emergency and humanitarian action technical quide for health crisis response in disaster

8/12/2019 Emergency and Humanitarian Action Technical Quide for Health Crisis Response in Disaster

1/193


2/193

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

SAMBUTANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESI

Indonesia terletak di wilayah yang rawan bencana baikbencana alam non alam maupun bencana sosiaLBerbagai jenis bencana ini dapat menimbulkan krisiskesehatan. Seperti timbulnya korban massal masalahpengungsi masalah pangan dan gizi masalahketersediaan air bersih masalah sanitasi lingkunganpenyebaran vektor penyakit penyebaran penyakitmenular lumpuhnya pelayanan kesehatan munculnyakasus stress pasca trauma dan kelangkaan tenaga kesehatan. Hal ini tenakan mengganggu jalannya pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatanSalah satu peran Kementerian Kesehatan adalah mempersiapkan standar dapedoman agar tugas dan tanggung jawab penanggulangan krisis kesehataakibat bencana dapat dilaksanakan dengan baik terpadu dan sinergis dengapengelola program sektor kesehatan maupun sektor diluar kesehatan. Padtahun 2007 Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Buku Pedoman TeknPenanggulangan Krisis Kesehatan Aki bat encana yang mengacu padstandar intemasionaL Namun dengan adanya perkembangan di bidanpenanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan adanya masukan dadaerah dari lintas program dan dari lintas sektor maka KementeriaKesehatan melakukan revisi terhadap buku pedoman tersebut.Saya menyambut baik terbitnya revisi buku pedoman ini dan saya berharaagar buku pedoman ini dapat disebarluaskan untuk digunakan sebagai acuaoleh seluruh institusi kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehataakibat bencana di Indonesia Kepada semua phak yang telah berperan dalapenyusunan dan penerbitan buku ini saya sampaikan terima kasih daapresiasi.

Pedoman Teknis PenongguJongon risis Kesehatan Akibot encana


3/193

ii

Semoga buku ini bermanfaat bagi penanggulangan krisis akibat bencana diIndonesia dan b gi peningkatan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Jakarta,S Desember 2011MENTE RI KESEHATAN l

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH Dr PH

Pedaman Teknis Penanggulongon Krisis Kesehatan Akibat Bencono

K T PENG NT R

Negara Republik Indonesia terl etak di daerah rawan bencana. Berbagai jenkejadian bencana telah terjadi di Indonesia, baik bencana alam naturdisasfet ), bencana karena kegagalan teknologi maupun bencana karena ulamanusia manmade disastel). Kejadian bencana biasanya menimbulkajatuhnya korban manusia meninggal, luka-Iuka dan pengungsian) maupukerugian harta benda. Adanya korban manusia dapat menimbulkan kriskesehatan pada masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat yanberada di sekitar daerah bencana.Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah masalah kurangnykoordinasi serta keterlambatan respon tanggap darurat dalam pemenuhasumber daya dalam penanggulangan krisis kesehatan. Oleh karena itu, dalarangka pengurangan dampak risiko bencana perlu adanya peningkatakapasitas dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.Keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana ditentukaoleh kesiapan masing-masing unit kesehatan yang terlibat, manajemepenanganan bencana serta kegiatan pokok seperti penanganan korbamassal pelayanan kesehatan dasar di pengungsian, penanggulangan dpengendalian penyakit, penyediaan ai r bersih dan sanitasi, penanganan gdarurat, penanganan kesehatan jiwa, serta pengelolaan lagistik dperbekalan kesehatan.Mengingat permasalahan akibat bencana sangat kompleks maka pedilakukan revisi pedoman yang sudah ada. Revisi ini dilakukan untmelengkapi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Pedomsebelumnya belum ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan olka rena itu revisi ini sekaligus untuk menetapkan pedoman ini dalam suakeputusan Menteri Kesehatan.Dengan dilakukannya revisi Pedoman Teknis Penanggulangan KriKesehatan akibat Bencana ini diharapkan petugas di jajaran kesehatanlembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional serta pihak lain ya

Pedomon Teknis Penonggulongan Krisis Kesehoton Akibot Bencono


4/193

v

bekerja/berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akiba t bencana diIndonesia menjadi lebih jelas perannya masing masing secara terintegrasisehingga dapat melakukan upaya penanggulangan krisis kesehatan akibatbencana dengan lebih optimal.Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang terkait baik pemerintahmaupun non pemerintah, kami sampa jkan penghargaan dan terima kasihyang sebesar-besarnya atas peran sertanya sehingga revisi buku pedoman inidapat terwujud.Oemikian, semoga buku ini dapat bermanfaat bag; kita semua.

Jakarta, 5 Oesember 2 11Sekretaris lenderal

..dr Ratna Rosita MPHM

Pedomon Teknis Penanggulangan risis Kesehatan Akibat Bencana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puj; syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, Buku PedomTeknis Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dapat diselesaiktepat pada waktunya. Revisi pedoman yang melibatkan lintas programaupun lintas seldor telah melewati beberapa tahapan proses.Kegiatan penanggulangan bencana, dimulai dari kegiatan pencegahmitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan pada fase pra-bencana; kegiattanggap darurat pada saat bencana; dan fase pemulihan sebagai matransisi menuju ke keadaan normal yang didukung oleh kegiatan pemantaudan pengumpulan informasi sehingga menuntut sebuah pedoman teknis yapraktis, komprehensif dan mudah digunakan oleh para pelaku yang berperdi dalamnya. OJ sisi lain, bencana dengan segala karakteristiknya merupakperistiwa yang juga selalu menuntut pembelajaran dari hari ke hari, tidterkecuali untuk Indonesia yang telah sejak lama menyandang predisebagai negara supermarket bencana. Selain itu dengan adanya UU No.tahun 2007 yang menempatkan Badan Nasional Penanggulangan BencaBNPB) sebagai koordinator penanggulangan bencana di Indonesia, tu

mengubah mekanisme penanggulangan bencana menjadi lebih terintegrdan terkoordinasi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbaperkembangan yang terjadi saat ini, baik dari segi peraturan maupmekanisme penanggulangan bencana, maka buku Pedoman TekPenanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang ada saat ini dipandaperlu untuk di revisi dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangkrisis kesehatan akibat bencana.Kami mengucapkan terima kasih kepada unit-unit terkait di lingkungKementerian Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis, kalangan profesional, WHEHA Emergency and Humanitarian Action) dan semua pihak yang temembantu memberik.an masukan dan saran dalam penyempurnaan bupedoman ini.

Pedoman Teknis Penanggu angan risis Kesehatan kibat Bencana


5/193

v

Semoga buku pedoman ini dapa t bermanfaat bagi semua pihak yang bekerjadalam penanganan krisis kesehatan, khususnya bagi pa ra pelaksana di jajarankesehatan, lembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional.

Jaka rta, 5 Desember 2011Kepala Pusat Penanggulangan Krisis

udjiharto SKM MM

Pedomon Teknis Penanggulongon risis Kesehaton kibot Bencano

Remark WHO Representative to IndonesiaThe first edition of Technical guideline of Health Action in Crisis has served athe platform for governments, donor agencies, national and internationhumanitarian agencies to work. more effectively and efficiently based ostandards for the people affected During the implementation, we facedynamic changes in disaster management based on lesson learnt on threcent disasters occurred in Indonesia such as the type and severity odisaster; recent policies of Government of Indonesia GoI) and revision ohealth policy, law and regulations based on the updated version of StandaOperating Procedure SOP) in each sector related t disaster management.n 2007, Gol released law no.24 on Disaster Management and establisheNational Disaster Management Agency NDMA) based on the PresidentRegulation no.S Year 200S on 26 January 200S. This agency provides one licommand during disaster phase, coordinative function in pre and p disaster phase. The task and function of NOMA is supported by liministries/departments including Ministry of Health MOH) and relatorganizations based on their tasks and functions.This guideline has been modified based on the updated SOP from each unitMOH and UN agencies. t is expected to strengthen the Disaster RReduction Programme in Health Sector DRR-P HS) and disaster emergenmanagement as a whole in various sectors, enabling self sustainabi lityreducing risk. by having good preparations and effective responseemergencies and disasters according to updated Standard OperatiProcedures in 446 districts, Indonesia by 2012.WHO will always provide necessary supports for MOH in addressing DisasManagement. I would like to thank everyone involved in making this wopossible.

