good governance

BAB I PENDAHULUANA. Latar belakang Mengamati keprogressipan dunia politik di dunia, sangat erat kaitannya dengan persaingan antara negara adidaya seperti halnya perang dingin yang pernah terjadi dahulu yang dtafsirkan masih belum reda sampai sekarang. Keberadaan para negara adikuasa tersebut tentu mambuat negara lain merasa didiskriminasi dengan adanya ketergantungan dan ikatan yang tidak bisa lepas dengan ikatan yang telah diakui oleh beberapa negara yang terlibat didalamnya. Itu semua semata-mata hanya membuat negara ingin memajukan diri bangsa mereka sendiri dengan tanpa kajian tangan para adikuasa, seperti halnya negara kita yang sudah terkontaminasi dengan mudhnya ditelanjangai oleh negara-negara adikuasa dan dengan mudahnya dikambinghitamkan oleh mereka dan dipecundangi oleh negara-negara tetangga yang merasa lebih maju diri negara tercinta ini. Dengan perlakuan seperti itu negara kita jadi mudah malakukan banyak sekandal yang turun temurun menjadi sebuah warisan bagi semua generasi bangsa yang padahal sangat merugikan bangsa, seperti halnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang begitu sulit untuk dibumihanguskan dari wajah semangat sang GARUDA PANCASILA yang berjuang mengintip kelalaian para pejabat negara yang egois memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan nasib orang-orang yang tidak mampu yang hanya diiming-iming oleh akal kusut mereka saja. Sudah saatnya itu semua dihilangkan meskipun perlahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Michael Cmdessus (1997), dalam salah satu rekomendasinya pada PBB untuk membantu pemulihan (recovery) perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi keuangan negara, pengelolaan uang negara di bang sentral (BI), serta transaksi sektor-sektor publik. Yang beliau maksudkan adalah negara Indonesia perlu adanya Good Governance di berbagai sektor yang ada. Perwujudan cita Good Governance di negara kita ini harus dibarengi dengan kesadaran yang jujur, adil dan teliti bagi semua pemuka infra ataupun ekstrastruktur negara.Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 1

Bahkan lebih baik dengan adanya beberapa asas fundamental yang memayungi kesuksesan negara dalam perwujudan cita Good Governence. Dengan kesadaran, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi perwujudan cita Good Governence di Indonesia akan teraplikasi sesuai dengan harapan. Citra tindakan yang dilakuakn berdasarkan hati nurani secara efektivitas dan efesiensi dengan responsif yang konsensus yang berdasarkan equity yang trasnparan. B. Tujuan Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kepada kami. Disamping itu, makalah ini bertujuan untuk:1. Menjelaskan pengertian Good Governence, 2. Menjelaskan urgensi Good Governence dalam penyelenggaraan negara, 3. Menganalisa asfek-asfek fundamental dalam mewujudkan cita-cita Good

Governence,4. Mengetahui Good governance dalam kerangka otonomi daerah, 5. Berpartisifsi dalam menegakkan good governance dalam organisasi publik

dan pemerintahan.

Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan

2

BAB II KERANGKA TEORI URGENSI DAN ARTI PENTING GOOD GOVERNANCEA. PENGERTIAN DAN PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE

Setelah runtuhnya rezim orde baru, maka timbulah harapan baru yang didambakan masyarakat Indonesia untuk memulai kehidupan yang baru. Good governance merupakan suatu impian yang didambakan bangsa Indonesia, tapi bagaimanakah caranya untuk terwujudnya cita-cita Good Governance di Indonesia ini? Kata governance berasal dari kata to govern (yang berbeda maknanya dengan to command atau to order) yang artinya memerintah. Istilah Good Governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN). Sedangkan kata Government atau pemerintah dalam kamus oxford berasal dari kata govern yang artinya legally control and run a country, city , atc. Dalam bahasa Inggris diartikan : "The authoritative direction and administration of the affairs or men/women in a natoon, state, city, etc". Pemerintah adalah pengarahan yang berkewenangan dan pengaturan atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Secara konseptual pengertian good (baik) dalam istilah Good Governance (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman : 1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;


