EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI

ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN

(STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)

Oleh

DESTY PRAWATININGSIH

H24103058

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2007

EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT

PENGENDALIAN KEUANGAN

(STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

pada Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Oleh:

DESTY PRAWATININGSIH

H24103058

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2007

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN MANAJEMEN

EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI ALAT

PENGENDALIAN KEUANGAN

(STUDI KASUS : BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA EKONOMI

pada Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Oleh

Desty Prawatiningsih

H24103058

Menyetujui, Mei 2007

Farida Ratna Dewi, SE, MM Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Dr. Ir. Jono Mintarto Munandar, M.Sc Ketua Departemen

Tanggal Ujian: 14 Mei 2007 Tanggal Lulus:

ABSTRAK Desty Prawatiningsih. H24103058. Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi). Dibawah bimbingan Farida Ratna Dewi.

Sebagai badan pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, BRSD Ciawi membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi keuangan yang dapat digunakan melalui anggaran belanja.Dengan anggaran belanja BRSD Ciawi dapat merencanakan pengalokasian dana yang dibutuhkan dan dapat melakukan pengendalian keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja, mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja, menganalisis penyimpangan antara anggaran belanja dengan realisasi, serta mengevaluasi penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja tahun 2005 dan 2006. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak rumah sakit. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit yaitu laporan anggaran belanja tahun 2005 dan 2006. Pengolahan data menggunakan analisis varians anggaran dan t-test. Pengolahan data anggaran menggunakan bantuan software komputer Microsoft Excel 2003 untuk analisis varians, serta mengevalusi penyimpangan masih dalam batas pengendalian dengan melakukan t-test menggunakan alat bantu SPSS 10.0 serta analisis deskriptif.

Hasil dari analisis varians yang dilakukan pada anggaran belanja BRSD Ciawi bahwa secara keseluruhan penyimpangan yang terjadi favorable dengan penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005 sebesar Rp 2.943.680.421 dan persentase perubahan sebesar 13,6 %. Serta penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2006 sebesar Rp 2.957.470.915 dengan persentase perubahan sebesar 8 %. Setelah t-test yang dilakukan pada penyimpangan anggaran belanja tahun 2005 maka diperoleh kesimpulan hipotesis Ho yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Untuk anggaran belanja tahun 2006 kelompok belanja aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, belanja aparatur perjalanan dinas, belanja aparatur pemeliharaan, belanja publik pegawai, belanja publik perjalanan dinas, belanja publik pemeliharaan serta belanja publik modal diperoleh hasil t-test bahwa hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Sedangkan untuk anggaran belanja publik barang dan jasa hipotesis Ha yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya tidak dalam batas pengendalian dapat diterima.

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1985 di Bogor. Penulis

yang bernama lengkap Desty Prawatiningsih adalah anak pertama dari pasangan

ayahanda Erri Sumardianto dan ibunda Yuningsih.

Penulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak Tunas Karya

PTPN XI tahun 1989 dan lulus 1991. Kemudian melanjutkan ke pendidikan dasar

di sekolah Dasar Cibandawa tahun 1991 dan lulus tahun 1997. Pada tahun 1997

penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Negeri 1 Cijeruk, tamat pada tahun 2000. Penulis menamatkan pendidikan

menengah atas pada Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Bogor, lulus pada tahun

2003. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan studi di Institut Pertanian

Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian

Bogor.

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah

SWT kepada penulis, yang salah satunya berupa nikmat kesehatan sehingga

penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Evaluasi Anggaran

Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit

Daerah Ciawi) dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah

memberi saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun

tidak langsung sejak awal penulisan sampai akhirnya skripsi ini dapat

terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa

terima kasih kepada :

1. Ibu Farida Ratna Dewi, SE. MM. selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama penelitian.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS. DipI. Ing. Dea. dan Ibu Wita Juwita

Ermawati, S.TP. MM selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran

untuk perbaikan skripsi ini.

3. Bapak dr. Komar Hanifi, M.Kes. selaku Direktur BRSD Ciawi yang telah

memberikan izin untuk melakukan penelitian di BRSD Ciawi.

4. Bapak dr. Rudi Sudjono, Sp.M. selaku kepala bidang keuangan BRSD Ciawi.

5. Bapak Aep Saepurahman, S.Ip. MM. selaku kepala Sub. Bidang Anggaran

BRSD Ciawi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam

pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Sudianta, MM., Bapak Drs. H. Andi K. Kosasih, Bapak H. E.

Supratman, SE. MBA. MM. Dari BRSD Ciawi yang telah membantu

memberikan data pada penyusunan skripsi ini.

7. Bapak, Mama, adik saya Viony, serta keluarga atas segenap daya dan upaya

selalu mendoakan, memberi dorongan dan semangat dalam penyelesaian

skripsi ini.

8. Andin, Evi, Linda, Sekar, Eva, Vika, Risa yang selalu memberikan motivasi

dan semangat selama kuliah di Departemen Manajemen.

9. Okty dan Kiki teman satu bimbingan yang selalu saling mensupport.

v

10. Seluruh dosen dan staf Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan

Manajemen yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjadi

mahasiswa Departemen Manajemen.

11. Teman-teman Manajemen 40 terima kasih atas motivasi dan dukungannya.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak

kekurangan. Selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun, sehingga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Bogor, Mei 2007

Penulis

vi

DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. iii

KATA PENGANTAR......................................................................................... iv

DAFTAR ISI........................................................................................................ vi

DAFTAR TABEL .............................................................................................viii

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ x I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah ................................................................................ 3 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 3 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................. 3

1.5. Batasan Penelitian................................................................................... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................. 5

2.1. Rumah Sakit ........................................................................................... 5 2.1.1. Pengertian Rumah Sakit ............................................................. 5

2.2.2. Jenis-Jenis Rumah Sakit ............................................................. 5 2.2. Anggaran ................................................................................................ 9 2.2.1. Pengertian Anggaran .................................................................. 9 2.2.2. Fungsi Anggaran ...................................................................... 10 2.2.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran................................................. 11 2.2.4. Karakteristik Anggaran ............................................................ 12 2.2.5. Jenis-Jenis Anggaran ................................................................ 13 2.2.6. Metode Pembuatan Anggaran .................................................. 15 2.2.7. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran........................................ 16 2.2.8. Proses Pengendalian Anggaran ................................................ 16 2.2.9. Akuntansi Pertanggungjawaban ............................................... 17 2.3. Anggaran Sektor Publik ....................................................................... 18 2.3.1. Pengertian Sektor Publik .......................................................... 18 2.3.2. Pengertian Anggaran Sektor Publik ......................................... 18 2.3.3. Pengertian Anggaran Belanja ................................................... 19 2.3.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik................................................ 19 2.3.5. Tujuan Anggaran sektor Publik................................................ 21 2.3.6. Peranan Anggaran Sektor Publik.............................................. 21 2.3.7. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik .................................. 22 2.3.8. Jenis-Jenis Anggaran sektor Publik.......................................... 23 2.3.9. Sistem Anggaran Sektor Publik................................................ 24 2.3.10. Proses Penyusunan Anggaran sektor Publik ............................ 25

vii

2.4. Analisis Varians Anggaran ................................................................... 26 2.5. Penelitian Terdahulu ............................................................................ 27

III. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................ 29

3.1. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 29 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 31 3.3 Metode Penelitian ................................................................................. 31

3.3.1. Pengumpulan Data.................................................................... 31 3.3.2. Pengolahan dan Analisis Data .................................................. 31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................................... 34

4.1. Gambaran Umum BRSD Ciawi............................................................ 34 4.1.1. Sejarah Singkat BRSD Ciawi................................................... 34 4.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fungsi BRSD Ciawi.............. 35 4.1.3. Letak dan Lokasi BRSD Ciawi ................................................ 36 4.1.4. Fasilitas Pelayanan BRSD Ciawi ............................................. 37 4.1.5. Struktur Organisasi BRSD Ciawi ............................................. 39 4.2. Faktor - Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi ....................................... 41 4.3. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi........................ 43 4.4. Anggaran Belanja BRSD Ciawi ........................................................... 48 4.5. Evaluasi Anggaran Belanja BRSD Ciawi Sebagai Alat Pengendalian . 4.5.1. Analisis Varians........................................................................ 48 4.5.2. T-Test Anggaran Belanja BRSD Ciawi ................................... 61 4.5.3 Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian ............................................................................ 65

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 68

1. Kesimpulan........................................................................................... 68 2. Saran ..................................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 71

LAMPIRAN........................................................................................................ 73

viii

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Faktor - faktor pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi ................................................................................................. 43

2. Kelompok belanja anggaran belanja BRSD Ciawi........................................ 48

ix

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Kerangka pemikiran penelitian ...................................................................... 30

2. Urutan penyusunan rencana anggaran satuan kerja ....................................... 45

3. Alur prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi........................... 47

x

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Struktur organisasi BRSD Ciawi ................................................................... 73

2. Formulir RASK.............................................................................................. 74

3. Analisis varians anggaran belanja BRSD Ciawi Tahun 2005 ...................... 83

4. Analisis varians anggaran belanja BRSD Ciawi Tahun 2006 ....................... 84

5. Hasil t-test anggaran belanja BRSD Ciawi 2005.......................................... 85

6. Hasil t-test anggaran belanja BRSD Ciawi 2006........................................... 89

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kesehatan dalam pembangunan nasional sangat

dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya

untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka

pembangunan kesehatan harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya

pemerintah dalam pembangunan kesehatan yaitu dengan meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap pasien yang diadakan oleh rumah sakit.

Menurut Wikipedia Indonesia (2006) rumah sakit (hospital) adalah

sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya

disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Rumah sakit

sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat

strategis dalam upaya mempercepat peningkatan kesehatan di Indonesia.

Menurut Prof. Sujudi dalam Aditama (2002) mengatakan bahwa sistem

pelayanan rumah sakit yang berjalan selama ini harus ditinjau kembali untuk

mengantisipasi persaingan tingkat dunia. Rumah sakit tidak dapat lagi

dikelola dengan manajemen yang sederhana, tetapi harus mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat yang muncul akibat perubahan-perubahan tersebut.

Rumah sakit dalam menghadapi persaingan global, serta sebagai

salah satu organisasi yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan

pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan suatu pengelolaan yang baik,

yaitu diantaranya melalui fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen

tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengendalian. Untuk menjembatani pencapaian tujuan tersebut, maka

dibutuhkan suatu alat yang termasuk sebagai fungsi perencanaan dan

pengendalian biasanya diwujudkan dalam bentuk anggaran (budget).

Menurut Mulyadi (2001) anggaran merupakan suatu rencana kerja

yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter

standar dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses

2

penyusunan program (programming). Anggaran merupakan suatu bentuk

perencanaan jangka pendek yang menyediakan standar yang harus dicapai

oleh manajer.

Peran anggaran sangat penting bagi setiap rumah sakit termasuk

bagi rumah sakit pemerintah. Salah satunya yaitu Rumah Sakit Daerah

Ciawi (RSD Ciawi). RSD Ciawi merupakan salah satu dari dua rumah sakit

yang berada di kabupaten Bogor. Dalam perkembangannya selama beberapa

periode, RSD Ciawi menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti

peningkatan sarana & prasarana rumah sakit serta peningkatan sumber daya

manusia sehingga pada tahun 2002, RSD Ciawi berubah status menjadi

Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor No. 29 Tahun 2002.

Sebagai badan pemerintah yang memberikan pelayanan bagi

masyarakat, BRSD Ciawi membutuhkan suatu strategi dalam mengelola

aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui

anggaran, karena dengan anggaran belanja BRSD Ciawi dapat

merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta

dapat melakukan pengendalian keuangan. BRSD Ciawi dapat menggunakan

anggaran belanja sebagai alat pengendalian bagi penggunaan dananya.

Sehingga, apabila terdapat perbedaan antara anggaran belanja dengan

realisasinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan

anggaran belanja tahun berikutnya atau bahan untuk perubahan anggaran

belanja yang sedang berjalan.

3

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana prosedur

penyusunan anggaran belanja dan evaluasi terhadap realisasi jika

dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah disusun pada BRSD

Ciawi tahun 2005-2006.

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi ?

2. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi ?

3. Bagaimanakah penyimpangan antara anggaran dengan realisasi pada

anggaran belanja BRSD Ciawi ?

4. Apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian

pada anggaran belanja BRSD Ciawi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi.

2. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi.

3. Menganalisis penyimpangan antara realisasi dengan anggaran belanja

pada BRSD Ciawi.

4. Mengevaluasi penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja BRSD

Ciawi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Rumah Sakit

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi manajemen rumah sakit untuk

mengetahui kebaikan dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses

penyusunan anggaran selama ini serta untuk mengadakan perbaikan–

perbaikan yang mungkin diperlukan dalam upaya meningkatkan

efektivitas dan efisiensi anggaran pada Badan Rumah Sakit Daerah

Ciawi.

4

2. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyusunan

anggaran dalam aplikasinya pada sebuah rumah sakit.

3. Masyarakat Umum

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat yang

membutuhkan.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas mengenai anggaran belanja BRSD

Ciawi yaitu apakah faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam

penyusunan anggaran belanja pada BRSD Ciawi, bagaimana prosedur

penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi. Serta evaluasi terhadap realisasi

jika dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan

melakukan analisis varians untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi

antara anggaran belanja dengan realisasi tahun 2005 dan 2006. Melakukan

t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi masih dalam

batas pengendalian pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan

2006.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

2.1.1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Aditama (2002) rumah sakit adalah institusi (atau

fasilitas) yang menyediakan pelayanan pasien rawat inap, ditambah

dengan beberapa penjelasan lain. Sementara itu, menurut SK

Menteri Kesehatan No.983/Menkes/SK/XI/1992 menyebutkan

bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan

pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan

subspesialistik (Aditama, 2002).

Menurut Susilawati dalam Hadimitomuliani (2006) rumah

sakit merupakan pelayanan publik yang harus terus menerus

ditingkatkan pelayanannya sampai menuju pelayanan prima yaitu

pelayanan yang berorientasi atau berfokus kepada konsumen.

2.1.2. Jenis–Jenis Rumah Sakit

Menurut Wikipedia Indonesia (2006) jenis–jenis rumah sakit

sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum.

Melayani hampir seluruh penyakit umum, dan biasanya

memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang

gawat darurat) untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya

dan memberikan pertolongan pertama.

