iklh provinsi sulawesi barat tahun 2016lh.sulbarprov.go.id/images/2017/04/laporan iklh prov. sulbar...

IKLH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 @2016 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Diterbitkan Oleh : Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Wings 6 Lt. 2, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas-Mamuju, Sulbar Telp./Fax : 0426 – 2325098 Website : http//:blh.sulbarprov.go.id; email : [email protected]

Pelindung : Gubernur Sulawesi Barat Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Penanggung Jawab : dr. Hj. Fatimah, MM (Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat} Ketua Pelaksana : Ir. Riri M. Gosse, MT (Kabid. Penaatan dan Komunikasi Lingkungan BLH Prov. Sulbar) Tim Penyusun : 1. Yohanis, ST, MM 2. Desiana Malino, S.Si 3. Fransiscus Pakiding, SE Tim Pengumpul Data Edmon Desti La’lang, ST; Mildayati, S.Si; Mahsidin; Nurhana Editor : Desiana Malino, S.Si

PETA PROVINSI SULAWESI BARAT

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa

karena perkenaannyalah sehingga kita masih diberi

kesempatan untuk melaksanakan kegitan Penyusunan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

tahun 2016 dan dapat selesai dengan baik.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini masih

mengakibatkan kerugian bagi perikehidupan masyarakat,

tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa manusia. Upaya

mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan terus

dilakukan tidak saja oleh pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen

masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut,

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 mulai mengembangkan alat ukur

sederhana yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kegiatan Penyusunan Dokumen IKLH diharapkan dapat berjalan secara kontiniu

sehingga kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Barat ini dapat dipantau secara

terus menerus. Mengingat parameter lingkungan yang cukup kompleks, maka IKLH

merupakan alat yang sangat berguna dan sederhana namun tetap

mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. Pada tahap

ini masih difokuskan pada media lingkungan: air, udara dan lahan/hutan.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang

sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan

ini serta memberikan data-data yang dibutuhkan sehingga Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 dapat tersusun. Semoga

kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Mamuju, Desember 2016 Kepala BLH Prov. Sulbar, dr. Hj. FATIMAH, MM NIP. 19590419 198703 2 004

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………….…………………………………………………………….. i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………. ii

Daftar Tabel ……………………………………………………………………………………………………. iii

Bab I Pendahuluan

I. Latar Belakang ……………………………………..………………………………………………. 1

II. Tujuan ……………………………………………………..………………………………………….. 3

III. Dasar Pelaksanaan …………………………………..………………………………………….. 3

IV. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………. 3

V. Pembiayaan …………………………………………...…………………………………………….. 4

Bab II Kerangka Penyusunan IKLH

I. Landasan Teori ………………………………………….……………………………………….. 5

II. Indikator dan Parameter ………………………………………………………………………. 9

III. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan ………………………………………………………. 13

Bab III Hasil Perhitungan dan Analisis

I. Indeks Pencemaran Air ……………………………………………………………………….. 15

II. Indeks Pencemaran Udara …………………………………………………………………… 17

III. Indeks Tutupan Hutan …………………………………………………………………………. 19

IV. Indeks Kualitas Lingkungan ........………………………………………………………. 20

Bab IV Penutup

I. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………….. 26

II. Rekomendasi ………………………………………..……………………………………………… 27

Daftar pustaka …………………………………………………………………………………………………. 29

Lampiran-Lampiran

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Parameter EQI ................................................................................ 6

Tabel 2. Indikator dan Parameter IKLH ................................................................................ 7

Tabel 3. Indeks Pencemaran Air per-Kabupaten se-Prov. Sulbar .......................... 16

Tabel 4. Perbandingan IPA Tahun 2015 - 2016 ................................................................. 16

Tabel 5. Rekap rerata konsentrasi NO2 dan So2, Perhitungan IP & IPU ............... 17

Tabel 6. Perbandingan Nilai IPU Tahun 2015 - 2016....................................................... 18

Tabel 7. Perhitungan persentase TH Tahun 2016 .......................................................... 19

Tabel 8. Rekap Indeks Tutupan Hutan Tahun 2016 ..................................................... 20

Tabel 9. Perbandingan Indeks Tutupan Hutan Tahun 2015 - 2016 .......................... 20

Tabel 10. Rekap IPA, IPU dan ITH Tahun 2016 per Kab. Se-Prov. Sulbar .............. 21

Tabel 11. Rekap hasil perhitungan IKLH per-Kab. Se-Prov. Sulbar .......................... 22

Tabel 12. Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Tahun 2015 - 2016 ....................... 23

Tabel 13. Data Luas Administrasi & Jumlah Penduduk .................................................

Per Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Bararat ................................................ 24

Tabel 14. Rekap perhitungan Nilai IKLH Prov. Sulbar Tahun 2016 .......................... 24

Tabel 15. Perbandingan Nilai IKLH 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.......................... 25

1

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara

parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk

menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau

sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah

dengan menggunakan indeks.

Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh

perguruan tinggi di luar negeri, seperti Yale University dan Columbia University

yang menghasilkan Environmental Sustainability Index (ESI), dan Virginia

Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index

(EQI). Salah satu studi yang menarik adalah yang dipublikasikan pada tahun

2008 oleh Yale University dan Columbia University yang berkolaborasi dengan

World Economic Forum dan Joint Research Center of the European

Commission. Studi tersebut menghasilkan indeks yang disebut sebagai

Environmental Performance Index (EPI), dan berdasarkan indeks tersebut

Indonesia menempati urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah

mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi.

Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama

dengan Dannish International Development Agency (DANIDA) juga mulai

mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya

merupakan modifikasi dari EPI.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang masih dalam tahap

perkembangan sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan diberbagai

sector. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak terhadap lingkungan agar

upaya pembangunan tersebut dapat berkelanjutan, maka setiap sector

pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar

2

pembangunan tetap berjalan dan kualitas lingkungan dapat terjaga dengan

baik.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan Misi yaitu

penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan

pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. Misi ini terkait dengan

upaya pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan kebijakan yang

menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang

berkelanjutan. Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesi Barat (RPJMN) Tahun 2012 – 2016 yang merupakan tahapan

kedua dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi

Barat 2006-2011, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang

ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam

5 tahun ke depan.

Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan

program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk

mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks

kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal :

1. Membantu perumusan kebijakan.

2. Membantu dalam mendisain program lingkungan.

3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi

lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara

lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu

urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas

lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi

masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah

untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

3

II. TUJUAN

Tujuan disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat

dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian

target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

III.DASAR PELAKSANAAN

Sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan Indeks Kulaitas Lingkungan

Hidup (IKLH) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi

Sulawesi Barat

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian

Pencemaran Udara.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

IV. RUANG LINGKUP

Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLH

adalah yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan

BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan

hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di

4

wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati tidak dimasukkan

dalam perhitungan IKLH.

Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau

ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan

oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu

udara ambien.

Berdasarkan ketersediaan data untuk setiap indikator sebagaimana tersebut di

atas, maka indeks yang dihasilkan untuk Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk 5

Kabupaten, antara lain Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali, Kabupaten

Majene, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju masih tergabung

dengan Kabupaten Mamuju Tengah karena untuk perhitungan indeks kualitas

air Kabupaten Mamuju Tengah masih tergabung dengan Kabupaten Mamuju

sedangkan tahun indeks adalah 2016 karena data yang digunakan adalah data

tahun 2016. Penggabungan data untuk Kabupaten Mamuju dan Mamuju

Tengah diakibatkan karena pemantauan kualitas air untuk Kabupaten Mamuju

Tengah belum dilaksanakan baik oleh Kabupaten maupun Provinsi.

Analisis lebih lanjut dari IKLH provinsi ini adalah dengan membandingkan nilai

indeks provinsi tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, serta membandingkan

nilai indeks dengan kepadatan penduduk untuk melihat korelasinya.

V. PEMBIAYAAN

Dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

untuk tahun 2016 ini menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 pada pos

anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

5

BAB II KERANGKA PENYUSUNAN IKLH

I. LANDASAN TEORI

Kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dapat diketahui dengan melakukan

perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan

mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kualitas air, kualitas udara dan

tutupan hutan.

Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh

perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa studi indeks lingkungan yang telah

dipublikasikan antara lain Environmental Sustainability Index (ESI),

Environmental Performance Index (EPI), dan Virginia Environmental Quality

Index (VEQI).

Dari ketiga indeks tersebut, EQI atau VEQI lebih layak diadopsi untuk

mengukur kondisi lingkungan di Indonesia. Selain karena lebih sederhana dan

mudah dipahami, juga karena data yang tersedia relatif lengkap dan kontinu.

1. Environmental Quality Index (EQI)

Diuji coba di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, EQI yang

dikembangkan oleh VCU pada dasarnya mengukur kecenderungan kualitas

atau kondisi lingkungan dari medianya (air, udara, dan lahan), beban

pencemar toksik, perkembangbiakan burung (keanekaragaman hayati), dan

pertumbuhan penduduk. EQI merupakan gabungan 7 indikator, dan

beberapa indikator terdiri dari parameter-parameter sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 1.

Indikator dan parameter ditetapkan oleh komite teknis yang dibentuk oleh

tim penyusun EQI. Komite ini terdiri dari para pakar, serta wakil-wakil dari

pemerintah negara bagian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penetapan bobot pada awalnya dilakukan dengan tehnik Delphi, yaitu

berdasarkan pendapat dari akademisi, industriawan, LSM, dan pemerintah

6

negara bagian. Selanjutnya hasil survey tersebut diagregasikan menjadi

bobot rata-rata untuk setiap indikator dan parameter.

Tabel 1. Indikator dan Parameter EQI

No. Indikator Parameter Bobot

1 Kualitas Udara 18

SO2 18

O3 18

NO2 16

PB 13

TSP 12

PM 12

CO 11

2

Kualitas Air Permukaan (Indeks

Kesesuaian Habitat)

13

Kualitas Air Permukaan (Nutrien) 13

Nitrogen 50

Phosphorous 50

3 Pembuangan Bahan Beracun 11

4 Lahan Basah 15

5 Perkembangbiakan Burung 15

6 Populasi 10

7 Tutupan Hutan 5

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2009 KLH bekerja sama dengan DANIDA menunjuk tim

konsultan untuk menyusun indeks kualitas lingkungan. Tim konsultan

kemudian mengajukan konsep yang merupakan adopsi dari EPI. Selain itu

BPS juga sejak tahun 2008 mengembangkan indeks kualitas lingkungan

perkotaan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh BPS dan focus

discussion group (FGD) yang diadakan oleh KLH bekerjasama dengan

DANIDA, akhirnya diputuskan untuk mengadopsi konsep indeks yang

dikembangkan oleh BPS dan VCU yang dimodifikasi.

Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga

indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan

tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi

7

sehingga akan didapat indeks tingkat nasional. Perbedaan lain dari konsep

yang dikembangkan oleh BPS dan VCU adalah setiap parameter pada setiap

indikator digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter

ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga

mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).

b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/

1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Tabel 2. Indikator dan Parameter IKLH

No. Indikator Parameter Bobot Keterangan

1 Kualitas Udara 1/3

SO2 0.5

NO2 0.5

2 Kualitas Air Sungai 1/3

pH Dihitung Nilai Indeks

Pencemaran Air (IPA)

TDS

TSS

DO

BOD

COD

NO2

NO3

NH3

Fosfat

Fenol

Detergen

3 Tutupan Hutan 1/3

Hutan Primer Total Luas Hutan

Primer dan Sekunder

Hutan Sekunder

Khusus untuk parameter kualitas air, karena akan diperbandingkan dengan

indeks tahun-tahun sebelumnya, maka yang akan dihitung tetap tujuh

parameter, yaitu TSS, DO, COD, BOD, Total Phospat, Fecal Coli dan

Total Coli.