Dr. Khanchit LimpakarnjanaratWHO Representative t Indonesia

Pedoman Teknis Penanggulangan risis Kesehatan kibot Bencona


6/193

ix

DAFTARTABEL

Tabel2.1 KarakteristikBencana 10Tabel2.2 KlasteryangadadiIndonesiabesertaorganisasiketuadananggotanya 17Tabel2.3 Koordinasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalampengelolaanobatdanperbekalankesehatanpadapenanggulanganbencana 25Tabel2.4 Jenisobatdanjenispenyakitsesuaidenganjenisbencana 28Tabel3.1 Jenispenyakit,obat,danperbekalankesehatanpadatahaptanggapdarurat

berdasarkanbencana127

Tabel3.2 Contoh ObatuntukPosKesehatandanPustudengantenagamedisdanparamedis 129


7/193

x

DAFTARGAMBAR

Gambar2.1 SiklusPenangananBencana 7Gambar2.2 Struktur Organisasi dalam Kementerian Kesehatan pada Penanggulangan

Bencana 13Gambar2.3 HubunganantaraBNPBdanKementerianKesehatan 14Gambar2.4 PetaLokasiPPKRegional 15Gambar2.5 Alurpenyampaianinformasiprabencana 30Gambar2.6 Alurpenyampaiandankonfirmasiinformasiawalkejadianbencana 31Gambar2.7 Alurpenyampaianinformasipenilaiancepatkesehatan 34Gambar2.8 Alur penyampaian dan konfirmasi informasi perkembangan kejadian

bencana 37Gambar3.1 Pembagianareakerja 47Gambar3.2 Pospelayananmedisdepan 51Gambar3.3 Pospelayananmedislanjutanstandar 52Gambar3.4 Alurevakuasikorbandengansistemnoria 53Gambar3.5 Permintaandanpendistribusianobatdanperbekalankesehatan 123Gambar3.6 Alurpelaporantahaptanggapdarurat 126


8/193

DAFTARGAMBAR

Gambar2.1 SiklusPenangananBencana 7Gambar2.2 StrukturOrganisasidalamKementerianKesehatanpadaPenanggulangan

Bencana 13Gambar2.3 HubunganantaraBNPBdanKementerianKesehatan 14Gambar2.4 PetaLokasiPPKRegional 15Gambar2.5 Alurpenyampaianinformasiprabencana 30Gambar2.6 Alurpenyampaiandankonfirmasiinformasiawalkejadianbencana 31Gambar2.7 Alurpenyampaianinformasipenilaiancepatkesehatan 34Gambar2.8 Alur penyampaian dan konfirmasi informasi perkembangan kejadian

bencana 37Gambar3.1 Pembagianareakerja 47Gambar3.2 Pospelayananmedisdepan 51Gambar3.3 Pospelayananmedislanjutanstandar 52Gambar3.4 Alurevakuasikorbandengansistemnoria 53Gambar3.5 Permintaandanpendistribusianobatdanperbekalankesehatan 123Gambar3.6 Alurpelaporantahaptanggapdarurat 126


9/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xi

DAFTARISTILAH

AngkaKematianIbu(AKI):kematianperempuanpadasaat

hamil atau selama 42 hari sejak terminasi

kehamilan tanpa memandang lama dan tempat

persalinan,yang

disebabkan

karena

kehamilannya

atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab

sebablain,per100.000kelahiranhidup.

Antihistamin : obat yang digunakan untuk mengurangi

ataumencegahreaksihistamin(misalalergi).

Antipiretik:obatpenurundemam.

Antropometri gizi: cara pengukuran status gizi

berdasarkan umur, berat badan, tinggi badan,

lingkarlengan

atas,

lingkar

kepala,

lingkar

dada

dan

tebaljaringanlunak.

Apotek: Tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan

kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,

perbekalankesehatanlainnyakepadamasyarakat.

Apoteker: Sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan

profesi dan telah mengucapkan sumpah

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di

Indonesiasebagai

Apoteker.

Pedoman Teknis Penanggulangan xii

Bahaya: Faktorfaktor yan

mengancamkehidupan

Buffer stock: Persediaan ob

kesehatan di setiap g

kabupaten/kotayang

pelayanankesehatanse

Bencana: Suatu kejadian

peristiwa yang men

kehidupan dan peng

disebabkan,baikoleh

non alam maupun

mengakibatkan timbu

kerusakan lingkungan,

dampakpsikologis.

BencanaAlam :Bencanayan

atau serangkaian peri

alam antara lain ber

gunung meletus, banj

dantanahlongsor.

Bencana Non Alam : Benc

peristiwa atau rangkai

antara lain berupa

modernisasi,epidemid

Bencana Sosial: bencana yan

atau serangkaian peris

manusia yang meli


10/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xiii

kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan

teror.

Brigade siaga bencana (BSB): Suatu satuan tugas

kesehatan yang terdiridaripetugasmedis (dokter

danperawat),

paramedis,

dan

awam

khusus

yang

memberikan pelayanan kesehatan berupa

pencegahan,penyiagaan,maupunpertolonganbagi

korbanbencana.

Bronkodilator : alat yang dapat memperlebar lubang

saluran napas yang menyempit ketika seseorang

mendapatseranganasma.

Campak (measles): Ruamkulit (skin rash)yang sifatnyamaculopapular dengan demam, disertai

conjungtivitisdan/atau

batuk

pilek.

Daerahrawanbencana:Suatudaerahyangmemilikirisiko

tinggi terhadap suatu bencana akibat kondisi

geografis, geologis, dan demografis serta akibat

ulahmanusia.

Dekongestan : penyembuh pengembangan pembuluh

darah.

Diare:Buangairlembekatauencerbahkanberupaairsaja

lebihsering

dari

biasanya

dan

merupakan

penyakit

yangsangatberbahayaterutamabagibalita.

Diaredisertaidarah(bloodydiarrhea): Buangairbesarlebihdari

tigakaliselama24jamdengankonsistensitinja lembek

Pedoman Teknis Penanggulangan xiv

atau cair, disertai lendir

padatinja.

Endemis:suatukeadaandima

infeksi tertentu secara

disuatuwilayah

tert

sebagai suatu penyak

disuatuwilayah.

Evakuasi: Upaya untukmem

yangtertimpabencana

untukmendapatkanpe

HIV: Human Immunodefic

menyebabkan AIDS d

darahputihyangbern

merusaksistem

keke

padaakhirnya tidakda

penyakitwalaupunyan

InfeksiMenular Seksual (IMS

manusiamelalui trans

oraldanseksanal.

Infeksi saluran pernapasan a

akutyangmenyerang

dari

saluran

napas

musampai alveoli (saluran

adneksanya, seperti s

danpleura.


11/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xv

ISPAnonpneumonia:Batukataupilekdisertaidemam


12/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xvii

dalam situasi darurat sesuai dengan tujuan dari

PPAM.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM, nongovernmental

organization/NGO): Suatu lembaga non

pemerintahyang

dibiayai

sendiri

oleh

masyarakat

danbergerakyangdalambidangtertentu.

Leptospirosis: Penderitaan dengan demam mendadak

tinggidisertaisakitkepala,nyeriotot,hiperaestesia

pada kulit,mual,muntah,diare.Bradikardi relatif,

ikterus,infeksisiliermata.

LILA: Lingkar Lengan Atas, merupakan salah satu metode

pengukuranstatusgizi.

Lumpuh

layuh

akut

(acuteflaccid

paralysis,

AFP):

Kelumpuhanmendadak(progresif)yangsifatnyalayuh

(flaccid,floppy)padasatuatau lebihanggotageraktermasukGuillainBarreSyndrome,padaanakusia15tahundandidugakuatsebagaipolio.

Manajemen SDM kesehatan: Serangkaian kegiatan

perencanaan dan pendayagunaan tenaga yang

bekerja secara aktif di bidang kesehatan dalam

melakukanupaya

kesehatan.

Malariaklinis(clinicalmalaria): Demam atau ada

riwayat demam disertai gejala menggigil, mual,

Pedoman Teknis Penanggulangan xviii

muntahdandiare,nyer

penyakitinfeksilainnyad

Masalahgizidarurat: Keada

gizi pada sekelomp

meningkatdan

menganc

Masa inkubasi:waktu b

suatupatogenorganism

kimiaatauradiasi, dan

yangpertamajelas.

Mitigasi: Serangkaian upay

bencana, baik melalui

penyadaran dan

menghadapibencana.

Mobilisasi:Penggerakanbantu

lainkelokasibencana.

Neonatal:bayiyangberumur0

Obat: Sediaan atau paduan b

digunakan untuk mem

sistem fisiologi atau ke

menetapkan diagnosa,

pemulihan,peningkatan

Obat bantuan: Obatobat yan

selain dari kabupaten/k

dari pemerintah (pusat

swastadanbantuanluar


13/193


14/193


15/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xxiii

Psikoedukasi: Sebuah sub disiplin ilmu piskologi yang

berkaitandenganteoridanmasalahkependidikan

Psikopatologi:

Bagian

Psikologi

yang

menjadikan

gejala

kejiwaansebagaiobjeknya

Psikososial: sebuah cabang ilmupsikologiyangmempelajari

atribu2 sosial dalam perilaku manusia sehari hari

dalam kaitan interaksi di dalam lingkungan

kesehariannya

Psikotropika: Suatu zat atau obat baik alamiah maupun

sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat

yangmenyebabkan

perubahan

khas

pada

aktivitas

mentaldanperilaku

Public SafetyCenter (PSC):Pusatpelayananyangmenjamin

kebutuhan masyarakat dalam halhal yang

berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk

pelayananmedisyangdapatdihubungidalamwaktu

singkat di manapun berada, dan merupakan ujung

tombak pelayanan yang bertujuan untuk

mendapatkan respons cepat (quick response)terutamapelayananprarumahsakit.

Rehabilitasi: Perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayananpublikataumasyarakatsampaitingkatyang

memadaipadawilayahpascabencanadengansasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara

Pedoman Teknis Penanggulangan xxiv

wajar semua aspek p

masyarakatpadawilaya

Rekonstruksi: Pembangunan k

sarana, kelembagaan p

baikpada

tingkat

peme

dengan sasaran utama

kegiatanperekonomian

hukum dan ketertiban,

masyarakat dalam

bermasyarakatpadawil

Rencana kontinjensi: Suatu pr

dalamkeadaanyangtid

dantujuandisepakati,t

ditetapkan, dan sistem

potensidisetujui

bersa

menanggulangisecarale

ataukritis.