3

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud.s Terminologi Good Governance (GG) dalarn bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk di sebagian elite politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu yaitu Good Governance (tata pemerintahan yang baik), Good Goverment (Pemerintah yang baik), dan clean governance (pernerintahan yang bersih). Istilah good governance ini secara kebahasaan Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang baik meskipun masih banyak kalangan yang menggunakan kata asalnya yang memiliki banyak arti yang luas dalam dimensi governance yang tidak bisa direduksi sebagai pemerintah semata. Good governance di indonesia mendapatkan relevansi dalam pandangan masayarakan transpasansi Indonesia dengan tiga sebab, yaitu: 1) Krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. 2) Masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyeelenggaraan negara. 3) Kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Penyebab lainnya adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan republik. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian good governance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendallikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam tindakan atau kehidupan keseharian. Sisi lain yang memaknai good governance adalah bahwa suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil socity) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhiGood Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 4

kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Adapun yang menjadi indikator dalam good governace, yaitu jika pemerintah menjadi produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dam produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualisnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, nyaman dan bahagia serta sense of nationality yang baik. B. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE Dari berbagai hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilam aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:1. Partisipasi (Participation)

Semua warga negara barhak ikut serta dalam mengambil keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka yang dilakukan berdasrkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Paradigma dalam masyarakat perlu ada perubahan dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat (public server), dengan memberikan pelayanan yang baik, memiliki perhatian yang humanis dan lainnya demi tercipatanya partisiapasi mesyarakat dalam seluruh asfek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir. Kasrena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat, tanpa partisipsi penuh dari warganya.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Sentosa (2001, h. 87) menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter sebagi berikut:a. Supermasi hukum ( the supermacy of law), b. Kepastian hukum (legal certainity),


5

c. Hukum yang responsif, d. Penegakkan hukum yang konsisten dna diskriminatif,

e. Indepedensi peradilan.

3. Transparansi (Transparency)

Gaffar menyimpulkan setidaknya ada delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara trasparan, yaitu:a. b. c. d. e. f. g. h.

Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, Kekayaan pejabat publik, Pemberian penghargaan, Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, Kesehatan, Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, Kemanan dan ketertiban, Kebijkan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat,

4. Responsif (Responsiveness)

Salah satu asas fundamental menuju good governance adalah responsif, yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintahan harus memiiki dua etik, yakni etik individual yang menuntut mereka agar memiliki kriteria kepabilitas dan loyalitas profesional, dan etik sosial yang menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terahadap berbagai kebutuhan publik. Dengan kata lain, pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompokkelompok masyarakat tanpa pandang bulu.5. Orientasi Kesepakatan (Consensus Orientation) Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 6

Dalam upaya pemerintah mewujudakan cita good governance, satu fundamental yang perlu diperhatikan juga adalah pengambilan keputusan secara konsensus, yakni pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. Selain dari itu, pelaksanaan prinsip pada praktiknya terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah sistem.

6. Keadilan (Equeity)

Selain dari beberapa asas fundamental di atas, good governance juga harus didukung dengan asas equeity yakni kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan. Dengan pengembangan asas yang menunjukan bahwa Indonesia tergolong bangsa yang plural, baik dilihat dari segi etnik, agama dan budaya. Proses yang menuntun ke cita good governance dengan pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, layanan dna treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.7. Efektivitas (Effectiveness) dan Efesiensi (Efficiency)

Kriteria lain dalam perwujudan cita good governance yaitu kriteria efektifitas dan efessiensi, yakni berdayaguna dan berhasilguna. Berdayaguna biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masayarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan berhasilguna biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan masyarakat. Konsep efektivitas dalam sektor kegiata-kegiatan publik memilki makna ganda, yaitu; efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada kelompok dan lapisan sosial. Begitupun makna efisiensi yang mencakup efisiensi teknis, efisiensi ongkos dan efisiensi kesejahteraan, yakni hasil guna dari sebuah proses pekerjaan yang terserap penuh oleh masyarakat dan tidak ada hasil pembangunan yang sia-sia.8. Akuntabilitas (Accountability) Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 7

Para pengambil keputusan dipemeritah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembagalembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, untuk mewujudkan cita good governance setidaknya harus melakukan lima aspek prioritas, yaitu;a. b. c. d. e.