8

Perhitungan IKLH untuk setiap kabupaten dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

dimana:

IKLH_Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi

IPA = indeks pencemaran air sungai

IPU = indeks pencemaran udara

ITH = indeks tutupan hutan

Ketiga indikator tersebut dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang

sama untuk setiap provinsi, sehingga bobot untuk setiap indikator ditetapkan

masing-masing 1/3.

Setelah mendapatkan nilai IKLH untuk setiap Kabupaten, maka dihitung

indeks provinsi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu

atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan

baku mutu udara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan

menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan

oleh Menteri Kehutanan. Karena luas kawasan hutan yang ditetapkan baru

ada untuk 30 provinsi, maka bagi provinsi-provinsi pemekaran nilai indeks

setiap indikatornya digabungkan dengan provinsi induknya.

5

1 2

PrPrPr_

i

ovinsiLuas

tenLuasKabupa

ovinsiPopulasi

bupatenPopulasiKa

xKabupaten

IKLHovinsiIKLH

30% IPA x 30% IPU x 40% ITH IKLH =

3

9

II. INDIKATOR DAN PARAMETER

1. Kualitas Air Sungai

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan

bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia

menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga

menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri,

pertanian dan pembangkit tenaga listrik Di lain pihak sungai juga dijadikan

tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan

kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai

dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya

ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun

karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak

dimasukkan sebagai indikator.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut

dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda

indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang

merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter

kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang

dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang

akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

10

Formula penghitungan indeks pencemaran adalah :

dimana:

(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij

(Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0

b. Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0

c. Tercemar sedang jika 5,0 < PIj ≤ 10,0

d. Tercemar berat jika PIj > 10,0.

Pada prinsipnya nilai PIj > 1 mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak

memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini mutu air kelas II.

Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai

satu sampel;

b. Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO,

COD, BOD, Total Phospat, Fecal Coli dan Total Coli;

c. Hitung persentase jumlah sampel yang mempunyai nilai PIj > 1,

terhadap total jumlah sampel pada tahun yang bersangkutan.

d. Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk)

jumlah sampel dengan nilai PIj > 1, menjadi nilai indeks dalam skala 0 –

100 (terburuk – terbaik).

Untuk pengambilan sampel air sungai dipilih dari masing-masing Kabupaten

dengan kriteria bahwa sungai tersebut merupakan sungai lintas kabupaten

atau merupakan sungai prioritas yang akan dikendalikan pencemarannya.

11

Pemantauan untuk setiap sungai dilakukan 5 kali dalam satu tahun dengan 6

titik lokasi pengambilan sampel sehingga dihasilkan paling tidak 30 sampel

kualitas air sungai untuk setiap sungai dalam setahun.

2. Kualitas Udara

Kualitas udara, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, sangat

dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Pada tahun 2008 kegiatan

transportasi di Indonesia diperkirakan mengemisikan CO2, CH4, dan N2O

masing-masing sebesar 83 juta ton, 24 ribu ton, dan 3,9 ribu ton.

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 5 ibukota kabupaten

dengan menggunakan metoda passive sampler pada lokasi-lokasi yang

mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalulintas kendaraan

bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO2 dan NO2.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan pada lokasi tersebut dianggap

mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter.

Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai

indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Formula untuk

konversi tersebut adalah :

Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula

sebagai berikut:

dimana:

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IPNO2 = Indeks Pencemar NO2

IPSO2 = Indeks Pencemar SO2

12

3. Tutupan Hutan/Lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem.

Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi

mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya

berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi

hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah

hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat

gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh

melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami

gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan

pertanian menetap.

Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah

menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi.

Nilai indeks didapatkan dengan formula:

Jadi,

dimana:

ITH = indeks tutupan hutan

%TH = Persentase Tutupan Hutan

Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun

secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun

3,54

501003,84100 xTHxITH

13

prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan

manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder.

Membandingkan luas hutan primer dan hutan sekunder yang bersumber dari

program MIH dengan luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri

Kehutanan barangkali kurang tepat karena mungkin lokasinya yang berbeda.

Namun yang penting adalah bahwa perbandingan tersebut sedikit

memberikan gambaran tentang seberapa besar kerusakan hutan yang

terjadi di Indonesia.

III.MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk meminimalisir penggunaan anggaran dalam penyusunan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup, maka diperlukan mekanisme kerja yang melibatkan bidang-

bidang serta instansi terkait lingkungan hidup. Adapun mekanisme untuk

memperoleh data untuk penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah

sebagai berikut :

1. Analisis kualitas air sungai

Untuk perhitungan kualitas air sungai menggunakan hasil perhitungan yang

dilakukan oleh bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan imbah

yang telah melakukan uji parameter di beberapa sungai di masing-masing

kabupaten se-Sulawesi Barat. Hasil perhitungan tersebut yang digunakan

dalam menghitung Indeks Pencemaran Air.

2. Analisis kualitas udara

Demikian halnya dengan perhitungan kualitas udara, juga mengambil hasil

perhitungan kualitas udara yang dilaksanakan oleh bidang pengendalian

pencemaran dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan kualitas udara

tersebut yang diambil di masing - masing kabupaten digunakan untuk

menghitung Indeks Pencemaran Udara.