Resusitasi: Upaya pertolon

memberikan bantua

menyelamatkanjiwako

Risiko Bencana : Potensi keru

akibatbencanapadasu

tertentuyangdapatber

terancam,hilangnya

kerusakan atau kehila

kegiatanmasyarakat.


16/193


17/193

Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana xxvii

Tanggap darurat bencana: Serangkaian kegiatan yang

dilakukandengansegerapadasaatkejadianbencana

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,

yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban,harta

benda

,pemenuhan

kebutuhan

dasar,

perlindungan, perlindungan, pengurusan pengungsi,

penyelamatan,sertapemulihansaranadanprasarana.

Tersangkahepatitis(suspectedhepatitis): Penderitadengan

warnakuningpadaskleramatanya.

Tim Reaksi Cepat (TRC): Tim yang sesegera mungkin

bergerak ke lokasi bencana setelah ada informasi

bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan

bagikorban.

Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Rapid Health

assessment/RHA team): Tim yang dapat

diberangkatkanbersamaandenganTimReaksiCepat

ataumenyusuluntukmenilaikondisidankebutuhan

pelayanankesehatan.

TimBantuanKesehatan: Tim yang diberangkatkan

untuk menangani masalah kesehatan berdasarkan

laporanTimRHA.

Timrescue:

Tim

yang

dibentuk

khusus

untuk

menyelamatkankorbandi lokasibencanayangterdiri

daritenagamedis,petugaspemadamkebakaran,dan

SAR.

Pedoman Teknis Penanggulangan xxviii

TenagaDisasterVictim Identif

bertugas melakukan p

korbanyangmeninggal

Triase: Pengelompokan korba

ringan

trauma/penypenanganan/pemindaha


18/193

xxix

DAFTARISISambutanMenteriKesehatanRepublikIndonesia i

KataPengantar iii

UcapanTerima

kasih

v

SambutanPerwakilanWHOIndonesia vii

DaftarTabel ix

DaftarGambar x

DaftarIstilah xi

DaftarIsi xxix

I PENDAHULUAN 11. LatarBelakang 12. Tujuan 43. Sasaran 44. Dasar

Hukum

4

II MANAJEMENPENANGGULANGANKRISISKESEHATAN 61. KonsepDasardanKarakteristikBencana 6

1.1. Konsepdasarmanajemenpenanggulanganbencana 61.2. Karakteristikbencana 9

2. KebijakanPenangananKrisisKesehatan 112.1. Pengorganisasian 11

a. Tingkatpusat 12b. Tingkatdaerah 19

2.2. Mekanismepengelolaanbantuan 20a. Sumberdayamanusia 20b. Obatdanperbekalankesehatan 23c. PengelolaanbantuanSDMinternasional 24d. Pengelolaandonasiobatdaridonorinternasional 25

2.3. PengelolaanDatadanInformasiPenanggulanganKrisis 29a. Informasiprabencana 29b. Informasisaatdanpascabencana 30

III PELAYANANKESEHATANSAATBENCANA 391. PelayananKesehatanKorban 391.1. Pusatpengendalioperasikesehatan 39

1.2. Tahappenyiagaan 411.3. Tahapupayaawal(initialaction) 421.4. Tahaprencanaoperasi 43

a. Menyusunrencanaoperasi 43b. Keselamatan 44

1.5. Tahapoperasitanggapdaruratdanpemulihandarurat 45


19/193

xxx

a. Pencariandanpenyelamatan 45b. Triase 47c. Pertolonganpertama 49d. Prosespemindahankorban 52e. Perawatandirumahsakit 54f. Evakuasiposmedissekunder 60

2. PelayananKesehatanPengungsi 602.1. Pengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan 60

a. Surveilanspenyakitdanfaktorresiko 61b. Proseskegiatansurveilans 63c. Imunisasi 67d. Pengendalianvektor 68e. Pencegahandanpengendalianpenyakit 70

2.2. Airbersihdansanitasi 97a. Airbersih 97b. Pembuangankotoran 103c. Sanitasipengelolaansampah 104d. Pengawasandanpengamananmakanandanminuman 105

2.3. Pelayanankesehatangizi 107a. Surveilansgizidarurat 107b. Penanganangizidarurat 108c. PemberianMakananBayidanAnak(PMBA)usia024bulan 114

2.4. Pengelolaanobatbencana 120a. Tahapkesiapsiagaan 120b. Tahaptanggapdarurat 121c. Tahaprehabilitasidanrekonstruksi 130d. Evaluasi 131

2.5. Kesehatanreproduksidalamsituasidaruratbencana 1332.6. Penanganankesehatanjiwa 140

a. Fasekedaruratanakut 140b. Faserekonsiliasi 143c. Faserekonsolidasi 146

IV PENATALAKSANAANKORBANMATI 1511. ProsesDisasterVictimIdentification 151

1.1. Fase1:faseTKP 1511.2.

Fase

2

:

fase

post

mortem

153

1.3. Fase3:faseantemortem 1551.4. Fase4:faserekonsiliasi 1551.5. Fase5:fasedebriefing 156

2. MetodedanTeknikIdentifikasi 156


20/193

xxxi

3. PrinsipIdentifikasi 1584. SetelahKorbanTeridentifikasi 1585. JikaKorbanTakTeridentifikasi 1596. BeberapaHalPentingBerkaitandenganTataLaksana 160

V MONITORINGDANEVALUASI 162DAFTARPUSTAKALAMPIRAN


21/193

1

BABI

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang

Indonesiamemilikikondisigeografis,geologis,hidrologis,dandemografisyang

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor

nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang

dalamkeadaantertentudapatmenghambatpembangunannasional.

Wilayah Indonesia secara geografis dan geologis dapat digambarkan sebagai

berikut:

a. merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng

tektonik,yaitu:lempengEuroasia,Australia,Pasifik,danFilipina.

b. terdapat130gunungapiaktifdiIndonesiayangterbagidalamTipeA,TipeB,dan

Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurangkurangnya satu kali sesudah

tahun1600danmasihaktifdigolongkansebagaigunungapitipeA,tipeBadalah

gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus sedangkan tipe C

adalahgunungapiyangmasihdiindikasikansebagaigunungapiaktif.

c. terdapatlebihdari5.000 sungaibesardankecilyang30%diantaranyamelewati

kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan

tanahlongsorpadasaatmusimpenghujan.

BeberapakejadianbencanabesardiIndonesiaantaralain:

a. Gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami terbesar terjadi pada

tanggal 26 Desember 2004, melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah korban yang sangat

besar,yaitu120.000orangmeninggal,93.088oranghilangdan4.632orangluka

luka.Kemudianpadatanggal17Juli2006,peristiwayangsamakembalimelanda

pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap,

Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) yang menelan korban 684 orang

meninggal dunia, 82 orang orang hilang dan korban dirawat inap sebanyak 477

orang dari 11.021 orang yang lukaluka. Empat tahun kemudian, tepatnya pada


22/193

2

25 Oktober 2010, peristiwa gempa bumi dan tsunami kembali terjadi di Kab.

MentawaiProvinsiSumateraBaratdenganjumlahkorbansebanyak509orang;

b. Gempa bumi. Gempa bumi Nias, Sumatera Utara terjadi pada 28 Maret 2005

denganjumlahkorbanmeninggal1745orang,korbanhilang25orangdankorban

lukaluka sebanyak 1.987 orang. Setahun kemudian, tepatnya pada 27 Mei 1976

gempa bumi kembali mengguncang DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang

menelan korban sebanyak 5.778 orang meninggal, 26.013 orang rawat inap dan

125.195 orang rawat jalan. Kemudian pada 30 September 2009, gempa bumi

Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 Skala Richter kembali lagi terjadi di lepas

pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16:10 WIB mengakibatkan korban

meninggal dunia sebanyak 1.117 orang, korban luka berat sebanyak 788 orang,

korban luka ringan sebanyak 2.727 orang dan pengungsi sebanyak 2.845 orang.

Selainitu,sebanyak279.201unitrumahmengalamikerusakan.Saranakesehatan

yang rusak sebanyak 292 unit, terdiri dari 10 rumah sakit, 53 puskesmas, 137

pustu, 6 kantor dinas, 15 polindes/poskesdes, 2 gudang farmasi dan 69 rumah

dinas;

c. Ledakan bom. Ledakan bom Bali I 12 Oktober 2002, ledakan bom Bali II 1

Oktober 2005 dan ledakan bom di wilayah Jakarta (bom Gereja Santa Anna dan

HKBP 22 Juli 2001, bom Plaza Atrium Senen 23 September 2001, bom sekolah

Australia 6 November 2001, bom tahun baru Bulungan 1 Januari 2002, bom

kompleks Mabes Polri Jakarta 3 Februari 2003, bom bandara SoekarnoHatta

Jakarta 27 April 2003, bom JW Marriott 5 Agustus 2003, bom Pamulang

Tangerang8Juni2005,bomdiHotelJWMarriottdanRitzCarltonJakarta17Juli

2009) mengakibatkan permasalahan kesehatan yang juga berdampak kepada

aspeksosial,politik,ekonomi,hukumdanbudayadiIndonesia;

d. Letusan gunung berapi. L etusan Gunung Merapi di Jawa Tengah 15 Mei 2006

mengakibatkan 4 orang meninggal, 5.674 orang pengungsian dengan

permasalahan kesehatannya. Meletusnya Gunung Merapi di Provinsi Jawa

Tengah dan DI Yogyakarta 25 Oktober 2010, mengakibatkan korban meningggal

dunia sebanyak 347 orang yang terdiri dari 249 orang di Provinsi DI Yogyakarta

dan 98 orang di Provinsi Jateng, korban rawat inap sebanyak 258 orang, korban

rawat jalan sebanyak 52.272 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 61.154 jiwa