2. Rumah Sakit Terspesialisasi.

Jenis ini mencakup trauma center, rumah sakit anak, rumah sakit

manula, atau rumah sakit yang melayani kepentingan khusus

seperti psychiatric (pschiatric hospital), penyakit pernapasan dan

lain-lain.

3. Rumah Sakit Penelitian/Pendidikan.

Rumah sakit penelitian/pendidikan adalah rumah sakit yang

terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas

kedokteran pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi.

6

4. Rumah Sakit Lembaga/Perusahaan.

Rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan

untuk melayani pasien-pasien yang merupakan anggota lembaga

tersebut/ karyawan perusahaan tersebut.

5. Klinik.

Fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani keluhan

tertentu. Biasanya dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat

atau dokter-dokter yang ingin menjalankan praktek pribadi.

Klinik biasanya hanya menerima rawat jalan.

Selain itu, menurut Trisnantoro (2005) berdasarkan

pengaruh sejarah, maka pada awal abad XXI terdapat berbagai jenis

pemilikan rumah sakit di Indonesia yaitu :

1. Rumah Sakit Milik Pemerintah.

Ada dua jenis pemilikan rumah sakit pemerintah, yaitu rumah

sakit milik pemerintah pusat (Rumah Sakit Umum Pusat atau

RSUP) dan rumah sakit milik pemerintah provinsi dan

kabupaten atau kota (Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD).

Kedua jenis rumah sakit pemerintah ini berpengaruh terhadap

gaya manajemen rumah sakit masing-masing. Rumah sakit

pemerintah pusat, mengacu kepada Departemen Kesehatan

(Depkes), sementara rumah sakit pemerintah provinsi dan

kabupaten atau kota mengacu pada stakeholders utamanya yaitu

pimpinan daerah dan lembaga perwakilan masyarakat daerah.

Rumah Sakit umum daerah (RSUD) mempunyai keunikan

karena secara teknis medis berada dibawah koordinasi Depkes,

sedangkan secara kepemilikan sebenarnya berada dibawah

pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dengan pembinaan

kerumahtanggaan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

2. Rumah Sakit Milik Militer.

Sejarah menunjukan bahwa sebagian rumah sakit di Indonesia

berasal dari program pelayanan kesehatan milik militer di masa

kolonial Belanda. Pada tahun 1995, di Indonesia terdapat 112

7

rumah sakit militer yang berinduk pada Angkatan Darat (62),

Angkatan Laut (19), Angkatan Udara (19), Kepolisian (12).

Rumah sakit militer tersebut misi utama sebenarnya untuk

kesehatan militer dan persiapan perang. Pihak militer

menganggap bahwa pelayanan rumah sakit bukan urusan pokok

sehingga pendanaan rumah sakit tersebut sangat terdesentralisasi

dan akibatnya sangat tergantung pada situasi serta kondisi

lingkungan bekerja.

3. Rumah Sakit Milik Yayasan Keagamaan dan Kemanusiaan.

Di Indonesia, pemilikan rumah sakit oleh yayasan mempunyai

sejarah panjang yang bersumber dari masa kolonial Belanda,

terutama rumah sakit Kristen dan Katolik diberbagai kota,

rumah sakit swasta besar dimiliki oleh lembaga-lembaga

keagamaan misalnya: Rumah Sakit (RS) Bethesda di

Yogyakarta, RS PGI Cikini di Jakarta, RS Charitas di

Palembang, RS St. Elizabeth di Semarang, RS PKU

Muhammadiyah di Yogyakarta. Perkembangan menarik terjadi

saat ini yaitu sumbangan dana-dana kemanusiaan yang menjadi

sumber tradisional pendanaan ternyata semakin berkurang,

kecuali pada beberapa rumah sakit Islam. Filosofi pemilik rumah

sakit ini mempengaruhi pola manajemen dan situasi rumah sakit.

Sebagai contoh, rumah sakit keagamaan yang dimiliki oleh

lembaga keagamaan yang konservatif terlihat sangat berhati-hati

dalam melakukan investasi untuk pengembangan.

4. Rumah Sakit Swasta Milik Dokter.

Kepemilikan rumah sakit oleh dokter biasanya bersumber dari

prestasi klinis seorang dokter. Sebagai contoh, seorang dokter

spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dapat memiliki

rumah sakit melalui perluasan klinik spesialis kebidanan dan

penyakit kandungannya. Perluasan klinis ini dimulai dari

kesehatan anak dengan membentuk rumah sakit ibu dan anak.

Kemudian dapat berkembang menjadi RSU. Adapula rumah

8

sakit khusus yang dimiliki oleh dokter misalnya rumah sakit

mata, rumah sakit jiwa dan lain-lain.

5. Rumah Sakit Swasta Milik Perusahaan yang Mencari

Keuntungan.

Rumah sakit saat ini sudah dianggap sebagai tempat yang

menarik dan potensial untuk menghasilkan keuntungan. Dengan

demikian, berbagai perusahaan, terutama yang bersifat

konglomerasi memandang perlu untuk mendirikan rumah sakit

yang menguntungkan. Kecenderungan lain adalah tantangan

pendirian jaringan rumah sakit, seiring dengan ekspansi bisnis

konglomerasi. Contoh yang paling menarik adalah RS

Gleneagles Siloam di Karawaci Tangerang yang berinduk pada

kelompok perusahaan Lippo. Rumah sakit yang dikelola oleh

perusahaan untuk mencari keuntungan ini merupakan fenomena

baru yang melanda Indonesia, khususnya di Jakarta pada tahun

1980 an dan 1990 an.

6. Rumah Sakit Milik Badan Usaha Milik Negara.

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai

rumah sakit, misalnya Pertamina, PT. Aneka Tambang,

PT Pelni, dan berbagai perusahaan perkebunan. Dengan sifat

sebagai organ BUMN, maka keadaan rumah sakit tersebut

sangat tergantung pada kondisi keuangan induknya. Rumah

Sakit (RS) Pertamina Pusat terkenal sebagai rumah sakit yang

memiliki peralatan dengan teknologi tinggi karena Pertamina

mampu membiayainya dan mempunyai segmen masyarakat

yang menuntut penyediaan peralatan dengan teknologi tinggi.

Sebaliknya, kondisi PT Timah yang pernah mempunyai masa

sulit, mempengaruhi rumah sakitnya hingga dalam kondisi yang

sulit untuk berkembang, sehingga rumah sakit dilepas dari

induknya.

9

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Sitio

dalam Hadimitomuliani, 2006) pengklasifikasian jenis rumah sakit

sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum (RSU) adalah rumah sakit yang

memberikan pelayanan kesehatan untuk semua jenis penyakit

dari yang bersifat dasar sampai dengan sub-spesialistik

2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) adalah rumah sakit khusus yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa.

3. Rumah Sakit Khusus (RSKh) adalah rumah sakit yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan penyakit

atau disiplin ilmu tertentu, meliputi Rumah Sakit Kusta (RSK),

Rumah Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP), Rumah Sakit Mata

(RSM), Rumah sakit Orthopedi (RSO), Rumah Sakit Bersalin

(RSB), dan rumah sakit khusus lainnya seperti rumah sakit

jantung, rumah sakit kanker, dan sebagainya.

2.2. Anggaran

2.2.1. Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin (2000) anggaran adalah suatu rencana

keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang

telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk

jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam

mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat

menggantikan manajemen.

Menurut Hansen dan Mowen (1997) anggaran (budget)

adalah perencanaan keuangan untuk masa depan; anggaran memuat

tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sementara itu menurut Machintosh dan Williams (1992)

mendefinisikan anggaran sebagai alat utama bagi manajer untuk

menjalankan fungsi manajemen planning, organizing, coordinating,

and controlling dengan mengacu kepada target dan strategi

10

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka perusahaan

(Syakhroza, 2000).

2.2.2. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, fungsi anggaran juga

demikian. Menurut Nafarin (2000) fungsi-fungsi anggaran :

1. Fungsi Perencanaan.

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut

pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih

nyata/jelas dalam unit dan uang.

2. Fungsi Pelaksanaan.

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan,

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam

mencapai tujuan (laba). Jadi anggaran penting untuk

menyelaraskan (koordinasi) setiap bagian kegiatan. Sehingga

tiap bagian harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah,

terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah

ditetapkan dalam anggaran.

3. Fungsi Pengawasan.

Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling).

Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap

pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

1. Memperbandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).

2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu

(apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Menurut Mulyadi (2001) fungsi anggaran yaitu :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana

kerja.

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan

dilaksanakan perusahaan dimasa mendatang.

11

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan

yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas.

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai

pembanding hasil operasi sesungguhnya.

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang

memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan

lemah bagi perusahaan.

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan

memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2000)

antara lain :

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam

memilih sumber dan penggunaan dana.

2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan

digunakan.

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis

penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat

mencapai hasil yang maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena

dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.

6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap

usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Sedangkan manfaat anggaran menurut Nafarin (2000) :

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan

pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai.

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai.

12

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat

dimanfaatkan seefisien mungkin.

7. Alat pendidikan bagi para manajer.

2.2.4. Karakteristik Anggaran

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai

anggaran, berikut ini diuraikan karakteristik anggaran. Menurut

Mulyadi (2001) anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain

keuangan.

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung

jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat berubah pada kondisi

tertentu.

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibanding

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Menurut Mulyadi (2001) anggaran yang baik memiliki

karakteristik berikut :

1. Anggaran disusun berdasarkan program.

Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program

memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditujukan dalam

jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program,

sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah

seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang.

2. Anggaran disusun berdasarkan pusat pertangungjawaban yang

dibentuk dalam organisasi perusahaan.

13

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat

perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian,

penyusunan anggaran harus memenuhi syarat berikut ini :

a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam

proses penyusunan anggaran.

b. Organisasi anggaran.

4. Penggunaan informasi akuntansi pertanggung jawaban sebagai

alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan

sebagai pengukur manajer dalam pelaksanaan anggaran

2.2.5. Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2000) anggaran dapat dikelompokkan

dari beberapa sudut pandang berikut :

1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari :

a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan

interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada

intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat

disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang

berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar

antara 500 unit sampai 1.000 unit. Anggaran variabel disebut

juga dengan anggaran fleksibel.

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan

suatu tingkat kapasitas tertentu. Misalnya penjualan

direncanakan 1.000 unit, dengan demikian anggaran lainnya

dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1.000 unit. Anggaran

tetap disebut juga dengan anggaran statis.

2. Menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari :

a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu

periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang

disusun setiap akhir periode anggaran.

b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk

mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat,

14

misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran

yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3. Menurut jangka waktu anggaran terdiri dari :

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran

yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu

tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan

anggaran jangka pendek.

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah

anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu

tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal

merupakan anggaran modal (capital budget). Anggaran

jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal.

Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar

penyusunan anggaran jangka pendek.

4. Menurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional

dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan

disebut “anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk

mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk

jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran

tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan dan anggaran

triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.

a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun

anggaran laporan rugi laba. Anggaran operasional antara

lain terdiri dari :

i. Anggaran penjualan

ii. Anggaran biaya pabrik

1) Anggaran biaya bahan baku

2) Anggaran biaya tenaga kerja langsung

3) Anggaran biaya overhead pabrik

iii. Anggaran beban usaha

iv. Anggaran laporan laba rugi

15

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun

anggaran neraca. Antara lain terdiri dari :

i. Anggaran kas

ii. Anggaran piutang

iii. Anggaran persediaan

iv. Anggaran utang

v. Anggaran neraca

2.2.6. Metode Pembuatan Anggaran

Menurut Harahap (1997) ditinjau dari siapa yang

membuatnya maka penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan

cara :

1. Otoriter atau top down

Dalam metode otoriter, anggaran yang disusun dan ditetapkan

sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah yang harus

dilaksanakan bahwa tanpa keterlibatan bawahan dalam

penyusunannya.

2. Demokrasi atau bottom up

Dalam metode demokrasi anggaran disusun berdasarkan hasil

keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan

sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun

anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan datang.

3. Campuran atau top down dan buttom up

Metode ini adalah campuran dari kedua metode diatas. Disini

perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya dari atas

kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh

karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan

dan dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan.

16

2.2.7. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran

Menurut Gudono (1993) tahap-tahap yang perlu dilakukan

untuk menyusun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Manajemen puncak mengirim prinsip-prinsip penyusunan

anggaran (termasuk tujuan umum perusahaan) ke masing-

masing bagian serta membentuk komite anggaran, jika belum

memiliki komite.

2. Masing-masing bagian menyusun anggaran operasional (rencana

laba) dimulai dengan membuat ramalan penjualan dan anggaran

penjualan. Masing-masing manajer yang terlibat menerima

anggaran penjualan itu untuk dijadikan dasar penyusunan

anggaran operasionalnya sendiri. Konsultasi dengan komite

anggaran atau manajemen yang lebih tinggi sering dilakukan

pada tahap ini.

3. Negosiasi antar bagian dan komunikasi dengan pihak atasan.

4. Koordinasi dan pembahasan kembali terhadap rancangan

anggaran yang diajukan masing-masing departemen oleh komite

anggaran. Beberapa revisi mungkin dilakukan supaya terjadi

keharmonisan antara anggaran dari departemen yang satu

dengan anggaran dari departemen yang lain.

5. Persetujuan akhir dari manajemen puncak. Anggaran induk

kemudian dibagi-bagi ke setiap departemen.

2.2.8. Proses Pengendalian Anggaran

Menurut Mulyadi (2001) proses pengendalian anggaran

dilaksanakan melalui tiga tahap utama berikut :

1. Tahap Penetapan Sasaran.

Tujuan Perusahaan kemudian dirinci lebih lajut ke dalam

sasaran (goal) dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer

tertentu dalam proses penyusunan anggarannya. Informasi

akuntansi manajemen berperan dalam tahap penetapan sasaran

sebagai alat pengirim peran. Proses penetapan peran para

17

manajer dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah

dirumuskan.

2. Tahap Implementasi.

Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut, serta

dialokasikan sumberdaya kepada manajer yang diberi peran

dalam mencapai sasaran anggaran, fungsi anggaran dalam

perusahaan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam suatu

anggaran komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi

dan pemegang saham. Tahap implementasi anggaran

dilaksanakan melalui dua kegiatan penting :

a. Komunikasi Anggaran.

Manajer fungsi anggaran bertanggungjawab untuk

mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada

para manajer jenjang menengah dan bawah.

b. Kerjasama dan Koordinasi.

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.

Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara

terus menerus kemajuan karyawan dalam mencapai sasaran

mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kierja

yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang

tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah

dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang

memadai bagi kinerja yang berada dibawah standar.