14

3. Perhitungan tutupan hutan/lahan

Perhitungan tutupan hutan menggunakan perhitungan tutupan hutan dari

Dinas Kehutanan dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat. Selain data dari intern

Badan Lingkungan Hidup, juga dilakukan permintaan data dari Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mencocokkan parameter tutupan

hutan/lahan dari Dinas Provinsi, juga dilakukan pengambilan data langsung

ke Kabupaten

15

BAB III HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS

I. INDEKS PENCEMARAN AIR

Indeks pencemaran air Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2016 dihitung

berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 5 (lima) kabupaten.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju, Polewali

Mandar dan Kabupaten Mamasa di laksanakan oleh Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Pengelolaan Limbah BLH Provinsi Sulawesi Barat sedangkan

untuk pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Majene dilaksanakan oleh

BLHP Kabupaten Majene. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Mamuju

Utara dilakukan di sungai lariang, di Kabupaten Polewali Mandar di sungai

Mandar dan di Kabupaten Mamasa dilakukan di sungai Mamasa. Periode

pemantauan ketiga sungai tersebut 5 kali dalam setahun dengna jumlah titik

sampling 6 titik sampling. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Mamuju

dilakukan di dua sungai yaitu sungai karama dan sungai kali mamuju dengan

periode pemantauan 2 kali dalam setahun dengan jumlah titik sampling

masing-masing sungai sebanyak 3 titik sampling. Pemantauan kualitas air

sungai di Kabupaten Majene dilaksanakan di 5 sungai, yaitu sungai Mangge,

sungai tersebut hanya dilakukan satu kali pemantauan dalam setahun. Dari

pelaksanaan pemantauan yang dilaksanakan oleh Provinsi maupun Kabupaten

masih kurang baik dari periode pemantauan maupun dari titik sampling

sehingga masih kurang menggambarkan kondisi kualitas air sungai secara

merata seperti dilaksanakan oleh kabupaten Majene yang hanya melakukan

periode pemantauan hanya sekali dalam setahun dengan jumlah titik sampling

setiap sungai hanya satu titik. Jumlah sungai yang dipantau sebanyak 10

sungai dengan jumlah titik sampling sebanyak 97 titik sampling. Pada Tabel 3

berikut merupakan hasil perhitungan Indeks Pencemaran air per Kabupaten.

16

Tabel 3. Indeks Pencemaran Air Per-Kabupaten se-Prov. Sulbar

No. Provinsi/Kabupaten Nilai IPA

1 Mamuju Utara 40,00

2 Mamuju/Mamuju Tengah 48,33

3 Majene 50,00

4 Polewali Mandar 42,00

5 Mamasa 48,86

6 Sulawesi Barat 45,84

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas air

sungai dengan tingkat pencemaran paling tinggi adalah Kabupaten Mamuju

Utara nilai IPA 40,00. Dari data Indek Pencemaran Air di semua Kabupaten

masih berada pada level yang tercemara berat dengan nilai IPA yang rendah,

sehingga mempengaruhi IPA untuk skala Provinsi yang hanya 45,84

Berikut pada tabel 4 merupakan perbandingan nilai IPA tahun 2015 dengan

2016 :

Tabel 4. Perbandingan IPA Tahun 2015 – 2016

No. Provinsi/Kabupaten 2015 2016

1 Kabupaten Mamuju Utara 55,33 40,00

2 Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah 66,67 48,33

3 Kabupaten Majene 50,00 50,00

4 Kabupaten Polewali Mandar 64,00 42,00

5 Kabupaten Mamasa 50,00 48,86

6 Provinsi Sulawesi Barat 57,20 45,84

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada Kabupaten Majene pada Tahun 2016

tetap jika dibandingkan Tahun 2015 pada kondisi waspada. Untuk Kabupaten

Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju/Mamuju tengah, Kabupaten Polewali

17

Mandar dan Kabupaten Mamasa nilai IPA Tahun 2016 mengalami penurunan

jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dari level sangat kurang menjadi

waspada. Dengan melihat data indeks kualitas air di tiga Kabupaten dan Indeks

kualitas air Provinsi Sulawesi Barat maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

khususnya Badan Lingkungan Hidup perlu melakukan kegiatan yang dapat

mengurangi dan mengendalikan pencemaran air sehingga kualitas air bisa

dapat diperbaiki.

II. INDEKS PENCEMARAN UDARA

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode passive sampler yang

dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah

BLH Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan lingkungan hidup kabupaten.

Hasil sampling tersebut dikirim ke Laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup

(PUSAREDAL) untuk dianalisis. Pengambilan sampel udara ambien dilaksanakan

di 6 Kabupaten se - Sulawesi Barat pada 4 (empat) titik sampling setiap

kabupaten. Lokasi atau titik pengambilan sampel mewakili lokasi transportasi,

industri/agro industri, pemukinan dan perkantoran/komersial. Pada tabel 5

berikut merupakan rekap mengenai rerata konsentrasi NO2 dan SO2 tiap

kabupaten dan perhitungan IP dan IPU.

Tabel 5. Rekap rerata konsentrasi NO2 dan SO2 , perhitungan IP dan IPU

No. Provinsi/Kabupaten Kon.NO2 Kon.SO2 IPNO2 IPSO2 IPU

1 Kabupaten Mamuju Utara

9,29 9,23 99,67 98,85 99,26

2 Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah

10,29 9,79 99,64 98,78 99,21

3 Kabupaten Majene 2,08 9,72 99,93 98,78 99,35

4 Kabupaten Polewali Mandar

10,46 9,29 99,63 98,84 99,23

5 Kabupaten Mamasa 10,43 6,57 99,63 99,63 99,41

6 Provinsi Sulawesi Barat

8,51 49,03 99,79 98,88 99,29

18

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks

pencemaran udara Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 ini masih bagus

yakni mencapai nilai 99,29. Jika ditinjau berdasarkan masing-masing

kabupaten, maka Kabupaten Mamasa masih menduduki peringkat pertama

sebagai Kabupaten dengan tingkat pencemaran udara terendah, sedangkan

Kabupaten Mamuju/Mamuju tengah pada peringkat terakhir.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara masih sangat

didominasi dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Kesimpulan ini diambil

berdasarkan hasil perhitungan kualitas udara pada lokasi transportasi. Berikut

perbandingan nilai indeks kualitas udara untuk tahun 2015 dan 2016.

