isi draft standar pelayanan keperawatan gawat darurat

1

STANDAR PELAYANAN

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2011

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunia Nya sehingga tersusunnya Standar Pelayanan

Keperawatan Gawat Darurat di rumah sakit. Standar ini disusun bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan gawat darurat di

rumah sakit.

Pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan

kegawatdaruratan mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi

korban dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan,

kematian dan kecacatan. Standar ini memberikan acuan pelayanan

keperawatan gawat darurat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah meluangkan waktu dan fikirannya untuk mendukung dan

berperan serta dalam penyusunan Standar Pelayanan Keperawatan

Gawat Darurat dari awal sampai terbitnya buku ini. Semoga menjadi

menjadi amal dan kebaikan bagi kita semua.

Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar standar ini dapat

dijadikan acuan nasional dalam keperawatan gawat darurat di rumah

sakit.

Jakarta, Agustus 2011

Suhartati,S.Kp.,M.Kes

NIP. 196007271985012001

iii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ...................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................. iii

TIM PENYUSUN .......................................................................... v

KONTRIBUTOR .......................................................................... vi

DAFTAR ISTILAH ....................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Dasar Hukum ................................................................ 2

C. Ruang Lingkup Pelayanan ............................................ 3

BAB II KEBIJAKAN STRATEGI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Kebijakan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat ...... 4

B. Strategi Dalam Penerapan Standar Pelayanan

Keperawatan Gawat Darurat ......................................... 4

C. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan

Keperawatan Gawat Darurat ......................................... 4

D. Sasaran ......................................................................... 5

BAB III KOMPONEN DAN INDIKATOR STANDAR

Standar I Perencanaan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat

A. Ketenagaan............................................................... 6

B. Sarana, Prasarana dan Peralatan IGD

di Rumah Sakit .......................................................... 7

Standar II Pengorganisasian Pelayanan

Keperawatan Gawat Darurat ...................................... 9

Standar III Pelaksanaan Pelayanan


iv

Standar IV Asuhan Keperawatan Gawat Darurat

A. Pengkajian Keperawatan .......................................... 12

B. Diagnosa Keperawatan / Masalah Keperawatan ...... 13

C. Perencanaan Keperawatan ...................................... 14

D. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan ....................... 15

E. Evaluasi Keperawatan .............................................. 17

Standar V Pembinaan Pelayanan

Keperawatan Gawat Darurat ..................................... 18

Standar VI Pengendalian Mutu Pelayanan


BAB IV PENUTUP ....................................................................... 21

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

v

TIM PENYUSUN

Suhartati,S.Kp.,M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian

Medik)

Saida Simanjuntak,S.KP., MARS (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik)

Prayetni S.Kp., M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian

Medik)

Tutty Aprianti,S.Kp., M.Kes (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik)

Wahyu Wulandari,S.Kp (Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik)

Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV (PKGDI )

dr. Ospari Sugiri ( PKGDI Komisi Diklat )

Dr. Ugi Sugiri, Sp.EM ( RSUP Fatmawati )

Rosita Akip,S.Kep.,Ners (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita)

Purwo Suwignyo, S.Kp ( RS Hasan Sadikin )

Ace Sudrajat, S.Kp., M.Kes ( PPNI )

Ns. Sunardi, M.Kep., Sp.KMB ( HIPGABI )

Debie Dahlia, S.Kp.,MHSM ( FIK-UI )

Ns. Jamil Sidik, S.Kep ( RSP Pertamina )

vi

KONTRIBUTOR

Ka. Dinkes Provinsi Bali

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Bali

Ka. Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan

Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Banjar Baru Kalimantan Selatan

Kabid Keperawatan RSUD Banjar Baru kalimantan Selatan

Ka. Dinkes Provinsi Sumatra Selatan

Kabid Keperawatan RSUP Dr.M.Hoesin Palembang

Ka. Dinkes Provinsi Jawa Timur

Kabid Keperawatan RSUD Dr.Soetomo Surabaya

Ka. Dinkes Provinsi Jawa Barat

Kabid Keperawatan RSUP Hasan Sadikan

Kasi Pelayanan Khusus RSUP Hasan Sadikin

Ka. Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan

Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Labuang Baji Sulawesi Selatan

Kabid Keperawatan RSUD Labuang Baji Sulawesi Selatan

Ka. Dinkes Provinsi Sumatera Utara

Kabid, Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan

Kasi pelayanan Khusus RSUP H. Adam Malik Medan

vii

DAFTAR ISTILAH

1. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada

ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup

seluruh proses kehidupan manusia.

2. Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada

praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan

kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya dengan

menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik

dan standar praktek keperawatan.

3. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program

pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang

diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, teregister dan diberi

kewenangan untuk melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan.

4. Perawat vokasional adalah seseorang yang mempunyai kewenangan

untuk melakukan praktek dengan batasan tertentu dibawah supervisi

langsung maupun tidak langsung oleh Perawat Profesional dengan

sebutan Licensed Vocational Nurse (LVN).

5. Perawat profesional adalah tenaga profesional yang mandiri, bekerja

secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah

menyelesaikan program pendidikan profesi keperawatan terdiri dari

ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan. Jika telah lulus uji

kompetensi yang dilakukan oleh badan regulatori yang bersifat

otonom, selanjutnya disebut Registered Nurse (RN).

viii

6. Ners adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan

sarjana di tambah dengan pendidikan profesi (Ners).

7. Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program

pendidikan paska sarjana (S2) dan ditambah pendidikan spesialis

keperawatan.

8. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh

pemerintah kepada tenaga kesehatan (Perawat) yang telah memiliki

sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

9. Pasien / Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

perawat.

10. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah Instalasi pelayanan rumah sakit

yang memberikan pelayanan pertama selama 24 jam pada pasien

dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan

melibatkan multidisiplin ilmu

11. Kondisi gawat darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang

secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan

terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau

mati) bila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera.

12. SMART adalah Spesifik, Measureable, Achieveable, Realiable,

Time.

13. Presensi adalah kehadiran.

14. Triase adalah memilah tingkat kegawatan pasien untuk menentukan

prioritas penanganan lebih lanjut.

15. Area dekontaminasi adalah area yang dapat digunakan untuk

melakukan tindakan dekontaminasi pada pasien yang terpapar bahan-

bahan kimia.

16. Sistem Isolasi adalah suatu sistem pemisahan pasien yang menderita

penyakit yang sangat menular dan mematikan dengan menggunakan

ruangan dan situasi tertentu (Contoh: H1N1, H5N1, SARS)

ix

17. Response Time adalah kecepatan penanganan pasien, dihitung sejak

pasien datang sampai dilakukan penanganan.

18. Reward adalah penghargaan terhadap prestasi kinerja perawat, baik

berupa imbalan jasa dan penghargaan lainnya.

19. Punishment adalah pemberian sangsi yang bersifat pembinaan.

20. Sistem remunerasi adalah pemberian imbalan jasa dengan

menggunakan sistem penghitungan tertentu dengan

mempertimbangkan berbagai faktor.

21. Primary survey adalah pengkajian cepat untuk mengidentifikasi dengan

segera masalah aktual atau resiko tinggi dari kondisi life threatening

(berdampak terhadap kemampuan pasien untuk mempertahankan

hidup). Pengkajian tetap berpedoman pada inspeksi, palpasi, perkusi

dan auskultasi jika hal tersebut memungkinkan.

22. Secondary survey adalah pengkajian sekunder dilakukan setelah

masalah airway, breathing dan circulation yang ditentukan pada

pengkajian primer sebelumnya. Pengkajian sekunder meliputi

pengkajian obyektif dan subyektif dari riwayat keperawatan dan

pengkajian head to toe.

23. Emergency nursing basic 2 adalah Pelatihan pelayanan keperawatan

gawat darurat untuk perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat.

24. Emergency nursing advance adalah pelatihan pelayanan keperawatan

gawat darurat lanjutan setelah pelatihan emergency nursing 2.

25. Sistim rujukan pasien adalah proses merujuk atau memindahkan

pasien ke rumah sakit yang lain yang memiliki kemampuan SDM dan

fasilitas peralatan yang lebih memadai.

.

x

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

Lampiran 2 : Kebutuhan Jumlah Tenaga Keperawatan Di Igd

Lampiran 3 : Kualifikasi Dan Kompetensi Perawat IGD

Lampiran 4 : Daftar SOP Klinis Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di

Rumah Sakit

Lampiran 5 : Daftar SOP Manajerial Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat

di Rumah Sakit

Lampiran 6 : Format Standar Prosedur Operasional (SPO)

Lampiran 7 : Petunjuk Teknis Pengisian Formulir SPO

Lampiran 8 : Daftar Isian Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Gawat Darurat

Lampiran 9 : Tindakan / Upaya Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Lampiran 10 : Contoh Uraian Tugas Perawat Di Igd Rumah Sakit

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kegawatdaruratan memerlukan penanganan secara terpadu dari multi

disiplin dan multi profesi termasuk pelayanan keperawatan. Pelayanan

kegawatdaruratan saat ini sudah diatur dalam suatu sistem yang dikenal dengan

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) baik SPGDT sehari-

hari (SPGDT-S) dan akibat bencana (SPGDT-B).