2.2.9. Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Harahap (1997) Akuntansi pertanggungjawaban

adalah suatu sistem dimana setiap bagian diatur dalam satu unit

pertanggungjawaban dan sistem pencatatan ditetapkan melaporkan

prestasi masing-masing bagian.

Realisasi dari sistem akuntansi pertanggungjawaban

adalah adanya pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggung

18

jawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh

seorang manajer yang bertanggungjawab sesuai bagiannya.

Pusat-pusat pertanggungjawaban dapat dibagi atas :

1. Pusat Pertanggungjawaban Biaya.

2. Pusat Pertanggungjawaban Hasil.

3. Pusat Pertanggungjawaban Laba.

4. Pusat Pertanggungjawaban Investasi.

2.3. Anggaran Sektor Publik

2.3.1. Pengertian Sektor Publik

Pengertian Sektor Publik menurut Rosjidi (2001) adalah

birokrasi dan kesatuan ekonomi yang ditangani oleh pemerintah

sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memerankan fungsinya

untuk alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka, redistribusi

pendapatan, pengendalian stabilitas ekonomi serta penyediaan

barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor

swasta, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan umum kepada masyarakat (publik).

2.3.2. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006) anggaran adalah alat perencanaan

untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu

satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini

merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang

menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan

tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya

ditelaah atau di review terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi

untuk bisa dijadikan anggaran formal. Selain itu anggaran adalah

alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk

mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut National Committe on Govermental Accounting

(NCGA) sekarang Govermental Accounting Standards Board

(GASB) dalam Rosjidi (2001) sebagai berikut :

19

Budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup

estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang

diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Rosjidi (2001) budget atau anggaran dalam

organisasi pemerintah sering disebut dengan financial plan, yang

berarti rencana keuangan untuk membiayai suatu program atau

kegiatan.

2.3.3. Pengertian Anggaran Belanja

Menurut Handayaningrat (1982) pengertian dari anggaran

belanja adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa

yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Setiap anggaran

belanja menguraikan berbagai fakta khusus (spesifik) tentang apa-

apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit/organisasi yang

menyusun anggaran belanja tersebut pada periode yang akan datang.

2.3.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Wikipedia Indonesia (2006) anggaran sektor

publik berfungsi sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana

kerja.

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan

dilaksanakan di masa mendatang.

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan

bawahan.

4. Anggaran sebagai pengendalian unit kerja.

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan

efisiensi dalam pencapaian visi organisasi.

6. Anggaran merupakan instrumen politik

7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

20

Menurut Mahsun (2006) anggaran sektor publik memiliki

beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan.

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang

dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja

pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian.

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang

digunakan untuk menghindari dan membatasi adanya

pengeluaran /belanja lebih (overspending), pengeluaran/belanja

kurang (underspending) dan pengeluaran /belanja yang salah

sasaran yaitu alokasi pada bidang lain yang bukan prioritas.

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal.

Anggaran negara dibuat sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah

yaitu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik.

Anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dan

kesepakatan legislatif atas penggunaan dan publik untuk

kepentingan tertentu sehingga kegagalan dalam melaksanakan

anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas

pemerintah.

6. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi

antar bagian (unit kerja) dalam pemerintah, sehingga anggaran

yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi

suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan.

7. Anggaran sebagai Alat Penilai Kinerja.

Oleh karena anggaran merupakan bentuk komitmen dari

eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif) maka kinerja

21

eksekuif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran

dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

8. Anggaran sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan

stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam

mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

9. Anggaran sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik.

Anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM,

perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk

memonitor dan menyoroti rencana keuangan pemerintah

sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka.

2.3.5. Tujuan Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dari proses penyusunan

anggaran yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam

menyediakan barang dan jasa publik melalui proses

pemrioritasan.

3. memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas

belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.3.6. Peranan Anggaran Sektor Publik

Menurut Rosjidi (2001) Budget Sektor Publik memiliki

peranan sebagai :

1. Perencanaan.

Perencanaan adalah proses sistematik untuk menetapkan

aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam rangka mencapai

tujuan-tujuan program pada masa yang akan datang. Jadi,

merupakan kehendak pemerintah yang ditetapkan terlebih

dahulu untuk melaksanakan program guna meningkatkan

22

kesejahteraan masyarakat (public welfare) dengan jalan untuk

memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan

pembangunan jangka panjang.

2. Pengendalian.

Pengendalian yang efektif harus dilakukan secara melekat dalam

tubuh organisasi, yaitu pengendalian atau pengawasan oleh

atasan terhadap bawahannya dalam setiap jenjang pelaksanaan

tugas.

3. Evaluasi.

Setiap perencanaan kegiatan dan anggarannya agar bisa dipakai

sebagai dasar penilaian harus diciptakan acuan dalam bentuk

standar-standar. Dengan standar-standar tersebut kinerja setiap

pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi yaitu : apakah

sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya, apakah

tidak menyimpang dari peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan apakah sudah dilaksanakan secara

efisien dan efektif berdasarkan pembanding yang sejenis

sehingga bisa segera diakukan tindakan korektif yang diperlukan

apabila terjadi penyimpangan dan mencegah agar tidak terulang

kembali.

2.3.7. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Wikipedia

Indonesia (2006) meliputi :

1. Otorisasi oleh Lembaga Legislatif.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari lembaga

legislatif terlebih dahulu sebelum lembaga eksekutif dapat

membelanjakan anggaran.

2. Komprehensif.

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan

pengeluaran. Oleh karena itu, adanya non budgetair pada

dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat

komprehensif.

23

3. Keutuhan Anggaran.

Semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana

umum.

4. Nondiscretionary Appropiation.

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan

secara ekonomis, efisien dan efektif.

5. Periodik.

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat

tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat.

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang

tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagi kantong-kantong

pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan

munculnya understimate pendapatan dan Over estimate

pengeluaran.

7. Jelas.

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan

tidak membingungkan.

8. Diketahui Publik.

Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

2.3.8. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006) jenis-jenis anggaran sektor

publik terdiri dari :

1. Anggaran Operasional.

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan

kebutuhan sehari-hari dalam menjalanakan pemerintahan

misalnya anggaran untuk pengeluaran/belanja rutin. Pengeluaran

ini manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat

menambah asset atau kekayaan bagi perusahaan.

2. Anggaran Modal/Investasi.

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan

pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan,

24

kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja Modal/Investasi

merupakan contoh anggaran modal. Belanja modal ini

manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah

aset atau kekayaan pemerintah.

2.3.9. Sistem Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik terdiri dari empat bagian

yaitu (Mahsun, 2006) :

1. Sistem Anggaran Tradisional.

Sistem anggaran tradisional mempunyai ciri utama yaitu :

a. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan

incrementalism yaitu penyusunan anggaran dilakukan hanya

dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada

item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data

tahun sebelumnya sebagai dasar besarnya penambahan atau

pengurangan tanpa dilakukan kajian secara mendalam.

b. Struktur dan susunan anggaran bersifat line-item artinya

anggaran disusun berdasarkan item-item penerimaan dan

pengeluaran yang pernah digunakan pada tahun sebelumnya.

2. Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budgeting System)

Sistem anggaran kinerja ini disusun untuk mengatasi kelemahan

yang terdapat pada anggaran tradisional, terutama kelemahan

yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat

digunakan untuk megukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan

sasaran pelayanan publik.

3. Zero Based Budgeting System

Sistem penyusunan anggaran yang benar-benar didasarkan pada

kebutuhan saat ini tanpa berpatokan pada anggaran tahun lalu.

Dengan zero based budgeting penyusunan anggaran

diasumsikan mulai dari nol sehingga item-item anggaran tahun

lalu mungkin dikurangi, ditambah, atau bahkan diganti sama

sekali dengan item-item yang baru yang sesuai dengan

kebutuhan saat ini.

25

4. Planning, Programing, and Budgeting System (PPBS)

Sistem penganggaran ini didasarkan pada teori sistem yang

berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama

adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur

organisasi tradisonal yang terdiri dari divisi-divisi, namun

berdasarkan program yaitu pengelompokkan aktivitas untuk

mencapai tujuan tertentu.

2.3.10. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Wikipedia Indonesia (2006) proses penyusunan

anggaran sektor publik memiliki prinsip-prinsip pokok dalam siklus

anggaran :

1. Tahap Persiapan Anggaran.

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran

atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan

masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum

menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu

dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus

disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran

pendapatan di estimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan

keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi.

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang

cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak

hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai

political skill, salesman ship, dan coalition building yang

memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari

eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting

karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai

kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang

rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dari pihak legislatif.

26

3. Tahap Implementasi atau Pelaksanaan Anggaran.

Dalam tahap ini yang paling penting adalah harus diperhatikan

oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem

(informasi) dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi.

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi

dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka

diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan

menemukan banyak masalah.

2.4. Analisis Varians Anggaran

Menurut Harahap (1997) dalam mekanisme penerapan budget

maka satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis varian atau analisis

penyimpangan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara

budget dengan realisasi. Perbedaan antara angka budget dengan realisasi ini

disebut penyimpangan atau varians. Apabila kita menganggap bahwa budget

ataupun standar sudah benar dan akurat maka secara prinsip kita harus

mengusahakan agar realisasi harus sama dengan budget.

Menurut Mahsun (2006) analisis selisih anggaran adalah teknik

pengukuran kinerja tradisonal yang membandingkan antara anggaran

dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja

ditekankan pada input, yaitu jika terjadinya overspending dan

underspending.

Menurut Shim & Siegel (2001) analisis varians membandingkan

antara kinerja standar dengan kinerja aktual dan dapat dilakukan oleh divisi,

departemen, program, produk, wilayah atau unit tanggung jawab lainnya.

Evaluasi varians dapat dilakukan secara kuartalan, bulanan, setiap hari atau

setiap jam, tergantung pada penting atau tidaknya mengidentifikasi masalah

dengan cepat. Karena kita tidak mengetahui angka aktual hingga akhir

periode, maka varians hanya dapat dilakukan pada akhir periode. Menurut

Welsch, et al. (2000) dalam mempelajari dan mengevaluasi varian untuk

27

menentukan sebab yang paling mendasarinya, kemungkinan berikut ini

perlu dipertimbangkan :

1. Varians tidak material.

2. Varians disebabkan oleh kesalahan pelaporan.

Sasaran yang direncanakan atau dianggarkan dan data aktual yang

disediakan oleh departemen akuntansi harus diperiksa kebenarannya.

3. Varians disebabkan oleh keputusan khusus manajemen.

Untuk meningkatkan efisiensi atau untuk menghadapi kemungkinan

tertentu, manajemen sering membuat keputusan yang menyebabkan

adanya varians.

4. Banyaknya varians yang dapat dijelaskan dalam hal dampak dari

faktor yang tidak dapat dikendalikan yang diidentifikasi.

5. Varians yang tidak diketahui penyebabnya harus menjadi perhatian

utama dan harus diselidiki secara teliti.

Analisis varians mencakup analisis matematis dari dua perangkat

data untuk mendapatkan pengalaman penyebab terjadinya suatu

penyimpangan. Salah satu jumlah diperlakukan sebagai dasar, standar, atau

titik pedoman. Analisis Varians mempunyai aplikasi yang luas dalam

pelaporan keuangan. Sering diaplikasikan dalam situasi sebagai berikut

(Welsch, et al., 2000) :

1. Penyelidikan varians antara hasil aktual dari periode yang berlaku dan

hasil aktual dari periode sebelumnya dianggap sebagai dasar.

2. Penyelidikan varians antara hasil aktual dan biaya standar. Biaya

standar digunakan sebagai standar.

3. penyelidikan varians antara hasil aktual dan sasaran yang

direncanakan atau dianggarkan digunakan sebagai dasar.

2.5. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Purwanto (1993) yang mengkaji penggunaan

anggaran sebagai alat pengendalian dan performance evaluation pada rumah

sakit XYZ menyatakan bahwa rumah sakit harus dapat memenuhi

keperluan dana dari menarik bayaran untuk setiap pelayanan yang diberikan.

Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum,

28

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam hal ini rumah sakit untuk

memenuhi kebutuhan dana yang terus meningkat mengharuskan rumah sakit

melakukan pengendalian. Dalam melakukan pengendalian rumah sakit harus

membagi menjadi profit center dan cost center.

Hanifa (2001) meneliti mengenai anggaran sebagai alat

perencanaan dan pengendalian biaya produksi pada PT “X”. Peneliti hanya

memfokuskan pada anggaran biaya produksi. Tujuan dari penelitiannya

yaitu untuk melihat apakah proses penyusunan anggaran pada PT “X” sudah

berjalan secara efisien sehingga memperoleh anggaran yang dapat

diandalkan serta untuk mengetahui dan mengevaluasi penyimpangan yang

terjadi antara anggaran dengan realisasi. Hasil penelitian tersebut yaitu

bahwa prosedur penyusunan anggaran pada PT “X” masih belum dapat

dikatakan efisien karena penggunaan waktu penyusunan anggaran masih

terlalu lama, masih diperlukan adanya penyederhanaan tata cara pada

tahapan penyusunan anggaran, dan masih kurang kerjasama dan koordinasi

antar departemen. Selain itu, hasil penyimpangan tersebut juga

menunjukkan bahwa penyimpangan biaya antara anggaran dengan

realisasinya masih dalam batas wajar pengendalian manajemen.

Wulandari (2005) meneliti mengenai penerapan anggaran pada

badan usaha berbentuk koperasi. Penelitian dilaksanakan pada Koperasi

Karyawan Indocement (KKI). Hasil dari penelitian tersebut bahwa ada

beberapa faktor yang menyebabkan KKI menerapkan penganggaran. Faktor-

faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal

antara lain : memudahkan pengendalian, peningkatan SHU dan Badan

Pengawasan KKI. Faktor eksternal antara lain : tuntutan PT Indocement Tbk

dan persaingan usaha. Proses penyusunan anggaran KKI menggunakan

metode campuran yaitu Top Down dan Bottom Up. Fungsi anggaran bagi

KKI antara lain sebagai alat perencanaan, pengendalian dan pengukuran

kinerja.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Rumah sakit agar tujuannya tercapai membutuhkan suatu kinerja

yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan cara penyusunan anggaran yang

efektif dan efisien agar setiap dana yang dianggarkan dapat memberikan

kontribusi yang maksimal untuk setiap kegiatannya. Anggaran memiliki

fungsi diantaranya sebagai alat pengendalian. Salah satu anggaran yang

disusun oleh BRSD Ciawi adalah anggaran belanja. Rumah sakit dalam

menyusun anggaran belanja memiliki faktor-faktor yang dapat menjadi

bahan pertimbangan mengapa anggaran belanja tersebut dibuat dan apa

manfaat yang dapat diperoleh bagi rumah sakit apabila anggaran belanja

ditetapkan.

