Newsletter

www.go-iapi.comwww.iapi-indonesia.org

Go-IAPI merupakan media yang lahir dengan optimisme menghadapi masa depan yang positif .. , dirancang oleh para profesional yang tergabung dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Go-IAPI berfungsi sebagai media informasi sekaligus komunikasi antar anggota (IAPI membership media) dan para ahli Pengadaan di negeri ini. Go-IAPI tampil dalam bentuk milis Go-IAPI, Newsletter Go-IAPI, web Go-IAPI.com, Majalah Procurement Indonesia dan Jurnal Go-Procure.

Kami mengundang para ahli pengadaan yang tersebar diseluruh negeri menjadikan Go-IAPI media sebagai sarana menyalurkan aspirasi dan berkomunikasi.

Go-IAPI bekerja sama dengan BNI menerbitkan kartu anggota IAPI, bagi yang memenuhi prasyarat BI sekaligus menjadi kartu kredit BNI. Kartu ini dapat digunakan sebagai akses ke berbagai fasilitas dan menjadi kartu diskon pada program IAPI atau partner IAPI.

Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di IAPI. Mari kita menapak masa depan pengadaan di nergeri ini dengan penuh optimisme dan positif. Kita perlu champion-champion transformasi pengadaan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini....

Selamat Datang Go- IAPI,

lets

Penanggung Jawab : Ikak G. Patriastomo Pemimpin Redaksi : Robin AsadRedaksi : Khairul RizalAchmad Eddiyono Khalid MustafaAgus KuncoroRedaktur Pelaksana : Aristo NifolaStaf Redaksi /Redaktur /Editor : Harfin, RieskaReporter /Fotografer : Iman, Mulkani Desain Grafis & Artistik : Achmad RProduksi & Sirkulasi : Evan Anfil, Nisa, DPDIklan dan Promosi : Adi WH, Yuli, Yeni, YantiKoresponden : Seluruh DPD IAPIAlamat Rekasi : Gd. SME TOWER, Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 Telp. 021-33129168 Fax. 021-79181137 email: info@iapi-indonesia.org

Edisi : I/VIII/2013

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(karena tidak semua pemegang sertifikat memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional), pengangkatan dilaksanakan dengan tata cara pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Perlu diketahui bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat fungsional

PPBJ adalah 56 tahun.

Kompensasi Kompensasi yang

akan didapatkan oleh para pengelola PBJ terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional yang diterima tetap setiap bulannya.

Apa yang perlu dipersiapkan?Dalam menerapkan

Jabfung ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu

dipersiapkan baik oleh LKPP maupun oleh masing-masing K/l/D/I. LKPP masing perlu menyiapkan berbagai aturan penunjang dan melakukan uji coba perhitungan angka kredit. Untuk K/L/D/I mempersiapkan kebutuhan formasi, calon-calon pejabat fungsional, anggaran diklat, analisa tunjangan kinerja dan persiapan tim penilai kredit. Pejabat fungsional ini diharapkan aktif dalam forum komunikasi antar ULP dan di Organisasi Pengadaan Barang/jasa. Dengan penerapan sistem jabfung PPBJ ini, semua permasalahan promosi, kenaikan golongan dan kompensasi dapat terjawab dan kita bisa fokus pada transformasi pengadaan yang dibutuhkan oleh negeri ini.

Salah satu bentuk reform yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan

barang dan jasa adalah menjadikan pengelola pengadaan B/J pemerintah sebagai profesi dan

masuk dalam jalur jabatan fungsional di sistem kepegawaian RI. Adapun tujuannya adalah untuk membina

tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan

dapat berjalan sesuai dengan azas pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )

D a l a m k o n t e k s

p e m b i n a a n SDM pelaksana

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 54/2010 Jo Perpres 70/2012 telah

jelas menyebutkan : SDM PBJP harus profesional (pasal 6.b), mendapatkan pelatihan berdasarkan standar kompetensi PBJP (pasal 125), mempunyai sertifikat keahlian PBJP yang dilaksanakan secara berjenjang (pasal 126 dan 127) dan mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 128)

Dimana ditempatkan?Tenaga pengelola pengadaan barang/

jasa pemerintah merupakan jabatan karir ditempatkan di ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang mulai 1 Januari 2014 wajib terbentuk di seluruh NKRI. ULP dan program profesionalisasi saling terkait dan menunjang, para ahli pengadaan kini dapat berkosentrasi penuh meningkatkan kompetensi dirinya dan berkarir melalui jalur ini.

