IMPLEMENTASI PERMENAKER 05 TAHUN 2018

SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

disampaikan oleh:

Kasubdit Pengawasan Norma Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Pada acara Seminar Sehari,

Jakarta, 11 Juli 2019

LOGO Agenda

I. Latar Belakang

II. Dasar Hukum

III. Pengertian

IV. Ruang Lingkup dan Tujuan

V. Personil K3

VI. Pemeriksaan dan Pengujian

VII. Pengawasan

VIII. Sanksi

IX. Lampiran

X. Penutup

LOGO I. Latar belakang

Amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Konvensi Organisasi Perburuhan

Internasional Nomor 120 yang telah di ratifikasi melalui UU No 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 120 Mengenai Higiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) huruf huruf i, j, k, l dan m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Pengaturan dalam PMP No 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan,

Kebersihan dan Penerangan dalam Tempat Kerja yang sudah berusia lebih dari 54 tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja saat ini;

Pasal 17 Permenaker No 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja, mengamanatkan perlunya peninjauan kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali sejak diterbitkan, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan ini, walaupun banyak perubahan terhadap Nilai Ambang Batas;

LOGO

Penegakan hukum terhadap PMP No 7 Tahun 1964 sulit

dilakukan karena tidak mengacu pada sanksi hukum baik dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ataupun UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Program nasional untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan revisi sekaligus penggabungan terhadap peraturan yang serumpun yaitu PMP No 7 Tahun 1964 dan Permenaker No 13 Tahun 2011 dalam peraturan terbaru mengenai K3 Lingkungan Kerja

LOGO

II. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-

Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia

Untuk Seluruh Indonesia;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi

Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan

Kantor–Kantor;

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan

Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengawasan Ketenagakerjaan

LOGO III. Pengertian (Pasal 1)

Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya

kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia.

Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan

kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Lingkungan Kerja adalah aspek Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya

mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang

keberadaannya di Tempat Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan

kesehatan Tenaga Kerja.

K3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan

Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja.

LOGO

Tempat Kerja Pengusaha/Pengurus WAJIB

(Ps 2)

Apakah Terdapat Sumber Bahaya Lingkungan Kerja Berupa, FAKTOR: 1. FISIKA; 2. KIMIA; 3. BIOLOGI; 4. ERGONOMI; 5. PSIKOLOGI

Tujuan (Ps. 4)

Syarat K3 Lingkungan Kerja (Ps.3)

1. Pengendalian Faktor Fisika

dan Faktor Kimia agar

berada di bawah NAB;

2. Pengendalian Faktor Biologi,

Faktor Ergonomi, dan Faktor

Psikologi Kerja agar

memenuhi standar;

3. Penyediaan fasilitas

Kebersihan dan sarana

Higiene di Tempat Kerja yang

bersih dan sehat; dan 4. Penyediaan personil K3 yang

memiliki kompetensi dan

kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja

mewujudkan Lingkungan

Kerja yang aman, sehat,

dan nyaman dalam

rangka mencegah

kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja.

IV. Ruang Lingkup dan Tujuan

LOGO Program K3 Lingkungan Kerja

(Ps. 5 - Ps. 44)

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja dilakukan melalui kegiatan:

1. pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja yang meliputi

fisika;

kimia;

biologi;

ergonomi; dan

psikologi

2. penerapan Higiene dan Sanitasi meliputi:

bangunan tempat kerja;

fasilitas Kebersihan;

kebutuhan udara; dan

tata laksana kerumahtanggaan.

LOGO

HIGIENE DAN SANITASI

PSL 26 sd 44

Bangunan Tempat Kerja

Halaman

Gedung

Bangunan bawah tanah

Fasilitas Kebersihan

Toilet dan Kelengkapannya

Loker dan Ruang Ganti

Tempat Sampah

Peralatan Kebersihan

Kebutuhan Udara

KUDR

1. Suhu

2. Kelembapan

3. Kadar Oksigen

4. Kadar Kontaminan dalam udara

Ruang Udara

Ventilasi

1. Alami

2. Buatan

3. Kombinasi

Tata Laksana Kerumahtanggaan

(5S/5R)

LOGO V. PERSONIL K3 (Ps. 45 – 57)

Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja harus dilakukan oleh

personil K3 bidang Lingkungan Kerja, meliputi:

Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja;

Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja; dan

Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja.