Pada saat menyusun anggaran BRSD Ciawi memiliki prosedur-

prosedur sebelum anggaran belanja tersebut ditetapkan. Sehingga, setelah

anggaran belanja dilaksanakan dan memperoleh hasil dari penggunaannya

yaitu berupa realisasi, maka BRSD Ciawi dapat melaksanakan evaluasi

terhadap anggarannya, yaitu dengan membandingkan antara anggaran

belanja yang disusun dengan realisasi melalui analisis varians dan

melakukan uji hipotesis yaitu t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan

tersebut masih dalam batas pengendalian. Sehingga pada akhirnya dapat

memberikan rekomendasi terhadap hasil dari penggunaan anggaran belanja

tersebut. Untuk lebih lengkap dijelaskan pada Gambar 1.

30

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pentingnya Anggaran Belanja

BRSD Ciawi

Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja

Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan

dalam Penyusunan Anggaran Belanja

uji t

Hasil Evaluasi Anggaran Belanja

BRSD Ciawi

Evaluasi terhadap Anggaran Belanja

sebagai Alat Pengendalian

Analisis Penyimpangan

(Varians)

Laporan Anggaran Belanja dengan Realisasi

31

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BRSD Ciawi yang berlokasi di Jalan

Raya Puncak No. 479 Ciawi Bogor. Penelitian dilaksanakan selama tiga

bulan yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2007.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan

wawancara dengan pihak rumah sakit atau pihak-pihak lainnya yang

berhubungan dengan masalah rumah sakit (key-informants), serta

hasil pencatatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari

pengumpulan data keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit dan

berbagai sumber kepustakaan mengenai anggaran.

3.3.2. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis varians anggaran.

Dasar penilaiannya yaitu dengan penyelidikan varians antara

realisasi dengan sasaran yang direncanakan atau dianggarkan.

Dalam anggaran biaya, jika biaya realisasi lebih besar daripada

budget maka dianggap tidak menguntungkan (unfavorable).

Sebaliknya jika realisasi lebih rendah dari anggaran, maka dianggap

menguntungkan (favorable). Pengolahan data anggaran tersebut

menggunakan software komputer Microsoft Excel 2003 untuk

analisis varians dan mengukur apakah penyimpangan anggaran

belanja masih dalam batas pengendalian dengan melakukan uji t

menggunakan alat bantu software Statistical Packages for The

Social Sciences SPSS 10.0 serta analisis deskriptif.

Uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk mengukur

apakah penyimpangan anggaran dengan realisasi masih dalam batas

pengendalian. Menurut Riduwan (2005) tujuan dari uji t adalah

untuk membandingkan apakah kedua data (variabel) tersebut sama

atau berbeda.Langkah-langkah dalam Uji t menurut Riduwan (2005)

yaitu :

32

1. Buatlah Ha dan Ho dalam uraian kalimat.

Ho : Penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dan

realisasinya masih dalam batas pengendalian.

Ha : Penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dan

realisasinya tidak dalam batas pengendalian.

2. Mencari t hitung .

Rumus t :

2nn )1n( )1n(

S

n1

n1S

xx t

21

2

222

11

21

21

ss−+−+−

=

+

−=

Keterangan :

1X = Rataan nilai anggaran belanja

2X = Rataan nilai realisasi anggaran belanja

n1 = Jumlah laporan anggaran belanja

n2 = Jumlah laporan realisasi belanja

X1 = Anggaran Belanja

X2 = Realisasi anggaran Belanja

S1 = Simpangan baku X1 (Anggaran Belanja)

S2 = Simpangan baku X2 (realisasi belanja)

3. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikan (α ) kemudian dicari

ttabel dengan ketentuan db = n-1.

Taraf nyata yang digunakan yaitu α = 5 %

33

4. Tentukan kriteria pengujian.

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

5. Bandingkan antara t hitung dengan t tabel dan gambarlah posisinya.

6. Buatlah kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BRSD Ciawi

4.1.1. Sejarah Singkat BRSD Ciawi

Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Ciawi merupakan salah

satu dari 2 buah rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Bogor

yang beralamat di Jalan Raya Puncak No. 479 Ciawi Bogor.

Awalnya BRSD Ciawi yaitu sekitar tahun 1986 adalah rumah sakit

yang masih sangat sederhana, baik aspek sarana dan prasarananya

maupun aspek sumberdaya manusianya.

Pada tahun 1993, RSD Ciawi meningkat menjadi rumah sakit

tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 009D/Menkes/5/1993 dengan kapasitas 111

tempat tidur dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Bogor Nomor 45/07/Kpts/Ortala/1993 tanggal 31

Desember 1993 yang secara administrasi statusnya dibawah

naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Dalam perkembangannya selama beberapa periode, RSD

Ciawi menunjukan peningkatan yang cukup baik, seperti

peningkatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia

sehingga pada bulan Desember tahun 2002, Rumah Sakit Daerah

Ciawi berubah status menjadi Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi

atau disingkat BRSD Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor No. 29 tahun 2002 mengenai pembentukan Badan

Rumah sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor yaitu bahwa dalam

upaya mendorong agar rumah sakit daerah dapat lebih mampu

mengantisipasi perubahan, perkembangan, peluang dan tantangan

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang sehingga mampu

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai semangat

otonomi luas didaerah, perlu dilakukan perubahan status

kelembagaan Rumah Sakit Umum daerah sebagai Unit Pelaksana

35

Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan menjadi Badan Rumah Sakit

daerah yang mandiri.

4.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Fungsi BRSD Ciawi

Visi BRSD Ciawi adalah terwujudnya pelayanan yang

bermutu dan terjangkau bagi seluruh jenis pelayanan dengan

unggulan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2006 berdasarkan iman dan

taqwa.

Misi BRSD Ciawi adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang

profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah

sakit.

2. Meningkatkan fasilitas pendukung pelayanan berupa sarana dan

prasarana sesuai dengan standar pelayanan kesehatan khususnya

di Instalasi Gawat Darurat.

3. Meningkatkan pengelolaan manajemen yang profesional dan

keterbukaan.

4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

upaya memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Tujuan BRSD Ciawi yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM.

2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan

khususnya IGD dan HCU.

3. Terwujudnya pengelolaan manajemen yang profesional dan

keterbukaan.

4. Terciptanya jalinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya

memberikan pelayanan di rumah sakit.

Sasaran yang ditetapkan oleh BRSD Ciawi sebagai tolak

ukur untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan rumah sakit adalah :

1. Tersedianya jumlah SDM yang terampil dan terlatih.

2. Ketersediaan jenis sarana medis.

3. Ketersediaan jenis prasarana penunjang medis.

4. Terwujudnya produk-produk unggulan.

36

5. Tersedianya instrumen manajerial rumah sakit.

6. Terlaksananya akurasi sistem informasi rumah sakit.

7. Terkoreksinya kekurangan/penyimpangan pelaksanaan tugas.

8. Terlaksananya bimbingan akreditasi rumah sakit menjadi 12

pelayanan.

9. Terwujudnya kerjasama pihak ketiga.

10. Terwujudnya HUMAS rumah sakit.

Fungsi BRSD Ciawi adalah :

1. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik.

2. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang

medik dan non medik.

3. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan

keperawatan.

4. penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan

pelatihan.

5. penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan

pengembangan.

6. penyelenggaraan kebijakan operasional tugas pembantuan

bidang pelayanan.

4.1.3. Letak dan Lokasi BRSD Ciawi

Letak : 6.19 - 6.47 Lintang Selatan

106.21 - 107.13 Bujur Timur

Lokasi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jakarta, Kab. Tangerang,

Kota Tangerang dan Kab. Bekasi.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan kab. Cianjur dan Kab.

Karawang.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Sukabumi.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Lebak.

5. Sebelah Tengah terletak Kota Bogor.

Luas Tanah : 19.420 M2

Luas bangunan : 5.393 M2

37

4.1.4. Fasilitas Pelayanan BRSD Ciawi

Fasilitas pelayanan BRSD Ciawi terdiri dari :

1. Fasilitas Medis

a. Instalasi rawat jalan merupakan Instalasi yang memberikan

pelayanan spesialistik sesuai dengan fungsi rumah sakit

sebagai pelayan rujukan, meliputi Poliklinik Gigi, Poliklinik

Kebidanan, Poliklinik Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik

Penyakit Dalam, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik

Paru-Paru, Poliklinik Neurologi, Poliklinik Kulit dan

Kelamin, Poliklinik Gizi, Poliklinik Orthopedi, dan unit

pelayanan spesialistik pada pelayanan medis yaitu

rehabilitasi medik.

b. Instalasi rawat inap yang merupakan kegiatan pokok layanan

kesehatan di rumah sakit dimana penderita akan

mendapatkan tindakan pengobatan yang memerlukan

perawatan inap di rumah sakit. Meliputi :

i. Rawat Inap Penyakit Dalam yaitu Dahlia dan Aster

dengan kapasitas tempat tidur 30 buah.

ii. Rawat Inap Anak yaitu Melati dengan kapasitas tempat

tidur 20 buah.

iii. Rawat Inap Bedah yaitu Anggrek dengan kapasitas

tempat tidur 23 buah.

iv. Rawat Inap Kebidanan yaitu Mawar dengan Kapasitas

tempat tidur 12 buah.

v. Rawat Inap Bayi yaitu Cempaka dengan kapasitas tempat

tidur 14 buah.

vi. Rawat Inap Utama yaitu Jasmin dengan kapasitas tempat

tidur 17 buah.

c. Instalasi Gawat Darurat.

Merupakan pelayanan kegawat daruratan yang merupakan

unggulan dari pelayanaan BRSD Ciawi.

38

d. Instalasi Bedah Sentral

Merupakan layanan bedah yang sifatnya invasive. Tindakan

operasi merupakan kegiatan pokok instalasi tersebut

sehingga pemenuhan peralatan tindakan maupun penunjang

tindakan harus dilaksanakan untuk kelancaran tindakan

medis.

e. Instalasi Laboratorium.

f. Instalasi Radiologi.

g. Instalasi Rehabilitasi Medik.

h. Instalasi Perawatan Jenazah.

i. Instalasi Gizi.

j. Instalasi Farmasi.

k. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

2. Fasilitas Prasarana

BRSD Ciawi memiliki rencana pengembangan dengan akan

dibangunnya gedung 4 (empat) lantai sesuai dengan master plan

BRSD Ciawi 2004-2014. Gedung tersebut akan dimanfaatkan

untuk pengembangan pelayanan spesialistik, pengembangan

rawat inap, penambahan pelayanan penunjang medis yaitu ruang

isolasi, ICU, ICCU, pengembangan gawat darurat dan

penunjangnya serta pengembangan bisnis lain seperti apotik,

bank dan lain-lain.

3. Sumber daya Manusia

BRSD Ciawi memiliki sumber daya manusia sebanyak 350

orang yang terdiri dari Tenaga Medis yaitu Medis dan

Paramedis, serta Tenaga Non Medis yang terdiri dari Strata 2,

Strata 1, Sarjana Muda, SLTA, SLTP, dan SD.

39

4.1.5 Struktur Organisasi BRSD Ciawi

Struktur organisasi dibutuhkan pada proses penyusunan

anggaran yang dapat digunakan untuk mengetahui arah dari

pemberian wewenang dan instruksi serta koordinasi diantara

perangkat organisasi.

Struktur organisasi BRSD Ciawi berdasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2002, tanggal 25

Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit

Daerah Ciawi Kabupaten Bogor. Pada Bab III pasal 6 dijelaskan

bahwa susunan organisasi BRSD ciawi, terdiri dari :

1. Kepala Badan, yang sehari-hari disebut Direktur.

2. Sekertariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum.

b. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Bagian Rekam Medis dan Laporan.

3. Bidang Pelayanan, membawahi :

a. Sub Bidang Pelayanan Medik.

b. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.

c. Sub Bidang Program Pelayanan.

4. Bidang Keperawatan, membawahi :

a. Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan keperawatan.

b. Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan.

c. Sub Bidang Program Keperawatan.

5. Bidang Keuangan, membawahi :

a. Sub Bidang Anggaran.

b. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi.

c. Sub Bidang Perbendaharaan.

6. Instalasi-Instalasi.

7. Komite Medik.

8. Komite Keperawatan.

9. Staf Medik Fungsional.

40

10. Paramedik Fungsional dan Tenaga Non Medik.

11. Satuan Pengawas Intern.

Adapun tugas pokok dari Sub Bidang Anggaran

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 pasal 15

bahwa Sub Bidang Anggaran pada BRSD Ciawi mempunyai tugas

yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan

anggaran serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan tugas-tugas anggaran BRSD Ciawi. Dengan uraian tugas

yaitu :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran

2. Memberi petunjuk tata cara kerja, pendistribusian tugas,

tanggung jawab, dan target kerja kepada para pelaksana.

3. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan

pelaksanaan.

4. Membuat laporan hasil kegiatan Sub Bidang Anggaran.

5. Berkoordinasi dengan pemegang kas dalam hal anggaran.

6. Menyusun konsep rencana anggaran BRSD Ciawi bersama unit

terkait.

7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bidang Keuangan dalam hal anggaran.

8. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan

anggaran.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi BRSD Ciawi

disajikan pada Lampiran 1.

41

4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 Bab VII pasal

31 dijelaskan Bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan BRSD Ciawi memiliki

kewenangan yaitu dalam penggunaan langsung penerimaan fungsional

BRSD Ciawi, serta perencanaan pendapatan dan pembiayaan BRSD Ciawi

yang termuat dalam APBD.

Dalam penyusunan anggaran pada BRSD Ciawi, tentunya ada

beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu :

1. Jumlah Kunjungan Pasien.

Untuk menyusun anggaran belanja salah satunya dengan perkiraan

jumlah pasien pada tahun yang akan berjalan, berdasarkan data jumlah

kunjungan pasien sebelumnya, serta BOR (Bed Occupation Rates) rata-

rata tingkat hunian kamar untuk perkiraan kebutuhan rawat inap.

Perkiraan terhadap jumlah kunjungan pasien akan berpengaruh pada

penentuan anggaran belanja seperti alat-alat kedokteran, alat-alat tenun

pasien, alat-alat operasi, blanko-blanko perawatan, biaya makan untuk

PMT, serta biaya Gakin.