Profesionalisasi Pengadaan

Usaha serius menuju profesionalisasi pengadaan

Bagaimana berkarir melalui jalur fungsional pengadaan ?

Untuk kenaikan pangkat pada jalur ini dilakukan dengan mendapatkan angka kredit yang ditentukan oleh faktor : 1. Pendidikan (Pendidikan Sekolah dan Diklat), 2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Manajeman Kontrak, dan Manajemen Informasi Aset), 3. Pengembangan Profesi dan 4. Penunjang Tugas.

Penilaian angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Tim ini berada di Pusat, Unit Kerja, Instansi, Provinsi dan Kab/Kota. Disarikan dari Presentasi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM

LKPP pada Sosialisasi Jabfung PPBJ

Jenjang jabatan fungsional dibagi menjadi: Ahli Pertama (golongan IIIA - IIIB), Ahli Muda (IIIC - IIID) dan Ahli Madya (Golongan IVA - IVC). Pada tabel-2 diperlihatkan ilustrasi kenaikan golongan ruang pengelola PBJ dengan entri S1.

Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)

1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun;

2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;

3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam;

4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;

5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;

6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif;

7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.

1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen;

2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;

3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;

4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;

5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain;

6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;

7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.

Tabel Transformasi Jabatan pengelola PBJ

No UNSUR PROSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

PERTAMA MUDA MADYA

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

1

UNSUR UTAMAA. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 80%

100 100 100 100 100 100 100

2. Diklat

B. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

C. Pengembangan Profesi

40 80 160 240 360 480

2UNSUR PENUNJANGPenunjang Tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

< 20% 10 20 40 60 90 120

JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700

KENAIKAN 50 50 100 100 150 150

Tabel Angka Kredit Pengelola PBJ

Terlihat untuk naik dari golongan IIIA ke IIIB diperlukan minimal 50 Kredit poin, yang terdiri minimal atau sama dengan 40 poin diperoleh dari unsur utama (A. 2 Diklat, B. Pengelolaan PBJ dan C. Pengembangan profesi) dan minimal 10 poin dari unsur penunjang tugas pengelolaan PBJ.

Untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional PPBJ maka dibutuhkan pengangkatan yang diperoleh melalui Inpassing, Pengangkatan Pertama, dan Perpindahan. Saat ini terdapat lebih dari 200,000 pemegang sertifikat keahlian PBJP dan yang berpeluang mengisi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional sebanyak 70.000 s.d 95.000 orang. Periode Inpassing dari 1 Januari - Desember 2014. Jika terdapat kekurangan

Stra

tegi

c Pr

ocur

emen

t

Transformasi

Kasus Hambalang, Simulator SIM, dll yang membawa pelakunya berakhir di hotel prodeo umumnya berawal

dari proses pengadaan. Sudah menjadi rahasia umum pengadaan merupakan lahan bancakan segelintir orang

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok di negeri ini.

Berbagai terobosan baik dari sisi regulasi,infrastruktur

maupun SDM dilakukan dalam rangka mengubah paradigma

pengadaan. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan

antara paradigma lama dan paradigma baru Pengadaan.

Para ahli pengadaan baik yang berada di pemerintahan,semi

swasta (BUMN) dan Swasta dituntut untuk melakukan

berbagai reform dalam mendapatkan Barang/Jasa yang

memberikan Value for money tinggi. Pengadaan diangkat

menjadi kegiatan stratejik dalam mencapai tujuan

organisasi. Pengadaan merupakan penggerak utama

kegiatan peningkatan efisiensi dan disektor swasta

dalam meningkatkan laba usaha. Pengadaan ke

depan dilakukan lebih sederhana dan transparan,

bukan kumpulan proses cantik administrasi,

terlihat fair tetapi sebenarnya penuh tipuan dan

mengada-ada

Khairul Rizal Ketua I IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)

