j antinomi penegakan hukum - komisi yudisial yudisial/jurnal-agustus-2011.pdf · kasus hukum,...

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BtgWidodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram

RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN-LSKMirza Alfath S, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Banda Aceh

HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHANKajian Putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR

dan Putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTRShidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.Grt

Yudistiro, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIKajian Putusan Nomor 44/Pid.B/2008/PN.BmsDr. Widiada Gunakaya.SA,SH,M.H., STH Bandung

PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING

Kajian Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBHSuharizal dan Firdaus Arifin

Fakultas Hukum Andalas, Kampus Limau Manis, Padang

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Kajian Putusan Nomor 15/Pid.B/2003/PN/TdoS. Atalim, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM

JY VOL - IV/NO-02/AGUSTUS/2011 HLM. 113-250 JAKARTA ISSN 1978-6506 I I I I

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta PusatTelp. 021 390 5455, Fax. 021 390 5455 PO BOX 2685

email : [email protected]

Vol-IV

/No-02/A

gustu

s/2011J

UR

NA

L Y

UD

IS

IA

L

I

Vol.IV/No-02/Agustus/2011

JURNAL AGUSTUS.indd 1 5/16/2012 4:55:31 PM

II

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-

putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215

Email: [email protected]

DIS

CLA

IME

R


III

DA

FTA

R IS

I PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU .................................................. 113 Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BtgWidodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram

RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA ....................................................................... 130Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN-LSKMirza Alfath S. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Banda Aceh

HAK OPORTUNITAS JAKSADALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN ........................................................................ 146Kajian Putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR dan Putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTRShidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ........................................................ 159Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.GrtYudistiro, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ......................... 182Kajian Putusan Nomor 44/Pid.B/2008/PN.BmsWidiada Gunakaya.SA

PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING ....................................................... 219Kajian Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBHSuharizal dan Firdaus ArifinFakultas Hukum Andalas, Kampus Limau Manis, Padang

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF .................................... 238Kajian Putusan Nomor 15/Pid.B/2003/PN/TdoS. Atalim, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta


IV

PE

NG

AN

TAR ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM

“Tugas hakim adalah melaksanakan hukum, yang berarti juga menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut salah satu problem yang dihadapi oleh

hakim adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan”

Kalimat di atas merupakan kesimpulan dari tulisan Fence M. Wantu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3 tahun 2007. Kesimpulan tersebut sangat

relevan dalam mengingat tulisan tersebut memiliki tema yang hampir sama pada Jurnal Yudisial edisi II tahun 2011 yaitu Antinomi Penegakan Hukum. Tema jurnal kali ini lahir dari diskusi mitra bestari dan tim penyusun Jurnal Yudisial dengan menyesuaikan dengan isi jurnal. Antinomi yang bermakna kondisi yang bertentangan antara satu dengan lainnya akan tetapi tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Antinomi sungguh relevan dengan kondisi penegakan hukum dan menjadi fakta penegakan hukum yang terjadi sekarang ini. Berbagai antinomi-antinomi terjadi dalam kasus-kasus hukum, sebagai contoh putusan-putusan pengadilan terkait dengan kemiskinan. Perkara pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah, perkara pencurian buntut sapi oleh Rasminah dan pencurian randu oleh Manisih. Hal-hal tersebut menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum tak semudah impian seperti membalikkan telapak tangan.

Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan berbeda-beda. Aliran utilis berharap kemanfaatan, aliran legalistik mewujudkan kepastian hukum, sementara aliran Islam terwujudnya keadilan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Ada baiknya kita mengutip teori Gustav Radbruch yang tersohor bagi pendekar hukum. Menurut Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Apabila ketiganya dapat berbalut menjadi satu, penegakan hukum pasti seindah pelangi. Namun, hukum adalah dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Di sinilah ketika penerapan hukum sering terjadi paradok atau antinomi.

Berdasarkan berbagai hal di atas, maka tema Jurnal Yudisial kali ini mengulas Antinomi Penegakan Hukum sebagai renungan dalam memperingati ulang tahun Indonesia ke-66 dan ulang tahun Komisi Yudisial ke-6. “Tiada gading yang tak retak”. Pepatah ini juga berlaku bagi kami penyusun Jurnal Yudisial. Tentu saja berbagai kekurangan masih terjadi dalam edisi kali ini. Untuk itu masukan dan kritikan akan senantiasa kami terima sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, mewakili penyusun, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua Komisi Yudisial RI Prof. Dr. H. Eman Suparman dan Sekretaris Jenderal Muzayyin Mahbub atas penerbitan jurnal ini. Begitu juga para Mitra Bestari, serta pihak-pihak lain.TertandaPimpinan Redaksi


JURNAL YUDISIAL | Antinomi Penegakan Hukum | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | V

PE

DO

MA

N P

EN

ULI

SA

N Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (court decision) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

FORMAT NASKAHI.

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (font) Times New Roman berukuran 12 poin.

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

SISTEMATIKA NASKAH II.

Judul naskah

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf Times New Roman 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (bold), dan diletakkan di tengah margin (center text). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf Times New Roman 12 poin. Contoh:

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT

DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG

Nama dan identitas penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (bold), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta 11440,

email [email protected].


VI | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | Antinomi Penegakan Hukum | JURNAL YUDISIAL

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata-kata kunci (keywords) sebanyak 3 s.d. 5 terma (legal terms). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

PENDAHULUAN III.

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

RUMUSAN MASALAH IV.

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS V.

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

KESIMPULANVI.

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (body note atau side note) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52);

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23);

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata


JURNAL YUDISIAL | Antinomi Penegakan Hukum | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | VII

cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. Ethics for Modern Life. New York: St. Martin’s Press.

Grassian, Victor. 2009. Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems. New Jersey: Prentice-Hall.

Cornell University Library. 2009. “Introduction to Research.” Akses 20 Januari 2010. <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (softcopy) ke alamat e-mail:

[email protected]

dengan tembusan ke:

[email protected] dan [email protected].

Personalia yang dapat dihubungi (contact persons):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.


VIII | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | Antinomi Penegakan Hukum | JURNAL YUDISIAL

Penanggung Jawab : Muzayyin Mahbub.

Pemimpin Redaksi : Patmoko

Penyunting/Editor : 1. Hermansyah

2. Onni Roeslani

3. Heru Purnomo

4. Imron

5. Asep Rahmad Fajar

6. Suwantoro

Redaktur Pelaksana : Dinal Fedrian

Arnis Duwita

Sekretariat : 1. Sri Djuwati

2. Yuni Yulianita

3. Romlah Pelupessy.

4. Ahmad Baihaki

5. Arif Budiman.

6. Adi Sukandar

7. Aran Panji Jaya

8. Nur Agus Susanto

Desain Grafis & Fotografer : Widya Eka Putra

TIM

PE

NY

US

UN


JURNAL YUDISIAL | Antinomi Penegakan Hukum | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | 113

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM

KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU

Widodo Dwi PutroFakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, NTB

email: [email protected]

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Btg

AbstrActModern law and customary law should be able to coexist in a pluralistic constellation of law in Indonesia. But in some cases, modern law deals vis a vis with customary law, and often customary law has to be in yield position. The contradiction has become fact in Batang, Central Java. The case of cotton harvest theft trialed in Batang District Court. Based on the fact, in this paper resolves that the enactment of modern law, often emphasized through legal positivism, tends to hurt the sense of social justice. Positive law or legal positivism not enough to describe fairnes dan justice. Then, jugde, when decides the case, doesn’t use legal positivism only.

Keywords: customary law, modern law, legal positivism, social justice

AbSTRAK Hukum modern dan hukum adat dapat eksis bersama dalam konstelasi hukum Indonesia yang syarat dengan plurarisme. Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan dengan hukum adat seperti putusan atas pencurian batang randu di Batang. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang “defisit”. Jadi, keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti. Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetap saja terbatas, terutama akan terlihat jelas dalam ”hard cases”. Mengembalikan teks hukum pada satu-satunya makna, tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga semakin menjauhkannya dari makna keadilan.

Kata kunci: hukum adat, hukum modern, hukum positif, keadilan sosial


114 | Vol.IV/No-02/Agustus/2011 | Antinomi Penegakan Hukum | JURNAL YUDISIAL

PENDAHULUANI.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa di Jawa yang berlahan sempit dan tak bertanah melakukan gresek/ngasak (wawancara dengan sejumlah petani di Batang 18-25 Februari 2010). Gresek atau mengambil sisa hasil panen padi, randu, daun cengkeh dan hasil pertanian lainnya. Ada kesepakatan tak tertulis dalam masyarakat Jawa terutama di pedesaan, bahwa mengambil sisa panen (gresek/ngasak) bukan pencurian. Gresek/Ngasak bagi orang Jawa diartikan sebagai “nggoleki turahan sing duwe” (mencari sisa yang punya). Turahan (sisa) tidak akan dipergunakan lagi oleh pemiliknya.

Dibalik ngasak, terkandung filosofi kemanusiaan dan menghindari kemubaziran. Bagi masyarakat di Jawa pedesaan, bertani tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga mempunyai fungsi sosial. Semangat hidup bersama (komunalisme) dalam masyarakat pedesaan selalu di pelihara untuk menciptakan harmoni antar warga. “Eman-eman sing keri, ayo do di dangsagi ben keno pangan maneh” (sayang yang tersisa, ayo dikumpulkan untuk dimakan). Di mana ada pertanian, di situ ada ngasak/gresek. Orang yang ngasak/gresek berasal dari “kawula alit” yang tidak punya wewenang (politik), tidak punya lahan (ekonomi), yang hidupnya sengsara mengais turahan karena harus mempertahankan hidup. Ngasak/gresek hasilnya tidak seberapa, hanya sekadar untuk bertahan hidup hari ini, tidak bisa untuk akumulasi. Kebiasaan ngasak/gresek tersebut telah berlangsung lama, turun-temurun, dan dilakukan terus-menerus hingga sekarang.

Permasalahannya, setelah perkebunan beralih pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan swasta, tradisi ngasak/gresek mulai dikesampingkan oleh perusahaan perkebunan karena hanya berorientasi keuntungan. Sedangkan masyarakat desa masih menganggap gresek/ngasak sebagai tradisi yang masih berlaku.

Terpidana M, R, S, dan J tinggal di desa Kenconorejo, Kabupaten Batang. Sebagai gambaran, desa ini “dikepung” perkebunan swasta. M melakukan gresek/ngasak karena ia berasal dari keluarga sangat miskin. Rumahnya berukuran 3 x 6 beralaskan tanah dan dinding bambu yang mulai lapuk. Karena tidak mempunyai sawah dan ladang, sejak kecil M ikut ibunya ngasak/gresek di sawah mencari sisa panen padi. M mengaku buta huruf karena tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Dari empat bersaudara, hanya adiknya yang laki-laki yang mendapatkan kesempatan sekolah, itu pun hanya hingga kelas 3 SD. M mulai bekerja di perusahaan peternakan ayam sejak usia 12 tahun. Dalam wawancara penulis dengan M pada 21-24 Februari 2010, dikatakan:

“Ketika itu saya dibayar Rp. 1000 sehari. Harga bakso masih Rp. 500 semangkuk. Upah dibayar tiap malam minggu,” kenang M. Ketika usia 13 tahun, M mengadu nasib ke Jakarta lewat seorang calo. “Tenaga saya dijual oleh agen tenaga kerja yang berkantor di Kalijodo sebagai PRT. Waktu itu saya mendapat upah Rp. 50 ribu,” cerita M. Karena majikan cerewet, M tidak betah, hanya bertahan 2 bulan dan kembali ke



kampung halaman. M kembali menekuni pekerjaan lama sebagai pemberi makan ayam. “Upah saya naik dari Rp. 1000 menjadi Rp. 1500,” kata M. Pada waktu menginjak usia 14 tahun, M menikah dengan A. Mereka dikaruniai 2 anak, J dan Ro. M tetap bekerja sebagai buruh pakan ayam dan suaminya buruh sawah. Namun, ketika M mengandung Ro 7 bulan, A meninggal dunia karena sakit. Setelah Ro lahir dan berusia 2 bulan, M menitipkan pada ibunya dan bekerja sebagai PRT di Jakarta. “Buruh pakan ayam tidak mencukupi untuk makan keluarga. Apalagi suami telah meninggal. Saya sekali lagi harus mengais rejeki di Jakarta,” kata M. Karena Ro masih bayi, M pulang pergi Jakarta-Batang tiap 2 bulan sekali. Setelah lama bekerja di Jakarta, M mulai bisa beradaptasi kerasnya hidup sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. “Majikan cerewet dan kadang kasar. Namun, lama kelamaan saya mulai terbiasa,” kata M. Setiap lebaran M selalu mudik. Suatu saat usai lebaran, M harus kembali ke Jakarta tetapi tidak mempunyai uang untuk transportasi. Cara paling mudah bagi orang miskin di desanya mencari uang tanpa harus meminta-minta adalah ngasak/gresek. Bersama tetangga, adik dan anaknya, M mencari sisa panen randu, namun berakhir di penjara karena ditangkap polisi dan oleh penuntut umum didakwa melakukan pencurian. Sewaktu saya, adik, dan anak saya ditahan. Ibu saya meminjam uang kepada Ta dari Beji Rp. 5 juta dengan jaminan rumah untuk biaya hidup sehari-hari dan mondar-mandir menjenguk di tahanan,” kata M. M sekarang tidak bisa kembali bekerja di tempat majikannya karena tahu kasus M dari televisi. ”Ketika keluar dari penjara, saya telpon majikan, katanya dia tahu kasus saya dari televisi dan sekarang saya sudah diganti pembantu lain,” keluh M. Wawancara dengan M 21-27 Februari 2010.

Sementara itu R (tetangga M) anak bungsu dari empat bersaudara. Pada tahun 2010 usianya sekitar 12 tahun. Cita-cita menjadi tukang kayu seperti pekerjaan ayahnya. Sedangkan ibunya, hanya buruh tandur (tanam padi). Dalam wawancara dengan penulis, R masih ingat pertanyaan Jaksa, ”kamu ngasak atau gresek untuk apa?” R mengaku ikut ngasak/gresek untuk beli jajan seperti gorengan dimakan bersama teman-temannya. Hasil ngasak biasanya laku dijual antara Rp. 6-7 ribu. Selama di tahanan nyaris tidak bisa tidur karena banyak nyamuk dan menangis terus-menerus teringat kedua orang tuanya. Terlebih lagi, kedua orang tua dan kakak-kakaknya menangis jika menjenguknya di rutan. Sewaktu dalam pemeriksaan, R tidak paham pertanyaan hakim karena menggunakan bahasa Indonesia… “kulo mboten ngertos, kulo nggih mawon”. Setelah dipidana, R mengaku jera dan sering mengalami rasa ketakutan luar biasa. “Sekarang saya tidak berani gresek lagi,” kata R. Untuk membantu orang tuanya, sekarang R bekerja sebagai pemberi makan babi dan ayam di perusahaan ternak. “Ia mendapat upah Rp. 250/bulan, bekerja antara jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan S adik M lahir 7 Maret 1990 di Batang yang sewaktu masih kanak-kanak S bercita-cita sebagai pelukis,

“Saya pernah ikut lomba lukis tingkat kecamatan dan dapat juara 1,” kisah S. Tetapi karena tidak mempunyai biaya, lulus SD langsung kerja sebagai pembantu rumah



tangga ke Jakarta tahun 2000. “Gaji waktu itu Rp. 125 ribu. Tapi hanya bertahan 1,5 bulan karena anak majikan rewel. Saya pindah ke majikan lain. Kalau majikannya baik saya bisa bertahan bekerja hingga 2 tahun. Saya bisa mengirimi orang tua,” kisah S. Setelah kasusnya diketahui majikan dari televisi, ia tidak bisa kembali bekerja karena majikan menolaknya. “Mungkin bulan depan saya berangkat ke Malaysia. Tadi dibel calo, katanya paspornya sudah turun. Saya ingin buka usaha kerajinan tangan setelah pulang dari Malayasia,” kata S sambil menunjukkan hasil kerajinannya.

Lahan perkebunan yang dikuasai swasta dengan Hak Guna Usaha 180.000 hektar, lebih luas dibanding sawah penduduk desa (laki-laki: 1.239 dan perempuan: 1.251) yang apabila diakumulasikan hanya 125.000 hektar. Mayoritas penduduk bertani, namun karena lahan mereka sempit, sebagian penduduk merantau ke kota bekerja sebagai pembantu rumah tangga. (Sumber; Data desa Kenconorejo, Kabupaten Batang tahun 2010).

Duduk Perkara

Senin pagi, 2 November 2009, R mengajak M melakukan gresek randu karena mendengar kabar bahwa di daerah sekitar areal PT. Segayung (desa Sembojo) telah selesai dilakukan panen. ”Ayo mbak gresek randu,” kata R dan dijawab oleh M, ”Yo, kae J diajak sisan, digugah isih turu (Ya, J diajak juga, dibangunkan masih tidur).” (Kesaksian dalam persidangan).

R, M, dan J berkumpul hendak berangkat melakukan gresek. S yang sedang menjemur pakaian menanyakan mau kemana dan dijawab hendak gresek randu. S kemudian ikut bergabung melakukan gresek. M membawa sebuah sabit dan R membawa sebuah kandi (karung plastik). Jarak tempuh dari dusun Secentong menuju lokasi gresek, tepatnya di areal PT. Segayung, sekitar 5 (lima) kilometer. Perjalanan bisa ditempuh dengan jalan aspal, tetapi M, R, J, dan S yang berjalan kaki memilih jalan setapak. Dalam perjalanan mereka menemukan dua buah galah dari bambu di pinggir sungai. Mereka menggunakan dua buah galah bambu itu sebagai alat untuk memetik randu dengan cara pada salah satu ujung diberi kayu pengait dan diikat tali rafia. (Kesaksian dalam persidangan).

R dan J yang terlebih dulu memetik buah randu dari beberapa pohon dengan galah bambu. Sementara M dan S mengumpulkan buah randu yang jatuh dari pohon dan memasukannya ke dalam karung plastik. Setelah R dan J sudah merasa lelah, lalu M dan S bergantian memetik randu. Lokasi tempat memetik randu di pinggir jalan aspal utama sehingga diketahui oleh setiap orang yang lalu-lalang. (Kesaksian dalam persidangan).

Setelah selesai memetik buah randu, mereka berempat keluar areal perkebunan hendak pulang. Mereka membawa satu buah karung yang telah berisi buah randu. Karena kelelahan, mereka beristirahat sejenak di bawah pohon perbatasan areal perkebunan. Namun, R kembali masuk ke areal perkebunan untuk mengambil air minum yang tertinggal. Ketika mengambil



air minum yang tertinggal di lokasi gresek randu, melihat seorang yang tidak dikenal (F) dan diabaikan oleh R dan segera keluar areal perkebunan untuk kembali bergabung dengan M, J, dan S. (Kesaksian dalam persidangan).

Diketahui kemudian Fa adalah anak dari Ef yang telah membeli buah randu (bahasa Jawa: penebas) dari PT. Segayung pada bulan Juli 2009. Fa langsung menghubungi Ef bahwa ada orang mengambil randu. Setelah itu Ef menghubungi salah satu pekerjanya HS dan memberitahukan hal yang sama. HS lalu menuju perbatasan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di lokasi perbatasan, HS menemukan R, M, J, dan S. Saat itu R, M, J, dan S tidak berniat atau berusaha melarikan diri. HS dan Fa kemudian menanyakan asal dan dijawab oleh M berasal dari desa Kenconorejo. (Kesaksian dalam persidangan).

Ef kemudian datang ke lokasi dan M mengatakan kepada Ef, Fa, dan HS bahwa dirinya baru pertama kali gresek. Setelah mendapat penjelasan dari pemilik buah randu, R, M, J, dan S baru mengetahui bahwa buah randu milik Ef tidak boleh diambil karena belum selesai panen serta harus meminta izin terdahulu jika gresek. M segera meminta maaf. Namun, permintaan maaf M, diabaikan dan Ef langsung menghubungi pihak Kepolisian Resort Batang melalui telepon. (Kesaksian dalam persidangan).

Tidak lama kemudian, dua orang polisi datang dan langsung menangkap M, R, J, dan S serta membawanya ke kantor polisi dengan menggunakan sebuah mobil. Sekretaris desa Kenconorejo berusaha menemui Ef dan meminta kasus randu itu diselesaikan secara musyawarah. Menurut Kepala Desa Kenconorejo NA, belum pernah ada orang ngasak/gresek yang dituntut secara hukum di pengadilan. Jika ada orang ngasak/gresek mengambil di luar kewajaran, si pemilik biasanya hanya grundel (menggerutu), tetapi belum pernah sampai di pengadilan. Ef kemudian sempat mencabut laporan kepolisian, tetapi setelah menghitung kembali nilai kerugian akhirnya Ef meminta kepada polisi untuk tetap ditindak lanjuti atau diproses menurut hukum yang berlaku. (Wawancara dengan aparat Desa Kenconorejo, 25 Februari 2010).

Menurut penyidik kasus M, Ajun Inspektur SR, apa yang dilakukan M dan teman-temannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Polisi tidak melihat berapa besar dampak kerugian, kalau pencurian di atas Rp. 250 berarti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus M, menurut Ajun Inspektur SR, bukan yang pertama di Kabupaten Batang. “Sekitar perkebunan memang sangat rawan, orang-orang ini memang mengharapkan setiap panen ikut panen kelapa, jeruk, randu. Bahkan ada yang mengambil dua atau tiga butir kelapa di lahan perusahaan perkebunan, meski alasan hanya untuk mengatasi rasa haus, langsung kami tahan, diproses dan dilimpahkan ke pengadilan, dan akhirnya diputus pidana penjara oleh hakim.”

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 empat bulan. (Analisa putusan ini khusus



untuk terdakwa M dan S, karena di bawah umur. Sementara R dan J diadili dalam sidang yang berbeda meski keempatnya dipidana sama beratnya).

Putusan Hakim

Dalam memutus kasus M cs., hakim memulainya dengan penalaran silogisme (metode deduktif), yakni premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, sehingga akan menghasilkan konklusi.

1. Premis Mayor: Unsur ‘’mengambil’’ adalah memindahkan untuk dikuasai oleh si pelaku (terdakwa), yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaan si pelaku (terdakwa) menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku (terdakwa);

1.1. Fakta: pada hari Senin, tanggal 2 November 2009 sekira pukul 08.30 WIB para terdakwa telah mengambil barang berupa buah randu milik saksi korban Ef yang bertempat di perkebunan PT. Segayung wilayah desa Sambojo, Kec. Tulis, Kab. Batang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara secara bergantian yaitu R dan J masing-masing dengan menggunakan galah dan sebelumnya pohon dilubangi untuk pijakan kaki kemudian saksi R dan saksi J memanjat pohon randu lalu memetik buah randu tersebut dengan menggunakan galah yang sudah dibuat penjepitnya, lalu buah randu dijatuhkan ke tanah. Buah randu dipungut dan dimasukkan ke dalam karung plastik, begitu seterusnya;

1.2. Fakta: saat R dan J sudah lelah maka giliran M dan S yang memetiknya dengan memakai galah. Sementara saksi R bersama J memungut buah randu dan dimasukkan ke dalam karung plastik hingga karung plastik tersebut penuh berisi buah randu seberat +14kg, selanjutnya satu karung berisi buah randu dibawa oleh para terdakwa ke luar areal perkebunan selanjutnya para terdakwa duduk-duduk di luar areal perkebunan bersama satu karung plastik berisi buah randu tersebut;

1.3. Fakta: para terdakwa telah memindahkan buah randu dari tempatnya semula yaitu pada pohon randu di areal perkebunan PT. SG dengan cara dipetik lalu dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik selanjutnya karung plastik yang telah berisi buah randu tersebut dibawa oleh para terdakwa keluar dari areal perkebunan. Namun, belum sempat dinikmati, perbuatan terdakwa telah diketahui oleh pemilik buah randu tersebut yaitu saksi Ef.

2. Unsur “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak yang setidak tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



2.1. Fakta: para terdakwa telah mengambil buah randu seberat +14kg yang ditaksir seharga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

2.2. Fakta: buah randu seberat 14kg yang ditaksir seharga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang diambil oleh para terdakwa tersebut merupakan milik saksi Ef yang diperoleh oleh saksi Ef dengan cara membeli tebas dari PT. Segayung.

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”, mengandung pengertian bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh pelaku yang dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan si pemilik barang.

3.1. Fakta: para terdakwa telah mengambil buah randu sebanyak 14kg milik saksi Ef tanpa izin pemiliknya.

4. Konklusi (penilaian hakim): semua unsur-unsur Pasal 363 (1) KUHP terpenuhi; maka hakim menjatuhkan pidana kepada empat terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) hari potong masa tahanan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang pendahuluan di atas, ada satu pertanyaan kunci yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yakni bagaimana perselisihan antara hukum modern yang dikawal oleh negara ini dapat disandingkan dengan hukum adat yang masih hidup dalam tradisi masyarakat, dengan harapan agar tujuan keadilan dalam penegakan hukum tetap dapat digapai. Kasus pencurian sisa panen randu yang diangkat dalam kajian putusan ini merupakan satu objek kajian menarik untuk mengelaborasi jawaban atas permasalahan tersebut.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Setiap unsur-unsur Pasal 363 KUHP terbaca sebagai aturan, berupa kalimat yang menyatakan ada-tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu (disebut fakta hukum, iudex facti), yang disusul dengan pernyataan tentang apa yang akan menjadi akibatnya (akibat hukum). Setiap kalimat pernyataan yang berfungsi sebagai aturan bersanksi ini, sebagaimana ajaran John Austin, dikonsepsikan sebagai perintah-perintah untuk berbuat atau tak berbuat dengan segala konsekuensinya. Berpikir positivistik adalah berpikir logis bahwa setiap akibat mestilah secara logis diterima sebagai konsekuensi terjadinya suatu sebab. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta apapun permasalahannya misalnya, Pasal 362 KUHP dianggap mengantisipasi semua tindak pencurian.

Padahal menurut Budayawan Jakob Soemardjo, orang Jawa mempunyai lebih dari 10 jenis pencurian tetapi oleh hukum hanya disediakan satu pengertian tentang tindak pidana pencurian



yakni “mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”. (Rahardjo, 2007: 139). Ketika norma hukum menjadi ukuran seragam bagi semua perbuatan manusia, cenderung akan mereduksi perbuatan manusia yang unik ke dalam standar tertentu. Karena itu, cara bernalar Positivisme Hukum cenderung monisme. Artinya, hanya mengandalkan satu metode saja yang dapat dipakai untuk menghasilkan kesimpulan logis dan obyektif atau dalam ranah hukum disebut kepastian hukum.

Akibatnya, cara pandang ini cenderung mereduksi perilaku manusia (yang mempunyai jiwa, motif, cita-cita, perasaan, dan berbagai keunikannya) secara monistik sebagaimana mempelajari benda-benda mati dalam fisika. Pasal-pasal dan ayat-ayat yang ‘sah’ ini dalam ranah hukum disebut hukum positif merupakan kalimat-kalimat deklaratur (as it is) tak bermaksud membuat penilaian atas dasar penilaian buruk-baik (as ought to be), melainkan menetapkan secara positif dan formal tentang apa faktanya (bisa berupa perbuatan manusia, bisa berupa peristiwa) yang relevan dengan persoalan hukum, dan apa pula akibat hukumnya, Seseorang dihukum bukan karena ia jahat atau baik, melainkan telah memenuhi unsur-unsur hukumnya.

Bagaimana hukumnya mengambil suatu barang sisa yang sudah tidak lagi akan dipakai dan barang itu bermanfaat bagi kaum papa untuk menyambung hidup hingga esok hari? Siapa yang paling berhak menikmati barang sisa: apakah orang yang sudah hidup berlebihan dan telah mendapatkan untung berlipat dari barang itu, atau orang miskin yang berharap dapat mengais sisa-sisa rejeki untuk sekedar bertahan hidup?

Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung muatan moral-altruistik ini tentu akan ditolak oleh penganut Positivisme Hukum dengan alasan klasik anasir-anasir metayuridis itu dianggap mencemari hukum. Hukum adalah apa yang tertampakkan dalam wujud-wujudnya yang tersimak itu saja dan berlaku secara formal tanpa bermaksud mengevaluasi hukum dengan pertanyaan-pertanyaan metayuridis, mengenai keadilan. Pertanyaan yang bersifat evaluatif tentang keadilan dan yang karena tak berada di ranah inderawi dan dalam hukum tidak terdapat dalam rumusan hukum formal, maka dalam hukum yang bebas nilai itu tidak perlulah mencoba-coba mempersoalkannya.

Dalam wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, TN, hakim menerapkan hukum sesuai dengan asas equality before the law (setiap orang sama kedudukannya dalam hukum). Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dalam putusannya berbunyi sebagai berikut;

“Menimbang, benar para terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu, namun keadaan kurang mampu secara ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf karena hukum berlaku bagi setiap orang dan tidak memandang kaya ataupun miskin ….maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.” (Kesaksian dalam persidangan)



Kepastian hukum dalam filsafat liberal sama sekali tidak mau melihat kenyataan, bahwa masyarakat tempat bekerjanya hukum penuh perbedaan dan kesenjangan. Kalau seseorang berada dalam status ekonomi rendah dan demikian tidak mampu memperoleh hak yang semestinya ia nikmati, itu sudah menjadi resiko “for being poor.”16

Kepastian hubungan antara perbuatan hukum dan akibat hukumnya ini dikatakan mekanistik dan obyektif karena menurut doktrin Positivisme Hukum, hukum tidak boleh terkontaminasi anasir-anasir non hukum. Karena itu ia disebut rule of law dan bukan rule of men/women. Hukum telah tereduksi sebagai norma-norma positif yang logis dan tidak hendak pandang bulu. Prinsip formalitas dan ke-sah-an lalu menggantikan prinsip keadilan, baik yang distributif maupun komutatif.

Hakim dalam putusannya menafsirkan ‘keadilan’ (ius) adalah ‘ius’ yang dipositifkan atau ius consitutum. Berhukum berdasarkan teks secara skripturalistik, memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku (lex dura sed tamen scripta/hukum itu keras dan kaku, tetapi begitu sifat hukum tertulis itu). sebagaimana dalam putusannya;

“Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini telah adil dan patut supaya para terdakwa dapat memahami kesalahannya dan memahami bahwa setiap orang berhak atas kenyamanan memiliki suatu barang sehingga kebiasaan “gresek” yang dikenal dalam lingkungan tempat tinggal para terdakwa seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar kaidah hukum dan tanpa merugikan kepentingan si pemilik dengan cara dipastikan terlebih dahulu apakah panen sudah selesai dan masyarakat telah diizinkan oleh si pemilik untuk melakukan gresek.” (Rahardjo, 2007: 139).

Dalam putusannya yang berbunyi “Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini telah adil…” keadilan hanya dipersepsi sebatas kehadiran sanksi hukum, sedangkan hukum diabstraksikan sedemikian “jauh” dari horizon ketidakmungkinan keadilan. Hasil dari cara berpikir demikian justru menjauhkan hukum dari keadilan itu sendiri karena mengabaikan keadaan sosial dan ekonomi. “Keadilan” semacam itu hanya menghasilkan keadilan peraturan (formal justice).

