Bab IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya

alam yang sangat di perlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang

langsung untuk kehidupanya seperti untuk bercocok tanam, atau bertempat tinggal,

maupun untuk melaksanakan usaha.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional.

Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang

mendatangkan kesejahteraan, Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi

/seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, Ketiga, sebagai kapital budaya

dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, Keempat, tanah

bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

(Heru Nugroho 2001:237 )

Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa

orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila

hak-haknya dilanggar sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu

Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang–Undang

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besarnya

kemakuran rakyat”.Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis

terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-

1

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian

dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Undang

Undang Pokok Agraria ini memberikan perbedaan pengertian antara ”bumi” dan

”tanah”. Pengertian ”bumi” dalam Undang-Undang Pokok Agraria mendapat

pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi,

selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah

air.” Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah

“bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah)

berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air.

Selanjutnya pengertian ”tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)

bahwa : “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam–macam

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh

orang–orang baik sendiri–sendiri maupun bersama–sama dengan orang lain atau

badan hukum”.

Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas

tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi

dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan

tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya

hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi jugaantar sekelompok

anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat rechtsgemeentschap di dalam

hubungan dengan hak ulayat.

2

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah

hubungan menguasai dimana kepala Adat mempunyai peran dalam penyelesaian

sengketa tanah ulayat bukan hubungan milik, sebagai halnya dalam hubungan konsep

hubungan antar negara dan tanah menurut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara di kenal dengan hak menguasai dari

negara, disini negara sebagai organisasi kekuasan tertinggi mengatur, menentukan

dan menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu. Sementara itu Boedi

Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum

adat mengandung 2 unsur yaitu:

a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk

bidang hukum perdata.

b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan,

pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan yang termasuk bidang hukum politik.

(2012:272)

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria

Sumardjono, memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan

pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.

2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan

tertentu. (2001:55)

3

Kedudukan hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Ulayat

dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataanya.masi ada,harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan

Nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih

tinggi”.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa unsur hukum adat di bidang

pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dapat di pergunakan dalam

rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.

Unsur-Unsur yang penting dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang

Pokok-Pokok Agraria yang perlu diperhatikan dan mempunyai kaitan dengan uraian

ini lebih lanjutnya adalah

1. Bahwa “tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta

untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga”.

[Pasal 9:(2)].

2. Bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok

Agraria mengharuskan adanya pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik

4

Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah (Pasal

19)

3. Bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria membenarkan adanya sistem pemilikan bersama (Pasal 17).

Untuk menerangkan bagaimana hubungan antara hak Ulayat dengan Undang-

Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat

melihat pasal 3 yang berbunyi sebagi berikut: ”dengan mengingat ketentuan–

ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu

dari masyarakat–masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih

ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara,

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan

Undang–Undan dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.”

Berdasarkan Pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat di akui

keberadaannya, akan tetapi pengakuan itu diikuti syarat–syarat yang harus di penuhi

diantaranya : 1. Eksistensinya masih ada, 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional, 3. Tidak bertentangan dengan aturan–aturan dalam Undang–Undang

Ketentuan ini berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum

agraria yang baru (Uundang–Undang Pokok Agraria).Sebagaimana diketahui biarpun

menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam

keputusan–keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam

Undang–Undang,

5

Ketentuan pengakuan hak‐hak masyarakat hukum adat atas tanah dan

sumberdaya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B

ayat (2) Undang‐Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

yang menentukankan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan‐kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam Undang‐Undang”.

Konsepsi hak Ulayat menurut hukum Adat Konsepsi hak Ulayat menurut

hukum Adat Manggarai dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik

religius yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-

hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat

komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum

adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat atas tanah, disebut hak ulayat.

Masyarakat Manggarai sebagai masyarakat agraris tentu tidak dapat

dipisahkan dari tanah Garapan Lingko dalam bahasa Manggarai.Karena itu orang

manggarai mengenal ungkapan, ‘Gendang One Lingkon Peang’, yang kurang lebih

artinya dimana terdapat pemukiman / kampung yang terpusat dalam mbaru gendang

(Rumah Gendang) tentu memiliki tanah–tanah garapan bagi warga kampung yang

disebut dengan Lingko.Lingko–Lingko (tanah milik bersama) yang merupakan tanah

ulayat itulah yang dibagi–bagikan kepada warga masyarakat sebagai sumber

pemenuhan kebutuhan hidup.

6

Adanya masyarakat (Beo) merupakan pemukiman tetap erat kaitannya

dengan Lingko–Lingko, di lain pihak sekaligus menunjukan identitas asal

masyarakatnya. karena itu konflik perebutan tanah yang sering terjadi diwilayah

manggarai sesungguhnya bukan hanya berdampak pada persoalan akan berkurangnya

lahan garapan, tetapi juga pada identitas dan harga diri masyarakatnya, baik secara

individu maupun sebagai komunitas. Itulah sebabnya tanah miliknya, walau sejengkal

sekalipun.ada ungkapan yang mengatakan, ‘Neka Oke Kuni Agu Kalo’, jangan

melupakan kampung halaman sebagai asal–usul. (jangan pernah melupakan diri kita

sebagai orang yang berasal dari kampung / wilayah tertentu)

Sengketa tanah di Kabupaten Manggarai telah terjadi dalam kurun waktu yang

sangat lama dan sudah terjadi sejak jaman penjajahan sekitar tahun 1930-an. Hingga

saat ini sengketa tanah masih terjadi mulai dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan. Sudah banyak kerugian yang ditimbulkan akibat sengketa tanah yang

terjadi, hal ini dirasakan oleh semua pihak baik yang bersengketa maupun pihak yang

tidak terlibat dalam sengketa. Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan

sengketa tanah, hal ini pada dasarnya dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan

akan tanah untuk berbagai keperluan. Tanah menjadi objek yang jumlahnya terbatas

tetapi sangat dibutuhkan oleh setiap orang.Berbagai upaya telah dilakukan untuk

menyelesaikan dan mencegah sengketa tanah di Manggarai, dalam upaya tersebut

masih banyak kendala yang dihadapi. Terlepas dari kendala-kendala tersebut

Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, elit-elit sosial, dan masyarakat Manggarai

terus berupaya mencegah dan meinimalisir sengketa tanah di Kabupaten Manggarai,

7

baik melalui Pemerintah dengan Hukum Formal maupun dengan cara Adat

masyarakat Manggarai melalui lembaga-lembaga Adat yang ada

Tidak sedikit masalah yang terjadi di Manggarai dalam hal yang sama yaitu

perebutan tanah lingko bahkan hampir seluruh desa di Manggarai banyak yang dalam

penyelesainya melalui perang tanding dalam hal ini terjadi pada tahun 2006 yang lalu

terjadi lagi di Desa Colol di bagian selatan kabupaten Manggarai perebutan tanah

lingko dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melibatkan bahkan utusan

khusus dari pusat tim penegak hukum dari TNI dan Porli.