Pengadaan

NO PERIHAL

1 Jumlah Paket Pengadaan (Kontrak)Banyak

(individual)Sedikit

(group/shared)

2 Harga beli Diatas Harga Pasar

Harga pasar atau lebih murah (Market driven)

3 Pelaksanaan Transactional/ Klerikal Stratejik

4 Proses Panjang/Rumit Sederhana

5 Kontrak Jangka Pendek Jangka Panjang

6 Biaya administrasi Tinggi Rendah

7 Metoda Manual Memakai alat bantu elektonik (e-proc)

8 Lingkup Kecil/fungsional Luas , Bagian dari strategi organisasi

9 Organisasi Adhoc / Sementara Tetap/Permanen

PARADIGMA LAMA

PARADIGMA BARU

Menghilangkan Proses mengada - ada

P E T U N J U K T E K N I S

Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini berjumlah

200.855 orang dan 70.000 s.d 95.000 dibutuhkan untuk mengisi formasi jabatan fungsuonal pengelola pengadaan barang/jasa melalui mekanisme impassing. LKPP sebagai instansi pembina jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa termasuk mengenai Penyesuaian/Inpassing berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 dan Pasal 7 Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 tahun 2013.

Pelaksanaan, Penyesuaian, Inpassing dan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Jadwal implementasi jabatan fungsional pengelola PBJ periode Penyesuaian/inpassing dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 dan harus selesai/ berakhir paling lambat 31 desember 2014. Setelah periode Penyesuaian/Inpassing berakhir, pengangkatan PNS ke dalam JF Pengelola PBJ adalah melalui mekanisme pengangkatan pertama dalam jabatan, sebagaimana digambarkan berdasarkan ilustrasi berikut :

Profesionalisasi Pengadaan

i. Surat Penugasan dari atasan langsung bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas pada tanggal 20 Desember 2012 sebagai: PPK atau Staf/Pembantu PPK, Pokja ULP, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;

ii. Fotokopi ijazah S1 atau D IV;iii. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;iv. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP-3); dan v. Fotokopi sertifikat ahli pengadaan

nasional yang masih berlaku.Berikut diuraikan contoh Perhitungan

Angka Kredit dalam proses Penyesuaian/Inpassing: Sdr. Adiwibowo, S.T, golongan III/c (Kasi Bina Karir LKPP) dengan masa kerja dalam tugasnya selama 2 tahun. Sdr. Adiwobowo ditugaskan sebagai PPK-LKPP sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013. Sesuai dengan mekanisme penyesuaian/inpassing Lampiran V Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012. Maka angka kredit Sdr. Adiwibowo yang diperoleh adalah 247 dengan jabatan Pengelola PBJ Muda karena masa kerja dalam kepangkatan selama 2 tahun dan memiliki pendidikan S-1

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses Penyesuaian/Inpassing antara lain :

a. Pada tanggal 20 Desember telah dan masih bertugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ;

b. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV);

c. Pangkat paling rendah Penata Muda(III/a);

d. Berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan surat tugas;

e. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

f. Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai yang akan diikutsertakan dalam Penyesuaian/Inpassing yaitu :

a. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin;

b. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan; dan

c. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.

A d a p u n berkas yang harus dilengkapi untuk mendukung proses P e n y e s u a i a n /Inpassing antara lain :

No. Gol/ RuangIjazah/STTB

SetingkatAngka Kredit dan Masa Kepangkatan

< 1 THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN/ LBH

3 III/c

Sarjana/DIV 200 225 247 271 294

Magister (S2) 200 226 249 273 296

Doktor (S3) 200 227 251 275 298

Direktur Pengembangan Profesi L K P P

benar-benar dapat dirasakan manfaat dan peran sertanya;

Memberikan layanan jasa pengadaan danmelakukan kegiatan-kegiatan lain dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;

Melakukan kerjasama antar organisasinasional dan internasional dalam rangka pengembangan profesi.