Tabel 6. Perbandingan Nilai IPU Tahun 2015 - 2016

No. Provinsi/Kabupaten 2015 2016

1 Kabupaten Mamuju Utara 96,42 99,26

2 Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah 95,46 99,21

3 Kabupaten Majene 97,85 99,35

4 Kabupaten Polewali Mandar 97,85 99,23

5 Kabupaten Mamasa 97,06 99,41


Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks

pencemaran udara pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2015. Indeks kualitas udara di

Provinsi Sulawesi Barat masih dalam kondisi baik hal ini didukung dengan

indeks kualitas di tiap kabupaten yang semuanya masih dalam kondisi baik.

19

III. INDEKS TUTUPAN HUTAN

Pada hakekatnya tutupan hutan dan lahan secara tidak langsung memiliki

kontribusi besar dalam perubahan kualitas air sungai dan pencemaran udara.

Jika persentase luas hutan masih lebih besar dari total luas wilayah suatu

daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut masih

cukup baik. Jika kualitas hutan masih terjaga, maka secara tidak langsung ikut

menjaga kualitas air sungai dan tingkat pencemaran udara. Sebaliknya, jika

semakin banyak alih fungsi hutan akan menimbulkan pencemaran air sungai

dan udara. Untuk perhitungan indeks tutupan hutan maka diperlukan data

hutan primer dan hutan sekunder yang kemudian dijumlahkan. Data hutan

primer dan hutan sekunder per Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang

diperoleh dari BPKH VII Makassar Tahun 2015 yang kemudian dibandingkan

dengan luas wilayah administrasi setiap kabupaten maka diperoleh persentase

tutupan hutan setiap kabupaten. Berikut tabel 7 perhitungan persentase

tutupan hutan per Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7. Perhitungan Persentase TH Tahun 2016

Kabupaten Luas Wilayah

Administrasi (Km2) Luas Tutupan

Hutan (Km2)

Persentase

TH

Mamuju Utara 3.043,75 1.358,60 44,636

Mamuju, Mamuju Tengah 8.014,06 4.717,15 58,861

Majene 947,84 292,73 30,884

Polman 1.775,65 351,79 19,812

Mamasa 3.005,88 1.466,21 48,778

Provinsi Sulawesi Barat 16.787,18 8.186,48 48,766

Dari hasil perhitungan persentase Tutupan Hutan maka dapat diperoleh Indeks

Tutupan Hutan per-Kabupaten dengan melakukan konversi persentase yang

merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah dengan

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

3,54

501003,84100 xTHxITH

20

Tabel 8 berikut merupakan rekap hasil perhitungan Indeks Tutupan Hutan per-

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016.

Tabel 8. Rekap Indeks Tutupan Hutan Tahun 2015

No Kabupaten ITH

1 Mamuju Utara 63,48

2 Mamuju, Mamuju Tengah 76,58

3 Majene 50,81

4 Polewali Mandar 40,62

5 Mamasa 67,29

6 Provinsi Sulawesi Barat 67,28

Berikut perbandingan indeks tutupan hutan untuk tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 9. Perbandingan Indeks Tutupan Hutan Tahun 2015 & 2016

No Kabupaten 2015 2016

1 Mamuju Utara 65,07 63,48

2 Mamuju, Mamuju Tengah 77,27 76,58

3 Majene 53,17 50,81

4 Polewali Mandar 36,56 40,62

5 Mamasa 66,79 67,29


Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks tutupan hutan yang

paling rendah di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 40,62 dan Indeks tutupan

hutan yang masih tinggi terdapat di Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah, yaitu

76,58.

IV. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

Perhitungan Indeks kualitas lingkungan memiliki sifat kompaatif yang berarti

nilai satu kabupaten relatif terhadap kabupaten lainnya. Hasil perhitungan

indeks kualitas lingkungan bukan semata-mata untuk melihat peringkat IKLH

21

per-Kabupaten akan tetapi bagaimana setiap kabupaten saling bersinergi untuk

memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat mengangkat ualitas

lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi

Sulawesi Barat dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air,

Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan yang masing-masing

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat maka di peroleh IKLH setiap Kabupaten,

dan setiap kabupaten memberikan konstribusi berdasarkan jumlah penduduk

dan luas wilayahnya terhadap total jumlah Provinsi sehingga diperoleh nilai

IKLH Provinsi Sulawesi Barat. Nilai indeks kualitas lingkungan masing-masing

kabupaten diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Pada tabel 10 merupakan rekap indeks pencemaran air, indeks pencemaran

udara dan indeks tutupan hutan setiap kabupaten se-provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 10. Rekap IPA, IPU dan ITH Tahun 2016 per Kabupaten se-Prov. Sulbar

No. Provinsi/Kabupaten IPA IPU ITH

1 Mamuju Utara 40,00 99,26 63,48

2 Mamuju, Mamuju Tengah 48,33 99,21 76,58

3 Majene 50,00 99,35 50,81

4 Polewali Mandar 42,00 99,23 40,62

5 Mamasa 48,86 99,41 67,29

Dari rumus perhitungan diatas dengan memasukkan setiap nilai IPA, IPU dan

ITH, maka Indeks Kualitas Lingkungan setiap kabupaten se - provinsi Sulawesi

Barat dapat dilihat melalui tabel 11.

