f.t. sabhara 40. 2011---------------------------------------

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

MARKAS BESARKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN OPERASIONAL SABHARA

1. Pengantar

Strategi Polri dalam menangani permasalahan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan masyarakat, dilaksanakan oleh Fungsi Teknis Opsnal Kepolisian salah satunya adalah Fungsi Teknis Sabhara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas.

Kita sadari ancaman Kamtibmas baik kwantitas maupun kwalitasnya semakin komplek dengan adanya perubahan dibidang Ipoleksosbud hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Polri .

Guna keberhasilan dalam menangani masalah gangguan Kamtibmas, didalam modul ini disajikan manajemen pencegahan terjadinya kejahatan, pelanggaran dan gangguan Kamtibmas lainnya secara konseptual disertai bahan pengayaan.

Disamping mempunyai kemampuan first line supervisor juga diharapkan mampu : Dapat mengaplikasikan tugas-tugas Polri sebagai harkamtibmas, penegak

hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Secara teknis dapat merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

pengendalian kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli. Memimpin dan melaksanakan pengamanan tempat kejadian perkara, penerimaan

dan penyimpanan barang bukti. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, tokoh masyarakat untuk

menumbuhkan kepercayaan diri, rasa aman, damai dan daya tangkal dari gangguan kamtibmas.

Melaksanakan kegiatan SAR terbatas. 2. Standar Kompetensi

Memahami dan menerapkan pengetuan Sabhara untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian agar terjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

FUNGSI TEKNIS SABHARA 1


BAB I

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN SABHARA

Kompetensi Dasar :

Memahami Pengertian Sabhara, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Sabhara.

Indikator Hasil Belajar :

Setelah menyelesaikan Bab I, diharapkan peserta didik dapat :1. Mendefiniskan Pengertian Sabhara.2. Menjelaskan Dasar Hukum Sabhara.3. Menjelaskan Tugas Pokok Sabhara.4. Menjelaskan Fungsi Sabhara.5. Menjelaskan Peranan Sabhara.6 Menjelaskan peranan Sabhara Tingkat Polsek.

1. Pengertian-pengertian

Istilah Samapta diganti kembali dengan Istilah Sabhara berdasarkan dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : Perkap/21/IX/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap/22/IX/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Tingkat Polda.

Sabhara yaitu kesiap siagaan.Sabhara merupakan salah satu fungsi opsnal Polri dibawah Babinkam Polri yang diberi tugas dan wewenang bersifat preventif.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Teknis Sabhara adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus Sabhara Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Polri (terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya preventif).

Peranan adalah implikasi yang ditimbulkan / berkaitan adanya tugas, fungsi dan wewenang yang ada pada seluruh jajaran Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek.

Preventif (Pencegahan) adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap kemungkinan yang akan terjadi baik ancaman maupun gangguan kamtibmas.



Asas pencegahan adalah suatu sikap atau pandangan yang dilandasai pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.

Asas Subsidiaritas adalah Asas yang memberikan peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama dalam hal penanggung jawab teknisnya ada (terbatas dalam lingkup masalah yang terkait dengan tugas Polisi).

Asas Offensif adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional FT Sabhara yang selalu proaktif.Asas Waspada adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional FT Sabhara yang selalu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi.Asas Kepekaan adalah suatu sikap dalam pelaksanaan tugas operasional FT Sabhara yang selalu tanggap untuk menghadapi gejala dan memiliki inisiatif bertindak dalam memecahkan masalah yang dihadapi sebagai wujud Quick Renpons (ketanggapsegeraan).

2. Dasar Hukum

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang UU Kepolisian Negara RI Psl 13, 14 (1) a s/d i yang mengatur tentang tugas Polri. Psl 15(1) a,b,c,f,g dan i, psl 16 (1) a,b,c,d, i, psl 18 (1), (2), psl 19 (1), (2) yang mengatur tentang wewenang Polri.

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP Undang-undang No.l tahun 1946 tentang KUHP Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan

wewenang Kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap/21/IX/2010 tentang Pokok-pokok Organisasi FT Sabhara tingkat Mabes, dan Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap/22/IX/2010 tentang Pokok-pokok Organisasi FT Sabhara tingkat Polda.

3. Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Sabhara

3.1. Tugas Pokok Sabhara adalah melaksanakan Fungsi Kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.

Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kamtibmas.

Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) Contoh : Tipiring dan penegakan perda.

Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas opsnal Kepolisian. Melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas.



3.2. Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang diberi tugas dan wewenang bersifat preventif yang memerlukan keterampilan kemampuan khusus yang telah dikembangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Adapun perumusan dan perkembangan kegiatan fungsi Sabhara saat ini meliputi pelaksanaan Polisi tugas umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Patroli, Pengawalan, , SAR Terbatas, Negosiasi, Yan Dalmas, Tipiring, TPTKP, Pemberian bantuan / dukungan Satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penertiban masyarakat / penegakan hukum secara terbatas.

3.3. Peranan Fungsi Sabhara

a. Tingkat Mabes Polri :

Memberikan pembinaan teknis kepada fungsi Sabhara di satuan kewilayahan.

Melaksanakan pengendalian dan supervisi Merumuskan Juklak/juknis fungsi teknis Sabhara. Memberikan back-up operasional kewilayahan bila diperlukan. Turut serta dalam kegiatan pengamanan pada Event

Nasional dan Internasional. Melaksanakan tugas operasional antar Polda.

b. Tingkat Polda :

Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Sabhara satuan kewilayahan /Polres.

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Sabhara tingkat Polres.

Memberikan back-up operasional kewilayahan / Polres Melaksanakan pengendalian dan Supervisi.

c. Tingkat Polres :

Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Sabhara satuan kewilayahan / Polsek

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Sabhara tingkat Polres dan Polsek.

Memberikan back-up operasional kewilayahan Polsek.d. Tingkat Polsek :

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Sabhara ditingkat Polsek sampai Pos Pol dengan melaksanakan Patroli yang mengemban Multi Fungsi.



3.4. Dalam pelaksanaannya fungsi Gasum dan Hartibum diperankan oleh :

Internal Kepolisian : meliputi seluruh jajaran Polri di samping Sabhara meliputi Ka SPK, Satuan Pengamanan dan Protokol Detasemen Mabes, Obyek Khusus dan Biro Operasional (Ro Ops) tingkat Polda, Bag Ops tingkat Polwil/Polres dan seluruh petugas jaga markas di seluruh satuan Kepolisian.

Eksternal Polri diperankan oleh Pam Swakarsa (Satpol PP, Satpam, Polsus).



BAB II

MANAJEMEN OPERASIONAL SABHARA

Kompetensi Dasar :

1. Memahami Manajemen Operasional Sabhara dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

2. Menerapkan Manajemen Operasional Sabhara dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.


Setelah menyelesaikan Bab I, diharapkan peserta didik dapat :1. Menjelaskan pengertian Manajemen Operasional Sabhara.2. Menjelaskan prinsip-prinsip MOP Sabhara.3. Menjelaskan 4 Jiwa MOP 4. Menjelaskan Manajemen Opsnal 7 langkah.5. Membuat Rencana Kegiatan Sabhara.6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tugas Sabhara.7. Memilih cara bertindak dalam kegiatan Sabhara.

1. Pengertian - pengertian

1.1. Pengertian MOP

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui kerjasama

MOP adalah suatu proses untuk menciptakan situasi kamtibmasyang mantap secara efektif dan efisien yang dilaksankanoleh segenap kesatuan Polri

OPS Pol adalah segala upaya dan kegiatan serta tindakan dengan menggunakan kekuatan fisik polri beserta komponen pendukung yang tersedia dalam rangka mengemban tugas –tugasnya

Kamtibmas adalah situasi dan kondisi yang memberikan suasana kehidupan yang bteratur, rasa bebas dari bahaya dan rasa takut sebagai hasil pembinaan pemerintah dan masyarakat secara integral berlanjut mutlak harus diciptakan



1.2. Prinsip dasar MOP Sabhara

Pencegahan dan penangkalan ( N+ K = C) Keterpaduan Fungsi Opsnal dan pemberdayaan masyarakat (Commutiting

Police) Efektif, efisien ( Sasaran berhasil, Personel, Waktu, Biaya Terkendali ) Ofensif dan Pro Aktif ( jemput bola, konsisten) Inovatif ( Pola Opsnal baik taktik, teknik dan strategik)

1.3. Penerapan Manajemen Opsnal Tujuh Langkah (MOTL)

Merencanakan / Menentukan Sasaran sebagai pedoman rencana kegiatan. Briefing untuk menjelaskan Sasaran, Cara Bertindak dan kekuatan Personel. Penugasan, Petunjuk dan konsignes yang jelas. Pelaksanaan tugas terarah (sesuai rengiat) Wasdal langsung (partisipatif) Laporan Pelaksanaan tugas (untuk pertanggung jawaban) Debriefing sebagai Analisa dan Evaluasi tugas yang telah dilaksnakan

(sebagai dasar penugasan selanjutnya).

1.4. Empat Jiwa MOP

a. Menetapkan Sasaran : Hasil Perkiraan Keadaan Intel , Kalender Kamtibmas untuk menentukan Target Operasi yang merupakan aspek Potensi Gangguan baik yang bersifat statis maupun dinamis.

b. Menetapkan Cara Bertindak : Mengkalkulasi resiko kegagalan terhadap sasaran dengan cara :

Memilih taktis / teknis untuk mengantisipasi kegagalan. Membuat Rencana Aksi alternatif.

c. Menetapkan kekuatan yang meliputi : jumlah personel, kualifikasi kemampuan, peralatan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan cara bertindak.

d. Pengawasan dan Pengendalian :

Untuk menjamin arah dan dinamika kegiatan kepolisian dalam upaya pencapaian sasaran maka dilaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui :

Rapat Staf dan Briefing. Gelar Opsnal Harian, mingguan, dan bulanan. Supervisi / Staf Visit. Cheking / kontrol di lapangan Arahan-arahan Debriefing Anev. Pelaporan.



1.5. Pola Opsnal Japatwal.

Pola Opsnal Japatwal berintikan pengamanan yang mempunyai makna : Terkendali : adanya perintah Pimpinan, tugas terjadwal, kontinuitas

komunikasi / informasi / Pelaporan dapat dipertanggung jawabkan. Terkoordinir : Adanya kesamaan Visi, Misi dan Persepsi oleh fungsi

Pelaksana. Terdukung : tersedianya bantuan informasi, kekuatan (personel / peralatan ),

kemampuan ( expert) dan keamanan dari satuan atas dan samping.

2. Aplikasi Manajemen Operasional FT Sabhara.

2.1. Aplikasi tingkat Polsek

2.1.1 Tugas FT Sabhara Polsek adalah :

Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya preventif kepolisian yang meliputi Penjagaan, Patroli, Pengawalan termasuk Pengaturan dan TPTKP.

Membantu melaksanakan Fungsi Lalu Lintas Melaksanakan kegiatan administrasi operasional tingkat Polsek.

2.1.2 Kegiatan FT Sabhara Polsek.

a. Empat Pola Kegiatan

1. Target Kegiatan

Menjaga Potensi Gangguan tidak berkembang menjadi Ancaman Faktual.

Mendatangi dan mengamankan TKP agar tidak rusak.

Agar tahanan tidak lari atau meninggal dalam tahanan.

Mengurangi kemacetan Lalu lintas.

2. Cara Bertindak.

Penjagaan Markas dan Tahanan secara bergilir.

Melaksanakan Patroli berjalan kaki, bersepeda motor dan roda empat.

Pengawalan. Cepat datang ke TKP dan

mengamankan TKP.

3. Kekuatan yang dilibatkan.

Menggunakan kekuatan Unit Patroli Polsek yang ada.

4. Pengendalian.



Dilaksanakan oleh Kanit Patroli,SPK.

Pengawasan melekat oleh Pa / Ba Polsek dan Pa Polres. Laporan.

b. Manajemen Operasional.

1. Perencanaan

Kapolsek dan Kanit Patroli membuat Rengiat dalam bentuk rengiat bulanan, rengiat mingguan dan rengiat harian yang memuat nomor, waktu, kegiatan, sasaran / T.O., Lokasi, CB, kekuatan, hasil yang ingin dicapai dan keterangan. Dalam merumuskan sasaran berdasarkan kepada :

Kalender Kamtibmas, yang menyangkut kegiatan pemerintahan setempat, perayaan ulang tahun dan kegiatan masyarakat.

Data / konfigurasi gangguan kamtibmas yang meliputi : jumlah pelanggaran / kriminalitas lokasi, waktu, modus operandi dan pelaku (anatomi kejahatan).

Data PG (Potensi Gangguan) yang meliputi bentuk, lokasi dan waktu.

Data PG yang meliputi bentuk / sifat dan lokasinya. Data Asta Gatra meliputi tempat, keadaan penduduk,

keadaan daerahnya, tempat-tempat obyek vital. Hasil penyelidikan dan pengamatan Ka Polsek tentang

kerawanan daerahnya yaitu pengamatan terhadap kasus-kasus tertentu.

2. Pengorganisasian

Kekuatan yang digunakan sesuai dengan kekuatan Unit Patroli yang ada.

3. Pelaksanaan

Persiapan. Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian Dilakukan secara

berjenjang dari Ka Jaga /Ka SPK, Kasat Sabhara, Kapolsek / Waka. Pengawasan melekat

oleh Para Perwira dan Bintara secara berjenjang. Sarana yang digunakan

dengan alat komunikasi yang ada.

3.2. Aplikasi tingkat Polres/ta/tabes.3.2.1 Tugas Satuan Fungsi Sabhara Polres/ta/tabes adalah :



Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan FT Sabhara tingkat Polsek.

Menyelengarakan Fungsi Sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli dan TPTKP.

Membantu penyelenggaraan melaksanakan operasi kepolisian yang diperintahkan kepadanya.

Melaksanakan administrasi opsnal termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

3.2.2 Kegiatan Rutin.

Empat Pola Kegiatan :

a. Target Kegiatan

Mempertahankan agar PG tidak berkembang menjadi GN

Menjaga kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan lainnya.

Masyarakat puas terhadap pelayanan Polri.

Tahanan tidak lari / meninggal.

TKP tidak rusak dan dapat mengungkap perkara.

Lancarnya pengawalan VIP

b. Cara bertindak

Penjagaan Markas kegiatan masyarakat, dan Tahanan secara bergilir.

Melaksanakan Patroli berjalan kaki, bersepeda motor dan roda empat.

Pengawalan Cepat datang ke TKP

dan mengamankan TKP.

c. Pelibatan kekuatan.

Kekuatan yang dilibatkan adalah kekuatan opsnal Fungsi Sabhara yang ada di Polres.



d. Pengawasan dan Pengendalian

Dilakukan secara berjenjang dari Ka Jaga / Ka SPK, Kasat Sabhara, Ka Polres / Waka.

Pengawasan melekat oleh Para Perwira secara berjenjang.

Sarana yang digunakan dalam pengawasan dan pengendalian melalui alkom yang ada, sistem laporan, gelar opsnal, supervisi.

3.2.3 Manajemen Operasional.

a. Perencanaan

Kasat Sabhara membuat Rengiat dengan merumuskan sasaran yang bersumber pada :

Kirka Intel Polres. Ren Proja Opsnal Polres Data/konfigurasi Kamtibmas yang meliputi

jumlah kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan pelaku. Data Potensi Gangguan yang meliputi

bentuk/sifat dan lokasi.Contoh : Bubarnya anak sekolah dan pasar, tempat, dimana, jam berapa.

Data PG meliputi bentuk/sifat dan lokasi.Contoh : Tempat-tempat penjualan barang bekas atau pasar loak terutama onderdil kendaraan.

Data Asta Gatra. Hasil Anev Tahunan. Kalender Kamtibmas yang meliputi kegiatan

Pemda, hari Ulang tahun/Hari besar Nasional/ Regional, kegiatan masyarakat. Berdasarkan perumusan tersebut diatas

ditentukan sasaran selektif prioritas “sasaran selektif" dan secara rutin, selain itu terdapat sasaran selektif prioritas Polsek. yang tidak terjangkau oleh Polsek dan sasaran lain seperti pengamanan tahanan, pengamanan kegiatan masyarakat, pemerintah dan pengamanan TKP yang selanjutnya menjadi sasaran Polres.