2. Jenis Penyakit.

Jenis penyakit digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam

menyusun anggaran dengan didasarkan pada jumlah jenis penyakit

terbanyak pasien yang berkunjung pada tahun sebelumnya, serta

perkiraan jenis penyakit pada tahun berikutnya. Dengan memperkirakan

jenis penyakit terbanyak dapat menentukan berapa anggaran yang akan

ditetapkan untuk kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan jenis pakai

seperti plester, perban, bahan-bahan labolatorium dan biaya rontgen dan

EKG.

3. Rencana Penambahan Sarana Medis dan Non Medis.

Kondisi alat-alat kedokteran atau sarana medis yang sudah rusak

menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun

anggaran. Selain itu juga anggaran yang ditetapkan untuk pengadaan

42

alat-alat kedokteran disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit serta

dengan melihat rencana rumah sakit untuk peningkatan pelayanan.

4. Jumlah Tempat Tidur.

Jumlah tempat tidur yang tersedia yang menjadi salah satu faktor

pertimbangan karena kebutuhan akan perawatan kedokteran, seperti

penambahan jumlah tempat tidur untuk meningkatkan kapasitas

pelayanan rumah sakit dapat menambah anggaran rumah sakit.

Sehingga, daya tampung rumah sakit dapat bertambah sesuai dengan

kebutuhan akan perawatan kedokteran.

5. Rencana Penambahan Pelayanan Baru.

Penambahan pelayanan baru dapat meningkatkan anggaran belanja

rumah sakit. Seperti pada tahun 2006 BRSD Ciawi akan menambah

pelayanan baru yaitu tenaga dokter spesialis Ortodontik.

6. Penambahan Jumlah Pegawai.

Penambahan pegawai merupakan salah satu faktor yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Apabila kapasitas rumah

sakit bertambah, maka harus diimbangi oleh penambahan jumlah

pegawai terutama tenaga medis. Penambahan jumlah pegawai dapat

merubah besarnya anggaran belanja pegawai.

7. Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang menyangkut mengenai kebijakan kenaikan

gaji pegawai negeri ataupun honor dapat menjadi pertimbangan dalam

menyusun anggaran. Selain itu juga, kebijakan pemerintah lainnya

seperti kenaikan BBM dapat mempengaruhi peningkatan biaya

perjalanan dinas baik belanja aparatur maupun belanja publik.

8. Anggaran Belanja Sebelumnya.

Anggaran tahun sebelumnya sangat berpengaruh dalam penyusunan

anggaran, karena anggaran belanja yang akan dibuat dapat diestimasi

diantaranya berdasarkan pada anggaran belanja tahun sebelumnya.

9. Kondisi Perekonomian Indonesia.

Untuk penyusunan anggaran belanja juga dipertimbangkan keadaaan

perekonomian Indonesia yaitu tingkat inflasi serta harga standar

43

Pemerintah Daerah Kab. Bogor. Penyusunan anggaran belanja sendiri

disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 1. Faktor-faktor Pertimbangan Penyusunan Anggaran BRSD Ciawi

No Faktor-Faktor Pertimbangan Penyusunan Anggaran BRSD Ciawi 1 Jumlah Kunjungan Pasien 2 Jenis Penyakit 3 Rencana Penambahan Sarana Medis dan Non Medis 4 Jumlah Tempat Tidur 5 Rencana Penambahan Pelayanan Baru 6 Penambahan Karyawan 7 Peraturan Pemerintah 8 Anggaran Belanja Sebelumnya 9 Kondisi Perekonomian Indonesia

4.3. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi

Anggaran Belanja yang dibuat pada BRSD Ciawi mengacu pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman,

Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode penyusunan anggaran

BRSD Ciawi adalah dengan cara campuran (Top Down dan Bottom Up).

Prosedur penyusunan anggaran BRSD Ciawi sebagai berikut :

1. Pembuatan Surat Edaran untuk Setiap Ruangan.

Pada BRSD Ciawi prosedur penyusunan anggaran dimulai dari

pembuatan surat edaran dari Direktur BRSD Ciawi untuk setiap ruangan

pada BRSD Ciawi. Setelah itu, masing-masing kepala ruangan

menyusun kebutuhan-kebutuhan ruangan untuk anggaran tahun berjalan.

Pembuatan surat edaran dan format anggaran dilaksanakan pada bulan

oktober tahun anggaran sebelumnya.

2. Sosialisasi Format Anggaran.

Sosialisasi format anggaran dilakukan setelah pembuatan surat edaran

untuk setiap kepala ruangan. Sosialisasi format anggaran dilakukan oleh

kepala Sub. Bidang Anggaran kepada semua kepala ruangan untuk

44

menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan setiap ruangan seperti alat-alat

tenun, seprai pasien, obat-obatan, alat kedokteran, alat tulis kantor, alat

kebersihan dan pemeliharaan dan lain-lain. Sosialisasi format anggaran

dilaksanakan pada bulan oktober tahun anggaran sebelumnya.

3. Pengumpulan Data Usulan Kebutuhan Ruangan.

Setelah kepala ruangan menginventarisasi dan mengisi format anggaran,

kemudian usulan kebutuhan dalam bentuk format anggaran tersebut

disampaikan oleh kepala ruangan kepada masing-masing kepala

instalasi untuk dibuat rekapitulasi data kebutuhan setiap instalasi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya.

4. Pengumpulan Data Rekapitulasi Kebutuhan Instalasi.

Setiap kepala Instalasi merekapitulasi kebutuhan-kebutuhan yang akan

dianggarkan pada tahun 2006. Kemudian setiap kepala Instalasi

menyerahkan rekapitulasi kebutuhan tersebut kepada kepala bidang

melalui kepala Sub Bidang, sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada

BRSD Ciawi yaitu bidang perawatan, bidang pelayanan, bidang

keuangan dan bidang sekretaris. Prosedur ini dilaksanakan pada bulan

Oktober tahun anggaran sebelumnya.

5. Penyusunan dan Pengetikan Konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Setelah mengelompokkan data rekapitulasi kebutuhan instalasi sesuai

dengan bidang-bidangnya, kemudian dilakukan penyusunan data-data

rekapitulasi kebutuhan oleh masing-masing kepala bidang secara

keseluruhan dan dilakukan pengetikan konsep Rencana Anggaran

Satuan Kerja (RASK). Konsep RASK tersebut kemudian diserahkan

kepada direktur BRSD Ciawi dan sebagai tembusan kepada tim

anggaran BRSD Ciawi yang telah dibentuk, yang terdiri dari direktur,

kepala-kepala bidang BRSD Ciawi, dan kepala sub.bidang anggaran

BRSD Ciawi. Prosedur ini dilaksanakan pada bulan Nopember tahun

anggaran sebelumnya.

Urutan penyusunan RASK yaitu :

a. Pengisian formulir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan

Fungsi dari BRSD Ciawi.

45

b. Pengisian formulir Program pada BRSD Ciawi yang akan diadakan

pada tahun anggaran berikutnya.

c. Pengisian formulir kegiatan untuk setiap program yang akan

diadakan pada BRSD Ciawi.

d. Pengisian formulir anggaran belanja langsung per kegiatan.

e. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja langsung.

f. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung.

g. Pengisian formulir anggaran belanja tidak langsung per kegiatan.

h. Pengisian formulir rekapitulasi anggaran belanja.

Gambar 2. Urutan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Keterangan :

Formulir S 1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok, Fungsi.

Formulir S 2 : Program

Formulir S 2 A : Kegiatan Per Program

Formulir S 3 : Ringkasan Anggaran

Formulir S 3 B : Rekapitulasi Anggaran Belanja

Formulir S 3 B1 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

Formulir S 3 B1.1 : Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

Formulir S 3 B2 : Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Formulir S 3 B2.1 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

(2) Formulir S 2

(3) Formulir S 2 A

(9) Formulir

S 3

(4) Formulir S 3 B1.1

(7) Formulir S 3 B2.1

(5) Formulir S 3 B1

(6) Formulir S 3 B2

(8) Formulir

S 3 B

(1) Formulir S 1

46

6. Penelitian RASK dan Perubahan Anggaran

Tim anggaran BRSD Ciawi membahas, mengedit kode rekening, dan

menyesuaikan dengan plafont anggaran. Setelah konsep RASK tersebut

selesai diteliti kemudian dibuat dalam bentuk RASK yang akan

diajukan pada Tim Anggaran Eksekutif yaitu pemerintah daerah Kab.

Bogor, serta tim anggaran Legislatif yaitu DPRD Kab. Bogor. Prosedur

ini dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember tahun anggaran

sebelumnya.

7. Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

RASK disampaikan oleh Tim Anggaran BRSD Ciawi kepada tim

Anggaran Eksekutif yang mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian

antara anggaran BRSD Ciawi dengan program dan kegiatan yang

direncanakan unit kerja, kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas

pokok dan fungsi unit BRSD Ciawi, serta kewajaran antara anggaran

dengan target kinerja berdasarkan SAB yang telah diperhitungkan. Pada

akhirnya, setelah dilakukan perbaikan oleh tim anggaran Eksekutif dan

disetujui oleh tim anggaran Legislatif, RASK ditetapkan dalam bentuk

peraturan daerah dan setelah disahkan kemudian dibuatlah Dokumen

Anggaran Satuan Kerja (DASK). Pengesahan DASK dilaksanakan pada

tanggal 1 Januari tahun anggaran tersebut.

8. Revisi anggaran dilakukan oleh BRSD Ciawi pada semester kedua tahun

anggaran berjalan dengan tahapan sama seperti prosedur penyusunan

anggaran. Revisi anggaran dilaksanakan sejak bulan juli sampai oktober

setiap tahun anggaran berjalan. Revisi anggaran dilakukan karena

perubahan kondisi eksternal yang menyebabkan asumsi, target dan

tujuan anggaran tidak sesuai lagi misalnya peningkatan inflasi,

perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain

47

ALUR PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA BRSD CIAWI

Gambar 3. Alur Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja BRSD Ciawi

Pembuatan Surat Edaran dan

Format Anggaran

Sosialisasi Format

Anggaran

Mengumpulkan data usulan

kebutuhan setiap ruangan

Penelitian konsep RASK

Perbaikan RASK

Pembuatan DASK

Mengumpulkan data rekapitulasi kebutuhan setiap

instalasi

Penyusunan dan pengetikan konsep

RASK

48

4.4. Anggaran Belanja BRSD Ciawi

Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2006 terdiri dari Belanja

Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik. Masing-masing bagian belanja

dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi

Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Format

susunan anggaran belanja disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun kelompok belanja tersebut dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Belanja Anggaran Belanja BRSD Ciawi

No Program No Program

1 Belanja Aparatur 2 Belanja Publik 1.1 Belanja Pegawai 2.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Barang & Jasa 2.2 Belanja Barang & Jasa 1.3 Biaya Perjalanan Dinas 2.3 Biaya Perjalanan Dinas 1.4 Belanja Pemeliharaan 2.4 Biaya Pemeliharaan

2.5 Belanja Modal

4.5. Evaluasi Anggaran Belanja BRSD Ciawi Sebagai Pengendalian

Pengendalian pada anggaran yaitu membandingkan antara

anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Perbandingan antara

anggaran dan realisasi tersebut akan menghasilkan suatu penyimpangan dan

perlu dicari penyebabnya. Ada dua tahap dalam melakukan evaluasi

terhadap anggaran sebagai alat pengendalian yaitu dengan melakukan

analisis varians (penyimpangan) untuk mengetahui penyimpangan yang

terjadi antara anggaran dengan realisasi, serta melakukan uji hipotesis

dengan t-test untuk mengetahui apakah penyimpangan yang terjadi masih

dalam batas pengendalian.

4.5.1. Analisis Varians

Untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada

Anggaran Belanja BRSD Ciawi dilakukan perbandingan dengan

menggunakan analisis varians yaitu apabila anggaran belanja lebih

tinggi dari realisasi maka penyimpangannya favorable dan apabila

realisasi lebih tinggi dari anggaran belanja yang ditetapkan maka

49

penyimpangannya unfavorable. Analisis varians dilaksanakan pada

beberapa program anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005

dan 2006.

1. Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2005.

Pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dilakukan

analisis varians untuk program-program yang dilaksanakan pada

tahun tersebut. Secara keseluruhan, anggaran belanja BRSD

Ciawi tahun 2005 sebesar Rp 21.646.117.000 dengan besarnya

realisasi sebesar Rp 18.702.436.579 sehingga setelah dilakukan

analisis varians, penyimpangan yang terjadi favorable sebesar

Rp 2.943.680.421 dengan besarnya persentase penyimpangan

anggaran sebesar 13,6 %. Hasil perhitungan dapat dilihat pada

Lampiran 3.

a. Belanja Aparatur.

Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya

perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Belanja aparatur

secara keseluruhan mengalami penyimpangan

anggaran sebesar 11,49 % dengan nilai anggaran belanja

sebesar Rp 5.887.429.000 dan realisasi sebesar

Rp 5.210.821.505. Penyimpangan yang terjadi sebesar

Rp 676.607.495 yaitu favorable. Penyimpangan ini

dikarenakan ada beberapa program dari belanja aparatur

yang mengalami penyimpangan.

i. Belanja Personalia.

Penyimpangan yang terjadi pada belanja personalia

sebesar Rp 578.425.245 yaitu persentase perubahan

penyimpangan terhadap anggaran sebesar 11,74 %

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.925.640.000 dan

realisasi sebesar Rp 4.347.214.755. Pada program

belanja personalia penyimpangan yang terjadi karena ada

beberapa mata anggaran dari belanja personalia yang

mengalami penyimpangan seperti gaji pokok pegawai

50

penyimpangannya sebesar 12,41 %, tunjangan keluarga

sebesar 20,01 %, tunjangan jabatan sebesar 15,6 %,

tunjangan fungsional sebesar 6,82 %, tunjangan beras

sebesar 26,43 %, tunjangan askes sebesar 15,81 %,

tunjangan kegiatan 7,16 %, tunjangan asuransi hari tua

8,59 %, tunjangan daerah 8,43 %. Seluruh mata

anggaran tersebut mengalami kelebihan anggaran karena

dipersiapkan untuk cadangan dana, bagi pegawai yang

mengalami kenaikan jabatan atau mutasi. Sedangkan

untuk program seperti pembulatan gaji, mengalami

penyimpangan anggaran sebesar 22,21 % yang berarti

penyimpangan tersebut dikategorikan favorable. Dana

yang dianggarkan untuk pembulatan gaji tidak habis

digunakan yaitu penggunaan dana disesuaikan dengan

kebutuhan untuk kegiatan pembulatan gaji tersebut.