30% IPA x 30% IPU x 40% ITH IKLH = 3

22

Tabel 11. Rekap hasil perhitungan IKLH per-Kabupaten se-Provinsi Sulbar

No. Provinsi/Kabupaten IPA IPU ITH IKLH

1 Mamuju Utara 12,00 29,78 25,39 67,17

2 Mamuju dan Mamuju

Tengah 14,50 29,76 30,63 74,89

3 Majene 15,00 29,81 20,32 65,13

4 Polewali Mandar 12,60 29,77 16,25 58,62

5 Mamasa 14,66 29,82 26,92 71,40

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan

di Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah menempati peringkat pertama dengan

nilai IKLH 74,89 pada kondisi baik, Kabupaten Mamasa dengan nilai IKLH 71,40

berada pada kondisi baik. Untuk Kabupaten Mamuju Utara dengan nilai IKLH

67,17 berada pada kondisi cukup, sedangkan Kabupaten Majene dan Polewali

Mandar berada pada kondisi kurang dengan nilai IKLH masing-masing 65,13

dan 58,62. Rendahnya nilai IKLH pada Kabupaten Polewali Mandar sangat

dipengaruhi oleh Indeks Tutupan Hutan (ITH), dengan nilai ITH yang paling

rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Adanya penurunan

IKLH disetiap Kabupaten juga dipengaruhi oleh penurunan Indeks Pencemaran

Air yang semuanya mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015

kecuali di Kabupaten Majene dengan nilai IPA yang tetap.

Pada tabel 12 merupakan perbandingan IKLH Kabupaten antara Tahun 2015

dan 2016.

23

Tabel 12. Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten Tahun 2015 – 2016

No. Kabupaten IKLH 2015 IKLH 2016

1 Mamuju Utara 71,57 67,50

2 Mamuju dan Mamuju Tengah 79,53 74,97

3 Majene 65,62 65,45

4 Polewali Mandar 63,18 57,97

5 Mamasa 70,83 71,19

Dari tabel 12 dapat disimpulkan terjadinya perubahan nilai IKLH setiap

kabupaten hal ini dipangaruhi oleh adanya perubahan nilai IPA, IPU da ITH.

Penurunan nilai IKLH paling signifikan terdapat di Kabupaten Polewali Mandar

masuk pada nilai sangat kurang, hal ini dipengaruhi oleh penurunan nilai

Indeks Pencemaran Air yang sangat signifikan. Nilai IKLH Kabupaten Mamuju

Utara, Mamuju/Mamuju Tengah, Mamasa masuk pada kondisi cukup

sedangkan untuk Kabupaten Majene masuk pada kondisi kurang. Untuk semua

Kabupaten mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015 kecuali

Kabupaten Mamasa mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan Tahun

2015.

Dengan melihat nilai IKLH disetiap kabupaten yang masih rendah maka sangat

diharapkan kerjasama semua sektor dalam memperbaiki kualitas lingkungan

hidup di daerahnya.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Provinsi maka digunakan

rumus :

5

1 2

PrPrPr_

i

ovinsiLuas

tenLuasKabupa

ovinsiPopulasi

bupatenPopulasiKa

xKabupaten

IKLHovinsiIKLH

24

Dari rumus tersebut setiap kabupaten memberikan konstribusi berdasarkan

jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total jumlah Provinsi.

Tabel 13 berikut merupakan data luas wilayah dan jumlah penduduk dari setiap

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 13 : Data Luas Administrasi & Jumlah Penduduk per Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat

No. Kabupaten Luas (km2)*) Jumlah

Penduduk (1) (2) (3) (4)

1 Mamuju Utara 3.043,75 156.460

2 Mamuju / Mamuju Tengah 8.014,06 387.180

3 Majene 947,84 163.900

4 Polewali Mandar 1.775,65 422.790

5 Mamasa 3.005,88 151.830

Total 16.787,18 1.282.160

Pada tabel 14 berikut merupakan hasil perhitungan perbandingan antara

jumlah penduduk masing-masing terhadap jumlah penduduk provinsi dan luas

masing-masing kabupaten terhadap luas wilayah provinsi sehingga dapat

diperoleh nilai IKLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016.

Tabel 14. Perhitungan Nilai IKLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

No. Kabupaten IKLH Kab

Populasi Kab/Populasi

Prov.

Luas Kab/Luas

Prov.

NILAI IKLH Prov.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mamuju Utara 67,17 0,122028452 0,18131396 10,18775474

2 Mamuju / Mamuju

Tengah 74,89 0,301974793 0,47739168 29,18493616

3 Majene 65,13 0,12783116 0,05646213 6,001418957

4 Polewali Mandar 58,62 0,329748237 0,10577417 12,76450842

5 Mamasa 71,40 0,118417358 0,17905807 10,61942646

6 Provinsi Sulbar

68,75804474

25

Dari data diatas dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH Provinsi maka

diperoleh nilai IKLH Provinsi 68,76. Pada tabel 15 dapat dilihat Perbandingan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 15. Perbandingan Nilai IKLH 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

No. Nilai IKLH 2012 2013 2014 2015 2016

1 Provinsi Sulawesi

Barat 84,13 89.76 79.53 72,08 68,76

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari

tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Berdasarkan rentang nilai IKLH

maka provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori cukup. Hal ini dipengaruhi

oleh adanya penurunan disemua sektor yang berpengaruh yaitu air, udara dan

tutupan hutan. Dengan melihat hasil ini maka Provinsi Sulawesi Barat harus

meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sumber daya sehingga dapat

menghasilkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

26

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Indeks kualitas lingkungan hidup di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh

faktor pencemaran air, udara dan jumlah tutupan hutan/lahan. Semakin rendah

tingkat pencemaran air dan udara serta semakin luas tutupan hutan/lahan

maka kualitas lingkungan di daerah tersebut akan semakin baik. Oleh karena

itu, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, maka semua pihak harus terlibat

aktif dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perubahan kualitas lingkungan hidup di daerah juga dipengaruhi dengan

pertambahan jumlah penduduk serta pembukaan usaha baru yang

memanfaatkan serta mengalifungsikan hutan lindung. Oleh karena itu,

pemerintah harus secara bijaksana dalam melakukan pemberian izin kepada

setiap usaha/kegiatan khususnya dalam pengelolaan hutan sehingga jumlah

tutupan hutan jika dibandingkan dengan luas daerah masih seimbang.