23/193

3

yang tersebar di 550 titik. Adapun fasilitas kesehatan yang rusak sebanyak 65

unit;

e. Kegagalan teknologi. Kasus kegagalan teknologi yang pernah terjadi adalah

ledakanpabrikpupukPetroWidadaGresik padatanggal20Januari2004dengan

jumlahkorbanmeninggal2orangdan70oranglukabakar;

f. Banjir lumpur panas. Banjir lumpur panas yang sampai kini masih menjadi

permasalahan di Indonesia sejak 29 Mei 2006 adalah lumpur lapindo di Sidoarjo

di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc, Dusun Balongnongo, Desa

Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang

mengakibatkanpengungsiansebanyak10.574jiwa;

g. Banjir bandang. Banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua

Barat 4 Oktober 2010, mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 161

orang, korban rawat inap 36 orang, pulang sembuh 129 orang, korban rawat

jalan 5.154 orang, dan pengungsi sebanyak 7.950 jiwa yang tersebar di empat

kabupaten/kota di Prov. Papua Barat dan satu kabupaten di Provinsi Papua.

Adapunfasilitaskesehatanyangrusaktercatatsebanyak42unit;

h. Konflik .Sejakawaltahun1999telahterjadikonflikvertikaldankonflikhorizontal

di Indonesia, ditandai dengan timbullnya kerusuhan sosial, misalnya di Sampit

Sambas, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur,

Papua, Tarakan dan berbagai daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya

pengungsianpenduduksecarabesarbesaran.

Semua kejadian tersebut menimbulkan krisis kesehatan, antara lain:

lumpuhnyapelayanankesehatan,korbanmati,korbanluka,pengungsi,masalahgizi,

masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular,

gangguankejiwaandangangguanpelayanankesehatanreproduksi.

Secara umum, upaya penanggulangan krisis kesehatan masih menghadapi

berbagaimacamkendala,antaralain:

a. sisteminformasiyangbelumberjalandenganbaik;

b. mekanismekoordinasibelumberfungsidenganbaik;

c. mobilisasibantuankelokasibencanamasihterhambat;

d. sistempembiayaanbelummendukung;


24/193


25/193

5

d. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000

Nomor54,TambahanLembaranNegaraNomor3952);

e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

KementerianNegara;

f. PeraturanPresidenNomor24Tahun2010tentangKedudukan,TugasDanFungsi

kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I

KementerianNegara;

g. Peraturan Menteri Kesehaan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang

PedomanPenyelenggaraanSistemKewaspadaanDiniKejadianLuarBiasa(KLB)

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kesehatan;

i. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor

1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan nomor Pol. : Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman

PenatalaksanaanIdentifikasiKorbanMatipadaBencanaMassal

j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448 /Menkes/SK/VII/1993 tentang

PembentukantimKesehatanPenanggulanganBencanadisetiapRumahSakit

k. Keputusan Menteri Kesehaan Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk

PelaksanaanUmumPenanggulanganMedikKorbanBencana

l. KeputusanMenteriKesehaanNomor 205/Menkes/SK/III/1999tentangProsedur

PermintaanBantuandanPengirimanBantuan

m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 066/MENKES/SK/II/2006 tentang

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Penanggulangan

Bencana

n. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman

PenanggulanganBencanaBidangKesehatan


26/193

6

BABII

MANAJEMENPENANGGULANGAN KRISISKESEHATAN

1. KonsepDasardanKarakteristikBencana

1.1. Konsep

dasar

manajemen

penanggulangan

bencana

Manajemen penanggulangan bencana memiliki kemiripan dengan

sifatsifat manajemen lainnya secara umum. Meski demikian terdapat

beberapaperbedaan,yaitu:

a. nyawadankesehatanmasyarakatmerupakanmasalahutama;

b. waktuuntukbereaksiyangsangatsingkat;

c. risiko dan konsekuensi kesalahan atau penundaan keputusan dapat

berakibatfatal;

d. situasidankondisiyangtidakpasti;

e. petugasmengalamistresyangtinggi;

f. informasiyangselaluberubah.

Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan

penggunaan sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman bencana

dengan melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan bencana yaitu pra, saat dan

pascabencana.Padadasarnya,upayapenanggulanganbencanameliputi:

a. Tahapprabencana,terdiriatas:

1) Situasi tidak terjadi bencana, kegiatannya adalah pencegahan dan

mitigasi

2) Situasipotensiterjadibencana,kegiatannyaberupakesiapsiagaan

b. Tahap saat bencana, kegiatan adalah tanggap darurat dan pemulihan

darurat

c. Tahappascabencana,kegiatannyaadalahrehabilitasidanrekonstruksi

Setiap tahapan bencana tersebut dapat digambarkan dalam suatu

siklussepertidibawah.


27/193

7

Setiap tahap penanggulangan tersebut tidak dapat dibatasi secara

tegas. Dalam pengertian bahwa upaya prabencana harus terlebih dahulu

diselesaikan sebelum melangkah pada tahap tanggap darurat dan

dilanjutkanketahapberikutnya,yaknipemulihan.Siklusiniharusdipahami

bahwa pada setiap waktu, semua tahapan dapat dilaksanakan secara

bersamasama pada satu tahapan tertentu dengan porsi yang berbeda.

Misalnya, tahap pemulihan kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi

kegiatan pencegahan dan mitigasi dapat juga dilakukan untuk

mengantisipasibencanayangakandatang.

Gambar2.1. SiklusPenanggulanganBencana

Berbagai upaya penanggulangan bencana yang dapat dilakukan pada

setiaptahapdalamsiklusbencanaantaralain:

a. pencegahandanmitigasi;

Upaya ini bertujuan menghindari terjadinya bencana dan

mengurangi risiko dampak bencana.Upayaupayayangdilakukan antara

lain:

1) penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan

standar;

2) pembuatanpetarawanbencanadanpemetaanmasalahkesehatan

3) pembuatanbrosur/leaflet/poster

4) analisisrisikobencana

PraBencana SaatBencana

PascaBencana

Tanggap

Darurat

Pencegahan

Mit igasi

Kesiapsiagaan

Rekonst ruksi Pemulihan


28/193

8

5) pembentukantimpenanggulanganbencana

6) pelatihandasarkebencanaan

7) membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis

masyarakat.

b.kesiapsiagaan;

Upaya kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya bencana. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada

saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. Upayaupaya yang dapat

dilakukanantaralain:

1) penyusunanrencanakontinjensi;

2) simulasi/gladi/pelatihansiaga;

3) penyiapandukungansumberdaya;

4) penyiapansisteminformasidankomunikasi.

c. tanggapdarurat;

Upaya tanggap darurat bidang kesehatan dilakukan untuk

menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Upaya yang dilakukan

antaralain:

1) penilaiancepatkesehatan(rapidhealthassessment);

2) pertolongan pertama korban bencana dan evakuasi ke sarana

kesehatan;

3) pemenuhankebutuhandasarkesehatan;

4) perlindunganterhadapkelompokrisikotinggikesehatan.

d.pemulihan.

Upaya pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya

rehabilitasi bertujuan mengembalikan kondisi daerah yang terkena

bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik.

Upaya rekonstruksi bertujuan membangun kembali sarana dan

prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna.

Upayaupayayangdilakukanantaralain:


29/193

9

1) perbaikanlingkungandansanitasi;

2) perbaikanfasilitaspelayanankesehatan;

3) pemulihanpsikososial;

4) peningkatanfungsipelayanankesehatan;

1.2.Karakteristikbencana

Setiap jenis bencana memiliki karakteristik dan sangat berkaitan erat

denganmasalahyangdapatdiakibatkannya.Denganmengenalkarakteristik

setiap ancaman, kita dapat mengetahui perilaku ancaman tersebut dan

menyusun langkahlangkah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

termasuk dalam penyusunan rencana operasional saat terjadi bencana.

Berikutbeberapakarakteristikjenisbencana:


30/193

10

~ f ; ';n .'- '

, .0 "3 ~, ', ,

,o,,~ ~ ; ' ; ~ : - l ~ ~ ~. , ~ t ~ ~ I 1 - . . . . :':." ' - ~ " ' - " ~ " l 3 1 - ; ; : ~ _ S - ~ 3 " l 3 " ' ' ' ... g ~ 1 : ; - ~ " i ii'I ~ ~ 3 ~ ; ; "1 ," l 1 - - ~ 1 ( :- ,..- ~f: ; i o ~ ~ ; - ~ L ' i :0.O ~ _ " 3 " ' - g ., " l o 1 ( ~ " l : -" < ..- ..- .."It" -@I l~ t ...'- " -< ::'l 'l '::: ' "', ;;' .. t [email protected] - Ill.


