terhadap KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat.

3. Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Satlak Pamber rnengembangkan fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan :

Memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan sistem dan rnetode pengamanan kepada unsur-unsur pengarnanan KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat rnaupun unsur Polri dan lnstansi terkait lainnya.

b. Operasional

1 ) Melaksanakan kegiatan birn bingan masyarakat di Wilayah KKKS Papua dan Papua Barat, meliputi penyuluhan, pernbinaan, sosialisasi dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalarn rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta tumbuh kernbangnya peran serta masyarakat dalam memelihara kearnanan, sehingga terjalin hubungan yang erat antara KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat dengan masyarakat sekitar dalam rangka bersama-sama rnenjaga kondusifitas pelaksanaan kegiatan KKKS diwilayah Papua dan Papua Barat.

2) Melaksanakan pembinaan kernitraan yang meliputi kerjasama dengan organisasi/lern bagaltokoh sosial kernasyarakatan dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah serta pembinaan tekniskoordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengamanan Wilayah Kerja KKKS Papua dan Papua Barat.

3) Melakukan kegiatan dibidang Kesamaptaan Kepolisian, yang mencakup kegiatan pengatumn, penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat akan tindak pidana dan pengamanan seluruh aspek kegiatan di Wilayah Kerja KKKS Papua dan Papua Barat dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

BAB It SUSUNAN ORGANlSASl

1. Susunan Organisasi Satlak Pamber terdiri dari: a. Pembina

1) Kapolda Papua dan Waka Polda Papua

2) Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu

b. Unsur Pimpinan

1) Kepala Satlak Pamber / Dir Pam Obvit Polda Papua 2) Wakil Kepala Satlak Pamber 1 Koord Ops Perwakilan BPMIGAS Wiiayah ~ h a l u

c. Unsur Pembina Fungsi 1 ) lrwasda Polda Papua 2) Karo Ops Polda Papua 3) Dir lntelkam Polda Papua 4) Dir Sabhara Polda Papua 5) Dir Pol Air Polda Papua 6) Kasat Brimob Polda Papua 7) Dir Reskrim Umum Polda Papua 8 ) Dir Reskrim Khusus Polda Papua 9) Dir Binmas Polda Papua 10) Kabid Keuangan Potda Papua 1 1 ) Ka bid Bin kum Polda Papua

d. Unsur Staf Pernbantu Pimpinan 1) Kepala Sekretariat Satlak Pamber I Wadir Pam Obvit Polda Papua. 2) Perwira Operasi / Ka Bag Bin Opsnal Dit Pam Obvit Polda Papua 3) Pewira Administrasi 1 Panit I Subdit Waster Dit Pam Obvit Polda Papua 4) Bendahara Satlak Pamber / Kaur Keu Dit Pam Obvit Polda Papua 5) Staf Administrasi Sekretariat Satlak Pamber.

e. Unsur Pelaksana

1) Ka. Satgas Ops Pamber / Kasubdit Waster Dit Pam Obvit Polda Papua 2) Kasat Pam Obvit / Kasat Sabhara 3) Kasat Pengamanan KKKS WiIayah Papua dan Papua Barat

2. Struktur Organisasi Satlak Pamber adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran B - 1.

2 Lampiran B

BAB Ill PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Unsur Pembinal Pengarnbil Kebijakan \ '

a. Kapolda PapuaNVakapolda Papua dan Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Pamalu selaku Pembina Satlak Pamber bertugas :

1) Menetapkan arah kebijakan strategis dan pengendalian Pengarnanan. 2) Mengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah, guna

pelaksanaanpamber. 3) Memberikan dukungan (back-up) terhadap pelaksanaan pengarnanan didaerah

berdasarkan pertirnbangan dan atau permintaan dad Kepala Satuan Pelaksana Pengarnanan Bersama (Kasatlak Pamber).

b. Kepala Penva kilan BPMIGAS wilayah Pamalu selaku wakil penanggung jawab Kebijakan Pengamanan Bersama (Waka Jak Parnber), bertugas :

1) Mernbantu dan rnemberikan saran - saran kepada Penanggung Jawab Kebijakan Pengamanan Bersama.

2 ) Mernbantu rnengoordinasikan dengan instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah, derni suksesnya pelaksanaan Parnber.

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kepala Penanggung jawab.

c. Pirnpinan lnstansi terkait merupakan Pimpinan pada lnstansi masing-masing yang dalam Satlak Parnber h i adalah merupakan unsur pada tingkat koordinasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan atas permintaan.

2. Unsur Pimpinan a. Kepala Satlak Pamber adalah pirnpinan Satlak Parnber dijabat oleh Direktur Pam Obvit

Polda Papua dalarn pelaksanaan tugasnya bertanggung jawa b kepada Pembina Satlak Pamber, bertugas : 1) Mernirnpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Pengamanan

Bersarna. 2) Menentukan arah, taktik dan teknik serta rnengendalikan pelaksanaan

Pengamanan Bersarna, baik dalarn kegiatan rutin, menghadapi kejadian yang bersifat insidentil.