Secara teknis, tugas-tugas ini dilakukan IAPI melalui berbagai kegiatan, yang antara lain adalah :

1. Pelaksanaan secara rutin sosialisasi dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Menjadi media komunikasi yang aktif serta pertukaran informasi terkini antar anggota, berupa peraturan, ketetapan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan;

3. Menyelenggarakan pelatihan tingkat Dasar dan menengah,

4. Melaksanakan simposium tahunan untuk Ahli Pengadaan di Indonesia.

Simposium dan Kongres Ahli Pengadaan Nasional ketiga pada tanggal 3 Juli 2008 di Semarang,

memutuskan untuk membentuk asosiasi profesi dengan tujuan menjadi wadah saling bertukar informasi, berkomunikasi dalam usaha meningkatkan kompetensi para anggotanya dengan nama IIkatan Ikatan Ahli Pengadan Indonesia (IAPI).

IAPI mempunyai tugas antara lain : Memberikan masukan dan bahan

kebijakan kepada Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

Mengembangkan norma, standarisasi dansertifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

Mengembangkan pengetahuan sertatingkat profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia pada umumnya dan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya;

Membina profesionalisme para AhliPengadaan Barang dan Jasa Indonesiauntuk selalu berjiwa profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya;

Membina salingpengertiandankerjasamayang baik diantara para anggota, sehingga Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai wadah para ahli pengadaan barang dan jasa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur , Maluku Utara dan Sulawesi Utara Di masa yang akan datang, pengurus IAPI menargetkan seluruh provinsi di Indonesia mempunyai DPD IAPI.

Dalam kancah internasional, IAPI merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang menjadi anggota International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan beranggotakan 48 Asosiasi Profesi Pengadaan di dunia dengan total jumlah anggota sekitar 250,000 orang.

Di masa datang, IAPI akan terus berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan fungsinya di bidang pengadaan, dalam menuju pengadaan Indonesia yang lebih strategis dan memberikan value for money terbaik.

5. Menyelenggarakan Temu Nasional Ahli Pengadaan yang menghadirkan pembicara dari kalangan pejabat-pejabat Negara dan pakar yang ahli dalam bidangnya, untuk berbagi pengalaman pengelolaan anggaran melalui pengadaan;

6. Menyelenggarakan seminar di bidang hukum sebagai pencegahan dan pengurangan benturan terhadap permasalahan hukum.

7. Melakukan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Internasional

Dewan Pengurus Pusat IAPI kini diketuai oleh Ikak G. Patriastomo dengan Sekretaris Jenderal Robin Asad Suryo. Selain itu, hingga saat ini IAPI mempunyai Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 17 provinsi, yakni: Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)Sekilas Tentang

Pengurus DPP dan DPD IAPI beserta IFPSM dalam Konferensi Ahli Pengadaan Dunia di Filipina

Pada program membership IAPI ini tersedia beberapa paket yang dapat dipilih oleh para anggota yaitu Paket Dasar, Paket Madya dan Paket Utama. Perbedaan Paket Madya dengan Paket Dasar adalah adanya tambahan berlangganan majalah Procurement Indonesia (6X/tahun) dan Pada Paket Utama tambahan berlangganan Jurnal IAPI (3x / tahun).

Untuk biaya menjadi anggota IAPI, pada tahun ini IAPI sudah menurunkan dari Uang Muka Rp. 250,000/tahun menjadi Rp.150,000 dan Uang Iuran Tahunan turun dari Rp. 200,000 /tahun menjadi Rp. 180,000/tahun. Dibawah ini adalah summary iuran kartu anggota IAPI.

I. PAKET STANDAR : Rp. 330,000/tahun 1. Terdaftar dalam keanggotaan Mailing List GO IAPI

dan web Go-IAPI.com (web membership program IAPI) yang merupakan wadah komunikasi dan pertukaran informasi antar anggota

2. Berlangganan IAPI Newsletter -hardcopy (per 2 bulan),

3. Memperoleh harga khusus (potongan) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan IAPI (Seminar, DIKLAT, Workshop, Simposium, Konferensi Nasional)

