1

Hasil IPT 1965 dan catatan untuk Jokowi

"Kepada Presiden Jokowi, jika ingin memenuhi janji, ini adalah kesempatan yang baik.

Jangan takut dengan jenderal-jenderal karena hasil IPT ini keputusan internasional"

Rika Theo

Published 11:04 AM, November 14, 2015

Updated 11:07 AM, November 14, 2015

http://www.rappler.com/indonesia/112732-keputusan-ipt-1965-catatan-untuk-jokowi?mc_cid=e669097d86&mc_eid=1eceb08378

MENULIS SURAT. Para peserta

sidang IPT 1965 menulis

harapannya di surat terbuka

untuk menghormati korban

tragedi 1965 di Den Haag,

Belanda. Foto oleh Rika

Theo/Rappler

DEN HAAG, Belanda—Sambil

meraba huruf braille, Ketua

Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional Zak Yacoob lantang mengumumkan

putusannya.

Sepakat dengan dakwaan jaksa, sembilan pelanggaran HAM serius menyusul peristiwa

1965 dinyatakan benar terjadi. Indonesia bertanggung jawab, begitu pula negara-negara

lain yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan itu.

Pengadilan Rakyat Internasional menyimpulkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan

berat di Indonesia pada 1965 yang melanggar hukum internasional. Indonesia pada masa

itu telah mendorong terjadinya pelanggaran HAM ini melalui militernya, dengan rantai

komando militer terorganisir rapi dari atas ke bawah.

"Telah terjadi pembantaian massal, pemenjaraan orang tanpa pengadilan, perlakuan tak

manusiawi terhadap para tahanan, penyiksaan dan kerja paksa yang mirip perbudakan.

Banyak kekerasan seksual terhadap perempuan yang sistematis dan rutin ketika para

tahanan ditangkap dan diasingkan," papar Yakoob, Jumat, 13 November di ruang sidang,

Den Haag.

2

Para hakim pun meyakini, rezim Orde Baru (Orba) punya maksud politik untuk

menyingkirkan Partai Komunis Indonesia (PKI), anggota dan simpatisannya, loyalis

Sukarno, serikat buruh, dan para guru. Juga berupaya menghilangkan atau membatasi

mereka yang menentang rezim Orba.

Lebih jauh lagi, hakim sepakat bahwa propaganda Orba sengaja dilakukan untuk

mendorong masyarakat melakukan dehumanisasi dan pembunuhan terhadap anggota PKI.

Misalnya propaganda bahwa Gerwani telah memotong penis beberapa jenderal di Lubang

Buaya. "Padahal hasil otopsi telah menyatakan itu tak benar dan sudah lama diketahui

Pemerintah Indonesia," kata Yacoob.

Propaganda tersebut juga telah mengarahkan Indonesia mempercayai sejarah yang

dikuasai oleh rezim diktator.

Keterlibatan negara lain

TIDAK ADA REKONSILIASI.

Para peserta sidang IPT 1965

menulis harapannya di surat

terbuka "No reconsiliation

without truth" untuk

menghormati korban tragedi

1965 di Den Haag, Belanda.

Foto oleh Rika Theo/Rappler

Keputusan itu pun menyatakan

sejumlah negara lain telah membantu Orba dalam kejahatan kemanusiaan 1965. Dalam

konteks Perang Dingin waktu itu, Indonesia dikhawatirkan akan menjadi kekuatan

komunis baru. Setidaknya tiga negara, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia

terlibat dalam operasi Orba menumpas PKI.

Ketiganya memberi bantuan rahasia kepada rezim Orba berupa dana, teknologi

komunikasi, persenjataan, dan lainnya. Bantuan tersebut penting sebab saat itu kondisi

ekonomi Indonesia sedang parah-parahnya. Sebagai ganti bantuan, Indonesia akan

membayarnya kemudian.

Menurut sejarawan AS Bradley Simpson, AS baru terlibat setelah penembakan para

jenderal terjadi.

3

"Presiden Lyndon Johnson menyadari kesempatan untuk menghancurkan PKI. Mulailah

Kedutaan Besar AS di Jakarta mengadakan kontak dengan A H Nasution, sampai sepakat

untuk memberi bantuan," katanya.

Di pihak lain, Inggris, berkepentingan ekonomi. Perusahaan minyaknya di Indonesia akan

terancam jika PKI menguat.