3) Mernberikan arahan dalam rnemelihara dinarnika Pengamanan Bersarna. 4) DaIarn rangka pelaksanaaan Operasi khusus terpadu rnenghadapi gangguan

nyata berintensitas tinggi berkoordinasi dengan fungsi terkait guna rnembentuk Satgas demi efisiensi dan efektivitasnya Operasi khusus terpadu tersebut terrnasuk menghadapi kejadian yang bersifat kontinjensi.

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Satlak Parnber.

c. Kepala Satlak Parnber bertugas mernirnpin, membina dan mengawasi serta rnengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Satlak Pamber dan berkoordinasi dengan Pernbina Fungsi Satlak Parnber serta rnemberikan saran pertim bangan kepada Pem bina Satlak Pamber.

3 Lampiran 8

d. Kordinator Operasi Perwakilan BPMiGAS Pamalu menjabat sebagai wakil Kepala Satlak Pamber selaku pembantu utarna Kepala Satlak Pamber.

3. Unsur Pembina Fungsi a. Pembina Fungsi adalah pembina yang bertugas memberikan masukan, saran,

pendapat, dan inforrnasi kepada Kepala Satlak Parnber serta membackup p~kone l , materiil, Sis Met, Asistensi, dalam melaksanakan fungsinya.

b. Pembina Fungsi melakukan kegiatan bersama-sarna dengan unsur Satlak Pamber, sebagai berikut: 1) Irwasda, bertugas:

a) Menyelenggarakan pengawasan pemeriksaan umurn dan perbenda haraan di lingkungan Satlak Pamber.

b) Merumuskan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan pada Satlak Pamber.

c) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan baik yang terprogram rutin rnaupun yang tidak terprogram, pengawasan dan pemeriksaan khusus serta verifikasi pada Satlak Pamber.

d) Menyusun laporan hasil pengawasan dan termasuk saran tindak. e) Bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Pernbina Satlak Pamber.

2) Karo Ops, bertugas:

a) Membina dan Menyelenggarakan fungsi Manajemen bidang Operasional pada Satlak Pamber

b) Menyiapkan dan rnerurnuskan Kebijakan, Rencana Strategis bidang Operasional,

c) Mengoordinasikan Pengadministrasian, dan pengendalian operasional termasuk Pengurnpulan, Pengolahan, penyajian Operasional Satlak Parnber.

d) Memberikan arahan dalam mngka pemeliharaan keterpaduan dan dinamika operasional serta keberhasilan bersama.

e) Memimpin pelaksanaan gelar Dinamika Operasional Satlak Pamber 3) Dir Intelkam, bertugas :

Memimpin, rnengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi deteksi dini (Pengumpulan bahan Keterangan, penyelidikan, pengamanan internal, Penggalangan) guna peringatan dini dan antisipasi dini anggota dilapangan sesuai CB yang telah ditentukan, membuat SOP Pam Internal, rnembuat Kakerda dan Kirka wilayah keja Obvitnas setempat. Membantu kelancaran penerbitan surat izin Bahan Peledak untuk kepentingan kegiatan usaha huh migas dan operasional objek vital Nasional khususnya pada KKKS sebagaimana di atur dalam Peraturan Kapolri Nornor 02 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengarnanan Bahan Peledak Komersial, serta PP Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2070 butir VIll (huruf c) tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Polri, termasuk Giat Pam, Wal, Distribusi, dan Was Handak. Melaksanakan koordinasi dilapangan dengan Sub Satlak lainnya.

4 Larnpiran B

4) Dir Sabhara, bertugas :

a) Memimpin,rnengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengamanan (fungsi pre emtif dan preventif) di lingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai CB yang tetah ditentukan, membuat Rencana Kegiatan Pengamanan Obyek. (Gelar kuat Personil, Mat, SOP dan Duk Gar nya) 8

b) Melaksanakan tugas TURJAWALt (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patmli) di lingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS terrnasuk pengawalan kendapan bermotor yang menggunakan badan jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten.

c) Menentukan dan rnenyiapkan tempat untuk escape dan evakuasi, serta Pengarnanannya.

d) Melaksanakan koordinasi di lapangan dengan Sub Satlak lainnya. 5) Dir Pol Air, bertugas

a) Mernimpin,mengawasi dan mengendalikan petaksanaan tugas pengarnanan (fungsi pre emtif dan preventif) di lingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS yang ada wilayah pantai dan perairannya, sesuai CB yang telah ditentukan, membuat Rencana Kegiatan Pengamanan Obyek (Gelar kuat Personil, Mat, SOP dan Duk Gar nya).

b) Menentukan dan rnenyiapkan ternpat untuk escape dan evakuasi, serta Pengarnanannya.

c) Melaksanakan koordinasi di lapangan dengan Sub Satlak lainnya. 6) Kasat Brimob, bertugas :

a) Memimpin,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengarnanan (fungsi pre emtif dan preventif) di lingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai CB yang telah ditentukan, mernbuat Rencana Kegiatan Pengamanan Obyek dan Ren Kontinjensi termasuk SAR bila tejadi bencana (Gelar kuat Personil, Mat, SOP dan Duk Gar nya ).

b) Menentukan dan menyiapkan tempat untuk escape dan evakuasi, serta Pengamanannya.

c) Melaksanakan koordinasi di lapangan dengan Sub Satlak lainnya.