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun1960 sudah mengatur sedemikian

rupa mengenai bagaimana memperoleh hak milik tanah, dan bahkan sampai

bagaimana cara pembagianya, tetapi realitasnya di masyarakat Manggraia sampai

sekarang ini masih sering terjadi masalah-masalah yang serupa bahkan masalah yang

sudah selesai akan muncul di masalahkan lagi. Oleh karana kasus ini sering terjadi

dan sulit bahkan di atasi ada beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa kasus

mengenai Tanaha Lingko adalah turun temurun-temurun kepada anak-anaknya dan

ada juga yang menyatakan kasus sepanjang masa terdapat banyak hal yang menjadi

akar permasalahan dari konflik tanah di kabupaten Manggarai yaitu: 1. Tertib

administrasi, 2. Melanggar kesepakatan, 3. Alih fungsi lahan, 4. penggunaan tidak

sesuai peruntukan, dan 5. Perebutan hak waris. Dari kelima unsure di atas, terjadi

pada tahun 2014 di Desa Nanga Mbaur kasus perebutan tanan Lingko di bagian timur

Desa oleh karena adanya perebutan hak waris dan melanggar kesepakatan yang

8

terjadi, untuk menyeslesaikan masalah ini para pihak yaitu kepala adat dan kepala

desa sampeai sekarang belum dapat menyelesaikan kasus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana prosedur pembagian Tanah Lingko secara adat Manggarai di Desa

Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai Timur .?

1.2.2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa perebutan Tanah

Lingko Di Desa Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai Timur.?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan

pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukan kualitas dari penelitian

tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pembagian Tanah Lingko secara adat

Manggarai di Desa Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai Timur.

1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa perebutan Tanah

Lingko Di Desa Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah diharapkan dapat menyumbangkan suatu pemikiran

yang bersifat teoritis dan memberikan konstribusi terhadap ilmu pengetahuan

9

khususnya terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan sehingga bagi

penelitian yang sejenis dapat dijadikan sebagai acuan atau kerangka pemikiran untuk

penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk pemerintah

Untuk dapat memberikan pemahaman kepada kepala desa bagaimana cara

menyelesaikan pembagian Tanah Lingko

2. Manfaat untuk masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya

masyarakat adat yang masi mempunyai tanah Lingko tentang bagaimana cara system

pembagian Lingko yang baik dan benar.

3. Manfaat untuk peneliti

Sebagai bahan acuan untuk dikembangkan oleh peneliti dalam rangka

memperluas pemahaman yang lebih luas dan mendalam lagi tentang bagaimana

system pembagian Lingko

10

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

2.1.1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat disebut dengan berbagai istilah.

Hal ini disesuaikan dengan letak  geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat

mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit

atau sungai. Istilah Tanah Ulayat diberbagai daerah antara lain : patuanan (ambon),

panyampeto dan pawatasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar

(bali), totabuan (bolaang mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan),

nuru (buru), paer (lombok), ulayat (minangkabau), lingko (Manggarai), (B Ter

Haar,1999:63), Sementara itu Imam Sudiyat, berpendapat Tanah ulayat juga dapat di

artikan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu. (1982:1)

2.1.2. Hak Ulayat

Hak Ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 adalah:

”Kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan”.

Selanjutnya Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat

sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang /

kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun

11

keluar. (Sumardjono.2001:55 )Kemudian menurut Boedi Harsono mengatakan hak

ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum

adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak kehidupan masyarakat yang

bersangkutan sepanjang masahas pada masyarakat hukum adat.hak dan kewajiban

hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu :

a. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk

bidang hukum perdata.

b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan,

pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum

publik. (2012:185-186)

Uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan yang di maksud dengan Tanah

Ulayat adalah suatu wilaya atau sebidang tanah yang di dalam wilayah tersebut masi

punya hak atau masi di miliki oleh sekelompok orang yang satu garis keturunanya

dan mempunyai suku atau adat tertentu dan hak Ulayat adalah dimana seseorang atau

sekelompok orang yang masi ada garis keturunan yang sama dan mempunyai hak atas

tanah adat atau tanah Ulayat.

2.2. Subyek, dan Obyek Hak Ulayat

2.2.1. Subyek hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono.(2012:184) subyek Hak Ulayat adalah masyarakat

hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi

menjadi dua yaitu :

12

a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di

tempat yang sama.

b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh

pertalian darah. Selanjutnya Bushar Muhamad (2000:35) mengemukakan obyek

Hak Ulayat meliputi :

a) Tanah (daratan)

b) Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya). Tumbuh-

tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu

pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).

c) Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Subyek hak ulayat adalah orang-orang

yang bersangkutan memiliki hubungan dengan tanah ulayat (kepala adat, kepala suku,

dan masyarakatnya)

2.2.2.Objek Hak Ulayat

Obyek Hak Ulayat adalah semua tanah dan isinya dalam wilayah masyarakat

hukum adat teritorial yang bersangkutan. Karena Hak Ulayat meliputi semua tanah,

maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai res nullius

(tanah yang tidak adapemiliknya)

2.3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

2.3.1. Pengertian Sengketa

Katasengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama

dengan “conflict” atau “dispute”.Keduanya mengandung pengertian tentang adanya

13

perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat

dibedakan.Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik,

sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkandengankata sengketa. ( John.M.

Echlosdan Hasan Shadily, 1996: 138 ).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang

menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa

hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi

keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (depertemen pendidikan dan

kebudayaan, 1990:643) Sementara itu Sudarsono, Mengemukakan tentang sengketa

adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih

yang berselisih perkara dalam pengadilan. (2002:433).

Sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan

gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang

dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun

lingkungan social, demikian menurut ( Koentjaraningrat.1982)

2.3.2. Sengketa Pertanahan

Menurut Margono (2000:85) sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiriatas: (1). Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah), (2). Sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemebuhan kontrak dan sebagainya,

14

(3). sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah dan (4). Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi.

Sedangkan menurut Rusmadi Murad Sengketa pertanahan ialah proses

interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing

memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda

lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang

berada dibatas tanah yang bersangkutan. (1991:22). Selanjutnya Menurut

Sumardjono.(1982:189) secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan 5

yaitu :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek

perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.

2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform

3. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah

5. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan Menurut Suyud Margono. (2000:25) ada beberapa sengketa yang

sering terjadi saat ini di kalangan masyarakat adalah:

1. Sengketa tradisional tentang warisan, keluarga dan tanah

2. Sengketa bisnis yang serta berat dengan unsur keuangan, perbankan,

peraturan Perundang-Undangan, etika dan sebagainya

3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah

15

4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi,

reputasi, Negara dan perhatian masyarakat tradisional.

