ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

17
I. KRONOLOGI KASUS Bermula dari keputusan Bupati Tanah bumbu nomor 545/PKP/D.PE, tanggal 15oktober 2005 tentang perubahan Keputusan Bupati Tanah bumbu no 545/39 – EX/KP/D.PE tanggal 12 febuari 2005, tentang pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria seluas 199,6 hektar terletak di kecamatan satui, Kabupaten tanah bumbu, Kalimantan selatan, Keputusan Bupati Tanah bumbu nomor 545/53/PKP/D.PE tanggal 21 maret 2005 tentang perubahan keputusan Nomor :545/48.A/KP/D.EP, tanggal 14 juli 2004 tentang Pemberian kuasa pertambangan atas PT.Anzawara satria seluas 3.156,8 hektar dan Keputusan Bupati tanah bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24 desember 2005 tentang perubahan kedua keputusan Bupati tanah bumbu nomor : 545/80/KP/D.PE tanggal 15oktober 2005 tentangperubahan pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria seluas 102,8 hektar terletak di kecamatan satui, kabupaten tanah bumbu Kalimantan selatan. Pada dasar gugatan bahwa subjek dari penggugat sudah tepat dan benar serta sebagaimana telah memenuhi pasal 56 maupun pasal-pasal dari undang-undang Nomor : 5 Tahun

Upload: yehezkielvictortanggo

Post on 05-Jul-2015

96 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

I. KRONOLOGI KASUS

Bermula dari keputusan Bupati Tanah bumbu nomor 545/PKP/D.PE,

tanggal 15oktober 2005 tentang perubahan Keputusan Bupati

Tanah bumbu no 545/39 – EX/KP/D.PE tanggal 12 febuari 2005,

tentang pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama

PT.Anzawara Satria seluas 199,6 hektar terletak di kecamatan

satui, Kabupaten tanah bumbu, Kalimantan selatan, Keputusan

Bupati Tanah bumbu nomor 545/53/PKP/D.PE tanggal 21 maret

2005 tentang perubahan keputusan Nomor :545/48.A/KP/D.EP,

tanggal 14 juli 2004 tentang Pemberian kuasa pertambangan atas

PT.Anzawara satria seluas 3.156,8 hektar dan Keputusan Bupati

tanah bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24 desember 2005

tentang perubahan kedua keputusan Bupati tanah bumbu nomor :

545/80/KP/D.PE tanggal 15oktober 2005 tentangperubahan

pemberian kuasa pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara

Satria seluas 102,8 hektar terletak di kecamatan satui, kabupaten

tanah bumbu Kalimantan selatan.

Pada dasar gugatan bahwa subjek dari penggugat sudah tepat dan

benar serta sebagaimana telah memenuhi pasal 56 maupun pasal-

pasal dari undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara

Bahwa dengan adanya obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang

di keluarkan oleh tergugat sebagaimana dijelaskan diatas adalah

sebagai objek perkara dari gugatan penggugat dan merupakan

satu Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan

Penggugat, karena Keputusan a-quo adalah merupakan Keputusan

yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang

Page 2: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

berlaku dan atau keputusan a-quo tersebut telah bertentangan

dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dengan

demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek

gugatan a-quo ini patut dan atau dapat dibatalkan sebagaimana

pasal 53 ayat 2 sub a dan b UU no 9 tahun 2004 tentang

perubahan atas undang-undang Nomer 5 tahun 1986

Bahwa penggugat adalah satu satunya yang secara hukum telah

sah mendapatkan perolehan tanah yang menjadi lahan tambang

dilokasi kuasa pertambangan yang menjadi obyek sengketa, serta

selaku pihak yang menguasai phisik lahan penambangan tersebut

seuai kenyataan dan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki

penggugat telah memproses permohonan kuasa pertambangan

batubara melalui tahapan tahapan yang panjang mulai dari tahun

1996, melalui departemen Pertambangan dan energi dan

keputusan mentri pertambangan. Dan syarat syarat yang dimiliki

tergugat diatas tidak terkecuali pula khususnya telah memenuhi

hal sebagaimana dimaksud dalan pasal 13 ayat 1 s/d ayat 3

peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2001.

Selanjutnya dikaitkan dengan tindakan tergugat mengeluarkan

surat-surat keputusan a-quo dan pengguat memajukan gugatan

kepada dan melalui pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Selanjutnya dikaitkan dengan tindakan tergugat mengeluarkan

surat-surat keputusan a-quo dan penggugat mengajukan gugatan

kepada dan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin dengan demikian terbaca dan terlihat Penggugat

memajukan gugatan ini berda dalam tenggang waktu sebagaimana

diatur oleh Pasal 55 uu no 5 thn 1986

Dengan demikian cukup jelaslah bahwa tindakan Tergugat

mengeluarkan keputusan-keputusan a-quo telah bertentangan

dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan atau

bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik

Page 3: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 huruf a dan b sehingga oleh

karenanya maka surat keputusan- Surat Keputusan a-quo yang

disengketakan ini cukup beralasan hukum dinyatakan batal atau

tidak sah.

