inter-parliamantary study program merupakan...

20

Upload: dinhkhanh

Post on 06-Mar-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland
Page 2: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Inter-Parliamantary Study Program merupakan program

yang dirancang oleh Parlemen Australia untuk para

pejabat senior di 10 negara terpilih yang telah memiliki

pengalaman yang cukup, untuk saling bertukar informasi

dan pengalaman, serta memiliki keinginan yang kuat

untuk mengembangkan diri di Parlemen negaranya.

Cakupan materi meliputi :

1. Prosedur dan praktek terbaik mekanisme kerja

Parlemen Australia

2. Berbagi pengetahuan, ide dan pengalaman dari proses

kerja Parlemen dan administrasinya

3. Merefleksikan praktek terbaik Parlemen Australia

untuk Parlemen di masing-masing negara peserta dan

bagaimana dapat mengembangkanya

4. Membangun jaringan untuk keperluan berbagai

informasi yang tengah berlangsung diatara Staff

Parlemen

9/28/2016 Irtama Maret 2016 2

Page 3: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Program ini dilaksanakan tanggal 15-25 February 2016 bertempat di Parliament

House, Canberra. Materi pada minggu pertama disampaikan oleh Clerk Of

Senate, Clerk of House of Representative, dan pejabat senior lainya di Senate,

House, DPS maupun PBO. Materi meliputi Sejarah, Struktur, Prosedur, dan

Operasional Kegiatan Parlemen Australia, yaitu Senate dan House Of

Representatives, serta unsur pendukung parlemen, yaitu Departement Of Senate,

Departement Of House Of Representatives, Departement Of Parliamentary

Services (DPS), dan Parliamentary Budget Office (PBO).

Pada minggu kedua, peserta diberikan kesempatan untuk melihat langsung

praktek dan kegiatan sidang di Senate, House Of Representatives, dan Komisi.

Selain itu juga mengunjungi unit-unit teknis pendukung, seperti Perpustakaan

dan Riset, Hansard System. Broadcast System dan Recording, serta melihat dari

dekat Ruang Rapat Senate dan House, serta mengunjungi Old Parliament House

atau Gedung Parlemen pertama Parlemen Australia yang sekarang dijadikan

Museum, the Museum of Australian Democracy at Old Parliament House

9/28/2016 Irtama Maret 2016 3

Sessi Question Time di House of Representatif, dan di Senate, serta Hearing di Committee merupakan

agenda yang tidak terlewatkan dalam program ini.

Pada pertengahan program, Peserta diundang Resepsi oleh Senator the Honourable Stephen Parry,

Presiden of the Senate, dan the Honourable Tony Smith MP, Speaker of the House of Representatives

bertempat di Speaker’s Suite

Program diakhiri dengan pembagian Sertificate has undertaken Inter-Parliamentary Study Program

for Parliamentary Staff, Canberra, Australia 15-25 February 2016 dalam Farawell Reception oleh

Dr. Rosemary Laing, Clerk of Departement of the Senate dan Mr. David Elder, Clerk of Departement

Of the House Of Representatives yang dihadiri juga oleh para pejabat seniornya.

Page 4: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Australia adalah sebuah Negara Federasi, sistem pemerintahan Australia

adalah sistem Parlementer dimana para menteri yang membentuk

pemerintahan merupakan Anggota Parlemen yang bertanggungjawab

kepada Parlemen. Parlemen di Tingkat Federal disebut sebagai

Commonwealth Parlemen. Parlemen ini memiliki 2 (dua) kamar

yaitu Senate dan House of Representatives yang anggotanya dipilih

secara proporsional, dan House of Representatives yang anggotanya

dipilih secara preferensial. Australia memiliki 6 (enam) Negara Bagian

dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

(QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC),

Australia Barat (WA), Teritorial Utara (NT), dan Teritorial Ibu Kota

Australia (ACT).

Sistem Demokrasi Australia terbagi dalam 3 (tiga) level Pemerintahan,

yaitu Federal Government, State/Teritorry Government , dan Local

Government.

