1

E – Learning BSLC, by: Chica Amelia 1901499500

INTERNATIONAL ACCOUNTING

Session 8 – corporate social reporting

• CSR (Corporate Social Responsibility) : tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa

tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu

berada

• Manfaat CSR bagi masyarakat

1. Meningkatknya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.

2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.

3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.

• Manfaat CSR bagi perusahaan

1. Meningkatkan citra perusahaan.

2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.

3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat.

• Corporate Sosial Reporting :

1. Informasi dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi untuk

kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan untuk masyarakat luas.

2. Alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengungkapan aktivitas sosialnya di

dalam laporan keuangan.

• Tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu :

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan untuk mempertahankan biasanya secara implisit,

asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.

2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kotrak sosial

diantara organnisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut

dibebaskannya akuntabilitas sosial.

3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya memberikan

informasi kepada investor.

1

E – Learning BSLC, by: Chica Amelia 1901499500

• Teori yang Mendukung Laporan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan

1. Legitimacy Theory : Organisasi akan secara continue dalam beroperasi sesuai dengan batas-

batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan untuk medapakan

2

legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu

shingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya.

2. Stakeholders Theory : Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak

lain). Teori ini memiliki yaitu terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada

cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholder-nya.

• Laporan Keuangan Dalam Akuntansi Internasional

Perkembangan sistem pengungkapan sangat berhubungan dengan perkembangan sistem

akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber :

1. keuangan

2. sistem hukum

3. ikatan politik dan ekonomi

4. tingkat pembangunan ekonomi

5. tingkat pendidikan

6. budaya

• Sustainability Report : Laporan tentang pencapaian perusahaan dalam perpaduan aspek profit

(economic), people (social) & lingkungan (enviroment) dengan porsi masing-masing yang ideal.

Sehingga selain mendapat keuntungan secara ekonomi, perusahaan dituntut pula untuk

berkonstribusi positif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya

• Tujuan Sustainability Report :

1. Perusahaan menyertakan misi peduli lingkungan

2. Perusahaan menyertakan misi peduli sosial

3. Dapat meningkatkan image perusahaan tersebut

4. Dapat membantu proses marketing perusahaan tersebut

• Bagaimana Mengatur CSR di Tingkat International?

Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk

organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim

3

(working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk CSR yang diberi nama ISO

26000: Guidance Standard on Social Responsibility.

• PEMBENTUKAN ISO 26000

• ISO 26000

Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas SR yang berkembang saat

ini dengan cara:

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;

2. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan

yang efektif; dan

3. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk

kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

• ISO 26000, Mencakup 7 isu pokok yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat

2. Konsumen

3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat

4. Lingkungan

5. Ketenagakerjaan

6. Hak asasi manusia

7. Organizational Governance (governance organisasi)

4

• Faktor yang Mendorong Praktik CSR pada MNC (Multi National Company)

1. Cultural Factor : Hofstede menyusun dimensi kultural untuk memudahkan memahami

kultur di dunia.

Individualism and Collectivism : MNC yang beroperasi di wilayah bersifat

individualism, tidak terlalu dituntut untuk memaksimalkan CSR-nya.

Power Distance : Wilayah yang memiliki power distance tinggi, lebih terbuka dalam

aspek sosial dan lingkungan.

Uncertainty Avoidance : MNC yang beroperasi di wilayah dengan menghindari

ketidakpastian tinggi, cenderung lebih sulit memenuhi tuntutan sosial dan

lingkungannya.

2. Cultural Systems : Pendekatan culture system memudahkan pemahaman hubungan

antara budaya di tempat asal MNC dengan pengaruh global.

3. Non-Govermental Organization : Interaksi MNC dan NGO (Non-Governmental

Organizations), hampir sama penting dengan relasi MNC dan investornya. NGO sangat

menuntut MNC menjadi warga negara yang baik.

4. Laws and Regulations : Ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum akan mengundang

sanksi dan mempengaruhi citra MNC di negara tersebut

5. Global Standards and Codes of Conduct : OECD Guideliness, Global Compact PBB, dan

Sullivan Principles. Untuk standar yang lebih spesifik tersedia SA8000, CERES Principles,

Accountability 1000, OHSAS 18001, ISO 14001,dan sebagainya.