Dalam wawancara dengan salah seorang majelis hakim yang memutus kasus M, MTU yang diwawancarai pada tanggal 24 Februari 2010 berpendapat bahwa living law tidak boleh bertentangan dengan hukum positif.

“Penasehat hukum M dalam pembelaannya mengatakan M tidak melanggar hukum karena apa yang dilakukan sesuai dengan living law. Sewaktu dalam persidangan, pengacara M melakukan pembelaan bahwa M tidak mencuri tetapi gresek atau ngasak. Menurut saya, living law tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Living law yang bertentangan dengan hukum positif tidak layak dikembangkan sebagai budaya”.



(Ketika penulis mewawancarai hakim tentang mengunakan landasan teori hukum dalam memutus perkara pada tanggal 25 Februari 2010. Jawaban hakim,” Tentu, hakim mengunakan pegangan teori hukum biasanya teori Yahya Harahap).

Apabila diabstraksikan dalam perdebatan teoritis, terjadi perselisihan teoritis dalam memandang apakah customary law tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan jika bertentangan harus di ’ekslusi’? Werner Zips melihatnya pertanyaan ini sebagai ”the double-bladed sword” dengan mengatakan;

”State agents and (quite few) academic lawyers tend to deny the validity of ”traditional” law (folk law or customary law) by disputing its consideration of the rule of law … positions “traditional law” at the bottom ladder.” (Zips, 2002: 393-404) (terjemahan bebasnya: agen negara dan beberapa praktisi hukum dan akademisi cenderung untuk menolak keabsahan hukum “tradisional” (hukum rakyat atau hukum adat) dengan memperselisihkan pertimbangannya mengenai aturan hukum ... posisi “hukum adat” berada pada anak tangga bawah).

Hukum lokal yang dihayati sebagai living wisdom dan living law berada pada anak tangga bawah dan disepelekan ketika orang masuk dalam hukum modern yang tertulis. Dalam kasus pertemuan dua budaya, berlaku relasi kekuasaan. Artinya, relasi siapa yang mempunyai otoritas memberi makna ‘sah’. Ketika relasi kekuasaan itu ada dalam kekuasaan yang mengabsahkan tradisi tulisan, maka hukum tertulis dianggap lebih tinggi dan obyektif dibanding hukum lisan. Sebagaimana ditegaskan Kelsen bahwa norma kebiasaan, tradisi, atau adat, belum menjadi norma hukum apabila belum ditetapkan norma yang lebih tinggi (hukum positif).(Kelsen, 1976:9).

Norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan atau menguasakan perilaku tertentu. Hak dan kewajiban, menurut Kelsen, hanya ada kalau ditentukan oleh norma hukum (hukum positif). Kaedah hukum mewajibkan karena segi formalnya. (Huijbers, 1976:9) Norma kebiasaan, tradisi, atau adat, menurut Kelsen, belum menjadi hukum apabila belum ditetapkan oleh atau dengan norma yang lebih tinggi. Pandangan formalistik terlihat dalam pernyataan Kelsen dalam bukunya ”The Pure of Law” sebagai berikut;

”Norms according to which men ought to behave in a certain way can also be created by custom. If men who socially live together behave for some time and under the same circumtances in the same way, then a tendency --- that is psychologically, a will --- comes into an existence within the men to behave as the members of the group habitually do. At first the subjective meaning of the acts that constitute the custom is not an ought. But later, when these acts have existed for some time, the idea arises in the individual member that he ought to behave in the manner in which the other members customarily behave and at the some time the will arises that the other members ought to behave in that some way. If one members of the group does



not behave in the manner in which the other members customarily behave than his behavior will be disapproved by the others, as contrary to their will. In this way the custom becomes the expression of a collective will whose subjective meaning is an ought. However, the subjective meaning of the acts that constitute the custom can be interpreted as an objectively valid norm only if the custom has been instituted by a higher norm as norm creating fact. Since custom is constituted by human acts, even norms created by custom are created by acts of human behavior, and are therefore --- like the norms which are the subjective meaning of legislative acts --- ”posited” or ”positive” norms. (Kelsen, 1976:9)

(Terjemahan bebasnya: Norma yang menetapkan bahwa orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu juga bisa diciptakan oleh tradisi. Jika orang-orang yang secara sosial hidup bersama berperilaku dengan cara yang sama dalam kurun waktu tertentu dan dalam situasi yang sama, maka akan muncul sebuah kecenderungan---yang secara psikologis merupakan kehendak --- dalam masyarakat itu untuk berperilaku sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para anggota yang lain. Sekilas makna subyektif dari tindakan yang membentuk adat istiadat itu bukanlah sesuatu yang seharusnya. Tetapi kemudian, bila tindakan itu telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, akan muncul pendapat di benak tiap anggota masyarakat itu bahwa dia harus bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat lain. Jika satu anggota kelompok tidak berperilaku seperti yang biasa dilakukan oleh anggota yang lain, maka perilakunya akan tidak disetujui, atau bahkan tidak dikehendaki, oleh anggota lain. Dengan demikian, adat istiadat telah menjadi ungkapan kehendak bersama yang makna subyektifnya adalah harus. Namun demikian, makna subyektif dari tindakan yang merupakan adat-istiadat bisa ditafsirkan sebagai norma yang absah secara obyektif jika adat istiadat itu telah ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi sebagai fakta yang menciptakan norma. Ini lantaran adat-istiadat terbentuk oleh tindakan manusia, bahkan norma-norma yang diciptakan oleh adat juga diciptakan oleh tindak perilaku manusia, dan dengan demikian---seperti halnya norma yang merupakan makna subyektif dari tindak legislasi---merupakan norma yang ”ditetapkan” atau yang ”positif”).

Hukum modern dan hukum tradisional memang sama-sama melakukan kontrol terhadap masyarakatnya. Namun, sistem perekonomian modern, sangat membutuhkan hukum tertulis yang lebih bisa memberikan kepastian hukum dan bisa diprediksikan. Hukum tradisional yang diangkat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, seperti gresek/ngasak dianggap tidak memadai. Tetapi tidak mudah menyeragamkan dengan hukum modern karena perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukan ke dalam pasal-pasal undang-undang.

Positivisme Hukum hendak mengggegam (mengatur) masyarakat dengan hukum positif, tetapi kenyataannya ada yang tidak bisa diseragamkan dengan peraturan tersebut, ada saja



bagian dan unsur yang tidak tercakup dan terlingkupi oleh hukum seperti kasus ngasak/gresek. Sebagaimana dalam filosofi Jawa “Mbrojol sangkan selaning driji” (ibarat kita menggenggam pasir, inginnya pasir utuh dalam genggaman, namun kenyataannya ada bagian pasir yang tercecer, keluar, lepas dari genggaman diantara celah jari satu dengan lainnya). (Wawancara dengan budayawan Ki Suro Atmodjo, 17 Februari 2010) Gresek/ngasak adalah “bagian pasir yang tercecer, keluar, dan lepas dari genggaman hukum positif”.

Dalam suasana kemajemukan budaya, hukum yang berlaku umum malah bisa menciptakan ketidakadilan karena keadaan yang majemuk hendak diatur dengan hukum yang menyamaratakan. Dari sini pulalah datangnya kesadaran– seperti yang ditulis oleh George Ritzer –sesungguhnya ilmu pengetahuan berparadigma ganda dan oleh sebab itu pula juga bermetodologi ganda. Di samping, tataran makro-struktural – yang berobjekkan pola perilaku manusia yang terinstitusionalisasi –masih ada tataran yang mikro-interaksional (interaksional simbolik), mengajak lebih dalam ke alam imaji manusia yang kaya dengan simbol dan makna-makna yang tak pernah dikenal dalam kajian-kajian fisika atas benda-benda mati. Dalam interaksional simbolik, makna cenderung relatif, dalam arti berhubungan dengan konteks. Maka, kalau perbuatan M dipahami dari sudut nilai-nilai kolektif dan komunal, tentu perbuatan “ngasak/gresek” bukan kriminal.

Namun, kehidupan sosial berputar dari nilai-nilai kolektif menjadi lebih individualistik. Demikian pula corak hukumnya dari yang tradisional menjadi formal. Hukum formal yang menggeneralisasi perbuatan manusia cenderung mengabaikan tataran mikro-interaksional dan mengadilinya sebagai ‘penyimpangan’. Hukum akan menertibkan perilaku yang keluar dari tatanan formal dengan sanksi (sebagai efek jera) sebagaimana dalam putusan hakim; “…hukuman adalah sebagai efek jera bagi para terdakwa serta masyarakat luas supaya lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya sehingga perkara seperti ini tidak perlu terulang kembali.” (Putusan Nomor 247/Pid. B/2009/PN. Btg).

Dalam pikiran hakim yang tertuang dalam putusannya, sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada M cs. bukan hanya ditujukan kepada terpidana, melainkan juga sebagai peringatan kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam melakukan ngasak/gresek. Kalimat “…hukuman adalah sebagai efek jera bagi para terdakwa serta masyarakat luas supaya lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya sehingga perkara seperti ini tidak perlu terulang kembali” dalam filsafat bahasa disebut perlocutionary act (Tindakan Bahasa Perlukosi), yaitu efek, reaksi, atau respon atas pikiran atau tindakan pada orang yang diajak berbicara. Tindakan Bahasa Perlukosi, menurut John Langshaw Austin, bilamana seseorang mengatakan sesuatu seringkali menimbulkan pengaruh terhadap perasaan, pikiran, ataupun pengaruh lain bagi si penutur itu sendiri, orang yang diajak berbicara ataupun orang lain yang mendengarkan isi atau makna ungkapan bahasa yang bersangkutan. (Kaelan, 2009: 151-152).

Perlukosi ‘efek jera’ pada jaman feodal, para bangsawan yang juga sekaligus tuan tanah,



membuat mitos-mitos supaya kekayaan mereka tidak dijarah orang-orang miskin dengan menakuti penduduk bahwa harta mereka itu dijaga jin, kena kuwalat, dan sebagainya. Sekarang masyarakat semakin rasional dan tidak takut lagi dengan mitos-mitos lama. Maka, dibuatlah perlukosi baru yang rasional dan formal, yakni sanksi hukum.

Tanpa syakwasangka hakim mengasumsikan bahwa hukum itu netral dan tidak berpihak sebagaimana dalam bunyi putusannya; “hukum berlaku bagi setiap orang dan tidak memandang kaya ataupun miskin ….”, sekalipun pada saat yang bersamaan hakim berpendapat: “…setiap orang berhak atas kenyamanan memiliki suatu barang.” .(Kaelan, 2009: 151-152). Pertimbangan putusan ini menandai berbagai makna bahwa pencurian tidak hanya berdosa; merusak moral; melainkan didasari oleh adanya asumsi kepemilikan secara pribadi (perlindungan hak milik).

Pertimbangan hakim tampak cenderung lebih memprioritaskan perlindungan hak milik ketimbang mempersoalkan ketimpangan sosial. Secara teoritik, perlindungan hak milik memperoleh dasar filsafat dalam evolusi teori liberalisme klasik terutama dalam pemikiran John Locke. Menurut Locke, hak eksklusif adalah hak memiliki barang (ius in re). Negara didirikan untuk melindungi hak milik. “Masyarakat politik tidak dapat ada, atau tidak dapat hidup tanpa memiliki dalam dirinya sendiri kekuasaan untuk melindungi hak milik pribadi …karena tujuan pokok melindungi hak milik pribadi.” (Locke, 1963:366-368).

Bahwa negara dapat juga dipandang bertugas melindungi kelas bawah yang lemah dari akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi kekayaan dalam tangan pihak beberapa orang, apalagi untuk menciptakan keadilan sosial sama sekali tidak muncul dalam cakrawala Locke. Locke memang melihat efek ketimpangan sosial, tetapi bukan untuk melindungi si lemah dengan mengurangi ketimpangan, melainkan untuk melindungi mereka yang terancam karena memiliki kekayaan.

Putusan hakim dalam kasus M, sebagaimana Filsafat Locke, menampakkan diri sebagai perisai ideologis bagi kepentingan borjuasi. Pembacaan kritis atas putusan M yang berbunyi “adalah (karena) setiap orang berhak atas kenyamanan memiliki suatu barang sehingga kebiasaan “gresek” yang dikenal dalam lingkungan tempat tinggal para terdakwa seyogianya dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar kaidah hukum dan tanpa merugikan kepentingan si pemilik”, menunjukkan sarat pertimbangan ideologis tertentu (kapitalisme). Pada titik ini gresek sebagai customary law (terutama bagi masyarakat miskin) dianggap ‘anomali’ yang sewaktu-waktu dapat mengancam kenyamanan hak milik sehingga perlu didisiplinkan dan ditertibkan oleh hukum formal. Makna intertekstualitasnya, hukum memastikan sepasti mungkin, hak milik dan kekayaan tidak diganggu.( Kasus M mirip penelitian sejarawan E.P Thompson. (Tompson, 1997:)

Refleksi: Perselisihan antara Kepastian dan Keadilan

“Calon hakim ketika dalam pendidikan dilatih berulang-ulang; apakah pengambilan sebuah bullpen secara tidak sah adalah pencurian. Kalau itu nilainya di atas Rp. 250,



walau itu hanya bullpen seharga Rp. 1000, maka sudah terpenuhi unsur pidana,”. (Wawancara dengan hakim yang memutuskan terdakwa M, 25 Februari 2010).

Dalam kasus terdakwa M, menurut penulis, persoalan dalam masyarakat lebih luas sehingga tidak mungkin tercakupi dalam undang-undang. Sebagai contoh, pasal-pasal pencurian dalam KUHP yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang memberikan ukuran nilai barang yang bisa diperkarakan minimal 25 gulden. Terakhir, melalui UU No. 16/Prp/1960, nilai barang diubah menjadi Rp. 250. Jika aparat penegak hukum, membaca teks hukum positif tersebut secara skripturalistik dan terpisah dengan realitas sosialnya, maka pencurian bernilai di atas Rp. 250 dapat dikategorikan tindak pidana biasa.

Polisi dan Jaksa membawa kasus M ke pengadilan karena memahami teks hukum dengan logika tertutup.Disebut tertutup karena teks hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir ekonomis, sosiologis, budaya dan sebagainya. Sistem logika tertutup memiliki karakter hanya mengejar kebenaran formal prosedural sehingga mengundang persoalan, misalnya, apakah nilai Rp. 250 masih relevan diterapkan pada saat ini? Sebagai contoh, karena patokan nilai Rp. 250 sudah tidak relevan diterapkan pada saat ini, maka aparat penegak hukum seharusnya “berpikir melampaui teksnya” dengan mengkalkulasi nilai Rp. 250 pada tahun 1960 adalah sebanding dengan 10 gram emas, dan harga emas per gramnya sekarang sekitar Rp. 450.000 sehingga yang menjadi dasar ukuran nilai kerugian adalah 10 gram emas sekarang sekitar Rp. 4.500.000. Implikasi yuridisnya, pencurian di bawah patokan nilai kerugian itu hanya merupakan tindak pidana ringan. Itulah mengapa kasus M menimbulkan reaksi yang luar biasa di masyarakat dan dianggap melukai rasa keadilan.

Pengadilan yang kelihatan tenang dari luar ternyata di dalamnya sarat dengan perselisihan antara kepastian dan keadilan. Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan menjadi perselisihan permanen. Dalam kasus Pencurian Sisa Randu tampak jelas bagaimana perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan.

Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan merupakan “kontrol transendental” terhadap kemungkinan untuk memanipulasikan hukum demi kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa. Keabsahan suatu hukum positif tidak semata-mata didasarkan pada wewenang pihak yang membuatnya, melainkan tergantung apakah isinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Ternyata, argumentasi ini bukan berarti final dan tidak bisa dipertanyakan. Semua standar dan kriteria keadilan, tak akan pernah dapat dibuktikan betul-tidaknya secara empirik, maka teori-teori tentang keadilan selalu mencari sumber pembenarannya pada intuisi, gagasan, atau cita-cita yang dianut oeh seorang filosof atau pemikir tertentu. Menggantungkan keberlakuan hukum positif kepada prinsip-prinsip yang abstrak tentu akan mengaburkan kepastian hukum.



Kalau setiap filsuf, hakim, jaksa, dan advokat berselisih pendapat tentang keadilan bagaimana pemecahannya? Siapa yang mempunyai otoritas untuk memutus pendapat mana yang benar tentang keadilan? Sementara keadilan tidak dapat dipastikan secara obyektif dan setiap orang bahkan filosof mempunyai pandangan sendiri tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip keadilan.

Kelemahan-kelemahan tentang argumentasi tentang keadilan itu membuka pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik, misalnya Positivisme Hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang Positivisme Hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan (hukum positif) itu adil atau tidak. Betapapun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya.

Hakim yang positivistik-formalistik tidak perlu susah-payah berpikir mencari dasar hukumnya karena sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor. Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta.

Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap sebagai premis minor. Karena norma didudukan sebagai premis mayor maka ia (norma) diasumsikan lebih luas dari fakta. Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta apapun permasalahannya.

Sebaliknya, fakta (premis minor) yang dianggap lebih kecil dari norma tidak dapat mempengaruhi eksistensi premis mayor karena premis mayor (norma) tidak memerlukan penjelasan di luar dirinya. Premis minor (fakta) harus mengikuti undang-undang (premis mayor). Sehingga, fakta akan ditolak apabila tidak logis dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam norma hukum. Pada titik ini, premis mayor merasa “cukup pada dirinya”. Fakta-fakta yang tidak bisa diverifikasi dalam premis mayor, dianggap “anomali”. Fakta yang dianggap “anomali” kemudian direduksi.

Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan selinier itu. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi). Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi, melainkah harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.( Shidarta, 2008: 21).



Artinya apa? Hukum positif (premis mayor) dan fakta (premis minor) tidak pernah bicara dengan sendirinya melainkan diinterpretasi dalam kerangka paradigma atau cara pandang tertentu. Sementara paradigma dipengaruhi oleh pendidikan, proses-proses psikologis, orientasi seksual, ideologi, dan sebagainya.

Namun persoalannya, interpretasi dalam silogisme seperti dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban (konklusi) diam-diam sebenarnya sudah “tersedia” dalam premis mayor. Konstruksi pengadilan yang mendudukkan para pihak saling berkontradiksi, seolah para pihak sedang berdebat dalam pencarian kebenaran yang mendasar, padahal mereka tidak sedang berdebat sama sekali karena harus menyesuaikan konsep kebenaran di muka, yakni premis mayor.

Awalnya kelihatan seperti perdebatan logis, tetapi karena premis mayor selalu mengafirmasi dirinya secara terus-menerus sehingga apa yang disebut “logis” berubah menjadi “ideologis”. Ketika sudah menjadi ideologis akan cenderung mencampuradukkan antara pernyataan, kenyataan, dan kebenaran. Jika demikian, masih layakkah Positivisme Hukum menganggap kebenaran hukum adalah kebenaran obyektif? Pada titik ini, obyektivisme Positivisme Hukum ternyata tidak dapat dipertahankan secara konsekuen dalam ranah hukum.

Meski obyektivisme adalah suatu yang tidak mungkin dalam hukum ia diandaikan ”ada”, yakni dalam dan berupa hukum positif. Bagi kaum positivistik, hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, Ius (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (ius constitutum) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan.

Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif. Meski mungkin saja keadilan bisa didekati dari apa yang legal-formal, keadilan tidak bisa direduksi pada hukum positif. Karena begitu keadilan direduksi hanya pada hukum positif, maka pencarian keadilan di luar tatanan hukum positif akan dihentikan.

IV. SIMPULAN

Kita tidak bisa menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi kita bisa menggambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang “defisit”. Jadi, keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti.



Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetap saja terbatas, terutama akan terlihat jelas dalam ”hard cases”. Bilamana ”hard cases” dihadapkan pada hakim, kadang ia tidak dapat menemukan jawabannya dalam hukum. Di sinilah peranan hermeneutika. Putusan agar mendekati keadilan, maka setiap putusan hakim haruslah diambil melalui interpretasi, karena setiap kasus pada hakikatnya unik dan dinamis. Interpretasi dan reinterpretasi perlu dilakukan dalam rangka mendekatkan hukum pada tujuannya: keadilan. Namun dalam interpretasi, rehabilitasi isi makna yang orisinal pada teks adalah ketidakmungkinan karena jarak waktu antara pembentuk hukum dan penafsirnya. Mengembalikan teks hukum pada satu-satunya makna, tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga semakin menjauhkannya dari makna keadilan.

Dalam kasus “Pencurian Sisa Panen Randu”, meskipun keadilan tidak bisa diendus oleh inderawi, kita dapat menilai (meski tidak dapat dikuantifikasi tepat seratus persen) putusan mana yang mendekati keadilan dan jauh dari rasa keadilan. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalarannya hanya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Kita bisa menilai putusan yang berkualitas dan mendekati keadilan adalah putusan yang hakimnya bukan hanya membaca teks, tetapi berusaha menafsirkan dan merenungkan tentang apa makna dalam teks, berusaha berdialog dengan konteks, serta melibatkan nuraninya.

DAFTAR PUSTAKA

Huijbers, Theo. 1990. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

Kaelan. 2009. Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Kelsen, Hans. 1976. The Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. University of California Press.

Locke, John. 1963. Two Treatises of Government. P. Lasslet, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Sidharta, B. Arief. 2008. Struktur Ilmu Hukum Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Thompson, E.P. 1977. Whighs and Hunters The Origin of The Black Act. Penguin Books.

Zips, Werner. 2002. “The Double-bladed Sword” A Comparative Analysis of the Bond between Rule of Law ant Concept of Justice in Akan Legal Thought”. Dalam Rajendra (ed.), Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic, and Political Development. Papers of the XIIIth International Congress of the Commisision on Folk Law and Legal Pluralism. Chiang Mai-Thailand.



RELASI KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Mirza Alfath S, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Releut, Aceh Utara


Kajian Putusan Nomor 78/Pid.B/2003/PN.LSK

AbstrAct This article is to learn about some problems in a decision delivered by Lhoksukon Distric Court, i.e. whether it was ruled on the bases of the right application of both procedural and material law as well as the honor of human right principles. Such an analysis of the court decision is very intriguing since the defendant was dubbed as a rebellion from the GAM in Aceh restive Province. The panel of judges sent the defendant to prison for 2.5 years although prosecutor could not provide ample evidence to prove his guilt. The Author seem court decisions in this case still promotes the the authority and powers so taht a fair and transparant trial has not been seen

Keywords: material law, rebellion, human right principles.

AbSTRAK Artikel ini mengkaji beberapa persoalan dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, apakah sudah menerapkan dasar hukum antara hukum materiil dan prosedural dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia. Analisa terhadap putusan ini sangat memikat sejak terdakwa yang dianggap sebagai pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di propinsi daerah khusus Aceh. Majelis hakim memutus yang bersangkutan di penjara selama 2,5 tahun meskipun jaksa penuntut tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikannya bersalah. Menurut penulis, Keputusan pengadilan dalam kasus ini masih menunjukkan kekuasaan dan kewenangan dengan mengabaikan prinsip transparansi peradilan. Keyword : Hukum materiil, pemberontak, prinsip hak asasi manusia



PENDAHULUAN I.

A. Peristiwa Konkrit

Terdakwa MMH (25 tahun) ditahan sejak tanggal 7 September 2003 sampai dengan putusan dibacakan tanggal 1l Oktober 2003 dan sejak proses penyidikan hingga persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah RI”, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata” Jo. Pasal 56 ke-l KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama H, SA, AK dan S (semuanya belum tertangkap) menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata untuk melawan kekuasaan pemerintah RI dengan cara ikut latihan dasar militer GAM, menghimpun dana untuk organisasi GAM serta pernah memandu wartawan asing untuk meliput kegiatan GAM. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah berupa keterangan terdakwa dan keterangan 3 (tiga) orang saksi (tidak hadir dalam persidangan) dan hanya dibacakan keterangannya sesuai yang tercantum dalam BAP Kepolisian dan (keterangan saksi tidak dimuat dalam putusan). Dan tidak ditemukan petunjuk maupun barang bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi.

b. Fakta Hukum

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l mengandung unsur sebagai berikut:

1. dengan maksud menentang kekuasaan yang telah berdiri Negara Republik Indonesia;

2. melawan/menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata; untuk melawan kekuasaan tersebut;

3. turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah anggota GAM yang diangkat dan dilantik oleh SA, Gubernur Wilayah Pasee dengan jabatan Polisi Gampong, terdakwa pernah ikut latihan militer GAM selama l8 (delapan belas) hari dan memandu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kekuatan GAM di Nisam yang dipimpin MM dan terdakwa dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya (SA).



Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum; Bahwa karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat (l) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan sengaja terhadap kekuasaan Pemerintah RI” sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum”; Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa dalam pembelaannya terdakwa tidak mengajukan alasan-alasan hukum bahkan ia mengaku telah bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya; Bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh penuntut umum sesuai dengan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa MMH baik dalam kedudukan selaku pribadi atau selaku anggota atau simpatisan dari GAM baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama H, SA, AK dan S (semuanya belum tertangkap) pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 1999 di Desa Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiya, Kabupatan Aceh Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah menentang kekuasaan yang telah berdiri di Negara Republik Indonesia melawan atau menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 1999 bertempat di Desa Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara diajak oleh H (belum tertangkap) Kepala Kepolisian GAM daerah Matang Kasejuk untuk bergabung menjadi Anggota Polisi Gerakan Aceh Merdeka di mana Gerakan Aceh Merdeka itu adalah suatu gerombolan orang-orang bersenjata untuk melawan kekuasaan yang sah telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa:

• Menghimpun senjata-senjata;

• Menimbulkan kegiatan-kegiatan untuk melakukan perlawanan terhadap anggota aparat keamanan dan Pemerintah RI dalam rangka mensukseskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan; dengan mendirikan atau membentuk Negara Aceh yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut dalam



Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan pemeriksaan di pengadilan; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa menyatakan tidak keberatan; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa adalah sebagai anggota GAM yang ditunjuk oleh H sebagai Polisi Gampong dan diangkat/dilantik oleh SA (Gubernur GAM);

2. Bahwa terdakwa pernah ikut latihan kemiliteran GAM yang rencananya 2 (dua) bulan, akan tetapi baru berjalan 18 (delapan belas) hari dibubarkan oleh SA karena tempat latihan akan dikepung oleh TNI;

3. Bahwa benar terdakwa pernah membantu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kegiatan GAM beserta personil peralatan yang dimiliki oleh GAM pimpinan MM dan DJ dan terdakwa pernah diajari cara-cara menembak oleh SA dan H;

4. Bahwa jumlah tentara GAM waktu itu 132 orang dengan berbagai macam senjata baik laras pendek maupun panjang;

5. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengandung unsur sebagai berikut:

a. dengan maksud menentang kekuasaan yang telah berdiri di Negara Republik Indonesia;

b. melawan/menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata; untuk melawan kekuasaan tersebut;

c. turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

6. Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah anggota GAM yang diangkat dan dilantik oleh SA, Gubernur Wilayah Pasee dengan jabatan Polisi Gampong, terdakwa pemah ikut latihan militer GAM selama 18 (delapan belas) hari dan memandu wartawan dari Australia dan Perancis untuk memantau kekuatan GAM di Nisam yang dipimpin MM dan terdakwa dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya (SA);

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum;

8. Bahwa karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan



maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan sengaja terhadap Kekuasaan Pemerintah RI” sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum”;

9. Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

10. Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara;

11. Bahwa tentang tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

12. Bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu nihil;

13. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kiranya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

• Sifat dari pada perbuatan terdakwa yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal-hal yang meringankan:

• Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

• Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

D. Putusan Hakim

Menyatakan bahwa terdakwa MMH terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan • tindak pidana “Turut serta melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia”;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 • (enam) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan • mempunyai kekuatan hukum yang tetapkan dikurangkan segenapnya dari hukuman



yang dijatuhkan tersebut;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-;•

Menyatakan terdakwa tetap ditahan.•

RUMUSAN MASALAH II.

Merujuk pada latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat dan benar?

2. Apakah proses untuk dapat menghasilkan putusan hakim telah dilakukan dalam proses persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku?

3. Apakah putusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang ada?

4. Apakah putusan hakim mencerminkan penghormatan dan perrlindungan pada HAM pelaku, korban dan masyarakat?

STUDI PUSTAKA DAN ANALISISIII.

Indonesia adalah “Negara Hukum”, yaitu negara yang apabila segala tindakan pemerintah dan rakyatnya berdasarkan pada aturan hukum. Hubungan hukum dan HAM diibaratkan seperti wadah (hukum) dan isi (HAM), artinya hukum diperlukan sebagai instrumen (alat) untuk menjamin perlindungan terhadap HAM.

Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena setiap negara yang berdasarkan atas hukum memiliki empat unsur utama yakni

(Harahap, 2003: 32) yaitu, adanya kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, dan asas pemerintahan untuk rakyat.

Sedangkan salah satu turunan asas pemerintahan untuk rakyat adalah hak asasi yang dijamin dengan undang-undang dasar. Sehingga dalam perkembangannya, semua negara hukum modern memasukkan unsur HAM sebagai syarat mutlak bagi sebuah negara hukum. Kendati cita-cita negara hukum telah muncul sejak abad ke-l7 di Negara Barat, namun istilah Negara Hukum itu sendiri baru menggemuk pada abad ke-l9. negara hukum mengalami banyak perkembangan dimulai dari negara hukum Aliran Mercantilisme, paham negara hukum liberal, hingga konsep negara hukum yang mengkoreksi Negara hukum liberal seperti yang pernah dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl, dengan memperkenalkan konsep negara hukum dalam arti luas dengan ciri-ciri sebagai berikut:



a. Negara hukum itu bukan hanya negara yang mempertahankan tata hukum;

b. Negara hukum itu bukan hanya melindungi hak-hak asasi manusia secara statis;

c. Negara hukum mempunyai cara dan watak yang dinamis yang mengatur jalan dan batas-batas kegiatannya;

d. Dinamika dan kegiatan mengarah kepada tujuan tertentu, yaitu menetapkan secermat-cermatnya dan menjamin sekuat-kuatnya lingkungan kebebasan warga negara menurut cara hukum;

e. Tugas kesusilaan negara hukum tidak boleh bersifat campur tangan secara etika, secara akhlak dalam suasana hak dan kebebasan warga negara.

Memasuki abad ke-20 konsep Negara Hukum mengalami perkembangan karena terus memperoleh perhatian dari para pemikir yang menginginkan kehidupan yang lebih demokratis. Diantaranya M. Schelmena dari Belanda yang berpendapat bahwa unsur-unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain karena adanya latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya.

Menurut Schelmena (Azhari, 1995: 50) ada 4 (empat) unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti unsur turunannya:

1. Adanya kepastian hukum

a. Asas legalitas;

b. Undang-undang mengatur tindakan yang berwenang;

c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;

d. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

2. Asas persamaan

a. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;

b. Adanya pemisahan kekuasaan.

3. Asas demokrasi

a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;

b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;

c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.



4. Asas pemerintahan untuk rakyat

a. Hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;

b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dalam pada itu, (Soemantri, 1992: 17) melihat ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi oleh negara hukum:

1. Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);

3. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam negara dan;

4. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Pada Simposium tentang “Indonesia adalah Negara Hukum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Mei 1966, antara lain menggariskan beberapa ciri khas dari negara hukum yakni (Naning, 1983: 27-28):

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan kebudayaan;

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Mengingat begitu eratnya hubungan hukum dan HAM, dan bahkan dalam cabang ilmu hukum, dikenal hukum HAM yang merupakan bagian dari Hukum Internasional publik yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah).