Penentuan target kegiatan dilaksanakan berdasarkan penajaman sasaran dan hasil penyelidikan. Kekuatan yang dilibatkan dan cara bertindak didasarkan atas sasaran yang dihadapi. Waktu pelaksanaan kegiatan rutin sepanjang tahun dengan bertahap tiap Triwulan serta dilaksanakan analisa dan evaluasi tiap Triwulan. Rencana latihan dibuat untuk mendukung tugas yang dihadapi seperti latihan menembak, beladiri, penggunaan Borgol dan sebagainya. Rencana kegiatan dibuat dalam bentuk : Rencana kegiatan Triwulan, Bulanan dan Mingguan.

b. Organisasi

Susunan kekuatan yang dilibatkan adalah kekuatan Opsnal Sabhara Polres yang ada sesuai dengan organisasi Polri.

Kekuatan Sabhara



Polres disusun dalam bentuk Ploeg dan bagian (3 Ploeg dan 3 bagian dan sebagainya).

c. Pelaksanaan :

1. Persiapan : Menyiapkan Surat

Perintah/ Surat Tugas, formulir, blanko, buku-buku seperti buku Patroli, mutasi, buku petunjuk dan sebagainya.

Menyiapkan alat : mesin ketik / komputer, senter, borgol, ranmor, senpi.

2. Latihan : melaksanakan latihan sesuai rencana.

3. Pelaksanaan :Sebelum melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit melakukan AAP untuk:

Perumusan tugas.Setiap pimpinan patroli harus dapat merumuskan tugas Patroli yang sesuai dengan rencana patroli yang telah ditetapkan yang meliputi:

Tugas patroli. Sasaran patroli. Kekuatan anggota patroli. cara bertindak. waktu patroli. Route patroli. Tugas masing-ma-sing anggota patroli. Persiapan

Memeriksa kelengkapan anggota sarana / prasarana, Surat Perintah Tugas dan lain-lain.

Pelaksanaan tugas. Mengawasi dan mengenda-likan pelaksanaan tugas sesuai yang diinginkan. Konsolidasi. Mengadakan pengecekan kembali terhadap anggota dan kelengkapannya,

hasil serta hal-hal yang menonjol. Pelaporan. Melaporkan secara lisan dan tertulis hasil pelaksanaan patroli.

4. Pengendalian.

5. Pengendalian dilaksanakan oleh : Ka Jaga, Ka SPK, Kasat Sabhara dan Kapolres/ Waka. Waslekat dilaksanakan oleh Pa Polres sesuai jenjang kepangkatan.

6. Sarana Wasdal : Alat Komunikasi yang ada.

3.2.4 Operasi Kepolisian

Empat pola kegiatan :



a. Target Operasi.

Menekan / menghilangkan Potensi Gangguan ( PG ) secara kuantitatif dalam %.

Menjaga kelancaran kegiatan Pemerintah dan masyarakat.

Menjaga kelancaran pengawalan. Kesiapan penjagaan.

b. Cara bertindak.

Penjagaan terhadap VIP. Patroli berkendaraan

roda empat atau roda dua, bersepeda dan berjalan kaki serta mengunjungi Pos Kamling pada rute yang dilewati.

Pengawalan/. Tanggap dan cepat ke

TKP.c. Kekuatan yang dilibatkan.

Unit kecil Sabhara yang bertugas secara khusus untuk tugas tersebut.

d. Pengendalian.

Pengendalian dilakukan oleh :

Kasat Sabhara dan Ka/Waka Polres.

Perwira yang ditunjuk dalam operasi tersebut.

Sarana Pengendalian : Gelar Opsnal. Komunikasi yang ada

(HT/Telepon). Laporan. Supervisi.

3.2.5 Manajernen Opsnal :

a. Perencanaan.

Perencanaan terhadap Operasi Kepolisian dimana Sabhara dikedepankan seperti : Pengamanan Iebaran, Pam Natal, Pam Ulang Tahun Kemerdekaan dimana



Renopsnya dibuat oleh Mabes Polri atau oleh Polda, maka Polres dalam hal ini Kasat Sabhara segera membuat rencana kegiatan operasi yang bersumber pada: Renops Polda. Kir Intel Polres. Data / konfigurasi

kerawanan kamtibmas meliputi, PG, AG dan GN Kalender Kamtibmas. Data Asta gatra.

Selanjutnya rencana kegiatan operasi ini dipaparkan dalam rapat Staf, untuk mendapatkan tanggapan dari fungsi Opsnal lainnya, setelah disetujui maka pelaksanaan menunggu Prinops dari Polda. Sedangkan fungsi lainnya membuat rencana fungsi dan untuk Rengiat dibuat sesuai kebutuhan. Terhadap operasi Kepolisian dimana fungsi lain dikedepankan seperti : Ops Curat, ops patuh maka Kasat Sabhara membuat Rencana fungsi yang bersumber pada :

Ren Ops Polda. Ren Ops fungsi yang dikedepankan. Kirka Intel. Data/konfigurasi kerawanan kamtibmas meliputi : PG, AG dan GN. Kalender kamtibmas. Data Asta Gatra.

Rencana fungsi tersebut dipapar-kan pada rapat Staf, untuk selanjutnya mendapatkan tanggapan.

b. Organisasi.

Kekuatan yang digunakan di dalam operasi Kepolisian ini ditentukan dalam bentuk Unit-unit kecil, yang tugas nyatanya melaksankan tugas operasi tersebut.

c. Pelaksanaan :

1. Persiapan : Menyiapkan Surat Perintah Tugas, blanko/ formulir yang dibutuhkan, buku-

buku laporan dan sebagainya. Menyiapkan Alut seperti : Senpi,Borgol dan sebagainya.

2. LatihanMemberikan latihan-latihan kepada anggota sesuai yang direncanakan.

3. Pelaksanaan.

Sebelum melaksanakan tugas, maka dilakukan tindakan AAP meliputi : Perumusan Tugas. Briefing. Persiapan. Pelaksanaan. De Briefing. Pelaporan.



4. Pengendalian:

Pengendalian dilaksanakan Kasat Sabhara dan KaPolres/ Waka Polres. Sarana yang digunakan meliputi :

- Rapat Staf.- Gelar Opsnal.- Komunikasi yang ada (HT / Telepon).- Laporan.- Supervisi.Contoh : Opsnal Pam Natal. (Fungsi Sabhara yang dikedepankan).

BAB III

PENGENDALIAN MASSA



Kompetensi Dasar :

1. Memahami pengetahuan Pengendalian Massa dalam pelaksanaan tugas kepolisian

2. Menerapkan Pengendalian Massa dalam melaksanakan tugas kepolisian.


Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab III, diharapkan peserta didik dapat :

1. Menjelaskan pengertian Dalmas.2. Menjelaskan Pengertian Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut.3. Menjelaskan Dasar Hukum Dalmas.4. Menjelaskan Larangan dan Kewajiban Anggota Dalmas.5. Menjelaskan Persyaratan Anggota Dalmas.6. Menjelaskan Konfigurasi Standar Dalmas.7. Menjelakan Tujuan dan Sasaran Dalmas.8. Memilih Cara Bertindak Dalmas.9. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Dalmas10. Melakukan Langkah-Langkah Kegiatan Dalmas

1. Pengertian- pengertian

Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.

Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.

Dalmas Lanjut adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.

Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut.

Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut.

Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah



permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Gedung/Bangunan Penting adalah bangunan bangunan yang meliputi ruangan, halaman dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung-gedung/bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.Lapangan/Lahan Terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa.

Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta), Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan (Kapolsek Metro), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Kepala Kepolisian Resort Metropolitan (Kapolres Metro), Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Kota (Kapolres Metro) Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa atau areal tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Alih Kendali adalah peralihan kendali dari Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek Metro kepada Kapolres / Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes, dari Kapolres / Kapolresta / Kapolres Metro / Kapoltabes kepada Kapolda.

Kendali Taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa.

Kendali Teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira lapangan di kesatuan masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya.

Kendali Umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut dalam situasi merah

2. Dasar Hukum

Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Surat Keputusan Direktur Sabhara Polri No Pol: Skep 02/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 Tentang Buku Panduan Pelatiahan Dasar Dalmas.

Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Undang-undang menyampaikan pendapat dimuka umum.

Undang-undang No 9 tahun 1999 tentang Hak azasi manusia.



3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Terlayaninya unjuk rasa agar

berlangsung dengan tertib, guna menghindari huru-hara yang dapat menimbulkan jatuhnya korban, kerugian materil ataupun terganggunya kamtibmas.

Mengupayakan tegaknya hukum dan ketertiban demi terpeliharanya kamtibmas.

Mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

b. Sasaran Menjaga dan melayani massa unjuk

rasa agar tetap terkendali atau damai dan tujuan tercapai Tidak terpancing oleh provokator atau

pihak penyusup. Tokoh pimpinan massa/Korlap

dengan pengendali satuan dalmas masing-masing dapat menjaga atau mengendalikan massanya dan anak buahnya

Mencegah agar massa unjuk rasa tidak anarki.

Mencegah agar massa penonton tidak memprovokatosi massa unjuk rasa untuk bertindak anarki.

Melindungi dan mengamankan tim negosiator dari desakan massa.

4. Prinsip Dasar Pelayanan Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah hak Warga Negara sehingga harus dilayani.

Menghormati HAM. Sesuai prosedur hukum. Mengutamakan Negosiasi. Penegakkan Hukum untuk prevantif Tindakan tegas, terukur sebagai

langkah terakhir terhadap unjuk rasa yang anarkhis.

5. Larangan dan kewajiban Anggota Satuan Dalmas

a. Larangan

Bersikap arogan dan terpancing oleh prilaku massa. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan

prosedur. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas. Membawa senjata tajam dan peluru tajam. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran

massa secara perorangan. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.



Mengucapkan kata-kata kotor,pelecehan seksual perbuatab asusila memakimaki pengunjuk rasa.

Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang undangan.

b. Kewajiban.

Menghormati Ham dari setiap orang yang melkuakan unjuk rasa. Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan

dan membentuk formasi sesuai ketentuan. Melindungi jiwa dan harta benda. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi unjuk hingga unjuk

rasa selesai. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan

yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

6. Persyaratan yang harus dimiliki oleh Satuan Dalmas adalah mempunyai :

Mental dan moral yang baik. Keteguhan hati dan loyalitas tinggi. Dedikasi dan disiplin yang tinggi. Nilai ke Sabharaan jasmani paling

rendah 65. Penguasaan terhadap pasal-pasal

dalam undang-undang yang berkaitan dengan Dalmas. Jiwa karsa yang tinggi. Sikap netral. Kemampuan beladiri. Kemampuan dalam menggunakan

peralatan Dalmas. Kemampuan membentuk/mengubah

formasi dengan cepat. Kemampuan menilai karakteristik

massa secara umum. Kemampuan berkomunikasi dengan

baik. Kemampuan menggunakan

kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik.

Kemampuan naik-turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.

7. Konfigurasi Standar

7.1. Kemampuan Mempunyai mental yang baik. Mempunyai keteguhan hati dan loyalitas tinggi. Mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi. Mempunyai ketahanan fisik yang baik. Mempunyai kemampuan bela diri.



Trampil dalam menggunakan peralatan Dalmas. Trampil membentuk/merobah Formasi dengan cepat. Mampu menilai karakteristik massa secara umum. Mampu berkomunikasi dengan baik. Kecepatan berkumpul, mampu naik dan turun kendaraan

dengan tertib. Mampu menggunakan alsus Water Canon dan alsus

Dalmas lainnya dengan baik.

7.2. Kekuatan.

7.21 Satuan Peleton Dalmas Awal : 38 orang, terdiri atas :

Danton : 1 orang Anggota : 30 orang Caraka : 1 orang Kamerawan : 1 orang Petugas Tali Dalmas : 2 orang Negosiator : 3 orang

7.2.2 Satuan Peleton Dalmas Lanjut : 37 orang, terdiri atas :

Danton : 1 orang Anggota : 30 orang Caraka : 1 orang Kamerawan : 1 orang Pemadam Api : 2 orang Penembak Gas : 2 orang Unit Anjing : 3 unit Unit Kuda : 3 unit

7.2.3 Satuan Kompi Dalmas Awal : 116 orang, terdiri atas :

Dan Kompi : 1 orang Wadan Kompi : 1 orang Dan Ton : 3 orang Caraka : 4 orang Kamerawan : 5 orang Petugas Tali Dalmas : 2 orang Anggota : 90 orang Negosiator : 10 orang

7.2.4 Satuan Kompi Dalmas Lanjut: 138 orang, terdiri atas :

Dan Kompi : 1 orang Wadan Kompi : 1 orang Dan Ton : 3 orang Caraka : 4 orang Kamerawan : 5 orang Penembak Gas Air Mata : 6 orang



Pemadam Api : 6 orang Pok Rantis Pengurai Massa : 8 orang Pok Rantis Penyelamat : 4 orang Pok Kawat Penghaang Massa : 10 orang Anggota : 90 orang Unit Anjing : 10 unit Unit Kuda : 10 unit.

7.2.5 Satuan Pendukung

Satuan Penindak Sabhara. Fungsi Intelejen. Fungsi Reskrim. Fungsi Binamitra. Fungsi Lalu Lintas Fungsi Pol Air Fungsi Pol Udara Fungsi Propam Fungsi Keslap Fungsi Humas Fungsi Telematika Fungsi Logistik.

8. Manajemen Dalmas

8.1. Tahap persiapan

a. Membuat surat perintah b. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang massa pengunjuk rasa

yang akan dihadapi, meliputi: Nama organisasi Unras. Pimpinan / Penanggung jawab Unras. Waktu, Tempat dan Rute diadakannya Unras. Maksud dan Tujuan serta Thema Unras.

c. Menyiapkan perlengkapan, transportasi, komunikasi, dan logistik serta dokumentasi.

d. Menyiapkan pasukan dalmas sebelum massa pengunjuk rasa mendahului datang ke obyek yang dituju.

e. Menyiapkan kekuatan cadangan untuk antisipasi massa bertambah banyak.f. Membuat pos komando lapangan yang dekat dengan lokasi unjuk rasa tetapi

tersembunyi.g. Membuat system komunikasi ke seluruh unit satuan polri.h. Memberi APP kepada seluruh anggota yang terlibat tugas pengendalian

massa : Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau

senjata api. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah

Komandan dan dalam ikatan satuan.



Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim Negosiator).

Penggunaan Tongkat “T’ hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk memukul.

Cek perlengkapan perorangan/satuan.

i. Melaksanakan Latihan perorangan / Satuan dan Peralatan : Peran komunikasi Negosiator. Ketahanan phisik dan mental. Formasi Dasar dan Satuan. Langkah Pelayanan Unras sesuai eskalasi (Damai, Tidak

tertib/Arogan, Anarkhis) Peralatan Dalmas (Pemadam Api, Water Canon / RPM,

Handy Cam).

8.2. Tahap pelaksanaan

8.2.1 Formasi Sat Dalmas

Police Line (Jarak dengan Massa Min 10 M) Tim Negosiator. Sat Dalmas tanpa alat (Posisi Tangan Berkait Formasi

bersaf). Sat Dalmas dengan Alat (Tongkat “T”, Tameng fiber,

Helm, Pelindung Tangan, Pelindung Kaki, Rompi Dalmas, Pemadam Api, Megaphone, Handy Cam, Alkom) Formasi bersaf.

Pemberdayaan Satwa ( merupakan Kuat Pendukung Dalmas)

Water Canon / RPM.

8.2.2 Langkah-langkah Kegiatan

a. Adakan peninjauan lapanganb. Gunakan rute terdekat untuk menuju sasaran c. Tahap isolasi, merupakan tahap awal dari pengendalian massa.d. Tahap penyekatan sementara atau pengalihan rute melaksanakan : Tim Negosiator melakukan Negosiasi dengan

pimpinan/penanggung jawab massa pengunjuk rasa. Tanyakan surat pemberitahuan kepada pimpinan massa

dari Polri dan beritahukan kewajiban yang harus dipatuhi selama berunjuk rasa.