7 ) Dir Resknrn Urnurn, bertugas :

a) Memirnpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PenindakanIPenyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana urnum (Pengurnpulan data dan bahan Keterangan, penyelidikan dan penyidikan) di lingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai CB yang telah ditentukan.

b) Melaksanakan koordinasi dilapangan dengan Sub Satlak lainnya

Dir-Reskrim Khusus, bertugas :

a) Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PenindakanlPenyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana khususltertentu (Pengumpulan data dan bahan Keterangan, penyelidikan dan penyidikan) di lingkungan ke rja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai CB yapg telah ditentukan.

b) Melaksanakan koordinasi dilapangan dengan Sub Satlak lainnya

Dir Binrnas, bertugas :

a) Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembinaan Satparn, Korwas Satpam, dengan pendekatan Kompetensi, tugas pre Emptif dilingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai CB yang telah ditentukan, terutama kegiatan Pernolisian Masyarakat, Sosialisasi, Edukasi guna mendukung Operasional Pamobvitnas.

b) Melaksanakan koordinasi dilapangan dengan sub satlak lainnya.

Kabid Keuangan, bertugas : a) Menyelenggarakan dan membina pengolahan Keuangan yang meliputi :

Pembiayaan, Pengendalian, Pernbukuan dan Akuntasi Pelaporan serta Verifikasi pela poran Keuangan

b) Melaksanakan pembukuan dan Akuntasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta rnelaksanakan Penerimaan penyaIuran daoa sesuai Otorisasi

c) Anggaran dan Pendanaan serta melaksanakan Verifikasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Kabid Bin Kum, bertugas : a) Memimpin, mengawasi dan mengendajikan pelaksanaan tugas pembinaan

hukum dilingkungan kerja objek vital Nasional khususnya KKKS sesuai C B yang telah ditentukan, tenrtama kegiatan Pemolisian Masyarakat. Sosialisasi, Edukasi guna mendukung Operasional Pamobvitnas.

b) Melaksanakan koordinasi dilapangan dengan sub satlak lainnya.

4. Unsur Staf Pernbantu Pimpinan

a. Kepala Sekretariat Satlak Pamber dijabat oleh Wadir Pam Obvit Polda Papua adalah Unsur Staf Pembantu Pirnpinan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepafa Satlak Parnber dan dibantu oleh Perwira Operasi dan Perwira Administrasi, bertugas sebagai berikut :

1) Memirnpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dan logistik serta analisa dan evaluasi pelaksanaan Pengamanan Bersama.

2 ) Melaksanakan fungsi Liaison Officer( L.O.) 6 Lampiran 8

3) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pekerjaan administrasi ketatausahaan dan materiil logistik serta rneiaksanaka n gelar dinarnika pelaksanaan Pengarnanan Bersama.

4) Dalarn pela ksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Kepaia Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama.

b. Perwira Operasi dan Perwira Adrninistrasi dijabat oleh seorang ParneniPama Dyt Pam obvit Polda Papua yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oteh Staf Operasi dan Staf Administrasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Satlak Pamber.

5. Unsur Pembantu Bendahara Satlak Pamber dijabat oleh Kaur Keu Dit Pam Obvit Polda Papua, yang bertugas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan dan membina pengolahan Keuangan yang rneliputi : Pembiayaan,

Pengendalian, ?em bu kuan dan Akuntasi Pelaporan serta Verifikasi pela poran Keuangan.

b. Melaksanakan pernbukuan dan Akuntasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta rnelaksanakan Penerimaan penyaluran dana sesuai Otorisasi

c. Anggaran dan Pendanaan serta melaksanakan Verifikasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

6. Unsur Pelaksana a. Kepala Satgas Ops Parnber dijabat oleh Kasubdit Waster Dit Pamobvit Polda Papua

yang dalarn pelaksanaan tugasnya rnembawahi unsur-unsur Pengamanan Bersama yang berasal dari Personil Satuan Fungsi Polda Papua yang ditunjuk, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satlak Pamber.

b. Kepala Satgas Ops Pamber Satwil adalah unsur Pelaksana Operasional yang dijabat oleh Kapolres yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Kasat Sabharal Kasat Pam Obvit dengan tugas sebagai berikut : 1) Mernirnpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan bersama

di daerah tugasnya,sesuai dengan lingkup tugas Polres dan Polsek jajarannya. 2) Merumuskan upaya-upaya yang bersifat taktis dan teknis pelaksanaan pengamanan

bersama di daerah hukurn Polres. 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait didaerah hukum Polres, termasuk

permintaan bantuan dan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan bersama.

4) Menentukan para pejabaffpetugas yang rnengawaki Organisasi Pengamanan Bersama dan jabaran tugasnya sesuai dengan OTK Polres dan Polsek, disesuaikan dengan sasaran serta hakikat ancarnan yang dihadapi diwilayah masing - masing.

5) Kasatlak Pamber Polres beserta perangkatnya hingga tingkat Polsek ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolres, lengkap dengan Pedoman Tata Kerja, Dukungan Logistik, Dukungan Anggaran yang diperlukan baik dalam rangka kegiatan rutin, menghadapi kejadian-kejadian yang bersifat insidentil, back up pengamanan dan situasi kontinjensi.

