ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233
TRANSCRIPT
I. KRONOLOGI KASUS
Bermula dari keputusan Bupati Tanah bumbu nomor 545/PKP/D.PE,
tanggal 15oktober 2005 tentang perubahan Keputusan Bupati
Tanah bumbu no 545/39 – EX/KP/D.PE tanggal 12 febuari 2005,
tentang pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama
PT.Anzawara Satria seluas 199,6 hektar terletak di kecamatan
satui, Kabupaten tanah bumbu, Kalimantan selatan, Keputusan
Bupati Tanah bumbu nomor 545/53/PKP/D.PE tanggal 21 maret
2005 tentang perubahan keputusan Nomor :545/48.A/KP/D.EP,
tanggal 14 juli 2004 tentang Pemberian kuasa pertambangan atas
PT.Anzawara satria seluas 3.156,8 hektar dan Keputusan Bupati
tanah bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24 desember 2005
tentang perubahan kedua keputusan Bupati tanah bumbu nomor :
545/80/KP/D.PE tanggal 15oktober 2005 tentangperubahan
pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara
Satria seluas 102,8 hektar terletak di kecamatan satui, kabupaten
tanah bumbu Kalimantan selatan.
Pada dasar gugatan bahwa subjek dari penggugat sudah tepat dan
benar serta sebagaimana telah memenuhi pasal 56 maupun pasal-
pasal dari undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
Bahwa dengan adanya obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang
di keluarkan oleh tergugat sebagaimana dijelaskan diatas adalah
sebagai objek perkara dari gugatan penggugat dan merupakan
satu Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan
Penggugat, karena Keputusan a-quo adalah merupakan Keputusan
yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan atau keputusan a-quo tersebut telah bertentangan
dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dengan
demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek
gugatan a-quo ini patut dan atau dapat dibatalkan sebagaimana
pasal 53 ayat 2 sub a dan b UU no 9 tahun 2004 tentang
perubahan atas undang-undang Nomer 5 tahun 1986
Bahwa penggugat adalah satu satunya yang secara hukum telah
sah mendapatkan perolehan tanah yang menjadi lahan tambang
dilokasi kuasa pertambangan yang menjadi obyek sengketa, serta
selaku pihak yang menguasai phisik lahan penambangan tersebut
seuai kenyataan dan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki
penggugat telah memproses permohonan kuasa pertambangan
batubara melalui tahapan tahapan yang panjang mulai dari tahun
1996, melalui departemen Pertambangan dan energi dan
keputusan mentri pertambangan. Dan syarat syarat yang dimiliki
tergugat diatas tidak terkecuali pula khususnya telah memenuhi
hal sebagaimana dimaksud dalan pasal 13 ayat 1 s/d ayat 3
peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2001.
Selanjutnya dikaitkan dengan tindakan tergugat mengeluarkan
surat-surat keputusan a-quo dan pengguat memajukan gugatan
kepada dan melalui pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Selanjutnya dikaitkan dengan tindakan tergugat mengeluarkan
surat-surat keputusan a-quo dan penggugat mengajukan gugatan
kepada dan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin dengan demikian terbaca dan terlihat Penggugat
memajukan gugatan ini berda dalam tenggang waktu sebagaimana
diatur oleh Pasal 55 uu no 5 thn 1986
Dengan demikian cukup jelaslah bahwa tindakan Tergugat
mengeluarkan keputusan-keputusan a-quo telah bertentangan
dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan atau
bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 huruf a dan b sehingga oleh
karenanya maka surat keputusan- Surat Keputusan a-quo yang
disengketakan ini cukup beralasan hukum dinyatakan batal atau
tidak sah.
Bahwa alas an utama Keputusan a-quo Nomor : 545/84/PKP/D.PE
tersebut tidak benar, sebaliknya ternyata bahwa konsideran
membaca butir 1 ,2 dan 3 yang menerangkan seakan benar
terdapat kuasa Pertambangan Ekploitasi DU 314/Kal-sel atas nama
PT. Arutmin Indonesia, bertentangan dengan surat Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi, tentang Pemberian Kuasa
pertambangan penyelidikan umum atas nama PT.Anzawara Satria,
teristimewa .