Sebagai bagian integral pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan keperawatan

mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi korban dengan tujuan untuk

mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kematian dan kecacatan.

Kemampuan perawat sebagai pelaksana pelayanan keperawatan gawat darurat

masih sangat terbatas untuk mendukung terwujudnya pelayanan

kegawatdaruratan yang berkualitas.

Saat bekerja di rumah sakit, perawat diharapkan mampu melakukan triase,

resusitasi dengan atau tanpa alat, mengetahui prinsip stabilisasi dan terapi

definitif, mampu bekerja dalam tim, melakukan komunikasi dengan tim, pasien

beserta keluarganya.

Permasalahan pelayanan kesehatan secara umum adalah belum merata dan

dirasakan pelayanan kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat, pelayanan

masih terfokus pada pengembangan puskesmas dan rumah sakit terutama pada

upaya preventif dan pelayanan belum mengacu dalam satu sistem. Pada daerah

kepulauan, terpencil dan tertinggal dimana jumlah, distribusi dan kemampuan

SDM masih sangat kurang dari yang dibutuhkan, serta transportasi yang sangat

terbatas.

Berdasarkan kajian Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan pada tahun 2006 di

6 propinsi pusat regional, bantuan kesehatan menunjukkan bahwa hanya 37,76%

perawat IGD RS dan 15,49% perawat puskesmas sudah mengikuti pelatihan

gawat darurat. Karena pelayanan gawat darurat harus memprioritaskan

penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan. Pasien yang masuk ke IGD

Rumah Sakit membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat sehingga perlu

adanya standar dalam memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai

dengan kompetensi yang diharapkan.

2

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit,


Penanggulangan Bencana,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),


Perlindungan Konsumen,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota,

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144 tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/2006

tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum,

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit,

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/XII/2003

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/

Kota,

11. Permenkes RI Nomor: 02.02/148/Menkes/SK/I/2010 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktik Perawat,

12. Kepmenkes RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar

Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit,

13. Kepmenkes RI Nomor 145/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Gawat Darurat dan Bencana.

3

C. Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level I di Rumah Sakit : merupakan

pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama

pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya

penyelamatan jiwa, mengurangi kecacatan dan kesakitan pasien sebelum

dirujuk.

2. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level II di Rumah Sakit : merupakan

pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama

pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya


dirujuk, menetapkan diagnosis dan upaya penanggulangan kasus-kasus

kegawatdaruratan.

3. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level III di Rumah Sakit :

merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan

pertama pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya



kegawatdaruratan, serta pelayanan keperawatan gawat darurat spesialistik

(4 besar spesialis seperti Anak, Kebidanan, Bedah dan Penyakit Dalam).

4. Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Level IV di Rumah Sakit :

merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan

pertama pada pasien gawat darurat, menetapkan diagnosis dan upaya



kegawatdaruratan, serta pelayanan keperawatan gawat darurat spesialistik (4

besar spesialis seperti Anak, Kebidanan, Bedah dan Penyakit Dalam ),

ditambah dengan pelayanan keperawatan gawat darurat sub spesialistik

4

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI,TUJUAN DAN SASARAN

A. Kebijakan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat

1. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan keperawatan gawat darurat

di rumah sakit, dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kematian dan

kesakitan melalui peningkatan mutu pelayanan keperawatan,

2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial tenaga

keperawatan dalam pelayanan keperawatan gawat darurat rumah sakit untuk

terwujudnya kompetensi yang diperlukan di Instalasi Gawat Darurat,

3. Penerapan standar pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit

memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait,

B. Strategi Dalam Penerapan Stándar Pelayanan Keperawatan Gawat

Darurat

1. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang ada dan

pengembangannya,

2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial,

3. Meningkatkan kerjasama tim,

4. Terpenuhinya sarana, prasarana, peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

kesehatan sesuai standar

C. Tujuan Penerapan Standar Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat

Umum :

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat sesuai

standar.