6. National and Regional Standards : Perbedaan tata nilai ini kadangkala telah dinyatakan

dalam standar kode etik, namun di tempat lain belum.

7. The State of Responsible Competitiveness : Menurut Al Gore, tingkat responsible

competitiveness di suatu wilayah turut mendorong perusahaan menerapkan CSR,

melalui tuntutan stakeholder atas CSR suatu MNC di wilayah tersebut.

• Global Reporting initiative (GRI)

1. organisasi nirlaba berbasis jaringan,

2. kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan

3. organisasi dari beragam sektor, konstituen, dan wilayah.

Tujuan pedoman pelaporan keberlanjutan GRI

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (Pedoman) menyediakan Prinsip-prinsip Pelaporan,

Pengungkapan Standar, dan Panduan Penerapan untuk penyusunan laporan keberlanjutan oleh

organisasi, apa pun ukuran, sektor, atau lokasinya.

5

• Pedoman pelaporan berkelanjutan, pedoman ini disajikan dalam dua bagian:

1. Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar

2. Panduan Penerapan

• Langkah-langkah untuk menyusun laporan berkelanjutan

1. Dapatkan Gambaran Menyeluruh

Baca Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar

Baca Definisi Istilah-istilah Penting

2. Tentukan Opsi Untuk Pilihan “Sesuai”

Pedoman ini menawarkan dua opsi bagi suatu organisasi untuk menyusun laporan

keberlanjutan yang ‘sesuai’ dengan Pedoman. Dua opsi tersebut adalah Inti dan

Komprehensif. Opsi ini menunjukkan bahwa konten yang akan disajikan dalam laporan yang

akan disusun adalah ‘sesuai’ dengan Pedoman.

3. Siapkan Untuk Menyajikan Pengungkapan Standar Umum

Identifikasi Pengungkapan Standar Umum yang dibutuhkan untuk opsi ‘sesuai’ yang

dipilih

Pastikan apakah terdapat Pengungkapan Standar Umum yang berlaku untuk sektor

organisasi.

4. Siapkan Untuk Menyajikan Standar Khusus

Pengungkapan Standar Khusus adalah Pengungkapan mengenai Pendekatan

Manajemen (Disclosure on Management Approach- DMA) dan Indikator-indikator.

Identifikasi DMA dan Indikator yang terkait dengan Aspek Material

Periksa apakah terdapat Aspek dan Pengungkapan Standar Khusus yang berlaku

untuk sektor organisasi tertentu.

5. Susun Laporan Keberlanjutan

Sajikan informasi yang telah dipersiapkan

Pelaporan elektronik atau berbasis web dan cetakan merupakan media yang sesuai

untuk pelaporan.

Session 10 – International Taxation

• International Taxation : keseluruhan kaedah baik yang berdasarkan traktat, konvensi, dan

prinsip hukum pajak yang diterima negara-negara dunia, maupun kaedah-kaedah nasional

6

yang objeknya adalah pengenaan pajak yang mengandung adanya unsur-unsur asing, yang

dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.

• Tujuan Kebijakan Perpajakan Internasional : Untuk memajukan perdagangan antar negara,

mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk

meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Salah satu

upaya untuk meminimalkan beban tersebut adalah dengan melakukan penghindaraan pajak

berganda internasional.

• Sumber-sumber Hukum Pajak International

Untuk menghindari pajak berganda

Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing

Untuk mengatur mengenai laba Badan Usaha Tetap (BUT)

Untuk memberantas penyelundupan pajak

Untuk menetapkan tarif

• Type of Taxes and Taxes Rate

1. INCOME TAXES (PAJAK ATAS PENGHASILAN)

Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak

yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak

penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

SUBJEK PAJAK (Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), sebagai berikut:

a. Subjek pajak pribadi

b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi

c. Subjek pajak badan

d. Bentuk usaha tetap

BUKAN SUBJEK PAJAK (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-

orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal

bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

7

c. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat

Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan

usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri

keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan

dari Indonesia.

OBJEK PAJAK

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

2. TAXES HAVEN

Secara umum tax havens didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan

pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi

simpanan untuk menarik modal masuk.

OECD memberi tiga ciri tax havens yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak,

lack of transparency, dan lack of effective exchange of information.

