HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT

MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATAS DASAR ISI 1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI BEBERAPA AHLI.1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK

HUKUM PERDATAHUKUM DAGANGHUKUM TATA NEGARAHUKUM ADMIN. NEGARAHUKUM PIDANAHUKUM INTERNASIONALHUKUM PRIVATHUKUM PUBLIKISI HUKUM

HUKUM PRIVAT(HUKUM SIPIL)HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGAN PERORANGAN

HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN PERORANGAN (WN)

HUKUM TATA NEGARAHUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA (DAERAH SWATANTRA)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM TATA PEMERINTAHANHUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA MENJALANKAN TUGAS (HAK & KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

HUKUM PIDANAHUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG MELANGGARNYA SERTA MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA PENGADILAN

HUKUM INTERNASIONALHUKUM PERKARA INTERNASIONALHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

HUKUM PUBLIK INTERNASIONALHUKUM ANTARA NEGARAHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

TEORIPERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVATBERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM ROMAWIKRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG DIATAUR OLEH HUKUMHUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWIHUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUSAPEL DOORN, 1985 : 183

VAN APELDORN(TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI)

APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.DANAPABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.

JA. LOEFF DAN BIERLING(TEORI SUBYEK)

KRITERIA :APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEK HUKUMNYA

BELLEFROID(TEORI KLASIK)MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANG MELIPUTI :MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA MENJALANKAN TUGASNYA.MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA.MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT NEGARA/PEMERINTAH.

HUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIB MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA WARGA/INDIVIDUHUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDUHUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU LINTAS HUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDU

A.THONKRETARIA : TERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK-HAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.

APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT. APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.

SALMON (RESIDU TEORIE)HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYA ADALAH HUKUM PRIVAT.

HANS KELSEN(ABSTRACT THEORY OF NORMS)

KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES.SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUAN UMUM SAJA

PADA HUKUM PRIVAT :INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES PEMBUATAN HUKUM.

HUKUM PUBLIK :INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.

CATATANHUKUM PRIVATWARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT.HUKUM PUBLIKKEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDURMIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N) YBS DAPAT NAIK BANDING

BATAS TAJAM MANA HUKUM PRIVAT MANA HUKUM PUBLIK AGAR TIDAK KABURCONTOH :PERKAWINANSUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA NEGARA : HUKUM PRIVATTETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL)

HUKUM PUBLIK

HUKUM PRIVATMENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA.ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARA ANTARA LAIN : MILIK PRIBADI.KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.

HUKUM PUBLIKHUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK OLEH PEMERINTAH.WARGA NEGARA SECARA YURIDIS TERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH.MEMPERTAHANKAN HAK :DITANGAN PEMERINTAH TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA, BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM

REFERENSIALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.