Selanjutnya dikatikan dengan tindakan tergugat mengeluarkan
surat-surat keputusan a-quo telah bdan Penggugat memajukan
gugatan kepada dan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin,
Bahwa untuk menghindari dan mengakhiri kerugian yang lebih
besar, yang dialami oleh penggugat, dan sesuai dengan alasan
hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 67 ayat 4
II. PEMBAHASAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA
Bahwa dalam Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM telah terjadi
sengketa antara :
A. PENGGUGAT
Nama : PT.ANZAWARA SATRIA diwakili oleh T.Jack
Mulyana Hushodo
Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Wisma JM jalan Ki Hajar Dewantara No.58
Ciputat 15413 Jakarta selatan
Pekerjaan : Direktur Utama P.T ANZAWARA SATRIA
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2005,
memberikan kuasa kepada :
Nama : - S.Wahyulusmiyanto, SH
- Iran Kamal Burhan, SH
- Abdul Gafar Rehalat, SH
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Tempat Kantor : Jalan Jalan Raya Golf Gunung Geulis No.8 Desa
Cipayung Kec. Megamendung, Kabupaten
Bogor Jawa Barat
B. TERGUGAT
Bupati Tanah Bumbu, berkudukan di Jalan Dharma praja batulicin
kode pos. 72171 Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan.
Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 11 januari 2006 ,
memberikan kuasa kepada :
Nama : Agus Pasaribu, SH, MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Kantor : Jalan batu benawa Rt. 30 No 136 Batulicin,
Kabupaten Tanah Bumbu
III. KEPUTUSAN
Bahwa mengenai keputusan Tata usaha Negara telah diatur dalam
Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang
Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa dalam pasal 108 Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ditetapkan bahwa:
1. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum;
2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir
pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim
Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat
tercatat kepada yang bersangkutan;
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 berakibat Putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Bahwa kemudian dalam pasal 109 Undang Undang No. 9 tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986
ditetapkan bahwa:
1. Putusan pengadilan harus memuat :
a. Kepala tempat putusan berbunyi “DENGAN KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau
tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
c. Ringkasan, gugatan dan jawaban tergugat yang jelas
d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan
hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu
diperiksa.
e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan
f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya putusan
g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus,
panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak
hadirnya para pihak.
2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dapaet menyebabkan batalnya putusan
pengadilan
3. Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan
diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang
menulis dan Panitera yang turut bersidang.
4. Apabila hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan
acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani,
maka Putusan Pengadilan ditandatangani, maka putusan
Pengadilan ditandatangani oleh ketua Ketua Pengadilan dengan
menyatakan berhalangan Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua
sidang tersebut
5. Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani
maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua
Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota
Majelis tersebut.
Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No
01/G/2006/ PTUN.BJM telah memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan Pengguat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh tergugat Bupati Tanah Bumbu masing-masing
berupa :
a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/53/PKP/D.PE
tentang perubahan keputusan Bupati Tanah Bumbu
tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor
: 545/48.A/KP/D.PE,atas nama PT.Anzawara Satria
b. Keputusan Bupatitanah bumbu Nomor : 545/48.A/KP/D.PE
tanggal 15 oktober 2005 tentang perubahan keputusan
Bupati Tanah Bumbu pemberian kuasa pertambangan
Ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria
c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE
tentang perbuhan kedua keputusan Bupati Tanah Bumbu
nomor 545/80/KP/D.PE tentang perubahan keputusan
Bupati tanah bumbu mengenai pemberian kuasa
pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara masing-masing :
a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/53/PKP/D.PE
b. Keputusan bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/80/PKP/D.PE
c. Keputusan bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE
4. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar
Rp.2.000.000 kepada Penggugat setiap kelambatan tergugat
melaksanakan Putusan ini
5. Memerintahkan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah
atau Pejabat yang mempunyai kewenangan itu, untuk memotong
gaji tergugat sebesar 2.000.000 guna memenuhi uang paksa
tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulan
kelambatan melaksanakan keputusan ini.