Khusus:

1. Adanya perencanaan pelayanan keperawatan gawat darurat,

2. Adanya pengorganisasian pelayanan keperawatan gawat darurat,

3. Adanya pelaksanaan pelayanan keperawatan gawat darurat,

4. Adanya asuhan keperawatan gawat darurat,

5. Adanya pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat,

6. Adanya pengendalian mutu pelayanan keperawatan gawat darurat

5

D. Sasaran

1. Pengelola pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

2. Pengelola pelayanan keperawatan di dinas kesehatan Provinsi, Kabupaten /

Kota

3. Tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat,

4. Pengambil keputusan tingkat pusat dan daerah,

5. Organisasi profesi kesehatan,

6. Institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kesehatan lainnya.

6

BAB III

KOMPONEN DAN INDIKATOR STANDAR

Standar I : Perencanaan Pelayanan Keperawatan Gawat

Darurat di Rumah Sakit

A. Ketenagaan

Pernyataan :

Perencanaan ketenagaan perawat gawat darurat mencakup kebutuhan tenaga, peran

dan fungsi tenaga perawat gawat darurat serta kualifikasi tenaga perawat

berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.

Rasional :

Perencanaan tenaga perawat yang sesuai dengan kualifikasi dapat mendukung

terwujudnya pelayanan keperawatan gawat darurat yang berkualitas, efektif dan

efisien.

Kriteria Struktur :

1. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit yang mengatur kualifikasi perawat yang

bertugas di instalasi gawat darurat,

2. Ada kebijakan pimpinan tentang perencanaan kebutuhan tenaga perawat mengacu

pada fungsi pelayanan instalasi gawat darurat rumah sakit berdasarkan pada rata-

rata jumlah pasien perhari, jumlah jam perawatan perhari (tingkat beban kerja)

serta jam efektif perawat perhari serta kompleksitas dari kasus yang ditangani di

instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit,

3. Semua perawat yang memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat di IGD

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan sertifikat pelatihan gawat darurat.

7

Kriteria Proses :

1. Menyusun rencana kebutuhan tenaga perawat berdasarkan rata-rata jumlah

pasien perhari, jumlah jam perawatan perhari (tingkat beban kerja) serta jam

efektif perawat perhari serta kompleksitas dari kasus yang ditangani di IGD rumah

sakit,

2. Menjadi tim rekruitmen tenaga perawat yang memberikan pelayanan gawat

darurat,

3. Menyusun rencana program pengembangan SDM melalui pendidikan dan

pelatihan berkelanjutan, program pengembangan profesi.

Kriteria Hasil :

1. Tersedia tenaga keperawatan di gawat darurat sesuai kebutuhan yang ditetapkan

dengan kualifikasi yang dipersyaratkan,

2. Adanya dokumen perencanaan kebutuhan tenaga perawat dan

pengembangannya,

3. Adanya tenaga perawat yang terlibat dalam tim rekruitmen tenaga perawat di

pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit

B. Sarana, Prasarana dan Peralatan IGD di Rumah Sakit

Pernyataan :

Sarana, prasarana dan peralatan merupakan bagian yang akan memfasilitasi dan

mendukung semua kegiatan pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah

sakit sehingga dapat menjamin terlaksananya kegiatan dengan lancar dan

terstandar. Sedangkan pengelolaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan

logistik yang tepat dan cepat, mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan

gawat darurat di rumah sakit yang berkualitas.

Rasional :

Tersedianya sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik untuk menjamin

terlaksananya pelayanan keperawatan gawat darurat di rumah sakit yang

berkualitas, efektif dan efisien.

8

Kriteria Struktur :

1. Adanya kebijakan pimpinan rumah sakit yang mengatur sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan serta logistik dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit,

2. Adanya standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan serta logistik,

3. Adanya mekanisme/alur permintaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan

serta logistik,

4. Adanya perencanaan sarana prasarana dan peralatan yang melibatkan tenaga

perawat,

5. Adanya area dekontaminasi pada IGD level IV dan IGD rumah sakit di daerah

beresiko,

6. Adanya tempat penyimpanan sarana kesehatan dan logistik yang sesuai standar

yang berlaku,

7. Adanya tenaga yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan tersedianya

jadwal pemeliharaan secara berkala,

8. Adanya SPO penggunaan dan pemeliharaan peralatan,

9. Adanya sistem isolasi untuk pasien infeksius (H1N1, H5N1, SARS).

Kriteria Proses :

1. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan

logistik berdasarkan spesifikasi yang dipersyaratkan di pelayanan keperawatan

gawat darurat,

2. Menjadi tim teknis dalam pengadaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan

logistik di instalasi gawat darurat,

3. Melaksanakan pemantauan terhadap pemeliharaan sarana, prasarana serta

peralatan kesehatan dan uji fungsi (kalibrasi) secara teratur dan berkala,

4. Melaksanakan sistem isolasi untuk pasien yang menderita penyakit sangat

menular dan mematikan (H1N1, H5N1, SARS)

Kriteria Hasil :

1. Tersedianya sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik siap pakai sesuai

Kebutuhan,

2. Adanya dokumen inventaris sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan logistik,

3. Adanya dokumen frekuensi pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan

secara periodik / berkala,

9

4. Adanya dokumen hasil kalibrasi peralatan kesehatan,

5. Adanya sistem isolasi untuk pasien yang menderita penyakit sangat menular dan

mematikan (H1N1, H5N1, SARS).