Pengaturan fungsi dan peran lembaga perwakilan, Kemandirian lembaga peradilan, Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas, Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif, Penguatan upaya otonomi daerah,

C. GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Sebagiamana yang telah dibahas oleh kelompok sebelumya mengenai otonomi daerah yang berdesentralisasi dalam pengembangan daerahnya masingmasing. Desentralisasi yang dimaksudkan adalah desentrasisai yang bercitakan good governance dan perkembangan regional. Berbagai literatur tentang desentraslisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh O. Oyugi bahwa desentralisasi merupakan prasyarat bagi terciptanya good governance. Dasar asumsinya adalah good governance menyangkut situasi yang terdapat pembagian kekuasaan (power sharing) antara pusat dan daerah dalam proses pengambilan keputusan.


8

Sedangkan pengertian desentralisasi tersebut juga adalah pengimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Sedangkan hal tersebut adalah suatu sistem pembiayan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, kondissi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebutt, termasuk pengolahan dan pengawasan keuangan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan pemerintahan daerah (eksekutif) ke power sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus ditindaklanjuti dengan menajemen pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul trealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good governance dengan berbagai seluk beluknya seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelmunya yang memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya good governance. D. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Dari sisi bahasa (etimologis) pemerintah (government) baerasal dari kta Yunani, yaitu: kubernan atau nakhoda kapal. Ini artinya menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan langkah-langkah untuk mencapai untuk tujuan masyarakat-negara, perkembangan memperkiarakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan kebijakan menghadapi masyarakat, serta mengelola dan mengarahan masyatrakat ketujuan yang ditetapkan. 1 Secara awam pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-

1

Ramalan Surbakti, op cit, hlm. 167-168.


9

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.2 E. MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN 1. Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabatpejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak

dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. a. Ciri-ciri Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

2

http://bayuonvixion.wordpress.com/2011/04/11/pengertian-pemerintah-danpemerintahan/


10

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

b. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.

Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

c. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.


11

Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.3 2. Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen

memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. a. Ciri-ciri Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:3

Dzulfikar, Tugas Kewarganegaraan Sistem Pemerintahan, Pon-Pes Al-Mizan (Lebak, Banten). Hlm. 2-3


12

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-unadang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

b. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas. c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.c. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.


13

d. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman

mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.4 3. Monarki Monarki berasal dari bahasa Yunani: monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang4

Dzulfikar, Tugas Kewarganegaraan Sistem Pemerintahan, Pon-Pes Al-Mizan (Lebak, Banten). Hlm. 9-10


14

dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

a. Penguasa Monarki di Indonesia Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.

b. Jenis Jenis Monarki 1) Turun Temurun dan Elektif. Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun temurun dan elektif. Monarki secara turun menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun temurun. Dan kehidupan dari monarki turun temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertuaGood Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 15

biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature. Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turuntemurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian. 2) Monarki Mutlak dan Terbatas. Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak. Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.4. Sistem Persemakmuran5

5

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara-Negara_Persemakmuran


16

Persemakmuran

atau

Negara-Negara

Persemakmuran

(bahasa

Inggris:

Commonwealth of Nations) merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya (atau sering disebut sebagai Inggris). Akan tetapi tidak semua anggota sistem ini mengakui Ratu Inggris, Elizabeth II, sebagai Kepala Negara. Sedangkan negara-negara yang mengambilnya sebagai kepala negara dikenal sebagai Kerajaan Persemakmuran atau "Commonwealth Realm". Bagaimanapun juga, kebanyakan anggotanya adalah republik, dan sebagian yang lain mempunyai monarki tersendiri. Namun demikian, semua anggotanya menganggap Ratu Elizabeth II sebagai Ketua Persemakmuran. a. Sejarah Persemakmuran adalah lanjutan dari Kerajaan Britania Raya dan lahir dari Konferensi Kerajaan pada akhir tahun 1920-an. Setelah negara-negara jajahan Britania mencapai kemerdekaan, Persemakmuran telah didirikan untuk menyatukan negaranegara bekas jajahan Britania ini.b. Daftar Negara-Negara Persemakmuran Menurut Benua

No

Negara

Tanggal digabungkan 11 Desember 1931 13 Maret 1961 21 September 1964 11 Desember 1931 6 Agustus 1962 31 Agustus 1962 30 November 1966 10 Juli 1973 7 Februari 1974 3 November 1978 22 September 1979 27 Oktober 1979 1 November 1981