Untuk program honorarium bulanan persentase

penyimpangan sebesar 3,67 % dan honorarium harian

lepas persentase penyimpangan anggaran sebesar 3 %.

Dana yang tersisa dari anggaran tidak habis digunakan

karena dana yang direalisasikan sudah sesuai dengan

kebutuhan untuk membayar honorarium pegawai. Untuk

program beasiswa atau bantuan tugas, dana yang

dianggarkan tidak jadi digunakan atau realisasinya nol

sehingga anggaran yang telah disediakan tidak

terealisasikan dan persentase penyimpangan anggaran

yang terjadi sebesar 100 %.

ii. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa secara keseluruhan mengalami

penyimpangan yang favorable yaitu besar persentase

penyimpangan sebesar 16,9 %. Jumlah anggaran belanja

untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 575.698.000

dengan realisasi sebesar Rp 478.393.500 sehingga

51

penyimpangan anggaran terhadap realisasinya

sebesar Rp 97.304.500. Untuk belanja barang dan jasa

penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan dua alasan

yang pertama yaitu program biaya listrik yang

mengalami penyimpangan yang favorable dengan

persentase penyimpangan sebesar 37,04 % sehingga

adanya dana sisa anggaran yang tidak digunakan. Yang

kedua yaitu program makanan dan minuman rapat,

realisasinya dibawah anggaran yang ditetapkan dengan

besarnya persentase penyimpangan sebesar 33,33 %

sehingga terjadi penyimpangan yang favorable.

iii. Belanja Perjalanan Dinas.

Belanja perjalanan dinas hanya mengalami

penyimpangan sebesar 0,001 % sehingga dapat

disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia sudah

terealisasikan sesuai dengan ketentuan dana yang

dianggarkan.

iv. Belanja Pemeliharaan.

Anggaran yang ditetapkan untuk belanja pemeliharaan

sebesar Rp 281.154.000 dengan realisasi sebesar

Rp 280.277.050 penyimpangan yang terjadi sebesar

Rp 876.950 persentase perubahan penyimpangan

terhadap anggaran sebesar 0,31 %. Penyimpangan

terjadi karena adanya penyimpangan yang favorable

dari program belanja pemeliharaan instalasi air bersih

dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar

0,57 %, belanja pemeliharaan jaringan telepon

persentase penyimpangannya sebesar 2,49 %, dan biaya

pemeliharaan bangunan tempat kerja sebesar 0,29 %.

Dana yang dianggarkan tidak habis digunakan karena

sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan,

penyimpangan yang unfavorable terjadi pada belanja

52

pemeliharaan jaringan air minum sebesar -0,17 %

dikurangi anggarannya karena adanya efisiensi dari

program tersebut.

b. Belanja Publik.

Belanja publik terdiri dari beberapa program yaitu belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas,

biaya pemeliharaan, serta belanja modal. Belanja publik

secara keseluruhan memiliki alokasi anggaran sebesar

Rp 15.758.688.000 dengan realisasi untuk tahun 2005

sebesar Rp 13.491.615.074. Sehingga, setelah dilakukan

analisis varians penyimpangan anggaran terhadap

realisasinya sebesar Rp 2.267.072.926 dengan besarnya

persentase perubahan penyimpangan terhadap anggaran

sebesar 14,39 % yang dikategorikan favorable.

Penyimpangan ini terjadi karena program-program yang

termasuk kedalam belanja publik mengalami penyimpangan

anggaran.

i. Belanja Pegawai.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2005 sebesar

Rp 3.667.305.000 dengan besarnya realisasi untuk

belanja pegawai pada tahun tersebut sebesar

Rp 3.220.400.280. Setelah dilakukan analisis varians,

diperoleh penyimpangan anggaran terhadap realisasinya

sebesar Rp 446.904.720 dengan persentase perubahan

penyimpangan terhadap anggaran sebesar 12,19 %.

Penyimpangan terjadi karena adanya beberapa program

rumah sakit yang mengalami penyimpangan favorable

yaitu program honorarium tim atau panitia yang dananya

tidak habis digunakan karena penggunaannya

disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembayaran

honorarium tersebut. Penyimpangan pada program jasa

medis dengan persentase penyimpangannya sebesar

53

13,53 % karena realisasi untuk jasa medis tersebut

hanya sebesar jumlah kebutuhan selama tahun 2005.

ii. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa untuk anggaran tahun 2005

alokasi dana anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp 2.949.618.000 dengan besarnya realisasi belanja

barang dan jasa sepanjang tahun 2005 sebesar

Rp 2.657.498.294. Berdasarkan analisis varians yang

dilakukan maka diperoleh penyimpangan anggaran

terhadap realisasinya sebesar Rp 292.119.706 dengan

besarnya persentase penyimpangan terhadap anggaran

sebesar 9,90 % yaitu favorable. Adanya penyimpangan

pada belanja barang dan jasa ini karena beberapa

program yang termasuk dalam belanja barang dan jasa

yang mengalami penyimpangan favorable yaitu biaya

makan untuk PMT dengan persentase penyimpangan

sebesar 14,34 %, biaya alat kedokteran habis pakai

sebesar 16,11 %, biaya bahan obat-obatan 3,05 %, biaya

bahan labolatorium 0,07 %, biaya film rongent dan EKG

3,92 % serta biaya Gakin yang besar realisasinya

dibawah anggaran yang ditetapkan dengan persentase

penyimpangan 10,32 %. Hal ini terjadi dikarenakan

kebutuhan untuk program-program tersebut selama

tahun 2005 hanya sebesar realisasinya. Sehingga, dana

yang dianggarkan bersisa. Akan tetapi, untuk program

biaya fotokopi mengalami penyimpangan yang

unfavorable atau nilai realisasi lebih tinggi dari

anggarannya dengan besarnya persentase penyimpangan

-10,48 %. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan adanya

masukan faktor efisiensi dari pihak tim anggaran

eksekutif untuk melakukan penelitian kembali, sehingga

54

untuk anggaran belanja fotokopi tersebut nilai

anggarannya dikurangi.

iii. Biaya Perjalanan Dinas.

Biaya perjalanan dinas untuk anggaran belanja publik

pada tahun 2005 sebesar Rp 95.675.000 dengan realisasi

sebesar Rp 95.595.000. Berdasarkan hasil analisis

varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 80.000

dengan persentase perubahan penyimpangan terhadap

anggaran sebesar 0,08 %. Sehingga, dapat disimpulkan

realisasi dana anggaran yang digunakan hampir

mendekati jumlah anggaran yang ditetapkan.

iv. Biaya Pemeliharaan.

Biaya pemeliharaan hanya mengalami penyimpangan

anggaran sebesar Rp 160.000 dari jumlah anggaran

sebesar Rp 61.825.000 dan jumlah realisasi biaya

pemeliharaan pada tahun 2005 sebesar Rp 61.665.000.

Persentase penyimpangan anggaran yaitu sebesar

0,26 %.

v. Belanja Modal.

Pada tahun 2005 anggaran untuk program belanja modal

sebesar Rp 8.984.265.000 dengan besarnya realisasi

selama tahun 2005 ini sebesar Rp 7.456.456.500. Hasil

dari analisis varians menunjukkan bahwa penyimpangan

anggaran terhadap realisasi sebesar Rp 1.527.808.500

dengan persentase sebesar 17,01 %. Penyimpangan ini

terjadi karena adanya dana sisa pelelangan dari program-

program yang termasuk kedalam belanja modal yaitu

belanja modal instalasi air minuman persentase

penyimpangan sebesar 0,53 %, belanja modal bangunan

gedung tempat kerja 2,02 %, belanja modal angkutan

darat 0,23 %, belanja modal alat kantor 0,28 %, belanja

modal alat rumah tangga 92,28 %, belanja modal alat

55

komputer 25,50 %, belanja modal LCD proyektor

0,73%, belanja modal alat komunikasi 1,07 %, serta

belanja modal alat kedokteran 45,13 %. Semua program

yang disebutkan, mengalami penyimpangan favorable

karena adanya sisa dana pelelangan.

2. Anggaran Belanja BRSD Ciawi Tahun 2006.

Anggaran Belanja BRSD Ciawi tahun 2006 sebesar

Rp 35.072.476.000 dengan besarnya realisasi selama tahun 2006

sebesar Rp 32.115.005.085. Berdasarkan hasil analisis varians

maka diperoleh penyimpangan anggaran terhadap realisasi

sebesar Rp 2.957.470.915 yang dikategorikan favorable dengan

besar persentase penyimpangan terhadap anggaran sebesar 8 %.

Hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 4.

a. Belanja Aparatur.

Belanja aparatur terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa, Biaya Perjalanan Dinas serta Belanja

Pemeliharaan. Belanja Aparatur memiliki anggaran sebesar

Rp 7.111.665.000 dan realisasi sebesar Rp 6.471.310.039

Berdasarkan analisis varians yang dilakukan, maka

penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 640.354.961 yaitu

favorable dengan persentase perubahannya sebesar 9 %.

i. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai terdiri dari beberapa program.

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2006 sebesar

Rp 5.969.352.000 dan realisasinya sebesar

Rp 5.414.526.070 penyimpangan yang terjadi yaitu

favorable dengan presentase perubahan sebesar 9 %.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang

mengalami kelebihan anggaran dari pada realisasinya

yaitu gaji pokok dengan persentase penyimpangan

sebesar 3,4 %, tunjangan keluarga 20,3 %, tunjangan

fungsional 11,6 %, tunjangan beras 11,6 %, tunjangan

56

Askes 42,1 %, tunjangan daerah 1,8 % serta

pemeliharaan kesehatan 0,5 %. Mata anggaran tersebut

memiliki dana cadangan yang dipersiapkan untuk

kenaikan pangkat atau golongan serta mutasi pegawai.

Sedangkan untuk program pembulatan gaji persentase

penyimpangan sebesar 3,9 %, honorarium bulanan 0,2 %

dan honorarium harian lepas 39,9 % Dana anggaran

yang digunakan hanya sebesar realisasinya sehingga

terdapat sisa anggaran yang menyebabkan

penyimpangan favorable. Untuk program bantuan

pelatihan dan kursus keterampilan, tunjangan jabatan

atau struktural, tunjangan pph serta tunjangan kegiatan

anggaran yang dialokasikan habis direalisasikan.

ii. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa alokasi anggarannya sebesar

Rp 864.329.000 dengan jumlah realisasi sebesar

Rp 785.643.969 setelah dilakukan analisis varians, maka

besarnya penyimpangan sebesar Rp 78.685.031 yaitu

penyimpangan yang terjadi favorable dengan persentase

perubahan penyimpangan terhadap anggaran

sebesar 9 %. Adanya penyimpangan anggaran tersebut

disebabkan oleh beberapa program yang memiliki sisa

anggaran yaitu biaya listrik persentase penyimpangan

16,2 %, biaya telepon 37,5 %, biaya air 18,1 %, biaya

surat kabar 40 % dan biaya makanan dan minuman rapat

0,2 %. Semua mata anggaran mengalami efisiensi

penggunaan dana yaitu penggunaan dana disesuaikan

dengan kebutuhan rumah sakit. Sedangkan persentase

penyimpangan anggaran untuk program alat tulis

kantor sebesar -56,3 %, biaya cetakan -17,8 % dan

biaya fotokopi -11,5 % mengalami penyimpangan yang

unfavorable dengan nilai realisasi lebih tinggi dari

57

anggarannya. Hal ini dikarenakan adanya masukan

faktor efisiensi dari pihak tim anggaran eksekutif.

Sehingga, pada saat melakukan realisasi disesuaikan

dengan jumlah anggaran yang telah di efisienkan dan

pemesanan terhadap program-program tersebut sebagian

dibatalkan.

iii. Biaya Perjalanan Dinas

Besarnya anggaran belanja untuk biaya perjalanan dinas

pada tahun 2006 sebesar Rp 54.165.000 dengan realisasi

sebesar Rp 51.340.000. Setelah dilakukan analisis

varians, besarnya penyimpangan anggaran terhadap

realisasinya sebesar Rp 2.825.000 persentase

penyimpangan anggaran sebesar 5,2 %. Penyimpangan

tersebut dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi

dikarenakan program biaya perjalanan dinas luar daerah

mengalami penyimpangan anggaran yang favorable

yaitu 10,2 %. Sehingga dana yang tersedia tidak habis

dipakai.

iv. Belanja Pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan dana anggaran yang dialokasikan

untuk tahun 2006 sebesar Rp 223.819.000 dengan besar

realisasi tahun 2006 sebesar Rp 219.800.000 sehingga

berdasarkan analisis varians penyimpangan yang terjadi

sebesar Rp 4.019.000 dengan persentase perubahan

anggaran terhadap realisasi sebesar 1,8 %.

Penyimpangan yang terjadi tidak terlalu tinggi jika

dibandingkan dengan program lain pada belanja

aparatur. Penyimpangan terjadi dikarenakan beberapa

program yang masuk kedalam program belanja

pemeliharaan ini mengalami penyimpangan favorable

yaitu terjadi pada program pemeliharaan bangunan

tempat kerja dengan besar persentase penyimpangan

58

0,1 %, pemeliharaan angkutan darat bermotor 0,1 %,

pemeliharaan alat komputer 9,0 %, pemeliharaaan meja

dan kursi 16,9 %, serta pemeliharaan AC 28,6 %.

Program yang mengalami penyimpangan unfavorable

yaitu program pemeliharaan alat rumah tangga yaitu

sebesar -5 %. Penyimpangan unfavorable ini terjadi

karena pada awalnya jumlah realisasi tersebut telah

ditetapkan sebagai jumlah anggaran pemeliharaan alat

rumah tangga pada tahun 2006. Akan tetapi, karena

adanya masukan faktor efisiensi dari pihak tim anggaran

eksekutif untuk melakukan penelitian kembali maka

untuk anggaran belanja pemeliharaan Alat rumah tangga

tersebut dikurangi anggarannya.

b. Belanja Publik.

Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan

belanja modal. Belanja publik pada tahun 2006 memiliki

anggaran sebesar Rp 27.960.811.000 dan realisasi sebesar

Rp 25.643.695.046. Berdasarkan analisis varians yang

dilakukan maka penyimpangan yang terjadi sebesar

Rp 2.317.115.954 yaitu favorable dengan persentase

penyimpangan terhadap anggaran sebesar 8 %.

i. Belanja Pegawai.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2006 sebesar

Rp 4.514.150.000 dengan realisasi pada tahun 2006

sebesar Rp 3.982.315.415. Berdasarkan hasil analisis

varians yang dilakukan maka diperoleh besar

penyimpangan anggaran terhadap realisasi sebesar

Rp 531.834.585 dan persentase penyimpangan anggaran

sebesar 12 %. Program-program yang termasuk kedalam

kategori belanja pegawai mengalami penyimpangan

yang favorable yaitu program hanorarium tim panitia

59

dengan persentase penyimpangannya sebesar 24,8 %.

Hal ini terjadi karena adanya pelelangan yang gagal

dilaksanakan sehingga biaya honorarium tim panitia

tidak seluruhnya direalisasikan. Kemudian program piket

rumah sakit yang dana anggarannya tidak habis

direalisasikan dengan persentase penyimpangan sebesar

0,4 %. Dana yang dibutuhkan untuk membayar piket

rumah sakit hanya sebesar realisasinya dan disesuaikan

dengan kebutuhan. Sedangkan program jasa medis

penyimpangan anggaran sebesar 12,3 % terjadi karena

pendapatan dari jasa medis tidak memenuhi target

sehingga anggaran yang direalisasikan untuk program

jasa medis hanya sebesar jumlah realisasi selama tahun

2006.

ii. Belanja Barang dan Jasa.

Anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2006

sebesar Rp 5.235.327.000 dengan realisasi sebesar

Rp 4.778.375.375. Hasil analisis varians diperoleh

besarnya penyimpangan anggaran terhadap realisasinya

sebesar Rp 456.951.625 persentase penyimpangan

anggaran sebesar 9 % sehingga penyimpangan

dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi karena

program- program yang termasuk kedalam mata

anggaran belanja barang dan jasa mengalami

penyimpangan favorable yaitu biaya alat tulis 0,4 %,

biaya publikasi 1 %, biaya cetakan 0,2 %, biaya makan

untuk PMT 8,3 %, biaya alat kedokteran habis pakai

9,5 %, biaya obat - obatan

5,8 %, biaya bahan laboratorium 8,3 %, biaya film

rongent dan EKG 0,1 % serta biaya Gakin 1,1 %

penyimpangan yang terjadi dikategorikan favorable.

Penyebab penyimpangan anggaran tersebut dikarenakan

60

dana yang dipergunakan untuk membiayai program

tersebut hanya sebesar nilai realisasinya. Sedangkan

khusus untuk program biaya jasa tenaga non pegawai

mengalami penyimpangan sebesar 89,7 %.

Penyimpangan terjadi karena adanya pelaksanaan

pelelangan program laboratorium yang gagal

dilaksanakan. Hal ini terjadi karena program

dilaksanakan pada semester dua yaitu tepatnya pada

bulan Nopember. Untuk pelelangan sendiri

membutuhkan waktu sebanyak 60 hari kalender. Akan

tetapi jumlah dari peserta lelang tidak memenuhi standar

sehingga harus dilakukan pelelangan ulang. Untuk

melakukan pelelangan ulang waktu tidak mencukupi

sehingga program pelelangan tersebut gagal

dilaksanakan.

iii. Biaya Perjalanan Dinas.

Biaya perjalanan dinas untuk anggaran belanja publik

pada tahun 2006 sebesar Rp164.520.000 dengan realisasi

sebesar Rp 164.420.000. Berdasarkan hasil analisis

varians penyimpangan yang terjadi sebesar Rp 100.000

dengan persentase penyimpangan anggaran sebesar

0,06 %. Sehingga, dapat disimpulkan realisasi dana

anggaran biaya perjalanan dinas hampir mendekati

jumlah anggaran yang ditetapkan.

iv. Biaya Pemeliharaan.

Anggaran belanja untuk biaya pemeliharaan sebesar

Rp 402.530.000 dengan realisasi sebesar Rp 318.350.000

besarnya penyimpangan anggaran terhadap realisasi

sebesar Rp 84.180.000. Persentase penyimpangan

anggaran sebesar 21 % sehingga penyimpangan tersebut

dikategorikan favorable. Penyimpangan terjadi karena

61

program biaya pemeliharaan alat-alat kedokteran

mengalami efisiensi penggunaan dana.

v. Belanja Modal.

Anggaran belanja untuk biaya modal pada tahun 2006

sebesar Rp 17.644.284.000 dengan nilai realisasi sebesar

Rp 16.400.234.256 besarnya penyimpangan sebesar

Rp 1.244.049.744 dengan persentase penyimpangan

sebesar 7 %. Penyimpangan yang terjadi dikategorikan

favorable. Penyimpangan terjadi pada program-program

yang termasuk belanja modal seperti belanja modal

instalasi air minuman 2,8 % , belanja modal alat rumah

tangga 4,5 %, belanja modal alat komputer 9,8 %,

belanja modal LCD proyektor 1,3 %, belanja modal alat

komunikasi 1,9 %, serta belanja modal alat kedokteran

19,4 %. Semua program yang disebutkan mengalami

penyimpangan favorable karena sisa dana lelang.

4.5.2. T-Test Anggaran Belanja BRSD Ciawi

Untuk selanjutnya dalam menilai peranan dari anggaran

belanja BRSD Ciawi sebagai alat pengendalian keuangan dapat

dilakukan pengujian hipotesis untuk mengukur apakah

penyimpangan anggaran belanja terhadap realisasinya masih dalam

batas pengendalian. t-test menggunakan data penyimpangan antara

anggaran belanja dan realisasinya pada tahun 2005 dan 2006. t-test

dilaksanakan pada penyimpangan setiap mata anggaran belanja

BRSD Ciawi dengan berdasarkan kelompok mata anggaran utama

pada anggaran belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan 2006. t-test

dilaksanakan dengan bantuan software SPSS versi 10.0.

Hasil t-test pada anggaran belanja sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Aparatur Pegawai/Personalia.

setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja

aparatur pegawai tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 2,031 dan

ttabel sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

62

kebebasan 14. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur pegawai

tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 1,875 dan t tabel sebesar

2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 14.

Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi

antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas

pengendalian dapat diterima.

2. Anggaran Belanja Barang dan Jasa.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja barang

dan jasa tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,214 dan ttabel

sebesar 2,201 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 11. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan

yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih

dalam batas pengendalian dapat diterima. Setelah dilakukan

t-test pada penyimpangan anggaran belanja aparatur barang dan

jasa tahun 2006 diperoleh thitung sebesar 0,941 dan t tabel sebesar

2,201 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 11.

Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang

terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam

batas pengendalian dapat diterima.

3. Anggaran Belanja Aparatur Perjalanan Dinas.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja aparatur

perjalanan dinas tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,00 dan

ttabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

Setelah dilakukan t-test pada penyimpangan anggaran belanja

aparatur perjalanan dinas tahun 2006 diperoleh thitung sebesar

1,00 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan

63

derajat kebebasan 1. Hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

4. Anggaran Belanja Aparatur Pemeliharaan.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja aparatur

pemeliharaan tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,706 dan ttabel

sebesar 2,228 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan

10. Hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi

antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas

pengendalian dapat diterima. Setelah dilakukan t-test pada

penyimpangan anggaran belanja aparatur pemeliharaan tahun

2006 diperoleh thitung sebesar 1,622 dan t tabel sebesar 2,201

dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 11. Hipotesis

Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara

anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas

pengendalian dapat diterima.

5. Anggaran Belanja Publik Pegawai.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik

pegawai tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,001 dan ttabel

sebesar 4,303 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan

2. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang

terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam

batas pengendalian dapat diterima. Pada penyimpangan

anggaran belanja publik pegawai tahun 2006 setelah dilakukan

t-test diperoleh thitung sebesar 1,038 dan t tabel sebesar 4,303

dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan 2. Sehingga,

hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi

antara anggaran belanja dengan realisasinya masih dalam batas

pengendalian dapat diterima.

6. Anggaran Belanja Publik Barang dan Jasa.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik

barang dan jasa tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,872 dan

64

ttabel sebesar 2,228 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 10. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

Pada penyimpangan anggaran belanja publik barang dan jasa

tahun 2006 setelah dilakukan t-test diperoleh thitung sebesar 2,316

dan t tabel sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 14. Hipotesis Ha yang menyatakan penyimpangan

yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya tidak

dalam batas pengendalian dapat diterima. 7. Anggaran Belanja Publik Perjalanan Dinas.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik

perjalanan dinas tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,00 dan

ttabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

Pada penyimpangan anggaran belanja publik perjalanan dinas

tahun 2006 setelah dilakukan t-test diperoleh thitung sebesar 1,00

dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 1. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

8. Anggaran Belanja Publik Pemeliharaan.

Hasil t-test yang dilakukan pada penyimpangan belanja publik

pemeliharaan tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 2,031 dan ttabel

sebesar 2,145 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan

14. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan

yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih

dalam batas pengendalian dapat diterima.

65

9. Anggaran Belanja Publik Modal.

t-test yang dilaksanakan pada penyimpangan belanja publik

modal tahun 2005 diperoleh thitung sebesar 1,244 dan ttabel

sebesar 2,262 dengan nilai t araf nyata 5 % dan derajat

kebebasan 9. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

Pada penyimpangan anggaran belanja publik modal tahun 2006

setelah dilakukan T-Test diperoleh thitung sebesar 1,622 dan t tabel

sebesar 2,201 dengan nilai taraf nyata 5 % dan derajat kebebasan

11. Sehingga, hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan

yang terjadi antara anggaran belanja dengan realisasinya masih

dalam batas pengendalian dapat diterima.

4.5.3. Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan pada anggaran

belanja BRSD Ciawi tahun 2005 dan 2006 diperoleh beberapa hasil :

1. BRSD Ciawi dalam menentukan faktor-faktor pertimbangan

penyusunan anggaran belanja berdasarkan pada kebutuhan-

kebutuhan yang dialaminya dimasa lampau. BRSD Ciawi dapat

lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran

yang ingin dicapai yang tercantum dalam rencana strategik

BRSD Ciawi.

2. Prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi masih

belum dapat dikatakan efektif karena :

a. Waktu yang digunakan pada saat revisi anggaran belanja

masih lebih lama jika dibandingkan dengan waktu proses

penyusunan anggaran belanja. Revisi anggaran yang

dijadwalkan bulan Juli sampai dengan Oktober. Hal ini

menyebabkan terhambatnya realisasi untuk kegiatan yang

dilaksanakan pada semester dua. Sehingga, apabila waktu

revisi anggaran BRSD Ciawi dapat diperpendek maka

66

diharapkan program-program yang direncanakan dapat

direalisasikan.

b. Tahap-tahap penyusunan anggaran masih dirasakan perlu

adanya peyederhanaan karena birokrasi yang terlalu panjang

bisa mempengaruhi biaya pembuatan anggaran belanja

tersebut. Tahap- tahap penyusunan anggaran dapat dibuat

lebih sederhana dengan memotong jalur birokrasi.

c. Keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk

penyusunan anggaran merupakan salah satu penghambat

dalam penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi.

d. Kurangnya koordinasi antara bagian pada BRSD Ciawi

menghambat dalam proses penyusunan anggaran belanja.

Sehingga, koordinasi dan kerjasama harus ditingkatkan agar

anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan

dengan lebih efisien dan efektif.

3. Berdasarkan analisis varians dan t-test yang dilaksanakan pada

anggaran belanja, BRSD Ciawi harus dapat lebih teliti melihat

penyimpangan yang timbul pada anggaran belanja.

Penyimpangan yang terjadi pada anggaran belanja tahun 2005

dan 2006 secara keseluruhan favorable. BRSD Ciawi dapat lebih

mempelajari penyimpangan tersebut sebagai bentuk pengalaman

untuk memperbaiki pada tahun berikutnya. Untuk mata anggaran

yang memiliki cadangan anggaran seperti belanja pegawai,

BRSD Ciawi dapat lebih menekan dana cadangan tersebut.

Sehingga pengalokasian dana yang menjadi cadangan tersebut

dapat dialokasikan pada program-program lain yang akan

dilaksanakan berdasarkan rencana strategik 2005-2010. Untuk

mata anggaran Belanja modal pada tahun 2005 dan 2006

mengalami penyimpangan yang tinggi. Walaupun berdasarkan

t-test yang dilakukan penyimpangan yang terjadi masih dalam

batas penyimpangan, akan tetapi ada beberapa program yang

gagal dilaksanakan. Hal ini harus dapat dicermati oleh BRSD

67

Ciawi, karena untuk program-program yang sudah direncanakan

dalam anggaran belanja BRSD Ciawi, sebaiknya dapat

dilaksanakan. Sehingga, pengembangan dan pembangunan yang

telah direncanakan BRSD Ciawi dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap anggaran

belanja sebagai alat pengendalian keuangan pada BRSD Ciawi dapat

disimpulkan :

1. Pada saat penyusunan anggaran belanja ada faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Faktor-faktor pertimbangan

tersebut yaitu: jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit, rencana rumah

sakit dalam penambahan sarana medis dan non medis, jumlah tempat

tidur, rencana penambahan sarana fisik dan pelayanan baru, rencana

penambahan karyawan, peraturan pemerintah, dan anggaran belanja

tahun sebelumnya.

2. Prosedur penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi dengan

menggunakan metode Campuran (Top Down dan Bottom Up). Prosedur

penyusunan anggaran belanja melalui beberapa tahap yaitu : pembuatan

surat edaran untuk setiap ruangan, sosialisasi format anggaran,

pengumpulan data usulan kebutuhan, pengumpulan data rekapitulasi

kebutuhan, penyusunan dan pengetikan konsep Rencana Anggaran

Satuan Kerja (RASK), penelitian RASK dan perubahan anggaran, serta

pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

3. Anggaran Belanja BRSD Ciawi terdiri dari beberapa program utama

yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur terdiri dari

belanja personalia, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas dan

belanja pemeliharaan. Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, belanja

pemeliharaan dan belanja modal. Hasil dari analisis varians yang

dilakukan pada anggaran belanja BRSD Ciawi bahwa secara

keseluruhan penyimpangan yang terjadi favorable dengan

penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2005 sebesar

Rp 2.943.680.421 dan persentase penyimpangan sebesar 13,6 %. Serta

69

penyimpangan anggaran belanja BRSD Ciawi pada tahun 2006 sebesar

Rp 2.957.470.915 dengan persentase penyimpangan sebesar 8 %.