Personil K3 harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri dan kewenangan K3 bidang lingkungan kerja.

Dapat diselaraskan dengan SKKNI terkait Higiene Industri Muda (HIMU), Higiene Industri Madya (HIMA) dan Higiene Industri Utama (HIU)

LOGO

Dilakukan secara:

internal untuk mengukur besaran pajanan sesuai dengan risiko Lingkungan Kerja dan tidak menggugurkan kewajiban Tempat Kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal

dilakukan oleh personil K3 bidang Lingkungan Kerja.

eksternal :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja)

2. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Unit Pelaksana Teknis Bidang K3 (Penguji K3)

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi pelayanan Pengujian K3(Penguji K3)

4. lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri (Ahli K3

Lingkungan Kerja)

VI. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

(Ps.58-68)

LOGO

Jenis Pemeriksaan dan/atau Pengujian :

1. Pertama untuk mengidentifikasi potensi bahaya Lingkungan Kerja di Tempat Kerja

meliputi:

area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi;

Kualitas Udara Dalam Ruang (KUDR); dan

Sarana dan fasilitas Sanitasi.

2. Berkala dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi sda.

3. Ulang dilakukan apabila hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebelumnya baik secara internal maupun eksternal terdapat keraguan.

4. Khusus dilakukan setelah kecelakaan kerja atau laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB

LOGO

Pelaksana Riksa Uji:

Pengawas

Ketenagakerjaan Sp

K3 LK pada UPT

Wasnaker;

Laporan Riksa Uji

Perusahaan

yang meminta

Mekanisme

SURKET

memenuhi

Syarat K3:

Penguji K3 pada

Direktorat Bina K3

beserta UPT K3 dan

UPTD Bidang K3; Riksa Uji

Ulang

dan/atau

STIKER

SURKET

TIDAK

Memenuhi

Syarat K3:

Riksa Uji

Berkala

UPT

Wasnaker

≤ NAB atau

memenuhi

standar

AK3 Lingkungan Kerja

pada PJK3 Riksa Uji

LK

TIDAK

YA

L1, u/ Perusahaan;

L2, u/ UPT Wasnaker;

L3, u/ Ditjen PPK dan K3

LOGO Formulir Riksa Uji

14

LOGO Surat Keterangan

15

LOGO Stiker

16

LOGO Peninjauan Berkala

(Ps. 69)

NAB dan/atau standar dapat ditinjau

secara berkala paling sedikit

3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

17

LOGO VII. Pengawasan (Ps. 70)

VIII. Sangsi (Ps. 71)

PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan K3 Lingkungan Kerja dilaksanakan oleh

Pengawas Ketenagakerjaan

Spesialis K3 Lingkungan Kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANGSI

Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja

dan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

LOGO

IX. Lampiran

Terdapat 10 (sepuluh) lampiran yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Untuk memudahkan penerapan Permenaker No 5 tahun

2018, diterbitkan Buku Pedoman Teknis Penerapan K3

Lingkungan Kerja sebagai suplemen yang berisi

penjelasan tambahan yang tidak mungkin secara rinci

diatur dalam Peraturan Menteri ini.

LOGO X. Penutup

Permenaker No 5 Tahun 2018 mengatur kewajiban bagi Pengurus dan/atau

Pengurus untuk menerapkan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja, meliputi

o Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;

o Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi

Kerja agar memenuhi standar; o Penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang

bersih dan sehat; dan

o Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3

di bidang Lingkungan Kerja.

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja bertujuan untuk mewujudkan

lingkungan kerja yang aman, sehat dan syaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Dengan terbitnya Permenaker 5 tahun 2018 ini mencabut PMP No 7 Tahun 1964, Permenakertrans No 13 Tahun 2011 dan SE Menaker No 1 Tahun 1978.

LOGO

Terima Kasih