Pengertian HAM

Menurut Leah Levin (1998: 3) “Human right meaning moral claimn which are inaliable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone” (terjemahan bebas: HAM diartikan sebagai klaim moral yang tidak dapat dipisahkan dan melekat pada setiap individu berdasarkan pada sifat dasar kemanusiaan itu sendiri). Sedangkan menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB) “Human right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human being” (terjemahan bebas: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia) (Materson, 1996:L).



Rumusan HAM dalam Pasal I angka I UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah: “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pelanggaran HAM

Dalam Pasal I angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dirumuskan sebagai: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Rumusan pelanggaran HAM di atas secara konseptual sebenarnya tidak tepat, karena definisi tersebut secara teoritis tidak mengacu pada konsep normatif HAM yang melihat faktor kekuasaan negara sebagai masalah. Analitis teoritis konsep HAM menunjukkan korelasinya yang erat dengan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara melalui kekuasannya senantiasa menjadi ancaman yang potensial bagi keselamatan atau keamanan setiap manusia di bawah yurisdiksinya, karena tidak seorang pun terbebas dari kekuasaan kursifnya (Howard, 2005: 8).

Konsep HAM secara normatif bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau membatasi penggunaan sarana kekuasaan kursif negara. Sehingga HAM mutlak diperlukan dunia modern, di mana pun orang tinggal, dan apapun nilai-nilai pribadinya. HAM, pertama-tama dimaksudkan untuk melindungi individu terhadap negara dan semua kekuatan kursif yang menyelinap ke mana-mana, yang biasa banyak dilakukan negara modern. Alasan lain yang dapat dikemukakan adalah, bahwa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB mengikat secara moral kepada negara, dan menjamin agar setiap warga negara menghormati HAM. Begitu pula halnya dengan berbagai Kovenan HAM yang telah diratifikasi, maka secara hukum mengikat negara penandatangan, sekaligus mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui peradilan, administrasi maupun legislasi guna menjamin perlindungan HAM kepada warga negaranya.

Tanggung jawab HAM juga berada di pundak negara (pemerintah). Negara/pemerintah paling tidak mempunyai 4 (empat) kewajiban pokok terhadap hak asasi individu warga negaranya, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menyebarluaskan (to promote).



Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi berbagai Kovenan HAM seperti Konvensi Hak Anak (Kepres N0. 36 Tahun 1990); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1934); Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (UU No. 68 Tahun 1998); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam,Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (UU No. 5 Tahun 1998); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. 29 Tahun 1999); Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005) serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005).

Menurut norma HAM, apabila negara menyeleweng dari kewajiban kewajiban dari kontrak sosial atau mandate yang diberikan warga, sama persisnya negara mengingkari atau melanggar HAM. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi HAM, agar tercipta suatu kepatuhan masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia. Tanggung jawab negara atau pemerintah tidak lain agar tercipta kepastian dan jaminan hukum terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, individu, masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi dengan prinsip:

1. Universal (kesemestaan), artinya sejak dikukuhkan oleh DUHAM 1948, gagasan dan norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat berlakukan secara universal (merupakan ideologi universal), pengakuan atas HAM melampaui batas negara.

2. Non diskriminasi, yakni berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), ras, suku, agama, status sosial, idiologi, politik dan sebagainya.

3. Imparsial, penerapannya adil dan tidak memihak pada satu pihak atau golongan,

Begitu mutlak HAM bagi manusia, sehingga HAM memiliki sifat:

1. Fundamental, artinya bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya;

2. Universal, artinya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin (gender);

3. Indivisible, artinya hak asasi harus dilihat secara keseluruhan, hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh dipisah-pisahkan karena semua hak-hak tersebut berhubungan dan bergantung satu sama lain;

4. Inalienable, artinya tidak dapat dicabut. Namun dapat dibatasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu, penahanan, penculikan, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan dengan alasan di luar yang dibenarkan oleh hukum.



Kategorisasi Hak

1. Hak Kodrati (natural rights): yakni hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Misalnya hak hidup, hak milik, hak untuk mengembangkan diri, hak berbicara, hak beragama, hak mendapatkan rasa aman, hak mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi, hak kemerdekaan pribadi, hak bergerak dan berpindah, hak untuk meraih kebahagiaan dan lain sebagainya;

2. Non derogable rights: yaitu hak yang tidak dapat dibatasi, dikurangi, oleh siapapun, dalam keadaan apapun. Hak itu meliputi: Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak kebebasan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, hak keyakinan dan hak kebebasan beragama.

3. Derogable rights: yakni hak yang dalam keadaan atau kondisi tertentu dapat dikurangi (standar minimal) pemenuhannya. Keadaan itu misalnya negara dalam kondisi perang, bencana alam atau dalam kondisi tertentu belum mampu memenuhinya atau karena keterbatasan sumber daya, misalnya negara dapat membatasi hak atas pendidikan pada saat perang.

4. Positive rights, yakni serangkaian hak yang membutuhkan peran aktif atau keterlibatan negara yang maksimal agar hak ini dapat terpenuhi. Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak tersebut diperlukan campurtangan negara yang besar. Hak itu misalnya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ifdhal Kasim & Johanes da Masenus, 2001: xiii-xvii).

5. Negative rights, yakni hak yang tidak membutuhkan keterlibatan (campur tangan) negara atau dengan kata lain negara bersifat pasif agar hak ini dapat terpenuhi. Hak ini terdapat dalam Hak Sipil dan Politik, misalnya hak kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, hak privasi dan lain sebagainya.

6. Legal rights, yakni serangkaian hak yang telah dikukuhkan atau diatur oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Generasi HAM

1. Hak sipil dan Politik (Civil and Politic Rights), meliputi: Hak untuk Hidup; Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam; Hak untuk tidak diperbudak; Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Hak orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi; Hak untuk tidak dipenjara karena utang; Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili; Hak atas kebebasan warga asing; Hak atas pengadilan independen dan tidak memihak; Hak atas perlindungan dan kesewenang-wenangan menerapkan hukum pidana; Hak atas pengakuan yang sama sebagai subyek hukum; Hak atas kebebasan pribadi, keluarga



dan rumah tangganya; Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan beragama; Hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi; Hak untuk bebas dari diskriminasi; Hak kebebasan berkumpul dan berserikat; Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; Hak anak untuk mendapatkan perlindungan; Hak berpartisipasi dalam kegiatan politik; Hak atas kesamaan di muka hukum; Hak atas golongan minoritas;

2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (economic, social and cultur rights) diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005, meliputi hak: Hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya; Hak atas pekerjaan; Hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan; Hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh; Hak atas jaminan sosial; Hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak; Hak atas standar hidup yang layak: sandang, pangan, kesehatan dan perumahan; Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; Hak atas pendidikan, Hak untuk berpartisipasi di alam kebudayaan, menikmati kemajuan ilmiah dan perlindungan hasil kebudayaan.

3. Hak Atas Pembangunan, yang meliputi: Hak untuk berpartisipasi di alam Pembangunan; Hak untuk memperoleh dan menikmati hasil pembangunan dan lain sebagainya.

Pada saat Pengadilan Negeri Lhoksukon mengadili perkara ini, Aceh berada dalam status “Darurat Militer”, mengakibatkan suasana peradilan di bawah kontrol yang ketat dari pihak TNI/Polri. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal, di antaranya sikap aparat TNI/Polri dalam pengawalan ruang sidang yang berposisi siaga menenteng senjata. Selain itu, dari segi pelaksanaan sidang sendiri, kerap didapati persidangan untuk kejahatan yang diancam pidana di atas 5 tahun dilaksanakan dengan Pemeriksaan Acara Singkat, termasuk perkara-perkara yang harusnya diadili dengan Pemeriksaan Acara Biasa.

Nuansa politis juga sangat kental mewarnai peradilan, khususnya dalam hal mengadili perkara yang berhubungan dengan “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan penerapan mekanisme peradilan yang adil. Peradilan digelar di tengah ketidakjelasan jaminan keamanan bagi aparatur penegak hukum (jaksa, hakim maupun pengacara). Hal ini mengakibatkan aparatur penegak hukum yang seharusnya bertindak profesional, adil serta netral, terjebak dan cenderung berpihak kepada “pemerintah”, sehingga terjadi pengabaian terhadap hak-hak terdakwa yang berujung pada hilangnya akses keadilan bagi terdakwa. Dalam perkara ini, ditemukan beberapa fakta yang mengarah pada kejanggalan dalam proses peradilan sebagaimana terungkap dalam putusan pengadilan:

1. Putusan hakim seyogianya mendasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat dan benar karena terdapat keraguan pada pihak Jaksa Penuntut Umum, atas kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa yakni sesuai Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP: “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun orang yang dengan maksud melawan pemerintah indonesia menyerbu bersama-sama



atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata” Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam doktrin ditemukan bahwa: (1) pasal ini dimuat dalam KUHP tahun 1930 untuk menggantikan Pasal 109 KUHP yang lama. Alasan utama dari penggantian itu ialah karena dalam pemberontakan di daerah Jakarta dan Banten tahun 1926 terhadap pemerintah Hindia Belanda dahulu para organisator dan pemimpinnya yang mengatur pemberontakan itu tidak dapat dikenakan Pasal 109 KUHP lama, jika mereka tidak turut serta melaksanakan pemberontakan itu. Ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 108, bahwa pemimpin atau pengatur pemberontakan malahan dihukum lebih berat itu dalam Pasal 109 KUHP lama tidak ada (R. Soesilo, 1993: 110). Pemberontakan itu ada, bila perlawanan atau serangan dengan senjata tersebut dilakukan oleh orang banyak dalam hubungan organisasi, bila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan organisasi terhadap pegawai pemegang kekuasaan pemerintah itu tidak masuk pemberontakan akan tetapi adalah suatu perlawanan yang diancam hukuman Pasal 2l2.

Perlawanan itu harus ditujukan kepada kekuasaan pemerintah yang sah, misalnya ditujukan kepada para penjabat militer, penjabat pemerintah daerah, penjabat polisi, ialah para pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk dapat dihukum menurut pasal ini tidak perlu harus ada maksud untuk mengganti atau merubah pemerintahan yang lama dengan yang lain. Dengan maksud untuk melawan saja, misalnya oleh karena tidak puas dengan keadaan waktu itu, sudah cukup. Dalam kasus ini, Jaksa PU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Kuat dugaan Jaksa tidak yakin akan dakwaannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain. Tidak dijelaskan secara rinci sedang melakukan tindak pidana apa sehingga terdakwa ditangkap? Apakah sedang menjalankan tugas sebagai Anggota GAM?

Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia pernah bertugas sebagai pengutip dana bagi organisasi GAM, namun tidak ditemukan barang bukti maupun saksi korban yang menguatkan keterangan terdakwa, sehingga muncul dugaan bahwa terdakwa memberi keterangan di bawah tekanan (mengingat terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum). Selanjutnya tidak juga dijelaskan bagaimana hubungan saksi dengan terdakwa, apakah saksi orang yang betul-betul melihat, dan mengetahui aktivitas terdakwa sebagai anggota GAM yang pernah ikut latihan militer.

Sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa, akan lebih meyakinkan bila saksi yang dihadirkan adalah anggota GAM lainnya, yang bisa memberikan keterangan tentang keterlibatan terdakwa sebagai bagian dari anggota GAM, bukan penduduk sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata. Keberadaan terdakwa sebagai anggota GAM harusnya ditunjukkan dengan memiliki identitas keanggotaan GAM, maupun barang bukti lainnya



yang dapat mengarah terdakwa sebagai bagian dari anggota GAM, misalnya terdakwa memiliki senjata api, HT, peralatan militer GAM lainnya, atribut tertentu dan/atau dokumen yang merupakan petunjuk bahwa terdakwa adalah anggota GAM.

2. Putusan hakim didapat tidak melalui proses persidangan yang patut, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku: Persidangan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Singkat yang seharusnya dilakukan melalui Pemeriksaan Acara Biasa, mengingat ancaman bagi terdakwa adalah Pasal 108 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Menurut Pasal 203 ayat (l) KUHAP: “bahwa yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 (tindak Pidana Ringan) dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Apakah perbuatan pidana “Kejahatan terhadap keamanan negara dapat dikategorikan perkara yang pembuktiannya mudah dan sederhana? Jika perkara ini mudah dalam hal pembuktian, mengapa tidak ditemukan alat bukti lain selain keterangan terdakwa dan saksi? Ini menunjukkan Jaksa PU dan hakim tidak transparan, tidak patut dan tidak fair karena tidak menggunakan hukum formal sesuai ketentuan yang berlaku. Merujuk Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa tidak ditemukan barang bukti apapun dalam perkara ini, kecuali keterangan saksi (dalam bentuk tertulis yang dibacakan di persidangan) serta keterangan terdakwa. Sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi harus dinyatakan dalam sidang (Pasal 185 ayat (l)), dengan demikian tidak hadirnya saksi di persidangan (hanya membacakan keterangan tertulis saksi di pengadilan) adalah tidak sah, selain saksi tidak disumpah di depan pengadilan, keterangan saksi yang dibacakan tersebut merupakan keterangan dalam BAP Kepolisian yang belum diuji kebenarannya di persidangan, dan bahkan keterangan saksi tersebut tidak dimuat di dalam putusan pengadilan.

Dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim juga harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 158 ayat (6) huruf b). Sedangkan dalam kasus ini, tidak ditemukan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi, hal ini dapat dilihat dari tuntutan JPU yang menyatakan barang bukti nihil.



3. Putusan hakim perlu menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim tidak menganut doktrin HAM yang telah diakui dalam asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang berlaku universal, misalnya asas hakim harus membebaskan terdakwa jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah (asas tidak dipidana tanpa kesalahan); hakim juga tidak mempertimbangkan hak-hak dasar terdakwa sebagaimana diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM atau prinsip-prinsip yang dianut dalam Deklarasi Umum HAM maupun Kovenan HAM yang telah berlakil dalam sistem hukum nasional, misalnya terdakwa tidak dipenuhi haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum yang merupakan kewajiban negara untuk dipenuhi, khususnya bagi terdakwa yang diancam pidana 15 tahun dan/atau 5 tahun (Pasal 56 ayat (1) KUHAP). Dan tidak dihormatinya hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas.

4. Putusan hakim seyogianya mencerminkan penghormatan dan perlindungan hukum. Hakim tidak respek terhadap hak-hak dasar manusia, di mana hak tersebut berlaku juga bagi terdakwa. Dan hak yang diabaikan tersebut adalah salah satu hak yang sifatnya non derogable rights (tidak dapat dibatasi), dikurangi dalam keadaan apapun), yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum. Pandangan hakim bahwa semua terdakwa kasus makar dan/atau kasus yang membahayakan keamanan negara dianggap “musuh bersama” yang harus dipidana walaupun tidak cukup alat bukti. Padahal hakim harus bertindak objektif, netral tidak berpilak, termasuk kepada pemerintah. Status darurat militer tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak fundamental terdakwa.

SIMPULANIV.

Menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Putusan hakim seharsunya berdasarkan pada pertimbangan hukum materiil yang tepat 1. dan benar. Namun, dalam putusan ini pertimbangan tersebut belum terlihat secara eksplisit mendukung putusan hakim.

Persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai aturan hukum formal yang berlaku 2. menjadi proses untuk menghasilkan putusan hakim yang baik. Sebaliknya, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kualitas putusan masih jauh dari harapan. Putusan di atas masih membutuhkan proses persidangan yang fair dan adil serta transparan yang didukung oleh fakta-fakta nyata tanpa ada intervensi dari pihak lain, termasuk penguasa.



Kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin menjadi 3. kebutuhan mutlak kualitas putusan hakim. Fakta ini belum sepenuhnya tercermin dalam putusan ini.

Menjawab rumusan masalah terkait dengan penghormatan dan perlindungan pada 4. HAM pelaku, korban dan masyarakat, penulis menilai bahwa putusan pengadilan masih mengedepankan kepentingan penguasa dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Ul Press.

Harahap, Krisna. 2003. HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia. Bandung: Grafitri Budi Utami.

Kurnia, Titon Slamet. 2005. Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Levin, Leah. 1998. Human Rights Question and Answer. India: National Book Trust.

Lopa, Baharuddin. 1996. Alquran dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999

Naning, Ramdlon. 1983. Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Soerodibroto, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengratifikasia Kovenan Hak Sipil dan Politik.



HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN

ShidartaFakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Jakarta

email [email protected]

AbstrAct In the case of adultery occurred in Mataram, the public prosecutor used the right of discretion as not to accuse the complainant’s wife. The use of this right has afterward become a polemic pertaining to the interpretation of crime by complaint in the context of adultery and the right of discretion as contained in the formulation of Article 284 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code, and Article 35 of Law on the Attorney of the Republic of Indonesia. The author of this article argues that the use of right of discretion undermines the legality principle which is still highly respected in the enforcement of criminal law. Therefore, this right must be used very carefully. And the Attorney General who should have the authority of discretionary in deciding the suitability the use of the right of discretion.

Keywords: the right of discretion, prosecution, adultery, crime by complaint.

AbSTRAK Dalam kasus perzinahan yang terjadi di Semarang, JPU menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI. Penulis artikel ini setuju bahwa penggunaan hak oportunitas ini harus tetap dihormati dalam penerapan hukum pidana, dan oleh karena itu harus pula dipakai secara ekstra berhati-hati. Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan penggunaan hak tersebut.

Kata kunci: hak oportunitas, tuduhan, perzinahan, delik aduan.

Kajian Putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTRdan Putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR



I. PENDAHULUAN

Tatkala kasus penyanyi Ariel Peterpan dengan video mesumnya bersama artis Cut Tari meledak di masyarakat, banyak pihak bertanya-tanya mengapa dalam kasus ini Cut Tari tidak ikut diproses secara hukum. Jawaban yang dikemukakan pihak Kepolisian waktu itu adalah karena kasus tersebut merupakan delik aduan dan karena suami Cut Tari tidak melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, maka tidak ada proses hukum yang dapat dilakukan. Namun, seandainya saja ada laporan dari pihak suami, apakah mungkin hanya Ariel yang dijadikan terdakwa (tunggal)? Apakah dalam kasus ini Cut Tari sebagai pasangan perzinahan dapat dikecualikan dari jeratan hukum yang sama?

Rupanya problematika yang diandaikan di atas muncul dalam satu kasus serupa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula dari hubungan intim dua orang, pria dan wanita, yang masing-masing sudah berkeluarga. Pria bernama PDC dan wanita bernama FB. Dimulai dari tahun 2008, PDC diungkapkan telah mencoba mempengaruhi FB dengan pertama-tama menceritakan ketidakharmonisan rumah tangganya. PDC, seorang anggota Polri, mendesak agar FB dapat menikah dengan dirinya dan untuk itu, ia sendiri siap menceraikan isterinya.

Pada kesempatan yang sama PDC juga minta agar FB berusaha meminta cerai dari suaminya yang berprofesi sebagai pemandu wisata. PDC berjanji akan menikahi FB dan meyakinkan bahwa dirinya lebih mampu memberi nafkah daripada suami FB sekarang. FB mulai terbujuk dan mereka pun melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri secara berkelanjutan sampai akhirnya pada tahun 2009, FB melahirkan anak bernama RM, yang menurut pemeriksaan laboratorium forensik secara biologis berayahkan PDC.

Suami FB, bernama MA, yang mengetahui peristiwa ini lalu melaporkan PDC ke pihak berwajib dan kasusnya lalu bergulir ke pengadilan. Jaksa menuntut terdakwa PDC dengan dasar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun… seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.” Dasar dakwaan ini dikaitkan pula dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Jaksa menuntut terdakwa diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan dengan perintah ditahan. Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR menyatakan terdakwa PDC secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan. Atas putusan ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan minta banding.



Dalam memori bandingnya, pihak terdakwa mempersoalkan mengapa penuntut umum hanya menuntut PDC dan mengenyampingkan perkara ini terhadap pelaku perbuatan zinah yang sama, yaitu FB. Penggunaan hak oportunitas ini, menurut pihak terdakwa, tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Negeri Mataram. Kewenangan itu ada di tangan Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam perkara aquo ternyata tidak ditemukan surat keputusan dari Jaksa Agung yang menetapkan bahwa terhadap perkara isteri pelapor sebagai pelaku perzinahan tidak perlu diajukan ke persidangan (gedeponeerd). Lagi pula, seandainya hak oportunitas ini dipakai pun, dipertanyakan juga apakah perkara ini terkait dengan kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan untuk tidak mengajukan isteri pelapor (FB) untuk ditetapkan sebagai terdakwa bersama-sama dengan PDC.

Selain itu, pelapor (MA) saat ini masih terikat hubungan suami-isteri dengan FB. Artinya, jika mengacu pada Pasal 284 ayat (5) KUHP, status suami-isteri yang masih berjalan antara pelapor dan FB merupakan penghalang untuk melakukan pengaduan dalam kasus perzinahan ini. Pasal 28 ayat (5) KUHP tersebut berbunyi: “Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.” Pihak terdakwa mempertanyakan mengapa ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP ini sengaja diabaikan oleh jaksa penuntut umum dan dimaknai secara terpisah dari ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Dalam sidang di pengadilan negeri, penasihat hukum terdakwa sebenarnya sudah mengajukan eksepsi dengan mempersoalkan surat dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima dan materi eksepsi selebihnya diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam putusan akhir, dakwaan jaksa dianggap tidak melanggar KUHAP dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Dalam kontra memori bandingnya, Kejaksaan Negeri Mataram berdalih bahwa sebagai penuntut umum ia leluasa untuk tidak menuntut isteri pelapor (FB). Hak oportunitas ini, menurut penuntut umum, dibenarkan untuk dijalankan oleh jaksa penuntut umum yakni berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 52K/Kr/1953. Rupanya, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) dalam putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR lalu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;

2. memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram untuk mengembalikan berkas atas nama



terdakwa PDC kepada jaksa penuntut umum dan mencatat pada register perkara pada bagian keterangan dengan kata-kata “dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 28 Juni 2010, Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR”;

3. membebankan biaya perkara kepada negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Penggunaan hak oportunitas yang didalihkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini menarik untuk ditelaah lebih jauh. Diskursus tentang hak ini telah menarik perhatian banyak kalangan, baik dalam posisi pro maupun kontra, sehingga patut untuk diangkat tentang relevansinya dengan kewenangan institusi kejaksaan, khususnya dengan berkaca pada kasus perzinahan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) ini.


Untuk menganalisis lebih jauh putusan-putusan pengadilan terkait dengan kasus di Mataram tersebut, uraian berikut ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai hakikat hak oportunitas. Selanjutnya, disinggung tentang siapa yang diberi kewenangan menggunakan hak ini dan dalam konteks apa dapat digunakan. Terakhir, analisis akan ditutup dengan pembahasan apakah putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di atas sudah tepat menyelesaikan kasus perzinahan ini dengan mengaitkannya dengan penerapan hak oportunitas.

1. Hakikat Hak Oportunitas

Dalam literatur berbahasa Belanda, istilah “hak” untuk oportunitas lebih kerap diganti dengan terminologi “asas” (beginsel), sehingga dikenal adanya opportuniteitsbeginsel. Kata ”oportunitas” ini sendiri sebenarnya berarti sama dengan diskresi (discretion).

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio (1985: 88) memaknai oportunitas (opportuniteitsprincipe) sebagai prinsip yang mengizinkan penuntut umum untuk tidak melakukan tuntutan terhadap seorang tersangka, termasuk dalam hal akan dapat dibuktikannya bahwa tersangka itu benar telah melakukan suatu tindak pidana. Black’s Law Dictionary (1990: 466) tidak memuat lema “opportunity” tetapi memuat lema “discretion” yakni: “...a power or right to conferred upon them by law of acting officially in certain circumstances, according to the dictates of their own judgment and conscience, uncontrolled by the judgment or conscience of others.”

Dengan demikian, oportunitas bisa pula diartikan tidak hanya sebagai hak, melainkan juga kekuasaan (power). Kekuasaan ini dalam ranah hukum pidana dikenal melekat pada fungsi penuntutan.



Asal usul hak oportunitas dapat dirujuk pada asas legalitas. Asas ini dikenal dalam bahasa Latin dengan frasa: “Nulla poena sine lege” (tiada pidana tanpa ketetapan undang-undang) atau “Nulla poena sine crimine” (tiada pidana tanpa perbuatan pidana). Kedua frasa tersebut berorientasi untuk melindungi tersangka atau terdakwa. Di luar itu, asas legalitas ini memiliki fungsi lain, yang disebut fungsi instrumental. Fungsi ini tergambar dari frasa: “Nulla crimen sine poena legali” (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Fungsi instrumental ini adalah dalam rangka fungsi penuntutan oleh negara. Dasar dari dimunculkannya fungsi instrumental ini, menurut Anselm von Feuerbach (1775-1833) adalah karena: “Hukum pidana diperlukan untuk memaksa rakyat menaati hukum dengan cara mengancam sanksi pidana atas setiap perbuatan pidana. Untuk itu, konsekuensinya setiap pelanggar harus benar-benar dipidana” (Schaffmeister et al., 1995: 3-6, bandingkan juga antara lain dengan S.R. Sianturi, 1986: 74 dan Moeljatno, 1987: 23-24).

Menurut Bemmelen dan Veen (1993: 95), hak oportunitas baru dianggap penting dibicarakan dalam era abad ke-19, yakni ketika secara bertahap mulai diterima pandangan bahwa penuntutan tidak dapat berjalan dengan baik jikalau penuntut umum tidak diberi diskresi untuk mengatasi perkembangan fakta-fakta yang dihadapinya. Walaupun hak oportunitas ini dicantumkan dalam KUHP Belanda sejak 1926, telah disadari bahwa diskresi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas legalitas, yang mengamanatkan agar penuntut umum wajib melakukan penuntutan apabila ia melihat ada dasar yang kuat telah terjadi tindak pidana. Subekti dan Tjitrosudibio (1985: 88) juga menunjukkan bahwa antara opportuniteitsprincipe dan legaliteitsprincipe memang bertolak belakang.

Mengingat bahaya pertentangan ini, maka hak ini tidak boleh digunakan secara sembarangan (niet willekeurig). Penuntut umum di Belanda terus mencari standar tertentu agar tidak salah langkah. Mereka, misalnya, mengaitkan diskresi dengan keseriusan perbuatan pidana yang terjadi, kapasitas aparat penegak hukum dan tersangka, serta mempertimbangkan pula kondisi-kondisi lain yang terus berfluktuasi. Kondisi yang dimaksud antara lain berkorelasi dengan kepentingan publik, yakni jika penuntutan itu memberi kerugian (disadvantage) terhadap hukum atau umum.

Ada negara-negara yang tidak memungkinkan hak oportunitas ini diterapkan, seperti Jerman, Austria, Spanyol, dan Italia. Ada pula negara-negara yang membuka kesempatan itu, seperti Belgia, Belanda, dan Indonesia. Namun, di Belanda sendiri pada tahun 1985, ada seruan agar hak oportunitas ini mulai dikurangi penggunaannya, paling tidak sampai tahun 1990 harus bisa direduksi sampai separuhnya (Bemmelen dan Veen, 1993: 97).

Dalam KUHAP Indonesia, oportunitas ini dimasukkan dalam salah satu kewenangan penuntut umum. Pasal 14 huruf h menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Kewenangan ini dikenal juga secara luas dengan istilah deponering. Menarik di sini, bahwa kata-kata yang dipakai oleh KUHAP bukan



“kepentingan umum” melainkan “kepentingan hukum”. Hal ini berbeda dengan rumusan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, baik dalam undang-undang lama (UU No. 5 Tahun 1991) maupun baru (UU No.16 Tahun 2004). Dalam kedua undang-undang itu secara tegas disebutkan alasan yang dapat dipakai untuk mengenyampingkan perkara adalah demi kepentingan umum (bukan demi kepentingan hukum).

Persoalannya adalah, apakah keduanya berbeda? Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (2004), hanya memberi deskripsi bahwa yang dimaksud dengan ”kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Tampaknya hal ini masih akan menjadi substansi penting yang perlu dikupas lebih lanjut dalam analisis bagian ketiga dari tulisan ini, khususnya ketika kepentingan para pihak dalam perkara Nomor 3/Pid.B/2010/PN.MTR dan Nomor 73/Pid/2010/PR.MTR, ikut diperdebatkan.

2. Instansi atau Pejabat yang berwenang

Satu hal lain yang juga perlu diketengahkan adalah tentang instansi yang berwenang menggunakan hak oportunitas. Tidak diragukan lagi bahwa instansi yang dimaksud adalah Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat lembaga inilah yang menjalankan fungsi penuntutan mewakili kepentingan umum. Atas dasar fungsi ini pula aparat yang menjalankan fungsi itu, yakni jaksa, disebut sebagai penuntut umum.

Ada satu problema menarik yang juga muncul dalam putusan Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR, yakni apakah Kejaksaan di sini mencakup kelembagaan Kejaksaan dalam arti luas atau institusi tertentu yang telah dipersempit, yakni [hanya] Kejaksaan Agung? Selanjutnya, apakah hak ini melekat pada institusinya atau pada individu pengemban fungsi penuntutan itu, yaitu setiap jaksa penuntut umum?

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (PT Mataram) berpendapat bahwa seorang jaksa selaku penuntut umum, apakah ia berada di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri, tugas dan kewenangannya telah ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut tidak mencantumkan kewenangan seorang jaksa untuk mendeponir suatu perkara.

Kewenangan itu berada di tangan Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi, kewenangan ini tidak melekat pada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, melainkan pada pemegang jabatan Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 35 huruf c bahkan secara sangat eksplisit menyatakan, “Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”



Badan kekuasaan negara mana saja yang dimintakan saran, tidak ditegaskan. Ada yang menafsirkan badan tersebut adalah DPR, Presiden, dan/atau Mahkamah Agung. Namun, kata-kata “masalah tersebut” dapat ditafsirkan secara lebih teknis, seperti Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (jika terkait kasus korupsi). Apabila dikembalikan kepada alasan pengenyampingan perkara dengan penggunaan hak oportunitas ini adalah demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, maka saran dan pendapat Presiden, yang notabene adalah atasan langsung Jaksa Agung, menjadi mutlak perlu.

Memang sangat disayangkan bahwa penegasan tentang Jaksa Agung saja yang dapat memakai hak (asas) oportunitas, dicantumkan di dalam penjelasan, bukan dalam batang tubuh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ini. Eksplisitas kewenangan yang eksklusif demikian sangat perlu dimuat di dalam batang tubuh undang-undang, mengingat bagian penjelasan suatu undang-undang tidak boleh sampai menciptakan norma baru.

Dalam putusan perkara Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR, jaksa penuntut umum yang memakai hak oportunitas untuk tidak menuntut FB, berdalih bahwa ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang membolehkan aparat Kejaksaan di luar Jaksa Agung untuk melaksanakan hak tersebut, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 52K/Kr/1953 (tanggal 19 Maret 1955).

Pandangan penuntut umum di atas disetujui oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Sekalipun yurisprudensi adalah sebuah sumber hukum yang penting, tampaknya acuan yurisprudensi tahun 1955 ini tidak cukup mutakhir untuk dipertahankan. Alangkah baiknya jika kecenderungan untuk membatasi penggunaan hak oportunitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat dicermati oleh jajaran instansi dan seluruh aparat Kejaksaan.