31/193

11

2. KebijakanPenangananKrisisKesehatan

Kejadian bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan, maka

penanganannyaperludiaturdalambentukkebijakansebagaiberikut:

a. setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera

mungkinsecaramaksimaldanmanusiawi;

b. prioritas selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat

medikterhadapkorbanlukadanidentifikasikorbanmatidisaranakesehatan;

c. pelayanan kesehatan yang bersifat rutin di fasilitasfasilitas kesehatan pada

masatanggapdaruratharustetapterlaksanasecaraoptimal;

d. pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai

dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan dapat dibantu oleh

masyarakat nasional dan internasional, lembaga donor, maupun bantuan

negarasahabat;

e. bantuankesehatandaridalammaupunluarnegerimengikutiketentuanyang

berlakuyangdikeluarkanolehKementerianKesehatandanKementerianatau

lembagaterkait;

f. penyediaan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan

pada bencana dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat selaku anggota

BPBD;

g. monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan penanggulangan krisis

kesehatan dilakukan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaanpenanggulangankesehatan.

2.1.Pengorganisasian

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh

BadanNasionalPenanggulanganBencana(BNPB)ditingkatpusatdanBadan

PenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)ditingkatdaerah.


32/193

12

a. Tingkatpusat

1) BadanNasionalPenanggulanganBencana(BNPB)

BNPB merupakan lembaga pemerintah non departemen

setingkat menteri yang memiliki fungsi merumuskan dan

menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana,terpadudanmenyeluruh.AdapuntugasdariBNPB

adalahsebagaiberikut:

a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganantanggap darurat,rehabilitasi,danrekonstruksisecara

adildansetara;

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang

undangan;

c. menyampaikaninformasikegiatankepadamasyarakat;

d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada

setiapsaatdalamkondisidaruratbencana;

e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuannasionaldaninternasional;

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara;

g. melaksanakankewajibanlainsesuaidenganperaturanperundang

undangan;dan

h. menyusunpedomanpembentukanBPBD.

2) KementerianKesehatan

Tugas dan kewenangan Kementerian Kesehatan adalah

merumuskan kebijakan, memberikan standar dan arahan serta

mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain,


33/193

13

baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam

pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait, baik pemerintah

maupun non pemerintah, LSM, lembaga internasional, organisasi

profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku. Selain itu Kementerian Kesehatan secara

aktif membantu mengoordinasikan bantuan kesehatan yang

diperlukan oleh daerah yang mengalami situasi krisis dan masalah

kesehatanlain.

Gambar2.2.StrukturorganisasidalamKementerianKesehatanpada

penanggulanganbencana

a) HubunganantaraBNPBdanKementerianKesehatan

Dalam Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan salah

satu unsur pengarah BNPB adalah pejabat eselon 1 Kementerian

Kesehatan. Hubungan antara BNPB dan Kementerian Kesehatan

terlihatpadadiagramdibawah.

Menkes(Penanggung Jawab)

Sekjen

(Koordinator)

PPK(Pelaksana Koordinasi)

Unsurteknis

(Unsurteknis)

Unsurteknis

Unsurteknis

(Unsurteknis)

(Unsurteknis)

Pj.EselonI


34/193

14

Gambar2.3.HubunganantaraBNPBdanKementerianKesehatan

b) PusatPenanggulanganKrisisRegional

Kementerian Kesehatan membentuk 9 (sembilan) Pusat

Bantuan RegionalPenanganan Krisis Kesehatanyangberperan untuk

mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan kesehatan dan

masingmasing dilengkapi dengan SDM kesehatan terlatih dan

sarana,bahan,obatsertaperlengkapankesehatanlainnya,yaitudi:

1. regional Sumatera Utara berkedudukan di Medan dengan

wilayah pelayanan Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara,

Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Sub Regional

SumateraBarat;

2. regional Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang dengan

wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi,

ProvinsiBangkaBelitung,danProvinsiBengkulu;

3. regional DKI Jakarta kedudukan di Jakarta dengan wilayah

pelayanan Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Banten,ProvinsiJawaBaratdanProvinsiKalimantanBarat;

4. regional Jawa Tengah di Semarang dengan wilayah pelayanan

ProvinsiDIYogyakartadanProvinsiJawaTengah;

Presiden

Menko Kesra

BNPBKementerian

KesehatanKementerian/

Lembaga lain

BPBDPPK Regional/Dinkes Provinsi/

Kab Kota


35/193

15

5. regional Jawa Timur di Surabaya sebagai Posko wilayah tengah

denganwilayahpelayananJawaTimur;

6. regional Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan wilayah

pelayanan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan

TengahdanProvinsiKalimantanSelatan;

7. regionalBalidiDenpasardenganwilayahpelayananProvinsiBali,

ProvinsiNusaTenggaraBaratdanProvinsiNusaTenggaraTimur;

8. regional Sulawesi Utara di Manado dengan wilayah pelayanan

Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku

Utara;

9. regional Sulawesi Selatan di Makasar, sebagai Posko Wilayah

Timur dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Maluku serta Sub Regional Papua. Sub

Regional Papua berpusat di Jayapura dengan wilayah pelayanan

ProvinsiPapuadanProvinsiIrianJayaBarat.

Gambar2.4.PetaLokasiPPKRegional

PPK Regional Sumatera Utara (NAD,SUMUT, RIAU , KEPRI, SUMBAR )

PPK Regiona l Sumatera Selatan(SUMSEL, JAMBI, BENGK ULU, BABEL)

PPK Regional DKI Jakarta (JAKARTA, L AMPUNG,BANTEN, JABA R, KALBAR)

PPK Regional Jawa Tengah(JATENG,YOGYAKATA)

PPK Regional Jawa Ti mur(JAWA TIMUR)

PPK Regional Bali (BALI,NTB, N TT)

PPK Regional KalimantanSelatan (KALSEL, K ALTENG,KALTIM)

PPK Regio nal Sul awesi Utara(SULUT, GORONTALO , MALUT)

PPK Regi onal Sul awesi Selatan(SULSEL, SULTENG, SULTRA,SULBAR , MALUKU, PAPUA BAR AT,

PAPUA)


36/193

16

PusatRegionalPenangananKrisisKesehatanberfungsi:

1. sebagai pusat komando dan pusat informasi (media centre)

kesiapsiagaan dan penanggulangan kesehatan akibat bencana

dankrisiskesehatanlainnya;

2. fasilitasi buffer stock logistik kesehatan (bahan, alat dan obat

obatan);

3. menyiapkan dan menggerakkan Tim Reaksi Cepat dan bantuan

SDMkesehatanyangsiapdigerakkandidaerahyangmemerlukan

bantuanakibatbencanadankrisiskesehatanlainnya;

4. sebagai pusat networking antara 3 komponen kesehatan dalam

regional tersebut yaitu dinas kesehatan, fasilitas kesehatan dan

perguruantinggi.

Sementara ini Kementerian Kesehatan telah memiliki 9 Pusat

Bantuan Regional dan 2 Sub Regional. Namun demikian tidak

menutup kemungkinan di masa datang akan dikembangkan lagi

pusatpusat bantuan regional lainnya yang bertujuan mempercepat

akses penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kedekatan

wilayahdankemudahanaksesbantuan.

c) UnitPelaksanaTeknisKementerianKesehatan

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknis Kesehatan

Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL) serta

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan unitunit

pelaksana teknis Kemenkes di daerah. KKP berperan dalam

memfasilitasi penanganan keluar masuknya bantuan sumber daya

kesehatanmelaluipelabuhanlaut/udaradandaerahperbatasanserta

karantina kesehatan. BTKL berperan dalam perkuatan sistem

kewaspadaandinidanrujukanlaboratorium.


37/193

17

d) HubunganantaraPemerintahdenganKomunitasInternasional

Pendekatan klaster (cluster approach) adalah suatu model

koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan

berdasarkanguguskerjauntukmemberikanrespondaruratyanglebih

dapat diperkirakan dengan penetapan pimpinan kelompok/ klaster.

Pimpinan klaster bersamasama dengan sektorsektor pemerintah

membangun koordinasi baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan. Pendekatan klaster bertujuan agar bantuan respon

darurat dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi antar pelaku

baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pendekatan klaster

dilaksanakan pada kejadian bencana berskala besar atau

membutuhkan bantuan internasional dalam respon multisektor

dengan partisipasi luas dari para pelaku kemanusiaan internasional

(Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing

NonpemerintahPadaSaatTanggapDarurat,BNPB,2010)

Rapat koordinasi klaster rutin bersama lembaga internasional

dan lembaga asing nonpemerintah yang dapat dilakukan di tingkat

nasional, atau di tingkat provinsi, dan di lapangan untuk membahas

progres bantuan yang dilakukan oleh pihak internasional dan

dikoordinasikanolehBNPBsertalembaga/instansiyangberwenang.

KlasterKesehatan

Pada saat bencana dan sistem klaster digunakan, pertemuan

koordinasi untuk klasterdipimpin oleh Kementrian Kesehatandengan

dukungan WHO. Klaster kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa

subklaster sesuai dengan kebutuhan di lapangan, subklaster

tersebutakandipimpinolehunitterkaitdalamKementrianKesehatan

ataudinaskesehatandilokasibencana.


38/193

18

Gambar.2.5Skemaoperasionalklasterkesehatan

b.Tingkatdaerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat

daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi

penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pada tingkat

provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah

gubernur atau setingkat eselon Ib dan pada tingkat kabupaten/kota

dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau

setingkateselonIIa.

Kepala BPBD dijabat secara rangkap (exofficio) oleh Sekretaris

Daerahyangbertanggungjawablangsungkepadakepaladaerah.

BPBDmempunyaifungsi:

1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penangananpengungsidenganbertindakcepatdantepat,efektifdan

efisien;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secaraterencana,terpadudanmenyeluruh.