Jelaskan sikap dan kebijakan Polri terhadap massa. Jelaskan undang-undang yg berlaku bagi pengunjuk rasa. Satuan Dalmas melakukan penyekatan sementara

dengan memasang Police Line antara Massa Unras dan Pasukan Dalmas/pengalihan route terhadap massa agar tetap tertib ditempat yang sudah ditentukan atau menghindari massa yang tidak sepadan.

Satuan Dalmas tetap menunjukan sikap yang ramah, tidak terpancing emosi, tetap bertahan pada formasi yang telah ditentukan.



e. Satuan dalmas jangan sekali-kali berdiskusi atau membantah issu yang diangkat oleh massa pengunjuk rasa.

f. Hindari kontak fisik, jangan mengancam/menggertak, tetapi jaga sikap, jaga ketertiban dan keutuhan formasi.

g. Gunakan kamera photo/video/HandyCame untuk meliput : Massa Unras utamanya pimpinan massa. Arah, kerumunan dan tindakan yang mereka lakukan. Individu yang bertindak diluar kewajaran Semua alat , Pamplet dan Transportasi yang digunakan

untuk Unras.

h. Liputan photo/video/HandyCame harus mencakup proses unjuk rasa begitu pula rekaman aksi dan kata-kata yang diucapkan oleh pimpinan massa.

i. Menutup gerakan massa yang menuju ke arah berbahaya, dilakukan dengan formasi bersaf.

j. Pembubaran massa : Membubarkan massa dengan mendorong apabila

negosiator gagal/tidak ada kesepakatan. Pembubaran merupakan kegiatan atau tindakan, bila

massa mengganggu kamtibmas. Penangkapan terhadap provokator dan pelaku tindak

pidana. Penangkapan oleh unit Intel sesuai prosedur yang

berlaku.

k. Satuan Dalmas lintas ganti dengan PHH Brimob apabila unjuk rasa berubah menjadi huru-hara / anarkis.

l. Satuan Dalmas menutup Pam Obyek Vital dan tempat-tempat yang berada di sekitar unjuk rasa.

m. Pengawalan : Massa dapat dibubarkan dan situasi dapat dikendalikan,

masa diarahkan di tempat aman dengan kawalan satuan dalmas. Pengawalan dilaksanakan oleh petugas di depan dan di

belakang rombongan massa. Massa diberi pengarahan untuk kembali dengan tertib ke

tempat masing-masing.

n. Provokator / pelaku tindak pidana dibawa ke komando.

8.2.3 Dinamika Operasional Sat Dalmas.a. Situasi damai.

Adakan penjagaan dititik kumpul massa dan lakukan pengawalan disepanjang perjalanan menuju lokasi unjuk rasa dan pilihkan rute yang lancar dan aman..

Tim Negositor menyambut kedatangan massa dan melakukan kegiatan Negosiasi

Sat Dalmas tanpa alat melapis dengan formasi bersaf dibelakang Negosiator dengan sikap siaga.

Petugas pemasang Police Line tetap menjaga keutuhan Police Line.



b. Situasi Tidak Tertib / Arogan Menarik Police Line, Negosiator dibelakang Dalmas

Tanpa Alat. Lakukan Lintas Ganti dengan Dalmas Pakai Alat. Upayakan tidak sampai Anarkhis, lakukan Negosiasi

lanjut. Lakukan pendorongan massa seperlunya bila situasi

massa berkembang memanas. Petugas Handy Cam harus selalu merekam / mengambil

gambar sepanjang terjadinya unjuk rasa. Tim Negosiator dan Dalmas Tanpa Alat menutup lambung

kanan / kiri dibelakang Dalmas Pakai Alat.

c. Situasi Anarkhis Lakukan Lintas ganti dengan PHH Brimob. Menarik mundur Tim Negositor, Dalmas Tanpa Alat dan

Dalmas Pakai Alat menutup lambung kanan /kiri dibelakang PHH Brimob. Petugas Handy Cam selalu mengikuti / merekam jalannya

unjuk rasa.

8.3 Tahap pengakhiran

a. Konsolidasi Mengumpulkan kembali satuan dalmas yang terlibat

dalam tugas pengendalian massa.

Cek keutuhan personil dan peralatan Data korban dipihak petugas maupun dipihak massa.

b. Kaji ulang ( “ Wash Up”) Perlu dievaluasi tentang pelaksanaan tugas yang telah

dilaksanakan dan cara bertindak di lapangan. Mengoreksi tindakan yang sesuai dengan prosedur. Ucapkan terima kasih atas tugas yang telah dilaksanakan.

c. PelaporanMembuat laporan tentang pelaksanaan tugas pengendalian massa.



BAB IV

MANAJEMEN PENJAGAAN

Kompetensi Dasar :

1. Memahami Tugas Penjagaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.2. Menerapkan Tugas Penjagaan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.


Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab IV, diharapkan peserta didik dapat :1. Menjelaskan Pengertian Penjagaan.2. Menjelaskan Tujuan Penjagaan.3. Menjelaskan Tugas Penjagaan.4. Menjelaskan Peranan Penjagaan.5. Menjelaskan Bentuk-Bentuk Penjagaan.6. Menjelaskan Konfigurasi Standar Penjagaan.7. Menjelaskan Sasaran Penjagaan.8. Melakukan Serah Terima Tugas Jaga.9. Melakukan / Membuat Rencana Kegiatan Penjagaan.10. Melakukan Pengawasan Pengendalian Penjagaan.

1. Pengertian

Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam rangka memelihara keselamatan jiwa dan keamanan harta benda

Penjagaan Markas atau perkantoran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan Markas atau perkantoran yang menjadi tanggung jawabnya.

Penjagaan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap tahanan dalam pelaksanaan proses hukum.

Penjagaan obyek tertentu lainnya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk memberikan keamanan terhadap obyek tertentu lainnya.

2. Dasar

UU NO. 2 Tahun 2002. Skep Kapolri No. Pol : Skep/262/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang

Penjagaan. Peraturan Kababinkam Polri No. 09 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009,

tentang Penjagaan



3. Tujuan Penjagaan

Menciptakan, memelihara dan menjaga situasi yang mantap, terkendali dan dinamis dalam rangka memelihara kamtibmas.

Memelihara, menjaga dan mengamankan keselamatan orang / jiwa raga dan harta benda.

Terpelihara dan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tegak dan tertib hukum dalam masyarakat.

4. Tugas dan Peranan Penjagaan.

4.1. Tugas Penjagaan

Mencegah / menangkal segala bentuk tindak kejahatan / pelanggaran di daerah tanggung jawabnya masing-masing, baik bersifat pos tetap, pos sementara dan pos bergerak (mobile).

Memberikan pelayanan, antara lain menerima laporan / pengaduan dari masyarakat.

Monitor secara aktif setiap saat segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi pada seluruh jajaran Polri di wilayahnya.

Sampaikan secara cepat dan tepat setiap kejadian segala bentuk kejadian / gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada Satuan Tingkat Atas guna mendapatkan petunjuk lanjut.

4.2. Peranan Penjagaan.

Sebagai pintu gerbang pertama memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk : Penerimaan dan penanganan pertama laporan /

pengaduan. Pelayanan permintaan bantuan / pertolongan Kepolisian . Penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan

pengamanan barang bukti. Penyelesaian perkara ringan / perselisihan antar warga,

sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri.

5. Pos Polisi dilihat dari sifat, kegiatan dan tingkat kerawanan, dibagi menjadi :

5.1. Pos Tetap.

Adalah suatu Pos Polisi yang bersifat permanen dan ada kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan sepanjang waktu serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kapolda.Contoh : Pospol Serpong, Pos Jaga Polsek

5.2. Pos Sementara (Taktis)



Pos sementara adalah pos yang diadakan dalam rangka menghadapi ancaman gangguan dan kegiatan masyarakat yang bersifat temporer, misalnya : Pos penjagaan hiburan Pos penjagaan pameran Pos penjagaan hari raya

5.3. Pos Bergerak (mobile)

Pos polisi yang sifatnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mobil.Contoh : Patroli R- 4 saat berhenti dapat melakukan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.

6. Konfigurasi standard

6.1. Nama Satuan : Unit Penjagaan.6.2. Kekuatan :

6.2.1 Kualifikasi kemampuan Yanmas TPTKP Proses Tipiring Mengetik/Operasional Komputer Menembak mahir minimal kelas 2

6.2.2 Jumlah Personel

Penjagaan menggunakan sistem 3 (tiga) giliran jaga (ploeg/shief) dengan kekuatan personel sebagai berikut :

a. Polsek, 12 orang terdiri dari : Tiga orang sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian

(Ka SPK). Sembilan orang sebagai anggota.

b. Polres, 18 orang terdiri dari : Tiga orang sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian

(Ka SPK). 15 orang sebagai anggota.

c. Polda, 63 orang terdiri dari : Tiga orang sebagai Ka Unit. 60 orang sebagai anggota.

6.3. Peralatan dan Perlengkapan

6.3.1 Umum

a. Gampol yang berlaku sesuai ketentuan.



b. Perlengkapan perorangan Sabhara Polri terdiri dari : Sabuk Sabhara Selempang Pet Tongkat "T" Borgol Peluit Tanda Kewenangan

c. Persenjataan Revolver untuk seluruh anggota. Senjata panjang.

d. Kendaraan RanmorR2 Ranmor R4 Pengangkut personel. Pengangkut tahanan.

e. Alkom Telephone. Handy Talky/HT. Megaphone.

6.3.2 Khusus Sabhara Kit TKP Kit

6.3.3 Buku-buku yang harus ada di penjagaan

Buku Jadwal dan Mutasi Penjagaan. Buku Induk / Register Laporan Polisi. Buku Induk/Register Surat T anda Penerimaan Laporan. Buku Induk / Register Pengiriman Berita / Laporan Kejadian Peristiwa

Gangguan Kamtibmas dari Polsek ke KOD (Polres/ta/tabes). Buku Induk / buku Register Penerimaan dan Penerusan/ Pengiriman

Berita/Laporan Kejadian Gangguan Kamtibmas (dari KOD s/d ke Mabes Polri secara berjenjang).

Buku Induk / Register Situasi Umum Harian Gangguan Kamtibmas. Buku Daftar Tahanan. Buku Mutasi Tahanan. Buku Berobat Tahanan. Buku Barang / Milik / Titipan Tahanan. Buku Makanan Tahanan. Buku Besuk / Mengunjungi Tahanan. Buku Kontrol Tahanan. Buku Bon / Pinjam Tahanan untuk kepentingan Pemeriksanaan. Penyidikan. Buku Induk/Register Permintaan Visum et Repertum.



Buku Barang Bukti. Buku Tamu. Buku Supervisi dari Pimpinan / Satuan Tingkat Atas. Buku Kecelakaan Lalu Lintas. Buku Barang Inventaris Penjagaan. Buku Alamat/No. Telp Pejabat Penting. Buku Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB). Blanko-blanko :

a. Permintaan Visum et Refertum.b. Laporan Polisi / Kejadian.c. Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan.d. Tipiringe. Lain-lain sesuai kebutuhan.

7. Tujuan dan Sasaran.

7.1. Tujuan

Terpeliharanya keamanan personel, tahanan dan instalasi kesatuan dan obyek tertentu lainnya yang dijaga.

7.2. Sasaran

7.2.1 Penjagaan Markas Penjagaan Keamanan, keselamatan dan kenyamanan personel

Polri dan tamu. Keamanan materiil markas. Ketertiban dan kelancaran kegiatan dinas di markas.

7.2.2 Penjagaan Tahanan Jumlah tahanan. Keselamatan tahanan. Ketertiban dan kebersihan ruang tahanan. Keamanan barang milik tahanan.

7.2.3 Penjagaan obyek tertentu lainnya. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan personel. Keamanan materiil Ketertiban dan kelancaran kegiatan

8. Manajemen Penjagaan

Kegiatan penjagaan meliputi : Penjagaan markas, Penjagaan tahanan dan Penjagaan kegiatan masyarakat / obyek khusus

8.1. Penjagaan Markas8.1.1 Tahap Persiapan

Setengah jam sebelum dimulai giliran tugas jaga, maka petugas jaga baru sudah siap di tempat jaga.

Pemeriksaan ruang jaga dan ruang tahanan. Pemeriksaan kerapihan meliputi ; sikap tampang, perlengkapan



dan persenjataan. Menerima/meminta informasi dan mempelajari tugas-tugas yang

telah dilakukan oleh petugas jaga lama, memperhatikan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari pimpinan.

Melaporkan kepada Biro Operasional / Bagian Operasional / SPK.

Ka Jaga memberikan AAP kepada anggotanya.

8.1.2 Tahap Pelaksanaan

Penjagaan Markas pada prinsipnya di bawah tanggung jawab Ka Jaga Adapun kegiatan-kegiatan penjagaan antara lain :a. Membuat jadwal tugas-tugas penjagaan dan mengisi

buku mutasi sesuai perintah. b. Melaksanakan dinas jaga sesuai jadwal tugas

penjagaan, termasuk penugasan anggota jaga untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih pada pukul 06.00 dan pukul 18.00 setempat.

c. Memukul lonceng setiap jam sekali, selama 24 jam dan ditulis dalam buku mutasi penjagaan dengan tinta warna merah.

d. Dalam pelaksanaan tugas jaga Markas agar memperhatikan dan meneliti secara khusus hal-hal sebagai berikut :

Buku-buku dan blanko yang hams ada di penjagaan. Isi kotak PPPK/PPGD dan alat pemadam kebakaran. Papan pengumuman, turunan/petikan dari peraturan-

peraturan / instruksi-instruksi konsignes. Kebersihan dan ketertiban ruang jaga, ruang tahanan

dan kamar mandi/WC. Dalam hal pengamanan senjata api beserta amunisi

yang tidak digunakan, agar senjata api dalam keadaan kosong dan disimpan dalam lemari / rak senjata yang terkunci, tetapi mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Menjaga dan memelihara barang-barang inventaris yang dipertanggung jawabkan pada penjagaan seperti : kebersihan senjata api, kebersihan dan kerapihan buku-buku penjagaan.

Perhatikan ketentuan cara menerima/mengirim berita telepon.

Selama melaksanakan tugas penjagaan maupun sedang dalam istirahat agar tetap memperhatikan kesiapsiagaan.

Melaksanakan pengawasan terhadap situasi Markas dan sekitarnya.

Menjaga, memelihara dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya barang bukti, barang titipan dan barang temuan yang menjadi tanggung jawab petugas jaga, agar tetap utuh dan tidak rusak serta dicatat dalam buku Mutasi.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan, pertolongan dan informasi serta menyiapkan ruang tunggu tamu.

Mencatat dalam buku mutasi setiap kejadian dilingkungan tanggung jawabnya.

Melaksanakan was, pengamatan dan pengecekan di



lingkungan markas & memeriksa pintu-pintu kantor apakah sudah terkunci atau belum terutama di luar jam kantor atau malam hari termasuk adanya anggota yang lembur.

Bagi anggota yang mendapat giliran istirahat memanfaatkan waktu istirahat di tempat yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan tugas jaga markas agar senantiasa diadakan koordinasi dengan petugas jaga instansi lain.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota jaga dicatat dalam buku mutasi penjagaan.

8.1.3 Tahap Pengakhiran (pengawasan dan pengendalian)

Kegiatan konsolidasi dari masing-masing sasaran dalam penjagaan/kesatrian : Dilaksanakan setelah kegiatan penjagaan selesai

dengan melakukan apel selesai tugas. Memeriksa/cheking kekuatan/anggota jaga. Memeriksa/cheking perlengkapan anggota jaga. Membuat laporan pelaksanaan penjagaan sesuai

sasaran penjagaan. Ka Jaga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya baik

secara lisan maupun tertulis dalam buku mutasi atau blanko laporan kepada Pa Siaga/Pamapta/Bamapta.

8.2. Penjagaan Tahanan8.2.1 Tahap Persiapan.

Di Mabes Polri oleh petugas Satuan Pengamanan dan Protokol (Satpamprot) Denmabes Polri.

Di Polda oleh Satuan Pengamanan dan Protokol (Satpamrot) Denma Polda.