Pada tahun 2016, nilai IKLH setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

sebagian besar mengalami penurunan, di Kabupaten Mamasa sedikit

mengalami kenaikan. Secara keseluruhan di Nilai IKLH Provinsi Sulawesi Barat

pada Tahun 2016 yaitu 68,76 masuk dalam kategori cukup mengalami

penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu 72,08. Hal ini dipengaruhi

oleh adanya penurunan disemua sektor yang berpengaruh yaitu air, udara dan

tutupan hutan.

Dengan adanya perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sehingga

diperoleh suatu nilai yang dapat digunakan untuk melihat kategori kualitas

lingkungan di suatu daerah maka diharapkan dapat mempermudah semua

pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari pemerintah dan masyarakat

(publik) untuk memahami kondisi lingkungannya. Dengan mengetahui kondisi

lingkungan maka bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

27

dalam pemuatan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dan bagi masyarakat (publik) dengan adanya pemahaman aakan

kondisi lingkungan dapat membantu pemerintah untuk terlibat secara langsung

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

II. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka direkomendasikan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan tata ruang kota, pemerintah harus memperhitungkan

penempatan pemukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai

untuk mengurangi tingkat pencemaran air dari limbah rumah tangga.

2. Pemerintah daerah dalam perlu untuk memperhatikan program

pengendalian pencemaran air agar nilai indeks kualitas air disetiap daerah

dapat mengalami kenaikan.

3. Perlu ada kebijakan dalam pengendalian kualitas udara khususnya dari

sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan pencemaran seperti

pembakaran sampah serta asap pabrik dan kendaraan bermotor.

4. Pemerintah harus meminimalisir pemberian izin kepada perusahaan yang

akan melakukan usaha/kegiatan dengan memanfaatkan fungsi hutan dan

lahan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

5. Pemerintah harus memperhatikan pengembangan kebijakan untuk

mengembalikan fungsi kawasan hutan khususnya dalam program tutupan

lahan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Kegiatan ini dapat berjalan secara kontiniu karena selain merupakan

kegiatan wajib yang harus dilaksanakan, juga sekaligus dapat digunakan

sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan

lingkungan hidup.

7. Hasil perhitungan yang dilakukan pada Tahun 2016 masih membutuhkan

pembenahan dan penyempurnaan keterwakilan dan keakuratan sumber

28

data. Oleh karena itu dibutuhkan untuk pemantauan kualitas air dan udara

maka dibutuhkan metode dan pengambilan sampel yang lebih akurat,

selain itu dibutuhkan penambahan titik pengambilan sampel air sungai

seperti di kabupaten Mamuju Tengah yang belum dilakukan pemantauan

kualitas air sungai.

8. Untuk pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Majene, jumlah sungai

yang dipantau sudah memadai akan tetapi perlu dilakukan beberapa kali

periode pamantauan dalam setahun dan sebaiknya dilakukan penambahan

titik sampling air.

9. Untuk mendapatkan indeks kualitas air yang mewakili dapat kondisi kualitas

air di Provinsi Sulawesi Barat dibutuhkan penambahan jumlah sungai yang

terpantau setiap kabupaten dengan jumlah titik dan periode pengambllan

yang sesuai dengan ketentuan.

29

Daftar Pustaka

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (1997). Keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Jakarta: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. (2015). Laporan Pemantauan

Kualitas Air Sungai. Mamuju: Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. (2015). Laporan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan. Mamuju: Bidang Pengendalian Pencemaran

dan Pengelolaan Limbah

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat. (2014). Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034.

Daniel C. Esty, C. K. (2008). 2008 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta:

Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencedmaran Air. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2003). Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

VCU Center for Environmental Studies. (2000, December 6). Virginia Environmental

Quality Index. Dipetik March 10, 2009, dari Virginia Commonwealth University: http://www.veqi.vcu.edu/index.htm

http://www.veqi.vcu.edu/index.htm

1

Data umum :

Luas wilayah : 3.043,75 (km2)

Jumlah penduduk : 163,90,00 (ribu jiwa)

Kepadatan penduduk : 51 (jiwa/km2)

Jumlah kecamatan : 12 Kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan : 63 Desa/kecataman

PDRB perkapita*) : 6.036,57 (Billion Rupiah)

*) data statistik tahun 2015 (Angka Sementara)

KABUPATEN MAMUJU UTARA

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, NILAI : 67,17

IPA IPU ITH

40,00 99,26 63,48

2

Data Indikator Kualitas Air

Parameter Nilai Indikator

KMA II – PP 82/2001 Minimal Maksimal

TSS 4,18 743,42 50

COD 1,825 21,16 25

DO 3,8 27,5 4

BOD 0,12 12,9 3

Total Phospat 0,16 8,51 0,2

Fecal Coliform 7,8 160.000 1000

Total Coliform 220 160.000 5000

Data Indikator Kualitas Udara

Parameter Rerata Hasil Keterangan

NO2 9,29 PP 41 Tahun 1999

SO2 9,23 PP 41 Tahun 1999

Data Indikator Tutupan Hutan

Luas Wilayah (Km2)