BPBDmempunyaitugas:


39/193

19

1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan

pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi,sertarekonstruksisecaraadildansetara;

2) menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang

undangan;

3) menyusun,menetapkan,danmenginformasikanpetarawanbencana;

4) menyusundanmenetapkanprosedurtetappenangananbencana;

5) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

6) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap

saatdalamkondisidaruratbencana;

7) mengendalikanpengumpulandanpenyaluranuangdanbarang;

8) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah;

9) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu

anggota unsur pengarah penanggulangan bencana memiliki tanggung

jawab dalam penanganan kesehatan akibat bencana dibantu oleh unit

teknis kesehatan yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan tugas penanganan kesehatan akibat bencana di lingkungan

dinas kesehatan dikoordinasikan oleh unit yang ditunjuk oleh Kepala

DinasKesehatandengansuratkeputusan.

Tugas dan kewenangan dinas kesehatan provinsi dan

kabupaten/kota adalah melaksanakan dan menjabarkan kebijakan,

memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan kegiatan

penanganankesehatanakibatbencanadiwilayahkerjanya.


40/193

20

Dalam hal memerlukan bantuan kesehatan karena ketidak

seimbangan antara jumlah korban yang ditangani dengan sumber daya

yang tersedia di tempat, dapat meminta bantuan ke Kemenkes cq Pusat

PenanggulanganKrisismaupunkepusatbantuanregional.

2.2.Mekanismepengelolaanbantuan

a. Sumberdayamanusia

Padasaat terjadibencanaperluadanyamobilisasiSDMkesehatan

yangtergabungdalamsuatuTimPenanggulanganKrisisyangmeliputi:

1) TimReaksiCepat/TRC;

2) TimPenilaianCepat/TPC(RHAteam);

3) TimBantuanKesehatan.

Sebagai koordinator tim adalah Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai Surat Kepmenkes Nomor 066 tahun

2006).

1) TimReaksiCepat

Tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 024

jam setelah ada informasi kejadian bencana. Kompetensi TRC

disesuaikan dengan jenis bencana spesifik di daerah dan dampak

kesehatan yang mungkin timbul. Sebagai contoh untuk bencana

gempa bumi dengan karakteristik korban luka dan fraktur,

kompetensiTRCterdiridari:

a) pelayananmedik;

1. dokterumum

2. dokterspesialisbedah/orthopedi

3. dokterspesialisanestesi

4. perawatmahir(perawatbedah,gadar)

5. tenagaDisasterVictimsIdentification(DVI)

6. apoteker/tenagatekniskefarmasian

7. sopirambulans


41/193

21

b) surveilansepidemiolog/sanitarian;

c) petugaskomunikasi;

d) petugaslogistik.

2) TimPeniaianCepat(RHAteam)

Tim yang bisa diberangkatkan dalam waktu 024 jam atau

bersamaan dengan TRC dan bertugas melakukan penilaian dampak

bencana dan mengidentifikasi kebutuhan bidang kesehatan, minimal

terdiridari:

a) dokterumum

b) epidemiolog

c) sanitarian

3) TimBantuanKesehatan

Tim yang diberangkatkan berdasarkan rekomendasi Tim RHA

untukmemberikanpelayanankesehatandenganperalatanyanglebih

memadai,minimalterdiridari:

a) dokterumumdanspesialis

b) apotekerdantenagatekniskefarmasian

c) perawat

d) perawatMahir

e) bidan

f) sanitarian

g) ahligizi

h) tenagasurveilans

i) entomolog


42/193

22

Pendayagunaantenagamencakup:

1. distribusi;

Penanggung jawab dalam pendistribusian SDM kesehatan untuk

tingkatprovinsidankabupaten/kotaadalahdinaskesehatan.Pada

saat bencana, bantuan kesehatan yang berasal dari dalam/luar

negeriditerimaolehdinaskesehatanberkoordinasidenganKantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan didistribusikan oleh dinas

kesehatan.

2. mobilisasi.

Mobilisasi SDM kesehatan dilakukan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan SDM kesehatan pada saat dan pasca bencana bila

masalah kesehatan yang timbul akibat bencana tidak dapat

ditangani oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan

dariregional,nasionaldaninternasional.

b.Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan

Masalah utama yang sering berkaitan dengan obat dan perbekalan

kesehatandonasi sebagaiberikut:

1) obat dan perbekalan kesehatan donasi sering tidak sesuai dengan

situasi darurat yang terjadi, baik dari aspek pola penyakit maupun

Estimasikebutuhantenagakesehatandilokasibencana:

1. Untukjumlahpenduduk/pengungsiantara10.00020.000orang:

Dokterumum :4org

Perawat :1020org

Bidan :816org

Apoteker :2org Tenagateknis

3. n/Rumah sakit, dapat dilihat dalam rumus kebutuhan tenaga di fasilitas

rujukan/rumahsakit

Kebutuhandokterumum=( pasien/40) drumumditempat

Kebutuhan dokter spesialis Bedah = [( pasien dr bedah/5) / 5] dr bedah di

tempat

Kebutuhan dokter spesialis anestesi = [( pasien dr bedah/15) / 5] dr

anestesiditempat


43/193

23

tingkatpelayanankesehatanyangtersedia.Obattersebutseringtidak

dikenal oleh tenaga kesehatan setempat maupun pasien, bahkan

kadangkadangtidakmemenuhistandarpengobatanyangberlaku;

2) obat dan perbekalan kesehatan donasi sering tiba tanpa terlebih

dahulu disortir dan diberi label dalam bahasa lokal/inggris, bahkan

tanpaadanamageneriknya;

3) kualitas obat dan perbekalan kesehatan donasi kadangkala tidak

sesuaidenganstandaryangberlakudinegaradonor;

4) pihakdonorkadangtidakmenghiraukanproseduradministrasinegara

penerima;

5) pihak donor sering menyebutkan nilai obat lebih tinggi dari yang

semestinya;

6) obat dan perbekalan kesehatan donasi dalam jumlah yang tidak

sesuai kebutuhan, akibatnya beberapa obat berlebih harus

dimusnahkan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada negara

penerima;

c. PengelolaanbantuanSDMinternasional

Prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya manusia

internasionalyangefektifadalahsebagaiberikut:

1) dapat membedakan antara kebutuhan yang bersifat segera untuk

menyelamatkan nyawa (pencarian, penyelamatan dan pelayanan

medis darurat) dan tipe bantuan kesehatan yang dibutuhkan untuk

rehabilitasi jangka panjang. setiap tipe membutuhkan kebijakan dan

pendekatanstrategisyangberbeda;

2) memastikan bahwa tim medis dari luar dapat segera beroperasi pada24 jam pertama (golden hours), tepat waktu untuk menyelamatkan

nyawa.keterlambatanuntukmembantukorbanbencanaseringsekali

disebabkan oleh hambatan logistik (akses, transportasi, cuaca)

daripada kurangnya personel medis. dalam hal ini tim bantuan medis

dariluarhanyaakanmenambahmasalah;


44/193

24

3) pada saat kekurangan sumber daya manusia menjadi masalah,

permintaan ditargetkan terutama pada negara tetangga atau negara

laindalamsubregionalyangsama;

4) menerima sukarelawan atau tim medis dari luar dengan kriteria

sebagaiberikut:

a) disponsori oleh organisasi yang dikenal dengan baik dan dapat

menjaminkualifikasisukarelawanatautimmedisyangdikirimkan;

b) mengetahui atau familier dengan bahasa, kebudayaan dan level

teknologiyangsesuaiuntuksituasibencanadidaerahtersebut;

c) dapatbekerjatanpadukunganyangberlebihandarioranglain;

d) mau dan dapat tinggal selama periode waktu yang sesuai dan

layak;

e) informasikan kepada media, misi diplomatik, konsulat, dan agensi

lain mengenai kriteria, kebijakan dan menjelaskan prosedur

registrasi, kewajiban, cakupan kerja dan supervisi sebelum

menerimaataumengirimkantimmedis.

d.Pengelolaandonasiobatdaridonorinternasional.

WHOtelahmenerbitkanGuidelinesforDrugDonations,dalambuku

tersebut ada empat prinsip utama yang harus dipenuhi dalam proses

pemberian sumbangan obat. Adapun empat prinsip tersebut adalah

sebagaiberikut:

1) prinsip pertama: obat sumbangan harus memberikan keuntungan

yangsebesarbesarnyabaginegarapenerima,sehinggabantuanharus

didasarkan pada kebutuhan, sehingga kalau ada obat yang tidak

diinginkan,makakitadapatmenolaknya;

2) prinsip

kedua: obat sumbangan harus mengacu kepada keperluan

dansesuaidenganotoritaspenerimadanharusmendukungkebijakan

pemerintah di bidang kesehatan dan sesuai dengan persyaratan

administrasiyangberlaku;


45/193

25

3) prinsip ketiga: tidak boleh terjadi standar ganda penetapan kualitas.

Jika kualitas salah satu item obat tidak diterima di negara donor,

sebaiknyahalinijugadiberlakukandinegarapenerima;

4) prinsip keempat: harus ada komunikasi yang efektif antara negara

donor dan negara penerima, sumbangan harus berdasarkan

permohonan dan sebaiknya tidak dikirimkan tanpa adanya

pemberitahuan.

Tabel 2.3. Koordinasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam

pengelolaanobatdanperbekalankesehatanpadapenanggulanganbencana.