Federal Government menyiapkan dan membuat hukum untuk isu-isu

nasional yang penting, meliputi bidang : Kebijakan Luar Negeri;

Pertahanan; Perdagangan; Penerimaan Perpajakan; dan Layanan

Keamanan Sosial. State / Teritorry Government bertanggungjawab

menyiapkan layanan, meliputi bidang: Kesehatan; Pendidikan Sekolah;

Hukum dan Peraturan; Transportasi Publik; Pendistribusian Air, Gas,

Listrik; serta Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi.

Local Government menyediakan Layanan dan Jasa yang meliputi

bidang: Regulasi Pembangunan; Pemeliharaan Parkir dan Taman;

Perpustakaan dan Layanan Rekreasi; Rambu Jalan, Lampu Lalu Lintas,

Saluran Air dan Jalan Setapak; serta Pengelolaan Sampah dan Daur

Ulang

Dalam system pemerintahan Westminster yang diterapkan di

Australia menganut system “check and balances” dalam arti

semua yang memiliki otoritas atau kewenangan harus

membuat pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dalam

system cabinet Parlementer, menter-menteri bukan pembantu

Perdana Menteri. Menteri tidak bertanggungjawab kepada

Perdana Menteri, tetapi kepada Parlemen, baik secara individu

(Individual Responsibility), maupun secara kolektif sebagai

anggota cabinet (Collective Responsibility).9/28/2016Irtama Maret 2016

4

Page 5: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Dalam Parlemen Australia, terdapat 76 anggota Senat

yang biasa disebut dengan istilah Senator, di mana 12

orang masing-masing berasal dari 6 Federal (Negara

Bagian) dan 2 orang masing-masing berasal dari 2

State/Teritorry (wilayah khusus).

Komposisi Anggota Senat sampai dengan Februari

2016 terdiri atas 33 Pemerintah (25 Partai Liberal+

Partai Nasional Liberal) dan Oposisi 25 (Partai Buruh)

dan dari Indipenden 18 ( Green Party 10, independent

4, Family Fisrt 1, Liberal Democratic Party 1, Palmer

United Partai 1, dan Australian Monitoring Enthusiast

1).

Anggota Senat dipilih untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun, dengan setengah pemberhentian setiap tiga

tahun sekali. Dengan mengggunakan sistem pemilihan

proposional, setiap Negara Bagian dan Wilayah

Khusus di Australia akan menjadi satu daerah

pemilihan di saat mereka memilih calon anggota

Senatnya. Pada praktinya, sistem ini akan memberikan

kemudahan bagi calon independen dan para kandidat

dari partai-partai kecil untuk dipilih.

Peranan utama Senat adalah untuk mewakili Negara

Bagian/Teritori masing-masing secara merata dan bertindak

sebagai dewan peninjau untuk meneliti pemerintahan

sebelum sebuah Rancangan UU ditetapkan menjadi UU dan

memastikan bahwa semua itu untuk kepentingan umum.

9/28/2016 Irtama Maret 2016 5

Page 6: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 6

Jumlah anggota the House of

Representative Australia 150 anggota.

Untuk tujuan pemilihan anggotanya,

Australia dibagi menjadi distrik-distrik, di

mana masing-masing memiliki jumlah

pemilih yang hampir sama besar dan setiap

calon anggota akan dipilih oleh setiap

distrik. Masa kerja Anggota DPR Australia

3 tahun dan dapat menjabat lebih dari tiga

tahun apabila pada pemilihan umum yang

baru yang bersangkutan terpilih kembali.

Partai yang memenangkan kursi mayoritas

pada HoR diberikan kewenangan untuk

membentuk Pemerintahan Australia.

Komposisi House Of Representatives sampai dengan Februari 2016 terdiri atas Pemerintah 90,

Oposisi 55, dan Crossbench 5. Pemerintah adalah Koalisi dari Partai Liberal 58, Partai Nasional

Liberal 22, Partai Nasional 9, dan Partai Liberal Negara 1. Oposisi berjumlah 55 berasal dari

Partai Buruh dan Crossbench 5 berasal dari Independent Party 2, Australian Green 1, Palmer

United Party 1, dan Katter’Australian Party 1.