6. Menyatakan Penetapan Oenangguhan Majelis Hakim Nomor :
01/G/PEN.PNG/2006/PTUN.BJM, yang menetapkan Majelis Hakim
pada tanggal 24 januari 2006, tetap dipertahankan sampai
putusan a-quo berkekuatan hukum tetap
7. Membebankan Kepada Tergugat untuk mebayar biaya yang
timbul dalam perkara ini, yang didalam peradilan tingkat
pertama diperhitungkan sebesar 226.000
Bahwa Keputusan No 01/G/2006/ PTUN.BJM telah memenuhi semua
syarat yang ditentukan dalam pasal 109 ayat (1) Undang Undang
No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5
tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Putusan aquo
telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan, telah
menjelaskan alasan hukum yang menjadi dasar putusan serta telah
memuat ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang diatur
dalam pasal 109 tersebut.
IV. ANALISA DASAR PUTUSANNYA
Bahwa Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa,
telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha Negara Banjarmasin
melalui Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM. Bahwa dasar alasan
Pengadilan tata usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara membatalkan Keputusan bupati tanah bumbu
adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
bupati tanah bumbu didasarkan pada
surat-surat yang tidak cermat dan bersifat sepihak yang perlu diuji
kebenarannya.
Bahwa ketidakcermatan surat-surat yang menjadi dasar keluarnya
keputusan bupati tanah bumbu adalah:
1. Surat Direktur Pengusaha mineral dan Batubara No.
3079/HO/DPM/04 tanggal 22 Desember 2004;
Surat ini tidak menyebutkan adanya tumpang tindih antara
wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia dengan wilayah Kuasa
pertambangan milik PT. Anzawara satria sehingga tidak tidak
dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Keputusan a quo
yang menjadi pokok sengketa.
2. Surat Arutmin No. 360/AI/IX/04 tanggal 4 Oktober 2004;
Surat ini dibuat oleh PT. Arutmin sehingga surat tersebut masih
bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya, dimana
keputusan tersebut dapat menimbukan kerugian bagi pihak
ketiga maka sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang
baik khususnya asas kecermatan formal.
3. Surat Arutmin no. 102/SMW/PTAI-STI/E/03.05, tanggal 29 Maret
2005;
Surat ini dibuat oleh PT. Arutmin sehingga surat tersebut masih
bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya, dimana
keputusan tersebut dapat menimbukan kerugian bagi pihak
ketiga maka sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang
baik khususnya asas kecermatan formal.
Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
bupati tanah bumbu didasarkan pada surat-surat yang tidak cermat
dan bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya maka
Keputusan Tanah bumbu aquo mengandung Cacat hukum karena
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan
pemerintah No. 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas
peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan
undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-kentuan
pokok pertambangan, keputusan menteri pertambanagn dan
energy No. 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 maret 1996, serta
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
V. KESIMPULAN
Bahwa suatu keputusan Pejabat tata Usaha Negara dapat
dibatalkan apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik yang bersifat
formal, prosedur, maupun materil) dan atau bertentangan dengan
peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik
Bahwa Keputusan bupati Tanah bumbu ternyata didasarkan pada
surat – surat yang tidak cermat yang tidak sesuai dengan aturan
formal dan procedural untuk mengeluarkan suatu keputusan.
Bahwa Keputusan bupati tanah bumbu a quo juga telah
bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
dalam hal ini bertentangan degan asas kecermatan formal yang
menghendaki agar pejabat TUN senantiasa bertindak secara hati-
hati, agar tidak menimbukan kerugian bagi masyarakat, namun
ternyata Pejabat tata usaha Negara dalam hal ini bupati tanah
bumbu telah bertindak secara tidak hati-hati dengan mengeluarkan
suatu keputusan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya
yang dapat dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkannya.
VI. SARAN (REKOMENDASI)
Bahwa Pejabat tata usaha Negara seharusnya memperhatikan asas-
asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik peraturan yang bersifat
formal, bersifat prosedur, maupun peraturan yang bersifat materil
dalam membuat suatu keputusan tata usaha Negara sehinnga
keputusannya tersebut tidak merugikan warga masyarakat
Bahwa Peradilan Tata usaha Negara diciptakan untuk
menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga
negaranya. Dalam hal ini sengketa yang timbul akibat dari adanya
tindakan-tindakan pejabat pemerintah (daam bentuk keputusan-
keputusan) yang melanggar hak warga negaranya.