European Union Environmental Policy

Download European Union Environmental Policy

Post on 29-Jun-2015

80 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

Tugas Mata Kuliah MBP Eropa Oleh: Kurnia Sari Nastiti 070810531

Kebijakan Lingkungan di Lingkup Uni EropaPersoalan lingkungan bukanlah persoalan yang baru di kalangan masyarakat internasional, demikian pula bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Sejarah awal munculnya kebijakan lingkungan atau environmental policy di kalangan Uni Eropa bermula di tahun 1980-an ketika kasus polusi udara dan isu pencemaran air menjadi permasalahan lintas batas negara (transboundary issue). Sungai Rhine dan Danube misalnya, kedua sungai ini melintasi beberapa negara sekaligus di Eropa. Oleh karenaya, ketika sungai ini mulai tercemar pada tahun 1980-an maka isu pencemaran air dan isu-isu lingkungan lainnya mulai diangkat menjadi isu utama Uni Eropa. Selanjutnya, barulah mulai berkembang sejumlah usaha preventif untuk menjaga Eropa dari kerusakan lingkungan. Upaya preventif tersebut pertama kali diwujudkan dalam Single European Act di tahun 1987 yang menghasilkan sebuah kebijakan formal yang mewajibkan masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk berupaya menjaga lingkungan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga didukung oleh adanya salah satu kesepakatan dalam Maastricht Treaty yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, seiring dengan merebaknya isu perubahan iklim maka kebijakan-kebijakan lingkungan di kalangan Uni Eropa pun mulai bergeser dan menjadi lebih fokus pada kebijakan terkait gas rumah kaca (greenhouse gases), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan penentuan dosis limbah kimia (lowdose chemical).1 Tidak hanya itu, instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan pun juga mengalami perkembangan tidak lagi hanya terbatas pada lingkup politik melainkan juga lingkup ekonomi. Pada penerapannya, kebijakan-kebijakan lingkungan yang diterapkan Uni Eropa mengacu pada tiga prinsip utama yakni: (1) pencegahan lebih baik daripada penanggulangan (the precautionary principle); (2) pihak-pihak yang berbuat kerusakan pada lingkunagn harus bertanggungjawab memulihkan kondisi yang rusak tersebut (the polluter pays principle); dan (3) semua kebijakan Uni Eropa, tidak hanya yang berkenaan langsung dengan lingkungan, tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (the mainstreaming or sustainability principle).2 Dari ketiga prinsip di atas, prinsip pencegahan atau precautionary principle merupakan inti dari kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sayangnya, prinsip pencegahan ini baru dapat diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan lingkungan ketika suatu kondisi lingkungan yang dipersoalkan telah memenuhi tiga syarat yakni ketika berpotensi menimbulkan efek yang merugikan, apabila telah ada evaluasi data ilmiah terkait1 2

Grant dan Feehean. Environmental Policy (New York: Oxford University Press Inc, 2007), hlm.311. Alex Warleigh. European Union: The Bassic (New York: Rotledge, 2004).