Manfaat tax heaven:

a. peluang diversifikasi investasi,

b. strategi menangguhkan beban pajak,

c. perlindungan asset yang kuat,

d. hasil investasi bebas pajak

Siapa saja yang dikategorikan "Tax Havens"?

Menurut IMF, setidaknya diidentifikasi 60 teritori suaka pajak. Tujuh tax havens terbaik

(Hoyt: 2007) adalah Switzerland, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize,

HongKong. Sedangkan 11 tax havens terbaik untuk melindungi asset (Hadnum: 2011) adalah Jersey

(Channel Island / European Mediterania), Liechtenstein, The Cayman Island, St Kitt Nevis, Panama,

Gilbatar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria, New Zealand.

8

3. Withholding Tax

Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga (bukan fiskus, bukan WP) diberikan kepercayaan

untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan

kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara.

Manfaat

Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak

langsung telah membayar pajaknya.

Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya.

Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak)

Kekurangan

Withholding Tax ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (cost of compliance),

yaitu misalnya :

beban administrasi,

beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan,

tidak/belum memotong pajaknya pihak lain.

4. Tax Planning Strategy

Tax Planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan

perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara–cara yang tidak melanggar

peraturan perpajakan. Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Strategi dalam tax planning

Tax Saving, upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative

pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Tax Avoidance, upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan

pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Penundaan Pembayaran Pajak, dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan.

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, wajib pajak seringkali kurang mendapat

informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar, mengajukan

pengurangan pembayaran.

9

Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan, menguasai peraturan

perpajakan.

5. Value Added Tax (PPN)

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh

pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir).

Objek PPN

a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang

dilakukan oleh pengusaha

b) Impor Barang Kena Pajak

c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean

Contoh yang tidak terkena PPN

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

c. Jasa pelayanan kesehatan medis

d. Jasa pelayanan sosial

• Tax Jurisdiction : salah satu isu terpenting dalam perpajakan internasional karena

menetapkan negara mana yang mempunyai hak untuk mengenai pajak atas penghasilan.

Terdapat dua pendekatan dasar dalam menyusun sistem pajak pada suatu negara yaitu:

Worldwide System Approach : semua penghasilan yang diterima oleh penduduk atau

badan dari satu negara akan dikenakan pajak, tanpa memperhatikan dimana

penghasilan tersebut dihasilkan (baik dalam negeri maupun luar negeri).

Territorial System Approach : pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh

hanya dari wilayah suatu negara (sumber penghasilan dalam negeri saja).

• Asas pemungutan pajak international

1. Asas sumber (Source principle) : memberikan wewenang kepada negara atas sumber

penghasilan untuk memungut pajak terhadap siapapun yang memperoleh hasil dari

sumber yang berasal dari negara tersebut.

10

2. Asas kewarganegaraan (Citizenship principle) : memberikan wewenang mengenakan

pajak terhadap subyek (orang) karena status kewarganegaraannya tanpa

memandang tempat tinggal atau domisili subyek.

3. Asas domisili (Residence principle) : Memberikan wewenang kepada negara untuk

mengenakan pajak terhadap mereka yang bertempat tinggal pada suatu negara

tanpa memandang kewarganegaraan subyek.

• Pajak berganda : pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu

penghasilan yang sama. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki bisnis atau

penghasilan di luar negeri.

• Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional antar kedua

negara untuk menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua

negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh

penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

• Tujuan P3B

1. Melindungi wajib pajak

2. Distribusi hak pemajakan

3. Mendorong investasi

4. Mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak

5. Harmonisasi kriteria pemajakan

• Metode Penghindaran Pajak Berganda :

1. Credit method: pajak yang sudah dibayar diluar negeri, dijadikan pengurang untuk pajak

terutang di dalam negeri

2. Exemtion method: penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dalam negeri,

tapi atas penghasilan tersebut diberikan pembebasan berdasarkan perhitungan tertentu

3. Deduction method: penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dalam negeri,

tapi pajak penghasilan tersebut dijadikan sebagai biaya dalam perhitungan PPH.