Tak heran, pada suatu hari di tahun 1965, "Sebuah kapal berbendera Inggris muncul di

laut menuju Sumatera dengan mengangkut Sarwo Edhi dan pasukannya," kara Bradley.

Ia berharap, keputusan IPT 1965 tentang keterlibatan negara lain ini membuka mata

dunia internasional. Negara-negara yang terlibat, terutamanya, bisa membantu dengan

membuka dokumen-dokumen rahasianya yang terkait 1965.

Kritik untuk Jokowi

MENYALAKAN LILIN.

Para peserta sidang IPT

1965 menyalakan lilin

untuk menghormati

korban tragedi 1965 di

Den Haag, Belanda. Foto

oleh Rika Theo/Rappler

Semua keputusan yang

dibacakan Yacoob masih

berupa keputusan awal.

Majelis hakim masih

butuh beberapa bulan lagi untuk menerbitkan keputusan final yang lengkap dengan

argumen penjelasannya.

Namun, dalam keputusan awal tersebut, sudah terdapat berbagai catatan dan

rekomendasi bagi pemerintah Indonesia. Catatan dimulai dari kelambanan proses hukum

dan rekonsiliasi hingga penyangkalan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM

berat.

Hakim juga merekomendasikan pemerintah Jokowi segera menindaklanjuti rekomendasi

Komnas HAM.

4

"Sidang berpikir bahwa Presiden Jokowi (Joko Widodo) akan melakukannya karena

semangat memenuhi janji kampanyenya," kata Yacoob.

Untuk itu, arsip-arsip rahasia harus dibuka dan hasil penyelidikan kejahatan kemanusiaan

harus dipublikasikan.

Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengakui tragedi yang terjadi, meminta maaf atas

kerusakan yang ditimbulkan, dan menginvestigasi pelaku yang masih hidup.

Setelah hakim membacakan keputusannya, sidang ditutup. Ruangan pun langsung

hiruk-pikuk.

Ketua IPT 1965 Nursyahbani Kartjasungkana menyampaikan ucapan terima kasihnya

terutama kepada para korban. "Semoga mereka sekarang beristirahat dengan tenang,"

ucapnya.

Antropolog Saskia Wieringa dan saksi ahli kunci kasus IPT 1965 melihat hasil ini adalah

upaya pertama memecah kebungkaman.

"Banyak sekali yang masih harus dilakukan sebelum penyidikan dimulai. Kami belum

selesai, tapi baru mulai," katanya.

Senada, jaksa IPT 1965 Todung Mulya Lubis menyatakan hasil IPT 1965 merupakan

tonggak baru upaya mencari kebenaran.

"Walau tidak ada ikatan hukumnya, tapi ini menjadi basis mencari jalan keluar dan

rekonsiliasi. Apalagi karena hasil ini sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM,"

tuturnya.

Dalam hal ini, ia menyayangkan pejabat pemerintah yang kurang memahami IPT.

"Pemerintah Belanda tidak terlibat dalam IPT. Saya juga setuju mengadakan IPT di

Indonesia, tapi kenyataannya pemutaran film Joshua Oppenhaimer saja diblokir," kata

Todung.

Sementara itu, salah satu saksi, yang juga sebagai Ketua Yayasan Penelitian Korban

Pembunuhan, Bejo Untung, mengaku bahagia. "Saya bahagia atas nama korban 1965.

Semua korban menginginkannya karena kita tak bisa mengandalkan pengadilan dalam

negeri," tuturnya.

Ia berharap Jokowi paling tidak dapat mengucapkan penyesalan negara, baru kemudian

rehabilitasi dan rekonsiliasi. Tak lupa ia menitipkan pesan langsung kepada Jokowi:

"Kepada Presiden Jokowi, jika ingin memenuhi janji, ini adalah kesempatan yang baik.

Jangan takut dengan jenderal-jenderal karena hasil IPT ini keputusan

internasional." —Rappler.com

5

BACA JUGA:

Apakah situs Pengadilan Rakyat Internasional 1965 disensor di Indonesia?

Lubang Buaya dan pola pemerkosaan massal yang berulang di Indonesia

Pengadilan Rakyat Internasional Tragedi 1965 digelar di Den Haag besok

Mengungkap kebenaran Tragedi 1965 tanpa negara

Kesaksian tapol: Sembilan tahun menjadi budak di Pulau Buru