Page 7: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 7

Page 8: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 8

Proses pertama diawali dengan penyerahan rancangan undang-undang (RUU) atau bill kepada Upper atau Lower House oleh

pemerintah atau Anggota Parlemen sendiri. Di Australia, personal Anggota Parlemen juga dapat mengajukan RUU yang

disebut dengan Private Member’s Bills. Selanjutnya dilakukan First Reading atau pembahasan pertama. Pada tahap ini naskah

RUU hanya dilihat secara umum saja seperti judul, RUU baru atau amandemen dari UU sebelumnya, serta jumlah pasal yang

direncanakan.

Tahapan berikutnya adalah Second Reading atau pembahasan kedua. Di sini, pihak yang mengajukan RUU, baik pemerintah

maupun personal Anggota Parlemen, menjelaskan dengan rinci apa yang menjadi tujuan, prinsip-prinsip umum, serta efek dari

RUU tersebut. Pada tahap ini setiap Anggota Parlemen dapat memberikan pandangan (debat) lebih detail tentang prospek

RUU ke depan seperti kebutuhan anggaran, efektivitas serta alasan kenapa harus diterima atau ditolak. Perdebatan ini dapat

berlangsung berhari-hari. Tapi biasanya ada lobi-lobi politik antara pihak pemerintah dengan pihak oposisi.

Selanjutnya, para Anggota Parlemen akan melakukan voting apakah setuju dengan RUU tersebut atau tidak. Jika setuju, maka

RUU ini akan dibahas dalam tahapan berikutnya, yaitu third reading atau pembahasan ketiga. Jika tidak disetujui, maka

prosesnya berhenti sampai di sini.

Dalam Third Reading atau tahapan ketiga ini pembahasan lebih ditekankan pada pasal-pasal yang ada dalam RUU, seperti

sejauh mana pasal-pasal itu diperlukan. Bisa saja ada penambahan atau pengurangan pasal pada tahap ini. Jika sudah

disetujui, maka RUU tersebut akan diserahkan ke kamar yang lain. Kalau misalnya pembahasan pertama dilakukan di Upper

House, maka tahap berikutnya diserahkan ke Lower House untuk diminta pertimbangan dan sebaliknya.

Di kamar yang lain (Upper atau Lower House), proses pembahasan juga sama seperti di kamar yang pertama, yaitu melalui

first, second, dan third reading. Jika ada catatan yang diberikan, RUU tersebut harus dikembalikan lagi kepada kamar

sebelumnya untuk ditelaah lebih lanjut. Jika Upper House, misalnya, tak setuju, maka catatan tadi dapat dikembalikan lagi untuk

diminta pertimbangan ulang.

Setelah RUU selesai dibahas di kedua kamar, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jenderal selaku perwakilan Ratu

Elizabeth II di Australia untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan atau disebut dengan istilah Assent. Setelah

ditandatangani, maka RUU (bill) tadi resmi menjadi undang-undang (act atau statue) dan dinyatakan berlaku semenjak

ditandatangani, kecuali ada catatan dari Gubernur Jenderal bahwa undang-undang ini berlaku pada waktu dan tanggal tertentu.

Page 9: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 9

Senate Estimates

Additional Estimates

MARCH Budget update

FEBRUARY

NPPs costed by Finance APRILBudget Cabinet

JANUARY MAY

Budget night

Porfolio Budget Statements

Internal budget allocations

DECEMBER JUNEDraft NPPs agreed by

the relevant End of financial year

Committee Senate Estimates

President writes to the

Prime Minister and

Finance Minister re. NPPs

JULY

NOVEMBER Prepare annual financial statements

Draft new policy proposals (NPPs) AUGUST

Corporate Plan

OCTOBER

Annual Report SEPTEMBERAnnual Performance Statement Audit of annual financial statements