Standar II : Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat

Pernyataan :

Pengorganisasian pelayanan keperawatan gawat darurat di instalasi gawat darurat

(IGD) harus memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam

seminggu. Pengorganisasian pelayanan keperawatan gawat darurat didasarkan pada

organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat

dengan tujuan tercapainya mutu pelayanan IGD Rumah Sakit yang optimal.

Rasional :

Pengorganisasian yang baik di IGD rumah sakit dan tim yang handal menjamin

kesinambungan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Kriteria Struktur :

1. Adanya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang pelayanan keperawatan gawat

darurat yang mencakup pembentukan organisasi, tatalaksana pelayanan di IGD dan

monitoring evaluasi,

2. Adanya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang sistem rujukan pasien gawat

darurat,

3. Adanya struktur organisasi dan hubungan tata kerja gawat darurat,

4. Adanya standar penetapan uraian tugas, tanggung jawab serta kewenangan perawat

kepala ruangan, ketua tim dan pelaksana di gawat darurat,

5. Adanya SPO penatalaksanaan bencana baik internal dan eksternal,

6. Adanya kebijakan pendelegasian kewenangan melakukan tindakan medik yang

bukan life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite

medik secara tertulis.

10

Kriteria Proses :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan

perawat dalam pelayanan IGD

2. Melakukan koordinasi dengan anggota tim kesehatan lain

3. Melakukan koordinasi dengan tim keperawatan di pelayanan IGD

4. Melaksanakan asuhan sesuai dengan metode penugasan yang ditetapkan

5. Melaksanakan penanganan bencana baik internal maupun eksternal sesuai SPO

6. Melaksanakan delegasi kewenangan untuk melakukan tindakan medik yang bukan

life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite medik

Kriteria Hasil :

1. Terlaksananya pelayanan keperawatan gawat darurat di IGD sesuai uraian tugas,

tanggung jawab dan kewenangan tertulis,

2. Terlaksananya koordinasi dengan anggota tim keperawatan dan anggota tim

kesehatan lain,

3. Terlaksananya sistem rujukan pasien gawat darurat,

4. Terlaksananya penanganan bencana baik bencana internal maupun eksternal,

5. Terlaksananya delegasi kewenangan untuk melakukan tindakan medik yang bukan

life saving diatur oleh kebijakan pimpinan rumah sakit setempat atau komite medik.

Standar III : Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan Gawat

Darurat

Pernyataan :

Bantuan yang diberikan pada pasien gawat darurat bertujuan untuk penyelamatan

nyawa dan mencegah kecacatan menggunakan pendekatan proses keperawatan di IGD

rumah sakit.

Rasional :

Pelaksanaan pelayanan keperawatan gawat darurat dengan menggunakan pendekatan

proses keperawatan gawat darurat dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai standar

untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan.

11

Kriteria Struktur :

1. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit tentang penerapan Standar Asuhan

Keperawatan (SAK) 10 kasus kegawatdaruratan yang menyebabkan kematian serta

10 masalah utama keperawatan gawat darurat,

2. Ada kebijakan pimpinan rumah sakit tentang Standar Prosedur Operasional (SPO)

gawat darurat sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan keperawatan gawat

darurat,

3. Ada standar asuhan keperawatan gawat darurat meliputi pengkajian,

diagnosa/masalah keperawatan, perencanaan, intervensi dan evaluasi, minimal pada

sepuluh (10) masalah utama keperawatan gawat darurat,

4. Ada Standar Prosedur Operasional (SPO) kegawatdaruratan klinis yang ditetapkan

oleh pimpinan rumah sakit,

5. Ada SPO manajerial yang berisikan alur pelayanan gawat darurat sehari-hari,

bencana internal dan eksternal yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit,

6. Ada metode penugasan perawat yang ditetapkan (manajemen kasus/primer ) di

pelayanan gawat darurat.

Kriteria Proses :

1. Melaksanakan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) pada 10 kasus

kegawatdaruratan yang menyebabkan kematian dan 10 masalah utama

keperawatan gawat darurat,

2. Melaksanakan pelayanan keperawatan gawat darurat sesuai Standar Prosedur

Operasional (SPO),

3. Melaksanakan asuhan keperawatan gawat darurat meliputi pengkajian, diagnosa

keperawatan, perencanaan, intervensi dan evaluasi,

4. Melaksanakan SPO manajerial yang berisikan alur pelayanan gawat darurat sehari-

hari, bencana internal dan eksternal,

5. Melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dengan tim

kesehatan lain.