No Tingkat

Koordinasi

Koordinator InstitusiyangD ik oo rd in as i I ns ti tu si

Terkait

Tahapan

Bencana

1. Kabupaten

/Kota

Dinas

Kesehatan

Pustu,Puskesmas,Instalasi

FarmasiKabupaten/Kota

PosKesehatan,Pustu,

Puskesmas,Instalasi

FarmasiKabupaten/Kota,

RSU,RSSwasta,RSTNI,RS

POLRIdanLSM

Pustu,Puskesmas,Instalasi

FarmasiKabupaten/Kota

BPBD

Kab/Kota

BPBD

Kab/Kota

BPBD

Kab/Kota

Kesiapsiagaan

Tanggap

darurat

Rehabilitasi,rekonstruksi

2. Provinsi Dinas

Kesehatan

DinasKesehatan

Kabupaten/Kota

DinasKesehatan

Kabupaten/Kota,RSU,RS

TNI,RSPOLRItingkat

Provinsi,RSSwastadikota

Provinsi,BPOM

DinasKesehatan

Kabupaten/Kota,RSUProvinsi

BPBD

Provinsi

BPBD

Provinsi

BPBD

Provinsi

Kesiapsiagaan

Tanggap

darurat

Rehabilitasi,rekonstruksi

3 Nasional PPKdengan

Leading

Program

DitjenBinfar

danAlkes

DitjenPP&PL,DitjenBina

Yanmedik,DitjenBina

Kesmas,BPOM

BNPB Kesiapsiagaan

Tanggap

darurat

Rehabilitasi,

rekonstruksi


46/193

26

Koordinasi obat dan perbekalan kesehatan yang berasal dari pihak

donorharusdiverifikasioleh:

1) pihak dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan BPBD

kabupaten/kota bila obat dan perbekalan kesehatan langsung dikirim

kekabupaten/kota;

2) dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi bila

obatdanperbekalankesehatandonasilangsungdikirimkeProvinsi;

3) pihak Kementerian Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) bila obat dan

PerbekalanKesehatanditerimaditingkatNasional;

4) bila obat dan perbekalan kesehatan diterima oleh BPBD atau BNPB,

maka BPBD atau BNPB memberikan informasi bantuan ke Dinas

Kesehatan Provinsi di tingkat provinsi atau Kementerian Kesehatan di

tingkatnasional.

Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan menerima atau

menolakobatdanperbekalankesehatandonasi.

Persyaratanteknisobatsumbangan,antaralain:

1) masa kadaluarsa obat danperbekalan kesehatan sumbangan minimal

2 (dua) tahun pada saat diterima oleh penerima bantuan. Hal ini

dimaksudkan agar obat dan perbekalan kesehatan tersebut dapat

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan program maupun situasi

darurat;

2) obat dan perbekalan kesehatan sumbangan yang diterima harus

berasal dari sumber resmi dan terdaftar/mempunyai izin edar di

negeri pemberi atau mendapat pengakuan dari WHO atau lembaga

independen lainnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan

dariobatdanperbekalankesehatanyangakanditerima;

3) obat yang diterima sebaiknya sesuai dengan DOEN (Daftar Obat

Esensial Nasional), hal ini diperlukan agar tidak mengganggu Program

PenggunaanObatEsensialdisaranakesehatan);

4) kekuatan/potensi/dosis dari obat sebaiknya sama dengan obat yang

biasadigunakanolehpetugaskesehatan;


47/193

27

5) semuaobatdanperbekalankesehatanmenggunakanlabelberbahasa

IndonesiaataubahasaInggris;

6) obat dan perbekalan kesehatan sumbangan sebaiknya memenuhi

aturan internasional pengiriman barang yaitu setiap obat dan

perbekalan kesehatan yang dikirim hendaknya disertai dengan detail

isi karton yang menyebutkan secara spesifik bentuk sediaan, jumlah,

nomor batch, tanggal kadaluarsa (expire date), volume, berat dan

kondisipenyimpananyangkhusus;

7) obat dan perbekalan kesehatan sumbangan donor bisa mendapat

fasilitas pembebasan tarif pajak sesuai ketenyuan perundang

undanganyangberlaku;

8) obat dan perbekalan kesehatan donasi yang rusak/kadaluwarsa

dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Tabel2.4.Jenisobatdanjenispenyakitsesuaidenganjenisbencana


48/193

28

2.3. PengelolaanDatadanInformasiPenanggulanganKrisis

Informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana harus

dilakukandengancepat,tepat,akuratdansesuaidengankebutuhan.Padasaat

pra, saat dan pascabencana pelaporan informasi penanggulangan krisis

kesehatan akibat bencana dimulai dari pengumpulan sampai penyajian

informasi dan ditujukan untuk mengoptimalisasikan upaya penanggulangan

krisiskesehatanakibatbencana.


49/193

29

Dalam pengumpulan data sebaiknya terpilah, sesuai dengan keharusan

untuk mengarusutamakan gender dalam semua kebijakan/program/kegiatan

yangmemerlukandataterpilah

a. Informasi

Pra

Bencana

Dalam rangka mendukung upayaupaya sebelum terjadi bencana

diperlukan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini sebagai

bahan masukan pengelola program di dalam mengambil keputusan terkait

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu bentuk

informasi yang cukup penting adalah adanya profil yang mengambarkan

kesiapsiagaan sumber daya dan upayaupaya yang telah dilakukan terkait

dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah,

khususnyaditingkatkabupaten/kota.

Informasiyangdikumpulkandalambentukprofilterdiridari:

1) gambaran umum wilayah, yang meliputi letak geografis, aksesibilitas

wilayah gambaran wilayah rawan bencana, geomedic mapping, data

demografi,daninformasibencanayangpernahterjadi;

2) Upayapencegahan,mitigasidankesiapsiagaan,yangpernahdilakukan;

3) Upayatanggapdaruratdanpemulihan,yangpernahdilakukan;

4) Gambaranpengelolaandatadaninformasi.

Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat

menyusuninformasiprofilpenanggulangankrisiskesehatanakibatbencana

ini yang dikumpulkan secara berkala setahun sekali. Informasi profil ini

diharapkansudahtersediapadasetiapbulanApril.

Sumber informasi prabencana yang dituangkan kedalam bentuk

profil tersebut berasal dari dinas kesehatan, rumah sakit, instansi terkait

danpuskesmas.

Alurpenyampaianinformasiprabencanaadalahsebagaiberikut:


50/193

30

Gambar2.4.AlurPenyampaianInformasiPraBencana

b. Informasisaatdanpascabencana

Informasisaatdanpascabencanainiterdiridari:

1) Informasipadaawalkejadianbencana;

Informasiiniharusdisampaikansegerasetelahkejadianawaldiketahui

serta dikonfirmasi kebenarannya dengan menggunakan formulir

penyampaianinformasiFormB1atauB4(terlampir).

Sumber informasi dapat berasal dari masyarakat, sarana pelayanan

kesehatan,dinaskesehatanprovinsi/kabupaten/kotadanlintassektor.

Alur penyampaian dan konfirmasi informasi awal kejadian bencana

adalahsebagaiberikut:


51/193

31

Keterangan:

ArusPenyampaianInformasi

ArusKonfirmasi

Gambar2.5AlurPenyampaiandanKonfirmasiInformasiAwalKejadian

Bencana


52/193

32

fORM 8-1

A. J E ~ J S B E k C ~B. DESKRJPSJ B E k C ~C. LOKASI DENCANA1.Ousun

1 . D ~ oelurahZlll~ . F o . . : m a t l l l ' l

- I . F ~ ~ l p ~ - I 1 : n taS.PrO'.-m::'

FORM PELAPORAN AWAL KEJADIAN 8Et.;CANA

>5-.ldaL ';o (lWaf'. Poe'l1ununl13n .' e p u J ~ l a n ; Pantal ; lalnl ..n l$< butl.an: ................ .D. WAKTU KEJADJAk BENCAkA.............: i l L pu)."I .............E.JUMLAH KORBAN1.M-I1:nmggalJ. Lul.i ll'.uat

: .......................... Jt:.a........................... J":.a

2. Hllang .......................... JI-:. a01 luLl Rmpn .......................... JI:. i I

S.Pencunp . ........... ........ n" L ( l ~ a $ i ~ e n ' u l \ c , = J a n . ............. ............f. fASJLJTAS UMUM1. . . L ~ s : I oe 1.:.l.asi I.o ),a.jian boe n(; IIla:

o t.1udah dlJanllatl 1')l nftllnai.an .............. .as,uLar LZII'ena ........................................... .

2.JaJur l O I ) U D l I . ~ ",-ane rlCISJh dapat d1c:unaJ,.0i Ihr"Ma."IIl J;VlnM h..triL [] BaiL [] T rputus [] Bl lurl b r S J e : ~ h a l l l I I l a d ~

G SARMA KESEHATAN YANG RU5AK1.Jurllah d a n J ' I m s f ~ s d l t a s Fl s'I hatan

. arana Kl sehet'8:1l Kandisi Bangunan Fu'lgS"iPehiyanan

b.PUske-smasCo Purtud GudangFannas( . Pall'ndOl-s

1.SuPlh.o r air . o r ~ h :-M :IigunaL: f'I[] (ul.upD TJdal. ( ~ I ~ U P

m k Trdak \'a

H. UPAYA P E U ~ G G U L ~ G ~ YANG TElAH DJlAKUKAkI ............................. " ................................................... " ........................................ .Z .................................................................... ..J. BAkTUAN SEGERA YANG DJPERlUKAN1 ............................................................................................................................2 ............................ " ............................... .................... " ........................................ .

lllrl p3l3Pusl'i sr13s ........_ ........Harla"JP.

rod",


53/193

33


54/193

34

2) Informasipenilaiankebutuhancepat.