Annual financial statements Final Budget Outcome

Senate Estimates

Approval of the department's budget by the

relevant Committee

Pre-Expediture

Review Committee

update

Expenditure Review

Committee meets

Budget

process

Mid-Year Economic Fiscal

Outlook (MYEFO)

Australia telah mengintegrasikan

sistem akuntansi dengan sistem

penganggarannya dan

merestruktrurisasi keduanya

dengan berorientasi kepada

outcome. Dalam merencanakan

kinerjanya, Australia

mengembangkan outcomes-outputs

approach di mana pemerintah

menetapkan prioritas dan platform

kebijakannya, yang selanjutnya

menjadi rujukan bagi menteri untuk

merumuskan outcome dan bagi unit

kerja di bawahnya

mengembangkan output untuk

mendukung outcome tersebut.,

Page 10: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Sesi Question Time merupakan jenis persidangan di House of Representatives, dimana Perdana Menteri dan Anggota Kabinetnya

mendapat pertanyaan dari anggota House of Representatives, baik yang berasal dari Oposisi, Partai Kecil, Independen, maupun dari

Anggota Partai Pemerintah sendiri yang bukan merupakan Anggota Kabinet (Back Bencher). Sidang dipimpin oleh Speaker (Tony Smith,

MP). Perdana Menteri dan Kabinetnya duduk di barisan depan (Front Bencher), sementara Anggota yang tidak termasuk Anggota Kabinet

duduk di belakangnya.

Pemimpin Opisisi duduk diseberangnya, dan Anggota Kabinet Bayangan duduk di barisan depan. Anggota Oposisi yang tidak masuk

cabinet bayangan, duduk di belakangnya. Anggota Partai Kecil dan Independen duduk diantara faksi pemerintah dan oposisi.

9/28/2016Irtama Maret 2016

10

Page 11: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland
Page 12: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016

12

Page 13: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 13

Departement Of Senat merupakan unsur

pendukung Senate, dipimpin oleh

seorang Clerk dibantu oleh seorang

Deputy Clerk. Clerk membawahi 4

Asisten, yaitu Asisten Table Office,

Asisten Procedure Office, Asisten

Committee Office, dan Asisten Black

Rod’s Office.

Clerk of the Senate bertugas :

1. Memberikan saran kepada Presiden

Senat dan Senator mengenai

Standing Orders dan pelaksana acara

persidangan Senate.

2. Bertanggungjawab terhadap

administrasi di Senate

3. Mengelola Staff yang membantu

kelancaran seluruh proses

persidangan.

Page 14: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Departement Of House Of Representatives

merupakan unsur pendukung House, dipimpin

oleh Clerk dan Deputy Clerk. Saat ini memiliki

158 staff yang melaksanakan dukungan secara

profesional, imparsial, dan independen.

Clerk membawahi seorang Deputy Clerk, 2

Asisstant, yaitu Table Office, dan Committee,

serta Serjeant at Arms.

Clerk of the House of Representative bertugas :

1. Memberikan saran kepada Speaker dan

Anggota Representatives mengenai Standing

Orders dan pelaksana acara persidangan .

2. Bertanggungjawab terhadap administrasi di

Houses of Representatives

3. Mengelola Staff yang membantu kelancaran

seluruh proses persidangan.

9/28/2016 Irtama Maret 2016 14

Page 15: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Departemen of Parliametary Service

merupakan entitas organisasi pendukung

Parlemen dipimpin oleh seorang

Sekretaris. Sekretaris membawahi.

1. Kepala Perpustakaan yang didalamnya

terdapat bidang Riset, dan Bidang

koleksi Perpustakaan dan database.

2. ICT, yang didalamnya terdapat bidang

Strategi Perencanaan, dan aplikasi ICT,

dan Bidang infrastruktur dan layanan

3. Manajemen Gedung dan Aset, meliputi

Pengembangan dan Pemeliharaan Aset;

Strategi, Perencanaan dan Kinerja;

Keamanan, dan Delivery Program.

4. Operasional Perkantoran, meliputi

bidang Keuangan dan Pengadaan;

bidang Strategi Pemerintahan; bidang

parliamentary Experience, dan

Kerjasama Proyek.