Secara yuridis dalam bukunya Arie Sukanti Hutalang lebih lanjut memperinci

masalah tanah yang dapat disengketakan yang terdiri dari :

1. Sengketa mengenai bidang tanah2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah3. Sengketa mengenai luas bidang tanah4. Sengketa mengenai status tanahnya: tanah negara atau tanah hak5. Sengketa mengenai pemegang haknya6. Sengketa mengenai hak yang membebaninya7. Sengketa mengenai pemindahan haknya8. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapannya untuk suatu proyek

atau swasta.9. Sengketa mengenai pelepasan / pembebasan tanah10. Sengketa mengenai pengosongan tanah11. Sengketa mengenai pemberian ganti kerugian12. Sengketa mengenai pembatalan haknya13. Sengketa mengenai pemberian haknya14. Sengketa mengenai pencabutan haknya15. Sengketa mengenai pemberian sertifikatnya Sengketa mengenai alat-alat

pembuktian adanya hak/perbuatan liku yang dilakukan dengan sengketa-sengketa lainnya. . (2002:52)

Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan bukanlah suatu hal

baru lagi yang terjadi di masyrakat. Namun dimensi sengketa makin terasa meluas di

masa kini. Tanah dalam perkembangannya juga telah memiliki nilai baru, bilamana

tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan sebagai alat untuk

berspekulasi (ekonomi) tanah telah menjadi barang dagangan dimana transaksi

ekonomi berlangsung dengan pengharapan akanmargin (keuangan) perdagangan

komoditas yang dipertukarkan itu.

16

2.3.3. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdata, yang pada

umumnya ditempuh adalah melalui jalur peradilan umum sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang disebutkan bahwa kewenangan dari

peradilan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

1.    Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana

kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2.    Pasal 6 Pengadilan terdiri dari :

o Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

o Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding

3.    Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

4.    Pasal 51 :

o Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili per4kara pidana dan

perkara perdata di tingkat banding.

o Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di

daerah hukumnya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.)

17

Penyelesaian sengketa melaui Alternatif Dispute Resolution (ADR) secara

implisit dimuat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan

Nasional (BPN) dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu Deputi, yakni Deputi

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan Nasional

(BPN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah

Pertanahan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 34

Tahun 2007 tentangTentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah

Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN)

melakukan upaya antara lain melalui mediasi setelah berlakunya Perpres Nomor 10

Tahun 2006. (Maria S.W. Sumardjono.dkk. 2008).

Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak

atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua

belah berperkara antara lain:

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka;2. Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;3. terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;4. dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa. (K.Wantjik Saleh, 1981:.23-24)

18

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana

penelitian kualitatif menurut Affifuddin dan Saebani (2012: 57-58) sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada

generalisasi”

Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekata

Diskriptif di mana pendekatan ini untuk membahas suatu permasalahan dengan cara

meneliti, mengelola data, menganalisis, menginterprestasikan, hal yang tulis dengan

pembahasan yang teratur dan sistematis, di tutup dengan kesimpulan dan pemberian

saran sesuai kebutuhan

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nangga Mbaur Kecamatan Sambirampas

Kabupaten Manggarai Timur. Adapun batas wilayah penelitian sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Laut flores

Selatan : berbatasan dengan desa Nanga Mbaling

Timur : berbatasan dengan desa Nampar Sepang

Barat : berbatasan dengan kelurahan pota

19

3.3.Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga

elemen yaitu, tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2013: 215). tetapi di transferkan ke tempat

lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus

yang di pelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden

tetapi sebagai narasumber dan informen. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga

bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga

disebut sampel konstruktif. Karena dengan sumber data dari sampel itu dapat

dikontruksikan fenomena yang semula masi belum jelas.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah

purposive sampling dan snowball sampling.“Purposive sampling adalah teknik

pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

menjelajahi objek/situasi sisial yang diteliti. Snowball sampling adalah teknik

pengambil sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama

menjadi besar”. (Sugiyono, 013: 218-219)

20

Berdasarkan uraian teori di atas tentang subjek penelitian dapat disimpulkan

bahwa, untuk mendapatkan subjek penelitian dalam penelitian ini dengan

menggunakan purposive sampling. Karena Purposive sampling merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara pertimbangan tertentu

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Nanga Mbaur,

Camat, Tokoh Adat, Kepala Suku, dan tokoh masyarakat dan orang-orang yang

mengetahui tentang adat di Desa Nanga Mbaur.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1. Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data yang akurat agar

hasil kajian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam melaksanakan

penelitian. Ada dua jenis data yaitu : kaulitatif dan kuantitatif (Suharsimi Arikunto,

2010,171)

a. Data kuantitatif adalah data–data yang berupa angka–angka dengan melalui

penelitian perhitungan .

b. Data kualitatif adalah data–data yang berupa uraiaan–uraiaan dengan melalui

peneliti sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu

dengan cara menjelaskan secara sistematis dan wawancara dari permasalahan yang

terjadi di lapangan supaya peneliti mendapatkan data yang akurat.

21

3.4.2. sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013: 225).ada dua

sumber data yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data.

b. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Kedua sumber data di atas peneliti menggunakan sumber data primer dan data

skunder

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam

metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan itu

mengkaji hipotesis yang telah dirumuskan menurut Nshir M (2008:211). Metode

pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode

pengumpulan data dengan masalah penelitian. Kegiatan pengumpulan data

merupakan usaha secara operasional dalam pelaksanaan penelitian yang dapat

memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan analisis dan interprestasi data.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Maka dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

22

3.5.1. Metode observasi (pengamatan)

Observasi adalah yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai

fenomena sosial dengan gejala-gejala piskis untuk kemudian dilakukan pencatatan

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif, dimana peneliti

terlihat langsung dan mengambil bagian dalam situasi dari orang-orang yang

diobservasi atau melakukan pengamatan penuh terhadap objek yang akan diobservasi.

(ibid, 2011:63).Sedangkan menurut Suhaemin (2008:212). Pengumpulan data dengan

observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah merupakan cara

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain

untuk keperluan peneliti.

Berdasarkan jenisnya, observasi dapat di bedakan 2 (dua), bagian yaitu:

Observasi secara langsung dan Observasi tidak lansung

a. Observasi secara langsung adalah

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dimana observer berada langsung

bersama objek yang diteliti dalam lapangan.

b. Observasi tidak langsung

Observasi tidak langsung yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada

saat berlangsung akan di suatu peristiwa yang akan diteliti. Misalnya dilakuakan

melalui film, slide, atau foto dan lain-lain (Nurul Zuriyah, 2008:173).

Dari kedua jenis observasi di atas peneliti menggunakan observasi secara

langsung untuk mengumpulkan data karena dalam mencari informasi peneliti harus

23

mendapatkan langsung dari subjek yang bersangkutan supaya data yang di peroleh

tidak diragukan kebenaranya.

3.5.2. Metode wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan wawancara dalam bentuk

pertanyaan yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya

dan dijawab oleh responden dan informan yang kemudian dapat dikembangkan

dengan pertanyaan lain yang ada relevan pada wawancara secara langsung dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Margono (2006:181-182) Mengemukakan bahwa wawancara dapat

di bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur adalah pertanyaan dan alternatif jawaban kepda interviewe telah di tetapkan terlebih dahulu.

b. Wawancara tidak struktur Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bersifat informal, berupa petanyaan pandangan hidup, sikap, keyakinan, subjek, atau keterangan tentang lainnya dapat diajukan kepada objek . Wawancaran ini bersifat luwes dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan subjek dan suasana pada saat wawancara dilaksanakan.

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik wawancara tidak sutruktur, karena

peneliti langsung terlibat di lapangan untuk mengambil apa-apa yang diperlukan

maupun yang dialami oleh subyek dengan wawancara peneliti dapat menanyakan

kepada subyek hal-hal yang bersifat lintas waktu baik masa lampau, masa sekarang

dan masa yang akan datang.