Di Polres/ta oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Di Polsek/ta oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).8.2.2 Penjagaan tahanan dilakukan oleh anggota jaga dengan pengaturan sesuai

jadwal tugas jaga tahanan.

8.2.3 Penjagaan tahanan ditujukan terhadap:

Kondisi tahanan antara lain kesehatannya. Aktivitas tahanan (keluar masuk, proses pemeriksaan,

olahraga, besuk tahanan, berobat). Kondisi rumah tahanan antara lain kebersihan dan

kelengkapannya.

8.2.4 Mengecek kelengkapan (senjata api, senter malam hari) dan Iain-lain yang diperlukan.



8.2.5 Anggota jaga tahanan harus mengetahui jumlah dan keadaan tahanan dari daftar tahanan yang ada (pada buku dan papan tahanan).

8.2.6 Sebelum serah terima jaga tahanan, anggota jaga lama dan baru mengadakan pemeriksaan :

Jumlah tahanan, keadaan tahanan. Mencocokan daftar tahanan dan mengadakan pemeriksaan

kondisi ruang tahanan.

8.2.7 Tahap Pelaksanaana. Petugas Jaga Tahanan, diatur sebagai berikut : Buat jadwal, siapa yang bertanggung jawab pada jam-jam

tertentu. Upayakan maksimal pengawasan / penjagaan selama 1 s/d 2

jam atau disesuaikan dengan kekuatan personil petugas jaga. Adakan penjagaan dan pengawasan secara ketat terhadap

tahanan. Awasi lingkungan dalam dan luar ruang tahanan secara ketat

dan teliti. Catat dalam buku mutasi apabila ada kelainan/penyimpangan

dari pada tahanan dan situasi sekitar ruang tahanan serta dibuat laporan. Lakukan tindakan tepat, tegas, cepat dan benar terhadap

penyimpangan-penyimpangan dari tahanan.

b. Pelaksanaan tugas pada saat serah terima jaga tahanan : Petugas jaga lama menyerahkan tugas jaga/pengawasan

tahanan dengan lengkap dan informasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas yang baru.

Petugas yang baru mengecek jumlah tahanan, kondisi fisik setiap tahanan, barang-barang milik tahanan yang dititipkan, SPP serta hal-hal lain sehubungan dengan penyerahan dari petugas lama.

Serah terima tugas jaga tahanan agar dicatat dalam buku mutasi penjagaan selengkap-lengkapnya.

c. Pelaksanaan tugas jaga tahanan apabila sewaktu-waktu masuk ke dalam ruang tahanan.

Pada saat petugas jaga tahanan masuk ke dalam kamar tahanan ada kemungkinan tahanan sewaktu-waktu memperdaya, melemahkan atau merampas peralatan/senpi petugas jaga tahanan yang selanjutnya bertindak untuk melarikan diri, pemberontakan, menyandera atau melakukan perbuatan yang merugikan Polri.

Untuk menghidari perbuatan yang merugikan Polri tersebut, diatur cara-cara pengamanan sebagai berikut :1. Petugas jaga tahanan harus dapat

mengetahui tahanan mana yang perlu diwaspadai dan memerlukan perhatian khusus.

2. Pada prinsipnya petugas yang memasuki ruang tahanan minimal 2 orang petugas :

3. Petugas pertama yang memasuki ruang tahanan.



4. Petugas kedua mengawasi gerak-gerik tahanan dalam rangka mengamankan petugas yang masuk ke dalam ruang tahanan.

Jarak masing-masing petugas tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengamankan petugas lainnya agar :1. Memberikan peringatan bila terjadi bahaya.2. Memudahkan petugas untuk saling

membantu.3. Mengamankan situasi secara bersama-

sama. Kekuatan petugas yang masuk dalam ruang

tahanan disesuaikan dengan jumlah tahanan. Petugas yang masuk ke dalam ruang tahanan

hendaknya mengambil posisi taktis yang menguntungkan dalam arti sewaktu-waktu mudah melumpuhkan gerakan tahanan yang membahayakan.

Keluar dan masuknya tahanan hendaknya diatur secara bergilir sesuai dengan kepentingan.

Dilarang membuka kamar tahahan pada malam hari.

d. Petugas jaga tahanan dilarang Meminta uang/ barang/ jasa apapun dari tahanan

atau keluarga yang datang menjenguk Menyuruh bekerja seperti membersihkan

kendaraan, menyapu halaman/lantai kotor. Melakukan ancaman, penganiayaan ataupun

menyakiti hati tahanan. Apabila terjadi kelalaian atau kesengajaan dari

petugas tahanan yang mengakibatkan matinya tahanan atau melarikan diri, maka petugas jaga tahanan dan pimpinan 2 (dua) tingkat di atasnya dikenakan tuntutan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Sikap petugas jaga tahanan Petugas jaga tahahan tidak boleh lengah dan

harus selalu waspada. Harus Etis, Open / Correct dan jangan arogan. Memberikan pembinaan dan pelayanan yang

baik agar sekeluarnya dari ruang tahanan yang bersangkutan tidak merasa sakit hati/dendam kepada anggota Polri.

Dibina dan diarahkan setelah mereka bebas dapat membantu tugas Polri.

f. Tahanan sebelum dimasukan dalam Ruang Tahanan. Tahanan harus dilengkapi dengan Surat Perintah



Penahanan (SPP) yang ditanda tangani oleh Penyidik. Setiap tahanan yang ditahan di Ruang Tahanan,

agar dicek kesehatannya dengan minta bantuan tenaga medis. Pada saat menerima tahanan periksa kondisi

tahanan, apakah ada tanda-tanda penganiayaan atau tidak, catat dalam buku penerimaan tahanan, apabila nyata-nyata ada bekas penganiayaan, maka petugas jaga harus meminta VER ke rumah sakit dengan dibuat Berita Acara Penerimaan dan Penyerahan Tersangka kemudian dilaporkan kepada atasan agar apabila terjadi sesuatu (mati) hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Periksa barang-barang tahanan, seperti : benda tajam/sejenisnya, tali, ikat pinggang, korek api, obeng, kikir atau benda-benda yang dapat diubah menjadi benda yang membahayakan tahanan atau dapat merugikan petugas, agar diamankan oleh petugas jaga. Apabila ada barang-barang berharga (uang, perhiasan) milik pribadi tahanan, harus dimasukan dalam sampul dan disegel serta disaksikan oleh pemilik. Penyimpanan barang berharga diupayakan dititipkan di brankas. Semua barang milik tahanan dicatat secara rinci dalam Buku Register Barang Titipan Milik Tahanan, diketahui oleh tahanan dan petugas dengan membubuhi tanda tangan.

Catat di papan tahanan : nama, umur, jenis kelamin, kamar No. SPP, pasal/kasus yang dilanggar, tanggal dimulainya penahanan, perpanjangan penahanan dari jaksa serta pengadilan. Papan tahanan ditaruh di ruang jaga tahanan agar tidak terlihat oleh umum.

Catat tahanan dalam buku daftar tahanan dancatat dentitas yang menyerahkan dalam laporan pelaksanaan tugas jaga.

SPP harus diperlihatkan kepada tahanan dan setelah ditandatangani simpan dalam kotak SPP yang tersedia di ruang jaga tahanan dan melekat di dinding.

Masukan tahanan dalam Ruang Tahanan dan dipisahkanan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa

g. Tahanan selama dalam Ruang Tahanan

Tanggung jawab terhadap tahanan. Kepala jaga bertanggung jawab terjadinya tahanan

yang dianiaya oleh sesama tahanan. Petugas jaga tahanan yang melalaikan tugasnya

atau karena kesalahannya menyebabkan seorang tahanan melarikan diri, dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menjenguk tahanan. Ijin menjenguk hanya

dapat diberikan oleh Pa Siaga/Pamapta/ Bamapta serta dicatat dalam mutasi tugas.

Waktu menjenguk dibatasi.

Hari Minggu pukul 09.00 s/d 11.00 Hari Biasa pukul 14.00 s/d 15.30

Tempat menjenguk di



tempat yang telah disediakan atau tempat di sekitar ruang jaga (disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, namun keamanan harus terjamin).

Apabila penjenguk membawa barang atau makanan dan minuman periksa makanan dan minuman seteliti-telitinya disaksikan oleh penjenguk. kemungkinan diselipkannya obat-obat terlarang, benda-benda berbahaya seperti obeng, pisau, kunci, korek api, gergaji besi atau alat-alat lain yang dapat merugikan. Apabila terdapat benda tersebut maka penjenguk dibatalkan dan adakan pemeriksaan oleh petugas.

Makanan dan minuman agar dicicipi oleh pengunjung/ pembawa untuk menghindari adanya racun.

Tahanan tidak diperbolehkan merokok di ruang tahanan.

Pakaian atau barang lain sebagai pengganti agar diperiksa sampai dengan lipatan-lipatan jahitan, demikian pula barang yang dibawa pulang oleh penjenguk.

Dilarang memberikan obat nyamuk bakar dan sejenisnya.

Tahahan Sakit Berobat jalan (ke

Poliklinik atau ke Rumah Sakit). Dicatat dalam Buku

Berobat Tahanan. Dikawal pulang dan

pergi oleh petugas (bukan petugas jaga tahanan). Apabila tahanan dalam

jumlah banyak perhatikan pengamanan-nya dengan ketat dan siapkan pengawal yang cukup.

Apabila jaraknya jauh usahakan dibawa dengan ranmor roda empat atau kendaraan tahanan.

Apabila ada Dokter Polisi, datangkan dengan seijin pimpinan sesuai dengan permasalahan sakitnya tahanan yang dihadapi.

Dirawat di rumah sakit. Penentuan dirawat di

rumah sakit didasarkan keputusan dokter yang memeriksa tahanan tersebut dan di jaga oleh petugas yang ditunjuk oleh Kasatwil.

Koordinasikan penempatannya dengan kepala/petugas rumah sakit setempat.

Tahanan meninggal dunia di Ruang Tahanan.Apabila tahanan meninggal dunia di Ruang Tahanan yang disebabkan karena bunuh diri, penganiayaan, keracunan dan sejenisnya maka Kasatwil harus meminta VER jenazah ke Rumah Sakit.

Tahahan berkelahi / membuat keributan. Berkelahi Pisahkan penempatan kamarnya. Periksa oleh petugas jaga lainnya (bukan petugas jaga tahanan) untuk

mengetahui sebab terjadinya perkelahian.



Catat kejadian tersebut dan laporkan kepada Pa Siaga/ Pamapta/ Bamapta. Adakan pembinaan sehingga tidak terulang lagi atau dapat rukun kembali. Keributan. Redakan/hentikan. Apabila meluas dan terus menerus bunyikan alarm tanda bahaya serta

siapkan bantuan petugas lain untuk memberikan bantuan pada petugas jaga tahanan.

Tanggung jawab masalah di Polsek oleh Kapolsek di Polres oleh Ka/Waka Polres di Mapolwil oleh Kabag Sabhara di Polda oleh Dir Sabhara untuk meredakannya.

Cari/dapatkan tahanan yang memimpin / mempengaruhi terjadinya keributan serta diperiksa oleh unsur Intelpol untuk mengetahui latar belakang maupun sebab-sebabnya.

Pisahkan tahanan tersebut dan laporkan segera kepada Kasatwil.

Olah Raga Hari olah raga yaitu hari

Senin, Rabu, Jum'at sekitar pukul 08.00 s/d 08.45, setelah selesai usahakan dapat diberikan minuman manis.

Tempat di ruang jemur tahanan (tidak boleh keluar pagar / tembok tahanan).

Dipimpin oleh anggota petugas jaga tahanan dan anggota lainnya mengawasi dengan siapa.

Apabila tahanan banyak agar digilir secara berkelompok dan masing-masing kelompok 30 menit.

Utamakan lebih dahulu kepentingan pemeriksaan daripada olah raga.

Mandi, sembahyang dan makan.1. Mandi- Sehari dua kali, yaitu pukul 06.00 s/d 07.00 untuk pagi dan 16.00 s/d

17.00 untuk sore.- Diatur secara bergiliran satu persatu oleh petugas jaga.- Kamar mandi yang digunakan yang ada di ruang tahanan.

2. Sembahyang- Dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.- Tempat di ruang kamar tahanan masing-masing.

3. Makan.- Sehari dua kali makan yaitu makan menjelang siang dan malam (sesuai

jatah).- Peralatan makan digunakan dari plastik atau dibungkus, tidak boleh dari

logam/kaca dan setelah selesai makan segera dikeluarkan dari dalam kamar tahanan.

Bon / peminjaman tahanan untuk pemeriksaan. Peminjaman tahanan harus dengan bukti peminjaman. Yang berhak meminjam tahanan hanya penyidik/ penyidik pembantu dengan



diketahui oleh Ka Jaga. Yang berhak meminjam tahanan minimal Kepala Jaga dengan persetujuan Pa

Siaga/Pamapta/ Bamapta. Sebelum dan sesudah tahanan dipindahkan agar kondisi fisik tahanan diperiksa

dan dicatat dalam buku Register Tahanan serta diketahui oleh si peminjam. Selama dalam pemeriksaan, keamanan tahanan menjadi tanggungjawab

penyidik / penyidik pembantu yang meminjam, apabila terjadi perubahan kondisi fisik tahanan agar dibuat Laporan Polisi untuk dibuat proses lebih lanjut.

Catat berapa lama tahanan dipinjam. Bon tahanan dikembalikan, setelah tahanan masuk kembali ke Ruang Tahanan.

Pengeluaran/penangguhan tahanan. Tahanan dapat dikeluarkan untuk penangguhan penahanan berdasarkan Surat

Perintah Pengeluaran Tahanan (SPPT) atau Surat Pengalihan Jenis Tahanan yang ditandatangani oleh Kasatwil.

Barang titipan milik tahanan agar dikembalikan kepada tahanan dan dicatat dalam Buku Register Barang Titipan Tahanan.

Identitas tahanan dalam daftar papan tahanan dihapus, demikian pula dalam register tahanan dicatat bahwa dengan dasar SPP tahanan telah dikeluarkan.

Tahanan dititipkan dan tahanan di rawat di rumah sakit.1. Tahanan Titipan. Prinsip perlakuan dan

pengamanan tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diusahkan agar

tahanan titipan dipisahkan dengan tahanan setempat. Maksimal batas

penitipan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Catat identitas tahanan

rnaupun yang menitipkan dalam Buku Register Penitipan Tahanan. Laporkan kepada

Kasatwil.

2 Tahanan ditahan di rumah sakit. Jaga dengan ketat untuk mencegah

resiko melarikan diri, agar tahanan diborgol dengan cara 1 borgol dipergelangan kaki, 1 lagi dihubungkan dengan tempat tidur atau menggunakan lebih dari 1 pasang borgol.

Usahakan dalam kamar yang rapat dan tersendiri.

Menjenguk pasien tahanan disesuaikan dengan prosedur menjenguk tahanan dan atau atas seijin Kasatwil.



h. Pengaturan ruang tahanan dan kewajiban tahanan.

Pengaturan ruang tahanan. Pengaturan ruang tahanan

dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Jumlah tahanan dalam masing-

masing kamar disesuaikan dengan kamar yang ada. Kamar tahanan dipasang

penerangan. Kamar-kamar tahanan hendaknya

diberi nomor. Kebersihan ruang tahanan

dibebankan kepada masing-masing tahanan.

Kewajiban tahanan : Mentaati peraturan-peraturan

tahanan yang berlaku. Menjaga ketertiban dan keamanan

dalam ruang tahanan. Menjaga kebersihan ruang tahanan

antara lain tidak boleh membuat tulisan atau gambar pada tembok/dinding tahanan yang ada

Mentaati perintah-perintah dinas yang telah ditentukan.

8.2.8. Penjagaan Kegiatan Masyarakat

a. Tahap Persiapan Penyiapan Surat Perintah Penugasan. Obyek Penjagaan :

1. Penjagaan tempat pertandingan olah raga.2. Penjagaan tempat diadakannya perayaan, pesta, keramaian umum

lainnya.3. Penjagaan pada tempat/acara kunjungan pejabat / kegiatan pemerintah

dan masyarakat lainnya.4. Penjagaan di tempat-tempat musibah / bencana alam.