5. Perekaman dan Penyiaran

9/28/2016 Irtama Maret 2016 15

Page 16: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

PBO mulai melaksanakan

aktivitasnya pada 23 Juli 2012.

pembentukan PBO diawali dengan

adanya dukungan dari semua partai &

indpenden yang dituangkan kedalam

Agreement for a Better Parliament

tahun 2010 dan disetujui Badan

Legislasi pada Desember 2011.

Tujuan pendirian PBO adalah untuk

memberikan layanan kepada

Parlemen dengan menyediakan

informasi yang bersifat independen

dan analisa non-partisan terkait

dengan siklus anggaran, kebijakan

fiscal, serta implikasi finansial dari

sebuah kebijakan.

9/28/2016 Irtama Maret 2016 16

Page 17: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Source: 2015-16 Budget Paper No. 4, Table 2.2

739

155

158

39

DPS

Senate

Reps

PBO

Page 18: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

Sesuai dengan tugas pokok Duta Besar,

antara lain mengurus kepentingan negara

serta warga negaranya di negara lain, oleh

karen itu kami melakukan courtesy call

dengan HE Nadjib Riphat Kesoema,

Duta Besar RI untuk Australia merangkap

Vanuatu. Dalam pertemuan tersebut kami

Duta Besar menyampaikan dinamika

hubungan RI-Australia dari berbagai

aspek, politik, ekonomi dan perdagangan,

sosial, pendidikan dll. Duta Besar

menanyakan perkembangan terkini

aktivitas DPR, terutama dalam

pelaksanaan fungsi legislasi, dan

anggaran, termasuk kegiatan penyerapan

aspirasi rakyat,

Courtesy Call dengan Duta Besar

9/28/2016 Irtama Maret 2016 18

Page 19: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 Irtama Maret 2016 19

1. Ucapan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah memberikan

kesempatan kepada peserta untuk mengikuti program ini, serta kepada semua pihak yang telah

membantu kelancaran pelaksanaannya.

2. Pengalaman pembangunan Gedung Parlemen Australia yang dalam masa transisi untuk 50

tahun dan kemudian membangun gedung baru Parliament House yang digunakan saat ini perlu

waktu 7 tahun yang dirancang untuk 200 tahun melalui sayembara internasional dapat menjadi

rujukan.

3. Sistem pendukung Parlemen terstruktur ke dalam 4 (empat) organisasi, yaitu Departemen of

Senate, Departemen of House of Representatives, Departement of Parliamentary Service, dan

Parliamentary Budget Office, dengan total pegawai keseluruhan 1.202 menunjukkan efektivitas

fungsi yang dijalankan dan efisiensi anggaran yang digunakan.sistem pendukung ini dapat

dijadikan model untuk dukungan yang berpotensi tumpang tindih dan in efisien serta inefektif di

tiga lembaga, MPR, DPR dan DPD

4. Hanzard System, pencatat rapat berbasis teknologi yang dikelola secara profesional

merupakan bagian penting yang langsung mendukung kinerja House dan Senate. Rintisan

teknologi serupa yang telah diawali dengan transkription system pada sekitar tahun 2002 dan

sampai saat telah ini telah menjadi bagian dari program Reformasi Birokrasi bekerjasama

dengan PT INTI dalam bentuk voice to text perlu ditangani secara serius dan sungguh-

sungguh.

5. Pendidikan Keparlemenan yang dikelola oleh Parliamentary Education Office (PEO) dibawah

Senat untuk sekolah-sekolah di Australia pada prinsipnya sama dengan Parlemen go to

Campus dan Sekolah Parlemen yang dikelola Humas. Perlu dikaji pengelolaannya selain dalam

aspek kehumasan atau relationship dengan Kampus dan Sekolah, perlu memasukan unsur

edukasi/pendidikan bersama dengan Pusdiklat.

Page 20: Inter-Parliamantary Study Program merupakan programberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Laporan-Laporan-Inter... · dan 2 (dua) Teritorry, yaitu New South Wales (NSW), Queensland

9/28/2016 20