Keterangan

Eropa 1 Britania Raya 2 Siprus 3 Malta Amerika Utara 4 Kanada Amerika Tengah 5 Jamaika 6 Trinidad dan Tobago 7 Barbados 8 Bahama 9 Grenada 10 Dominika 11 Saint Lucia 12 Saint Vincent dan Grenadines 13 Antigua dan Barbuda


17

14 15

Belize Saint Kitts dan Nevis Amerika Selatan 16 Guyana Afrika 17 Afrika Selatan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Asia 36 37 Ghana Nigeria Sierra Leone Tanzania Uganda Kenya Malawi Zambia Gambia Botswana Lesotho Mauritius Swaziland Seychelles Namibia Kamerun Mozambik Rwanda

21 September 1981 19 September 1983 26 Mei 1966 11 Desember 1931 Pernah meninggalkan Persemakmuran pada tanggal 31 Mei 1961 tetapi kembali menjadi anggota pada tanggal 1 Juni 1994 Pernah dibekukan pada tahun 1995 tetapi dimasukkan kembali pada tahun 1999

6 Maret 1957 1 Oktober 1960 27 April 1961 26 April 1964 9 Oktober 1962 12 Desember 1963 6 Juli 1964 24 Oktober 1964 18 Februari 1965 30 September 1966 4 Oktober 1966 12 Maret 1968 6 September 1968 29 Juni 1976 21 Maret 1990 13 November 1995 13 November 1995 28 November 2009

Mozambik merupakan negara pertama non jajahan Britania yang bergabung dalam Persemakmuran Rwanda merupakan negara kedua non jajahan Britania yang bergabung dalam Persemakmuran Pernah meninggalkan Persemakmuran pada 1972 tetapi kembali menjadi anggota pada tahun 1989. Pernah dibekukan pada tahun 1999 dan kemudian dimasukkan kembali pada tahun 2004. Dibekukan kembali pada tahun 2007 dan dimasukkan kembali pada tahun 2008

India Pakistan

15 Agustus 1947 14 Agustus 1947

38 39 40 41 42

Sri Lanka Malaysia Singapura Bangladesh Maladewa

4 Februari 1948 16 September 1963 15 Oktober 1965 18 April 1972 9 Juli 198218


43

Brunei Darussalam Australia dan Oseania 44 Australia 45 Selandia Baru 46 Samoa 47 Tonga 48 Papua Nugini 49 Kepulauan Solomon 50 Vanuatu 51 Tuvalu 52 Kiribati 53 Nauru

1 Januari 1984 11 Desember 1931 11 Desember 1931 28 Oktober 1970 4 Juni 1970 16 September 1975 7 Juli 1978 30 Juli 1980 1 Oktober 1978 12 Juli 1979 1 November 1999

c. Anggota-Anggota yang Sedang dibekukan Keanggotaannya No Negara Tanggal Keterangan digabungkan Oseania 1 Fiji 10 Oktober Pernah meninggalkan Persemakmuran pada tahun 1970 1987 tetapi menjadi anggota kembali pada tahun 1997. Pada tahun 2000, pernah dibekukan dan digabungkan kembali pada tahun 2001. Namun pada tahun 2006, kembali dibekukan. d. Negara-negara Bekas Anggota No Negara Tanggal Tanggal Keterangan digabungkan ditinggalkan Eropa 1 Republik 11 Desember 18 April 1949 Meninggalkan Irlandia 1931 Persemakmuran pada tahun 1949 Amerika Utara 2 Newfoundland 11 Desember 31 Maret 1949 Digabungkan dengan 1931 Kanada pada tahun 1949 Afrika 3 Zimbabwe 1 Oktober 1980 7 Desember meninggalkan 2003 Persemakmuran pada tahun 2003 Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 19

e. Bekas-Bekas Jajahan dan

Daerah Mandat Britania yang Tidak

Menjadi AnggotaNo 1 2 3 4 5 6 Negara Amerika Serikat Irak Israel Mesir Palestina Yordania