• Tax Treaty : perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka

meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Di dunia ini,

ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty yaitu :

11

1. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) : sebuah organisasi

Internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan

dan ekonomi pasar bebas. Negara ini menggunakan asas residensial atau domisili untuk

taxing right atau hak pemajakannya, dimana penghasilan royalti tidak termasuk

penghasilan yang dibebaskan dalam penghitungan pajak.

2. UN Model (United Nation) atau dikenal sebagai PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) :

sebuah organisasi yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Model tax treaty UN

lebih memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai kondisi negara-negara yang

berbeda, sehingga sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan dalam penetapan ketentuan

persetujuan tax treaty. Maka UN model adalah model tax treaty yang lebih menjamin

keadilan untuk negara negara berkembang.

• Tax Incentives : Fasilitas atau insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di

bidang usaha tertentu Insentif ini diberikan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan

kerja lewat peningkatan investasi industri padat karya, yang termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

• David Holland and Richard J. Van dalam tulisannya yang berjudul “Income Tax Incentive for

Investment” membagi fasilitas pajak menjadi 5 kategori yakin:

1. Tax Holidays : untuk perusahaan yang baru berdiri yang diberikan kebebasan

pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu.

2. Investment allowance and Tax Credits : Pengurangan basis pengenaan pajak dan

kredit pajak yang dihitung berdasarkan jenis dan jumlah investasi yang ditanamkan.

3. Timing differences : Perbedaan waktu antara penghitungan laporan keuangan

komersial dan laporan keuangan fiscal.

4. Reduced Rate Taxed : Pengurangan tariff pajak umum yang berlaku untuk

pendapatan dari sumber tertentu atau perusahaan yang memenuhi criteria tertentu.

5. Administrative Dicretion : Kebijaksaan pemerintah dalam menentukan persyaratan

suatu perusahaan menerima tax incentive.

Session 12 – Strategic Accounting Issues in Multinational Corporation

• Strategy formulation : proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai

tujuan tersebut.

12

• Tahap perumusan strategi : Analisis informasi Faktor internal (pengetahuan) dan Faktor

eksternal (faktor regulasi) financial expression (strategi perusahaan dan persiapan

anggaran) penganggaran modal (bagian penting dari perumusan strategi)

• Jenis-jenis anggaran :

1. Capital Budgeting : merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang

yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan.

Teknik Capital Budgeting

Net Present Value : model yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari

suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan discount rate tertentu.

Internal Rate of Return Methode (IRR) : Prinsip dari konsep ini adalah bagaimana

menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value of of proceeds

dengan outlay.

Pay Back Period method : menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk

mengembalikan investasi seperti semula, melalui proceds yang dihasilkan dalam setiap

tahun

Return on Investment

Discounted Cash Flow Techniques

• Multinational Capital Budgeting : Serangkaian Proses Perusahaan multinasional dalam

mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal, yang membandingkan

manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya.

• Resiko yang dihadapi oleh multinasional company :

1. Political Risk : mengacu pada kemungkinan bahwa peristiwa politik di negara tuan

rumah dapat berdampak negatif terhadap arus kas yang berasal dari investasi di negara

tersebut

2. Economic Risk : mengacu pada isu-isu mengenai kondisi ekonomi negara asal

3. Financial Risk : mengacu pada kemungkinan kerugian karena perubahan tak terduga

dalam nilai mata uang, suku bunga, dan keadaan keuangan lainnya.

13

• Faktor-faktor yang berbeda-beda di setiap negara dan harus dipertimbangkan dalam

mengevaluasi potensi investasi asing dari perspektif proyek adalah sebagai berikut:

1. Pajak (pajak penghasilan, bea cukai)

2. tingkat inflasi

3. Risiko politik

• Strategy implementation

Management control : untuk memastikan bahwa strategi organisasi diterapkan dan

tujuan tercapai. Sistem kontrol manajemen juga sebagai alat yang dirancang untuk

menerapkan strategi dan memantau keefektifannya.