Kriteria Hasil :

1. Semua perawat melaksanakan SPO Klinis maupun SPO Manajerial,

2. Ada dokumen/catatan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan tiap pasien yang

mencerminkan penerapan SAK,

3. Perawat menangani pasien dan keluarganya secara komprehensif

12

Standar IV : Asuhan Keperawatan Gawat Darurat

Asuhan keperawatan gawat darurat adalah rangkaian kegiatan praktek keperawatan

kegawatdaruratan diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan

keperawatan di IGD rumah sakit. Proses keperawatan terdiri atas lima langkah meliputi

pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan keperawatan, intervensi

keperawatan dan evaluasi keperawatan.

A. Pengkajian Keperawatan

Pernyataan :

Proses pengumpulan data primer dan sekunder terfokus tentang status kesehatan

pasien gawat darurat di rumah sakit secara sistematik, akurat, dan

berkesinambungan.

Rasional :

Pengkajian primer dan sekunder terfokus, sistematis, akurat, dan

berkesinambungan memudahkan perawat untuk menetapkan masalah

kegawatdaruratan pasien dan rencana tindakan cepat, tepat, dan cermat sesuai

standar.

Kriteria Struktur :

1. Ada format pengkajian yang baku untuk pengkajian keperawatan gawat darurat di

rumah sakit,

2. Ada petunjuk teknis penggunaan formulir pengkajian keperawatan gawat darurat

di rumah sakit,

3. Ada sistem triase yang dapat digunakan pada pengkajian keperawatan gawat

darurat di rumah sakit sehari-hari, baik bencana internal maupun eksternal,

4. Ada alat untuk pengkajian keperawatan gawat darurat meliputi : jam dengan

jarum detik, stetoskop, termometer, tensimeter, pen light (lampu senter),

defibrilator, pulse oxymetry, & EKG.

13

Kriteria Proses :

1. Melakukan triase,

2. Melakukan pengumpulan data melalui primary dan secondary survey pada kasus

gawat darurat di rumah sakit serta bencana internal dan eksternal.

a. Primary Survey:

A: Airway atau dengan kontrol servikal,

B : Breathing dan ventilasi,

C: Circulation dengan kontrol perdarahan,

D: Dissability pada kasus trauma, “Defibrilation, Drugs,

Differential Diagnosis” pada kasus non trauma,

E: Exposure pada kasus trauma, EKG , “Electrolite Imbalance” pada kasus non

trauma.

b. Secondary Survey

Pengkajian head to toe terfokus, adalah pengkajian komprehensif sesuai

dengan keluhan utama pasien.

3. Melakukan re-triase,

4. Mengumpulkan data hasil dari pemeriksaan penunjang medik,

5. Mengelompokkan dan menganalisa data secara sistematis,

6. Melakukan pendokumentasian dengan menggunakan format pengkajian baku.

Kriteria Hasil :

1. Adanya dokumen pengkajian keperawatan gawat darurat yang telah terisi dengan

benar ditandatangani, nama jelas, diberi tanggal dan jam pelaksanaan,

2. Adanya rumusan masalah / diagnosa keperawatan gawat darurat.

B. Diagnosa Keperawatan / Masalah Keperawatan

Pernyataan :

Masalah/ diagnosa keperawatan gawat darurat merupakan keputusan klinis perawat

tentang respon pasien terhadap masalah kesehatan aktual maupun resiko yang

mengancam jiwa.

14

Rasional :

Masalah/diagnosa keperawatan yang ditegakkan merupakan dasar penyusunan

rencana keperawatan dalam penyelamatan jiwa dan mencegah kecacatan.

Kriteria Struktur :

Ada daftar masalah/diagnosa keperawatan gawat darurat.

Kriteria Proses :

Menetapkan masalah/diagnosa keperawatan mencakup : masalah, penyebab, tanda

dan gejala (PES/ PE) berdasarkan prioritas masalah.

Prioritas Masalah Keperawatan Gawat Darurat :

1. Gangguan jalan nafas,

2. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas,

3. Pola nafas tidak efektif,

4. Gangguan pertukaran gas,

5. Penurunan curah jantung,

6. Gangguan perfusi jaringan perifer,

7. Gangguan rasa nyaman,

8. Gangguan volume cairan tubuh,

9. Gangguan perfusi serebral,

10. Gangguan termoregulasi

Kriteria Hasil :

Ada dokumentasi masalah / diagnosa keperawatan gawat darurat.