|1

Tugas Mata Kuliah MBP Eropa Oleh: Kurnia Sari Nastiti 070810531

lingkungan yang dipermasalahkan, dan apabila terjadi tingkat ketidakpastian ilmiah mengenai lingkungan tersebut3 Selain mempertimbangkan prinsip ini, proses pembuatan kebijakan lingkungan di masing-masing negara anggota Uni Eropa juga mempertimbangkan pertimbangan dari Badan Lingkungan Eropa (The European Environment Agency atau EEA). EEA adalah sebuah badan publik di wilayah Eropa yang sengaja dibentuk oleh Uni Eropa untuk menyediakan sejumlah informasi independen mengenai kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan di tingkat pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Akan tetapi, meskipun EEA merupakan badan independen bentukan Uni Eropa, keanggotaan dalam EEA terbuka bagi siapa saja yang memiliki tujuan sama yakni menjaga lingkungan. Lebih lanjut, keberadaan EEA ini secara garis besar telah membantu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dalam mengintegrasikan upaya bersama untuk menjaga lingkungan dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakankebijakan yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat Eropa terhadap isu lingkungan, di era kekinian kebijakan lingkungan di wilayah Eropa tidak hanya diterapkan oleh Uni Eropa, negaranegara anggotanya, maupun negara Eropa lainnya melainkan juga oleh organisasi non-pemerintah (non-governmental organisation atau NGO). Sejumlah NGO yang telah turut aktif dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Eropa diantaranya: Friend of the Earth Europe (FoE), Greenpeace Europe, WWF for Nature European Policy Office, European Environmental Bureau (EEB), BirdLife International, Climate Action Network-Europe (CNE), European Federation for Transport and Environment, dan International Friends of Nature (IFN). Dalam menerapkan kebijakannya, beberapa dari NGO tersebut bekerjasama dengan pemerintah misalnya dalam hal pemerintah memberikan dukungan berupa dana terhadap aksi perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh NGO. Terkecuali Greenpeace, organisasi non-pemerintah yang satu ini menolak untuk menerima segala bentuk bantuan apapun dari pemerintah agar Greenpeace dapat terus menjaga prinsip kemandiriannya (independency) sebagai sebuah NGO. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya menjaga lingkungan di Eropa maka secara tidak disengaja hal ini telah membuat kebijakan lingkungan dari masing-masing negara menjadi sangat terfragmentasi. Negara-negara anggota Uni Eropa senantiasa menjalankan kebijakan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati, sementara negara-negara lain yang bukan anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan lingkungan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing, dan NGO menerapkan kebijakan yang dianggap paling sesuai dengan fokus kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, di tubuh Uni Eropa sendiri juga3

European Summaries of Legislation. 2005 . The Precautionary principle. [online] http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm [Access on 28 -12-2010]

|2

Tugas Mata Kuliah MBP Eropa Oleh: Kurnia Sari Nastiti 070810531

terjadi sejumlah perbedaan terkait penerapan kebijakan lingkungan. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya gap ekonomi antara negara-negara Eropa Barat yang secara perekonomian lebih kuat dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang secara perekonomian lebih lemah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat keberhasilan pengimplementasian kebijakan lingkungan di masing-masing negara, seperti misalnya di Swedia dan Perancis kebijakan lingkungannya cenderung lebih sukses karena adanya kucuran dana yang relatif besar untuk masalah lingkungan sementara di negara-negara seperti Rumania dan Bulgaria yang perekonomiannya lemah cenderung kurang berhasil karena kebijakan lingkungan yang ada tidak didukung dengan dana yang cukup.

Kesimpulan dan Opini : Menurut pandangan penulis, selain yang telah dijelaskan di atas sebenarnya masih terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian kebijakan lingkungan di wilayah Eropa seperti misalnya tingkat populasi dan tingkat pendidikan. Negara-negara dengan tingkat populasi tinggi misalnya seperti Spanyol dan Polandia mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungannya karena populasi yang tinggi membuat emisi gas buang dari kendaraan bermotor disana juga cukup tinggi sehingga kebijakan lingkungan yang diterapkan tergolong belum sukses karena tingkat perawatan lingkungan yang dilakukan masih lebih rendah daripada emisi gas buang yang dihasilkan setiap harinya di kedua negara tersebut. Sementara itu, dalam kaitannya dengan persoalan edukasi, negara seperti Belanda dan Perancis terbilang cukup baik dalam pengimplementasian kebijakan lingkungannya karena kualitas pendidikan yang baik membuat masyarakat disana lebih peka dan peduli terhadap masalah lingkungan.

Referensi: Grant, Wyn dan Feehan, Jane. 2007. Environmental Policy, dalam Hay,Colin dan Menond, Anand. European Politics. New York: Oxford University Press Inc. Warleigh, Alex. 2004. European Union: The Bassic. Routledge: New York. www.cia.gov [diakses pada 25 Desember 2010, 11:25] European Summaries of Legislation. 2005 . The Precautionary principle. [online] http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm [Access on 28 -12-2010] .

|3

Recommended

View more >