6) Dalarn pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan peng&nanan internal masing- masing KKKS.

BAB IV SUSUNAN PERSONEL DAN PERLENGKAPAN

1. Personil yang melaksanakan pengarnanan di KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan dan standar yang telah ditentukan -dalarn sistem pengamanan masing-masing KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat atas penetapan bersama dengan Kepala Satlak Parnber.

2. Susunan Personel, Perleng kapan dan pelibatan SatpamlSekuriti pada masing-masing KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh POLRl yang dalam pelaksanaannya ditentukan bersama oleh Kepala Satlak Pamber dengan Kepala SatpamlSekuriti KKKSIJOB-P di wilayah kerja masing-masing.

BAB V TATA KERJA

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing pimpinan pada Satlak Pamber wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergisitas dan sinkronisasinya, baik dalarn lingkungan satuan organisasi maupun dalam hubungannya dengan instansi terkait lainnya.

2. Setiap pimpinan satuan wajib : a. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar

mengambil Iangkah-langkah yang dipedukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berla ku

b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta rneningkatkan kemampuan dan daya guna.

c. Menjamin ketertiban administrasi keuanganlperbendaharaan baik yang diadakan oleh R KKKS Wilayah Papua dan Papua Barat maupun bantuan dari pihak lain serta

menggunakannya se-optimal dan se-efisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan bersama.

3. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pirnpinan 4. Masing-masing pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 7 sampai pasal 12 dalarn

ketentuan ini wajib rnengarnbil langkah-langkah pemantauan dari pengawasan, pengendalian dan tindakan kolektif baik terhadap bawa hannya maupun pejabatl personel lainnya yang terkait, dalam lingkungan Satlak Parnber.

BAB VI PENUTUP

1 . Struktur Organisasi Satlak Pamber sebagaimana dalarn Lampiran B-I . 2. Hal-ha1 yang rnemerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan disusun secara bersarna

sebagaimana dalam struktur organisasi Satlak Pamber. 8 Lampiran B

STRUKTUR ORGANISAS1 SATUAN PELAKSANA PENGAMANAN BERSAMA

PERWAKILAN BPMIGAS WILAYAH PAMALU DENGAN POLDA PAPUA

PEMBINA FUNGSI 1, lrwasda 2. Karo Ops 3. Dir lntelkam 4. Dir Sabhara 5. Dir Pol air 6. Kasat Brimob 7. Dir Reskrimsus 8. Dir Reskrimurn 9. Dir Binmas 10. Kabid Keu 11. Kabid Binkum

KASATLAK PAMBER _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - a - - - - -

PIMPINAN I 1 (DIR PAM OBVIT) 4 KKKS (KAUR OPS BPMIGAS

PAMALU - A

SENDAHARA SATLAK ( KAUR KEU )

I Keterangan : I GARIS KODAL

- STRUKTURAL SATLAK

GARIS PEMBINAANI KODAL FUNGSIONAL

KASATW l U KAPOLRES

KA. SEKURITI KKKS

I I 1 KASAT PAM OBVIT

SATW IL ( KASAT SABHARN KASAT PAM

ORVIT \

- - "

KA SATGAS OPS PAMBER (KASUBDIT WASTER DIT

PAMOBVIT)

LAMPIRAN "C"




Tentang

PROSEDUR TETAP TENTANG TATA LAKSANA PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1

Dl WILAYAH POLDA PAPUA

PROSEDUR TETAP TENTANG TATA LAKSANA PENGAMANAN BERSAMA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUM1

Dl WILAYAH POLDA PAPUA . -

1. UMUM

Dalarn rangka mewujudkan tata laksana Pengamanan Bersarna secara efektif dan efisien serta adanya kerjasama dengan unsur terkait dipandang perlu untuk menyusun Prosedur Tetap tentang tata laksana pengamanan bersama kegiatan usaha hulu rninyak dan gas bumi di wilayah Polda Papua.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD I ) Mendokumentasikan tata laksana kerjasama semua unsur pemangku peran

(stakeholder) yang telah terbina dalarn rnekanisme "pertukaran informasi dan komunikasi" dalam wadah Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama (Satlakparnber) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) khususnya di wilayah Papua.

2) Mewadahi peran-peran para stakeholder yang terkait dengan pengamanan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah terjalin dalam semangat kerjasama, kedalam suatu dokumen resrni yang dituangkan ke dalam Prosedur Tetap (Protap) yang disepakati bersarna.

3) Menjalankan konsep "Pengamanan Bersama" terhadap Kegiatan Usaha Huh Migas di Wilayah Kerja (WK) KKKS di Wilayah Papua dan Papua Barat.

4) Menjalankan Konsep "Perpolisian Masyarakat (Polmas)" untuk memperkuat Sistem Manajemen Pengarnanan Terpadu (SISPAMDU).

b. TUJUAN 1) Sebagai pedoman yang berkesinambungan bagi semua unsur organik internal

Satlakpamber dalarn memanifestasikan Kesepakatan Bersama antara PoIda Papua dan BPMIGAS Pamalu khususnya wilayah Papua dan Papua Barat dalam tata laksana kerja sama terutama melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait.