4. Berdasarkan t-test yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan untuk

penyimpangan anggaran belanja tahun 2005 setelah dilakukan t-test

berdasarkan kelompok belanja maka hipotesis Ho yang menyatakan

bahwa penyimpangan yang terjadi antara anggaran belanja dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Untuk

anggaran belanja tahun 2006, setelah dilakukan t-test pada setiap

kelompok belanja diperoleh hasil untuk anggaran belanja publik barang

dan jasa hipotesis Ha yang menyatakan bahwa penyimpangan yang

terjadi antara anggaran dengan realisasinya tidak dalam batas

pengendalian dapat diterima. Sedangkan untuk kelompok belanja

aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, belanja aparatur

perjalanan dinas, belanja aparatur pemeliharaan, belanja publik pegawai,

belanja publik perjalanan dinas, belanja publik pemeliharaan serta

belanja publik modal, hasil t-test diperoleh bahwa hipotesis Ho yang

menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian dapat diterima.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan agar penelitian dapat bermanfaat untuk

BRSD Ciawi yaitu :

1. Dalam proses penyusunan anggaran dapat menggunakan metode

Activity Based Budget (ABB) yang menetapkan anggaran berdasarkan

aktivitas yang akan dilaksanakan. Anggaran belanja juga dapat dibuat

dalam jangka waktu yang lebih pendek yaitu perbulan atau triwulan.

Pada realisasi anggaran dapat dilaporkan berdasarkan jumlah setiap

realisasi perbulan sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan

setiap realisasi anggaran yang dilakukan.

2. BRSD Ciawi dapat melakukan perbaikan dengan membuat laporan

anggaran belanja yaitu perbandingan antara anggaran dengan realisasi

dengan periode tiap bulan, sehingga perkembangan realisasi anggaran

dapat diawasi dengan baik.

70

3. BRSD Ciawi juga dapat melakukan usaha untuk mengurangi atau

menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada

program-program anggaran belanja BRSD Ciawi. Usaha tersebut dapat

dilakukan dengan menetapkan angka anggaran lebih menekankan pada

angka realisasi tahun sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, T. Y. 2002. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Gudono. 1993. Akuntansi Manajemen. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hadimitomuliani, W. 2006. Penerapan Tarif Rawat Inap Berdasarkan Perhitungan Unit Cost Pelayanan Rumah Sakit (Studi Kasus Kelas III Bangsal Psikiatri Rumah Sakit X). Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hanifa, 2001. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya

Produksi Pada PT X. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Jakarta.

Handayaningrat, S. 1982. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan

Nasional. PT Gunung Agung, Jakarta. Hansen, D. R. et al,. Akuntansi Manajemen. (Terjemahan Jilid 1). Erlangga,

Jakarta. Harahap, S. S. 1997. Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap. PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta. Loekman, V. 1989. Proses Penyusunan Anggaran pada Rumah Sakit sebagai Alat

Perencanaan dan Pengendalian. Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE-Yogyakarta,

Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Salemba Empat, Yogyakarta. Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat, Jakarta. Prawironegoro, D. 2005. Akuntansi Manajemen. Diadit Media, Jakarta. Purwanto, H. 1993. Penggunaan Anggaran sebagai Alat Pengendalian dan

Performance Evaluation pada Rumah Sakit XYZ. Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Riduwan. 2005. Dasar-dasar Statistika. Alfabeta, Bandung. Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan. Aksara Satu, Surabaya.

72

Shim, J. K. et al,. 2001. Budgeting. (Terjemahan). Erlangga, Jakarta. Syakhroza, A. 2000. Permainan Politik dalam Proses Anggaran : Sebuah Kajian

Literatur. Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia, 12: hlm 29-33. Trisnanto, L. 2005. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen

Rumah Sakit. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Welsch, et al,. 2000. Anggaran Buku 2. (Terjemahan).M. Salemba Empat, Jakarta. Wikipedia Indonesia. 21 Juni 2006. Anggaran Sektor Publik.

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik. [27 Nopember 2006].

__________________.29 Nopember 2006. Pengertian dan Jenis-Jenis Rumah

Sakit. http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit. [14 Desember 2006]. Wulandari, I. 2006. Penerapan Penganggaran Pada Badan Usaha Berbentuk

Koperasi (Studi Kasus Koperasi Karyawan Indocement). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI

( Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor : 30 Tahun 2002, Tanggal 25 Oktober 2002)

DIREKTUR

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bag. Umun Sub. Bag. Kepegawaian

Sub. Bag. Rekam Medis

Bid. Pelayanan Bid. Keperawatan Bid. Keuangan

Sub. Bid. Pelayanan Medik

Sub. Bid Pel. Pnj Medik dan Non

Medik

Sub. Bid. Prog. Pelayanan

Sub. Bid. Pel. dan Asuhan Keperawatan

Sub. Bid Etika dan Mutu Keperawatan

Sub. Bid. Anggaran

Sub. Bid. Akuntansi dan Verifikasi

Keterangan : : Garis Instuksi : Garis Koordinasi

Instalasi

Sub. Bid. Prog. Keperawatan

Sub.Bid. Perbendaharaan

74

Lampiran 2. Formulir S 1

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 1 Unit Kerja Tahun

Bidang Kewenangan

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Tugas Pokok

Fungsi

Catatan Pimpinan

75

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 2

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 2

Unit Kerja Tahun

Program

Catatan Pimpinan

76

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 2 A

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 2 A Unit Kerja Tahun

Program

Kegiatan

Catatan Pimpinan

77

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 3

Unit Kerja Tahun

Ringkasan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

78

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 3 B

Unit Kerja Tahun

Rekapitulasi Anggaran Belanja Kode

Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

79

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B 1

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 3 B1

Unit Kerja Tahun

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

80

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B2

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 3 B2

Unit Kerja Tahun

Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

81

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B1.1

Rencana Anggaran Satuan Kerja S 3 B1.1 Unit Kerja Tahun

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

Kode Rekening Uraian Jumlah

Catatan Pimpinan

82

Lanjutan Lampiran 2. Formulir S 3 B2.1

Rencana Anggaran Satuan

Kerja S 3 B2.1 Unit Kerja Tahun

Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan

Kode Rekening Uraian Jumlah Alokasi belanja pegawai per kegiatan non investasi Jumlah 1

Alokasi belanja barang dan jasa per kegiatan non investasi

Jumlah 2 Alokasi belanja pemeliharaan per kegiatan non investasi Jumlah 3 Alokasi perjalanan dinas per kegiatan non investasi Jumlah 4 Jumlah 1 s.d. 4

Catatan Pimpinan

No Nama Program Anggaran Realisasi Analisis Variant U/F % Penyimpangan 1 Belanja Aparatur Rp 5.887.429.000,00 Rp 5.210.821.505,00 Rp 676.607.495,00 F 11.49% 1.1 Belanja Pegawai Rp 4.925.640.000,00 Rp 4.347.214.755,00 Rp 578.425.245,00 F 11.74% 1.2 Belanja Barang & Jasa Rp 575.698.000,00 Rp 478.393.500,00 Rp 97.304.500,00 F 16.90% 1.3 Biaya Perjalanan Dinas Rp 104.937.000,00 Rp 104.936.200,00 Rp 800,00 F 0.001% 1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 281.154.000,00 Rp 280.277.050,00 Rp 876.950,00 F 0.31% 2 Belanja Publik Rp 15.758.688.000,00 Rp 13.491.615.074,00 Rp 2.267.072.926,00 F 14.39% 2.1 Belanja Pegawai Rp 3.667.305.000,00 Rp 3.220.400.280,00 Rp 446.904.720,00 F 12.19% 2.2 Belanja Barang & Jasa Rp 2.949.618.000,00 Rp 2.657.498.294,00 Rp 292.119.706,00 F 9.90% 2.3 Biaya Perjalanan Dinas Rp 95.675.000,00 Rp 95.595.000,00 Rp 80.000,00 F 0.08% 2.4 Biaya Pemeliharaan Rp 61.825.000,00 Rp 61.665.000,00 Rp 160.000,00 F 0.26% 2.5 Belanja Modal Rp 8.984.265.000,00 Rp 7.456.456.500,00 Rp 1.527.808.500,00 F 17.01%

Total Belanja Rumah Sakit Rp 21.646.117.000,00 Rp 18.702.436.579,00

Rp 2.943.680.421,00 F 13.60% Keterangan : F Favorable

U Unfavorable

No Nama Program Anggaran Realisasi Analisis Varians U/F % Penyimpangan 1 Belanja Aparatur Rp 7.111.665.000,00 Rp 6.471.310.039,00 Rp 640.354.961,00 F 9% 1.1 Belanja Pegawai / Personalia Rp 5.969.352.000,00 Rp 5.414.526.070,00 Rp 554.825.930,00 F 9% 1.2 Belanja Barang & Jasa Rp 864.329.000,00 Rp 785.643.969,00 Rp 78.685.031,00 F 9% 1.3 Biaya Perjalanan Dinas Rp 54.165.000,00 Rp 51.340.000,00 Rp 2.825.000,00 F 5% 1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 223.819.000,00 Rp 219.800.000,00 Rp 4.019.000,00 F 2% 2 Belanja Publik Rp 27.960.811.000,00 Rp 25.643.695.046,00 Rp 2.317.115.954,00 F 8% 2.1 Belanja Pegawai / Personalia Rp 4.514.150.000,00 Rp 3.982.315.415,00 Rp 531.834.585,00 F 12% 2.2 Belanja Barang & Jasa Rp 5.235.327.000,00 Rp 4.778.375.375,00 Rp 456.951.625,00 F 9% 2.3 Biaya Perjalanan Dinas Rp 164.520.000,00 Rp 164.420.000,00 Rp 100.000,00 F 0.06% 2.4 Biaya Pemeliharaan Rp 402.530.000,00 Rp 318.350.000,00 Rp 84.180.000,00 F 21% 2.5 Belanja Modal Rp 17.644.284.000,00 Rp 16.400.234.256,00 Rp 1.244.049.744,00 F 7%

Total Belanja Rumah Sakit Rp 35.072.476.000,00 Rp 32.115.005.085,00 Rp 2.957.470.915,00 F 8% Keterangan : F Favorable

U Unfavorable

85

Lampiran 5. Hasil t-test Penyimpangan Anggaran Belanja Tahun 2005 T-Test

One-Sample Statistics

15 3.9E+07 73532987.21 1.9E+07Penyimpangan belanjaaparatur pegawai 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

2.031 14 .062 38561683 -2159528 7.9E+07Penyimpangan belanjaaparatur pegawai 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

12 8108708 23137606.89 6679252Penyimpangan belanjaaparatur pegawai 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.214 11 .250 8108708.3 -6592226 2.3E+07Penyimpangan belanjaaparatur pegawai 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

86

T-Test

One-Sample Statistics

2 400.0000 565.6854 400.0000Penyimpangan belanjaaparatur perjalanandinasi 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.000 1 .500 400.0000 -4682.48 5482.4819Penyimpangan belanjaaparatur perjalanandinasi 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

11 79722.73 154959.9648 46722.19Penyimpanganbelanja aparaturpemeliharaan 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.706 10 .119 79722.727 -24380.8 183826.2Penyimpanganbelanja aparaturpemeliharaan 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

87

T-Test

One-Sample Statistics

4 1.1E+08 223232404.9 1.1E+08Penyimpangan belanjapublik pegawai 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.001 3 .391 1.12E+08 -2.4E+08 4.7E+08Penyimpangan belanjapublik pegawai 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

11 2.7E+07 47070203.14 1.4E+07Penyimpanganbelanja publik barangdan jasa 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.872 10 .091 26566791 -5055401 5.8E+07Penyimpanganbelanja publik barangdan jasa 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

88

T-Test

One-Sample Statistics

2 40000.00 56568.5425 40000.00Penyimpangan belanjapublik perjalanan dinas2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.000 1 .500 40000.000 -468248 548248.2Penyimpangan belanjapublik perjalanan dinas2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

10 1.5E+08 388263028.7 1.2E+08Penyimpangan belanjapublik modal 2005

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.244 9 .245 1.53E+08 -1.2E+08 4.3E+08Penyimpangan belanjapublik modal 2005

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

89

Lampiran 6. Hasil t-test Penyimpangan Anggaran Belanja tahun 2006 T-Test

One-Sample Statistics

15 3.7E+07 76410410.40 2.0E+07penyimpangananggaran belanjaaparatur pegawai 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.875 14 .082 36988395 -5326280 7.9E+07penyimpangananggaran belanjaaparatur pegawai 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

12 6557086 24139119.36 6968364penyimpangananggaran belanjabarang dan jasa 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

.941 11 .367 6557085.9 -8780179 2.2E+07penyimpangananggaran belanjabarang dan jasa 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

90

T-Test

One-Sample Statistics

2 1412500 1997576.6569 1412500penyimpangananggaran belanjaperjalanan dinas 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.000 1 .500 1412500.0 -1.7E+07 1.9E+07penyimpangananggaran belanjaperjalanan dinas 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

12 334916.7 715218.3975 206465.8penyimpangan anggaranbelanja aparaturpemeliharaan 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.622 11 .133 334916.67 -119511 789344.8penyimpangan anggaranbelanja aparaturpemeliharaan 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

91

T-Test

One-Sample Statistics

3 1.8E+08 295716372.5 1.7E+08penyimpangananggaran belanjapublik pegawai 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.038 2 .408 1.77E+08 -5.6E+08 9.1E+08penyimpangananggaran belanjapublik pegawai 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

15 3.0E+07 50952921.02 1.3E+07penyimpangananggaran belanja publikbarang dan jasa 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

2.316 14 .036 30463442 2246655 5.9E+07penyimpangananggaran belanja publikbarang dan jasa 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

92

T-Test

One-Sample Statistics

2 50000.00 70710.6781 50000.00penyimpangananggaran belanja publikperjalanan dinas 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.000 1 .500 50000.000 -585310 685310.2penyimpangananggaran belanja publikperjalanan dinas 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

T-Test

One-Sample Statistics

2 4.2E+07 59092913.70 4.2E+07penyimpangananggaran belanja publikpemeliharaan 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.007 1 .498 42090000 -4.9E+08 5.7E+08penyimpangananggaran belanja publikpemeliharaan 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0

93

T-Test

One-Sample Statistics

9 1.4E+08 394415499.0 1.3E+08penyimpangananggaran belanjapublik modal 2006

N Mean Std. DeviationStd. Error

Mean

One-Sample Test

1.051 8 .324 1.38E+08 -1.6E+08 4.4E+08penyimpangananggaran belanjapublik modal 2006

t df Sig. (2-tailed)Mean

Difference Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Test Value = 0