• Operational Budgeting

Mengungkapkan strategi jangka panjang dalam jangka waktu yang lebih singkat

Menyediakan mekanisme untuk

o Menerjemahkan tujuan organisasi dalam hal keuangan

o menetapkan tanggung jawab

o Menetapkan sumber daya yang langka

o untuk mencapai target

• Langkah-langkah evaluasi kinerja

Financial Measure

Langkah-langkah berdasarkan langsung pada data laporan keuangan

o Laba bersih

o Pengembalian investasi

o Perbandingan dianggarkan untuk keuntungan yang sebenarnya

Nonfinancial Measure

Langkah-langkah tidak didasarkan langsung pada laporan keuangan

o Saham

o Hubungan dengan pemerintah negara tuan rumah

o perputaran tenaga kerja

• Balanced scorecard adalah salah satu alat yang digunakan oleh manager untuk mengukur

kinerja suatu bisnis yang dilihat dari empat perspektif. Keempat perspektif itu terdiri dari

14

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif

pertumbuhan dan pembelajaran.

Session 13 – Comparative International Auditing and Corporate Governance

• Tren Internasional pada Tata Kelola Perusahaan

Adanya skandal perusahaan yang telah terjadi di Amerika (kasus Enron, Worldcom),

telah menyadarkan pihak Internasional bahwa setiap perusahaan harus meningkatkan

tata kelola perusahaannya.

Sarbanes-Oxley Act 2002 merupakan undang-undang respon dari tindakan skandal

akuntansi

Peristiwa yang terjadi di AS disesuaikan dengan perkembangan di dunia untuk

memperbaiki audit dan tata kelola perusahaan

• Prinsip Corporate Governance menurut OECD

Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance, pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan

kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Dalam OECD terdapat 6 prinsip yang mengatur

tentang corporate governance. Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar menjelaskan tentang:

1. kerangka kerja corporate governance

2. perlindungan atas hak-hak pemegang saham

3. perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham

4. peranan stakeholders dalam corporate governance

5. keterbukaan dan tranparansi

6. serta tanggung jawab dewan komisaris.

Financial Reporting Council (FRC) mempublikasikan “The Audit Quality Framework” yang

menetapkan kunci dari kualitas audit yaitu:

1.Budaya KAP

2. Skill dan kualitas personal partner dan staf

3. Efektivitas proses audit

4. keandalan laporan auditan yang dihasilkan

5. Faktor luar yang mempegaruhi auditor memberikan audit yang berkualitas

15

Purpose of Auditing

International Diversity in External Auditing

• Tujuan utama dari kegiatan audit bagi negara Inggris Serta Amerika sebagai salah satu kiblat

standar audit adalah demi kepentingan Shareholder dan Stakeholder. Namun di beberapa

negara memiliki tujuan tambahan di dalam kegiatan auditnya.

• Ada beberapa negara yang mengharuskan untuk menunjukan laporan tentang para

pimpinan perusahaan (German)

• Hukum Negara yang mewajibkan untuk menyajikan suatu hal di dalam laporan keuangan

Audit Environment

• Nilai dan Kebudayaan sebuah negara bisa mempengaruhi lingkungan kegiatan audit

• Adanya perbedaan lingkungan audit antara pekerjaan audit sebagai sumber dana sebuah

negara dan bukan sebagai sumber dana sebuah negara (bank).

• Adanya perbedaan antara Common Law dengan Anglos- Saxon

Regulation of the auditors and Audit Firms

• Aturan audit antara satu negara dengan negara lain bisa menyebabkan perbedaan proses

audit.

• Sebuah kasus bisa menyebabkan sebuah aturan audit diberlakukand di sebuah negara

(Enron)

• Adanya perbedaan standar kelayakan auditor yang harus terpenuhi antara satu negara

dengan negara yang lain.

International harmonization of standar akutansi

• Audit internasional secara historis kurang mendapat perhatian dari pada akuntansi

internasional

• Baru-baru ini, globalisasi telah meningkatkan pentingnya pemahaman lintas negara terhadap

laporan audit

• Harmonisasi standar auditing internasional akan membantu meningkatkan konsistensi audit

di seluruh dunia

• Kenaikan tingkat kepastian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan pasar modal

global yang lebih efisien

• Federasi Akuntan Internasional (IFAC) mengembangkan standar auditing internasional.

• Melalui Dewan Standar Audit dan Penjaminan Internasional (IAASB)

16

• Forum IFAC, serta Komite Kepatuhannya, menangani peraturan dan kepatuhan internasional

• Upaya IFAC dalam harmonisasi didukung oleh International Organization of Securities

Commissions (IOSCO)

PERNYATAAN IFAC

1. Satu set Standar Internasional untuk Audit yang terdiri dari sembilan bagian telah diterbitkan

2. Section 200

3. Section 500

4. Section 700

5. Section 800

6. PCAOB mengusulkan Peraturan 4012 dimana dewan akan menempatkan ketergantungan

penuh pada program inspeksi entitas pengawasan auditor non-A.S.