F. UUD TERKAIT KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA 1. Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan a. Pasal 4 ayat 1 & 21) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut UUD. 2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. b. Pasal 5 ayat 1 & 21) Presiden mengajukan rancangan UU kepada dewan perwakilan

rakyat6. 2) Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. c. Pasal 61) Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara

indonesia6

sejak

kelahirannya

dan

tidak

pernah

menerima20

Perubahan pertama, disahkan 19 oktober 1999


kewarganegaraan

karena

kehendaknya

sendiri,

tidak

pernah

mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugs keajiban sebagai presiden dan wakil presiden7.2) Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan waki presiden diatur lebih

lanjut dengan UU8.d. Pasal 6 A (1,2,3,4) 1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu psangan secara

langsung oleh rakyat.92) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.103) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan

suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.114) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden

terpilih, dua pasangan calon

yang memperoleh suar terbanyak

ditambah pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.12 e. Pasal 7 A Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh majelis permusyawaratan rakyat atas usul7

87, ,9 9 10

Perubahan ketiga, disahkan 10 November 2011

1110,11, 13 Perubahan ketiga, disahkan 10 November 2001 12

Perubahan keempat, disahkan 10 Agustus 2002


21

dewan perwakilan rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan tehadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.13f. Pasal 7 B 1) Usul pmeberentian Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diajukan

oleh Dewan Perwaklan Rakyat kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat hahya dengan terlevih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstiusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan dan/wakil Presien telah melakukkan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidqana berat alinnya, atau perbuatan tercela, dan-atau pendapat bahwa presiden dan /atau wakil prwsidaen tidak lagi memnuhi syatratyb sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi penagwasan Daerah Perwakilan Rakyat.3) Pengajuan

permintanan

Dewan

Perwakilan

Rakytav

kepada

mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan deng adukungan sekurang-sekurang 2/3 dari jumlah anggpota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang diahdiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.4) Mahkamah Konstituisi wajib mememriksa, mengadili, dan memutus

denagn seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR tersebut paling lama13


22

sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap nnegara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atauu terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presdien tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presdien dan/atau Wakil Presdien, Dewan Perwakian Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada DPR.6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR

tersebut paling lambat tiga [puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.7) Keputusan MPR atas usul pemebrhentian Presiden dan/atau wakil

Presiden harus diambil dalam rapat Paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah angota yang hadoir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjeladsan dalam rapat apripurna MPR.14 g. Pasal 81) Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam mas jabatannya ia dignatikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.152) Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya

dalam

waktu

60

hari,

majelis

permusyawaratan

rakyat

menyelanggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.16

14

Semua pasal 7B adalah perubahan ketiga, disahkan 10 November 2011 Perubahan ketiga, disahkan 10 November 2001

15, 16

16


23

3) Jika

presiden

dan

wakil

presiden

mangkat,

berhenti,

diberberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksana tugas kepresidenan adalah mentri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya 30 hari setalah itu, majeli permusyawaratn rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, sampai berakhir masa jabatannya.17

h. Pasal 9 1) Sebelum memangku jabatannya presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama , atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan majelis permusyawaratan rakyat atau dewan perwakilan rakyat. Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi Allah, saya bersumpah akan mememenuhi Kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-selurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden): Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memnuhi

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegan

17

Perubahan keempat, 10 Agustus 2002


24

teguh UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.182) Jika majelis permusyawaratan rakyat atau dewan perwakilan rakyat

tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan mahkamah agung.19

2. Presiden Sebagai Kepala Negara a. Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkata udara. b. Pasal 111) Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.20 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan

UU.2118, 19

Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999

19

20 21

Perubahan keempat, disahkan 10 Agustus 2002 Pasal 11 ayat 2-3 perubahan ketiga, disahkan 10 November 2001


25

c. Pasal 12 Presiden menytakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU.d. Pasal 1322

1) Presiden mengangkat duta dan konsul 2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatika pertimbangan dewan perwakilan rakyat. 3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat.

e. Pasal 1423

1) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dngan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. f. Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan UU.24g. Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU.25 h. Pasal 1722 23 24 25

Pasal 13 perubahan pertama, disahkan 19 Oktober 1999Pasal 14 merupakan perubahan pertama, disahkan 19 Oktober 1999 Pasal 15 merupakan perubahan pertama, disahkan 19 Oktober 1999 Perubahan keempat, disahkan 10 Agustus 2002


26

1) Presiden dibantu oleh mentri-menteri negara.2) Menteri-menteri itu siangkat dan diberhentikan oleh presiden26 3) Setiap

menteri

membidangi

urusan

tertentu

dalam

pemerintahan27.4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur dalam UU.28