2) Sebagai pedornan yang berkesinambungan bagi para stakeholder ekstemal Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam menjalankan peranannya guna rnembantu pengamanan bersama di WK KKKS dalam jajaran Perwakilan BPMIGAS Parnalu khususnya di Wilayah Papua dan Papua Barat

3) Tercapainya sinkronisasi tata laksana kerjasama antara unsur-unsur organik internal Satlak Pamber maupun yang rnelibatkan para stakeholder eksternal yang terkait dengan Kegiatan Usaha Huh Migas Papua dan Papua Barat disaat menjalankan peranannya.

4) Meningkatkan peran dan tanggung jawab seluruh stakeholder terkait untuk mencegah terjadinya tumpah tindih d m kekosongan tindakan pengamanan.

I Lampiran C

5) Mernperkuat lapisan luar dari sistern pengamanan berlapis dari setiap KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas di Wilayah Papua dan Papua Barat.

3. RUANG LINGKUP 8 -

Prosedur ini meliputi Upaya, Pekerjaan dan Kegiatan (UPK) yang melibatkan tugas- tugas unsur organik internal Satlak Pamber dan peranan para stakeholder eksternal terutama di wilayah Papua dan Papua Barat, untuk secara bahu-rnembahu rnencapai taraf kearnanan yang dikehendaki bersarna dalarn ha1 pengamanan orang. Kegiatan, fasilitas dan dokurnen untuk rnenghadapi Ancaman, Tantangan, Harnbatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Kegiatan Usaha Huh Migas terutama Pembebasan Lahan, Seismik, Pengeboran, Pernipaan dan Pengangkutan.

4. PENGERTIAN a. SISPAMDU (Sistem Pengamanan Terpadu) Suatu Sistern pengamanan yang

berlaku di WK KKKS dalam jajaran BPMIGAS Pamalu dimana berbagai pihak terrnasuk para pemangku kepentingan (stakeholder ekstemal) dipadukan kedalarn jaringan kerjasama untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) dibidang kearnanan, dengan mengedepankan tindakan deteksi dini (Deni) dan Cegah Dini (Ceni).

b. SA TLAKPAMBER (Satuan Pelaksana Pengamanan Bersama). Suatu badan yang terbentuk sebagai rnuara dari perjanjian kerjasarna (MOU) antara BPMIGAS dan POLRI. Satlakpamber Papua dan Papua Barat meliputi unsur Polda Papua dan jajarannya rnulai dari Kapolda Papua, Kapolres sarnpai dengan Kapolsek beserta anggotanya, dan unsur Perwakilan BPMIGAS Pamalu rnulai dari Kepala Perwakilan, Kepala Urusan Operasi, Pimpinan KKKS, Manajer sekuriti beserta personil.

c. PEMDA (Pemerintah Daerah). Pemerintah Daerah yang rnelingkupi wilayah- wilayah di Papua dan Papua Barat dimana KKKS beroperasi seperti rnisalnya Dinas-Dinas terkait, Satuan Polisi Parnong Praja (Satpol PP).

d. INSTANS1 TERKAIT LAINNYA : Termasuk diantaranya Adrninistratur Pelabuhan (ADPEL), Kejaksaan dan DPRD

e. FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat): Suatu forum yang merangkul dan mernberdayakan masyarakat agar merniliki kemampuan rnandiri dalarn mengamankan wilayahnya sendiri sebagai alternative terhadap keterbatasan kekuatan Kepolisian. Forum ini mewadahi upaya Kepolisian untuk mem berdaya kan masyara kat dalam menyelenggara kan pengarnanan secara swakarsa, sebagai upaya efisiensi dari keterbatasan jumlah personil Kepolisian.

f. PERWAKILAN BPMlGAS PAMALU : Merupakan kepanjangan tangan dari BPMIGAS Pusat (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang dibentuk oleh Pernerintah berdasarkan PP No. 4212002 yang mernpunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas kepada KKKS di Wilayah Papua dan Papua Barat untuk rnembantu fungsi BPMIGAS Pusat dalam rang ka rnemperlancar kegiatan operasional huh rnigas.

2 Lampiran C

g. KKKS : (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) adalah Badan Usahal Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi Migas pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama derigan BPMIGAS.

h. FASlLlTATOR LAPANGAN : Petugas Lapangan KKKS yang rnenfasilitasi sernua aktifitas dan interaksi antara perusahaan dan stakeholder ekstema! serta mernberikan informasi tentang situasi di wilayah setingkat kecamatan.