Luas Tutupan Hutan (Km2)

Persentase Tutupan Hutan (%)

3.043,75 1.358,60 44,636

3

Data umum :


Jumlah penduduk : 387.180 (Ribu jiwa)

Kepadatan penduduk : 46,5 (jiwa/km2)

Jumlah kecamatan : 16 Kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan : 153 Desa/kecamatan

PDRB perkapita*) : 8.272,06 ( Billion Rupiah)

*) data statistic tahun 2015 (Angka Sementara)

KABUPATEN MAMUJU/

MAMUJU TENGAH


IPA IPU ITH

48,33 99,21 76,58

4




TSS 2,63 238,71 50

COD 1,825 1,825 25

DO 3,3 5,2 4

BOD 0,59 1,8 3


Fecal Coliform 480 92000 1000

Total Coliform 2400 92000 5000



NO2 10,29 PP 41 Tahun 1999 SO2 9,79 PP 41 Tahun 1999


Luas Wilayah (Km2)



8.014,06 4.717,`5 58,861

5

Data umum :

Luas wilayah : 947,84 (km2)


Kepadatan penduduk : 173 (jiwa/ km2)

Jumlah kecamatan : 8 kecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan : 82 Desa/kelurahan


*) data statistik tahun 2015 (Data Sementara)


IPA IPU ITH

50,00 99,35 50,81

KABUPATEN MAJENE

6




TSS 9,3 9,3 50

COD 32 32 25

DO 8,57 8,57 4

BOD 1,22 1,22 3






NO2 2,08 PP 41 Tahun 1999 SO2 9,73 PP 41 Tahun 1999


Luas Wilayah (Km2)



947,84 292,73 30,884

7

Data umum :






PDRB perkapita*) : 7.276,50 (Billion Rupiah)


KABUPATEN POLEWALI MANDAR


IPA IPU ITH

42,00 99,23 40,62

8




TSS 1,39 126,42 50

COD 1,689 22,521 25

DO 3,5 4,5 4

BOD 0,48 10,8 3






NO2 10,46 PP 41 Tahun 1999

SO2 9,29 PP 41 Tahun 1999


Luas Wilayah (Km2)



1.775,65 351,79 19,812

9

Data umum :








KABUPATEN MAMASA


IPA IPU ITH

48,86 99,29 67,29

10




TSS 1,37 266,27 50

COD 1,825 66,283 25

DO 3,8 5,2 4

BOD 0,40 7,65 3


Fecal Coliform 6,8 160000 1000

Total Coliform 6,8 11000 5000



NO2 10,43 PP 41 Tahun 1999

SO2 6,57 PP 41 Tahun 1999


Luas Wilayah (Km2)



3.005,88 1.466,21 48,766

11

Berdasarkan rumus :

maka diperoleh nilai IKLH kabupaten sebagai berikut :

No. Provinsi/Kabupaten IPA IPU ITH

1 Mamuju Utara 40,00 99,26 63,48

2 Mamuju dan Mamuju Tengah 48,33 99,21 76,58

3 Majene 50,00 99,35 50,81

4 Polewali Mandar 42,00 99,23 40,62

5 Mamasa 48,86 99,41 67,29

6 Provinsi Sulawesi Barat 45,84 99,29 59,76

No. Provinsi/Kabupaten IPA IPU ITH IKLH

1 Mamuju Utara 12,00 29,78 25,39 67,17

2 Mamuju dan Mamuju Tengah

14,50 29,76 30,63 74,89

3 Majene 15,00 29,81 20,32 65,13

4 Polewali Mandar 12,60 29,77 16,25 58,62

5 Mamasa 14,66 29,82 26,92 71,40

6 Provinsi Sulawesi Barat 13,75 29,79 23,90 67,44

30% IPA x 30% IPU x 40% ITH

IKLH = 3

NILAI IKLH PROVINSI SULAWESI BARAT

12

DATA PENDUDUK SULAWESI BARAT TAHUN 2016

No. Kabupaten Luas (km2)*) Jumlah Penduduk

(1) (2) (3) (4)

1 Mamuju Utara 3.043,75 156.460

2 Mamuju / Mamuju Tengah 8.014,06 387.180

3 Majene 947,84 163.900

4 Polewali Mandar 1.775,65 422.790

5 Mamasa 3.005,88 151.830

Total 16.916,72 16.787,18

Sumber : Sulbar dalam Angka 2016 (BPS Provinsi Sulawesi Barat)

dari nilai IKLH setiap Kabupaten, dapat dihitung nilai IKLH Provinsi Sulawesi Barat

berdasarkan perhitungan :

Maka diperoleh nilai IKLH Provinsi sebagai berikut :

No. Kabupaten IKLH Kab

Populasi Kab/Populasi

Prov.

Luas Kab/Luas

Prov.

NILAI IKLH Prov.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mamuju Utara 67,17 0,122028452 0,18131396 10,18775474

2 Mamuju / Mamuju Tengah

74,89 0,301974793 0,47739168 29,18493616

3 Majene 65,13 0,12783116 0,05646213 6,001418957

4 Polewali Mandar 58,62 0,329748237 0,10577417 12,76450842

5 Mamasa 71,40 0,118417358 0,17905807 10,61942646

6 Provinsi Sulbar 68,75804474

5

1 2

PrPrPr_

i

ovinsiLuas

tenLuasKabupa

ovinsiPopulasi

bupatenPopulasiKa

xKabupaten

IKLHovinsiIKLH

Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

2016

iklh provinsi sulawesi barat tahun 2016lh.sulbarprov.go.id/images/2017/04/laporan iklh prov. sulbar...

Documents