24

3.5.3. Metode dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan

mengumpulkan literatur baik berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan bisa

melalui jaringan internet sebanyak mungkin dijadikan referensi untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian dan mendukung validitas data yang diperoleh melalui

wawancara Suharsimi Arikunto, (2006:231).

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa

peraturan perundang-undangan, buku jurnal, dan karya-karya tulis yang berhubungan

dengan materi penelitian ini.Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data

dengan memanfaatkan dokumen yang meliputi laporan tertulis dari suatu peristiwa.

Tujuan menggunakan metode dokumentasi adalah untuk memperoleh data yang

lengkap dan jelas mengenai cara pembagian tanah Lingko Di Desa Nangga Mbaur.

3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus samapi tuntas, sehingga datanya sudah jelas.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion

drawing/verification. (Sugiyono, 2013: 247-252)

3.6.1. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan)

dituangkan dalam bentuk uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan

lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal- hal yang pokok, dilakukan pada hal-

hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlaku secara

25

terus menerus selama proses penelitian berlangsung selama pengumpulan data

berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, metode,

menelusuri tema membuat gagasan dan menulis memo.

3.6.2. Display Data

Sajian data yaitu sekumpulan informasi yang menjadi konsep rasional sesuai dengan

kenyataan sehingga memungkinkan menarik kesimpulannya baku serta pengumpulan

Data-data yang telah diambil dan telah direduksi akan disajikan secara deskriptif

dimana hasil wawancara diubah bahasanya menjadi kalimat yang lebih baku dan

mudah dimengerti serta dikaitkan teori-teori sesuai dengan hasil wawancara dan

observasi.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung, melalui sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis

dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal- hal yang sering timbul, hipotesis

dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat relati akan

tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus- menerus

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain setiap

kesimpulan senantiasa terus melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung

(ibid, 1998:15-20).

26

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Desa Nanga Mbaur merupakan salah satu desa di kabupaten Manggarai Timur

yang mata pencaharianya di bidang agraris Desa ini dengan luas wilayah 1.951 Ha

dan Dengan luas wilayah perladangan/kebun 563 Ha(m2),serta luas wilayah

persawahan 421 Ha(M2).

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah,

pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat

(Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk di Desa Nanga Mbaur sampai dengan akhir

tahun 2014 berjumlah 1432 jiwa dengan 300 KK. Adapun jumlah penduduk dari tiga

dusun yang ada di Desa Nanga Mbaur dapat dilihat pada table 4.1,sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Nanga Mbaur

No Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah1 2 3 4 51 10-12 bulan 12 20 342 13 bulan – 4 tahun 38 59 993 5 – 6 tahun 47 56 1034 7 - 12 tahun 49 55 1045 13 – 15 tahun 68 53 1216 16 – 18 tahun 62 67 1297 19 – 25 tahun 90 61 1518 26 – 35 tahun 65 67 1329 36 – 45 tahun 91 68 15910 46 – 50 tahun 68 56 12411 51 – 60 tahun 55 37 9212 61 – 75 tahun 41 33 7413 76 – 80 tahun 51 32 8314 81 – 90 tahun 15 12 27

27

Jumlah 752 676 1432 (Sumber: Profil Desa Nanga Mbaur 2014)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, yakni laki-laki sebanyak 752 jiwa

dan perempuan 676 jiwa. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah: a) angka

kelahiran bayi perempuan lebih besar dari pada bayi laki-laki; b) sedikitnya laki-laki

yang merantau atau mencari pekerjaan di luar daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Nanga Mbaur dan hasil

observasi lansung dari peneliti, hampir sebagian besar penduduk desa Nanga Mbaur

adalah petani, dan sebagian lagi adalah pedagang, pegawai swasta, PNS dan

wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Nanga Mbaur

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%)

1 2 31 Petani 223 52,222 Wiraswasta 55 12,883 PNS 31 7,264 Pengrajin - -5 Peternak 42 9,836 Penjahit - -7 Pedagang 24 5,628 Tukang Kayu 15 3,519 TNI/POLRI - -10 Pensiunan 13 3,0411 Sopir 2 0,4612 Pegawai Swasta 22 5,15

Jumlah 427 100 (Sumber: Profil desa Nanga Mbaur 2014)

28

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Nanga

Mbaur bermata pencaharian sebagai petani.Hal ini didukung oleh kondisi wilayah

desa Nanga Mbaur yang merupakan daerah persawahan dan didukung dengan

banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki tanah sendiri, sehingga kebanyakan

dari masyarakat desa Nanga Mbaur bermata pencaharian sebagai petani.

Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM), sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu kepribadian yang

mandiri karena mempunyai kemampuan, baik kemampuan di sekolah maupun ketika

berada di luar sekolah atau masyarakat. Pada tabel berikut ini dijelaskan mengenai

komposisi penduduk di Desa Nanga Mbaur berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Nanga Mbaur

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%)1 2 3 41 Tidak pernah sekolah 72 7,472 Belum masuk sekolah 115 11,943 Tidak tamat SD 86 8,934 Tamat SD 104 10,795 Tamat SLTP 110 11,426 Tamat SLTA 319 33,127 Tamat D-III 23 2,388 Tamat S-I 132 13,709 Tamat S-II 2 0,20

Jumlah 963 100 (Sumber: Profil Desa Nanga Mbaur 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat memberikan gambaran mengenai pendidikan

yang ada di desa Nanga Mbaur yang masih belum merata,di mana masih banyak

masyarakat desa Nanga Mbaur yang tidak pernah mengeyam pendidikan khusunya

29

orang tua. Namun bukan berarti hal ini akan menyurutkan niat para orang tua di desa

Nanga Mbaur untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi.

Bagi mereka cukup mereka sendiri saja yang tidak merasakan di bangku pendidikan

namun anak-anak mereka harus tetap sekolah.

Pendidikan agama merupakan salah satu kebutuhan rohani yang paling

penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Begitupun desa Nanga Mbaur yang

memiliki dua agama yaitu Islam dan Katolik. Keadaan tersebut dapat diimbangi

dengan tersedianya sarana untuk beribadah berupa 1 masjid yang berada di masing-

masing dusun dan 1 buah gereja di satu desa Nanga Mbaur

Mayoritas penduduk di desa Nanga Mbaur beragama Islam, ini sesuai dengan

hasil sensus terakhir tahun 2014. Mengenai keadaan yang jelas tentang agama yang

dianut oleh masyarakat desa Nanga Mbaurakan digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Agama Yang Dianut Penduduk desa Nanga MbaurNo Agama Jumlah Prosentase %1 2 3 41 Katolik 437 45,372 Islam 526 54,633 Protestan - -4 Hindu - -5 Budha - -

Jumlah 963 100 (Sumber: Profil desa Nanga Mbaur 2014)

4.1.1 Deskripsi Data Proedur Pembagian Tanah Lingko Masyarakat Desa Nanga Mbaur

Asal mula bagaimana pembentukan lingko seperti yang kenal dikalangan

masyarakat Manggarai dapat kita kaitkan dengan situasi prasejarah ketika mereka

30

mulai beralih dari pola hidup berpindah-pindah ke bentuk kehidupan menetap,

menetukan tempat yang tetap sebagai daerah hunian yang kenal dengan Beo

(kampung).