Kewenangan diskresional tidak boleh semata-mata dilihat sebagai hak yang boleh digunakan secara arbiter. Akuntabilitas dalam penggunaan hak ini harus diuji dengan prinsip-prinsip dasar penggunaan hak oportunitas tersebut. Dengan kenyataan bahwa cukup banyak negara yang “mengharamkan” penggunaan hak ini, dapat dipahami apabila kewenangan diskresioner ini diyakini sangat potensial untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia memposisikan kewenangan penggunaan hak oportunitas ini ada di tangan Jaksa Agung, dan tidak didelegasikan ke tangan aparat Kejaksaan di bawahnya.

Memang benar bahwa putusan hakim agung pada tahun 1955 dapat saja dijadikan sumber hukum, dan disebut-sebut sebagai yurisprudensi, namun keberadaan undang-undang dalam khazanah hukum positif, juga merupakan sumber hukum yang penting. Oleh sebab itu, menjadi tugas hakim di semua tingkat pengadilan untuk menelaah kembali secara kasuistis, seberapa tepat yurisprudensi tahun 1955 itu dapat dipertahankan dalam perkara yang tengah ditangani.



3. Penilaian pada Dua Putusan Pengadilan

Jika mengacu pada referensi hukum pidana, ternyata persoalan yang terjadi di Mataram sebagaimana diangkat sebagai objek kajian dalam tulisan ini, bukan suatu hal yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 1939 bahkan pernah terjadi dua kasus serupa masing-masing di wilayah Landraad Padang dan Kendal. Dari dua kasus itu muncul dua model penyelesaian yang berbeda.

Landraad Padang memutuskan penuntutan yang hanya dilakukan terhadap salah seorang pelaku (pemisahan pelaku) perzinahan sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Putusan ini diperkuat di Raad van Justitie (RvJ) Padang. Namun, tatkala Landraad Kendal memutuskan hal yang sama, RvJ Semarang membatalkannya, dengan alasan bahwa penuntut umum berwenang menggunakan hak oportunitasnya untuk menuntut seseorang, sementara membiarkan yang lain karena suatu pertimbangan.

Seorang ahli hukum pidana Jonkers ternyata cenderung lebih setuju kepada pandangan RvJ Semarang. Alasan yang dikemukakan Jonkres antara lain adalah karena pada delik aduan sasaran pengaduan sebenarnya bukan hanya pelaku, melainkan delik itu sendiri. Walaupun seandainya dalam pengaduan itu hanya disebut salah seorang pelaku, hal itu tidak membuat pengaduan menjadi batal. Dalam hal seperti itu, penuntut umum juga tetap berhak untuk menuntut atau tidak menuntut semua peserta perbuatan delik itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan ahli hukum pidana Indonesia, S.R. Sianturi (1986: 423-424).

Jonkres melihat, dalam kasus perzinahan, dapat saja seorang suami hanya ingin memberi ganjaran pada pria yang melakukan perbuatan tersebut, bukan terhadap isterinya. Hukum harus mengakomodasi hal ini guna menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri dari pihak suami. Seandainya akibat pengaduannya, isterinya ikut juga dituntut, pelapor harus diberi kesempatan menarik kembali pengaduan tersebut.

Jika Pasal 284 ayat (1) KUHP ditelaah, maka empat elemen dari norma dalam ayat tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Subjek norma semua pria

Operator norma larangan

Objek norma melakukan perzinahan

Kondisi norma berstatus kawin; berlaku baginya Pasal 27 KUH Perdata

Senyampang Pasal 284 ayat (5) KUHP dibaca secara cermat, maka ketentuan ayat itu sebenarnya tidak ditujukan pada subjek norma pria/wanita (pelaku perzinahan) atau suami/isteri (pelapor). Sasaran norma (normadressaat) dari ayat itu lebih diarahkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Apabila diterapkan dengan menggunakan



panduan empat elemen norma di atas, akan diperoleh rumusan sebagai berikut:

Subjek norma semua penyidik/penuntut umum

Operator norma larangan

Objek norma tidak mengindahkan pengaduan dari suami/isteri pelaku (pelapor) perzinahan

Kondisi norma kecuali [dalam hal] bagi suami/isteri (pelapor) berlaku Pasal 27 KUH Perdata; ada putusan yang berkekuatan tetap menyatakan pasangan pelapor itu telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur.

Jika rumusan Pasal 284 ayat (5) KUHP ini dirumuskan terbalik menjadi formulasi positif, maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut:

Subjek norma semua penyidik/penuntut umum

Operator norma wajib

Objek norma mengindahkan pengaduan dari suami/isteri pelaku (pelapor) perzinahan

Kondisi norma [dalam hal] bagi suami/isteri (pelapor) berlaku Pasal 27 KUH Perdata; ada putusan yang berkekuatan tetap menyatakan pasangan pelapor itu telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur.

Dalam salah satu teori hukum pidana, bagian inti (bestanddelen) sebuah delik dikatakan mencakup actus reus (perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif) dan mens rea (pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif). Penulis melihat bahwa bagian inti dalam komposisi ayat-ayat di atas, sesungguhnya tidak hanya tercantum di dalam objek norma, melainkan juga pada kondisi norma.

Dalam kasus perzinahan di Mataram ini, hakim pengadilan negeri mencoba memahami kondisi norma secara berbeda, dengan menyatakan bahwa faktor sosiologis dalam kasus ini mengharuskan kondisi norma disesuaikan. Dengan perkataan lain, hakim pengadilan tingkat pertama ini telah menyatakan bahwa syarat adanya putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan pasangan pelapor telah bercerai atau berpisah meja dan tempat tidur sudah tidak relevan lagi secara sosiologis. Sangat disayangkan, argumentasi dari pandangan ini tidak ditemukan elaborasinya dalam putusan ini.

Kondisi norma lainnya, yaitu tentang berlakunya Pasal 27 KUH Perdata pun sebenarnya perlu diuraikan agar dapat diketahui seberapa relevan untuk dipertahankan atau ditanggalkan. Bagaimanapun, kasus perzinahan di Mataram ini sesungguhnya bersinggungan dengan konsepsi pluralisme hukum perdata di Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Dalam perkawinan, hukum negara bukan satu-satunya “hukum” yang mewadahi para subjek hukum. Pasal 284 KUHP yang dijadikan sebagai dasar dakwaan jaksa mencantumkan persyaratan bahwa pria yang melakukan perzinahan ini harus tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal dalam



KUH Perdata ini memuat asas monogami mutlak (berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat ditafsirkan menganut asas monogami relatif).

Dalam konstelasi penggolongan penduduk, Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Jika ditafsirkan secara gramatikal dan historis, khusus bagi pria berkeluarga yang tunduk pada hukum adat dan hukum Islam yang tidak mengenal asas monogami mutlak, seharusnya tidak terkena Pasal 284 KUHP. Artinya, oleh karena PDC adalah pria beragama Katolik, maka ketentuan Pasal 284 KUHP berlaku bagi yang bersangkutan. Apakah aspek gramatikal dan historis inilah yang dianggap tidak relevan lagi, sehingga harus dimaknai secara sosiologis, tampaknya tidak mucul penegasan dalam putusan ini.

R. Soesilo (1974: 181) menulis bahwa dalam hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Bila tertangkap tangan, menurut hukum adat itu, suami malahan berhak untuk membunuh isterinya dan laki-laki lain yang sedang berzinah itu. Di kalangan kaum Muslimin pun, menurut catatan Soesilo, ada pandangan perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh pihak isteri. Alasan laki-laki (suami) tidak mungkin, menurutnya, karena agama Islam membolehkan poligami.

Pandangan hukum adat dan hukum Islam yang disampaikan oleh R. Soesilo ini, dalam konteks sosiologis dewasa ini, seharusnya tidak relevan lagi. Artinya, tidak hanya isteri yang dapat dituduh berzinah tetapi bisa dua-duanya. Oleh sebab itu, jika pengadilan negeri hanya mendudukkan PDC sebagai pelaku perzinahan dan membenarkan tindakan penuntut umum untuk mengecualikan FB, maka justru sikap tersebut masih mempertahankan situasi yang tidak berkait dengan kondisi kekinian masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hakim tidak bersikap progresif melainkan regresif.

Ada kekhawatiran, sebagaimana juga diungkapkan oleh penasihat hukum terdakwa di dalam memori banding, bahwa jika kondisi norma dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP di atas dihilangkan, maka akan ada suami/isteri yang sengaja menjebak pihak lain berzinah dengan pasangannya. Dia kemudian melaporkan kepada pihak berwajib tanpa harus kehilangan status sebagai suami/isteri. Latar belakang inilah yang sesungguhnya juga menghantui pembentuk undang-undang. Majelis hakim yang berpendapat bahwa faktor sosiologis sudah berubah, harus pula menunjukkan bahwa kekhawatiran yang menjadi latar belakang penetapan kondisi norma Pasal 284 ayat (5) KUHP di atas juga sudah berubah.

Dengan demikian, dalam argumentasi penuntut umum maupun hakim pengadilan tingkat pertama, belum terlihat pandangan yang menggugurkan posisi Pasal 284 KUHP sebagai rumusan yang memuat delik aduan absolut. Dalam delik aduan abosult ini, pelaku perzinahan tidak dapat dituntut apabila tanpa pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Selama perkara ini belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik



kembali. Mengenai pengaduan ini, Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku.

Pengaduan ini juga tidak boleh dibelah. Namun, menurut Soesilo (1974: 181), sekalipun pengaduan ini tidak boleh dibelah (semua pelaku perzinahan harus dituntut bersama-sama), hal ini tidak mengurangi kewenenangan jaksa penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap pihak perempuan. Pandangan R. Soesilo ini jelas bersifat kontradiktif. Ia mungkin menyadari masih kuatnya tradisi dalam hukum adat yang cenderung mengedepankan emosi dalam penyelesaian kasus perzinahan. Tindakan emosi ini bahkan tidak hanya melibatkan individu si suami atau keluarga suami (pelapor), tetapi juga kelompok masyarakat adat setempat.

Lalu, apakah dengan demikian hak oportunitas yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam kasus di Mataram ini dapat dibenarkan? Untuk itu, bunyi Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan penjelasannya dapat ditelaah sehingga memunculkan rumusan sebagai berikut:

Subjek norma Jaksa Agung

Operator norma izin

Objek norma mengenyampingkan perkara

Kondisi norma demi kepentingan umum (demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas)

Operator norma (modus van behoren) dari Pasal 35 di atas adalah izin. Secara umum (universal), tindakan mengenyampingkan perkara merupakan sebuah larangan. Izin adalah kebolehan melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Jadi, dalam rumusan di atas, Jaksa Agung hanya dibolehkan melakukan pengenyampingan perkara tersebut dalam kondisi yang khusus. Kekhususan tersebut dipersyaratkan pada adanya kepentingan umum, yang menurut Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan RI adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Keterangan dalam Pasal 14 huruf h KUHAP yang menyebut kondisinya adalah demi kepentingan hukum, memiliki konotasi yang lebih sempit daripada kepentingan umum. Kepentingan hukum hanya bersinggungan dengan aspek legal, tidak mencakup aspek di luar itu, seperti aspek sosiologis dan politis. Seorang jaksa penuntut umum adalah penyandang profesi hukum yang ditugaskan melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Padahal, kepentingan umum yang menyangkut bangsa dan negara, tidak dapat ditelaah hanya dari sudut pandang seorang jaksa penuntut umum yang tersita perhatiannya pada kasus yang tengah ditanganinya. Dibutuhkan figur lain yang memiliki jabatan politis untuk dapat mempertimbangkan aspek kepentingan bangsa dan negara ini, sehingga kualifikasi adanya kepentingan umum itu menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Tugas ini kiranya patut disandangkan pada pemegang jabatan Jaksa Agung.



Tanpa mengurangi skala destruktif dari sebuah kasus perzinahan, penulis berpendapat bahwa perkara perzinahan dalam kasus di Mataram ini tidak menunjukkan indikasi mengelembung menyentuh kepentingan umum. Namun, kasus-kasus perzinahan tertentu, seperti yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat adat, dapat saja menjadi pemicu yang bermuara menjadi sebuah kerusuhan sosial di komunitas setempat. Dalam konteks ini, Jaksa Agung dapat diminta turun tangan menggunakan diskresinya, yaitu dengan melakukan hak oportunitas yang dimilikinya, sehingga untuk kasus itu saja hanya ada satu pihak pelaku perzinahan yang dituntut.

Posisi FB (peserta pelaku perzinahan) dan MA (pelapor) dalam kasus ini tidak menunjukkan keistimewaan dalam komunitas adat dan agama di Mataram. Artinya sentimen-sentimen sosial yang berpotensi menyulut terlukainya kepentingan masyarakat luas jika FB ikut dituntut, sama sekali tidak terlihat. Di sisi lain, aparat Kejaksaan di daerah tidak boleh berdalih tentang panjangnya rantai birokrasi apabila hak oportunitas ini harus dipegang oleh Jaksa Agung. Dalam era teknologi informasi dewasa ini, dalih demikian akan mudah dipatahkan.

IV. SIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Mataram) Nomor 73/Pid/2010/PT.MTR yang menolak penggunaan hak oportunitas jaksa penuntut umum dalam menyikapi pengaduan kasus perzinahan ini, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.B./2010/PN.MTR, sudah tepat.

Apabila hakim pengadilan tinggi sampai berpendapat berbeda atau memperkuat pandangan majelis hakim tingkat pertama, maka hakim tersebut seyogianya mampu memberi makna baru terhadap kondisi norma yang diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP. Terbukti hakim tidak memberi pemaknaan baru yang layak disebut sebagai penemuan hukum. Sikap berbeda dalam memandang kondisi norma sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP, tentu masih terbuka luas, tetapi hal ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sangat menyita perhatian publik dan berpotensi kuat mengganggu kepentingan umum. Majelis hakim wajib mengungkapkan pertimbangan faktor ini secara memadai di dalam putusannya.

Patut dicatat, bahwa penggunaan hak oportunitas merupakan penggerogotan terhadap asas legalitas yang masih sangat dijunjung tinggi dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, penggunaan hak ini harus tetap dijalankan secara hati-hati. Sebagai solusinya, Jaksa Agung memang selayaknya diberi kewenangan diskresioner untuk mengambil sikap tentang perlu tidaknya hak oportunitas ini digunakan. Kewenangan ini tidak didelegasikannya kepada aparat di bawahnya. (*)



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z. & Amir Hamzah. 2010. Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Yasrif Watampone.

Bemmelen, J.M. van & Th. W. van Veen. 1993. Strafprocesrecht. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minn: West Publishing Co.

Dilaga, Zaenal Arifin et al. 2011. Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram: Penelitian terhadap Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 73/Pid/2010/PT.MTR tanggal 28 Juni 2010. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan. Jakarta: Bina Aksara.

_________. 1987. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Schaffmeister, D., N. Keizer, & E. Ph. Sutorius. 1995. Hukum Pidana. Terjemahan J.E. Sahetapy (ed.). Yogyakarta: Liberty.

Sianturi, S.R. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Soesilo, R. 1974. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 1985. Kamus Hukum. Jakarta: Prandya Paramita.

Zulfa, Eva Achjani. 2010. Gugurnya hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.



AbstrAct PT. KH producing textile and fabric did not follow the requirements set out in Government Regulation No. 85 Year 1999 on Management of Hazardous and Toxic Waste. Its production of solid waste/sludge contained metals pollution. The judge set the defendant, the Director of PT KH free from the primary charge of Article 43 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997, but punished the defendant with the indictment of Article 44 paragraph (1) of Law No. 23 of 1997. In deciding the case, the panel of judges did not optimize the role of expert witnesses and use the results of laboratory analysis report on solid waste samples examined by the laboratory of ALS Bogor. According case above, environmental law has grown rapidly, not only concerning the function of law in keeping control and certainty for the community (social control), but also the role as the agent of stability.

Keywords: laboratory, expert witnesses, environmental pollution

AbSTRAK PT. KH memproduksi tekstil dan kain tetapi tidak mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Manajemen Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kasus ini dibawa ke pengadilan, dan hakim memutuskan terdakwa, Direktur PT KH, bebas dari dakwaan primair sebagaimanan Pasal 43 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997, tetapi menghukum terdakwa melanggar Pasal 44 paragraph (1) UU Nomor 23 Tahun 1997. Menurut penulis, dalam memutuskan perkara, majelis hakim tidak optimal mengunakan peran saksi ahali dan hasil test laboratorium dari ALS Bogor sebagai alat bukti. Kasus di atas salah satu kasus hukum lingkungan yang dibawa kepengadilan karena seiring pesatnya perkembangan dan menjadi perhatian pemerintah, komunitas sosial, dan juga peran unsur lain untuk berperan menjaga stabilitas lingkungan.

Kata kunci: laboratorium, saksi ahli, polusi lingkungan

KEGAGALAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.Grt

YudistiroFakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung




PENDAHULUANI.

Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber-sumber alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam itu harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

“Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (Resource Based Economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (Life Support System). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.”

“Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan biaya-keuntungan (cost benefit ratio) saja, atau mekanisme pasar saja, juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (social cost).” (Silalahi, 2001: 19)

Konsep hukum baru ini didasarkan pada keampuhan alat prediksi yang lazim disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Setiap usaha dan/kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, AMDAL wajib dimiliki.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) menyatakan:

“Setiap rencana usaha dan/kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

Secara umum, definisi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.



AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sejak awal proses pembuatan dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap usaha dan/kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan”.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL menyatakan:

“Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup”.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan pabrik-pabrik, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (social control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering dengan peran sebagai agent of development atau agent of change) (Rangkuti, 2000: 1-2).

Prosedur pidana tidak populer dalam praktik penegakan hukum lingkungan, dan oleh sebab itu pasal-pasal yang memuat ancaman pidana praktis tidak difungsikan. Tidak digunakannya prosedur pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup tersebut bukan berarti tidak ada pelanggaran ketentuan pidana lingkungan hidup. Pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dapat melanggar berbagai ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan termasuk dalam cabang dari hukum administrasi, maka dari itu ketentuan pidana dalam hukum lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus (Mudzakir, 2005: 519).



Hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan-ketentuan khusus, baik di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kekhususannya adalah memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang (sebagai pengecualian) dari ketentuan umum dalam hukum pidana, materiil dan formil. Berdasarkan asas-asas penggunaan hukum, maka hukum pidana khusus diterapkan secara selektif. Jadi penyelesaian pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, yakni prosedur hukum administrasi, perdata atau pidana. Penyelesaian pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, yakni prosedur hukum administrasi, perdata atau pidana. Ditinjau dari ilmu hukum pidana kedudukan sanksi pidana dalam hukum administrasi, seperti dalam hukum lingkungan hidup, adalah sebagai pilihan hukum atau pengguna sanksi yang terakhir (ultimum Remedium).

Pengadilan Negeri GA telah memeriksa dan mengadili perkara pidana terdakwa HH, pekerjaan Direktur PT. KH, beralamat Jalan Sidamukti No. 83 RT. 07/01 Desa SK Kecamatan CK Kota BD, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan berdasarkan putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt.

Sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa HH bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya membuang zat-zat komponen yang berbahaya di atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannnya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Bahwa terdakwa HH selaku Direktur PT. KH memproduksi tekstil dan kain di mana proses produksi yang mulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah kemudian limbah itu diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau sludge sisa IPAL tersebut oleh terdakwa seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena sludge tersebut mengandung limbah B3. Tetapi oleh terdakwa lumpur tersebut dibuang ke kampung SP Desa SK Kecamatan BA dan ke kampung LG Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuat tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 40 ayat (1)). Jika hujan, air hujan akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya, selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah, dan dari akibat jangka panjangnya adalah



dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan untuk jangka pendek dapat langsung mencemari sungai, tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

PT. KH berkedudukan di Jalan Raya RAC. 23, Desa CM, Kecamatan JTG Kabupaten SMD, perusahaan tersebut memproduksi textil dan kain, di mana proses produksi yang dimulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah, kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau sludge sisa instalasi pengelolaan limbah (IPAL) tersebut seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses, karena sludge tersebut mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tetapi oleh perusahaan lumpur atau sisa IPAL tersebut dibuang atau diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS sludge tersebut diangkut dengan menggunakan truk diesel milik saksi NS selanjutnya sludge tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah seluas 1400 M2 dengan kedalaman 1,5 M dan berjumlah sekitar 1600 M3 yang terletak di Kampung SiP Desa SU, Kecamatan BA di tanah milik saksi NS.

Demikian juga saksi NW mengangkut sludge dari perusahaan PT. KH dengan menggunakan truk milik saksi NS kemudian sludge tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata milik saksi NW seluas 560 M2 dengan kedalaman sekitar 2 M yang terletak di Kampung LG Desa SK, Kecamatan LL, Kabupaten GA sebanyak 1000 M3, padahal seharusnya perusahaan dapat menduga bahwa sludge sisa IPAL diangkut ke Bogor untuk diproses karena sludge sisa IPAL tersebut mengandung limbah B3.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 40 ayat (1), maka jika hanya, air hujan akan melarutkan logam-logam berat tersebut atau terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah dan akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Putusan Pengadilan Negeri GA No. 198/Pid.B/2004/PN. Grt. tertanggal 10 November 2004, menyatakan terdakwa HH selaku Direktur PT. KH dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair, sedangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, menyimpan bahan tersebut menjalankan



instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum”.

Limbah sludge industri textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah hitam, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka limbah padat (sludge) industri textil mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 kode limbah D.213, dan sesuai dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan April 2004 peringkatnya Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Perbuatan terdakwa HH yang bertindak atas nama Badan Hukum PT. KH, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut manapun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

b Penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan; dan/atau



c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. Memindahkan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Sedangkan dalam putusan tersebut pidana yang dijatuhkan selama 2 bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan didenda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

HH adalah seorang warga negara Indonesia, berusia 60 tahun dan bertempat tinggal di jalan Sidamukti No. 83 RT. 07/01 Desa SK Kecamatan CK Kota BDG sebagai Direktur PT. KH. PT. KH memproduksi tekstil dan kain serta dalam proses produksi dimulai dari benang hingga menjadi kain, dalam produksinya menghasilkan limbah kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya menghasilkan lumpur atau sludge sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut oleh terdakwa seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena sludge tersebut mengandung limbah B3, tetapi oleh terdakwa lumpur atau sludge sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagian dibuang dan diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS selanjutnya sludge tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata merah yang terletak di KP. SP Desa SK Kecamatan BA dan di KP LG Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA padahal seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa sludge sisa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sangat berbahaya yang seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses karena sludge tersebut mengandung limbah B3.

Berdasarkan hasil sample sludge yang diambil di lokasi pembuangan limbah padat (sludge) milik PT. KH di Kp. LG RT. 01/08 Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA di tempat saksi NW setelah dilakukan analisis oleh laboratorium ALS Bogor Nomor A 3325 tanggal 11 Februari 2004 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sample I Sample IIKalium 2,7 ppm 3,1 ppmKrom 306 ppm 280 ppmNikel 12,4 ppm 15,4 ppmRaksa 0,261 ppm 0,268 ppmSeng 412 ppm 404 ppmTembaga 129 ppm 126 ppmTimbal 6 ppm 8 ppm

Limbah Sludge Industri Textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, tembaga dan Timah Hitam dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18



Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain Pasal 40 ayat (1) PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam Putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt sebagai berikut menimbang:

1. Bahwa benar PT. KH adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertekstilan dan dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah;

2. Bahwa benar terhadap limbah cairnya PT. KH mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memproses limbah itu melalui proses biologi, kimia dan fisika;

3. Bahwa benar setelah melalui proses IPAL tersebut kemudian dihasilkan limbah padat berupa lumpur (sludge);

4. Bahwa benar terhadap lumpur (sludge) tersebut PT. KH melalui pemeriksaan secara rutin tersebut masih di ambang batas mutu;

5. Bahwa benar lumpur (sludge) tersebut sebelumnya dipergunakan oleh PT. KH untuk bahan pembuat casting blok, campuran cor untuk dudukan mesin dan campuran batu bara untuk membakar boiler;

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2003 ada permohonan permintaan lumpur sisa IPAL (sludge) pada PT. KH dari saksi NS untuk digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bata merah, yang kemudian disetujui oleh terdakwa sebagai Direktur PT. KH;

7. Bahwa benar kemudian atas izin dari Terdakwa itu kemudian saksi NS sejak bulan Maret 2003 sampai bulan November 2003 mengambil lumpur sisa IPAL (sludge) dari PT. KH dengan menggunakan truk dan biaya sendiri;

8. Bahwa benar ternyata lumpur tersebut oleh saksi NS digunakan untuk mengurug tanah bekas galian bata merah milik saksi NS seluas 1400 M2 di Kp. SP Desa SK Kecamatan LL Kabupaten GA;

9. Bahwa benar kemudian melalui saksi NS kemudian saksi NW ikut mengambil lumpur



(sludge) PT. KH tersebut sejak bulan Agustus 2003 sampai bulan November 2003 yang kemudian digunakan untuk mengurug (reklamasi) tanah galian bata merah milik saksi NW seluar 560 M2 di Kp. LG, Desa Sk Kecamatan LL Kabupaten GAa;

10. Bahwa benar lumpur (sludge) tersebut mengeluarkan bau yang menyengat yang baru hilang setelah sekitar 3 hari atau bila ditimbun dengan tanah;

11. Bahwa benar akibat kejadian tersebut kinerja PT. KH dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup diturunkan peringkatnya dari merah menjadi hitam oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium ALS lumpur (sludge) yang didapat oleh saksi NS dan saksi NW dari PT. KH mengandung logam berat antara lain Kadium, Kronium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga, dan Timah Hitam merupakan limbah dari sumber spesifik yang terdapat dalam lapiran I tabel 2 PP 18/1999 dengan kode D213 dan merupakan limbah B3;

13. Bahwa benar hasil pemeriksaan dari laboratorium ALS dipergunakan untuk menentukan jenis Landfill yang harus dipergunakan terhadap limbah tersebut;

14. Bahwa benar penimbunan lumpur (sludge) dari PT. KH harus menggunakan Landfill kelas II dengan persyaratan yang lebih ketat;

15. Bahwa benar tempat penimbunan lumpur (sludge) dari PT. KH yang dimiliki oleh saksi NS dan saksi NW tidak memenuhi persyaratan sebagai Landfill kelas II.

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memberikan sisa limbah sludge kepada saksi B dan saksi NW karena didasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah sludge tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Keyakinan terdakwa ini didasarkan atas hasil Laboratorium UNPAD yang menyatakan bahwa limbah sludge PT. KH tidak termasuk sebagai limbah B3 karena masih di bawah ambang batas standar mutu, begitu hasil dari laboratorium Departement of environmental enginering ITB laboratory of solid and Hazardous Wastes, tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Padmi Damanhuri kepada lab Head Laboratory yang mengatakan bahwa limbah sisa IPAL PT. KH masih di bawah ambang batas standar mutu.

2) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DV limbah padat milik PT. KH tersebut mengandung maksoba sehingga bermanfaat untuk tumbuhan sekitarnya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi DD dan W selaku RT/RW setempat dan warga setempat belum pernah mengeluh mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat penimbunan limbah sludge tersebut.



3) Menimbang bahwa berdasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah yang diberikan untuk diolah saksi NS dan saksi NW sudah tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan hidup karena adanya hasil laboratorium UNPAD dan ITB.

4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas suatu kehendak dan pengetahuan yang dapat membahayakan akan terjadinya unsur-unsur pidana.

5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa memberikan limbah hasil sludge kepada saksi NS dan saksi NW bukan atas kehendak terdakwa dan perbuatan pemberian limbah tersebut didasarkan atas ketidaktahuan terdakwa bahwa limbah padat berupa sludge sisa IPAL tidak boleh dialihkan atau dibuang tanpa melalui izin dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan.

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, antara lain: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa telah dibuktikan pada dakwaan Kesatu Primair dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, karena kealfaannya melepaskan atau membuang zat energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam permukaan, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum.

2. Bahwa terdakwa HH tidak memiliki izin untuk pembuangan limbah B3 dengan demikian seharusnya terdakwa sudah dapat menduga bahwa dengan membuang limbah tersebut akan menimbulkan pencemaran.

3. bahwa berdasarkan sertifikat analisis kimia dari ALS Indonesia, fale No. A3325 tanggal 11 Februari 2004 dan berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1) jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang B3 yang kesimpulannya menyatakan bahwa limbah padat (sludge) industri textil yang mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan kode limbah D213.



b. Amar Putusan

Perkara pembuangan limbah yang mengandung logam-logam berat antara lain Kadium, Kronium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah tersebut Pengadilan Negeri GA dalam putusannya No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair.

3. Menyatakan terdakwa HH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya telah membuang zat atau komponen yang berbahaya di atas, di dalam tanah padahal diketahui atau patut menduga dapat menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 bulan.

5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika sebelum masa hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 6 bulan berakhir terdakwa dijatuhkan putusan hakim lain.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan 3 bulan kurungan.

7. Menyatakan agar barang bukti berupa sludge yang masih ada ditempat galian bata merah dilokasi (ditempat saksi NS di Kecamatan BA dan saksi NW di Kecamatan LL) agar diangkut seluruhnya atau dibuang di Cileungsi Bogor.

8. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

RUMUSAN MASALAHII.

Berdasarkan latar belakang dari kasus tersebut di atas, tulisan ini akan mengidentifikasi masalah dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt dan selanjutnya apakah tepat putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt memutuskan tidak bersalah terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

STUDI PUSTAKA DAN ANALISISIII.

A. Studi Pustaka

Kecenderungan ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Sehingga, perlu adanya suatu sarana



untuk menjaga dan melestarikan keserasian kehidupan makhluk dan alam ini memiliki hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diberikan, diakui, dan disahkan oleh hukum suatu negara. Hal ini berarti tiap-tiap makhluk hidup mempunyai hak legal, kalau hak-hak tersebut telah diakui dan disahkan dalam hukum. Legitimasi dari hak tersebut adalah legitimasi legal; diakui dan diatur dalam hukum. Bersamaan dengan itu, individu-individu sebagai pelaksana hukum dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tadi. Hukum melindungi hak-hak tersebut dengan berbagai batasan setiap makhluk dan alam mempunyai kewenangan legal menuntut pihak lain untuk menghargai hak-haknya.

Sementara, hak-hak moral adalah hak yang dimiliki oleh makhluk hidup dan diakui sah berdasarkan prinsip-prinsip moral. Atas, dasar itu setiap individu manusia mempunyai kewajiban moral untuk tidak melanggar hak-hak tersebut. Dengan membedakan dua macam hak ini diakui bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak legal dan hak moral, sejauh negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengakui dan melindungi hak legal dari binatang dan tumbuhan. Kendati makhluk hidup di luar manusia tidak bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak legal, namun sejauh negara mengakui dan melindungi hak tertentu dari makhluk hidup tersebut, hak tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan. Atas dasar itu, maka ketentuan-ketentuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menuntut manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut.

1. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,



pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan pidana

Tindak pidana sebagaimana dimaksud kejahatan:

1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan



pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

7) Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

8) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

10) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

11) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

12) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah



orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

13) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

14) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

b. Analisis

Pertimbangan hukum majelis hakim bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memberikan sisa limbah sludge kepada saksi B dan saksi NW karena didasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah sludge tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Keyakinan terdakwa ini didasarkan atas hasil Laboratorium UNPAD yang menyatakan bahwa limbah sludge PT. KH tidak termasuk sebagai limbah B3 karena masih di bawah ambang batas standar mutu, begitu hasil dari laboratorium Departement of environmental enginering ITB laboratory of solid and Hazardous Wastes, tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Tri Padmi Damanhuri kepada lab Head Laboratory yang mengatakan bahwa limbah sisa IPAL PT. KH masih di bawah ambang batas standar mutu.

2) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DV limbah padat milik PT. KH tersebut mengandung maksoba sehingga bermanfaat untuk tumbuhan sekitarnya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi DD dan W selaku RT/RW setempat dan warga setempat belum pernah mengeluh mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat penimbunan limbah sludge tersebut.

3) Menimbang bahwa berdasarkan keyakinan terdakwa bahwa limbah yang diberikan untuk diolah saksi NS dan saksi NW sudah tidak berbahaya bagi kesehatan lingkungan hidup karena adanya hasil laboratorium UNPAD dan ITB.

4) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas suatu kehendak dan pengetahuan yang dapat membahayakan akan terjadinya unsur-unsur pidana.

5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa memberikan limbah hasil sludge kepada saksi NS



dan saksi NW bukan atas kehendak terdakwa dan perbuatan pemberian limbah tersebut didasarkan atas ketidaktahuan terdakwa bahwa limbah padat berupa sludge sisa IPAL tidak boleh dialihkan atau dibuang tanpa melalui izin dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan.

Fakta yang terjadi limbah sludge textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain: Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah Hitam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka limbah padat (sludge) industri textil yang mengandung logam berat digolongkan sebagai logam B3 dengan kode limbah D.213.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999, maka jika hujan, air hujan akan melarutkan logam-logam tersebut akan terbawa air hujan dan air tanah serta akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai, tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian-uraian sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pengaturan ketentuan tentang ancaman sanksi pidana tidak hanya ditunjukan terhadap perbuatan yang telah menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup tetapi juga terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, salah satu diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barangsiapa yang dengan melanggar kententuan perundang-undangan yang berlaku. sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukan melakukan impor. ekspor. Memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya. padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan



denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa dalam perkara tersebut HH telah melakukaan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dan tindak pidana sebagaimana di atur didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1) Barang siapa

2) Dengan melanggar kententuan perundang-undangan yang berlaku

3) Sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya

4) Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Pertimbangan hukum bahwa dengan pembuangan limbah yang mengandung pencemar logam berat yang dibuang/ditimbun tanpa mengikti persyaratan yang telah ditentukan jika terkena hujan, air hujan akan melarutkan logam berat yang terkandung di dalamnya dan dapat mencemari tanah dan air tanah sehingga dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan/menimbulkan penyakit antara lain kanker, gangguan ginjal dan lain-lain.

Hasil laboratorium dan kenyataan di lapangan bahwa hakim tidak menggunakan hasil laboratorium yang merupakan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ini merupakan kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan dan rendahnya moral dam integritas para penegak hukum; artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum terutama mencegah pengaruh imbalan materi (mafia peradilan) dalam pengambilan keputusan mereka semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterampil apapun para penegak hukum tetap akan menjadi tumpul apabila tidak diimbangi moral dan integritas, yang tinggi dari para penegak hukum dan mempertahankan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Bahwa putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan adalah:

“Pengertian delik lingkungan hidup Pasal 41 ayat (1) dihubungkan dengan isi Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan 44 melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari rumusan delik lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) adalah



mencemarkan atau merusak lingkungan “hidup” rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lain yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup”.

Istilah pencemaran lingkungan hidup dijelaskan secara otentik pada Pasal 1 butir (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1) Masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;

2) Dilakukan oleh kegiatan manusia;

3) Menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan istilah perusakan lingkungan hidup dijelaskan secara otentik dalam Pasal 1 butir (14) yaitu Unsur-unsur perusakan lingkungan hidup:

1) Adanya tindakan.

2) Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya.

3) Mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Putusan hakim tersebut tidak tepat, penulis melihat adanya kesenjangan di dalam penjatuhan tindak pidana lingkungan hidup kepada HH selaku Direktur PT. KH. Karena sebelum perusahaan tersebut diajukan ke pengadilan bahwa PT. KH dinilai oleh Kementerian lingkungan hidup pada bulan April 2004 peringkatnya diturunkan dari merah menjadi hitam ini terbukti bahwa PT. KH sudah dinilai tidak melaksanakan apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia, seharusnya hakim memperhatikan hasil analisis laboratorium terhadap sampel limbah padat yang diperiksa oleh laboratorium ALS Bogor bahwa limbah sludge insudtri tekstil PT. KH yang mengandung logam-logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan kode limbah D.213, maka dengan dibebaskan terdakwa oleh hakim itu tidak tepat seharusnya hakim melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi



dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan adanya pengetahuan hakim yang mendalam di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat dan kepedulian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan guna melindungi lingkungan hidup.

Akibat hukum yang muncul dengan adanya kesenjangan dalam putusan hakim akan menyulitkan bagi penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang disebabkan karena ketidakpekaan penegak hukum dan hakim dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, seharusnya mengoptimalkan peran saksi ahli.

Seharusnya hakim menggunakan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”, karena HH selaku Direktur PT. KH yang bertanggung jawab atas nama badan hukum yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, ini termasuk sebagai kejahatan korporasi.

Peran saksi ahli pada prinsipnya adalah membantu mengungkapkan fenomena tindakan yang menyalahi hukum yang sebenarnya tengah terjadi. Pelaku tersebut sebenarnya ada dan tampak hanya saja pelaku kelihatannya menyembunyikan perbuatannya membuat sulit untuk mengungkap apa yang dilakukannya. Dengan hadirnya saksi ahli dengan latar belakang keilmuan serta pengalaman yang dimilikinya diharapkan mampu merekonstruksi peristiwa yang terjadi sehingga akan merepotkan petunjuk dalam mengungkap motif serta modus operandi pelaku tindak kejahatan tersebut serta mengarahkan kepada pelakunya.

Tetapi dalam kenyataannya bahwa para industrialis itu adalah manusia ekonomi dan bukan manusia hukum. Persyaratan untuk menjadi orang bisnis atau pengusaha pabrik juga tidak harus nasionalis dan patriot bangsa mereka menjadi pengusaha karena mereka ingin cari makan dengan menjadi orang dagang, manusia mencari untung jadi logika mereka adalah logika bisnis logika hukum atau moral.

Dalam dunia hukum lingkungan atau masyarakat hukum lingkungan ada berbagai pihak atau faktor yang terlibat yaitu, undang-undang, penegak hukum, pengusaha, LSM, teknologi yang digunakan, dan masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan (everonmental law inforcement) tidak terbatas pada upaya pengadilan. Pendayagunaan penegakan hukum lingkungan (pra peradilan) secara administratif yang berkaitan dengan izin dan pendayagunaannya akan lebih potensial mencapai tingkat penataan. Hal ini apabila dibandingkan dengan penegakan hukum lewat pengadilan yang biasanya kerugian yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi.



PT. KA berkedudukan di Jalan Raya RA KM. 23, Desa CM, Kecamatan JT Kabupaten SMD, perusahaan tersebut memproduksi textil dan kain, di mana proses produksi yang dimulai dari benang hingga menjadi kain dan dalam produksinya menghasilkan limbah, kemudian limbah tersebut diproses dengan menggunakan mesin dan selanjutnya lumpur atau sludge sisa instalasi pengelolaan limbah (IPAL) tersebut seharusnya diangkut ke Bogor untuk diproses, karena sludge tersebut mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tetapi oleh perusahaan lumpur atau sisa IPAL tersebut dibuang/diberikan kepada saksi NS dan saksi NW kemudian oleh saksi NS sludge tersebut diangkut dengan menggunakan truk diesel milik saksi NS selanjutnya sludge tersebut digunakan untuk menimbun dikebun bekas galian bata merah seluas 1400 M2 dengan kedalaman 1,5 M dan berjumlah sekitar 1600 M3 yang terletak di Kampung Sindang Palay Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi di tanah milik saksi NS demikian juga saksi NW mengangkut sludge dari perusahaan PT. KH dengan menggunakan truk milik saksi NS kemudian sludge tersebut digunakan untuk menimbun di kebun bekas galian bata milik saksi NW seluas 560 M2 dengan kedalaman sekitar 2 M yang terletak di Kampung LG Desa SK , Kecamatan LL, Kabupaten GA sebanyak 1000 M3, padahal seharusnya perusahaan dapat menduga bahwa sludge sisa IPAL diangkut ke Bogor untuk diproses karena sludge sisa IPAL tersebut mengandung limbah B3.

Akibat pembuangan limbah yang mengandung pencemaran logam-logam berat yang dibuang tanpa mengikuti persyaratan yang ada antara lain pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Pasal 40 ayat (1)), maka jika hanya, air hujan akan melarutkan logam-logam berat tersebut atau terbawa air hujan dan dapat mencemari sungai, tanah dan air tanah dan akibat jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan kanker, gagal ginjal, gangguan hati dan gangguan syaraf pada manusia dan jangka pendek dapat langsung mencemari sungai tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Putusan Pengadilan Negeri GA No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt. tertanggal 10 November 2004, menyatakan terdakwa HH selaku Direktur PT. KH dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair, sedangkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan melepaskan atau membuang zat energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hIdup atau membahayakan kesehatan umum”.

Limbah sludge industri textil PT. KH yang mengandung logam-logam berat antara lain



Kadmium, Kromium, Nikel, Mercury, Seng, Tembaga dan Timah hitam, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka limbah padat (sludge) Industri Textil mengandung logam berat digolongkan sebagai limbah B3 kode limbah D.213, dan sesuai dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan April 2004 peringkatnya Hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Perbuatan terdakwa HH yang bertindak atas nama Badan Hukum PT. KH, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut manapun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Kemudian Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

b) Penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan; dan/atau

c) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e) Memindahkan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau



f) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam putusan tersebut pidana yang dijatuhkan selama 2 bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan didenda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

SIMPULANIV.

Putusan hakim No. 198/Pid.B/2004/PN.Grt. adalah hakim membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tetapi menghukum terdakwa karena terbukti melanggar dakwaan subsideir (kealpaan) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak tepat, karena tidak menggunakan hasil laporan analisis laboratorium terhadap sampel limbah padat yang diperiksa oleh laboratorium ALS Bogor yang dinyatakan limbah B3 dengan kode limbah D.213 sebagai alat bukti. Dan putusan hakim tidak tepat untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan karena dengan jelas bahwa terdakwa HH tidak memiliki izin untuk pembuangan limbah B3 berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat (1) jo. PP No. 85 Tahun 1999 tentang B3.

Dengan dibebaskannya terdakwa dari segala dakwaan karena hakim tidak melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi yang merusak lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Masalah hukum yang timbul adalah adanya kesenjangan dalam putusan hakim akan menyulitkan bagi penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang disebabkan karena ketidakpekaan penegak hukum untuk mengoptimalkan peran saksi ahli dan hasil laboratorium dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum untuk banding.

DAFTAR PUSTAKA

Keraf, A. Sony. 1992. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

Mudzakkir. 2005. Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup. Program pasca sarjana Fakultas Hukum universitas Indonesia.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Said, Buchari. 2000. Ringkasan Hukum Pidana.

Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cet-I. Jakarta: LP3ES.

Silalahi, Daud. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.



Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaran Negar RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 36 Tahun 1997.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cetakan ke IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.



AbstrActThe court decision as final phase of enforcement and application of law, as a normative it is properly to reflect material truth, justice values, utility and it has legal certainty will as. In connection with the decision court of BMS No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, the accused has been stated proved guilty committed “the criminal act of corruption as a continuous” with the State suffered losses as much as 117.535.350 IDR. According the verdict, The court decision has been applicated the provisions of Article 197 Paragraph (1) regarding Law of criminal procedure in general. Yet in connection with substantive criminal law, the court was not applicate as a truth the elements of unlawfulness (actus reus) and criminal liability (men rea) as conditional sentence. Legal reasoning likewise, was not excute as a systematical and logical yet, including the values of justice was not fulfil appreciate in the court decision anyway.

Keywords : criminal act, criminal liability, material unlawfulness, certain of law, and justice

AbSTRAKPutusan pengadilan merupakan akhir dari penegakan dan penerapan hukum yang secara normatif mengandung kebenaran materiil, kejujuran, nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Dalam keterkaitan dengan putusan pengadilan No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan korupsi dimana negera dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,-. Merujuk pada putusan tersebut, secara umum putusan pengadilan mengaplikasikan pasal 197 Paragraph (1) dalam hukum acara pidana. Meski sudah terkait dengan hukum pidana substantif, pengadilan belum mengaplikasikan unsur-unsur unlawfulness atau actus reus, dan pertanggungjawaban pidana sebagai pertimbangan hukuman. Dasar hukum yang digunakan belum mengendepankan logika dan sistematis, termasuk nilai-nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Kata kunci: hukum kejahatan, pertanggungjawaban pidana, bukti yang tidak syah, kepastian hukum, keadilan

INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor : 44/Pid.B/2008/PN.Bms

Widiada GunakayaSekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No. 8 Bandung 40116




I. PENDAHULUAN

Terdakwa DS, selaku staf pelaksana pada PD. BPR BKK BMS, berdasarkan SK Bupati BMS No. 581/1553/2002 tanggal 3 Desember 2002, dan berdasarkan SK Direktur PD.BPR BKK BMS No. 581/136/KEP-DIR/BKK BMS/III /2005 tanggal 1 Maret 2005 bertugas sebagai “Analis Kredit dan Administrasi Kredit PD. BPR BKK BMS”. Dimulai sekitar bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Maret 2007 bertempat di Kantor PD. BPR BKK BMS Jl. Gatot Subroto No. 2 BMS melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handelings) dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berikut :

1. Telah menerima pelunasan kredit dari debitur yang tidak pernah disetor kepada kas PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp.103.196.600 (seratus tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)

2. Telah menerima setoran angsuran kredit dari para nasabah sampai sejumlah Rp. 15.598.500,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

3. Telah menerima uang numpang kredit nasabah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)

4. Telah menerima setoran tabungan nasabah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp. 126.295.200 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan JPU dituangkan dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. PDS : 01/BANYU/Ft.1/04/2008 tanggal 24 April 2008. Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, JPU menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, dengan pokok substansi dakwaan adalah sebagai berikut :

Pertama. Primair. Perbuatan terdakwa (sebagaimana diuraikan secara ringkas dalam kasus posisi di atas), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair. Perbuatan terakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang setoran pelunasan kredit Rp.103.196.600,-,



uang setoran angsuran kredit, uang numpang kredit nasabah, dan menggunakan uang tabungan Rp.15.598.500, uang kredit nasabah Rp. 3.500.000, setoran tabungan Rp. 4.000.000,- dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 126.295.200, semuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibatnya negara dalam hal ini Cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS mengalami kerugian sebesar Rp. 126.295.200,- atau sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u Kedua. Perbuatan terakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas telah

menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang setoran pelunasan kredit Rp.103.196.600,- uang setoran angsuran kredit, numpang kredit nasabah, dan menggunakan uang tabungan Rp.15.598.500, uang kredit nasabah Rp.3.500.000 setoran tabungan Rp.4.000.000,- dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 126.295.200, untuk kepentingan pribadi terdakwa, akibatnya negara dalam hal ini Cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS mengalami kerugian sebesar Rp. 126.295.200,- atau sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 8 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan PidanaA.

”Tuntutan pidana JPU yang dituangkan dalam surta tuntutan No. Reg. Perk. 01/BANYU/Ft.1/06/2008 tertanggal 25 Juni 2008, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa DS dari dakwaan primair.

2. Menyatakan terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 117.535.350,- (seratus tujuh belas juta lima ratus



tiga puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah) kepada negara cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun.

5. Memerintahkan barang bukti berupa:(Barang-barang bukti dimaksud tidak disebutkan dalam Jurnal ini, mengingat jumlahnya yang banyak, tetapi ada yang disita untuk negara, dan ada yang dikembalikan kepada instansi yang terkait).

6. Menetapkan supaya terdakwa DS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Hakimb.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms amar putusannya berbuni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa DS oleh karena itu dari dakwaan Tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa DSseperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara Berlanjut” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

5. Menghukum pula kepada terdakwa DS agar membayar uang pengganti sebesar Rp.117.535.350 (Seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa (ibid);

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan normativitas yuridikal dari substansi pokok Putusan Hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

a. Apakah putusan hakim telah mengikuti prosedur Hukum Acara Pidana?

b. Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap, terkait dengan Hukum Pidana Materiil?

c. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

d. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani?


A. Studi Pustaka

Hukum yang diaplikasikan sebagai landasan normatif untuk mengadili perkara ini adalah Hukum Pidana yang oleh Sudarto dikatakan sebagai berikut :

“Hukum pidana memuat dua hal, ialah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan tentang perbuatan yang di larang tentang orang yang melanggar larangan itu, tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu”. (Sudarto, 1981 : 158).

Ekstensi hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto di atas merupakan pengertian dalam arti sempit. Dikatakan sempit, karena yang dimaksud hanyalah hukum pidana normatif, lebih khusus lagi adalah hukum pidana materiil. Dengan demikian, yang dikaji dalam hukum pidana materiil hanyalah menyangkut ketiga hal yang telah disebutkan di atas tadi. Ekstensi dari Hukum Pidana demikian itu, sesuai dengan pendapat sebagai berikut :

“Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah



mengenai perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut dengan istilah : 1. masalah ”tindak pidana” ; 2. masalah ”kesalahan”; dan 3. masalah ”pidana”. (Arief, 1998: 16).

Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah:

”bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. ( Moeljatno, 1983: 45).

Pengertian Hukum Pidana di atas adalah dalam arti luas, karena meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal yang keduanya dapat digolongkan ke dalam hukum pidana normatif (dogmatis). Hukum pidana materiil yang dapat juga disebut hukum pidana substantif (substantive criminal law) meliputi 3 bidang kajian pokok, yaitu: tindak pidana beserta sanksinya berupa pidana, dan pertanggungjawaban pidana (Dalam definisi Moeljatno dimasukan ke dalam angka 1 dan 2 di atas).

Sedangkan dalam angka 3 yang dimaksud adalah hukum pidana formal. Termasuk dalam angka 1 dan 2 inilah yang menjadi masalah-masalah pokok yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (ius poenale) yang menyangkut tentang: perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana/tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana. Sedangkan angka 3 berkaitan dengan hukum pidana formal (ius puniendi), karena yang dibicarakan adalah masalah prosedural dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana ini dapat juga disebut dengan hukum pidana ajektif atau hukum pidana prosedur (criminal law procedure).

Kendatipun tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara yang diteliti, namun mengingat Putusan Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms ini memuat pemidanaan,



maka sebagai pengembangan Ilmu Hukum Pidana perlu dikemukakan secara singkat hal berikut ini. Berbicara Hukum Pidana secara komprehensif, sesungguhnya tidak hanya meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (hukum acara pidana) saja, akan tetapi juga meliputi Hukum Pelaksanaan Pidana (strafvollstreckungsrecht). Sudarto secara tegas mengatakan :

“Hukum pelaksanaan pidana merupakan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana kita, karena walaupun hal tersebut tidak langsung mengenai hukum pidana itu sendiri, akan tetapi merupakan masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan”. (Sudarto, 1983: 39).

Pada bagian lain dari tulisannya juga dikemukakan, bahwa :

“Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk ini dibutuhkan peraturan-peraturan yang memungkinkan UU pidana itu dilaksanakan. Ini bukan hal yang baru. Memang bukan, tetapi bagaimanakah keadaan dalam hukum positif kita ? Yang kami maksud tidak hanya mengenai hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht) saja tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut “hukum pelaksanaan pidana” (strafvollstreckungsrecht)”. (Sudarto, 1983: 63).

Sehubungan dengan masalah-masalah (unsur-unsur) pokok yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (ius poenale) sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diferifikasi ’apakah di dalam putusan hakim unsur-unsur yang menyangkut tentang : perbuatan yang dilarang (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), sudah diaplikasikan dengan benar menurut sistem Hukum Pidana Indonesia, terutama dalam hal pembuktian dari unsur-unsur dimaksud, sehingga terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana’?

Secara teoritikal, ketiga permasalahan pokok dari Hukum Pidana Materiil dimaksud dapat dibuatkan rumusnya sebagai berikut : Pidana (P) = Tindak Pidana (TP) + Pertanggungjawaban Pidana (PJP). Terkait dengan TP, ”suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai TP jika perbuatan tersebut ber-Sifat Melawan Hukum (SMH), dan suatu perbuatan tidak lagi merupakan TP jika terdapat alasan pembenar”. Terkait dengan PJP, ”seseorang baru dapat di-PJP-kan atas perbuatannya jika dalam diri orang itu terdapat kesalahan (K), dan seseorang tidak lagi dapat di-PJP-kan jika terdapat alasan pemaaf”. Dengan demikian, TP terkait dengan SMH dan alasan pembenar. Sedangkan PJP terkait dengan K dan alasan pemaaf (fait d’ excuse).

Kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menghapuskan atau meniadakan pidana, yang dikenal dengan istilah strafuitslutingsgronden. Oleh karena itu dikatakan, bahwa:

“… alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka



sifat dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”.( Schaffmeister et.al., 2007: 143).

Alasan pembenar yang merupakan alasan penghapus perbuatan yang ber-SMH, dan alasan pemaaf sebagai penghapus K. Di dalam aplikasinya, meminjam istilah. Roeslan Saleh, dalam bukunya Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, pembuktiannya harus dilakukan sendiri-sendiri. Istilah Moeljatno dalam bukunya ”Azas-azas Hukum Pidana” tidak boleh ”dicampuradukan”. Moeljatno mengatakan:

“... yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu terlebih dahulu harus ditetapkan, apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal ini jangan dicampuradukkan; sebab masing-masing ini sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan UU; dalam bahasa Latin: Nullum delictum, nula poena sine praevia lege. Sedangkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Yang pertama untuk sebagian besar adanya dalam alam lahir (alam Sein) sedangkan yang kedua sesudah ada perbuatan pidana, adanya dalam batin, alam Sollen”. (Moeljatno, 1983: 9-10)

Pada bagian lain lebih ditegaskan:

“... untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)”. (Moeljatno,1983: 57).

Demikian pula pendapat Roeslan Saleh secara tegas menyatakan, bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia



telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat”.(Saleh, 1983: 75).

Sudarto juga, mengatakan:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang terserbut”. (Sudarto, 1987/1988: 85)

Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana (ius puniendi), yang dibicarakan adalah masalah prosedural dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Khusus terkait dengan obyek penelitian, maka salah satu masalah pokok yang menjadi bidang kajian hukum acara pidana adalah, ’perihal putusan hakim tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib’ (Hamzah, 1983: 17). Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP diberikan penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana, adalah :

”untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan babak akhir dari suatu penegakan hukum, yang secara normatif harus berimperasikan kebenaran materiil dan mereflesikan nilai-nilai keadilan. Di dalam Hukum Acara Pidana, tidak hanya sebatas itu, putusan pengadilan juga harus merealitaskan ’kepastian hukum’ di samping ’kemanfaatan hukum’, baik bagi terdakwa pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Pertama, faktor ’kebenaran materiil’, putusan pengadilan harus berisikan proposisi-proposisi hukum yang menyatakan, bahwa terdakwalah yang benar-benar telah terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. ’Kebenaran materiil’ diperlukan juga untuk mengetahui ’apakah hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut telah berpikir rasional-logik deduktif yang dibenarkan menurut asas-asas logika hukum’?

Kedua, fakto’keadilan’, kendatipun hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi faktor ini senantiasa harus terefleksi dalam setiap putusan pengadilan, terutama lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, harus sesuai dengan kesalahannya. Dengan demikian, keadilan yang dirasakannya itu akan dapat mengkoreksi kesalahan terdakwa sendiri.

Ketiga, faktor kepastian hukum’, sangat penting pula untuk diketahui oleh terdakwa sendiri, di samping untuk perlindungan hukum sebagai justisiabel, juga berkaitan dengan ”status” hukum yang akan diterimanya, sehubungan dengan terbukti tidaknya kesalahan yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Dengan sudah adanya ’kepastian hukum’ terhadap statusnya itu, terdakwa akan dapat menyiapkan langkah-langkah berikutnya, apakah ia menerima, atau akan mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa.

Keempat, faktor ’kemanfaatan hukum’. Menyadari bahwa hukum itu bukanlah untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia, maka putusan pengadilan sebagai suatu keputusan hukum harus dirasakan kemanfaatannya bagi terdakwa maupun masyarakat. Bagi manusia, dalam hal ini terdakwa, suatu putusan pengadilan harus benar-benar membawa hikmah bagi dirinya sendiri, paling tidak ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah, tercela, asuila serta melawan hukum. Dengan pemikiran refleksinya yang demikian itu, pada akhirnya ia akan berbalik arah dan membuat inferensi, bahwa ’aku memang patut dipidana’. Bagi masyarakat, akibat dari realitas yang dilakukan dan dialami oleh terdakwa akan dijadikan ”cermin” untuk tidak bertindak salah, tercela, asuila dan melawan hukum seperti itu.

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum KUHAP ditetapkan, bahwa: putusan pengadilan adalah:

”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan hakim yang memuat pemidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam huruf a sampai dengan huruf l Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l tidak dipenuhi, maka menurut ayat (2) dari pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, selanjutnya secara logikal akan dilakukan analisis deduktif terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms sebagai obyek penelitian.



b. Analisis

1. Putusan Hakim Harus Mengikuti Prosedur Hukum Acara Pidana

Berdasarkan inti definien dari definiendum ”putusan pengadilan” di atas, yang memiliki tiga ekstensi, yakni ’diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka’, ’dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum’ dan ’menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini’. Jika ekstensi tersebut direlasikan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms yang bersubstansikan diktum ”pemidanaan’, maka secara yuridis normatif dapat diferifikasi ’apakah hakim dalam putusannya tersebut yang menyangkut hal ihwal yang harus dimuat dalam putusan, telah mendeduksi ketentuan-ketentuan positif sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dan apakah telah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka (untuk umum)?

Putusan hakim yang memuat pemidanaan tersebut, telah ’diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka’, dan setelah dideduksi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada umumnya semua ketentuan telah diaplikasikan, namun masih terdapat beberapa anotasi dan komentar yang harus dikemukakan. Anotasi dan komentar diberikan setelah dilakukan analisis terhadap putusan, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Di dalam putusan, kepala putusan dengan kalimat berbunyi demikian telah diterakan. Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa:

”Setiap putusan pengadilan berkepala ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk dapat dilaksanakan. Kepala putusan tersebut memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, kekuatan untuk dilaksanakan”.(Mertokusumo, 1986:115).

Ternyata terhadap putusan ini telah dilaksanakan.

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Hal-hal yang menyangkut obiter dicta di atas juga telah dimuat dalam putusan)

c. Dakwaan JPU sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif telah dimuat dalam putusan sebagaimana dikemukakan pada huruf b di atas.

Di dalam Hukum Acara Pidana, jika surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang mana yang paling dipandang tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.



Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain :

1) saling mengecualikan, dan

2) memberi ”pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3) periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama, dengan ketentuan:

a) apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan,

b) penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

4) Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:

a) membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti

b) menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti. (Yahya Harahap, 2003: 399-400).

Ternyata hakim memilih dakwaan pertama, dan mengingat dakwaan pertama disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Secara doktrinal, sebagaimana dikemukakan di atas, apabila dakwaan pertama primair terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian sebaliknya, jika dakwaan pertama primair dinilai tidak terbukti, maka hakim harus mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair. Ternyata dalam putusan hakim ini, oleh hakim salah satu unsur dari dakwaan pertama primair dinilai tidak terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Unsur tindak pidana yang dinilai tidak terbukti adalah unsur ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Alasan hakim menyatakan unsur ini tidak terbukti, karena ’hakim tidak dapat menilai berapa nilai pertambahan kekayaan terdakwa yang tidak seimbang apabila dilihat dari pendapatan terdakwa’. Pertimbangan hakim demikian itu, dikarenakan JPU tidak dapat membuktikan berapa nilai kekayaan terdakwa sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Anotasi: seharusnya hakim mempertimbangkan, bahwa unsur ini terpenuhi karena dengan telah tidak disetorkannya nilai uang sebanyak Rp. 126.295.200,- kepada kas PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS. Hal ini telah menjadi fakta hukum, karena diakui oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka berarti perbuatan terdakwa yang dilakukan



secara melawan hukum itu sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah/PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp. 126.295.200,- telah nyata-nyata dilakukan untuk memperkaya diri sendiri.

Akan tetapi, unsur di atas oleh hakim justru dinilai tidak terbukti dalam dakwaan pertama primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair. Dengan demikian, hakim lebih lanjut membuktikan dakwaan pertama subsidair yang oleh JPU terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

5) Unsur melakukan beberapa Perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (voortgezette handelings)

Jadi, dakwaan pertama subsidairlah yang dipertimbangkan oleh hakim dan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Fakta hukum yang dikonstruksikan oleh hakim dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam putusan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, hakim telah mempertimbangkan 15 orang keterangan saksi dan 2 orang keterangan ahli yang diajukan oleh JPU yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. Demikian pula mengenai barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, oleh terdakwa telah diakui, sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebagai barang bukti yang sah di persidangan. Dalam putusan hakim tersebut, juga telah dipertimbangkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya tidak menyetorkan uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. Rp. 126.295.200,-. Oleh hakim, semua yang terungkap dipersidangan kemudian dijadikan fakta hukum untuk



memperkuat pembuktian dalam pertimbangannya.

Setelah dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan pertama subsidair yang oleh hakim dinilai terbukti, maka pada akhirnya hakim berpendapat sebagai berikut:

1) bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

2) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

3) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

4) bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Ditinjau dari sisi hukum pembuktian, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dapat diketahui bahwa:

Hakim telah menerapkan hukum pembuktian menurut Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berarti, hakim telah menggunakan dua alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa TPK telah benar-benar terjadi. Dua alat bukti dimaksud adalah ”keterangan saksi” (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP)) dan ”keterangan terdakwa” (vide Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP)). Dan terhadap kedua alat bukti tersebut, hakim yakin bahwa tindak pidana ”Korupsi Secara Berlanjut” telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini hakim telah menggunakan doktrin atau teori pembuktian negatief wettelijk bewijs theorie.

e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. (Telah dimuat dalam putusan sebagaimana dikemukakan pada huruf C di atas).

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



Di dalam putusan hakim telah dimuat hal-hal yang diamanatkan oleh ketentuan di atas, yakni mengenai:

1) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Di dalam putusan telah dimuat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun. 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Anotasi: di dalam putusan tidak dicantumkan ”pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Seharusnya mengenai dasar hukum ini mengacu pada KUHAP.

2) Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dimuat dalam putusan sebagai berikut:


a) Perbuatan terdakwa adalah telah merugikan PD BPR BKK PWK Utara cabang BMS dan merugikan para nasabah

b) Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian sisa uang yang telah digunakan sebesar RP.117.535.350. (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).


a). Terdakwa belum pernah dihukum;

b). Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Sesungguhnya mengenai faktor yang memberatkan maupun meringankan ini, tidak begitu saja variabel-variabelnya diambil dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetapi harus kembali dikaitkan dengan hal-hal dan atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya dalam kedudukannya sebagai apa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, seberapa besar akibat dari perbuatan terdakwa itu berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apakah perbuatan itu diulang-ulang oleh terdakwa, atau apa yang menjadi faktor etiologikal dilakukannya perbuatan tersebut.

Jadi penekanannya lebih kepada ”perbuatan (handeling) dan akibat dari perbuatan (gevolg)” yang dilakukan oleh terdakwa. Di samping itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang terdapat di dalam diri terdakwa itu sendiri. Apa yang menjadi motivasinya, apakah perbuatan itu dilakukan semata-mata karena kadar niat jahatnya (mensreanya) yang begitu besar, dalam hal ini memang ingin menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang lainnya.



g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Pada bagian akhir putusan mengenai hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, telah dicantumkan yaitu pada hari Senin, 7 Juli 2008. (Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim).

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

1) Mengenai ”pernyataan kesalahan terdakwa”, di dalam putusan hakim, redaksional rumusannya terdapat pada amar putusan sebagai berikut:

a) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

b) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

2) Mengenai ”pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya”, dikemukakan analisis sebagai berikut:

”Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana”. Di dalam putusan hakim, pertimbangan hakim mengenai hal ini pada pokoknya adalah mempertimbangkan :

”bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa”.

Anotasi: kualifikasi tindak pidana di dalam putusan hakim tidak disebutkan dalam pertimbangannya, tetapi disebutkan dalam amar putusannya.

3) Mengenai ”pemidanaan yang dijatuhkan”, diawali dengan pertimbangan: ”bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara”. Di dalam putusan di antaranya dinyatakan sebagai berikut:



a) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

b) Menghukum pula kepada terdakwa DS agar membayar uang pengganti sebesar Rp.117.535.350 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Ketentuan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti” telah dimasukan dalam putusan. Disebutkan: ”Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah)”. Sedangkan ”ketentuan mengenai barang bukti”, juga telah dicantumkan, disebutkan: ”Memerintahkan barang bukti berupa: (Barang-barang bukti dimaksud tidak disebutkan dalam Jurnal ini, mengingat jumlahnya yang banyak, tetapi ada yang disita untuk negara, dan ada yang dikembalikan kepada instansi yang terkait).

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Keterangan demikian ini tidak terdapat dalam putusan, karena perkara yang diperiksa oleh majelis hakim tidak ada fakta seperti itu.

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Ketentuan mengenai terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, telah diikuti dan dicantumkan dalam amar putusan. Disebutkan: ”Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan”.

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pada bagian akhir surat putusan telah disebutkan dengan cakupan kalimat sebagai berikut:

“Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri BMS pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2008, oleh kami: Ny. IRD sebagai Ketua Majelis hakim,



RAM, dan GS, masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2008 oleh Ketua Majelis hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh: JO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TP sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Pembuktikan Unsur Tindak Pidana Dan Kesalahan Terkait Dengan Hukum Pidana Materiil.

Mengenai pokok permasalahan ini substansi analisisnya dibagi menjadi dua bagian berikut ini.

a. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Di dalam putusan hakim dianalisis beberapa unsur tindak pidana yang dinilai belum lengkap, yaitu sebagai berikut :

Pertama, unsur ”barang siapa”.

Anotasi: seharusnya hakim langsung merujuk kepada Pasal 1 angka 3 UU 31 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pereorangan atau korporasi.

Kedua, unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Didalam pertimbangan Hakim diberikan pengertian mengenai ”tujuan” yaitu ”adanya suatu kehendak yang ada dalam fikiran atau batin si pelaku/pembuat yang bertujuan atau menginginkan atau menghendaki adanya suatu keuntungan (menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Sedangkan yang dimaksud ”menguntungkan” adalah ”penambahan nilai atau jumlah kekayaan/harta bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk korporasi”.

Anotasi: pertimbangan hakim dengan memberikan pengertian ”tujuan” sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan ”unsur subjektif” yang terdapat di dalam diri terdakwa. Sedangkan pembuktian mengenai unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Ketiga, ”unsur” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Anotasi: kendati pun dalam pertimbangan hakim telah dapat dibuktikan, bahwa terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD. DPRBKK PWK Utara Cab. BMS telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima uang dari nasabah, namun tidak disetorkan kepada kas PD.DPRBKK BMS yang totalnya berjumlah Rp. 117.535.350,- akan tetapi pembuktiannya belum dinilai lengkap, karena



tidak direlasikan dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum, yakni berupa ”kewajiban hukum”. Dikaitkan dengan ”kewajiban hukum”, terdakwa berkeharusan untuk melakukan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang yang ia terima dari nasabah kepada pemegang kas PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS.

Mengenai makna ”kewajiban hukum”, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (2000: 91) telah mengatakan, bahwa kewajiban pada dasarnya adalah keharusan yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengemban kewajiban tersebut”.

Mengacu pada pengertian demikian, adalah sudah sangat jelas bahwa suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum, berarti perbuatan tersebut secara sadar dilakukan untuk memungkiri atau menafikan sesuatu ‘keharusan’ atau sesuatu yang di’harus’kan. Ini berarti pula, melanggar sesuatu perintah atau yang di‘perintah’kan oleh hukum. Bukankah isi dari suatu kaidah hukum di antarantya adalah ‘perintah’. Perbuatan demikian secara tautologikal berarti ‘melawan’ dan ‘bertentangan’ dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perbuatan demikian ditetapkan akibat hukumnya. Jadi, unsur penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS telah terpenuhi.

Keempat, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Anotasi: kendati pun unsur ini telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, yang pada intinya keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,- karena perbuatan terdakwa, tetapi jika unsur tersebut dihubungkan dengan putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 yang telah menyatakan kata ”dapat” dalam frasa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka telah terjadi inkonsistensi pemikiran dalam pertimbangan hakim. Dikatakan demikian, karena di satu pihak hakim menggunakan putusan MK tersebut sebagai dasar hukum untuk tidak menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, karena oleh putusan MK dimaksud telah dinyatakan tidak mengikat terhadap kata ”dapat” dalam frasa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Th 1999 berikut penjelasan-penjelasannya. Namun, di pihak lain hakim justru masih menggunakan kata ”dapat” tersebut untuk membuktikan unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Sehubungan dengan hal di atas, seharusnya hakim tidak menggunakan Pasal 3 UU PTPK sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, karena dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan juga unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Dengan digunakannya pasal tersebut, berarti juga kata “dapat” oleh hakim dijadikan salah satu bagian inti delik dari ketentuan



pasal dimaksud. Dengan demikian, seharusnya hakim tidak perlu lagi membuktikan dalam pertimbangannya, apakah perbuatan terdakwa itu benar-benar telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena dengan dicantumkannya kata “dapat”, yang penting bagi hakim adalah perbuatan terdakwa sudah dinilai dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, walaupun perbuatan itu baru “mungkin” (berpotensi) akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan dipenuhinya bagian inti delik ini, menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, dan terdakwa sudah dapat dituntut secara pidana. Inilah yang dimaksud dengan delik formal, yakni terjadinya TPK cukup hanya dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan di dalam delik sebagaimana dibuktikan di atas, bukan dengan timbulnya akibat berupa benar-benar telah teradi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Mengenai pembuktian unsur kesalahan, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur kesalahan secara lengkap?

Di dalam putusan setelah unsur-unsur TPK dinyatakan terpenuhi (terbukti), lalu dibuat pertimbangan hakim sebagai berikut:

1) bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

2) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan, oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

3) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

4) bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Anotasi: Walaupun secara teoritikal pertimbangan tersebut telah mengaplikasi rumus pemidanaan P = TP + PJP. Namun, secara doktrinal pembuktian terhadap unsur-unsur TP dan PJP secara imperatif harus dilakukan sendiri-sendiri, tidak boleh ”dicampuradukan”. Di dalam putusan hakim, semua unsur pembentuk dari rumus tersebut pertimbangan pembuktiannya tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dicampuradukan.



Jadi, putusan hakim bertentangan dan tidak mengaplikasikan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh, dan Sudarto sebagaimana telah dikemukakan di muka. Dikatakan demikian, karena dengan telah mempertimbangkan unsur-unsur TP yang hanya diperoleh fakta hukumnya berdasarkan kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta menghubungkan semuanya itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan JPU, hakim telah menggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TPK Secara Berlanjut”. Di atas telah dianalisis, bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur TP oleh hakim telah tidak dibuktikan secara lengkap dan benar. Anggaplah misalnya, pembuktian unsur-unsur TPnya telah lengkap dan benar, tetapi apakah cukup dengan membuktikan unsur-unsur TP saja, terdakwa sudah dapat dipidana? Bukankah menurut doktrin-doktrin di atas, unsur TP dan PJP dua hal yang berlainan, oleh karena itu kata Moeljatno “jangan dicampuradukkan”. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang terkait dengan kesalahannya yang harus dibuktikan juga. Secara lebih tegas dapat dikemukakan: ’apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu dapat dipidana, sangat bergantung pada soal, apakah orang itu dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesalahn atau tidak’? Jika memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun orang itu telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, orang itu tidak boleh dipidana. Inilah yang dimaksud dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dikaitkan dengan Pasal 3 UU PTPK, kendatipun tidak dirumuskan dengan tegas unsur kesalahannya dalam bentuk “dengan sengaja”, tetapi dalam putusan unsur kesalahan ini harus tetap dibuktikan. Di dalam putusan oleh hakim pembuktiannya tidak dipertimbangkan.

Jika unsur kesalahan ini sudah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, barulah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dapat diper”salah”kan. Oleh karena dapat diper”salah”kan, ia pun dapat juga “dipertanggungjawabkan” menurut hukum pidana. Oleh karena itu, barulah ia dapat di pidana. Dapat dipertanggungjawaban secara pidana, harus pula diartikan bahwa terhadap diri terdakwa juga tidak ditemukan alasan pemaaf. Jika alasan pemaaf ditemukan, dengan sendirinya terdakwa tidak dapat pula dituntut, dan dengan sendirinya juga tidak dapat dipidana.



Di dalam putusan, kendatipun belum dipertimbangkan pembuktiannya secara lengkap TP apalagi PJPnya, sebagai justifikasi untuk memidana, hakim telah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

”bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab”.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan:

”bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Jika peretimbangan hakim tersebut dianalisis lebih lanjut, terdapat kerancuan berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena di persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menghapuskan atau meniadakan pidana, yang dikenal dengan istilah strafuitslutingsgronden. Oleh karena itu, Schaffmeister sebagaimana telah disitasi di muka mengatakan:

“… alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka sifat dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”. (Schaffmeister. Et.al., 2007: 143).

Akan Tetapi, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu kalimat pertimbangan untuk menyatakan terdakwa dipidana, pertimbangan hakim tadi menajdi tidak dapat dibenarkan. Mengapa ? Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan pemidanaan berkaitan dengan persoalan kesalahan (PJP), dan persoalan kesalahan (PJP) berkaitan dengan alasan pemaaf (schulduitslutingsgronden). Sedangkan, persoalan TP erat berkait dengan persoalan sifat melawan hukum (SMH), dan persoalan TP (SMH) berkaitan dengan alasan pembenar, (rechtsvaardigingsgronden) (Farid, 1995: 189).

Jika alasan pembenar ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itupun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Perbuatan yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum (TP), tidak mungkin oleh undang-undang diancam dengan pidana.



Jadi, pada akhirnya dapat dikatakan, hilangnya SMH suatu perbuatan, menyebabkan hilang pula sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Seharusnya acuan teoritikal demikian ini, oleh hakim langsung diaplikasikan ketika selesai mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

Kembali pada pertimbangan hakim di atas, dengan ”dicampuradukan”nya antara alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka timbul persoalan: ‘alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana’, apakah alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa dipidana?

Berdasarkan analisis di atas, berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan, dapat dikatakan bahwa hakim belum membuktikan unsur- unsur itu dengan benar menurut sistem Hukum Pidana Indonesia..

3. Putusan Hakim Harus Mencerminkan Penalaran Hukum Yang Logikal

Sebelum dilakukan analisis terhadap putusan hakim tentang bagaimana seharusnya merefleksikan penalaran hukum yang logikal, perlu dikemukakan terlebih dahulu secara teoritikal hal-hal yang berkaitan dengan ’hukum dan logika” serta ”penalaran hukum” yang nantinya akan diaplikasikan dalam analisis obyek penelitian.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya ”Essays in Legal and Moral Philosophy” yang dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta dengan judul Hukum dan Logika dinyatakan :

”... terdapat suatu relasi yang istimewa erat antara hukum dan logika (dalam arti tradisional, dari dua nilai, benar atau salah) – bahwa ”sifat logis” adalah suatu sifat khusus dari hukum; yang berarti dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma dari hukumharus sesuai dengan asas-asas logika. Ini mengandaikan, bahwa asas-asas itu - khususnya hukum non-kontradiksi dan aturan inferensi, adalah aplikabel pada norma-norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya.”. (Sidharta, 2006: 27).

Sedangkan ”penalaran hukum” yang juga menjadi bidang kajian ”Logika Hukum”, pada hakikatnya merupakan kegiatan berpikir, yakni kegiatan akal budi untuk menghubungkan satu pikiran (pikiran-pikiran) dalam rangka menarik suatu simpulan. Kegiatan berpikir demikian ini disebut “penalaran” (reasoning) (B. Arief Sidharta, 1995: 3). Legal reasoning menyangkut kajian logika dari suatu keputusan. Dengan demikian, terdapat korelasi antara logika dengan pembuatan, penyusunan dan perumusan argumentasi hukum. Peran logika tidak boleh diabaikan sama sekali, mengabaikan peran logika, berarti berkonsekuensi terhadap kerancuan berpikir dalam melakukan suatu penalaran hukum, bahkan terjadi lompatan logika dalam pengambilan keputusan sebagaimana terdapat dalam putusan hakim yang dikemukakan di bawah nanti.



Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan nondeduksi (induksi). Di dalam penalaran hukum menggunakan argumentasi deduksi. Logika adalah suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran itu, mulai dari yang paling sederhana adalah pengertian atau konsep (conceptus, concept), proposisi atau pernyataan (propositio, statement) dan penalaran (ratio cinium, reasoning). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran itu harus dipahami secara seksama (Soekadijo, 1985: 3).

Di dalam putusan hakim, ketiga bentuk pemikiran ini tidak teraplikasi dengan jelas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematikal). Dikatakan demikian, karena penyusunan atau pembuatan argumentasi yang melandasi keputusan hakim, kandungan materi proposisinya tidak bersesuaian dengan norma-norma hukum pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada:

Premis mayor yang dibentuk oleh hakim dalam pertimbangannya, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa:

a. Terdakwa DSterbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentun Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

c. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan;

d. Mengganti kerugian negara sebesar Rp. 117.535.350,-

e. Memerintahkan barang bukti berupa : (ibid).

f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Premis minornya adalah pertimbangan sebagai berikut:

a.. ”Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum (yang pada intinya) menyatakan:



Bahwa terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS, telah merugikan keuangan negara/PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS sejumlah Rp. 117.535.350,-

a. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi yang terdiri atas unsur:

1) Setiap orang;

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;

3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;

4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

6) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

Simpulannya, nampak dalam pertimbangan hakim di bawah ini:

a. Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

b. Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

Mengenai simpulan 1. Dilihat dari bentuk logika deduktif, inferensinya seolah-olah benar, sehingga menghasilkan konklusi yang sahih. Akan tetapi, jika kita perhatikan bagaimana premis minor itu dibentuk, maka simpulan yang ditarik hasilnya tidak akan sesahih itu. Mengapa, sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam premis minor, sesungguhnya belum dapat dijadikan proposisi dalam pertimbangan (konklusi) untuk menyatakan, bahwa semua unsur dari dakwaan pertama subsidair telah terpenuhi. Apalagi untuk menyatakan: ”terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut” menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Dikatakan demikian, karena walaupun di dalam putusan hakim telah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan yang dimplementasikan dalam premis mayor dan minor sebagaimana disebutkan di atas, tetapi jika pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU di dalam putusan hakim, belum dipertimbangkan pembuktiannya secara lengkap, khususnya mengenai unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” dan unusr ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang merupakan inti delik dari TPK, maka inferensinya juga menjadi tidak sahih. Mengapa, karena menurut hukum pidana materiil justru unsur-unsur tindak pidana dimaksud belum dianggap dapat dibuktikan, sehingga konsekuensi yuridisnya, terdakwa dapat saja diputus ”lepas dari segala tuntutan hukum” menurut ketentuan KUHAP (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Ketidaksahihan inferensi dimaksud, juga dapat diperkuat dengan argumentasi hukum berikut ini. Di dalam simpulan dicantumkannya kata bersalah, dalam proposisi:

”... oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi Secara Berlanjut”.

Secara teoritikal dengan mengemukakan rumus dan doktrin-doktrin yang ada (telah dijelaskan di muka), unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, bukan dengan TP (SMH). Mengingat unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, dan bila hal ini dikaitkan dengan simpulan tadi, maka simpulannya seharusnya berbunyi :

” ... oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dengan itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Korupsi Secara Berlanjut”.

Mengenai simpulan 2. Tidak logikal dan tidak sistematiknya penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, nampak pula pada penyusunan penalaran hukum dalam simpulan 2 di atas. Di dalam putusan, hakim telah membuat pertimbangan berupa premis-premis tentang TP dan PJP yang sesungguhnya belum dapat dibuktikan secara lengkap, dan kemudian berdasarkan premis-premis yang tersedia itu lalu dibentuk ”premis baru” sebagai simpulan, yang substansinya menjustifikasi untuk memidana terdakwa. Premis dimaksud dicakup dalam satu proposisi berupa pertimbangan sebagai berikut:

” Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab”.



Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Jika premis di atas diurai lebih lanjut akan diperoleh premis-premis berikut ini.

Premis mayor:

”Sepanjang pemeriksaaan di persidangan, tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa”.

Premis minor :

”terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Simpulannya:

”Jadi, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara”.

Jika ”premis baru” yang menjadi simpulan hakim tersebut dianalisis lebih lanjut, terdapat kerancuan penalaran hukum berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena di persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan (premis mayor). Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menghapuskan atau meniadakan pidana. Namun, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu proposisi pertimbangan untuk menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dipidana (simpulan), maka simpulan tersebut menjadi tidak benar. Mengapa?

Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan pemidanaan berkaitan dengan persoalan (k)esalahan (PJP), dan persoalan (k)esalahan (PJP) ini berkaitan dengan alasan pemaaf. Sedangkan, persoalan TP erat berkait dengan persoalan SMH, dan persoalan TP (SMH) ini berkaitan dengan alasan pembenar. Jika alasan pembenar ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itupun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Jadi, alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana? Apakah alasan pembenar atau alasan pemaaf atau kedua-duannya tidak ditemukan (tercakup dalam premis mayor), sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa haruslah dipidana.

Mengacu pada simpulan hakim sebagai premis baru yang substansinya “menghukum terdakwa”, dan simpulan ini juga ditarik dari premis minor yang menyatakan: “terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”, berarti yang tidak ditemukan adalah alasan pemaaf



yang terkait dengan unsur (k)esalahan. Namun, karena kedua alasan itu dicakup dalam satu premis mayor (dicakup dalam satu proposisi), maka keberadaan premis mayor ini menjadi tidak dapat dimengerti. Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa: simpulannya benar, premis minornya benar, tetapi premis mayornya salah.

Di dalam putusan hakim telah terjadi juga inkonsistensi berpikir dalam penyusunan argumentasi hukum, sehingga menghasilkan penalaran hukum yang tidak logikal. Hal ini terlihat dalam argumentasi hukum ketika hakim mempertimbangkan pembuktian unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berikut ini.

Kendati pun unsur ini telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, yang pada intinya keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,- karena perbuatan terdakwa, akan tetapi jika unsur tersebut dihubungkan dengan putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 yang telah menyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap kata ”dapat” dalam frasa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka telah terjadi inkonsistensi pemikiran dalam pertimbangan hakim. Karena di satu pihak hakim menggunakan putusan MK tersebut sebagai dasar hukum untuk tidak menggunakan SMH materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, (yang telah dinyatakan ”tidak mengikat secara hukum” terhadap kata ”dapat” dalam frasa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 th 1999 berikut penjelasan-penjelasannya), namun di pihak lain hakim justru masih menggunakan kata ”dapat” tersebut untuk membuktikan unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Jika argumen hukum yang disusun oleh hakim dalam pertimbangannya di atas ditinjau dari penalaran hukum, maka sesungguhnya telah terjadi bentuk berpikir yang tidak logikal, karena sebagaimana telah dijelaskan, hakim dalam pertimbangannya masih mengacu pada kata ”dapat” dalam kalimat : ”... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...” (vide Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, beserta penjelasan pasalnya. (Penjelasan Pasal 3 menyatakan : Kata ”dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2)), Sebagaimana diketahui, kata ”dapat”, yang dirumuskan dalam pasal tersebut (termasuk yang ada dalam Pasal 2 ayat (1)) telah dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.

Berikutnya, dengan digunakannya Pasal 3 UU PTPK tersebut sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, akibatnya terjadi lagi inkosistensi dalam penerapan delik formil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kata “d a p a t” yang oleh UU PTPK telah dinyatakan sebagai delik formil. Oleh hakim seharusnya ”kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” tidak perlu lagi dibuktikan dalam putusannya, karena perbuatan terdakwa yang koruptif itu benar-benar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, bagi hakim yang penting adalah perbuatan terdakwa sudah dinilai dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, walaupun perbuatan itu baru “mungkin” (berpotensi) akan menimbulkan



kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti, dengan dipenuhinya bagian inti delik ini, menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, dan terdakwa sudah dapat dituntut secara pidana.

Berdasarkan penalaran hukum demikian, seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa oleh karena MK dalam putusannya tersebut telah menyatakan: “Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada Pasal 3 UU Nomor 31 Th. 1999 tentang PTPK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasannya, dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”, maka berarti unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pun secara yuridis harus dinyatakan tidak mengikat, dengan demikian unsur inipun dapat dinyatakan ”tidak terbukti”.

Oleh karena satu unsur tidak terbukti, maka logika hukumnya, hakim harus menyatakan bahwa dakwaan pertama subsidair juga tidak terbukti. Mengingat dalam putusan ini dakwaan pertama primair dan pertama subsidair tidak terbukti, berarti dengan sendirinya tidak terdapat pula perbuatan melawan hukum (PMH). Tidak terdapat PMH, berarti tidak ada pula TP. Jadi, terdakwa harus diputus ontslag van ale rechtsvervolging, karena perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana/TP (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Namun demikian, fakta hukum (judex facti) yang diungkapkan dalam putusan hakim ini telah disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan disertai dengan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi dan kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian, dalam hal inferensi mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, pembuktian terhadap unsur kesalahan tidak komprehensif dipertimbangkan. Unsur kesalahan dimaksud oleh hakim dinilai telah terbukti bersamaan dengan terbuktinya tindak pidana. Padahal unsur kesalahan harus dibuktikan tersendiri. Apabila unsur kesalahan ini dapat dibuktikan, barulah dikatakan terdapat pertanggungjawaban pidana, karenanya terdakwa dapat dipidana. Akan tetapi pembuktian demikian itu tidak dilakukan oleh hakim, sehingga tidak terdapat ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Padahal dalam kajian logika, legal reasoning berkaitan erat dengan argumentasi hukum yang melandasi lahirnya suatu keputusan.

Oleh karena itu, studi yang menyangkut kajian logika hukum terhadap suatu keputusan sangat berkaitan dengan argumentasi, reasoning (pertimbangan, alasan), serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Dengan tidak memperhatikan asas-asas berpikir logikal demikian, hakim dalam putusannya sudah langsung menarik simpulan sebagai suatu keputusan, yakni dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai penghapus kesalahan, maka



terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Pertanyaannya: ’berdasarkan fakta hukum apa kesimpulan demikian itu ditarik, sementara unsur pertanggungjawaban pidananya sendiri belum dibuktikan, tiba-tiba sudah langsung disimpulkan bahwa terdakwa ”mampu bertanggungjawab”?. Pertanyaan ikutannya: ”fakta hukum apa yang sudah terungkap di persidangan, sehingga hakim sudah pula menyimpulkan, bahwa ”tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan bagi terdakwa”. Di sinilah simpulan hakim diperoleh melalui logika yang melompat.

Premis mayor : orang baru dapat dipidana jika orang tersebut memiliki kesalahan

Premis minor : terdakwa memiliki kesalahan

Konklusi : terdakwa dapat dipidana

Dalam putusan hakim ”premis minor” tidak dibuktikan. Dijadikan premis minor adalah fakta-fakta hukum mengenai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, dan dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim seharusnya menyadari, bahwa premis ini berkaitan dengan tindak pidana, bukan dengan kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Selanjutnya :

Premis mayor : orang tidak dapat dipidana jika orang tersebut memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan penghapus pidana)

Premis minor : terdakwa memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf)

Konklusi : Jadi, terdakwa tidak dapat dipidana.

Dalam putusan hakim ”premis minor” tidak dibuktikan.

Terdeduksi dengan bagaimana seharusnya penalaran hukum dilakukan (ought/behoren), maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim belum mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematis). Ditemukan ketidaklogisan dalam membentuk premis, menerapkan asas kontradiktif (inkonsistensi) dalam menyusun argumentasi hukum, dan simpulan sebagai proposisi baru diinferensikan dengan logika melompat.

4. Putusan Hakim Harus Mengakomodasi Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang berpihak Pada Penguatan Masyarakat Madani.

Kendatipun tidak dinyatakan secara khusus yang menyangkut masalah nilai keadilan dan kemanfaatan, namun dalam pertimbangan hakim nilai-nilai dimaksud sudah terakomodasi dalam kalimat-kalimat berikut ini : ”... Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya...”, ”perbuatan terdakwa atelah merugikan



keuangan negara”. Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan negara perlu ditanamkan.

Hal ini diharapkan akan berimplikasi tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, dalam putusan hakim nilai-nilai keadilan substansial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat belum diakomadasi. Seharusnya nilai-nilai seperti itu dapat diimplementasikan dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Bukankah perbuatan terdakwa itu, sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara materiil, yang pada hakikinya juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara materiil.

Oleh karena itu, untuk menjadikan putusan lebih memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, seharusnya hakim tidak hanya menggunakan SMH formal semata, tetapi juga menngunakan SMH materiil sebagai sumber hukum lex ne scripta sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara tersebut, karena perbuatan demikian secara materiil memang bertentangan dengan norma-norma keadilan dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perlu disadari, bahwa di dalam TPK yang berkaitan dengan PMH berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (vide Pasal 3 UU No. 31 Th 1999), sering kali dihadapkan oleh masalah susahnya pembuktian. Sebagai solusinya adalah dengan menerapkan ajaran SMH materiil, yang sejatinya secara yuridis normatif dibenarkan oleh pasal tersebut untuk digunakan dan diterapkan. Dalam tataran praksis, hakim tidak menerapkan ajaran tersebut karena terbentur oleh putusan MK tertanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak mengikat secara hukum, sehingga hakim menjadi tidak berani menerapkan sifat melawan hukum demikian.

Perlu diinsyafi, bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya menentukan ‘apakah suatu perbuatan itu secara formal telah memenuhi semua unsur delik yang ditetapkan oleh UU’, tetapi juga ‘apakah perbuatan dimaksud tercela secara materiil, karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat’. Itulah sebabnya, mengapa doktrin-doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia mengisyaratkan untuk menganut ajaran materiil dari sifat melawan hukum ini, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh dan Bambang Poernomo sebagai doctorum hukum pidana Indonesia. Pertama, Moeljatno, (1983 : 133) secara tegas mengatakan:

“Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini? Kiranya tidak mungkin selain mengikuti ajaran yang materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah hukum dan UU dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah UU belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain Moeljatno, (1955: 18) juga menegaskan:



“…apabila sampai saat ini untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana adalah : tinjauan dari segi formal, ini perlu berhubung dengan adanya asas legalitas, dan tinjauan dari segi materiil sebaliknya juga diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan-aturan hukum mempunyai isi, dan bukan suatu pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Yang kami maksudkan dengan ini, adalah segi pergaulan masyarakat dengan mana, atau untuk siapa aturan-aturan hukum itu berlaku”.

Kedua, Roeslan Saleh (1983: 56) juga mengatakan:

“…terlebih-lebih lagi karena hukum pidana kita menganut ajaran sifat melawan hukum materiil, dan kiranya dapat menjadi pendapat hukum Indonesia pula. Menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan UU tidak sama. Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain oleh Roeslan Saleh, (1987: 20) juga dikatakan :

“bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, pertama-tama harus diperhatikan apakah ada larangan atas dilakukannya perbuatan itu, (maksudnya: apakah secara formal UU melarang perbuatan itu, pen.), dan kedua apakah perbuatan tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau keliru, maka kiranya jelas … mengenai sifat melawan hukum ini, saya mengikuti pandangan yang materiil”.

Demikian pula Bambang Poernomo, (1981: 113) juga mengemukakan:

“Kiranya tidak ada alasan untuk menolak diterimanya pandangan materieele wederrechtelijkheid dalam pengertian, bahwa perbuatan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan UU, asas-asas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis”.

Seharusnya yang terpenting dipahami bahwa SMH materiil sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945”. SMH materii justru mendapat jaminan secara konstitusional, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua, ditetapkan sebagai berikut :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kendatipun telah dikemukakan doktrin dari para doctorum Hukum Pidana Inonesia dan dasar konstitusionalitasnya seperti dikatakan di atas, namun dalam ranah Hukum Pidana seringkali mengalami resistensi sehubungan dengan keterikatannya pada asas legalitas formal. Dengan keterikatannya pada asas tersebut, akibatnya hakim wajiib mengadili suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal dalam UU) yang mengatur perbuatan terdakwa



tersebut. Padahal Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan, bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. (Kursif. pen.).

Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara pidana demikian itu, dengan menggunakan sumber hukum tidak tertulis. Ini berarti, UU Kekuasaan Kehakiman mengimperasikan, bahwa: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu tepat apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, (1995: 108) yang mengatakan, bahwa:

“Sumber hukum pidana Indonesia, dapat dicari dalam hukum adat. Hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang haruslah mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat UU, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat…”.

Demikian pula pendapat Muladi, (1990: tanpa halaman) yang mengatakan:

“Di samping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif, nilai-nilai yang bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat negatif, dalam arti bahwa, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, atau dapat berfungsi sebagai alasan-alasan yang memperingan pemidanaan (minimasing circumtance), dan sebaliknya justru dapat dijadikan alasan yang memperberat pemidanaan (aggravating circumtance)”.