Auditor’s Liabilities

• Civil Liability : Melanggar kontrak (common law), negligence (tort law)

• Criminal Liability : Melakukan tindakan kriminal

• Professional Sanctions : Melanggar peraturan dari badan professional

Limiting Auditor’s Liability

• Change the Ownership Structure : Untuk membatasi atau mengeliminasi “joint and several

liabilities

• Proportionate Liability : Membatasi tanggung jawab auditor

• Statutory Caps : Membatasi kerugian

• Disclaimer : untuk menghindar dari kewajiban yang tidak seharusnya

Auditor Independence

• Merupakan prinsip dasar dari audit

• Ada 2 kategori independent menurut IFAC Code of Ethics for Professional Accountants:

Independence in mind

Independence in appereance

Usaha untuk memperkuat independensi auditor

• Keterlibatan pemegang saham dalam penunjukan auditor

• Pembatasan atau larangan kegiatan konsultasi tertentu

17

• Peningkatan pengawasan regulasi

• Peningkatan keterlibatan dewan direksi dan komite audit

• Komite Audit : sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan yang bertanggungjawab

untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

• Tujuan utama komite audit : untuk memberikan pengawasan terhadap proses pelaporan

keuangan, proses audit, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

• Peran komite audit : Komite audit merupakan pilar utama pada tata kelola perusahaan yang

efektif dan berada pada posisi terbaik untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap

kinerja independensi dan objektivitas auditor dan kualitas audit.

• CARA KERJA KOMITE AUDIT : MENETAPKAN PROSEDUR MEMPERTANGGUNG

JAWABKAN MELAPORKAN

• KEUNTUNGAN KOMITE AUDIT

1. Membuat efisien kinerja suatu perusahaan

2. Memperbaiki internal kontrol perusahaan

3. Memperbaiki manajemen keuangan perusahaan

4. Memperjelas peran dan tanggung jawab dewan direksi perusahaan

5. Meminimalisir terjadinya fraud dalam seluruh kegiatan oprasional perusahaan

Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota Komite Audit perusahaan mengharuskan bahwa:

“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka

harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota

tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua

Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama

lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite

Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang

pensiun.”

18

• SYARAT UNTUK MENJADI KOMITE AUDIT

1. memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha

yang luas.

2. inpenden, objektif dan profesional.

3. memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan

bisnis serta risiko dan kontrol.

4. memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.

5. memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi dengan baik.

Ethical Issues in International External Auditing

• Mungkinkah posisi moral profesi akuntansi didasarkan pada konsensus moral dan nilai

internasional?

• Fundamental dan nilai profesional terdahulu, sekarang global

• IFAC menyediakan pendidikan etika

• PIOB (Public Interest Oversight Board) mengawasi kerja komite IFAC dan

mempertimbangkan dan menyetujui revisi Kode Etik untuk Akuntan Profesional yang

dikeluarkan oleh Dewan Praktik Akuntansi

- Kode revisi mengklarifikasi persyaratan untuk semua akuntan profesional dan secara signifikan

memperkuat persyaratan independensi auditor

AUDIT REGULATION : Sarbanes-Oxley and the Future of Auditing

• Sebagian besar undang-undang penting yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan

audit sejak berdirinya Securities and Exchange Commission (SEC) di tahun 1930an

• Memiliki dampak yang dapat diamati pada bisnis

• Perusahaan menghabiskan sumber daya yang signifikan

• Banyak eksekutif keuangan mengalami peningkatan stress akibat Sarbanes-Oxley

Other international audit issues

• Peningkatan permintaan untuk pelaporan keuangan berbasis internet dan jaminan terkait

• Jaminan terus menerus pada informasi real-time

• Meningkatnya persaingan di pasar audit

• Peningkatan eksposur perusahaan audit internasional

• Risiko yang meningkat dalam proses pengadilan

• Kemitraan yang disempurnakan antara auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit

1901499500