Tanah-tanah garapan yang diperoleh dengan merambah hutan oleh penduduk

beo itulah yang kemudian disebut lingko. Berapa banyak lingko untuk setiap beo,

sangat bergantung pada kemampuan warga beo itu untuk merambah hutan di sekitar

huniannya dan juga sejalan dengan pertambahan warga beo. Masing-masing lingko,

luasnya berbeda dan diberi identitas dengan nama tertentu, entah nama tumbuhan

yang banyak ditemukan di tanah tersebut, nama sungai yang melintas di wilayah itu

atau karakter geografisnya. Lingko Wae Bahi, ada sungai yang bernama Wae Bahi

mengalir di sekitar lingko tersebut; Lingko Belang Rambang, karena di lingko itu

banyak ditemukan belang (sejenis buluh / sejenis aur) dll.

Lingko-lingko ini kemudian akhirnya berbatasan dengan lingko-lingko milik

beo / kampung lain, sehingga ditentukan batas (rahit)) yang pada akhirnya menjadi

batas wilayah antar beo / kampung. Sekaligus juga merupakan pengakuan atas hak /

kepemilikan atas lingko masing-masing. Di samping itu juga lingko semakin pesat

perubahan zaman dan kebutuhan masyarakatpun semakin tinggi mengenai

kepemilikan dan hak atas tanah.

Adapun hasil wawancara dengan Abdul Wahid sebagai ketua BPD desa nanga mbaur

sejarah pembagian tanah Lingko desa nanga mbaur sebagai berikut.

Sepintas kalau kita memperhatikan sistim pembagian tanah adat masyarakat Manggarai, yakni sistim ‘lodok’, maka kita akan melihat adanya kesamaan dengan struktur mbaru niang (rumah asli) dan struktur beo orang Manggarai.

31

Mbaru niang adalah rumah tiang, dengan delapan tiang (siri leles) yang dibangun melingkari tiang utama (siri bongkok) yang merupakan sebatang kayu utuh (tanpa sambungan), dan membentuk sebuah lingkaran. Pada siri bongkok ini ditempatkan sesaji bagi para leluhur pada waktu diadakan pesta-pesta adat, seperti penti (pergantian tahun). Atap rumah berbentuk kerucut, yang terbuat dari ijuk (wunut) atau alang-alang (ri’i). Demikian pula dengan struktur kampung (beo) yang berbentuk konsentris, rumah-rumah dibangun melingkari ‘compang’ (bangunan batu berundak-undak) di tengah kampung. Compang menjadi tempat pemberian sesaji bagi warga kampung (beo). Compang dapat dikatakan sebagai altar beo. Struktur pembangunan rumah, pembentukan kampung atau pola pembagian tanah lingko haruslah dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip kekeluargaan, prinsip kesatuan suku atau warga beo umumnya.

Dari pendapat di atas sejarah pembagian tanah lingko harus berdasarkan

bagaimana model bangunan atap rumah yang berbentuk kerucut. masyarakat

manggarai pada zaman dahulu kalanya. sampai sekarang kebiasaan itu masi tetap di

lakukan dan di lestarikan bagaimana cara pembagian lingko oleh masyarakat

manggarai khususnya masyarakat desa nanga mbaur. Ada beberapa cara juga dalam

pembagian lingko dalam desa nanga mbaur.

Ada pun hasil wawancara dengan bapak Husen Loma sebagai ketua adat desa

nanga mbaur salah satu cara pembagian tanah lingko dengan cara sistem Lodok.

Tanah-tanah adat yang disebut lingko dibagi kepada warga dengan sistem lodok, yakni membagi lingko berawal dari “teno” dipusat lingko, dan menarik garis lurus (jari-jari) hingga batas terluar tanah lingko tersebut sebagai batas (langang). Proses pembagian sebagai berikut: di pusat lingko ditanam sebatang kayu yang disebut “teno”.Dinamakan teno karena sepotong tiang itu diambil dari sejenis pohon yang dinamakan hajuteno.(pohon teno). Teno merupakan pusat lingkaran tanah lingko yang selanjutnya disebut sebagai lodok (titi pusat) Dari teno ditarik garis batas yang disebut langang (batas tanah) sampai ke batas terluar tanah lingko yang disebut “cicing”. (lodokn one cicingn pe’ang).

32

Selain cara tersebut adapun cara lain dalam system pembagian lingko menurut

bapak muhamad Jafar Jaba SH sebagai berikut

Berapa besar ukuran besaran tanah di lodok (pusat lingko)? Masyarakat Manggarai membaginya berdasarkan “moso” (satu jari tangan) sebagai dasar pembagian awal. Besaran moso pun sangat relatip, tergantung pada berapa jumlah warga yang akan menerima pembagian di lingko bersangkutan. Makin banyak yang akan menerima, makin kecil ukuran moso, demikian pula sebaliknya makin sedikit jumlah penerima, makin besar ukuran moso. Berapa moso dibagikan kepada setiap orang juga bergantung pada kedudukan orang dalam beo (kampung). Maka dikenal istilah moso biasa (satu jari), moso kina (satu setengah jari) dan moso wase (tiga jari). Warga yang dianggap sebagai pemimpin (tu’a beo / golo) atau tuan tanah (tua teno) biasanya mendapat moso wase (tiga jari) yang merupakan ukuran paling besar. Sedangkan warga lainnya akan menerima moso biasa (satu jari) atau moso kina (satu setengah jari).

Oleh karena desa nanga mbaur sangat taat dengan adat atau sejarah lingko

maka system pembagian tanah lingko ini menggunakan atau menggambarkan

bagaimana atap rumah pada masa itu (berbentuk kerucut) karna juga keterbatasan alat

pada masa lampau di desa nanga mbaur maka masyrakat desa nanga mbaur dalam

pembagian tanah lingko ini menggunakan moso (jari tangan).

Dalam pembagian ini juga tergantung pada berapa jumlah warga yang akan

menerima pembagian di lingko bersangkutan. Makin banyak yang akan menerima,

makin kecil ukuran moso, demikian pula sebaliknya makin sedikit jumlah penerima,

makin besar ukuran moso. Berapa moso dibagikan kepada setiap orang juga

bergantung pada kedudukan orang dalam beo (kampung). Maka dikenal istilah moso

biasa (satu jari), moso kina (satu setengah jari) dan moso wase (tiga jari).

Pembagian tanah lingko adalah suatu hal yang sering ketemui di masyarakan

dan juga sering terjadi suatu sengketa dalam hal tana sewalaupun masyarakat nanga

33

mbaur sudah di bagikan tanah secara adat oleh ketua adatnya namun masi ada

masyarakat-masyarakat yang menurutnya pembagian secara tanah lingko secara adat

tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-harinya maka oleh karena itu kepala desa

nanga mbaur sebagai pemerintah desa nanga mbaur di adakan pembagian tanah yang

baru tetapi system pembagian ini tidak lepas dengan hubungan dengan ketua adat

atau bekerja sama kedua bela pihak tersebut

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Warka Jalu selaku Kepala Desa

nanga mbaur system pembagian lingko di desa nanga mbaur yang terbaru adalah

sebagai berikut.