Pa Siaga / Ka SPK / Ba SPK menentukan kerawanan kegiatan masyarakat dimaksud dengan memperhatikan :1. Tempat yang akan dijaga dan diamankan.2. Lamanya kegiatan.3. Jumlah masyarakat yang hadir dan jenis kegiatan yang akan dijaga.4. Tokoh/pejabat yang hadir.5. Jenis ancaman dan gangguan yang mungkin timbul.6. Penyiapan kekuatan yang akan dilibatkan, berdasarkan kerawanan di

atas dan kemampuan personel sesuai sasaran penjagaan yang dihadapi.

7. Mengecek kesiapan peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas jaga.



8. Memberikan AAP kepada anggota yang akan melaksanakan jaga sementara.

9. Petugas jaga hams sudah siap di lokasi penjagaan satu jam sebelum acara / kegiatan masyarakat dimulai.

10. Menyiapkan administrasi pelaporan.

b. Tahap pelaksanaan Pembagian tugas sesuai obyek yang dijaga. Melakukan penjagaan pada titik-titik rawan. Menerima laporan/pengaduan. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian (TPTK).

(Vide Skep Kapolri tentang Petunjuk Kegiatan TPTK). Mengadakan koordinasi dengan Mako. Mengadakan koordinasi dengan unsur-unsur pengamanan

lainnya yang ada di lokasi tanggung jawabnya.

c. Tahap Pengakhiran Melaksanakan apel koordinasi setelah

kegiatan penugasan selesai.1. Memeriksa/checking kekuatan anggota jaga.2. Memeriksa/cheking kelengkapan dan perlengkapan

anggota jaga.3. Melaksanakan kaji ulang pelaksanaan gas.

Membuat laporan Pelaksanaan penugasan sesuai sasaran penjagaan. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan

maupuntertulisdalambuku mutasi atau blanko laporan kepada Pa Siaga/ Pamapta/Bamapta.

9. Ketentuan Lain

Dukungan administrasi dan logistik menggunakan sarana dan fasilitas organik yang ada.

Sistem pelaporan menyesuaikan dengan prosedur hirarki yang berlaku.

Untuk mendapatkan aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk konsignes-konsignes sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan petunjuk kegiatan ini sepanjang tidak bertentangan dapat digunakan sebagai rujukan agar lebih memantapkan pelaksanaan tugas penjagaan.



BAB V

MANAJEMEN PATROLI

Kompetensi Dasar

1. Memahami Pengetahuan Tugas Patroli dalam pelaksanaan tugas kepolisian.2. Menerapkan Kegiatan Tugas Patroli dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Indikator Hasil Belajar

Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab V, diharapkan peserta didik dapat :1. Menjelaskan Pengertian Patroli.2. Menjelaskan Tujuan Patroli.3. Menjelaskan Tugas Patroli.4. Menjelaskan Peranan Patroli.5. Menjelaskan Metoda dan Bentuk Patroli.6. Menjelaskan Patroli Menurut Fungsinya.7. Menjelaskan Konfigurasi Standar Patroli.8. Mengerjakan Rencana Kegiatan Patroli.9. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Patroli.10. Mengerjakan Laporan Hasil Patroli.

1. Pengertian

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi menjelajahi, mengamati ,mengawasi, memperhatiikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan umum masyarakat.

2. Dasar

UU. No. 2 Tahun 2002 Skep Kapolri No. Pol : Skep/249/IV/2004 tanggal 21 April

2004 tentang Patroli.



Perturan kababinkam Polri No.11 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang Patroli

3. Tujuan Patroli

Peningkatan kehadiran Polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat.

Pencegahan bertemunya faktor niat dan kesempatan (N + K) yang memungkinkan timbulnya kriminalitas.

Pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman

masyarakat. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya

gangguan kamtibmas. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-

tengah masyarakat.

4. Tugas dan Peranan Patroli

4.1. Tugas Patroli :

Dalam rangka menampilkan peranan sabhara dalam Siskam, Swakarsa, maka ptroli mempunyai tugas melakukan pengecekan atau Wasdal terhadap giat Siskamling pemukiman / ronda dan kegiatan keamanan yang dilakukan Satpam di perusahaan dan instansi pemerintah, juga termasuk cheking kesiapan penjaga Rumah Tahanan Negara.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain Jam Rawan, tempat rawan dan cara dilakukannya kejahatan.

Dalam rangka pelaksanaan operasi, kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan dapat digunakan sesuai target Operasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana / gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran Operasional tersebut selam berlangsung.

4.2. Peranan Patroli

Patroli merupakan tulang punggung ( back bone ) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan / gangguan Kamtibmas.

Sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan.

Penampilan kegiatan patroli merupakan perwujudan kehadiran Polri ditengah masyarakat.

Patroli berperan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan Kamtibmas terhadap masyarakat.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Mencerminkan kesiap siagaan Polri setiap saat

sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas.



5. Metode / cara, daerah sasaran, macam / bentuk dan fungsi Patroli5.1. Patroli menurut metode / cara Patroli Lingkungan Patroli Blok

5.2. Patroli menurut daerah sasaran : Patroli dalam kota Patroli luar kota Patroli antar kota Patroli perairan Patroli daerah konflik Patroli medan berat

5.3. Macam / bentuk Patroli terdiri dari : Patroli jalan kaki Patroli bersepeda Patroli ranmor darat Patroli ranmor perairan Patroli berkuda Patroli dengan Hellycopter

5.4. Menurut fungsi patroli terdiri dari : Patroli Deteksi

Bila mendapat informasi segera membuat laporan informasi selanjutnya koordinasikan dengan Intel.

Patroli RepresifBila menemukan kasus tertangkap tangan lakukan proses awal / Repawal kemudian koordinasikan dengan Reskrim, bila menemukan kasus Tipiring / Perda maka lakukan tindakan penyidikan / Represif terbatas oleh Sabhara.

Patroli SimpatikBila menemukan kemacetan Lantas segera lakukan pengaturan lantas.

Patroli DialogisBila mendatangi kegiatan keamanan lingkungan agar lakukan komunikasi kamtibmas / bimbingan penyuluhan.

Patroli Negosiasi Bila melihat kasus perkelaian kelompok. Unjuk rasa lakukan tindakan awal dengan Negosiasi.

6. Konfigurasi standard.

6.1. Nama Satuan : Unit Patroli6.2. Kekuatan :

6.2.1 Kualifikasi Kemampuan : Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Pengaturan - pengaturan Lalu-lintas dalam rangka

pengamanan kegiatan masyarakat. Komunikasi verbal. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). Memroses Tipiring.



Melakukan tindakan Represif Tahap Awal. Patroli di daerah konflik.

6.2.2 Jumlah Personel

Unit Patroli dapat melakukan :a. Patroli berjalan kaki minimal dilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota

terdiri dari : Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai anggota yunior.

b. Patroli bersepeda dilaksanakan oleh minimal 2 (dua) anggota Polri, 1 (satu) orang satu unit sepeda terdiri dari :

Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai anggota yunior.

c. Patroli sepeda motor dilaksanakan minimal 2 (dua) orang anggota Polri dengan menggunakan 1 unit sepeda motor terdiri dari :

Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai anggota yunior.

d. Patroli Roda 4 :

Sedan : 1 sedan diawaki 3 orang Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai pengemudi. Satu orang sebagai anggota yunior

Mini bus : 1 minibus diawaki 4 orang. Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai pengemudi. Dua orang sebagai anggota yunior.

Pickup : 1 pick-up diawaki 6 orang Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai pengemudi. Empat orang sebagai anggota yunior.

Patroli berkuda dilaksanakan minimal 2 (dua) orang anggota Polisi dengan menggunakan 2 (dua) ekor kuda Polisi terdiri dari : Satu orang sebagai anggota senior. Satu orang sebagai anggota yunior.

Patroli Satwa Anjing dilaksanakan minimal 4 (empat) orang anggota Polisi dengan menggunakan 2 (dua) ekor anjing Polisi terdiri dari : Dua orang sebagai Pelindung. Dua orang sebagai Pawang.

Patroli Perairan dilaksanakan oleh unit patroli Perairan (diatur dengan ketentuan



tersendiri).

Patroli daerah konflik dilaksanakan minimal 1 (satu) regu / 10 orang dengan 2 (dua) unit Ranmor minibus atau 1 (satu) unit Ranmor truk/Rantis terdiri dari : Satu orang sebagai Kepala Regu. Satu s/d dua orang sebagai pengemudi. Satu orang sebagai operator komlek. Enam s/d tujuh orang sebagai anggota.

6.3. Peralatan dan Perlengkapan 6.3.1 Umum

a. Gampol yang berlaku sesuai ketentuan

b. Kelengkapan perorangan Sabhara Polri terdiri dari : Sabuk Sabhara Selempang Pet / Helm / Topi Lapangan (sesuai kegiatan). Tongkat T" Borgol Peluit Tanda Kewenangan Ransel serbaguna (untuk di daerah konflik atau patroli jarak jauh dengan

berjalan kaki).

c. Persenjataan Revolver untuk Kepala Regu Senpi laras panjang untuk daerah konflik.d. Kendaraan Sepeda Ranmor R2

Ranmor R41. Sedan2. Minibus3. Pick-up4. Truk

e. Alat transportasi air (di daerah rawa dan sungai)

f. Alkom Telepon imp Handy Tatky{HT) Megaphone

g. Perlengkapan mobil patroli Perangkat pengeras suara Lampu Rotator Publik address Senter PPPK



Senter pengatur lalu-lintas

6.3.2 Khusus Kendaraan Taktis / Kendaraan khusus untuk daerah konflik. TKP Kit Alat Sistem Posisi geografi (Geographic Positioning System/GPS).

7. Manajemen Patroli

7.1. Tahap Persiapan7.1.1 Mengecek kerapihan gampol dan sikap tampang

7.1.2 Mengecek perlengkapan/peralatan antara lain : Senjata Api Borgol, Tongkat "T" Lampu senter TKP Kit Kendaraan patroli

7.1.3 Mengecek administrasi/Surat-surat . KTA Buku catatan Surat Perintah SIM, STNK Blanko Ren Giat Patroli Blanko Laporan Patroli

7.1.4 AAP Route, sasaran Patroli Cara bertindak Hal-hal khusus yang perlu atensi

7.2. Tahap Pelaksanaan7.2.1 Umum

Secara umum, setiap unit patroli yang telah berada di lapangan harus melaksanakan tindakan sebagai berikut :

a. Menjelajahi daerah dan route yang telah ditentukan dan melihat kemungkinan adanya kerawanan.

b. Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan keamanan swakarsa untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi :

Pos kamling. Pos satpam. Pos-pos keamanan lainnya.

c. Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional : Keramaian.



Pertunjukan. Kegiatan masyarakat lainnya.

d. Berkomunikasi dengan masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas Kepolisian.

e. Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperiukan masyarakat.

f. Mewaspadai kemungkinan berubahnya PG menjadi GN.

g. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya :

Lupa menutup pintu Jemuran masih berada di luar. Parkir kendaraan tanpa dikunci/di luar dan lain-lain,

h. Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran.

i. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian.

j. Mengambil tindakan terhadap pelanggaran Tipiring.

k. Melakukan tindakan represif tahap awal.

l. Mencatat informasi yang didapat di kawasan patroli (dalam buku catatan patroli)

Yang diperoleh dari masyarakat Yang ditemukan sendiri.

m. Melaporkan perkembangan situasi daerah patroli.

7.2.2 Khusus

Sesuai dengan cara melaksanakan patroli, secara khusus melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Patroli Jalan Kaki.1. Sikap Petugas Petugas berjalan dengan tegap, tampang harus bersih,

berwibawa, bersikap ramah, sopan santun, tidak bermain / bersendagurau dan dilarang merokok atau bersikap tidak pantas.

Pandangan ke depan, sewaktu - waktu menoleh dan gunakan panca indera ke-enam (perasaan), sehingga dapat melihat /mendengar sesuatu untuk dilaporkan atau diambil tindakan seperlunya.

Senantiasa bersikap 3 S (Senyum-Sapa-Salam)2. Cara membawa senjata api sesuai ketentuan : Peluru ada di magazen dimasukkan ke senjata dan

dikunci.



Senjata api genggam agar dimasukkan dalam holster yang tertutup.

Bila keadaan aman, maka senjata api bahu disandang di pundak kanan (bila hujan laras dibawah).

Bila keadaan bahaya, maka ambil sikap depan senjata.

3. Mengenali daerah patroli Kenah bangunan yaitu letak bangunan, gedung, instansi

pemerintah dan obyek vital. Kenali jalan-jalan yaitu arah, tujuan, dan tempat yang

rawan. Kenali penduduk/ masyarakat yaitu pejabat, tokoh

masyarakat, tokoh agama, adat istiadat.

4. Tindakan petugas Posisi Berjalan yaitu Tindakan petugas patroli harus berdasarkan norma /

peraturan / instruksi dan atasan. Berjalan di tepi jalan sebelah kiri Berjalan sebelah menyebelah (petugas yang satu

sebelah kiri dan satu sebelah kanan) agar dapat bergerak dengan leluasa. Jangan mengikuti route yang tetap. Berhenti di tempat tertentu dan bila bertemu orang

sesekali diajak bicara, mungkin ada informasi yang penting (terutama di daerah yang rawan).

Sesekali berjalan kearah semula. Berhenti dan melihat kebelakang, petugas yang satu

berhenti dan melihat ke belakang, sementara yang lain berjalan terus demikian secara bergantian terutama pada malam hari dan di tempat yang sunyi.

Berhenti sebentar di persimpangan dan di tempat terlindung serta lihat ke segala arah.

Kenali route wilayah patroli untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil misal : pintu/jendela yang terbuka, penjagaan malam tidak nampak kesibukan khusus (keramaian rapat, pengajian).

Laporkan situasi bila ada hal yang ganjil segera dilaporkan pada atasan untuk meminta bantuan.

b. Patroli Bersepeda.

1. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan patroli bersepeda antara lain :

Cek sepeda rem, ban, stir, bel, lampu berco, sadel. Cek peralatan kunci, pompa, alkom, senter, megaphone.

2. Sikap petugas Patroli bersepeda

Sikap di sepeda tegap. Pandangan bebas Bawa senjata api sesuai ketentuan yaitu senjata api bahu

dibawa di punggung senjata (laras di pundak kiri).



Berjalan berbanjar di sebelah kiri jalan dan tidak terlalu cepat.

3. Mengenali daerah patroli

Kenali bangunan : letak bangunan, gedung, instansi pemerintah dan obyek vital

Kenali jalanan arah jalan, tujuan, daerah yang rawan. Kenali penduduk /masyarakat : pejabat, tokoh

masyaraKat, tokoh agama, adat istiadat. Perhatikan hal-hal yang bersifat ganjil. Pada tempat-tempat yang dianggap rawan, dapat

berjalan kaki dengan sepeda dituntun. Pada malam hari sepeda harus berlampu. Memberikan bantuan bila diperlukan patroli berjalan kaki.

4. Tindakan petugas

Adakan tindakan pertama yaitu melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan tindakan segera apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan lalu-lintas dan lain sebagainya.

c. Roda dua (Sepeda motor)

1. Sikap patroli sepeda motor Sikap petugas tegap Pandangan bebas Membawa senjata api sesuai ketentuan.

2. Mengikuti peraturan lalu-lintas

3. Sebagai penghubung dan koordinasi dengan patroli berjalan kaki dan patroli bersepeda.

4. Memberikan bantuan bila diperlukan oleh Patroli bersepeda dan berjalan kaki.

5. Kecepatan sedang agar dapat melakukan pengamatan.6. Perhatikan tempat-tempat rawan dan kendaraan di jalan yang :

Berjalan tidak wajar. Sengaja menghindarkan diri dari patroli Parkir tidak wajar Kendaraan yang mencurigakan Kendaraan yang melanggar peraturan lain lintas agar



diambil tindakan sesuai prosedur.

7. Mengenal daerah patroli meliputi : Kenali bangunan : letak bangunan, gedung gedung,

instansi pemerintah, obyek vital Kenali jalan-jalan arah, tujuan, daerah rawan Kenali penduduk/masyarakat : pejabat, tokoh masyarakat,

tokoh agama, adat istiadat. Kenali medan : pegunungan, rawa, sungai, tempat yang

berbahaya, iklim, cuaca.