Bahwa alas an utama Keputusan a-quo Nomor : 545/84/PKP/D.PE

tersebut tidak benar, sebaliknya ternyata bahwa konsideran

membaca butir 1 ,2 dan 3 yang menerangkan seakan benar

terdapat kuasa Pertambangan Ekploitasi DU 314/Kal-sel atas nama

PT. Arutmin Indonesia, bertentangan dengan surat Keputusan

Menteri Pertambangan dan Energi, tentang Pemberian Kuasa

pertambangan penyelidikan umum atas nama PT.Anzawara Satria,

teristimewa .

Selanjutnya dikatikan dengan tindakan tergugat mengeluarkan

surat-surat keputusan a-quo telah bdan Penggugat memajukan

gugatan kepada dan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin,

Bahwa untuk menghindari dan mengakhiri kerugian yang lebih

besar, yang dialami oleh penggugat, dan sesuai dengan alasan

hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 67 ayat 4

Page 4: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

II. PEMBAHASAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

Bahwa dalam Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM telah terjadi

sengketa antara :

A. PENGGUGAT

Nama : PT.ANZAWARA SATRIA diwakili oleh T.Jack

Mulyana Hushodo

Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Wisma JM jalan Ki Hajar Dewantara No.58

Ciputat 15413 Jakarta selatan

Pekerjaan : Direktur Utama P.T ANZAWARA SATRIA

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2005,

memberikan kuasa kepada :

Nama : - S.Wahyulusmiyanto, SH

- Iran Kamal Burhan, SH

- Abdul Gafar Rehalat, SH

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum

Tempat Kantor : Jalan Jalan Raya Golf Gunung Geulis No.8 Desa

Cipayung Kec. Megamendung, Kabupaten

Bogor Jawa Barat

Page 5: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

B. TERGUGAT

Bupati Tanah Bumbu, berkudukan di Jalan Dharma praja batulicin

kode pos. 72171 Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan selatan.

Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 11 januari 2006 ,

memberikan kuasa kepada :

Nama : Agus Pasaribu, SH, MH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat Kantor : Jalan batu benawa Rt. 30 No 136 Batulicin,

Kabupaten Tanah Bumbu

Page 6: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

III. KEPUTUSAN

Bahwa mengenai keputusan Tata usaha Negara telah diatur dalam

Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang

Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam pasal 108 Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ditetapkan bahwa:

1. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum;

2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir

pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim

Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat

tercatat kepada yang bersangkutan;

3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 berakibat Putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Bahwa kemudian dalam pasal 109 Undang Undang No. 9 tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986

ditetapkan bahwa:

1. Putusan pengadilan harus memuat :

a. Kepala tempat putusan berbunyi “DENGAN KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau

tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.

Page 7: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

c. Ringkasan, gugatan dan jawaban tergugat yang jelas

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan

hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu

diperiksa.

e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan

f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya putusan

g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus,

panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak

hadirnya para pihak.

2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 dapaet menyebabkan batalnya putusan

pengadilan

3. Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan

diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang

menulis dan Panitera yang turut bersidang.

4. Apabila hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan

acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani,

maka Putusan Pengadilan ditandatangani, maka putusan

Pengadilan ditandatangani oleh ketua Ketua Pengadilan dengan

menyatakan berhalangan Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua

sidang tersebut

5. Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani

maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua

Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota

Majelis tersebut.

Bahwa dalam Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No

01/G/2006/ PTUN.BJM telah memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pengguat untuk seluruhnya

Page 8: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh tergugat Bupati Tanah Bumbu masing-masing

berupa :

a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/53/PKP/D.PE

tentang perubahan keputusan Bupati Tanah Bumbu

tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor

: 545/48.A/KP/D.PE,atas nama PT.Anzawara Satria

b. Keputusan Bupatitanah bumbu Nomor : 545/48.A/KP/D.PE

tanggal 15 oktober 2005 tentang perubahan keputusan

Bupati Tanah Bumbu pemberian kuasa pertambangan

Ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria

c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE

tentang perbuhan kedua keputusan Bupati Tanah Bumbu

nomor 545/80/KP/D.PE tentang perubahan keputusan

Bupati tanah bumbu mengenai pemberian kuasa

pertambangan ekploitasi atas nama PT.Anzawara Satria.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara masing-masing :

a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/53/PKP/D.PE

b. Keputusan bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/80/PKP/D.PE

c. Keputusan bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/84/PKP/D.PE

4. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar

Rp.2.000.000 kepada Penggugat setiap kelambatan tergugat

melaksanakan Putusan ini

5. Memerintahkan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah

atau Pejabat yang mempunyai kewenangan itu, untuk memotong

gaji tergugat sebesar 2.000.000 guna memenuhi uang paksa

tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulan

kelambatan melaksanakan keputusan ini.