1. Tanah lingko yang di kuasai oleh kepala adat akan di bebaskan terlebi dahulu dari lingkran adat dan selanjutnya tanah lingko tersebut di serahkan dan di bagikan oleh pihak desa dan dalam pembagian ini di pimpin oleh kepala desa dengan bantuan panitia pembagian tanah yang di bentuk. Kemudian tanah yang sudah diserahkan tersebut telah akan di bagikan kepada masyarakat nanga mbaur yang berhak mendapatkan tanah lingko tersebut sesuai dengan keadaan ekonominya .

2. Sistim Baris (secara modern) adalah patok dengan besaran ukuran tertentu. Dengan demikian misalnya kita temui ukuran perbaris / patok seluas kl. 250 m2. Sekali lagi berapa baris / patok untuk setiao orang, bergantung pada status atau relasinya dengan para tuan tanah. Ada yang menerima satu, dua atau tiga baris / patok.  ”.(Wawancara, 06 Agustus 2015).

Warga masyarakat tidak menginginkan adanya perselisihan paham atau

kekacauan, maka pemerintah desa dalam pembagian tanah ini mengikut sertaan tokoh

masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa dan ketua, pembagian tanah lingko ini

akan di berikan kepada orang yang benar-benar berhak mendapatkan tanah juga cara

pembagianya dengan cara modern menggunakan meter atau alat ukur lainya guna

34

untuk melancarkan pembagian tanah lingko tersebut supaya masyarakat yang

mendapatkan tanah tersebut mersa adil dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

4.1.2 Faktor-faktor penyebabkan terjadinya sengketa Tanah Lingko Di Desa Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai Timur.

Sengketa merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan selalu

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. sengketa dapat ditemukan dalam berbagai bidang

kehidupan dan terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa Salah satu

bentuk sengketa yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. sengketa

tanah merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan

beragam bentuk dan penyebabnya. Desa Nanga Mbaur Kabupaten Manggarai

merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi sengketa tanah. sengketa tanah

yang terjadi di desa Nanga MbaurKabupaten Manggarai umumnya berbeda dengan

sengketa tanah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan,

dan lain-lainnya. Salah satu contohnya sengketa tanah di Jawa Timur, menunjukkan

bahwa kebanyakan sengketa tanah yang terjadi ruang lingkupnya terbatas pada unit

individu atau keluarga, ketika kepemilikan dan penggunaan dicampur aduk, dan

perwakilan pemerintah seringkali berperan dalam resolusi sengketa Tetapi di Flores,

khususnya di beberapa daerah di Kabupaten Manggarai. Seringkali tanah dan sumber

daya alam dikelola secara komunal dan dibedakan antara hak pemilikan dan

penggunaan sengketa yang terjadi di desa Nanga MbaurKabupaten di Provinsi Nusa

Tenggara Timur ini merupakan permasalahan yang menjadi perhatian serius dari

Pemerintah Daerah maupun masyarakat.Hal ini tidak lepas dari dampak dan pengaruh

35

yang disebabkan oleh sengketa tersebut.sengketa tanah di desa Nanga

MbaurKabupaten Manggarai telah banyak menyebabkan memakan korban, baik

korban meninggal maupun luka-luka, rumah-rumah dibakar, dan lain-lainnya.

Kerugia tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersengketa, tetapi pihak lain yang

tidak terlibat juga merasakan dampak dari konflik tersebut. sengketa tanah di

Kabupaten Manggarai terjadi hampir setiap tahun dengan beragam penyebab dan akar

permasalahannya. Keterlibatan semua pihak diharapkan bisa membantu dalam

menyelesaikan dan mencegah terjadinya sengketa tanah.Dalam hal ini bukan hanya

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan mencegah sengketa,

tetapi juga seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama untuk mengatasi

permasalahan yang hingga saat ini terus terjadi di desa Nanga Mbaur.Dengan

kerjasama dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat, maka penyelesaian dan

pencegahan sengketa tanah bisa dilakukan dengan baik serta bisa mengurangi resiko

dan kerugian yang sangat besar. Kerangka Teoritik sengketa adalah sebuah gejala

sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu.

Sengketa selalu terjadi di desa nanga mbaur, dalam hal perebutan hak atas

tanah bahkan dalam system sosial terkecil sekalipun yang bernama keluarga dan

pertemanan sengketa tetap terjadi.

Adapun menurut bapak Abdurahim Akbar sebagai tokoh pemuda ada beberapa

faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah.

1. Keterbatasan sumber. Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk medukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk

36

mendapatkan sumber yang diperlukannya dalam hal ini seringkali menimbulkan sengketa

2. konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.

3. Kebutuhan. Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya.

4. Saling tergantung atau interpendensi tugas. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain.

5. Diferensiasi organisasi. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam oraganisasi adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksananya.

6. Sistem imbalan yang tidak layak. Sistem imbalan yang tidak layak dan tidak adil akan memicu konflik.

7. Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik. Beragam karakteristik sistem sosial. Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena adanya karakteristik yang beragam: suku, agama, dan ideologi.Kesembilan,Pribadi orang. Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri.

Terjadinya sengketa tanah di desa nanga mbaur karna tidak ada kepuasan dari

masyarakat untuk memiliki lahan tanah tersebut dan juga adanya desakan dari

kebutuhan hidup masyarakat yang karna mayoritas masyarakat nanga mbaur adalah

petani maka oleh karna itu rawan sekali masyarakat melakukan tindakan-tindakan

supaya mendapatkan lahan garapan.

Permasalahan tanah di desa nanga mbaur akan selalu sering terjadi dalam

beberapa tahun terakhir ini ada 4 kasus sengketa tanah di desa nanga mbaur dalam

tahun 2013-tahun 2014. Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari

konflik tanah yang terjadi di desa Nanga Mbaur. menurut Muhamad Jafar, SH

sebagai tokoh masyarakat.

37

1. Tertib administrasi, yang dimaksud dengan tertib administrasI disini adalah bahwa sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Manggrai belum bersertifikat, sehingga tanah tersebut secara administrasi belum jelas kepemilikannya. Dengan masuknya hukum formal (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lainnya) dan semakin majunya perkembangan jaman, maka adanya modernisasi administrasi hak atas tanah,dimana tanah–tanah yang ada harus jelas kepemilikannya dengan bukti sertifikat atas tanahtersebut. Secara administrasi hak atas tanah itu belum menjadi perhatian serius dari masyarakat desa nanga mbaur, dimana mereka masih berpegang pada hukum adat yang berlaku yang bersifat lisan.

2. Melanggar kesepakatan, yaitu adanya pengingkaran atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak lain atau kepada keluarga, dalam kurun waktu tertentu tanah tersebut diambil kembali oleh pihak yang telah menyerahkannya. Konflik kemudian muncul saat pihak yang menerima tanah menolak untuk menyerahkan kembali tanah yang telha diterimanya karena merasa telah memiliki dan telah mengolah tanah tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama.

