KAS & INVESTASI JANGKA PENDEK

125020300111027 Dien Anindia Kartiko125020300111082 Refi Cintya H.

125020307111039 N ELMA ROSYADA

Latar Belakang

Idle Cash Investasi JP a. Mempunyai nilai pasar

dan dapat diperjualbeikan dengan segera.

b. Ditujukan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila dibutuhkan dana untuk operasional

c. Tidak untuk menguasai perusahaan lain.

Definisi Investasi Jangka Pendek

•Aset yang akan dijual dalam jangka waktu

dekat dalam siklus normal operasi perusahaan

(tidak lebih dari 12 bulan)

•Tingkat likuiditasnya sangat tinggi

Perbedaan Akuntansi Investasi Jangka Pendek dalam SAK/IFRS VS Pajak

Keterangan IFRS/PSAK PajakPenerapan SAK/IFRS Peraturan PerpajakanTujuan General Purpose Financial

StatementKepentingan Pemerintahan (Pajak)

Pencatatan Kurang menekankan faktor pajak

Mencatat pajak terutang atas transaksi yang merupakan objek pajak

Metode Pencatatan Fair Value TPL, Trading dan Available For Sale

Realizable Method dan Cost Method

Investasi Jangka Pendek

Debt (Obligasi) Equity (Saham)

Bukti surat hutang dan biasanya ada yang bentuknya dapat dikonversi menjadi saham.

Bukti ikut memiliki suatu perusahaan dan memiliki hak suara dalam RUPS.

Kupon/Bunga & Capital Gain. Dividen dan Capital Gain. (Harga pasar saham sangat sensitif terhadap pasar)

Reward dalam bentuk kupon/bunga biasanya sudah pasti diterima setiap tanggal pembayaran bunga/kupon dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Bunga dapat dibiayakan.

Reward dalam bentuk dividen diperoleh jika ada pembagian dividen dan biasanya pembagian dilakukan jika perusahaan memperoleh laba. Dividen tidak dapat dibiayakan.

Jika perusahaan bangkrut/dilikuidasi memiliki hak terlebih dahulu.

Jika perusahaan bangkrut/dilikuidasi, maka memiliki hak setelah kreditur.

Debt Investment(Obligasi)

Definisi

Trading Security

Available For Sale Security

Held to Maturity

Menurut PSAK 55 (Revisi 2006), investasi jangka pendek diklasifikasikan sbb :

ISTILAH PENTING !• Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka.• Bunga obligasi adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.• Diskonto obligasi dengan kupon (tingkat bunga) adalah selisih lebih harga jual atau

nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.• Diskonto obligasi tanpa bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas

harga perolehan obligasi.

Dasar Hukum

1. PP 16 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi

2. PMK-85/PMK.03/2011(berlaku sejak 23 Mei 2011) tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi

3. PMK-07/PMK.11/2012 (berlaku setelah 20 hari terhitung sejak tanggal diundangkan PMK ini) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi

Sumber: http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bunga-obligasi-bersifat-final

Tarif Obligasi

Obligasi

Tarif PPh Pasal 4(2) atas

penghasilan bunga/kupon

dan/atau diskonto

obligasi dengan kupon atau

tanpa kupon baik yang

diperdagangkan (listed) maupun yang tidak (non listed) di Brsa

Efek

WPDN

WPLN

15%

20%

P3B

FINAL

ReksaDanaTerdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan

PP 16 Tahun 2009, Pasak 4 (2)

2009 s/d 2010 : 0%2011 s/d 2013 : 5%2014 s/d dst : 15%

Mekanisme PemotonganPemotongan PPh Pemotongan Atas Penerima

PenghasilanSaat

PemotonganPenerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran

Bunga atas obligasi dg kupon & diskonto atas obligasi kupon & obligasi tanpa bunga

Pemegang obligasi

Pada saat jatuh tempo bunga/obligasi

Perusahaan efek atau bank Bunga & diskonto obligasi dg kupon & obligasi tanpa bunga

Penjual obligasi Pada saat transaksi

Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana,selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara.Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 85/PMK.03/2011