Page 9: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

6. Menyatakan Penetapan Oenangguhan Majelis Hakim Nomor :

01/G/PEN.PNG/2006/PTUN.BJM, yang menetapkan Majelis Hakim

pada tanggal 24 januari 2006, tetap dipertahankan sampai

putusan a-quo berkekuatan hukum tetap

7. Membebankan Kepada Tergugat untuk mebayar biaya yang

timbul dalam perkara ini, yang didalam peradilan tingkat

pertama diperhitungkan sebesar 226.000

Bahwa Keputusan No 01/G/2006/ PTUN.BJM telah memenuhi semua

syarat yang ditentukan dalam pasal 109 ayat (1) Undang Undang

No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Putusan aquo

telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan, telah

menjelaskan alasan hukum yang menjadi dasar putusan serta telah

memuat ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang diatur

dalam pasal 109 tersebut.

Page 10: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

IV. ANALISA DASAR PUTUSANNYA

Bahwa Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa,

telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha Negara Banjarmasin

melalui Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM. Bahwa dasar alasan

Pengadilan tata usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara membatalkan Keputusan bupati tanah bumbu

adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

bupati tanah bumbu didasarkan pada

surat-surat yang tidak cermat dan bersifat sepihak yang perlu diuji

kebenarannya.

Bahwa ketidakcermatan surat-surat yang menjadi dasar keluarnya

keputusan bupati tanah bumbu adalah:

1. Surat Direktur Pengusaha mineral dan Batubara No.

3079/HO/DPM/04 tanggal 22 Desember 2004;

Surat ini tidak menyebutkan adanya tumpang tindih antara

wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia dengan wilayah Kuasa

pertambangan milik PT. Anzawara satria sehingga tidak tidak

Page 11: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Keputusan a quo

yang menjadi pokok sengketa.

2. Surat Arutmin No. 360/AI/IX/04 tanggal 4 Oktober 2004;

Surat ini dibuat oleh PT. Arutmin sehingga surat tersebut masih

bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya, dimana

keputusan tersebut dapat menimbukan kerugian bagi pihak

ketiga maka sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang

baik khususnya asas kecermatan formal.

3. Surat Arutmin no. 102/SMW/PTAI-STI/E/03.05, tanggal 29 Maret

2005;

Surat ini dibuat oleh PT. Arutmin sehingga surat tersebut masih

bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya, dimana

keputusan tersebut dapat menimbukan kerugian bagi pihak

ketiga maka sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang

baik khususnya asas kecermatan formal.

Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

bupati tanah bumbu didasarkan pada surat-surat yang tidak cermat

dan bersifat sepihak yang perlu diuji kebenarannya maka

Keputusan Tanah bumbu aquo mengandung Cacat hukum karena

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan

pemerintah No. 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas

peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan

undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-kentuan

pokok pertambangan, keputusan menteri pertambanagn dan

energy No. 134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 maret 1996, serta

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Page 12: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

V. KESIMPULAN

Bahwa suatu keputusan Pejabat tata Usaha Negara dapat

dibatalkan apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik yang bersifat

formal, prosedur, maupun materil) dan atau bertentangan dengan

peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Bahwa Keputusan bupati Tanah bumbu ternyata didasarkan pada

surat – surat yang tidak cermat yang tidak sesuai dengan aturan

formal dan procedural untuk mengeluarkan suatu keputusan.

Bahwa Keputusan bupati tanah bumbu a quo juga telah

bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik

dalam hal ini bertentangan degan asas kecermatan formal yang

menghendaki agar pejabat TUN senantiasa bertindak secara hati-

hati, agar tidak menimbukan kerugian bagi masyarakat, namun

ternyata Pejabat tata usaha Negara dalam hal ini bupati tanah

Page 13: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233

bumbu telah bertindak secara tidak hati-hati dengan mengeluarkan

suatu keputusan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya

yang dapat dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkannya.

VI. SARAN (REKOMENDASI)

Bahwa Pejabat tata usaha Negara seharusnya memperhatikan asas-

asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik peraturan yang bersifat

formal, bersifat prosedur, maupun peraturan yang bersifat materil

dalam membuat suatu keputusan tata usaha Negara sehinnga

keputusannya tersebut tidak merugikan warga masyarakat

Bahwa Peradilan Tata usaha Negara diciptakan untuk

menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga

negaranya. Dalam hal ini sengketa yang timbul akibat dari adanya

tindakan-tindakan pejabat pemerintah (daam bentuk keputusan-

keputusan) yang melanggar hak warga negaranya.

Page 14: Ha a a a a a a a a a a a a a a a an 1233