C. Perencanaan Keperawatan

Pernyataan :

Serangkaian langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah/diagnosa

keperawatan gawat darurat berdasarkan prioritas masalah yang telah ditetapkan

baik secara mandiri maupun melibatkan tenaga kesehatan lain untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

15

Rasional :

Rencana tindakan keperawatan gawat darurat digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan tindakan keperawatan yang sistematis dan efektif.

Kriteria Struktur :

1. Adanya rumusan tujuan dan kriteria hasil,

2. Adanya rumusan rencana tindakan keperawatan.

Kriteria Proses :

1. Menetapkan tujuan tindakan keperawatan penyelamatan jiwa dan pencegahan

kecacatan sesuai dengan kriteria SMART,

2. Menetapkan rencana tindakan dari tiap-tiap diagnosa keperawatan,

3. Mendokumentasikan rencana keperawatan.

Kriteria Hasil :

1. Tersusunnya rencana tindakan keperawatan gawat darurat yang mandiri dan

kolaboratif,

2. Ada rencana tindakan keperawatan didokumentasikan pada catatan

keperawatan.

D. Pelaksanaan Tindakan Keperawatan

Pernyataan :

Perawat melaksanakan tindakan keperawatan yang telah diidentifikasi dalam

rencana asuhan keperawatan gawat darurat.

Rasional :

Perawat mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan gawat darurat untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

16

Kriteria Struktur :

1. Ada rencana tindakan berdasarkan prioritas,

2. Ada standar asuhan keperawatan gawat darurat di RS baik sehari-hari maupun

bencana,

3. Ada Standar Prosedur Operasional klinis,

4. Tersedia format tindakan keperawatan,

5. Ada kebijakan tentang informed consent disertai format yang baku,

6. Ada kebijakan di rumah sakit tentang pendelegasian tindakan medis.

Kriteria Proses :

1. Melakukan tindakan keperawatan mengacu pada standar prosedur operasional

yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kegawatan pasien, berdasarkan

prioritas tindakan :

a. Pelayanan keperawatan gawat darurat rumah sakit

1) Melakukan triase,

2) Melakukan tindakan penanganan masalah penyelamatan jiwa dan

pencegahan kecacatan,

3) Melakukan tindakan sesuai dengan masalah keperawatan yang

muncul.

Contoh: Jalan nafas tidak efektif

Tindakan Mandiri Keperawatan

a) Monitor pernafasan : rate, irama, pengembangan dinding dada, ratio

inspirasi maupun ekspirasi, penggunaan otot tambahan pernafasan,

bunyi nafas, bunyi nafas abnormal dengan atau tanpa stetoskop,

b) Melakukan pemasangan pulse oksimetri,

c) Observasi produksi sputum, jumlah, warna, kekentalan,

d) Lakukan jaw thrust (khusus pasien dengan dugaan cedera servikal ),

chin lift, atau head tilt,

e) Berikan posisi semi fowler atau berikan posisi miring aman

f) Ajarkan pasien untuk nafas dalam dan batuk efektif,

g) Berikan air minum hangat sesuai kebutuhan,

h) Lakukan phisioterapi dada sesuai indikasi,

i) Lakukan suction bila perlu,

17

j) Lakukan pemasangan Oro Pharingeal Airway (OPA), Nasopharyngeal

Airway (NPA), Laryngeal Mask Airway (LMA)

Tindakan Kolaborasi

a) Beri obat sesuai indikasi : bronkodilator, mukolitik, antibiotik, steroid,

b) Pemasangan EndoTracheal Tube (ETT)

2. Melakukan monitoring respon pasien terhadap tindakan keperawatan,

3. Mengutamakan prinsip keselamatan pasien (patient safety), dan privacy,

4. Menerapkan prinsip standar baku (standar precaution),

5. Mendokumentasikan tindakan keperawatan.

Kriteria Hasil :

1. Adanya dokumen tentang tindakan keperawatan serta respon pasien,

2. Ada dokumen tentang pendelegasian tindakan medis (standing order).

E. Evaluasi Keperawatan

Pernyataan :

Penilaian perkembangan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan

gawat darurat mengacu pada kriteria hasil.

Rasional :

Hasil evaluasi menggambarkan tingkat keberhasilan tindakan keperawatan gawat

darurat.