8. Tindakan petugas patroli sepeda motor:

Adakan tindakan pertama yaitu melakukan pelayanan masyarakat dengan segera apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kecelakaan lalu-lintas, kebakaran dan lain-lainnya.d. Roda empat

1. Sikap petugas di atas kendaraan Sikap tegap Pandangan bebas

2. Mengikuti peraturan lain lintas.

3. Sebagai penghubung dan koordinasi dengan patroli bersepeda Motor, Bersopeda dan berjalan Kaki.

4. Memberikan bantuan bila diperlukan oleh Patroli berjalan Kaki, bersepeda dan bersepeda motor.

5. Kecepatan sedang agar dapat melakukan pengamatan.

6. Perhatikan tempat-tampat rawan dan kendaraan dijalan yang : Berjalan tidak wajar. Sengaja menghindarkan diri dari kendaraan patroli. Parkir tidak wajar. Kendaraan yang mencurigakan. Kendaraan yang menlanggar peraturan lalu-lintas agar

diambil tindakan sesuai prosedur.

7. Mengenali daerah patroli yang sering dilalui ineliputi : pengenalan bangunan, pengenalan jalan, pengenalan penduduk, pengenalan medan.

8. Tindakan petugas patroli meliputi :Adakan tindakan pertama pelayanan masyarakat dengan segera, yaitu tertangkap tangan, kecelakaan lalu-lintas, kebakaran dan lain-lainnya.



e. Patroli dalam kota1. Dilaksanakan oleh Unit Patroli Sabhara.

2. Metode yang digunakan Berjalan kaki Bersepeda. Mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat.3. Sasaran Patroli PG dan GN yang terdapat pada blok atau lingkungan yang

menjadi daerah Patroli.

4. Hal yang harus diperhatikan apabila berpatroli menggunakan kendaraan bermotor, agar kecepatan disesuiakan untuk pengamatan yang baik.

f. Patroli Antara Kota

1. Dilaksanakan oleh Unit Patroli Sabhara.

2. Dilaksankan dengan menggunakan ranmor roda dua dan roda empat.

3. Dilaksanakan secara Overtap melintas wilayah yuridiksi satuan wilayah yang saling berbatasan sampai pada satuan kewilayahan terdekat (Mungkin Polsek / Polres / ).

4. Setiap Unit Patroli antar kota wajib menyinggahi satwil yang berada pada jalur patroli untuk melaporkan dan mendapatkan informasi sebelum melanjutkan patroli.

5. Hal yang perlu diperhatikan : Apabila penemuan PG maupun GN pada saat berada

dalam wilayah Yuridis satuan kewilayahan agar mengambil TPTKP dan selanjutnya menyerahkan penyelesaiannya kepada Satwil yang berwenang.

Melaporkan kedatangannya pada Satwil terdekat.

g. Patroli berkuda (diatur dengan ketentuan tersendiri).

1. Patroli dengan satwa anjing (diatur dengan ketentuan tersendiri).2. Patroli Perairan (diatur dengan ketentuan tersendiri)3. Patroli daerah konflik Memberikan rasa aman kepada masyarakat Mencegah oknum – oknum provokator, separatis

melakukan kegiatan Tentukan route patroli, pada waktu kembali jangan

melewati route berangkat patroli. Selama patroli selalu dalam keadaan siap siaga. Setiap melintas didaerah tertentu (rawan) tentukan

tempat-tempat penyelamatan.7.3. Tahap Pengakhiran

Setiap unit patroli yang kembali dan melaksanakan tugas patroli agar : Apel konsolidasi sekaligus melakukan pengecekan



peralatan / perlengkapan. Melapor kepada Kajaga / KS SPK tentang

kedatangannya sekaligus melaporkan semua yang dilihat, didengar dan dialami selama patroli serta kondisi anggota unit.

Menyerahkan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan patroli.

Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli yang menyangkut penanganan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian (TPTK)/Tipiring (tahanan, barang bukti dan lain-lain).

8. Ketentuan lain

Dukungan administrasi dan logistik menggunakan sarana dan fasilitas organik yang tersedia.

Sistem laporan menyesuaikan dengan prosedur hirarki yang berlaku.

Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kernungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk "Urut-urutan Tindakan" sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan petunjuk kegiatan ini sepanjang tidak bertentangan dapat digunakan sebagai rujukan agar lebih memantapkan pelaksanaan tugas patroli.



BAB VI

MANAJEMEN PENGAWALAN

Kompetensi Dasar

1. Memahami Pengetahuan Tugas Pengawalan.2. Menerapkan Kegiatan Tugas Pengawalan.


Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab VI, diharapkan peserta didik dapat :

1. Menjelaskan Pengertian Pengawalan. 2. Menjelaskan Tujuan Pengawalan.3. Menjelaskan Sasaran Pengawalan.4. Menjelaskan Tugas Pengawalan.5. Menjelaskan Peranan Pengawalan.6. Menjelaskan Konfigurasi Standar

Pengawalan.7. Mengerjakan Rencana Kegiatan

Pengawalan.8. Melakukan Pengawasan dan

Pengendalian Pengawalan.9. Melakukan Pentahapan Kegiatan

Pengawalan

1. Pengertian

Pengawalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.

Pengawalan Tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agara tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain atau melarikan diri.

Pengawalan VIP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi pejabat tertentu selama melakukan kegiatan agar tidak terancam jiwanya (pelajaran khusus VIP).

Pengawalan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

2. Dasar

UU. No. 2 Tahun 2002 Skep Kapolri No. Pol : Skep/263/IV/2004 tanggal 21 April

2004 tentang Pengawalan. Peraturan Kababinkam Polri No. 10 Tahun 2009, tanggal

31 Desember 2009, tentang Pengawalan



3. Tujuan dan Sasaran Pengawalan

3.1. Tujuan

Untuk memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan.

Untuk memberikan pengamanan dan keutuhan harta benda yang menjadi obyek pengawalan

3.2. Sasaran

3.2.1 Tahanan Untuk membantu proses hukum terhadap tahanan. Untuk mencegah agar tahanan tidak melarikan diri. Agar tahanan terhindar dari gangguan pihak lain.

3.2.2 Orang

Memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang sampai tujuan.

Untuk menjaga keamanan terhadap barang berbahaya agar tidak terjadi peledakan, kebakaran maupun sabotase dari pihak lain.

4. Tugas dan peranan Pengawalan

4.1. Tugas Pengawalan

Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan terhadap orang / barang dalam perlindungannya dengan aman, tertib dan utuh sampai tujuan.

Mencegah terjadinya segala bentuk gangguan kamtibmas / pelanggaran Hukum / tindak pidana yang berhubungan langsung dengan kelancaran Pengamanan kegiatan pengawalan selama perjalanan sampai tiba di tempat tujuan.

4.2. Peranan pengawalan

Pengawalan merupakan tulang punggung ( back bone ) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan / gangguan Kamtibmas.

Penampilan kegiatan pengawalan merupakan perwujudan kehadiran Polri ditengah masyarakat.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Mencerminkan kesiap siagaan Polri setiap saat

sepanjang waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas.

5. Konfigurasi standard

5.1. Personel



Pengawalan orang/tahanan dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan jumlah tahanan yang dikawal.

Pengawalan barang berharga dan barang berbahaya dilakukan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang.

5.2. Perlengkapan

Gampol yang berlaku sesuai ketentuan Persenjataan

a. Revolverb. Laras panjang

Angkutana. Ranmor roda 4

Sedan Minibus Pick up Truk Rantis

b. Alat angkut lainnya Kereta api Kapal Laut Perahu Pesawat terbang

Alkomlek Telepon/Handphone Handy Talky (HT)

5.3. Kemampuan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota pengawalan

Bela diri Mahir menembak Kemampuan mengemudi Menguasai rute yang dilalui Menguasai teknik dan taktik pengawalan

6. Manajemen Pengawalan

6.1. Tahap Persiapan6.1.1 Cek perlengkapan

Surat perintah tugas. Periksa identitas diri, KTA, KTP. Periksa perlengkapan buku saku, pulpen, perbekalan.

6.1.2 Cek Kendaraan



Periksa surat kendaraan dan pengemudi, SIM, STNK, dan lain-lain.

Periksa Keamanan dan kelayakan kendaraan (rem, stir, ban, klakson, oli, BBM, dan lain-lain).

Periksa perlengkapan, lampu, kotak P3K, lampu merah pada kap mobil, lampu rotator dan sirene, kunci-kunci, pompa, alat pemadam, tali besar dan dongkrak.

6.1.3 Periksa obyek pengawalan

Periksa keadaan tahanan, jumlah tahanan, kesehatan tahanan dan kondisi umum tahanan.

Periksa keadaan barang berharga, barang milik negara, jumlah, jenis, pembungkusan/penyegelan, lak, ukuran, ciri-ciri dan keadaan umum.

Periksa dokumen pembungkusan, segel lak, jumlah, bentuk ciri-ciri, keadaan umum, petugas pembawa dokumen (nama, jabatan).

6.1.4 Menerima AAP

Pembagian tugas, pengaturan dan pembagian tugas sesuai kebutuhan (harus jelas siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa).

Pemberian petunjuk – petunjuk / konsignes, penjelasan waktu, keadaan cuaca, jarak yang di tempuh, rute yang dilalui, dan rute cadangan pengawasan khusus terhadap tahanan yang berbahaya, tindakan darurat dan penggunaan senpi dan lain-lain.

6.2. Tahap Pelaksanaan6.2.1 Pengawalan Tahanan

a. Pengawalan berjalan kaki Pengamanan terhadap tahanan, periksa tahanan dengan

cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan. Lakukan pemborgolan. Periksa keadaan borgol apakah

dalam keadaan baik/layak pakai beserta kuncinya, borgol kedua tangan tahanan ke belakang.

Posisi petugas. Petugas berada di belakang tahanan, jaga jarak sedemikian rupa, bila tahanan tampak berbahaya rapatkan jarak .

Hindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan berlangsung serah terimakan tahanan dengan baik setelah samapai tujuan. Catat dan buat tanda terima bukti penyerahan dan ditandatangani. Bila dalam rangkaian kegiatan yang diduga tidak selesai (sidang pengadilan) adakan pengamanan di sekitar lokasi dan tunggu sampai selesai.

b. Pengawalan dengan menggunakan Ranmor R–4 Tahanan di borgol, di cek jumlah tahanan, kondisi

tahanan, perintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadapa-hadapan.



Posisi petugas pengawal duduk didepan dengan tetap waspada. Kepala/komadan pengawalan duduk pada bagian depan disamping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan.

Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan sesuai lalu lintas, gunakan sirene/lampu rotator.

Bila jarak cukup jauh tentukan route yang ditempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari dan apabila terpaksa harus bermalam di perjalanan usahakan dititipkan di kantor Polisi terdekat.

c. Pengawalan tahanan dengan menggunakan kerta api. Setelah tiba di stasiun pemberangkatan pengawal

mengadakan pengamanan tempat menunggu para tahanan, kemudian tahanan dijauhkan dari kerumunan orang.

Untuk naik ke gerbong kereta api, didahului oleh petugas pengawal, kemudian disusul oleh para tahanan satu persatu sampai habis dan di susul oleh pengawal lainnya.

Di dalam gerbong kereta api, tahanan tetap dalam keadaan diborgol dan satu sama lainnya diikat dengan tali.

Jika tahanan ingin pergi/masuk kamar kecil (WC) ia harus dikawal, pintu WC tidak boleh ditutup, hal ini untuk mencegah tahanan dapat melarikan diri atau bunuh diri.

Tiba di statsiun tujuan, pengawal pertama harus turun terlebih dahulu kemudian diikuti oleh para tahanan dalam keadaan diborgol dan diikuti pengawal lainnya.

d. Pengawalan tahanan dengan menggunakan transportasi air

Kapal Bermesin

Lakukan koordinasi dengan Kapten kapal. Tempatkan tahanan di ruang khusus (sel) kapal apabila

ada. Jika tahanan yang dikawal jumlahnya banyak dan

ruangan sel dalam sempit, maka atas izin dari Kapten kapal dapat ditempatkan pada tempat lain yang memenuhi syarat keamanan..

Semua tahanan yang dikawal tetap diborgol kecuali jika mereka sudah dalam sel terkunci.

Patuhi peraturan yang berlaku diatas kapal Perahu Tahanan membantu mendayung Dilarang melakukan pada malam hari, jika terpaksa

bermalam maka dititipkan di kantor polisi terdekat Pengawalan dengan perahu hanya dipergunakan pada

perairan yang dangkal

e. Pengawalan tahanan dengan menggunakan pesawat terbang Usahan tahanan langsung menuju pesawat. Posisi pengawal dengan tahanan duduk berdampingan. Tahanan tetap dalam keadaan diborgol Upayakan kendaraan penjemputan menuju pesawat.

f. Pengawalan tahanan wanita



Pengawalan tahanan wanita harus didampingi oleh anggota Polwan.

Petugas pengawal tetap waspada dan tahanan tetap diborgol demi keamanan.

6.2.2 Pengawalan barang-barang berharga

a. Dengan berjalan kaki Persyaratan keamanan barang Periksa barang akan dikawal antara lain jumlah barang,

pembungkus, label/lak apakah masih utuh sedangkan penanggung jawab tetap dari instansi pengguna/pemilik.

Pembagian tugas Lakukan pembagian tugas dengan jelas siapa yang

berada di depan, disamping, serta dibelakang. Tentukan pembawa barang-barang (dari instansi pengguna).

Selama dalam perjalanan1. Atur kecepatan langkah selama dalam perjalanan. 2. Adakan pergantian / aplus bagi pembawa barang dan tentukan waktu

serta tempat istirahat.3. Bila jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang berat tambah

kekuatan personel / pengawal, hindari medan yang sulit, cari yang terdekat.

Perhatian bagi pengawal1. Hindari perjalanan pada malam hari (bila terpaksa hubungi kantor Polisi

yang akan dilalui)2. Laporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui alkom yang ada.

Sampai di tempat tujuan 1. Kumpulkan seluruh petugas dan pembawa barang-barang satu persatu

bersama-sama barang yang dibawa.2. Adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat

berita acara penyerahan barang-barang tersebut.

b. Dengan bersepeda motor

Formasi pada saat berjalan satu sepeda motor sebagai pembuka jalan. Posisi barang berada ditengah, sedangkan pengawal lainnya berada dibelakang.

Atur kecepatan sesuai situasi lalu lintas. Gunakan sirene/lampu rotator. Laporkan posisi setiap saat melaui alkom yang ada. Mengendarai sepeda motor dengan cara yang benar. Hal yang perlu diperhatikan oleh pengawal.

1. Jangan sekali-kali melepaskan pegangan stang/stir sepeda motor. Jangan mengadakan gerakan yang kurang etis (berdiri, menendang, menghardik) kepada pengendara lain.

2. Gunakan peluit dalam keadaan macet atau tertahan.3. Perhatikan bila ada perubahn route yang mendadak dan segera

laporkan pada Induk Kesatuan.



c. Dengan menggunakan Ranmor R – 4 Formasi pengawalan prinsipnya sama dengan pengawalan

menggunakan sepeda motor. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Bagi kendaraan penutup cegah jangan ada yang mendahului

2. Jaga jarak kendaraan3. Pasang sabuk pengaman

6.3. Tahap Pengakhiran (Pengawasan dan Pengendalian)Setelah melaksanakan tugas pengawalan, agar melakukan:

Apel konsolidasi sekaligus melakukan pengecekan peralatan/perlengkapan.

Mengecek kesehatan tahanan/orang. Mengecek keamanan, keutuhan barang-barang yang dikawal. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan.



BAB VIIMANAJEMEN TINDAKAN PERTAMA

DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Kompetensi Dasar

1. Memahami Pengetahuan Tentang TPTKP.2. Menerapkan Pengetahuan Tentang TPTKP.


Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab VII, diharapkan peserta didik dapat :

1. Menjelaskan Pengertian TKP dan TPTKP2. Menjelaskan Dasar Hukum TPTKP.3. Menjelaskan Pengetian TKP4. Menjelaskan Cara Bertindak di TKP5. Melakukan Penanganan TPTKP6. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian TPTKP7. Melakukan Pelaporan Tentang TPTKP8. Melakukan Kegiatan TPTKP

1. Pengertian

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana telah terjadinya suatu tindak pidana atau tempat-tempat lain dimana ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut.