5. KETENTUAN - KETENTUAN UMUM a. BEBERAPA KONDlSl TEKNIS LOKASI MIGAS PAPUA DAN PAPUA BARAT

Lapangan dan fasilitas operasi Kegiatan Usaha Huh Migas KKKS dalam jajaran Penivakilan BPMIGAS Pamalu yang merupakan Objek Vital Nasional yang berada di daratan, rawa-rawa, sungai, pantai, laut dangkal dan laut dalam di wilayah Papua dan Papua Barat. Pagar atau batas terluar dari fasilitas operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas KKKS dalam jajaran Pewakilan BPMIGAS Pamalu adalah daerah terlarang untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menggangu jalannya operasi Kegiatan Usaha Huh Migas misalnya unjuk rasa dan atau demonstrasi dengan pengerahan rnassa (UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyarnpaikan Pendapat di muka urnum). 150 meter dari pagar terluar yang ditenlukan dari suatu fasilitas Righ Of Way, / operasihs talasi proses migas harus bebas dari ba haya keselamatan seper"/v./ rnisalnya pembakaran sarnpah, letusan petasan, dsb Alur pelayaran beroperasinya Kegiatan Usaha Huh Migas seperti rig, tongkang, dan kapal harus bebas dari benda-benda atau bangunan-bangunan seperti alat tangkap ikan yang dapat menghambat kelancaran Kegiatan Usaha Hulu Migas. Sifat Kegiatan Usaha Huh Migas adalah padat modal, menggunakan teknologi tinggi dan merniliki resiko tinggi. Gangguan terhadapnya antara lain berupa tindakan penyetopan paksa oleh pihak yang tidak berkompeten, penjarahan, penyerobotan lahanlaset dan sebagainya merupakan tindakan yang mengharnbat Kegiatan Usaha Hulu Migas dan merugikan Negara serta sangat membahayakan keselamatan bagi banyak pihak.

b. SEMUA UNSUR TERKAlT

1) Semua orang berkepentingan dalarn ha1 kearnanan bersama 2) Semua pihak hendaknya rnengembangkan sikap saling bantu 3) Semua pihak hendaknya mencegah semaksirnal mungkin dampak negatif dari

Kegiatan Usaha Huh Migas bagi pihak lain rnaupun lingkungan 4) Semua unsur rnaupun individu dihimbau untuk bertindak sebagai inforrnan di

bidang kearnanan terutama dalarn hat pencegahan. 5) Untuk rnenghindari keadaan terdadak, distribusi informasi agar sedini rnungkin

namun tepat alamat. 6) Akuntabilitas dalam operasi dan administrasi hams selalu dijunjung tinggi.

3 Lampiran C

2. Semua pihak agar menghindari sejauh mungkin suasana dirnana pihak satu rnenyalahkan pihak lain.

3. Tindakan semua pihak harus terkoordinir dibawah rnekanisme pertukaran inforrnasi dan kornunikasi Satlakpamber, dan tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri yang bisa merusak tatanan kerjasama. Sebagai contoh, saiah satu kontra ktor bertindak sendiri dengan rnem berikan kompensasi kepada masyarakat yang jurnlahnya keluar dari proporsi yang disepakati bersa'rna.

c. UNSURKKKS

1) Bagi KKKS, Pencegahan adalah Prioritas Utarna sehingga tahap pencegahan (preventif) akan rnerupakan fokus kegiatan yang dilakukan sedini mungkin (Deteksi DiniIDeni dan Cegah DinilCeni).

2) KKKS dalam jajaran Pet-wakilan BPMlGAS Parnalu mengelola pengarnanan perusahaan dengan Dinas Sekuriti sebagai koordinator.

3) Unit-unit sekuriti lapangan sebagai eksekutor, serta rnengoptimalisasi surnber daya pengarnanan yang ada di bagian-bagian lain dalarn perusahaan termasuk antara fain Humas, Hukum, Eksplorasi, Pemboran, Produksi, Perkapalan, Logistik, Fasilitas Urnurn, Teknologi inforrnasi, dsb.

d. SATLAKPAMBER PAPUA DAN PAPUA BARAT

I ) Satuan ini berfungsi sebagai "Sarana Pertukaran lnformasi dan Komunikasi dan sekaligus sebagai Pintu Sistem Keamanan Obvit Hulu Migas" bagi KKKS

2) Satlakpamber menjembatani kepentingan KKKS terutama dalam kebutuhan bantuan pengamanan.

3) Satlakpamber Papua dan Papua Barat beralamat kantor di Polda Papua - Jatan Dr.Sarn Ratulangi No 8 Jayapura.

e. UNSURTNI 1) Unsur ini dapat memberikan bantuan keamanan dalarn segala matra (darat,

laut dan udara) 2) Unsur ini bisa sekaligus berfungsi sebagai "Back up" bagi unsur Kepolisian

dalam Satlakpamber apabila diperlukanldirninta oleh unsur Kepolisian (rnerujuk ke Kepres No. 6312004).

f. UNSUR STAKEHOLDER EKSTERNAL Satlakpamber berkoordinasi secara melekat dengan para Pernangku Kepentingan (stakeholder) eksternal yang secara langsung rnaupun tak langsung berperan dalarn kegiatan pengamanan operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di wilayah Papua dan Papua Barat antara lain :

1 ) Pemerintah Daerah (Pemda) merniliki Tim Penuntasan Masalah (TPM) yang rnelibatkan semua unsur terkait baik ditingkat Forum Kornunikasi Pirnpinan Daerah (FKPD) yang kebijakan bisa secara langsung maupun tidak langsung mendukung situasi keamanan wilayah termasuk Iokasi-lokasi rnigas Papua dan Papua Barat.