4. Mendapatkan diskon di semua merchant kartu IAPI /Bank partner, Hotel, Tiket Pesawat, Toko buku, Supermarket ;

5. Memperoleh berbagai macam program promo pada Kartu Kredit Affinity BNI-IAPI;

6. Mendapatkan akses ke Eksekutif lounge di Airport (free buat Platinum, pakai poin untuk gold);

7. Pendebetan iuran tahunan keanggotaan IAPI & jenis iuran rutin lain dengan sistem recurring transaction (autodebit).

Program Membership IAPI (plus IAPI-BNI affinity card)

II. PAKET MEDIUM : Rp. 450,000/tahun 1. Keuntungan Paket Standar2. Berlangganan majalah Procurement Indonesia

(6X/tahun)

III. PAKET PREMIUM : Rp. z540,000/tahun 1. Keuntungan Paket Medium2. Berlangganan Jurnal Go-Procure (3X/tahun)

Bagi anggota IAPI yang tidak masuk dalam daftar hitam BANK INDONESIA, jika disetujui bisa sekaligus mendapatkan kartu kredit affinity IAPI-BNI. Untuk klasifikasi kartu Gold/Platinum ditentukan oleh BANK berdasarkan jabatan dan total penghasilan calon anggota.

Cara mendapatkan kartu anggota IAPI sekaligus kartu kredit Afinity IAPI-BNI yaitu :1. Mengisi formulir pendaftaran

anggota IAPI2. Melampirkan SK golongan3. Melampirkan Surat Keterangan

Penghasilan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat memnghubungi secretariat IAPI Gd. SME TOWER, Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780 Telp. 021-33129168 Fax. 021-79181137 email: info@iapi-indonesia.org up : Harfin

KETERANGAN STANDAR MEDIUM PREMIUM

Uang Pangkal Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000

Iuran Tahunan Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 180.000

Total Rp. 330.000 Rp. 330.000 Rp. 330.000

KeuntunganPaket

GO-IAPIPaket

GO-IAPIPaket

GO-IAPI

PA K E T TA M B A H A N

Majalah Procurement

Indonesia6 Edisi/Thn

- Rp. 120.000 Rp. 120.000

Jurnal Go Procure3 Edisi/Thn - - Rp. 90.000

Total Rp. 330.000 Rp. 450.000 Rp. 540.000

Ctt. Kartu Kredit GOLD atau PLATINUM bergantung Approval BI

Procurement Event

No Materi Diklat Agust 2013Sept 2013

Oct 2013

Nov 2013

Des 2013

Jan 2014

Feb 2014

Mart 2014

Apr 2014

1Teknik Pembuatan Kontrak dan Pengenalan Hukum Kontrak

19-21 16-18 06-08 02-04 13-15 10-12 3-5 7-8

2Teknik Penentuan dan Penetapan HPS dalam Sistem Pengadaan Nasional

3Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan Nasional

26-28 23-24 21-23 11-13 09-11 20-22 17-19 10-12 14-16

4

Teknik Penerapan dan Simulasi E-procurement pada Sistem Pengadaan Pemerintah

5

Penerapan Strategi Pengadaan & Pengadaan Tanpa Tender dlm Sistem Pengadaan Nasional

02-04 28-30 18-20 27-29 24-26 17-19 21-23

6Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah Berdasarkan Perpres 70/2012

09-11 07-09 25-27 3-5 24-26 28-30

JADWAL PELATIHAN IAPI TAHUN 2013

Instruktur /Fasilitator:Ir. Sutan S Lubis Msc Ir. Sonny Sumarsono MBA,PMP Ir. Khairul Rizal, MBA

Dr. Ir. Dharma Nursani, M.Sc Ir. B. Adi Subagyo, MM Harry Alexander SH.LLM

Ir. Tubagus A. Chusni, MA, M.Phil Dr. Yoyo Arifardhani, SH, LLM Reghi Perdana, SH, LLM

Setya Budi Arijanta, SH, KN Ir. Suranto Ir. Harmawan Kaeni

Ir. Atmanto Msc Ir. Sudarisman

SEKRETARIAT PANITIA Dewan Pengurus Pusat - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Gedung SMESCO UKM Lt. 9 - Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12740

Tempat Pelaksanaan : Hotel Mercure, Hotel Red Top, Hotel Alila Jakarta

Telp. Panitia : 021 7486 4901 HOTLINE : Yeni : 0813 9905 5261 Yanti : 0838 954 59430