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan dengan segera setelah terjadinya suatu tindak pidana untuk melaksanakan/ memberi pertolongan dan perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta tindakan represif tahap awal dengan tujuan agar tempat kejadian tersebut dalam keadaan status quo guna mencari kebenaran materiil dalam penyidikan perkara.

2. Dasar Hukum

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP : Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Pasal 111 ayat (3) KUHAP : Penyelidik dan penyidik pembantu yang telah menerima laporan

segera datang ke tempat kejadian, dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan belum selesai.



Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri :1. Pasal 14 huruf (1) point “ a, b, e ,g ,h ,i ”, tentang tugas umum.2. Pasal 15 huruf (1) point “ f, g, h, i “ tentang melakukan TPTKP.3. Pasal 16 huruf (1) point “ a, b “, tentang larangan/keluar dari TKP.4. Pasal 18 huruf (1) tentang diskresi kepolisian.5. Pasal 4, 5 dan 102 KUHAP

Skep Kapolri No. Pol. : SKEP/260/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang petunjuk kegiatan TPTKP.

Peraturan Kababinkam Polri No. 12 Tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang TPTKP.

3. Kegiatan petugas Polri di TKP sebelum penyidik tiba adalah sebagai berikut :

3.1. Terhadap tempat kejadian

Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status Quo) dengan Police Line Memerintahkan orang-orang yang berada di TKP untuk

tidak/dilarang meninggalkan TKP. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan untuk masuk

ke TKP. Berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan berada di TKP. Minta bantuan / partisipasi masyarakat (RT/RW/Kades) untuk

mengamankan TKP atau membubarkan massa. Dilarang menambah/mengurangi jejak/bekas barang bukti yang

ada di TKP. Rekam situasi TKP dengan handy cam / foto.

3.2. Terhadap korban

3.2.1 Korban luka berat/ringan/pingsan

Lakukan pertolongan menurut petunjuk P3K. Kirimkan ke dokter/rumah sakit terdekat. Catat identitas korban. Tandai letak korban. Usahakan mendapat keterangan dari korban tentang pelaku dan

saksi-saksi.

3.2.2 Keadaan korban kritis/gawat

Catat identitas. Usahakan untuk mendapatkan keterangan dari korban tentang

siapa pelaku dan saksi-saksi serta barang bukti. Usahakan penyelamatan korban



3.2.3 Korban meninggal dunia Jaga agar tetap pada posisinya tidak perlu terburu-buru

mengangkat / memindahkan korban. Usahakan tidak terlalu banyak menyentuh korban. Bila posisi korban mengganggu arus lalu lintas dapat

dipindahkan terlebih dahulu memberi tanda letak korban. Kirimkan ke rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum

3.3. Terhadap saksi Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada

orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami kejadian tersebut.

Mengklarifikasikan saksi-saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Mengadakan pemeriksaan singkat terhadap saksi-saksi dan catat identitasnya serta melarangnya meninggalkan TKP untuk sementara waktu.

Lakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap saksi-saksi yang dicurigai terlibat serta menahannya hingga penyidik datang.

3.4. Terhadap pelaku Cari, tangkap dan geledah pelaku yang diperkirakan masih

berada di TKP dan sekitarnya. Catat identitas pelaku dan konfrontir dengan korban. Jaga jangan sampai melarikan diri/menghilangkan/ merusak

barang bukti atau merubah posisi barang bukti.

3.5. Terhadap barang bukti Jaga jangan sampai rusak/hilang atau berubah letaknya. Catat dan beri tanda letak barang bukti yang terpaksa

dipindahkan (perubahan) dengan foto, gambar dan rekam. Lakukan pengumpulan barang bukti di TKP dan sekitarnya, bila

perlu lakukan penggeledahan pakaian maupun badan dengan teliti dan penuh kewaspadaan, jika perempuan dilakukan oleh Petugas Polwan

3.6. Pemberitahuan Segera hubungi kesatuan Polri terdekat dengan menggunakan

alat komunikasi elektronik yang ada atau caraka. Usahakan jangan meninggalkan TKP. Beritahukan dan meminta bantuan kepada penduduk setempat

agar supaya mau ikut menjaga keamanan di TKP.

3.7 Laporan.

Setelah petugas dari fungsi Teknis datang (Serse/Lantas) segera melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

Nama dan alamat pelaku dan saksi. Semua barang bukti yang didapatkan/diamankan.



Semua perubahan yang terjadi selama dalam melakukan kegiatan TKP.

Serah-terimakan semua kegiatan penanganan TKP selanjutnya kepada petugas olah TKP.

4. Organisasi Tugas di TKP

Bagi kesatuan yang memiliki Ka SPK yang membawahi unit-unit operasional (Reskrim, Intelkam, Lantas, dan Binamitra), maka dalam pelaksanaan TPTKP dilakukan oleh unit-unit operasional tersebut dengan pengawasan dan pengendalian dibawah kendali Ka SPK.

Bagi kesatuan yang tidak memiliki Ka SPK maka orang yang ditunjuk/yang diberi tanggung jawab tersebut berfungsi dan bertindak seperti Ka SPK termasuk menangani TKP.

Mekanisme kegiatan fungsi Sabhara dalam penanganan TKP yang dikaitkan dengan tugas umum adalah merupakan pemberi informasi bagi fungsi-fungsi lain.

5. Tugas dan kewajiban Ka SPK dalam melaksanakan / melakukan TPTKP

Setelah menerima laporan/pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana, maka Ka SPK beserta unsur-unsur operasionalnya segera mendatangi TKP untuk memimpin serta mengendalikan TPTK sebagai berikut :

5.1. Jika di TKP sudah ada petugas yang melakukan pengamanan TKP maka kegiatan selanjutnya adalah :

Perkuat/sempurnakan penutupan dan pengamanan TKP (pertahankan status quo).

Lakukan penggeledahan/penyitaan barang bukti yang ada pada tersangka terutama yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Amankan pelaku/saksi/barang-barang bukti yang ditemukan di TKP.

Mencari saksi-saksi yang mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat guna dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Pisahkan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya agar supaya tidak saling mempengaruhi sehingga akan menyulitkan petugas selama mendapatkan keterangan yang sebenarnya.

Menyiapkan administrasi Visum Et Repertum ( V.E.R. ) bila diperlukan.

Memberitahukan keluarga korban bila ada korban. Membuat sketsa kasar/catatan kejadian sebagai bahan

pembuatan laporan/berita acara pendapatan.

5.2. Jika TKP belum ada petugas pengamanan. Melakukan pertolongan kepada korban. Tutup dan amankan TKP sehingga menjadi status quo. Amankan pelaku bila masih ada di TKP. Usahakan mencari saksi/orang yang mengetahui /mengalami.



Mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP maupun pelaku dan korban.

5.3. Taktik dan Teknis dalam TPTKP. Catat waktu dan cuaca pada saat tiba di TKP Pengamatan umum situasi di TKP Pengamatan secara khusus terhadap

1. Barang bukti di tempat kejadian.2. Saksi, pelaku dan korban.3. Tempat kejadian perkara.4. Atur posisi anggota.

Pasang Police Line Jaga TKP jangan sampai rusak (orang yang tidak

berkepentingan dilarang masuk). Beri tanda jalan masuk maupun keluar pelaku.

5. Usahakan tangkap pelaku bila masih berada di TKP.

6. Minta bantuan masyarakat setempat (RT/RW/Kades) bila perlu.

7. Jangan menambah atau mengurangi bukti di TKP.

8. Ketua tim masuk ke TKP melakukan pemeriksaan dengan membawa tanda-tanda.

6. Kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki seorang petugas TPTKP :

Kemampuan kecepatan mendatangi TKP Kemampuan pengaturan lalu lintas Kemampuan menembak mahir Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) Kemampuan berkomunikasi yang baik Kemampuan pengamatan dan penggambaran

7. Peralatan dan perlengkapan

7.1. Umum Gampol yang berlaku sesuai ketentuan Kelengkapan perorangan Sabhara Polri

1. Sabuk Sabhara2. Selempang3. Pet4. Tongkat “T”5. Borgol6. Peluit7. Tanda kewenangan

Persenjataan1. Revolver2. Senjata api V 2

Sabhara Kendaraan



1. Ranmor roda dua2. Ranmor roda empat

Alkom1. Handphone (HP)2. Handy Talky (HT)

7.2. Perlengkapan khusus Sabhara Kit ( Police line, senter, P 3 K, tali, pembungkus barang

bukti, buku catatan ) Handy cam Kamera8. Tujuan dan sasaran

8.1. Tujuan dilakukan TPTKP adalah : Pertolongan korban dan pengamanan TKP tetap dalam keadaan

status quo. Penangkapan pelaku, pencarian saksi, barang bukti dan

petunjuk lain. Sebagai dasar dimulai penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

8.2. Sasaran Korban TKP Pelaku Saksi-saksi Barang bukti Bukti petunjuk lainnya

9. Tahapan-tahapan dalam kegiatan TPTKP :

9.1. Tahap persiapan

Menyiapkan personel Kendaraan dan alat komunikasi Penyiapan Sabhara Kit APP :

1. Penjelasan tugas2. Cara bertindak3. Penentuan route

terpendek4. Koordinasi dengan

fungsi-fungsi Teknis dan fungsi pendukung lainnya. Terhadap TKP yang ditemukan langsung oleh petugas Polri

dalam pelaksanaan patroli/penjagaan, maka petugas tersebut harus menjaga status quo (menjaga keaslian TKP)

9.2. Tahap pelaksanaanTPTKP Tindak Pidana/kriminalitas

Lakukan pertolongan terhadap korban Pasang police line atau peralatan tali lainnya.



Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang maupun barang atau benda-benda.

Catat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca. Catat orang-orang yang berada di TKP terutama orang yang

mengetahui tentang kejadian dan perintahkan untuk tidak meninggalkan TKP. Tangkap pelaku bila masih berada di sekitar TKP. Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda-tanda. Membuat gambar/sketsa Membuat berita acara pendapatan di TKP Menyiapkan permintaan visum et repertum Meminta bantuan anjing pelacak bila diperlukan. Menyerahkan hasil pengamanan TKP termasuk langkah-langkah

yang telah diambil kepada petugas penyidik beserta pelaku, barang bukti dan saksi yang ditemukan.

Pembukaan/pembebasan police line / garis polisi (oleh Ka SPK)

9.3. Tahap Pengakhiran Pengecekan terhadap personel Pengecekan terhadap perlengkapan Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Kaji ulang

10. Manajemen Operasional TPTKP

10.1. Perencanaan.

Sebagai seorang supervisor sebelum melaksakan penanganan TPTKP diharuskan membuat perencanaan penanganan TKP dengan merumuskan sasaran kegiatan yang bersumber dari : Laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung

tentang terjadinya tindak pidana. Data Potensi Gangguan yang meliputi bentuk/sifat dan lokasi. Data / konfigurasi Kamtibmas yang meliputi jumlah kejadian,

lokasi kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan pelaku.

102. Pengorganisasian :

Menyusun kekuatan yang dilibatkan dalam kegiatan penanganan TPTKP.

Menyiapkan peralatan yang digunakan di dalam penanganan TPTKP.

Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam penyidikan TPTKP.

10.3. Pelaksanaan.

Sebelum melaksanakan tugas setiap pimpinan agar melakukan acara pimpinan pasukan (APP) menjelaskan tentang : Ketanggapsegeraan mendatangi TKP Penyerahan hasil TPTKP kepada petugas olah TKP (Tersangka,

Barang bukti, dan saksi).



10.4. Pengawasan dan Pengendalian.

Tindakan anggota selama penanganan TPTKP. Sarana pendukung dengan menggunakan komunikasi yang ada

dan laporan.



BAB. VIII

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Kompetensi dasar

1. memahami pengertian dalam MPB, Dasar Hukum MPB, Prinsip MPB, Penerapan KPL, Karakteristik KPL , Struktur Organisasi KPL dan Manajemen penanggulangan Bencana.

2. Penerapan manajemen penanggulangan dalam pelayanan tugas bila terjadi bencana


Setelah menyelesaikan Bab ini diharapkan Peserta Didik dapat

1. Menjelaskan pengertian dalam MPB2. menjelaskan Dasar hukum MPB3. Menjelaskan Prinsip-prinsip MPB4. Menjelaskan penerapan KPL5. Mejelaskan karakteristik KPL6. Menjelaskan Struktur KPL7. Menjelaskan MPB8. Membuat perencanaan Pra bencana9. Mengorganisir Pra Bencana10. Memilih CB bila terjadi bencana11. Melakukan pengawasan an pengendalian anggota

1. Pengertian – pengertian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pra Bencana adalah suatu keadaan belum terjadi bencana akan tetapi memungkinkan untuk terjadinya potensi bencana.



Pasca Bencana adalah mulai dinyatakan berakhirnya keadaan Tanggap Darurat dan dimulainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal.

Keadaan Darurat adalah keadaan sukar/sulit yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi sampai dengan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal.

Kontinjensi adalah keadaan dalam kehidupan atau tata kehidupan masyarakat yang oleh suatu sebab tertentu kehidupan tersebut sangat mungkin menjadi sumber penyebab kerawanan, krisis, sehingga perlu senantiasa diwaspadai/ diantisipasi secara dini dengan pilihan alternatif yang diambil sesegera mungkin secara efektif dan efisien.

Pangkalan Aju adalah tempat dan atau lokasi yang terdekat dengan penanggulangan bencana dan atau bencana dimana sumber daya dapat disimpan untuk sementara waktu sambil menunggu penggunaan dan penugasan.

Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

DVI adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Perkap No. 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana

3. Prinsip-prinsip MPB

cepat dan tepat, yaitu dalam melaksanakan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran;

humanis, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa memperlakukan dengan penuh simpatik, ramah tamah, sopan santun, dan tanpa pamrih dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;



objektif, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa tidak memihak/membedakan asal usul dan latar belakang korban bencana;

transparan, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara bersih dan terbuka; dan

akuntabel, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana, dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan Polri maupun kepada masyarakat.

4. Penerapan Komando Pengendalian Lapangan ( KPL ) pada :

4.1 Penanggulangan bencana yang tidak direncanakan, antara lain: kecelakaan lantas berat situasi penyanderaan penanggulangan bencana bom. pesawat jatuh kapal tenggelam atau tabrakan kebocoran limbah berbahaya Polisi terlibat tembak menembak kerusuhan kebakaran dan ledakan wabah penyakit

kejadian yang direncanakan, antara lain: kunjungan pejabat kegiatan olahraga/konser yang besar konferensi yang bersifat nasional/internasional

keadaan darurat yang besar yang mengakibatkan beberapa penanggulangan bencana/peristiwa, antara lain:

gempa bumi letusan gunung berapi tanah longsor banjir angin puting beliung.

5. Karekteristik KPL

Karakteristik yang dimiliki oleh KPL meliputi :

terminologi penggunaan istilah-istilah antara lain jabatan, fasilitas, sumber daya harus seragam, sehingga terbentuk pemahaman yang sama;

organisasi bersifat modular (bongkar pasang), hanya terhadap unit-unit yang dibutuhkan dapat diaktifkan dalam KPL;

sistem komando terpadu dimana instansi yang terlibat, bekerja sama sebagai satu tim untuk membuat sasaran dan strategi bersama;

rencana kegiatan dibuat untuk mencapai target operasi rentang kendali dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat ditangani

dengan prinsip satu atasan mengendalikan 3 sampai dengan 7 bawahan atau satu atasan mengendalikan 5 (lima) bawahan;



fasilitas penanggulangan bencana sudah ditetapkan sebelumnya meliputi pangkalan aju, Pos KPL, pangkalan penanggulangan bencana, heli spot, dan heli pad;

manajemen sumber daya dilaksanakan secara komprehensif dengan mengetahui jumlah, lokasi, dan status (tersedia, ditugaskan atau tidak dapat digunakan) dari sumber daya yang dimiliki;

komunikasi yang terintegrasi dengan memiliki kemampuan berkomunikasi antar/intra instansi; dan

komando wilayah dapat dibentuk, apabila KPL yang berada lebih dari satu sesuai dengan tingkat kesatuan kewilayahan dengan tujuan untuk mengelola penggunaan sumber daya yang terbatas dan memastikan tercapainya target operasi masing-masing KPL.