3. Alih fungsi lahan. Konflik tanah di Manggarai juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan untuk kepentingan lain seperti kehutanan, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum. Konflik terjadi saat ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan alih fungsi lahan tersebut karena merasa dirugikan.

4. Penggunaan tidak sesuai peruntukkan.Tanah yang menjadi hak individu atau hak masyarakat adat diserahkan secara sukarela untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, tetapi kemudian diokupasi kembali oleh pihak yang telah menyerahkanya. Hal ini disebabkan oleh tanah tersebut digunakan tidak sesuai peruntukkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat tanah tersebut diserahkan.

Selanjutnya menurut Husen Loma sebagai ketua adat desa nanga mbaur

sengketa terjadijuga karna permasalahan keluarga akibat perebutan hak waris:

Perebutan hak waris. sengketa tanah yang disebabkan oleh perebutan hak warissebagian besar terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berasal dari keturunan yang sama, tetapi bisa juga terjadi antara ahli waris dari pemilik tanah dengan pihaklain yang mengklaim tanah tersebut. Perebutan hak waris dengan pihak lain biasanya terjadiketika pihak lain diberikan hak untuk mengelolah tanah, tetapi di kemudian hari tanah tersebut diklaim kembali oleh ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya.Tanah

38

sangat terbatas dan dari waktu ke waktu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena terdesak oleh kebutuhan hidup dan kebutuhan akan tanat, makan sebagian orang atau kelompok masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah. Konflik terjadi saat usaha-usah tersebut dilakukan dengan cara yang salah atau cara yang merugikan pihak lain.

Dari perselisihan-perselisihan sengketa tanah yang sering terjadi di

masyarakat para tokoh adat dan pemerintah desa akan bekerja sama dalam

menyelesaikan sengketa tersebut dan bahkan juga akan di bantu oleh tokoh

masyarakat maupun pemerintah daerah guna untuk menyelesaikan sengketa tanah

yang ada di desa nanga mbaur

Adapun wawancara dengan Husen Loma sebagai kepala adat desa nanga

mbaur cara menyelesaikan sengketa dengan adat manggarai yaitu lonto leok

(musawarah):

1. Lonto Leok (musyawarah).Penyelesaian Konflik Secara Adat-Istiadat Manggarai. Penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh masyarakat lebih mengedepankan cara adat dan budaya masyarakat Manggarai. Penyelesaian konflik tanah secara adat umumnya dilakukan masyarakat di mbaru gendang (rumah adat masyarakat Manggarai) melalui forum lonto leok (musyawarah).Dalam forum lonto leok ini adat-istiadat dan simbol-simbol kebudayaan masyarakat Manggarai digunakan, dan dalam forum ini diupayakan permasalahant anah tersebut bisa diselesaikan secara damai.

2. Klarifikasi Kepemilikan Tanah Ulayat : Hak Individu Dan Hak MasyarakatAdat. Klarifikasi kepemilikan tanah ulayat disini merupakan upaya yang dilakukan untukmenyelesaikan konflik dengan memperjelas status kepemilikan tanah, mana yang menjadi hak individu dan mana yang menjadi hak masyarakat adat. Hal ini dikarenakan konflik terjadi karena masyarakat adat, kelompok, maupun individu tidak mengetahui secara jelas status kepemilikan tanah yang dipermasalahkan. Hal ini biasa dilakukan masyarakat di mbaru gendang.

Sengketa tanah di desa nanga mbaur merupakan salah satu permasalahan

yang membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pihak

39

lain seperti kelompok-kelompok kepentingan dan masyarakat Manggarai itu sendiri

juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Konflik tanah

terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai dan konflik tersebut telah

terjadi sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia.Tanah merupakan objek yang

sangat dibutuhkan oleh siapa pun dan untuk berbagai bentuk fungsi dan

keperluannya, baik oleh Pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Pemerintah

membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti kantor-

kantor atau pusat-pusat pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum,Pihak swasta

membutuhkan tanah untuk berbagai keperluannya seperti kantor, tempat usaha, dan

lain-lainnya. Sementara masyarakat membutuhkan tanah untuk kepentingan

pertanian, tempat tinggal, pekuburan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu tanah

merupakan objek yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan jaman,

kebutuhan akan tanah sangat meningkat, nilai ekonomis dari tanah pun semakin

meningkat. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh

jumlah lahan yang ada, dimana tanah atau lahan kosong tidak bertambah dan bahkan

semakin berkurang jumlahnya seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan

tanah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan tanah, dan hal ini juga

terjadi di desa nanga mbaur. Konflik tanah di desa nanga mbaur dikategorikan dalam

beberapa jenis berdasarkan aktor atau pihak yang berkonflik, yaitu : individu dengan

individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan

pemerintah, kelompok dengan pemerintah dan pemerintah dengan pemerintah.

Kelompok yang dimaksud bisa merupakan kelompok masyarakat adat dan juga

40

kelompok-kelompok kepentingan atau kelompok yang memiliki kepentingan dan

tujuan yang sama. sengketa tanah yang melibatkan kelompok masyarakat adat di

Manggarai merupakan sengketa tanah dengan intensitas paling tinggi atau yang

paling sering terjadi di desa nanga mbaur . sengketa yang melibatkan masyarakat adat

ini juga merupakan sengketa yang menyebabkan dampak dan kerugian yang paling

besar dalam setiap permasalahan tanah yang terjadi.

Adapun hasil wawancara dengan warka jalu sebagai kepala desa nanga mbaur

cara untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah tersebut:

1. Mediasi. Pemerintah daerah dalam hal ini menjadi mediator antara pihak yang berkonflik. Dalam beberapa kasus tanah di Manggarai, Pemerintah juga menjadi pihak yang berkonflik, dan dalam hal ini Pemerintah tetap menjadi mediator tetapi dari instansi atau lembaga yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.

2. Persuaif. Langkah ini merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai atau menghindari terjadinya kekerasan.

3. Sosialisasi, Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk dan kerugian yang akan ditimbulkan dari konflik tanah tersebut. Selain bertujuan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sosialisasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

4. Pemberian ganti rugi. Pemerintah yang menjadi pihak yang berkonflik akan mengambil langkah pemberianganti rugi kepada pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tetapi jika yang berkonflik bukan Pemerintah, makan dalam hal pemerintah menjadi mediator yang akan menyarankan salah satu pihak yang berkonflik untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang dipermasalahakan. Ganti rugi bisa berupa uang, bisa juga berupa tanah pengganti.

5. Menempuh jalur hukum. Jika berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah daerah gagal, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menyarankan pihak yang berkonflik atau pun pihak yang terlibat konflik dengan pemerintah untuk menempuh jalur hukum. Alur penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan Pemerintah daerah.