Kembali pada putusan yang diteliti, di dalam putusan hakim tersebut teridentifikasikan Nilai Kemanfaatan, paling tidak oleh terdakwa dan juga oleh masyarakat. Terdakwa sesungguhnya telah menginsyafi (menyadari), bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merugikan orang lain yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadinya. Jika dibiarkan anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kesempatan untuk memangku jabatan dan memiliki sarana karena kewenangannya berperilaku koruptif, maka akhirnya akan terjadi pula ”perampokan” uang negara secara besar-besaran oleh para pejabat, yang pada akhirnya berakibat serta membahayakan kehidupan masyarakat berupa timbulnya kemiskinan struktural.

Dalam rangka inilah diperlukan pengaturan tentang UU anti korupsi. Dengan dilarangnya perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa, dan pelakunya benar-benar dijatuhi pidana yang setimpal, maka masyarakat akan berkeyakinan, bahwa UU anti korupsi telah ditegakan dalam rangka mencegah kemiskinan struktural, dan bagi terpidana sendiri akan menyadari bahwa ia



telah bersalah dan tidak boleh lagi mengulangi perbuatannya. Inilah manfaatnya, baik bagi si terpidana sebagai orang yang mempunyai kesempatan memangku jabatan, dan bagi anggota masyarakat lainnya yang sedang menjabat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan di atas, dalam putusan hakim terwujud ”keberpihakan Putusan Hakim” dalam perspektif masyarakat madani. Hal ini juga terlihat dalam kalimat sebagaimana disitasi di atas. Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan masyarakat, seperti”... pemberantasan korupsi” perlu ditanamkan. Hal ini diharapkan akan membawa implikasi tidak hanya kepada terdakwa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif masyarakat madani, dapat dikatakan telah terwujud ”keberpihakan putusan hakim” berupa nilai demokratis.

Dengan demikian, dilihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan akan sangat berimplikasi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat madani. Tentu dengan catatan, asal semua orang yang melakukan korupsi dipidana, tidak hanya pejabat kecil. Dengan demikian, di samping mengakomodasi nilai-nilai disebutkan di atas, hakim telah pula mengakomodasi asas kepastian hukum dalam putusannya.

Di dalam putusan hakim teridentifikasikan falsafah pemidanaan ”retributif”, kendatipun tidak tersurat, tetapi dengan lama pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah dinilai setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Falsafah pemidanaan retributif memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya, karena bobot dari perbuatan (handeling) terdakwa yang relatif berat, dan akibanya (gevolg) pun dinilai merugikan keuangan negara/ PD. BPR BKK PWK Utara cabang BMS.

Demikian pula falsafah pemidanaan yang bertujuan penjeraan, telah juga teridentifikasi. Kendatipun di atas dikatakan pemidanaannya setimpal, tetapi terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 117.535.350 dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan, sudah dapat dinilai ”sanksi lebih berat daripada tindak pidana dan kesalahannya”. Jadi, falsafah pemidanaan penjeraan tersebut memadai untuk diterapkan, dengan alasan straftoemeting masih lebih lama dan banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang di korupsi.

Akan tetapi, di dalam putusan hakim tidak teridentifikasi falsafah pemidanaan yang bersifat pembinaan, padahal antara jumlah atau lamanya pidana yang harus dijalani berkorelasi positif dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap terpidana. Di dalam putusan hakim hal-hal tersebut justru tidak dipertimbangkan, padahal falsafah ini sangat penting diaplikasikan dalam rangka pengutan masyarakat madani. Menjadi bahan pertimbangan hakim hanya hal-hal yang berkaitan dengan terbukti tidaknya secara yuridikal mengenai unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa.



Pada akhirnya dapat dikatakan, putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan, kendatipun tidak secara spesifik. Pertimbangan-pertimbangannya yang berkaitan dengan pemidanaan dinilai sumir, sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini, terutama menyangkut eforia pemberantasan korupsi yang dikaitkan dengan lama atau jumlah pidana yang dijatuhkan.

III. SIMPULAN

1. Putusan hakim telah mengikuti prosedur sesuai dengan yang diharuskan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan l KUHAP. Sebagai anotasi :

a. Hakim masih mencampuradukkan dan atau menyatukan pernyataan pembuktian unsur TP dengan unsur PJP (K) dalam pembuktiannya.

b. Hakim kurang cermat menilai dakwaan pertama primair yang sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama primair.

c. Kualifikasi TP tidak disebutkan dalam pertimbangan hakim, tetapi disebutkan dalam amar putusan..

2. Putusan hakim belum mempertimbangkan unsur-unsur TP (SMH) dan PJP (K) secara lengkap dan komprehensif, serta dalam pembuktiannya tidak dilakukan secara tersendiri (dicampuradukkan).

Anotasi berkaitan dengan unsur TP:

a. Hakim dalam membuktikan unsur TP berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak mengaitkan dengan SMH.

b. Hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan kata ”dapat” untuk membuktikan unsur TP berupa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” karena sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK, tetapi di pihak lain justru menggunakan kata ”dapat” untuk membuktikan unsur tersebut

Berkaitan dengan unsur PJP (K):

a. Hakim tidak mempertimbangkan unsur K terdakwa secara tersendiri.

b. Hakim menilai bahwa unsur K telah dianggap terbukti, jika unsur TP telah dapat dibuktikan.

c. Hakim dengan telah mempertimbangkan unsur TP sebagai terbukti, kendatipun SMH-



nya perbuatan tidak dibuktikan lebih lanjut, secara langsung sudah menganggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut”.

d. Hakim dalam pertimbangannya mencampuradukan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar,

3. Putusan hakim belum mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematikal):

a. Penalaran hukum tidak dilakukan bagaimana seharusnya (what ought to be) menurut asas-asas logikal, yakni tidak rasional deduktif dalam menyusun bentuk logikalnya, terutama dalam menyusun pertimbangan (proposisi) bahwa ”unsur tindak pidana telah terbukti” ,dan dalam hal menetapkan ”alasan pembenar dan pemaaf”.

b. Di dalam putusan hakim banyak ditemukan kerancuan dalam membentuk premis-premis atau proposisi lainnya yang digunakan sebagai pertimbangan, menerapkan asas kontradiktif (inkonsistensi) dalam menyusun argumentasi hukum, dan simpulan sebagai ”proposisi baru” diinferensikan dengan logika melompat.

4. Putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan, kendatipun tidak secara spesifik :

a. Nilai keadilan secara materiil yang trefleksi dalam ajaran SMH materiil tidak diaplikasikan dalam putusan hakim.

b. Pertimbangan-pertimbangannya yang berkaitan dengan pemidanaan dinilai sumir, sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini, terutama menyangkut eforia pemberantasan korupsi yang dikaikan dengan lama atau jumlah pidana yang dijatuhkan.

c. Falsafah pembinaan tidak diaplikasikan dalam rangka pengutan masyarakat madani. Hal-hal yang dipertimbangkan hanya berkaitan dengan terbukti tidaknya secara yuridikal mengenai unsur-unsur TP dan K dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidarta, B. 1995. Logika. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan.

-----. 2006. Logika dan Hukum. Bandung: Alumni

Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Abidin Farid, Zainal . 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief, Sidharta. B. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Moeljatno.1983. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

-------. 1955. “Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab Pidana Dalam Hukum Pidana”. Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955.

Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”. Pidato Pengukuhan Guru Besar, dalam Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.

Poernomo, Bambang. 1981. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana, Buku Keempat. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

-------. 1987. Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Schaffmeister, et.al. 2007. Hukum Pidana, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Seno Adji, Indriyanto. 2006. Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan.

Soekadijo, R.G. 1985. Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif. Jakarta: Gramedia.

----------. 1981. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

-----------. 1987. Hukum Pidana 1. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.



PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA

PERKARA ILLEGAL LOGGING

Kajian Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH

Suharizal dan Firdaus ArifinFakultas Hukum Andalas, Kampus Limau Manis, Padang

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 BandungEmail: [email protected], [email protected]

AbstrActThe practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.

Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law.

AbSTRAKPraktek illegal logging bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.

Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan



PENDAHULUANI.

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 30 Agustus 2005 Piter selaku pemilik kapal KM PM memerintahkan nahkoda kapal MF untuk berangkat menuju Timika Papua mengantar barang glontongan, selanjutnya kapal KM Putri Mimika berangkat ke kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula.

Namun sebelum sampai di kecamatan Dofa kapal tersebut singgah di Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang disewa oleh terdakwa, dan pada tanggal 1 s/d 6 oktober 2005 melakukan pemuatan kayu olahan/gergaji jenis meranti berbentuk balok sebanyak 65M, dilakukan pemuatan dengan cara kayu-kayu balok/gergajian tersebut dibuang ke laut kemudian dirakit dan dirapatkan ke kapal dan diangkut dengan mengunakan Derek ke Kapal KM PM dan dimasukkan di palka kapal.

Kemudian setelah pemuatan, Nahkoda kapal MF menanyakan kepada terdakwa di mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang dimuat, lalu terdakwa mengatakan berangkat saja menuju Kecamatan Dofa Kabupaten Sula, apabila dalam perjalanan ada kendala/hambatan maka pemilik kayu yaitu terdakwa yang bertanggung jawab sehingga nahkoda kapal MF berangkatkan kapal menuju Kecamatan Dofa dengan muatan kayu olahan/gergajian sebanyak 65M, yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Setelah kapal KM PM tiba di Kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 7 oktober 2005, kemudian pada tanggal 8 s/d 13 oktober 2005 melakukan pemuatan kayu olahan/gergajian jenis meranti berbentuk balok sebanyak 60M dengan cara kayu-kayu tersebut dibuang kelaut lalu dirakit dan dirapatkan ke kapal. Kemudian, kayu tersebut diangkat dengan memakai derek ke atas kapal dan dimasukkan ke palka, setelah pemuatan selesai kapal siap diberangkatkan tiba-tiba kapal patroli Angkatan Laut KRI Suluh Pari 809 merapat ke kapal KM PM.

Petugas angkatan laut memerintahkan nahkoda kapal MF naik ke kapal patroli Angkatan Laut untuk dilakukan pemeriksaan atas dokumen kayu yang dimuat, namun nahkoda kapal tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu-kayu yang dimuat, baik kayu dari Desa Wayaloar Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 65M, maupun kayu yang dimuat dari Kecamatan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 60M, tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Berdasarkan hal itu komandan patroli dari Angkatan Laut memerintahkan 4 (empat) orang petugas naik ke kapal KM PM untuk mengawal kapal beserta muatan kayu yang dimuat menuju Kendari Sulawesi Tenggara. Kemudian kapal tersebut dikembalikan ke Maluku Utara dan diserahkan ke Polda Maluku Utara sehingga kayu-kayu yang dimuat 125M tersebut telah disita lalu dilelang dan uang hasil pelelangan tersebut dijadikan barang bukti sebesar Rp. 99. 495.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupian).



Dakwaan

Dari putusan pada perkara a quo, dapat diketahui pahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Menyatakan Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, JPU dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya yaitu:

1. SP, SH 2). RL, 3).FB, 4). H.M.AKA (Saksi Verbalisan).

2. Barang-barang Bukti dan surat-surat yang diajukan oleh JPU dalam persidangan:

a. Uang tunai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit Kapal KM Putri Mimika, yang sejak di tingkat penyidikan telah dipinjam pakai oleh pemilik Peter Murthi;

c. Photo-photo KM putri Mimika;

d. Surat ukur Internasional (1969) Nomor 1512;

e. Sertifikat perangkat Radio Telkom kapal berukuran tonase kotor (100 M s/d 850M);

f. Sertifikat keselamatan;

g. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapal;

h. Surat Laut;

i. Biro klasifikasi Indonesia (lambung);

j. Biro klasifikasi Indonesia (mesin);

k. Sertifikasi garis muat Internasional;

l. Dep. Hub. Gedung karya (T.12 s/d 17).



Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana (Requisitor) JPU No. Perkara: PDM-24/Labuha/09/2007 tertanggal 05 Februari 2007 dimana JPU pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Kayu gergajian/ olahan sebanyak 125M, yang telah dilelang oleh Polda Maluku Utara dengan nilai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembillan puluh sembilan empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan

b. 1 (satu) buah kapal KM Putri Mimika beserta surat-surat

c. Dirampas untuk negara

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum

Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum di muka persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Penilaian dan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Fakta Hukum dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penilaian dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar seminggu sebelum pemuatan kayu milik Fret Borel, ayah terdakwa • memberitahukan secara lisan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sula melalui petugas Salahudin Rahmat, bahwa terdakwa akan membeli kayu milik saksi Fret Borel.

Bahwa benar penangkapan kayu-kayu dalam perkara ini dilakukan di atas kapal di • Dofa Kabupaten Kepulauan Sula pada bulan Oktober 2005.



Bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan • Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 65 M dan dari Dofa sebanyak 60M.

Bahwa benar kayu-kayu yang ditangkap oleh petugas TNI-AL milik saksi Fret Borel • yang akan dibeli oleh terdakwa.

Bahwa benar kayu yang awalnya milik masyarakat petani Desa Wayaloar tersebut • yang dibeli oleh saksi Fret Borel dengan harga Rp.650.000,-/M (enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dari saksi RL untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000/M (delapan ratus ribu rupiah per meter kubik).

Bahwa benar untuk usaha tersebut saksi Fret Borel tidak mempunyai izin.•

Bahwa benar kayu-kayu yang berasal dari Desa Wayaloar Kecamatn Obi Kabupaten • Halmahera Selatan tersebut, telah berada di Dofa Kabupaten Kepulauan Sula tanpa dilengkapi SKSHH dan dokumen pendukun lainnya, dengan mengunakan kapal KM Putri Mimika.

Bahwa benar terdakwa yang menghubungi pemilik kapal KM Putru Mimika yang • bernama Peter Murthi untuk mengangkut kayu milik Fret Borel di Wayaloar dan selanjutnya Peter Murthi menghubungi Nahkoda untuk mampir ke Wayaloar dan Dofa untuk mengangkut kayu.

Bahwa benar untuk pengangkutan kayu-kayu tersebut, terdakwalah yang menyediakan • kapal dan saksi Fret Borel yang bertanggung jawab atas pemuatan kayu ke atas kapal KM Putri Mimika.

Bahwa benar setelah dari Wayaloar terdakwa meminta supaya kapal KM Putri Mimika • singgah terlebih dahulu di Dofa sebelum sampai ke desa Grokol melalui pemilik kapal saudara Peter.

Bahwa benar kayu yang ditangkap berasal dari Wayaloar dan Dofa dengan jumlah 125 • M (seratus dua puluh meter kubik) dengan tanpa ada SKSHH.

Bahwa benar dari hasil penjualan kayu-kayu tersebut saksi Fret Borel akan menerima • uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila kayu-kayu tersebut telah sampai di Soumil terdakwa di desa Grokol Pulau Mongoli Kabupaten Kepulauan Sula.

Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



a. Barangsiapa

Unsur bagian ini telah terpenuhi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ST Als ASNG ini adalah pribadi kodrati (natuurlijk person) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dengan demikian bagian dari inti delik ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan inti delik kedua telah terpenuhi.

c. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang bukanlah merupakan merupakan inti delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena semua inti delik pidana Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat melawan hukum (pemidanaan) ataupun melepaskan terdakwa dari kesalahannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu dijatuhi pula pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum menjatuhkan putusan ini, terlebih dahulu oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa, yaitu:


Perbuatan terdakwa dapat merugikan perekonomian negara.•

Perbuatan terdakwa yang bersedia membeli kayu dari masyarakat, akan memicu atau • mengairahkan masyarakat dalam melakukan penebangan kayu tanpa ijin.




Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih dapat • memperbaiki dirinya

Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti jalannya persidangan.•

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih diharapkan untuk berkumpul • bersama keluarganya.

Sedangkan amar putusan adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ST Als ASNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menyuruh mengangakut kayu tanpadilengkapi dengan dokumen yang sah”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Kayu gergaji/olahan sebanyak 125M, yang telah di lelang oleh Polda Maluku Utara • dengan nilai sebesar Rp. 99.495.000,-(sembillan puluh sembilan empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang tersimpan di Bank PT. BANK BRI (Persero) Tbk unit Bacan dirampas untuk negara.

1 (satu) buah kapal KM Putri Mimika beserta surat-suratnya dikembalikan kepada • pemiliknya yaitu Peter Murthi.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,. (lima ribu rupiah)

RUMUSAN MASALAH.II.

Dari kasus posisi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim yang memutus dan memeriksa perkara pada Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH mengenyampingkan aspek-aspek pemidaan di bidang pelayaran, dan hanya memeriksa perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?.

2. Apakah Putusan Nomor 62/Pid.B/2007/PN.LBH sudah mencerminkan kepastian hukum dan unsur kemanfaatan?.



STUDI KEPUSTAKAAN DAN ANALISISIII.

1. Pengertian Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan bagian pemidanaan. Beberapa ahli hukum pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

Roeslan Saleh (1962: 5) mendefinisikan pidana adalah “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”. Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertangggung jawab”.

Perbuatan melawan hukum menurut Simon, “dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya”. Selama ini yang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang dianggap belum dewasa atau di bawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia kepada anak di bawah umur untuk mendapat hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (Sastrawijaya: 112).

Van Hamel mengartikan Strafbaar feit adalah sama dengan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”. Patut dipidana memiliki pengertian bahwa perbuatan itu harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Patut dipidana juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Misalnya tentang larangan menginjak rumput di taman wisata. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini maka terhadap perbuatan ini tidak bisa dipidana.

Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian strafbaar feit dari kedua sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa :

1. Fiet dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku;

2. Pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Moeljatno (1955) mendefinisikan strafbaar feit sebagai berikut : “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan “perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Di samping itu



perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian, syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan Undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan”.

Menurut Moeljatno (2000: 2): “Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil”.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana menurut M. Sudradjat Bassar (1984: 2) adalah apabila perbuatan itu:

1. melawan hukum ;

2. merugikan masyarakat ;

3. dilarang oleh aturan pidana ;

4. pelakunya diancam dengan pidana.

2. Masalah Pidana Kehutanan

Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan memiliki posisi strategis terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang, karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan tingkat lokal, daerah, nasional, dan bahkan internasional. Aspek-aspek pembangunan dimaksud pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta ha yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya (Pamulardi, 1996: 49).

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (natural capital) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (real capital) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu:

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan global;

2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat;



3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan;

4. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja, terutama golongan menengah dan golongan bawah dalam upaya turut memberantas pengangguran dan pengentasan kemiskinan;

5. Mendorong pembangunan sektor-sektor nonkehutanan melalui pendayagunaan sumber daya alam secara rasional dan berkelanjutan (Soerjohadikoesoemoe, 1994).

Dari sudut yuridis normatif, peraturan hukum yang mengatur bidang kehutanan relatif cukup memadai, dan bahkan untuk melarang dan atau memerintahkan perbuatan tertentu, pembuat undang-undang memandang perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak/perbuatan pidana, yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana di bidang kehutanan. Dalam rangka penindakan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan ini, dalam hal ini terutama dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pihak kepolisian. Secara singkat diperlukan law and man.

Sejauh ini definisi dari illegal logging masih banyak dipersoalkan. UU No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari Illegal logging. Tidak adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingunan aparat hukum, masyarakat dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk membebaskan diri. Selain persoalan pengertian maka ruang lingkup dari illegal logging juga menjadi persoalan yang belum jelas hingga saat ini.

Secara umum, praktek illegal logging adalah segala kegiatan menebang kayu, membeli, atau menjual kayu dengan cara tidak sah. Prakteknya dengan dengan cara menebang di areal yang secara prinsip dilarang tetapi menjadi legal dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat setempat sebagai hasil kolusi. Status ilegal bisa terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekpor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

Akibat illegal logging, hutan-hutan di Indonesia memasuki fase rawan, kerusakannya sudah pada titik kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun. Ini tidak saja mengancam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya namun juga akan menimbulkan efek berantai negatif pada keseimbangan alam itu sendiri.

Persoalan lainnya, berkaitan dengan illegal logging yang juga mendasar adalah masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan atas kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari illegal logging menjadi semakin kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum aparat pemerintah untuk mencari keuntungan sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka yang perlu dipertanyakan adalah, mengapa kasus Illegal logging masih tetap terjadi: apakah aturan hukumnya yang kurang baik, yang masih mengandung



celah untuk terjadinya peluang “penyelundupan hukum”; ataukah aparat pelaksananya yang memang masih memberikan toleransi untuk “kompromi” dengan pelaku illegal logging, atau karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan aparat untuk melaksanakan aturan itu?

Dari sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diidentifikasi dan yang secara langsung berkaitan dengan perbuatan illegal logging pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, “setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;

2. Pasal 50 Ayat (3) huruf f UUK menyebutkan, “setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UUK menyebutkan: “setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (emapt) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ternyata dari sejumlah aturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku illegal logging, seperti diuraikan di atas, secara yuridis normatif masih cukup memadai untuk menjerat para pelaku illegal logging tersebut. Artinya unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan pasal-pasal UUK cukup mudah dimengerti dan diimplementasikan, walaupun pada tataran ancaman pidana yang ditentukan dalam aturan tersebut masih terdapat kelemahan, namun dalam implementasi pada tataran praktek di lapangan, ternyata masih sering terjadi praktek-pratek illegal logging yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga dengan demikian juga dapat dikategorikan sebagai delik korupsi, maka persoalannya sekarang, menurut hemat penulis, bukan terletak pada tataran yuridis normatif, melainkan adalah terletak pada tataran implementasi aturan tersebut di lapangan oleh aparat pelaksana.

Korporasi merupakan subjek hukum di samping manusia. Meskipun Undang-Undang memperlakukan korporasi sebagai subjek hukum, namun dalam wujudnya berbeda dengan



subjek hukum yang berupa manusia. Korporasi adalah suatu organisasi, suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi/bisnis. Oleh karena itu, untuk dapat memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dalam bingkai struktur (Susanto, 1995: 21).

Dalam banyak hal, korporasi memang menampakan diri sebagai yang menguntungkan bagi negara, seperti pembayaran pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain perlu diingat, bahwa korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bergelimpangan yang bersifat abstrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, korporasi dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan illegal logging, yaitu sebagai pihak yang menerima atau membeli kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang disebut dengan illegal logging.

Perlu diingat, bahwa kegiatan pengeksploitasian hutanpun secara umum sebenarnya merupakan tuntutan industri/perusahaan untuk memperoleh bahan baku, di samping juga kebutuhan negara untuk memperoleh devisa. Sehubungan dengan itu, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku kayu, bisa terjadi pasokan kayu legal, sebaliknya juga dapat terjadi pasokan kayu-kayu illegal. Persoalannya bagaimana bentuk mekanisme kontrol terhadap kemungkinan suatu perusahaan menerima pasokan kayu yang illegal itu, hal inilah yang menjadi tantangan aparat pelaksana dalam menghadapi subjek hukum korporasi.

3. Putusan Hakim No. 62/Pid.b/2007/PN.LbH yang menyampingkan Pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 junto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, melupakan bahwa kegiatan penebangan secara tidak sah (illegal logging), apabila dilihat dari modus operandi (praktek atau cara-cara) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah (1) kejahatan terhadap keamanan negara (2) kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (3) kejahatan yang membahayakan keamanan umum maupun (4) pencurian.

Alasan bahwa tindak pidana illegal logging dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum. Akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan,



rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri. Illegal logging juga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, terhadap lingkungan dan terhadap hutan itu sendiri.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini hanya memutus berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 ayat (3) h junto Pasal 78 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan junto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Semestinya, dengan adanya keterlibatkan KM Putri Mimika beserta pemilik dan perusahaannya, Hakim harus juga menggunakan ketentuan Pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 junto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selaiknya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk pidana pelayaran yang diatur dalam KUHP dan dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara ini adalah sebagai berikut;

Tabel

Jenis Perbuatan/tindak Pidana Pelayaran yang Diatur KUHP

Jenis Perbuatan Pasal dalam KUHP

Perampasan barang-barang Ketentuan Umum,

Pasal 40Menghancurkan, merusak; mengambil atau memindahkan, atau menyebabkan dipasang anda yang keliru tanda untuk keamanan sehingga pelayaran terganggu, tenggelam/terdamparnya kapal, berakibat kematian seseorang

Buku II Kejahatan,

Pasal 197

Kejahatan Pembajakan Kejahatan Pelayaran, Bab XXIX Pasal 438, 439, 440, 441-450

Keterangan palsu isi surat ijin berlayar Pasal 451-452Pelanggaran Perjanjian Pasal 453-458Penumpang menyerang Nahkoda/ insubordinasi Pasal 459, 460

Pasal 461Pemberontakan dalam Kapal Permufakatan Jahat Tidak melakukan pekerjaan

Pasal 462, 463



Pidana bagi penumpang yang tidak menuruti perintah nahkoda, tidak memberikan pertolongan dan insubordinasi

Pasal 464

Nahkoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan

Pasal 466, 467

Nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau bertentangan dengan hukum meninggalkan kapal

Pasal 468

Melakukan atau membiarkan kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi

Pasal 469

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya

Pasal 470

Membuang barang muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum

Pasal 471

Perusakan barang muatan dan keperluan kapal Pasal 472penumpang gelap Pasal 472 bisMenyalahgunakan dengan bendera Indonesia Pasal 473Menyerupai Kapal Perang Pasal 474Menjalankan profesi sebagai awak kapal yang bukan pekerjaannya Pasal 475Pengangkutan atau Barang untuk Peradilan Pasal 476, Pasal

477Nakhoda tidak memberi pertolongan apabila kapal abrakan Pasal 478

Bentuk kejahatan yang termaktub dalam tabel di atas lebih mengkaitkan dengan perbuatan kekerasan, pelanggaran perijinan atau perjanjian pengangkutan maupun pelayaran, serta relasi antara nakhoda dan awak kapal serta penumpang. KUHP dalam kejahatan pelayaran menjadi ketentuan umum, sedangkan lex specialis mengunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 junto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 menjelaskan bahwa Wilayah perairan yang diatur adalah (a) perairan Indonesia; b. ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia); dan; (c) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Mendasarkan pada hal tersebut meskipun berbeda konteks kejahatan, misalkan dalam kasus illegal loging yang menggunakan jalur perairan jalur sungai dan laut sebagai sarana untuk mengangkut kayu-kayu hasil pembalakan liar.



Dalam kaitannya dengan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Huruf J berbunyi;

“membawa ala-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kapal termasuk sebagai salah satu alat-alat berat yang dapat mengangkut kayu-kayu hasil pembalakan liar. Perbuatan ini akan dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78 Ayat 9 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Untuk pengaturan tersebut tidak disebutkan subyek hukumnya maka bisa ditafsirkan yang menjadi lingkupnya adalah awak kabin, nahkoda dan pemilik kapal yang akan dikenai sanksi tersebut

4. Putusan Hakim No. 62/Pid.b/2007/PN.LbH mengenyamping aspek Korporasi.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasilan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kejahatan korporasi dibidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persengkongloan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.

2. Kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkotika dan psikotropika; dan

3. Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada illegal logging atau pembalakan liar, konsumen dan pemegang saham.

Pasal-pasal dalm UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat di katagorikan terkait dengan tindak pidana koorporasi antara lain dapat dilihat pada: pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindugan hutan misalnya alat pemadan kebakaran, tandatangan dan alat angkut.



Dengan demikian pada pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikatagorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan pasal 50 ayat (1). Sedangkan untuk pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggunjawab.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, pertanggujawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkar bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjwaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertangggujawaban. Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggujawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban.

Dengan demikian Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) , UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 41 Tahun 1999 junto UU Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.



Dalam UU Nomor 19 Tahun 2004. secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Dalam perkara a quo, hubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) UU Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angaka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa .

Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Aspek-aspek korporasi inilah yang telah dikesampingkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

SIMPULANIV.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara No. 62/Pid.B/2007/PN.LBH mengenyampingkan pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1985 junto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

2. Aspek korporasi sehingga terjadinya sebuah tindak pidana dikesampingkan oleh Hakim. Hakim hanya melihat terdakwa yang “berdiri sendiri” melakukan tindak pidana, tanpa melihat siapa yang menyuruh (tokoh intelektual), atau bahkan siapa yang membeking tidak pidana dalam perkara a quo.

Penulis menilai penyebarluasan dampak dari penebangan liar kepada berbagai aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan dan hakim) tentang berbagai peraturan yang ada dan berkaitan dengan



illegal logging serta informasi mengenai dampak negatif serta kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan. Salah satu upaya meminimalisir persoalan ini dengan terbangunnya kordinasi antar kelembagaan pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk LSM. Program Wanalaga yang dikembangkan oleh pihak kepolisian terkesan dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi tersebut.

Selain itu, penulis juga berharap adanya pedoman penegakan hukum terhadap penegakan hukum. Pedoman ini hendaklah dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak serta berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini dab didorong untuk dijadikan sebagai pegangan wajib bagi seluruh aparat penegak hukum, melakukan kajian yang mendalam tentang kasus illegal logging dari Aspek Hukum yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi upaya minimisasi illegal logging dan upaya penegakan hukum yang tegas, dan menjalankan penegasan atas status lahan hutan negara, adat maupun hak milik. Selain akan menyebabkan pastinya kepemilikan lahan, akan menjadi jelas pula hasil hutan yang ditebang berasal dari mana. Hal ini tentunya harus dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan hasilnya disetujui oleh semua pihak.

Dalam hal regulasi, perlu adanya kejelasan tentang pengertian dan ruang lingkup dari illegal logging. Inpres No. 5 Tahun 2001 tidak membuat pengertian walaupun judulnya sendiri menggunakan illegal logging. Hal ini dapat dibuat melalui amandemen UU No. 41/1999, atau Peraturan Pemerintah sebagai tindaklanjut UU tersebut (mungkinkah ?) atau untuk sementara melalui Keputusan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Bassar, Sudradjat. 1984. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Remadja Karya.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Pamulardi, Bambang. 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saleh, Roeslan. 1962. Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Badan Gadjah Mada.

Sastrawidjaja, Sofyan... Hukum Pidana Asas ............

Soerjohadikoesoemoe, Djamaloedin. 1994. “Pembangunan Kehutanan Pada PJP II: Kebijakan dan Permasalahannya dalam Rangka Mewujudkan Amanat UUD 1945.” Makalah pada Seminar Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan/Agraria dan Implikasinya di Riau dalam Rangka Memasuki PJP II Tahap I”, Pekanbaru, 30 – 31 Mei.



Sugandhi, R. 1980. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.

Susanto, I.S. 1995. Kejahatan Korporasi. Semarang, Badan Penerbit Undip.

Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.



PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Kajian Putusan Nomor 15/Pid.B/2003/PN/Tdo

S. AtalimFakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman Nomor 1, Jakarta


AbstrAct Justice is the ultimate purpose of law. According to progressive law perspective, the judges must extensively try to understand all aspect of the environmental law. It is very poor if the verdict by judges only based on formal rules or laws. The result of this formal procedural is to realized a legal justice or procedural justice. But it is not enough because the effects of unlawful action to society must be calculated. Through this analysis, the author wants to stresess that substantial justice is more important than procedural or legalistic justice, because substantial justice meet the demand of society as the subject of law or rules. The right of healthy environment is a part of human rights. This is the merit of progressive law theory. Keywords: Environmental law, procedural justice, legal justice, substantive justice, progressive law theory.

AbSTRAKKeadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Berkaitan dengan pandangan hukum progresif, hakim harus lebih ektensif untuk memahami berbagai aspek dalam hukum lingkungan, bukan sebaliknya sehingga putusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum formal saja. Prosedur formal hanya akan menghasilkan keadilan hukum atau keadilan prosedural saja, namun tidak akan cukup efektif di masyarakat sehingga kebijakan ini harus dikaji ulang. Dalam kajian ini, penulis ingin menekankan keadilan substantif lebih penting dibandingkan keadilan legalistik karena keadilan substantif lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kasus hukum lingkungan terdapat hak lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM. Ini manfaat dari teori hukum progressif. Kata kunci: Hukum Lingkungan, keadilan prosedural, keadilan hukum, keadilan substantif, teori hukum progresif



PENDAHULUAN I.

Pengadilan Negeri Tondano dalam sidang terbuka tanggal 13 Nopember 2003, memutuskan bahwa terdakwa CBH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak pohon bakau (mangrove) yang dilindungi di pesisir pantai Wunong desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, seperti didakwa dalam dakwaan pertama. Perbuatan terdakwa ini, menurut Nathaniel Kolelupun, S.H. sebagai Hakim Ketua dan J. Samosir, S.H.,M.H. dan S.M. Rantung, S.H. sebagai hakim anggota, melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengadilan juga memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun, pengadilan juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yakni pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Dasar hukum yang dipakai untuk menjerat terdakwa adalah pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan: ‘Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)’.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditunjuk oleh pasal 40 ayat (2), menyatakan: Pasal 21 ayat (1): ‘Setiap orang dilarang untuk: a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia’.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan: ‘Setiap orang dilarang untuk: a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. Mengeluarkan suatu satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau



mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi’. Sedangkan Pasal 33 ayat (3), menyatakan: ‘Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam’.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar dakwaan kedua menegaskan: ‘Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratrus juta rupiah)’.

Putusan Nomor: 15/Pid.B/2003/PN/Tdo. Pengadilan Negeri Tondano ini menarik untuk dianalisis karena beberapa alasan. Pertama, meskipun dakwaan pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan merusak hutan bakau dan dengan demikian dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi dianggap tidak memenuhi tindakan kejahatan yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah perusakan hutan bakau tidak termasuk perusakan lingkungan hidup? Bukankah hutan bakau, apalagi dilindungi juga merupakan lingkungan hidup yang perlu dijaga? Kedua, model berpikir atau penalaran seperti apa yang dikembangkan oleh hakim berhadapan dengan argumen dan tuntutan jaksa di satu pihak dan argumen atau bukti yang diajukan terdakwa di sisi lain, disamping kesaksian para saksi ahli? Ketiga, apakah tidak terbuktinya dakwaan kedua adalah sekedar upaya mencari jalan tengah karena minim dan lemahnya alat bukti di persidangan sehingga hakim pun kelihatan ragu atau tidak menjatuhkan sanksi yang lebih berat? Keempat, bagaimana posisi masyarakat dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup? Ini penting karena hampir setiap undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup hanya mengatur kewajiban masyarakat untuk aktif berpartisipasi menjaga dan melestatikan lingkungan hidup, tanpa menghitung dampaknya bagi masyarakat atau hak masyarakat sendiri atas lingkungan hidup yang sehat, nyaman dan produktif.

Dengan perkataan lain, pertimbangan hakim murni legalistik, positivistik dan formalistik, dan kurang memberi tempat bagi content, isi, atau substansi dari persoalan lingkungan hidup itu sendiri. Maka jika tujuan tertinggi hukum adalah untuk menegakan keadilan, keadilan yang dihasil dari proses pengadilan pun hanyalah keadilan formal-legalistik dan bukanlah keadilan substansial. Pada titik ini, pertimbangan teori hukum progresif bisa ditampilkan untuk sekedar mengingatkan kita akan tujuan tertinggi hukum yakni mengabdi demi keadilan dalam masyarakat dan bukanlah masyarakat untuk keadilan.



RUMUSAN MASALAHII.

Pertanyaan pokok yang ingin ditelaah pada analisis ini adalah apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat? Hal-hal mana yang merupakan kekhasan pandangan hukum progresif tentang praktek hukum yang perlu dicermati? Implikasi-implikasi mana yang dapat dikemukakan berkaitan dengan putusan pengadilan dalam kaitannya dengan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ir. CBH? Setelah sedikit menyingggung duduk perkara kasus pencemaran lingkungan ini dalam perspektif hukum pidana atau perdata, makalah ini akan membahas kaitan antara pencemaran lingkungan dan masyarakat serta pandangan hukum progresif dan implikasinya bagi kasus pencemaran lingkungan tersebut.

STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS PUTUSANIII.

Tujuan tertinggi hukum adalah menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan yang merupakan tujuan tertinggi hukum bukan saja keadilan legal-formal berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan juga keadilan normatif (normative justice) yang acuannya terletak pada nilai-nilai moral dimana martabat manusia dihargai berdasarkan keluhurannya sebagai manusia. Manusia merupakan pusat dari tatanan hukum itu sendiri. ‘The purpose of law is to preserve freedom and moral agency’ (Edward W. Youkins, 2010, hlm. 1-2). ‘Law is also a normative social practice: it purports to guide human behavior, giving rise the reason for action’ (The Nature of Law, 2010, hlm. 1).

Memberikan pertimbangan normatif merupakan salah satu tugas, tanggung jawab, sekaligus juga tantangan bagi para penegak hukum untuk menunjukkan dasar dari suatu undang-undang, aturan, atau kebijakan hukum. Bahkan prinsip ‘negara hukum’ (‘rule of law’) merupakan suatu prinsip meta-legal. Hukum tidak lain dari penemuan aturan-aturan tentang tindakan atau perilaku yang adil dan menghindari perilaku yang tidak adil. Namun keadilan sebagai tujuan hukum akan terwujud jika isi hukum itu sendiri adil. Santo Agustinus mengatakan: ‘lex iniusta non est lex’ (hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Di sini hukum, apalagi putusan, perlu terus dievaluasi dari berbagai macam perspektif, entah dari sudut validitas legal-formal maupun dari sudut normatif-substansial.

Dari aspek normatif-substansial, salah satu perspektif yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja adalah manusia sebagai subjek dan objek dari hukum itu sendiri. Pada titik ini, pandangan hukum progresif yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat dan tujuan hukum dapat dipakai sebagai pisau analisis. Analisis semacam ini penting karena keadilan distributif misalnya (keadilan sosial) sesungguhnya tidak bisa didamaikan dengan the rule of law karena the rule of law hanya menegakkan aturan-aturan dalam praktek dan konteks sosial masyarakat tertentu.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang tindakan yang adil itu dapat diterapkan pada siapa saja dan dalam kasus apa pun yang tidak dibatasi oleh orang, tempat atau objek. Edward W.



Younkins ( Younkins, 2010, hlm. 3) menulis: ‘Distributive (i.e. social) justice is irreconcilable with the rule of law. The rule of law only establishes the rules for the social game. These rules of just conduct are applicable to an, as yet, unknown and indeterminate number of persons, cases, and instances. These rules have no reference to particular persons, places, or objects. In short, such laws do not try to designate who will be winners or losers or what the society that emerges from these rules will look like’. Hukum dalam bentuk apa pun tidak bisa menghapus hak-hak dan tanggung jawab moral setiap warga negara sebagai pribadi. Hukum atau aturan berfungsi untuk to maximize each individual’s equal rights to pursue his own peaceful goals and experience the benefits and responsibilities of private ownership (Edward W. Younkins, 2010, hlm. 5).

Pidana atau Perdata?

Kasus pencemaran lingkungan hidup langsung diproses melalui peradilan pidana dengan dakwaan pasal pemidanaan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, tentu ini tidak keliru karena pasal-pasal yang dipakai untuk menjerat terdakwa adalah pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana. Namun pertanyaannya apakah kejahatan lingkungan hidup merupakan kasus yang murni pidana atau juga mengandung aspek perdata? Bukankah kerusakan lingkungan hidup membawa serta implikasi kerugian material yang begitu besar bagi masyarakat sekitar yang lingkungan hidupnya tercemar atau rusak? Jika demikian, maka kasus pencemaran lingkungan hidup hanya diperlakukan seperti kejahatan biasa tetapi sesungguhnya memiliki juga implikasi perdata yang amat dalam. Di sini seorang hakim tidak hanya bertindak dan berpikir secara legalistik, melainkan berusaha memahaminya dari perspektif yang lebih luas yakni kerugian material yang diderita oleh masyarakat sekeliling.

Meskipun demikian, pertimbangan hakim tidak bisa dianggap keliru karena sebagian kekurangan ini sudah tercermin dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Kasus pencemaran lingkungan hidup ini pun bisa dipahami dan diproses secara perdata. Ambiguitas status hukum suatu kasus, apakah pidana atau perdata, sebagian disebabkan oleh ketidakjelasan makna yang membedakan suatu kasus sebagai kasus pidana atau kasus perdata. Dari berbagai pengertian tentang hukum pidana dan hukum perdata yang ada, terlihat perbedaannya sangat tipis alias kurang jelas. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini antara lain: Hukum perdata didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antar perorangan sehingga sering disebut juga hukum privat (burgerlijkrecht), sedangkan hukum pidana mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib kehidupan masyarakat. Hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman atau siksaan.

H.F.A. Vollmar mengartikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan-



kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat (Salim HS., 2002, hlm. 5-6).

R. Subekti, mengartikan hukum perdata sebagai hukum privat material, yakni aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Persoalannya apa yang merupakan kepentingan perseorangan? Bukankah kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai hak politik setiap individu merupakan kepentingan perseorangan juga? Kalau seseorang mencuri kambing lalu diadili, apakah ia diadili melalui proses pengadilan pidana karena kejahatan mencuri, atau karena mengambil harta material orang lain (kambing) dan dengan demikian harus diproses secara perdata? Kedua-duanya sah. Dengan demikian dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dianggap sebagai kejahatan sehingga diproses secara pidana sebetulnya juga dapat diproses secara perdata karena merugikan kepentingan ‘material’ masyarakat.

Dalam kasus perusakan hutan bakau di pesisir pantai Wunong desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tondano, muncul pertanyaan: mengapa terpenuhinya dakwaan pertama tanpa terpenuhinya dakwaan kedua? Atau lebih khusus lagi, mengapa terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan merusak hutan bakau tetapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengrusak lingkungan hidup? Pada hal kedua-duanya sama-sama merupakan suatu kejahatan?

Yang jelas, kasus perusakan hutan bakau (lingkungan hidup) langsung ditempatkan sebagai kasus pidana hanya karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan tentang sanksi pidana bagi orang atau institusi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Tindakan pencemaran lingkungan hidup dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan (lingkungan hidup) sehingga harus diproses dan diadili secara pidana.

Tetapi kerugian yang diderita oleh kejahatan ini adalah masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pengrusakan lingkungan hidup. Hilang hutan bakau, punahnya biota laut yang hidup di daerah hutan bakau, abrasi bibir pantai karena hantaman ombak tanpa terlebih dahulu ditahan oleh hutan bakau, hilangnya batu karang karena dikeruk, dan sebagainya dapat mengurangi kenyamanan, pendapatan dan produktivitas hasil laut masyarakat secara umum khususnya kaum nelayan. Maka dalam kasus ini, perlu diperhitungkan pula aspek perdatanya. Contoh yang paling jelas adalah kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo Surabaya. Kasus ini dapat didekati dari sudut pandang kejahatan lingkungan oleh PT. Lapindo. Tetapi juga dapat dipahami sebagai kasus perdata karena menenggelamkan pemukiman dan tanah warga yang merupakan sumber kehidupan



mereka. Penyelesaian kasus Lumpur Lapindo tidak hanya mengalihkan luapan lumpur ke kali Porong, melainkan juga masyarakat yang kehilangan rumah, tanah pertanian, dan masa depan mereka. Ini adalah persoalan perdata. Karena kerugian material yang sedemikian besar. Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ir. CBH. pelaku pencemaran memang dihukum berdasarkan putusan pengadilan dengan Nomor 15/Pid.B/2003/PN. Tondano. Namun bagaimana nasib masyarakat sekeliling yang terkena dampak langsung pencemaran tersebut?

Pencemaran Lingkungan dan Masyarakat

Dakwaan primer jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah bahwa yang bersangkutan melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah). Sedangkan dakwaan kedua bahwa terdakwa melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dianggap tidak terbukti.

Yang menarik adalah pembuktian hakim yang sangat legalistik. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5: tahun 1990, menurut hakim adalah: ‘barang siapa, dengan sengaja, menebang, merusak pohon bakau yang dilindungi’. Tentu saja pembuktian atas pasal ini sangat mudah. Cukup mencari bukti adanya pohon bakau yang ditebang, maka pasal ini akan terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi, dakwaan bahwa tedakwa melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 jo pasal 65 KUH Pidana, yang mengandung unsur: ‘barang siapa, secara melawan hukum, dengan sengaja melakukan perbuatan, mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup’, dianggap tidak terbukti. Pendapat ini didukung oleh fakta di persidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak satu pun yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Bahkan saksi ahli pun hanya menerangkan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi kejadian dan tidak pernah melakukan kajian yang mendalam dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan. Karang yang dikeruk pun adalah baru karang yang sudah mati sehingga tidak ditemukannya kerusakan ekosistem terumbu karang. Bahkan di sekitar lokasi kejadian pun masih ditemukan ratusan spesies ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang.

Namun jika diteliti lebih jauh, pendapat ini mengabaikan fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa hutan bakau merupakan tumbuhan yang dilindungi dan lokasi kejadian berada dalam kawasan hutan lindung. Di tempat kejadian pun ditemukan pohan bakau yang sudah ditebang. Maka meskipun tidak mencemari lingkungan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai merusak lingkungan hidup. Kelihatannya bahwa hakim mengambil jalan tengah dengan menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetapi tidak secara sah dan



meyakinkan melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 jo pasal 65 KUH Pidana.

Bagaimana pun menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undangan Dasar 1945 sendiri menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dasar pertimbangan point a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menegaskan: “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan”. Tugas untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (pasal 3).

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ini, masyarakat bukan saja sebagai pelaku pelestarian lingkungan hidup melainkan tujuan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai instrumen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melainkan sebagai pihak yang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan produktif. Maka jika terjadi perusakan lingkungan hidup, hak masyarakat secara umum ini pun dilanggar. Singkatnya, lingkungan hidup yang nyaman, berkesinambungan, lestari dan mensejahterakan, bukan sekedar kewajiban yang harus dilakukan masyarakat melainkan hak yang pemenuhannya harus dituntut. Menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat hukum merupakan salah satu kekhasan pandangan hukum progresif.

Salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat tidak cukup diakomodir dalam pertimbangan dan putusan ini adalah upaya pemulihan hutan bakau yang sudah dirusak terdakwa. Putusan ini juga tidak menjelaskan apakah tindakan menimbun batu yang menjorok ke laut untuk tambatan perahu itu perlu dihentikan atau dilanjutkan. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa bersalah karena secara sengaja menebang pohon bakau yang dilindungi, tetapi mengeruk karang dan menimbunnya dengan batu (merusak ekosistem di tempat tersebut) untuk membuat tambatan perahu di lokasi yang dilindungi dianggap tidak bersalah. Pada hal secara umum kedua tindakan ini hanyalah dua sisi dari kenyataan yang sama yakni perusakan lingkungan hidup.



Lingkungan hidup yang rusak harus dipulihkan. Tetapi pengadialan tidak memerintahkan terdakwa untuk memulihkannya. Pihak mana yang mesti bertanggung jawab untuk pemulihan ini? Pemulihan merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang dirusak harus dipulihkan. Upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup tidak sekedar menghukum pidana penjara pelaku kejahatan perusakan lingkungan hidup melainkan memulihkan kerusakan lingkungan dan ekosistem tersebut. Sanksi sesungguhnya dalam kasus ini tidak sekedar pidana tetapi juga pemulihan.

Hukum Progresif

Dalam kasus perusakan lingkungan hidup (hutan bakau) di atas, hakim yang memutuskan perkara ini berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal-pasal yang didakwakan. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim yang menangani kasus ini sangat formalistik-legalistik. Sang hakim mereduksi pasal yang dipergunakan untuk menjerat terdakwa ke dalam unsur-unsur yang sangat sederhana sehingga dapat dibuktikan (dakwaan primer) atau diabaikan (dakwaan sekunder).

Dakwaan primer dianggap terbukti sedangkan dakwaan sekuder dianggap tidak terbukti. Pada hal dakwaan kedua merupakan konteks yang lebih umum (perusakan lingkungan) dari pada dakwaan pertama (menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi). Seorang hakim dapat saja berpikir dan mempertimbangkan keputusannya jauh lebih luas (sejauh tidak mengabaikan ketentuan hukum legal-positif yang berlaku) dari pada sekedar mengikuti saja apa yang diatur secara legal. Ini merupakan salah satu point yang ditekankan oleh pandangan hukum progresif.

Dari perspektif hukum progresif, hukum tidak dapat bebas nilai karena hukum memiliki implikasi sosial. Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat yang melayani kepentingan hukum. Dalam istilah Socrates, hukum merupakan tatanan objektif untuk mencapai kebajikan, kebahagiaan (eudaimonia), dan keadilan umum dengan mempraktekan aturan-aturan yang baik. Senada dengan Socrates, Plato juga beranggapan bahwa hukum adalah sarana bagi keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sebagai nilai tertinggi (idea) sehingga dapat dipahami dan dialami sebagai sesuatu yang sama dan satu. Hanya ada satu keadilan hukum dan bukan banyak keadilan hukum sebagaimana dipersepsi oleh berbagai pihak misalnya oleh hakim, oleh jaksa, atau oleh para pengacara dan masyarakat. Hukum merupakan instrument yang menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan (Efendi, 2010: 3-4). Namun apa yang terjadi jika hukum tak lagi berpihak pada keadilan yang satu dan umum itu?

Dalam beberapa kasus belakangan ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berupa produk-produk hukum, proses dan insitusi-insitusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara, sangat rendah. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan



oleh Kompas, 89,8% masyarakat percaya bahwa keputusan hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang (Kompas 9 November, 2009, hlm. 5). Dan ini dapat dipahami karena dalam masyarakat kita ada adagium yang menggelikan. ‘Apabila masyarakat kehilangan satu sapi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib maka masyarakat tersebut akan kehilangan dua sapi karena satu sapi yang lain merupakan ongkos untuk mencari sapi yang hilang tersebut’ (Efendi, 2010: 5).

Di tengah situasi semacam ini wacana tentang pendekatan dan misi yang diemban oleh hukum progresif menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Pendekatan hukum progresif, oleh para pendukungnya, bahkan dianggap dapat memperbaiki cara berhukum di negeri ini yang ‘mandul’ akibat terseret arus tradisi pemikiran yang legalistik-positivistik dan kurang menaruh tekanan pada keadilan substantif-realis terutama kelompok marginal yang sering dikalahkan oleh hukum. Maka menurut Al. Wisnubroto (2010: 1), seorang penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) mengemban misi: 1). Mengadvokasi pihak yang terdampak ketidakadilan struktural/sistematis, 2). Menggali dan menegakkan hukum yang berkeadilan substansial, dan 3). Membongkar tatanan hukum yang tidak adil dan menata kembali secara proporsional. Seorang lawyer tidak untuk hukum melainkan untuk keadilan atau moralitas. Lawyer for justice or morality.

Pendekatan hukum modern yang dinilai terlalu bersifat formalistik, liberal, individualistik, dan rasional, memunculkan perspektif baru dalam memahami kerja hukum yakni hukum progresif. Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: ‘hukum adalah untuk manusia’, dan bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009, hlm. 45). Gagasan hukum progresif yang tumbuh dalam tradisi sociological jurisprudence ini, dekat dengan beberapa teori hukum seperti konsep hukum responsif (reponsive law) yang memperhitungkan tujuan dan konteks dari suatu teks hukum, legal realism, Freirerechtslehre, serta critical legal studies.

Menurut teori hukum responsif, otonomi hukum yang dikembangkan oleh liberal legalism dengan menekankan otonomi institusi hukum, objektivitas dan imparsialitas hukum serta kepastian hukum atau rule of law mengandaikan bahwa hukum itu steril dari segala kepentingan, perspektif, subjektivitas, dan masyarakat. Hukum seolah-olah memiliki integritas internalnya sendiri. Hukum seakan memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Hukum itu demi hukum. Berhadapan dengan pandangan ini, anggapan hukum responsif meragukan keadilan yang ingin ditegakkan oleh sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, otonom, dan rasional.

Bagi hukum responsif, rule of law tidak mampu mengatasi masalah keadilan sosial. Keadilan sosial dan emansipasi publik secara nyata justru akan tercapai jika pertimbangan hukum pun menjangkau ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum harus membaca kondisi empiris masyarakat. Pemahaman dan pertimbangan hukum harus melampaui peraturan dan teks-teks dokumen dan berorientasi pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu sendiri (Efendi, 2010: 60). Maka tatanan hukum responsif menekankan: 1). Keadilan substantif sebagai



dasar legitimasi hukum, 2). Peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan, 3). Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, 4). Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, 5). Memupuk sistem kewajiban sebagai sistem paksaan, 6). Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, 7). Kekuasaan didayagunakan untuk menegakkan hukum demi melayani masyarakat, 8). Partisipasi publik dalam rangka advokasi hukum dan sosial (Efendi, 2010: 61-64).

Dari perspektif realisme hukum, keberlangsungan hukum tidak terletak pada logika yang dibangun dalam hukum melainkan pengalaman nyata serta tujuan-tujuan sosial atau akibat-akibat yang yang ingin diperoleh dengan penerapan hukum. Kepeloporan dan objektivitas hakim dalam menangani kasus-kasus nyata melalui penerapan ketentuan hukum secara tepat terhadap kenyataan objektif yang ada merupakan hal-hal yang ditekankan oleh realisme hukum. Termasuk di sini kepekaan terhadap kenyataan hidup masyarakat, relevansi, manfaat dan kontektualitas kondisi masyarakat juga harus diperhatikan.

Anggapan ini mirip dengan perspektif jurisprudensi sosiologis yang juga menekankan bekerjanya hukum secara nyata dalam masyarakat. Menurut perspektif sosiologis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif akan efektif bila selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan berpangkal pada martabat manusia, hukum dalam perspektif hukum progesif mesti menjadi tonggak moralitas yakni mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah keleluasaan untuk menginterpreasi secara kreatif, kritis, dan inovatif aturan-aturan hukum guna menemukan makna terdalam yang valid, kontekstual, serta bermoral, dan tidak sekedar tektual atau historis.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Sikap mempertahankan status quo ini tampak pada pertimbangan yang hanya melulu positivistik, normatif, dan legalistik semata-mata. Ini tampak pada semboyan: hukum harus ditegakan demi kepastian hukum itu sendiri. Kita tidak bisa berbuat lain kecuali menaati apa yang digariskan oleh hukum. Jika kita ingin berubah, perlu terlebih dahulu mengubah hukum. Jadi kepastian hukum dicari dalam hukum itu sendiri dan bukan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Maka hukum progresif memperkenalkan wacana tentang perlunya memahami prilaku manusia dalam berhukum dan tidak sekedar hukum itu sendiri.

Hukum progresif lebih menaruh tekanan pada keadilan substansial dari pada keadilan prosedural-legalistik. Jika substansi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, pertanyaan pokok yang diajukan oleh pendukung hukum progresif adalah apakah putusan yang dihasilkan oleh hukum sudah adil atau paling tidak mendekati keadilan? Putusan hukum yang adil tidak



sekedar menjalankan atau sesuai dengan peraturan undang-undang (procedural justice) melainkan memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat (substantive justice) (Efendi, 2010: 7-8).

Di Indonesia kita sulit mewujudkan keadilan substantif karena keadilan prosedural saja masih berjalan ditempat. Beberapa kasus besar seperti kasus suap penyidik KPK Suparman, kasus suap Harini dalam perkara Probosutedjo, kasus jaksa Urip Tri Gunawan, kasus Anggodo Widjoyo, kasus Prita Mulyasari, kasus Bibit Chandra di KPK, dan yang paling akhir kasus Gayus Tambunan, semakin menambah daftar panjang kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahkan penerapan asas-asas penyelesaian suatu kasus hukum secara sederhana, cepat, dan biaya murah pun semakin sulit diwujudkan. Jika keadilan prosedural saja sulit untuk diwujudkan, apalagi keadilan substansial?

Dalam banyak kasus, penyelesaian kasus hukum menjadi ‘barang’ dagangan para penegak hukum itu sendiri. Mahkamah Agung (MA) sebagai insititusi pengadilan tertinggi dan terakhir bagi penegakkan hukum itu sendiri tak luput dari mafia hukum. Penelitian yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2002 menyebutkan bahwa mafia peradilan di MA melibatkan para pegawai, pejabat, panitera, dan para hakim. Praktik mafia itu dilakukan dengan cara pemerasan, penyuapan, pengaturan majelis hakim yang menangani perkara hokum, calo perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis, pemberian surat sakti, atau vonis yang tidak bisa dieksekusi. Proses pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama dengan biaya yang sangat mahal. Hukum kemudian hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak bagi orang kaya. Karena orang kaya bisa membeli hukum dan kerena aparat hukum sendiri ‘menjual’ hukum.

SIMPULANIV.

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor: 15/Pid.B/2003/PN-Tdo. dapat diterima karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni secara sengaja menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama. Tetapi bahwa perbuatan ini dianggap tidak memenuhi dakwaan sekunder yakni perusakan lingkungan hidup kurang dapat dipahami karena tindakan menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi merupakan bagian dari perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup memang tidak sama dengan penebangan dan perusakan pohon bakau, tetapi dakwaan kedua ini ditolak hakim karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengungkapkan perusakan lingkungan tersebut. Memang itulah sesungguhnya tugas jaksa dan hakim.

Seorang jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa dengan menebang hutan bakau ikut merusak lingkungan hidup. Ini memerlukan studi yang mendalam dan tidak sekedar kesaksian verbal para saksi di pengadilan. Bukti ontentik tidak hanya didasarkan pada fakta yang terungkap



di persidangan melalui kesaksian para saksi melainkan penelitian yang mendalam tentang dampak dari penebangan dan pengerukan karang di daerah tersebut. Dalam kasus ini, hakim hanya mendasarkan diri pada kesaksian verbal para saksi semata-mata sehingga penegakan hukumnya terkesan sangat formal dan legalistik-positivistik semata-mata dan kurang memberi tempat bagi pengakan hukum secara substansial.

Dari perspektif hukum progresif, kegunaan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya harus menggunakan manusia dan masyarakat sebagai acuan. Karena manusia dan masyarakat merupakan subjek hukum. Manusia dan masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek hukum. Hukum demi manusia dan masyarakat dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus merupakan salah pokok yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan hukum. Di sini seorang hakim dituntut untuk mengembangkan pemikiran dan penafsiran yang jauh lebih luas dan komprehensif dari pada sekedar mendasarkan diri pada peraturan hukum yang tertulis. Dalam kasus perusakan lingkungan hidup hal ini menjadi begitu penting karena lingkungan hidup yang bersih, tak tercemar, dan berkelanjutan merupakan salah satu hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Efendi, Jonaedi, 2010, Mafia Hukum, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Gaffar, Janedjri M., 2010, ‘Menjaga Peradilan Bersih’, Dimuat dalam kolom Opini Harian Seputar Indonesia, Senin, 22 November, hlm. 6.

Kusuma, Mahmud, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, Yogyakarta: AntonyLib.

Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Saleh, Mr. Roeslan, 1983, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru.

Salim HS., 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni.



Sholehuddin, M., 2002, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Unger, Roberto Mangabeeira, 1976, Law in Modern Society: Toward of Criticism of Social Theory, New York: The Free Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.

Wisnubroto, Al., 2010, Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum, Makalah disampaikan dalam seminar ‘Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di Indonesia’ yang diselenggarakan oleh HuMa, LeiP dan PSHK di Aula Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 19 Januari.

Wisnubroto, Al., 2006, Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif, Bahan FOCUS GROUP DISCUSSION LBH Yogyakarta dan SPHP (Serikat Pekerja Hukum Progresif), Yogyakarta, 8 April.

The Nature of Law, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Diunduh dari http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-nature/, Tanggal 1 Desember 2010, pukul 14.00 WIB

Younkins, Edward W. The Purpose of Law And Constitutions, Diunduh dari http://www.quebecoilibre.org/000902-11.htm. Tanggal 1 Desember 2010. Pukul 19.00 WIB.


BIODATA PENULIS

Widodo Dwi Putro, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dia mengajar mata kuliah Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum. Di samping mengajar, aktif sebagai sukarelawan di Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat, terlibat berbagai advokasi anti penggusuran. Buku yang sudah diterbitkan “Balai Mediasi Desa” (2005), “Menolak Takluk: Newmont versus Hati Nurani” (2006) dan juga berbagai artikel di Kompas, Koran Tempo, dan Lombok Pos. Komunikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui email: [email protected]

Mirza Alfath S, S.H., M.H., lahir di Lhokseumawe, 15 April 1975. Menyelesaikan S1 di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1998 dan S2 di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) ini pernah menjadi Tim Ahli Program Legislasi DPRK Aceh Utara, kerja sama BRR Satker Penguatan Kapasitas Lembaga tahun 2007. Dan saat ini ia menjadi bagian program LKBH Unimal dan tim editing Jurnal Suloh FH Unimal.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., lahir di Pangkalpinang (1967). Saat ini ia adalah dosen program sarjana dan pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Katolik Parahyangan ini mengasuh beberapa mata kuliah, antara lain Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Penalaran Hukum, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Beberapa buku terkait bidang-bidang tersebut telah dipublikasikannya dalam ranah filsafat hukum, penalaran hukum, metode penelitian hukum, sosiologi hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi anggota tim pakar penelitian dan salah seorang Mitra Bestari Jurnal Yudisial dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komunikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui email: [email protected].

Yudistiro, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Saat ini mengajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan dan penataan ruang. Buku yang sudah diterbitkan “Penyelesain kasus-kasus hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia”.

Dr. Widiada Gunakarya, SA., S.H., M.H., lahir di Singaraja, Bali, 30 Agustus 1958. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STBH) dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Riwayat pendidikan lulusan sarjana hukum STBH tahun 1982, Magister Ilmu Hukum KPK UI-UNDIP lulus tahun 1993, dan memperoleh gelar doktor dari Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2008.

Dr. Suharizal, S.H., M.H., Staf Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang. Lahir di Sawahlunto, 4 April 1979, Studi S-1 di Fakultas


Hukum Universitas Andalas tamat tahun 2002 dan S-2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tamat 2006 dan Program Doktor Ilmu Hukum BKU Hukum Ketatanegaraan. Aktif menulis di berbagai surat kabar nasional maupun lokal dan jurnal ilmiah. Publikasi buku: Reformasi Konstitusi (2002), Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (2002), dan Konflik Perubahan Batas Wilayah (2003).

Firdaus Arifin, S.H. M.H., Lahir di Metro, Lampung, 5 Februari 1982. Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2004), Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta 2005. Studi S-2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung BKU Hukum Ketatanegaraan (2008). Aktif menulis di berbagai surat kabar: Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum Lampung Post, Harian Seputar Indonesia dll dan jurnal ilmiah serta meneliti masalah hukum ketatanegaraan. Publikasi buku: Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002, Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945.


j antinomi penegakan hukum - komisi yudisial yudisial/jurnal-agustus-2011.pdf · kasus hukum,...

Documents