Kriteria Struktur :

1. Ada tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan,

2. Adanya catatan perkembangan pasien dari tiap masalah / diagnosa keperawatan.

18

Kriteria Proses :

1. Melakukan evaluasi terhadap respon pasien pada setiap tindakan yang diberikan

(evaluasi proses),

2. Melakukan evaluasi dengan cara membandingkan hasil tindakan dengan tujuan

dan kriteria hasil yang ditetapkan (evaluasi hasil),

3. Melakukan re-evaluasi dan menentukan tindak lanjut,

4. Mendokumentasikan respon klien terhadap intervensi yang diberikan.

Kriteria Hasil :

1. Ada dokumen hasil evaluasi menggunakan pendekatan SOAP pada tiap

masalah/ diagnosa keperawatan.

Standar V : Pembinaan Pelayanan Keperawatan Gawat

Darurat

Pernyataan :

Pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat meliputi pembinaan terhadap

manajemen keperawatan, penerapan asuhan keperawatan, peningkatan pengetahuan

serta keterampilan keperawatan gawat darurat di RS secara berkesinambungan.

Rasional :

Pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat dapat meningkatkan

profesionalisme perawat sehingga menjamin tercapainya pelayanan keperawatan yang

berkualitas.

Kriteria Struktur :

1. Adanya kebijakan pimpinan tentang pembinaan pelayanan keperawatan gawat

darurat,

2. Adanya mekanisme bimbingan teknis pelayanan keperawatan gawat darurat,

3. Adanya program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perawat gawat darurat (

formal dan Informal ),

4. Adanya reward dan punishment (penghargaan dan sanksi) bagi perawat di gawat

darurat.

19

Kriteria Proses :

1. Merencanakan dan melaksanakan program bimbingan teknis, peningkatan

kemampuan, penerapan asuhan gawat darurat secara berkala,

2. Melaksanakan pembinaan pelayanan pelayanan gawat darurat yang meliputi :

manajemen keperawatan, penerapan asuhan keperawatan, peningkatan

pengetahuan serta ketrampilan keperawatan gawat darurat di RS dan

berkesinambungan,

3. Memberikan reward ( jasa keperawatan ) dan punishment (sanksi) sesuai ketentuan,

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik,

5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan,

6. Melaksanakan pembinaan masalah etik profesi.

Kriteria Hasil :

1. Adanya peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan dokumen kinerja perawat,

2. Adanya dokumen laporan penyelesaian masalah,

3. Adanya dokumen bimbingan teknis terhadap pelayanan keperawatan gawat darurat,

4. Adanya reward dan punishment,

5. Adanya dokumen penanganan masalah etik profesi.

Standar VI : Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan

Gawat Darurat

Pernyataan :

Pemantauan, penilaian pelayanan keperawatan serta tindak lanjutnya yang dilakukan

secara terus menerus untuk menjaga mutu pelayanan keperawatan gawat darurat.

Rasional :

Pengendalian mutu pelayanan keperawatan menjamin keselamatan, menurunkan angka

kematian dan kecacatan serta meningkatkan kepuasan pasien.

20

Kriteria Struktur :

1. Adanya kebijakan pimpinan tentang program keselamatan pasien (Patient safety),

2. Adanya kebijakan tentang program pengendalian mutu keperawatan gawat darurat,

3. Adanya indikator kinerja klinis pelayanan gawat darurat :

a. Waktu tanggap pelayanan di gawat darurat ( response time ),

b. Angka kematian pasien ≤ 24 jam,

c. Kepuasan pelanggan.

Kriteria Proses :

1. Melaksanakan pemantauan mutu dengan menggunakan instrumen yang terstandar,

2. Melaksanakan upaya keselamatan pasien,

3. Mendokumentasikan upaya keselamatan pasien dan pengendalian mutu,

4. Menyusun program perbaikan kendali mutu pelayanan gawat darurat.

Kriteria Hasil :

1. Ada dokumen hasil pelaksanaan keselamatan pasien dan perawat,

2. Ada dokumen hasil evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien,

3. Waktu tanggap pelayanan gawat darurat ( response time ) ≤ 5 menit,

4. Angka kematian pasien ≤ 24 jam ≤ dua perseribu,

5. Kepuasan Pelanggan ≥ 70%.

21

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya standar pelayanan keperawatan gawat darurat diharapkan dapat

menjadi acuan nasional dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, asuhan

keperawatan gawat darurat dan pembinaan pelayanan keperawatan gawat darurat di

RS

Dalam pelaksanaan penerapannya di RS standar pelayanan keperawatan gawat

darurat perlu dilengkapi Standar Prosedur Operasional (SPO) dan pemantauan serta

evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

isi draft standar pelayanan keperawatan gawat darurat

Documents