6. Struktur Organisasi KPL

6.1. Struktur organisasi KPL terdiri dari:

kepala KPL; staf KPL; bagian operasional; bagian perencanaan; bagian logistik; dan bagian keuangan dan administrasi. Tugas Kepala KPL sebagaimana dimaksud : mendirikan pos KPL; menilai situasi darurat yang terus berubah menugaskan staf yang diperlukan menetapkan pilihan bagian-bagian dari sistem KPL untuk dioperasionalkan mengendalikan operasional bagian-bagian dari sistem KPL memberikan pengarahan atau briefing awal dan memulai proses perencanaan

berdasarkan analisis fakta yang ditemukan menyetujui semua rencana antara lain rencana kegiatan, rencana kebutuhan

sumber daya, rencana press release, dan rencana demobilisasi memastikan koordinasi tindakan dan kegiatan para staf.

7. Manajemen Penanggulangan Bencana

7.1 Manajemen penanggulangan bencana berpedoman pada prinsip manajemen secara umum yang meliputi:

perencanaan pengorganisasian pelaksanaan pengendalian.

7.2 Penggolongan penanggulangan bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut: pra bencana tanggap darurat pasca bencana.



7.3. Penerapan Manajemen Penanggulangan Bencana

a. Perencanaan Pra Bencana

Pra Bencana merupakan suatu tindakan yang diambil dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana meliputi:

Situasi tidak terjadi bencana Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud diatas, kegiatan perencanaan:

Penyiapan rencana pelatihan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan KPL

Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana

Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud diatas kegiatan perencanaannya :

strategi penanggulangan bencana

pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana

pengerahan semua sumber daya yang ada

penyiapan tempat evakuasi/pengungsian

penyiapan tenaga, alat peralatan medis dan obat-obatan.

8. Pengorganisasian Pra Bencana

8.1. Pengorganisasian Pra Bencana dilaksanakan melalui kegiatan:

membentuk susunan panitia dan rencana pelatihan dalam penanggulangan bencana.

melakukan mobilisasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

8.2. Pembentukan susunan panitia dan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara:

a. membuat surat perintah pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana yang menunjuk pelaksana dan peserta, sesuai tataran kewenangan yang dilakukan oleh:

Kapolres dan Kapoltabes, pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota

Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi

Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB



b. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan antara lain meliputi materi baik yang bersifat internal maupun yang terkait dengan struktur organisasi KPL gabungan, metode latihan (tutorial dan simulasi), peralatan, dan alins/alongin

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka persiapan penyusunan pelatihan

d. merencanakan kebutuhan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a ditunjuk oleh masing-masing Kasatker sesuai dengan tataran kewenangan.

Pengorganisasian kegiatan mobilisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:

Kapolres dan Kapoltabes, pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota

Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi

Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB.

Mobilisasi masyarakat yang berada di daerah potensi bencana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

memberikan peringatan dini

menentukan jalur dan tempat penampungan sementara yang aman untuk mobilisasi masyarakat;

menyediakan sarana dan prasarana pembentukan pos KPL.

9. Pelaksanaan Pra Bencana

9.1. Pelaksanaan penanggulangan pada tahap Pra Bencana meliputi :

pelatihan penanggulangan bencana

sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana

pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana

pengerahan semua sumber daya yang akan digunakan;

mengadakan tempat penampungan untuk evakuasi/pengungsian korban bencana

menyediakan tenaga, alat peralatan medis, dan obat-obatan.

9.2. Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, Polri bekerja sama dengan instansi lain melakukan kegiatan sebagai berikut :

melakukan kegiatan penyuluhan melalui strategi Polmas kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana



penyebarluasan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana

melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan tempat penampungan yang aman untuk evakuasi/ pengungsian korban bencana.

10. Pengawasan dan Pengendalian Pra Bencana

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan kegiatan:

menerima laporan:

melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat

Inspeksi mendadak secara langsung ke lokasi pada pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.

11. Anggaran Pra Bencana

Penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Polri dalam kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, menggunakan anggaran kontinjensi Polri baik yang berada pada Mabes Polri dan/atau satuan kewilayahan disesuaikan dengan skala dan lokasi bencana.

Dalam hal pelaksanaan pelatihan gabungan penanggulangan bencana pada kegiatan pra bencana, menggunakan anggaran yang ada pada masing-masing instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau BNPB/BPBD.

Penanggulangan bencana yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional/daerah, menggunakan anggaran yang ada pada BNPB/BPBD.



BAB IX

MANAJEMEN TIPIRING

Kompetensi Dasar

1. Memahami Pengetahuan Tentang Tipiring dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

2. Menerapkan kegiatan Tipiring untuk melaksanakan penegakan hukum.


Setelah menyelesaikan Pelajaran Bab VIII, diharapkan peserta didik dapat :

1. Menjelaskan Pengertian Tipiring

2. Menjelaskan dasar hukum Tipiring.

3. Menjelaskan konfigurasi standar Tipiring.

4. Menjelaskan tujuan dan sasaran Tipiring.

5. Membuat rencana kegiatan Tipiring.

6. Menerapkan/melaksanakan kegiatan Tipiring.

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian Tipiring

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tipiring.

1. Pengertian

Tindak PIdana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- atau ditetapkan pada saat itu kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran peraturan Daerah ( Perda ) adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Daerah secara Otonomi oleh siapa saja dapat diancam denngan kurungan atau denda yang ditetapkan oleh Pemerintrah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) setempat.

Acara Pemeriksaan Cepat



Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak Berita Acara Pemeriksanaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa kesidang pengadilan . Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Cepat kasus Tipiring yang menyangkut pelanggaran/kejahatan KUHP mengunakan Format berkas dan pelanggaran Pasal KUHP tertentu menggunakan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Model Tilang.

2. Dasar Hukum Penindakan Tipiring

UU.No.2 tahun 2002 tentang Polri ( Pasal 3, 13, 14, 15 dan 16 ) UU. No. 8 tahun 1981 KUHAP ( Pasal 205-210 ) tentang acara

pemeriksaan cepat Tipiring dan PP No. 27 tahun 1983. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( pasal. 143

ayat 2, 148, dan 149. Memorandum Of Understanding (MOU) Kapolri dan Mendagri

tahun 2002 tentang Kerja sama Pem,binaan Ketentraman dan ketertiban (Trantibun) serta Harkamtibmas tanggal 17 Juli 2002 ( No. 119/527/SJ tahun 2002 / No. Pol : B / 730 / VII / 2002 ).

Surat Peraturan Kapolri No. Pol : Skep/259/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang buku penunjuk penindakan tindak pidana ringan ( Tipiring )

Skep Kapolri No;. Pol : Skep/260/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Tipiring.

Peratutan Kababinkam Polri No. 13 tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009, tentang PenangananTindak pidana ringan

3. Konfigurasi Standar Satuan Penindakan Tipiring dan Perda

3.1. Kekuatan Penyidik Polri : 6 Personil PPNS : 6 Personil Pendukung : 6 Personil

3.2. Kemampuan penyidik Tipiring Menguasai Tehnik pemeriksaan (Mempunyai Skep penyidik) Mahir berkomunikasi Menguasai Undang-undang/ Perundang-undangan yang

berkaitan dengan Tipiring Terampil menggunakan komputer/mengetik Dapat melaksanakan pengamatan dan penggambaran.

3.3. Peralatan

3.3.1 Peralatan Umum

a. Tingkat Polres kendaraan bermotor R-4 Jenis Minibus : 2 Unit Truck : 3 Unit



Kendaraan bermotor R-2 : 6 Unit

b. Tingkat Polsek Kendaraan bermtor R-4 Jenis khusus : 1 Unit Kendaraan bermotor : 3 Unit

3.3.2 Peralatan khusus berupa papan pemberitahuan pelaksanaan penindakan Tipiring / penegak Perda.

3.3.3 Administrasi penyidik menggunakan :

a. Blanko acara Pemeriksaan Cepat Tipiring/ Penegak Peraturan Daerah/Non KUHP Model Tilang terdiri dari :

Lembar warna Putih untuk pengadilan Lembar Warna Merah untuk tersangka Lembar Warna biru untuk Kejaksaan Lembar warna Kuning untuk Satuan atas Penyidik Lembar Warna Hijau untuk arsip

b. Menggunakan Berkas perkara Biasa untuk pelanggaran KUHP : Sampul Berkas Perkara Daftar isi Berkas Perkara Resume Laporan Polisi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Berita Acara Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan. Daftar Saksi dan Tersangka. Daftar Barang Bukti Keterangan Ahli Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari katua Pengadilan

Negeri Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

c. Model Administrasi Penyidikan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat dalam kegiatan terpadu

dilaksanakan Perda yang tidak sulit Model berkas perkara prosesnya cukup lama, kasusnya agak

sulit, perlu dilengkapi berkas-berkas ( BAP )

d. Prosedur Penyidikan Model Acara Pemeriksaan Cepat dilaksanakan dengan cepat,

murah dan langsung ( Karena CJS siap di tempat ). Model berkas Perkara : PPNS melewati penyidikan Polri dibawa

ke Pengadilan dengan melakukan koordinasi dengan kejaksaan ( pemberitahuan ) serta koordinasi pengnadilan ( tentang hari siding ) serat memberitahukan kepada tersangka.



4. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan

Untuk meningkatkan keterampilan dalam penindakan terhadap masalah pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban dan kepatuhan hukum masyarakat sehingga masalah pelanggaran hukun ketidaktertiban yang dinilai sederhana, ringan tidak berkembang menjadi Tindak Pidana yang lebih besar.

4.2. Sasaran Tersangka

Dapat menimbulkan efek jera Penyidik Tipiring

Meningkatkan keterampilan kepada anggota Sabhara Polri sebagai penyidik Tindak Pidana ringan (Tipiring) dan sudah mempunyai Skep sebagai Penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Meningkatkan keterampilan kepada anggota PPNS dalam melakukan penyidikan terhaap Perda di lingkungannya dan sudah mempunyai Skep sebagai Penyidik. Tokoh Masyarakat

Turut membantu tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum

5. Pelaksanaan Kegiatan.

5.1. Tahap Persiapan Menyiapkan Surat Perintah Penugasan dan menyusun Rencana

Kegiatan. Pengecekan Blanko Tipiring maupun administrasi penyidikan

Berkas Tipiring dan Skep Penyidik. Rapat Koordinasi dengan kejaksaan, Pengadilan, Pemda

setempat. Adakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) sebelum melaksanakan

tugas secara jelas dan benar dan berikan penekanan untuk hindari tindakan kekerasan (Mengajar pangakuan tersangka)

5.2. Tahap Pelaksanaan

5.2.1 Penindakan terhadap Pelanggaran Pasal Tipiring tertentu baik KUHP / Non KUHP :

Tata cara penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) khususnya terhadap pelanggaran Peraturan daerah menggunakan Blanko Acara Pemeriksaan Cepat Model Tilang.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dapat dilaksanakan di Markas Komando maupun di luar Markas Komando yang penting dilaksanakan secara cepat dan tuntas.

Setelah penyidik / Penyidik pembantu / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerima laporan / pengaduan atau mengetahui langsung



adanya Tindak Pidana Ringan (Tipiring), maka segera mencari saksi, tersangka dan Barang Bukti (BB) yang berkaitan dengan kasusnya.

Setelah diadakan pemeriksaan singkat dan menemukan elemen pasal yang dilanggar , serta sudah ada pengakuan tersangka, didukung dengan keterangan saksi, maka penyidik / penyidik pembantu / penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segera menulis langsung di Blanko Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Untuk memperkuat keterangan, maka baik saksi, terdakwa dan penyidik / penyidik pembantu agar membubuhkan tanda tangan di Blanko Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tersebut.

Mencatat jenis Barang Bukti (BB) yang tersedia. Apabila tersangka tidak mau menandatangani, maka penyidik /

penyidik pembantu cukup mencatat uraian singkat alas an-alasannya (di kembar belakang)

Mengingatkan kembali kepada tersangka atau kuasanya untuk dating ke Pengadilan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebagai Jadwal Sidang Tindak Pidana Ringan.

Penyidik / Penyidik Pembantu mampu meredam emosi tersangka atau kelompok masyarakat sekitar Tempat Kejadian Perkara masyarakat sekitar Tenpat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak puas atas tindakan hokum tersebut.

Putusan Pengadilan ditulis Ringan (Tipiring) khusus pelanggaran terhadap KUHP.

5.2.2 Penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) khususnya Pelanggaran terhadap KUHP.

Setelah menerima pengaduan, petugas Sabhara segera membuat Laporan Polisi.

Mendatangi TKP dan melakukan TPTKP. Pemberitahuan dimulai penyidikan Pemeriksaan Saksi/Saksi korban Menyita Barang Bukti (BB) Mencari, menangkap, dan memeriksa tersangka. Proses pemberkasan menjadi Berkas Perkara Nomor Registrasi Berkas Perkara dari Satuan Sabhara. Registrasi Pengiriman Berkas Perkara dari Satuan Sabhara. Penyerahan Berkas Perkara ke Pengadilan dalam 3 (Tiga) hari

berikut tersangka dan barang bukti.

5.2.3 Tanggung Jawab Penyidik

Yang berhak melakukan penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah anggota Sabhara Polri yang telah memiliki Surat Keputusan Penyidik / Penyidik Pembantu, sedangn penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah (Perda) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) dilaksanakan oleh Satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

5.3. Tahap Pengakhiran Ketua Tim mengecek kembali Personil yang bertugas.



Mengecek kembali Berita Acara Pemeriksaan dan Blanko Tipiring, adakah yang belum ditandatangani baik oleh tersangka maupun Saksi, baik yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Polri.

Ucapan Terima kasih kepada saksi yang telah bersedia memberikan keterangannya secara benar dan jelas.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

6. Ketentuan Lain

Kegiatan penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) didukung Anggota Rutin dan APBD setempat.

Format Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring dan Perda maupun Format Berkas Perkara Tipiring menggunakan format baru yang disempurnakan.

Ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Daerah (Perda) ini masih diberlakukan

7. Manajemen Penanganan Tipiring.

7.1. Tahap Perencanaan

Sebagai seorang Supervisor dalam penanganan Tipiring diharuskan membuat rencana Kegiatan dengan merumuskan sasaran yang bersumber pada : Perkiraan khusus (Kirsus) Intel Perencanaan Program Kerja Satuan Wilayah Data Kamtibmas yang meliputi : Jumlah kejadian, lokasi

kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan pelaku Data Police Hazard bentuk, sifat dan lokasi. Data FKK meliputi bentuk, sifat dan lokasi Kalender Kamtibmas yang meliputi kegiatan Pemda, hari Ulang

tahun /besar nasional dan kegiatan masyarakat. Program Kerja Pemda dan Perda.

Berdasarkan perumusan tersebut di atas ditentukan sasaran selektif prioritas, sasaran seleksi dan sasaran rutin, perumusan cara bertindak dan kekuatan yang dilibatkan.

7.2. Tahap Pengorganisasian

Menyiapkan susunan kekuatan, perlengkapan dan administrasi yang dibutuhkan dalam penanganan Tipiring.

7.3. Tahap Pelaksanaan

Melaksanakan acara pimpinan pasukan (APP) yang meliputi tugas, sasaran,da cara bertindak dalam penanganan Tipiring.



Koordinasi criminal justice system (CJS) dan Pemda (Dinas Pol PP)

7.4. Tahap Pengadilan

Mengawasi dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan tugas.

Menggunakan sarana komunikasi yang tersedia dan pembuatan laporan, serta membuat Anev.



DAFTAR BACAAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Juklak, Juknis dan Juklap FT. Sabhara

MOP Kepolisian

Perpres RI No. 52 Tahun 2010.

Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Dalmas

Perkap No. 17 Tahun 2009, tentang Manajmen Penanggulangan Bencana


f.t. sabhara 40. 2011---------------------------------------

Documents