41

4.2 PEMBAHASAN

Sistim pembagian lingko desa Nanga Mbaur tidak terlepas dari peran penting

dari tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai pendukung dan ikut sertaan dari pihak

pemerintahan setempat yaitu kepala desa dan jajaranya guna melancarkan pembagian

tanah lingko tersebut. Sebagai masyarakat yang masi terikat erat dengan adat

manggarai, masyarakat nanga mbaur dalam pembagian lingkonya harus sesuai

dengan adat manggarai dan juga harus mengikuti bagaimana latar belakang atap

bangunan masyarakat manggarai pada masa dulunya. Jadi pembagian tanah lingko

juga harus berbentuk kerucut mengukuti bentuk atap rumah masyarakat manggarai

yang berbentuk segitiga, pada zaman dahulu masyrakat manggarai menganggap

bentuk seperti itu adalah suatu tanda ikatan persaudaraan yang sangat erat dan tidak

akan di pisahkan untuk selama-lamanya. Tanah lingko di desa nanga mbaur akan

melakukan pembagian oleh orang-orang yang bersangkutan yaitu ketua adat bahkan

kepala desa juga berperan dalam pembagian tanah tersebut. Sewalaupun zaman

sekarang sudah modern tetapi masyarakat nanga mbaur dalam pembagian tanah

lingko tidak menggunakan alat ukur, tetapi pembagian tanah tersebut menggunakan

jari tanagn orang-orang yang berhak mendapatkan tanah yang akan di bagikan

tersebut.

Sewalaupun sudah di bagikan secara teratur oleh tokoh adat tanah di desa

nanga mbaur sampai sekarang masi saja ada perselisihan pendapat tentang sengketaan

lahan tanah garapan, dari sengketa individu dengan individu, individu dengan

kelompok dan bahkan ada juga individu dengan pemerintah. Hal yang mendasar

42

sering terjadi sengketa tanah di desa nanga mbaur yaitu kurangnya kesadaran

masyarakat dalam kepemilikan tanah garapanya.

Ada pun beberapa faktor yang menjadi persoalan dan menjadi suatu akar dari

sengketa tanah yang terjadi di desa nanga mbaur:

1. Keterbatasan sumber. Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber

yang diperlukannya untuk medukung kehidupannya. Keterbatasan itu

menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber

yang diperlukannya dalam hal ini seringkali menimbulkan sengketa

2. konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang

berbeda.

3. Kebutuhan. Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau

mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya.

4. Saling tergantung atau interpendensi tugas. Konflik terjadi karena pihak-pihak

yang terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain.

5. Diferensiasi organisasi. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam oraganisasi

adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja

pelaksananya.

6. Sistem imbalan yang tidak layak. Sistem imbalan yang tidak layak dan tidak adil

akan memicu konflik.

7. Komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik sering kali

menimbulkan konflik. Beragam karakteristik sistem sosial. Konflik dalam

masyarakat sering terjadi karena adanya karakteristik yang beragam: suku, agama,

43

dan ideologi.Kesembilan,Pribadi orang. Ada orang yang memiliki sifat

kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan

berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar,

kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri.

Sewalaupun sering terjadi sengketa tanah di masyarakat desa nanga mbaur

tokoh adat dan pemerintah desa juga tidak lepastangan dengan masalah itu tetapi

tokoh adat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa-

sengketa tanah yang terjadi di masyarakat nanga mbaur, cara yang paling sering

digunakan oleh ketua adat dalam penyelesaian sengketa tanah di desa nanga mbaur

adalah debgan menggunakan musawarah antara pihak-pikhak yang bersengketa

dengan menghadiri, beberapa saksi dan bahkan akan di undang pemerintah kabupaten

bahkan aparat kepolisian dan TNI guna menjaga ketertiban berlangsugnya

musawarah.

44

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pembagian tanah lingko di desa nanga mbaur, dilakukan oleh kepala adat dan

kepala desa, berserta panitia pembagian tanah, cara pembagian tanah lingko ini

menggunakan moso lime (jari tanagan) orang-orang yang berhak menerima tanah

lingko tersebut, pembagian tanah lingko di lakukan oleh ketua adat ketika

masyarakat mengajukan permohonan pembagian tanah kepada ketua adat dan

kepala desa masyarakat nanga mbaur, kemudian barulah tanag lingko tersebut di

bagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkanya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah lingko di desa Nanga

Mbaur yaitu: Masyarakat desa Nangga Mbaur karena tidak adanya kesadaran dan

kepuasan dalam memiliki hak atas tanah yang telah di bagikan oleh ketua adat dan

kepala desa Nanga Mbaur, Tidak adanya kejelasan terhadap status hak

kepemilikan tanah, dan banyak tanah yang belum di daftar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yaitu :

1. Pembagian tanah lingko di desa Nanga Mbaur oleh ketua adat dan kepala desa

Nanga Mbaur masih belum mampu menyelenggarakan pembagian tanah lingko

yang adil dan benar karna masi banyak perselisihan dan terjadi sengketa tanah

45

lingko tersebut sehingga perlu adanya bimbingan dan perhatian khusus tentang

pembagian tanah lingko ini dari pemerintah kabupaten dan perlunya pemerintah

kabupaten selalu mengawasi tanah lingko di desa Nanga Mbaur.

2. Dalam penyelesain sengketa tanah juga ketua adat bersama kepala desa belum

mampu menyelesaikanya secara baik dan benar oleh karna banyak tanah yang

belum terdaftar dan harus adanya kerja sama dari masyarakat itu sendiri dalam

penyelesaian sengketa secara musawara dan tidak terlepas juga pengawasan dari

pemerintah kabupaten terhadap desa Nanga Mbaur.

3. Kepala desa Nanga Mbaur harus memeriksa tanah-tanah yang belum terdaftar dan

belum mempunyai sertifikat tanah

46

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharmi. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek

………, 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta, Bina Aksar

Afifuddin, Saebani Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung CV Pustaka Setia 2012)

Bushar Muhamad,Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramitha,2000)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

M, Ali Nashir. 1996. Tanyajawab Ilmu Pendidikan. Jakarta, Rineka cipta.

Hutagalung, Ari Sukanti,2002. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku, Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis

Hadi, Soetrisno, 1995 Metodologi Research, Jakarta:Andy offset

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,

………, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaanya,(Jakarta: Djambatan,2003)

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan,(Jakarta: Gramedia,1982)

Margono, Suyud, 2000 ADR ( Alternative Dispute Resolution ) & Arbitrase Proses Perkembangan &Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia

Nugroho, Heru:( Menggugat Kekuasaan Negara 2001)

Sudiya, Imam,2002.Hukum Adat Sketsa Asas,(Jokyakarta:Liberty,1982)

Saleh, K.Wantjik, 1981, Hukum Acara Perdata RVG/HIR, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia

Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif)

47

………, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar,(Jakarta: Gramedia Pustaka Umum,1997)

Murad, Rusmadi, 1991 Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Jakatra: UI Prees

Sudarsono, Kamus Hukum, 2002 Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Sugiyono 1998.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV). Jakarta. Rineka Cipta.

………, Metode penelitian Kuantitatif, Kuailitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Ter Haar, Bzn 1999 Asas-asas dan susunan hukum adat,  Soebakti Poesponoto (penerjemah), Jakarta: Pradny Panata

Usman, Rachmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

Waluyo, Bambang,1991. Penelitian Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999,Jakarta, Djambatan

PMA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

48