4 Lampiran C

Badan Pertahanan NasionaI rnerupakan badan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mernbantu penyelesaian permasalahan terutama turnpang tindih lahan. Dinas Pertarnbangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan badan pernerintah yang secara langsung maupun tidak langsung meiakukanl mernberikan klarifikasi atas perizinan pertambangan yang ada di daera!. Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan pengelola usaha perikanan yang outputnya terutama dalam klarifikasi klaim di pertambakan secara langsung rnaupun tidak langsung rnendukung situasi keamanan wilayah termasuk lokasi-lokasi migas Papua dan Papua Barat Kejaksanaan Negeri bekerjasama dengan pihak Kepolisian secara tidak langsung turut berperan rnendu kung pengarnanan termasu k lo kasi-lokasi migas Papua dan Papua Barat terutama dengan menangani permasalahan hukurn yang menyangkut Kegiatan Usaha Hulu Migas. Badan Lingkungan Hidup Daerah/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BLHDtBPLH) secara langsung maupun tidak langsung turut berperan rnendukung pengarnanan terrnasuk lokasi-lokasi migas Papua dan Papua Barat terutama dengan rnensosialisasikan tata tertib pemanfaatan surnber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) secara langsung rnaupun tidak langsung turut berperan rnendukung pengarnanan termasuk lokasi-lokasi migas Papua dan Papua Barat terutama menjadi penengah dalam perselisihan perburuhan antara perusahaan migas dan karyawan tetapnya rnaupun karyawan kontraknya. Akademisillnstitusi Pendidikan turut berperan memberikan pemahaman dan proses pernbelajaran tentang hal-ha1 yang berkaitan dengan operasi rnigas kepada stakeholder lainnya sehingga secara langsung maupun tidak langsung mendukung pengamanan Kegiatan Usaha Huh Migas. Dalam rangka rnenciptakan situasi kearnanan disekitar wilayah kerja KKKS di Papua dan Papua Barat, para Kepala Karnpungriokoh Masyarakatrrokoh Adat/Tokoh Agama adalah tokoh-tokoh yang berperan langsung dalam rnendukung program Polrnas.

6. PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SECARA UMUM a. TAHAP PENCEGAHAN (Pre-emtif dan Preventif)

Mengingat pencegahan adatah prioritas utarna, maka tahap pencegahan akan merupakan fokus kegiatan yang dilakukan sedini rnungkin (Deteksi) / Cegah Dini 1) SEMUA UNSUR

a) Membina hubungan harmonis, responsive dan bertanggungjawab serta peduli satu sarna lain rnelalui kegiatan-kegiatan terkait seperti silaturahrni, anjangsana, family day, dsb.

b) Meningkatkan kesadaran akan perlunya kearnanan bersarna di wilayah sekitar.

c ) Mencegah semaksimal mungkin dampak negatif dari Kegiatan Usaha Huh Migas terhadap pihak lain maupun lingkungan sekitar.

d) Bersedia menjadi informan sewaktu-waktu melihatlmendengar terjadinya tindak kriminal disekitar WK KKKS yang rnenyangkut kepentingan bersama pengamanan industri migas.

e) Memberi masukan tentang konsep pelibatan dengan memeriksa apakah masih ada pihak yang tertinggal padahal seharusnya dilibatkan sejak dari awal setiap pennasalahan.

2) UNSUR KEPOLlSlAN a ) Unsur Kepolisian dalam Satlakpamber melaksanakan fungsi koordinasi

dengan Satuan Fungsi Kerja Polda Papua (Biro Operasi, Dit Parnobvit, Dit Sabhara, Dit Intelkam, Dit Reskrimsus, Dit Binrnas, Dit Polair dan Sat Brimob), serta para Kepala Satuan Kewiiayahan (Kasatwil) di WK KKKS

b) lrwasda berfungsi men yelengga rakan pengawasan pemeriksaan umurn dan perbendaharaan di lingkungan Satlak Pamber.

c) Biro Operasi (Ro Ops) berfungsi menggerakkan satuan-satuan dibawah Polda Papua.

d) Dit Parnobvit berfungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengamanan di Obyek Vital Nasional.

e) Dit Sabhara berfungsi melaksanakan kegitan pencegahan dalam ha1 pengendalian massa (dalmas).

f) Dit lntelkam berfungsi memberikan deteksi d m peringatan dini dengan cara memberikan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi dilapangan.

g ) Dit Reskrimum berfungsi melakukan investigasi yang rneliputi antara lain pemanggilan, penang kapan, penahanan, pemeriksaan, penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam tindak pidana umum.

h) Dit Reskrimsus berfungsi melakukan investigasi yang rneliputi antara lain ..pemanggilan, penangkapan, penahanan, perneriksaan, penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam tindak pidana khusus ter2entu.

i) Dit Binrnas berfungsi mernberikan petunjuk dan pembinaan bagi tenaga pengamanan yang ada di KKKS dan rnelaksanakan sosialisasi serta pemberdayaan Polmas di wilayah sekitar.

j) Sat Brimob berfungsi sebagai Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) kapanpun dikerahkan oleh Fungsi Biro Operasi Polda Papua.

k) Bidang Keuangan berfungsi rnenyelenggarakan dan membina pengolahan Keuangan Satlak Pamber.

I) Bidang Pembinaan Hukum berfungsi melakukan pembinaan bidang hukum Satlak Pamber.