Bunga dan diskonto obligasi dg kupon & obligasi tanpa bunga

Penjual obligasi Pada saat transaksi

Pengecualian

Bunga Obligasi Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

1. WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan

oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

KMK

2. WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di

Indonesia

Pada 1 juli 2009, Benny membeli 10 lbr obligasi PT Noni dengan harga nominal Rp.10.000 dan dgn kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% p.a dibayar tiap 1 april dan 1 oktober. Komisi pialang Rp.8000. obligasi akan dilunasi pada 31 desember 2013 (4,5th lg)

Contoh 1

Tanggal Keterangan Debit Kredit

1 juli 2009 Investasi obligasiBiaya komisi Utang PPh psl 4(2) Utang PPh ps. 21 kas

110.0008.000

1.500400

116.100

Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, Benny harus telah menyetorkan PPh Psl 4(2) yg telah dipotongkan ke kas negara.

Tanggal Keterangan Debit Kredit

10 agustus 2009

Utang PPh psl 4(2)Utang PPh ps. 21 kas

1.500400

1.900

Penerimaan Bunga

Tanggal Keterangan Debit Kredit

1 okt 2009 KasPPh psl 23 dibyar dimuka penghasilan bunga

5.100900

6.000

Tanggal 10 Januari 2010, PT. Amri membeli ORI dengan tingkat bunga 12.5% per tahun (fixed rate) dari pasar primer senilai nominal yaitu Rp 10 juta. Setelah 3 bulan dari sejak tanggal pembelian, tepatnya tgl 10 April 2010, PT. Amri menjual ORI tersebut dengan harga jual 105. Biaya materai dan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh PT. Amri Rp74.500.

Berapakah pajak yang dipotong atas keuntungan/ diskonto (discount) dan pembayaran bunga obligasi tsb?

Jika diasumsikan PT. Amri menjual ORI tersebut dengan harga jual 95? Berapakah pajak yang harus dipotong?

Contoh 2

Equity Investment(Saham)

Investasi Ekuitas

Hak Kepemilikan Hak Kendali/Pengaruh Metode Akuntansi

Diatas 50%

20-50%

Dibawah 20%

Hak Kendali

Pengaruh Penting

Kecil/Tidak Ada

0

Konsolidasi

Metode Ekuitas

Metode Biaya

Fair Value

Transaksi Penjualan SahamKeterangan Tarif Dasar Hukum

Transaksi Saham di Bursa 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham (final)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997PPh Final Ps. 4 ayat (2) huruf C

Nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997

Tambahan 0,5% (nol koma lima persen)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997.

PPh atas Dividen

JenisPenghasilan Pengenaan Pajak Penghitungan Penerima

Dividen

Bukan Objek Pajak PT. Koperasi BUMN/BUMDdengan syarat tertentu

PPh Pasal 23 15% x jumlah bruto Wajib pajak dalam negeri

PPh Pasal 26 20% x jumlah bruto (final) Wajib pajak luar negeri

PPh Pasal 17 ayat (2) c

10% x jumlah bruto (final)

Wajib pajak dalam negeriorang pribadi

Contoh 3: Penghitungan

Nama PemegangSaham

JumlahPenyertaan Jumlah Dividen

PT Ananda 10% Rp 10.000.000

Bank Mandiri (BUMN) 26% Rp 26.000.000

PT Setia Jaya 30% Rp 30.000.000

CV Putra 19% Rp 19.000.000

Tuan Hakim 15% Rp 15.000.000

Dividen Terselubung ?

• Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih

tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai

perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.

Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan

usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai

sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari

penjualan tersebut adalah harga pasar.

Dividen Terselubung

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40 juta. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60 juta.

Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20 juta.

Bagaimana apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 55 juta?

Contoh 4

Pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak

Pinajaman untuk Membeli Saham-Ps.

6 (1) asebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Deviden/bagian laba yg bukan objek pajak

Pasal 4 (3) k penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : – merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

– dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Deviden objek pajak pasal 4 (1) g

Termasuk Dividen

Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

Pembagian laba dalam bentuk saham;Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau

diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

Dst.

Investasi Dalam Aktiva Lain-lain

Misalnya :Investasi pada tanah atau bangunan.Penghasilan dari investasi tersebut ataupun keuntungan dari penjualan investasi tersebut merupakan penghasilan kena pajak.