HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAK ASASI MANUSIA (HAM)Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XDefinisi HAMHak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU 39/2009, ttg HAM. Ps. 1)SIFAT HAMBersifat dasarPemberian Tuhan pada manusia berdasar kodratnyaTidak dapat dibeli, diberi maupun diwarisiBerlaku untuk semua orang tanpa melihat Suku, Agama dan RasTidak boleh dilanggar bahkan oleh pemerintah sekalipunHam DALAM uud 1945Hak HidupHak untuk berkeluarga dan mempunyai keturunanHak untuk berkembangHak untuk memperoleh keadilanHak untuk beragamaHak untuk berserikatHak untuk berkomunikasi dan memperoleh InformasiHak untuk mendapat perlindunganHak untuk hidup sejahteraPENEGAKAN HAM DI INDONESIAPeriode awal kemerdekaan (1945 1950)Pada masa ini HAM menekankan pada Hak untuk berserikat yang mendapat apresiasi positif dari pemerintah melalui maklumat presiden tanggal 1 November 1945. Kemudian maklumat 3 November 1945 yang memberikan keleluasaan rakyat untuk mendirikan ParPol

Tahun 1950 1959Merupakan masa Penegakan HAM yang membanggakan Indikatornya: Banyaknya Parpol; Kebebasan Pers; Pemilu yang adil; Kinerja DPR sebagai pengawas eksekutif berjalan Prima; dan Wacana HAM mendapat respon positif dari banyak kalangan.

1959 1966Muncul penolakan sistem parlementer dari Soekarno yang menggunakan Demokrasi Terpimpin yang terindikasi mengancam Hak Sipil dan Hak Politik warga Negara.1966 1998Awal 1966 merupakan transisi politik dari rezim Soekarno ke Rezim Soeharto. Awalnya wacana HAM banyak dibahas. Namun pada era 70 hingga 80an, penegakan HAM mengalami kemunduran dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti; Fenomena Petrus, Kasus Tanjung Priok, DOM Aceh sbg.Kemudian paa 1993 dibentuk KOMNAS HAM melalui Kepres 50 th. 1993 yang melakukan pengawasan terhadap Penegakan HAM.

1998 sekarangEvaluasi terhadap instrumen HAM, yakni amandemen UUD 45 yang memasukkan pasal HAM secara spesifik dan Ratifikasi Perjanjian Internasional ttg HAM ( Konvensi ILO).

DASAR HUKUM HAMUUD 1945 (ps. 27-34)Tap MPR No. XVII/MPR/1998Undang-UndangUU 39/1999 ttg HAMUU 9/1998 ttg Kebebasan berpendapatUU 8/1999 ttg Perlinddungan KonsumenUU 26/2000 ttg Pengadilan HAM UU 40/1999 ttg PersDllPer-UU-an yang lainPerPu 1/1999 ttg Pengadilan HAMKepres 31/2001 ttg pembentukan Pengailan HAM di Jakarta, Surabaya dan MakassarKepres 181/1998 ttg KomNas Anti Kekerasan pada PerempuanKepres 50/1993 ttg Komnas HAM

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAMUUD 45, Pasal 28 I Ayat (4) :perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah

Membentuk Lembaga HAM

Komnas HAM yang dibentuk berdasar KepRes 50/1993 jo UU 39/1999 ttg HAM pada 7 Juni 1993

Tujuan komnasHAM adalah:Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAMMeningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bisang kehidupan.

Tugas:Pengkajian dan Penelitian, penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi

Membuat per-UU-an HAMAmandemen UUD 45Piagam HAM (Tap MPR XVII /MPR/1998)Ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM

Membentuk Pengadilan HAMPengadilan HAM dalam lingkup Pengadilan Negeri yang diatur dalam pasal 26/2000

Hambatan dalam Penegakan hamKesenjangan sosial dan budaya memicu konflik horizontalSosialisasi HAM yang belum maksimalKesadaran masyarakat yang minimKebijakan pemerintah yang terkadang harus mengorbankan kepentingan dan hak seseorangArelevansi konvensi HAM internasional dgn kultur lokalPenyimpangan dalam penegakan, ex KKNLemahnya Instrumen penegakan HAM

Partisipasi masyarakatMendukung setiap upaya penegakan HAMMenolak setiap bentuk pelanggaran HAMElemen SISTEM HUKUMSubstansi (per-UU-an)Struktur (Aparat)Kultur (Kebiasaan)