26, 27 Perubahan 2728

pertama disahkan 19 Oktober 1999

Perubahan ketiga, disahkan 10 November 2001

28


27

BAB III PEMBAHASAN TERKAIT TEORI LAINTelah kita ketahui bahwa Prinsip-prinsip good governance terdiri dari: 1. Partisipasi (Participation) 2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 3. Transparansi (Transparency) 4. Responsif (Responsiveness) 5. Orientasi Kesepakatan (Consensus Orientation) 6. Keadilan (Equiety) 7. Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) 8. Akuntabilitas (Accountability) 9. Visi Strategis (Strategic Vision) Akan tetapi Prisnip lain menyatakan bahwa ada empat belas prinsip good governance selain prinsip-prinsip di atas, yaitu sebagai berikut; 1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis) Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran. 2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan) Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.


28

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. 4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel) Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya. 5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. 6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama. 7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif)Good Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 29

Aparat

pemerintahan

harus

cepat

tanggap

terhadap

perubahan

situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. 9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien & efektif Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. 10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah. 11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu. 12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan


30

diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. 13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup. 14. Peduli pada Stakeholder Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 15. Kesetaraan Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiaki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 16. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar. Prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemerintah

Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan31


Menyediakan public service yang efektif dan accountable

Menegakkan HAM Melindungi lingkungan hidup Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik b. Sektor Swasta

Menjalankan industri Menciptakan lapangan kerja Menyediakan insentif bagi karyawan Meningkatkan standar hidup masyarakat Memelihara lingkungan hidup Menaati peraturan Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM c. Masyarakat Madani

Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi Mempengaruhi kebijakan publik Sebagai sarana cheks and balances pemerintah Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah Mengembangkan SDM Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat Prinsip ini memberikan gambaran yang lebih terperinci daripada prinsip yang pertama, karena dalam penjelasannya lebih mendalam terkait aspek-aspek dan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan Good Governane, Pemerintah dan Pemerintahan.

BAB IVGood Governance, Pemerintah dan Pemerintahan 32

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Good Governance adalah pemerintah yang baik. Dalam artian luas good governance ini tidak hanya menyangkut pemerintah semata, melainkan juga semua faktor yang terdapat dalam sistempenerintahan itu sendiri. Dengan penrwujudan cita Good Governence yang dilakukan dengan berbagai kriteria yang telah disebutkan di atas pada intinya adalah kembali lagi kepada kepribadian bangsa yang sadar akan kebutuhan dan kepentingan semua golongan dan lapisan masyarakat, penegakkan hukum yang tidak hanya diterpkan terhadap masyarakat tetapi juga kepada diri pribadi pejabat pemerintah yang mewakili pasrtisipasi masyarakat sebagi penyalur dengan pemerintah. Seperti halnaya tercipta otonomi daerah yang bertujuan untuk membudidayakan dan meng-upgrade itself dengan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat (sentralisasi) yang memberikan kuasa penuh terhadap penanganan kemajuan daerahnya. Dengan kesadaran, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi perwujudan cita Good Governence di Indonesia akan teraplikasi sesuai dengan harapan. Citra tindakan yang dilakuakn berdasarkan hati nurani secara efektivitas dan efesiensi dengan responsif yang konsensus yang berdasarkan equity yang trasnparan. B. SARAN Demi kelamgsungan kehidupan pemerintah yang Good Governence tentunya bukan hanya pemerintah yang terlibat dalam upaya pemebentukan bangsa yang moralis dan berdemokratis menuju indonesia yang sejahtera alamgkah baiknya kita juga sebagai genarasi bangsa yang Good Generations Of Edocators ikut terjerumus kedalamnya. Kita sebagai mahluk sosial adalah mahluk yang paling terhormat di mata Tuhan Yang Maha Esa dengan karunia dan nikmat yang diberikan-Nya, kita harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan karunia yang telah diberikan tersebut. Terimakasih


33

DAFTAR PUSTAKAAzra Azyurmadi, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta, Tim ICCE UIN, 2000. Mahfud Moh, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Rinekalipta, 2003. Widjaja H.A.W, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi UUD 45, Jakarta, Putra Bahari.


34

good governance

Documents