3) UNSURTNI a) Dapat memberikan perkuatan keamanan jika diminta oleh unsur

Kepolisian

b) Melibatkan TNI secara umurn terutama yang tergabung dalam unsur FKPD KabupatenIFKPD Kecamatan untuk rnemberikan inforrnasi dan pengerahan pasukan.

4) UNSUR STAKEHOLDER EKSTERNAL Mengoperasikan Tim Penuntasan Masalah (TPM) yang dilengkapi' bengan komponen-kornponen terkait seperti : a) Mengaktifkan unsur-unsur dalam FKPD tingkat Kabupaten sampai ke

tingkat Desa. , b) Mengoperasikan Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) terutarna dalam

mensosialisasikan cara membudidayakan perikanan yang berkesinambungan (sustainable).

c) Mengoperasikan Dinas Kehutanan (Dishut) terutama dalam mensosialisasikan tata tertib penggunaan hutan untuk kepentingan bersama.

d) Mengoperasikan BLHDlBPLH terutarna dalam mensosialisasikan tata tertib pemanfaatan sumber daya alarn dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

e) Mengoperasikan Disnaker terutarna bila terjadi perselisihan perburuhan antara KKKS dan karyawannya maupun karyawan kontraknya.

f) Menjamin terselenggaranya kerjasama antara jajaran Kejaksaan Negeri dan jajaran Kepolisian.

5) UNSURKKKS a) Pimpinan Sekuriti KKKS sebagai bagian dari Satlakpamber

melaksanakan fungsi koordinasi dengan unsur Kepolisian, Pewakilan Pamalu, Pemda, serta unsur terkait lainnya dalam WK KKKS.

b) Meyakinkan bahwa Protap dari fungsi-fungsi dalarn jajarannya telah mencantumkan hal-ha1 tindakan pengamanan mulai dari tahap pencegahan, pelaksanaan dan konsolidasi secara memadai.

c) Menfasilitasi sosialisasi dengan melibatkan semua pihak yang peranannya cepat atau lambat akan terkait dalam setiap perrnasalahan keamanan KKKS.

d) Melibatkan fungsi Sosial untuk rnengkoordinir Fasilitator Lapangan untuk turut rnelakukan tindakan denilceni terhadap kemungkinan eskalasi emosional masyarakat yang bisa juga berpengaruh pada situasi keamanan.

e) Melibatkan fungsi Personalia (Human Resources) untuk turut rnelakukan tindakan denilceni terhadap kemungkinan adanya perselisihan perburuhan yang bisa juga berpengaruh pada situasi keamanan.

f) Melibatkan fungsi Humas khususnya "Public and Media Relation" untuk pengendalian pernberitaan yang dapat berpengaruh pada rnasalah kearnanan perusahaan.

g) Metibatkan fungsi Sekuriti dalam perencanaan, pelatihan dan pengera han tenaga se kuriti outsourcing.

h) Mendukung program Perpolisian Masyamkat. i) Berkoordinasi secara melekat dengan TPM dari Pemda. j) Melakukan Adrninistrasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku

terutama Sub Larnpiran D l dari Kesepakatan bersarna'-antara Perwakilan BPMIGAS Pamalu dan Polda Papua.

b. TAHAP PENEGAKAN HUKUM (Represif) Pada tahap ini seluruh daya upaya yang dipersiapkan sewaktu-waktu bisa dikerahkan.

1) UNSURKKKS a) Mengaktifkan "hotline" dengan unsur Kepolisian dalam Satlakpamber. b) Mengerahkan fasilitas yang diperlukan di lokasi kejadian atau di lokasi

yang terkait. c) Secara detail langkah-langkah diatas tertuang dalam Diagram Alur (lihat

Lam piran C-2 Alur Kerjasarna secara umum) d) Dalam ha1 pengajuan permohonan bantuan keamanan kepada

Satlakpamber, KKKS akan membuat ARS (Assistance Requisition Sheef) sesuai Diagram Alur (Lihat Lampiran C-3).

UNSUR KEPOLlSlAN a) Memberikan back up dalam kapasitas unsur Kepolisian sebagai penegak

hukurn. b) Mengerahkan pasukan bantuan Kepolisian berdasarkan koordinasi

dengan KKKS. c) Menjalankan fungsi mediasi untuk penyelesaian antara pihak KKKS

dengan pihak yang rnendatangkan Ancaman,Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

d) Meminta bantuan kepada TNI bila diperlukan. e) Secara detail langkah-langkah diatas tertuang dalam Diagram Alur

sebagairnana lam piran C-3 terlampir.

3) UNSURTNI a) Dapat memberikan perkuatan keamanan jika diminta oleh unsur

Kepolisian b) Melibatkan TNI secara umum terutama yang tergabung dalam unsur

FKPD KabupatenIFKPD Kecarnatan untuk memberikan informasi dan pengerahan pasukan.

8 Lampiran C

4) UNSUR STAKEHOLDER EKSTERNAL a) Mengerahkan TPM dan terus memonitor penyetesaian masalah oleh

unsur-unsur terkait dalarn jajarannya b) Memberikan bantuan pemerintahan lainnya bilamana diperlukan

sebagai contoh : Pemda bisa menjembatani perselisihan anta

juk lak p ambers

Documents