Informasi ini dikumpulkan segera setelah informasi awal kejadian

bencana diterima oleh Tim Penilaian Kebutuhan Cepat dengan

menggunakanformulirisianformB2(terlampir).Sumberinformasinya

dapat berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dinas

kesehatanprovinsi/kabupaten/kotadanlintassektor.

Alurpenyampaianinformasipenilaiankebutuhancepatadalahsebagai

berikut:

Gambar2.6.AlurPenyampaianInformasiPenilaianCepatKesehatan


55/193


56/193

36


57/193

37

3) Informasiperkembangankejadianbencana

Informasi ini dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan

informasi terkait dengan upaya penanganan krisis kesehatan akibat

bencana yang terjadi. Formulir penyampaian informasinya

menggunakanformB3(terlampir).

Sumber informasi berasal dari sarana pelayanan kesehatan dan

dinaskesehatanprovinsi/kabupaten/kota.

Alur penyampaian dan konfirmasi informasi perkembangan kejadian

bencanaadalahsebagaiberikut:

Keterangan:

ArusPenyampaianInformasi

ArusKonfirmasi

Gambar2.7.AlurPenyampaiandanKonfirmasiInformasi

PerkembanganKejadianBencana

4) Saranapenyampaianinformasi

a. Informasiprabencana

Profil yang mengambarkan kesiapsiagaan sumber daya dan

upayaupaya yang telah dilakukan terkait dengan penanggulangan

krisis kesehatan akibat bencana di daerah, khususnya di tingkat

kabupaten/kotadapatdisampaikanmelaluiemaildansecaraonline

melaluiwebsite.


58/193

38

b. Informasisaatdanpascabencana

Informasi pada awal kejadian bencana yang menggunakan

Form B1 dapat disampaikan melalui telepon dan melalui faksimil.

Informasi padaawal kejadian bencana yang menggunakanForm B

4dapatdisampaikanmelaluismsgateway.

InformasipenilaiankebutuhancepatyangmenggunakanForm

B2 dapat disampaikan email dan secara online melalui website

sertamelaluifaksimil.

Informasi perkembangan kejadian bencana yang

menggunakan Form B3 dapat disampaikan melalui email dan

secaraonlinemelaluiwebsitesertamelaluifaksimil.


59/193

39

BABIII

PELAYANANKESEHATANSAATBENCANA

1. PelayananKesehatanKorban

Pelayanan kesehatan pada saat bencana bertujuan untuk menyelamatkan

nyawa, mencegah atau mengurangi kecacatan dengan memberikan pelayanan

yang terbaik bagi kepentingan korban. Untuk mencapai tujuan tersebut,

penanganan krisis kesehatan saat bencana dalam pelaksanaannya melalui lima

tahap pelaksanaan, yaitu tahap penyiagaan, upaya awal, perencanaan operasi,

operasitanggapdaruratdanpemulihandaruratsertatahappengakhiranmisi.

Pelaksanaan kelima tahap di lingkungan kesehatan dikoordinasi oleh Pusat

PengendaliKesehatan(Pusdalkes)dinaskesehatansetempatyangdiaktivasisesaat

setelahinformasikejadianbencanaditerima.

1.1. Pusatpengendalikesehatan(Pusdalkes)

Pusat pengendali kesehatan (pusdalkes) merupakan organisasi

komandotanggapdaruratbencanayangmemilikistrukturterdiridari:

a. ketuapusdalkes;

Ketuabertugasdanbertanggungjawabuntuk:

1) mengaktifkanpusatpengendaliankesehatan(pusdalkes);

2) membentukpospengendalikesehatandilokasibencana;

3) membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan,

melaksanakan dan mengendalikan operasi kesehatan saat tanggap

daruratbencana;

4) melaksanakan komandodanpengendalianuntukpengerahansumber

daya manusia kesehatan, peralatan dan logistik kesehatan serta

berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili

instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi

aksesibilitaspenanganantanggapdaruratbencana.


60/193

40

b. bidangoperasi;

Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas penilaian cepat

masalah kesehatan, pelayanan kesehatan pra rumah sakit dan rumah

sakit, evakuasi medis, perlindungan kesehatan pengungsi, serta

pemulihan prasarana dan sarana kesehatan dengan cepat, tepat, efisien

dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan

tanggapdaruratbencana.

c. bidangperencanaan;

Bidangperencanaanbertugasdanbertanggungjawabataspengumpulan,

analisisdatadaninformasiyangberhubungandenganmasalahkesehatan

saat penanganan tanggap darurat bencana dan menyiapkan dokumen

rencanasertalaporantindakanoperasitanggapdarurat.

d. bidanglogistikdanperalatan;

Bidanglogistikdanperalatanbertugasdanbertanggungjawab:

1) menyediakan fasilitas, jasa, dan bahanbahan serta perlengkapan

untukpelayanankesehatansaatmasatanggapdarurat;

2) melaksanakan koordinasi,penerimaan,penyimpanan, pendistribusian

dantransportasibantuanlogistikdanperalatankesehatan;

3) melaksanakan penyelenggaraan dukungan, air bersih dan sanitasi

umum;

e. bidangadministrasikeuangan;

BidangAdministrasiKeuanganbertugasdanbertanggungjawab:

1)melaksanakanadministrasikeuangan;

2)menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap

daruratbencanadibidangkesehatan;

3)mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando

tanggapdaruratbencanayangterjadi.


61/193

41

1.2. Tahappenyiagaan

Tahap ini bertujuan untuk menyiagakan semua sumber daya baik

manusia maupun logistik yang sudah disiapkan pada masa sebelum terjadi

bencana. Tahap ini dimulai sejak informasi kejadian bencana diperoleh

hingga mulai tahap upaya awal. Tahap ini mencakup peringatan awal,

penilaiansituasidanpenyebaraninformasikejadian.

Peringatan awal berupa informasi kejadian bencana dapat berasal dari

laporan masyarakat, media massa, perangkat pemerintah daerah atau

berbagai sumber lainnya. Sesaat setelah terjadi bencana, petugas kesehatan

yang berada di lokasi bencana segera melakukan penilaian awal (initial

assessment) untuk mengidentifikasi krisis kesehatan. Penilaian awal ini

berupa informasi singkat yang segera dilaporkan ke Pusdalkes. Contoh form

penilaianawaldapatdilihatpadaFormB1.

Jika informasi kurang memadai, segera dikirim Tim Rapid Health

Assessment (RHA) untuk memastikan kejadian, menilai besarnya dampak

kejadian dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi yang kurang atau tidak

tersedia di lokasi bencana. Informasi kurang memadai yang diakibatkan

karena kerusakan infrastruktur yang ditandai dengan putusnya jalur

komunikasi harus direspon sebagai tanda peringatan bahaya sehingga Tim

Reaksi Cepat (TRC) dapat disiapkan untuk segera dikirim ke lokasi bersama

dengan Tim RHA. Tim RHA dan TRC dimobilisasi dalam waktu 0 24 jam

setelahkejadian.

Setelah memastikan kejadian bencana, Pusdalkes segera menyebarkan

informasikejadianketingkatyanglebihtinggidanmemobilisasisumberdaya

sesuai kebutuhan. Informasi kejadian harus bersirkulasi mengikuti

perkembangan dan disampaikan dengan menggunakan media komunikasi

darilokasikejadiansampaiketingkatpusat.

1.3. Tahapupayaawal(initialaction)RHA merupakan salah satu upaya awal saat tanggap darurat yang

dilakukanuntukmengetahuibesarmasalah,potensimasalahkesehatanyang

mungkin terjadi saat bencana serta kebutuhan sumber daya yang harus


62/193

42

segera dipenuhi agar penanganan bencana dapat berdaya guna dan berhasil

guna.

Tim RHA melakukan serangkaian aktivitas untuk memastikan kejadian

bencana, waktu dan lokasi kejadian, mengetahui jumlah korban, potensi

risiko krisis kesehatan, dan kebutuhan sumber daya yang harus segera

dipenuhi. Hasil akhir dari kegiatan RHA adalah sebuah rekomendasi bagi

pengambilkeputusanuntukmenentukanlangkahlangkahdalampenanganan

suatu bencana. Kompetensidan jumlah anggota tim tergantung kepada jenis

bencanadanluasnyadampakbencana.

Aspek yang dinilai pada kegiatan RHA meliputi aspek medis,

epidemiologis dan kesehatan lingkungan. Anggota tim sebaiknya memiliki

pengalaman dan pengetahuan di bidangnya, memiliki integritas dan mampu

bekerja dalam situasi bencana. Apabila dampak bencana sangat luas, dapat

dibentukbeberapatim.

Aspek medis yang dinilai meliputi masalah serta kebutuhan pelayanan

medis korban pra rumah sakit, rumah sakit dan rujukan. Penilaian ini harus

dilakukan dan dilaporkan sesegera mungkin untuk penanganan yang cepat

dantepat.Kegiataniniharusdilakukanolehorangyangmemilikipengalaman

dan pengetahuan di bidang kegawatdaruratan medis. Aspek yang dinilai

antaralain:

a. mengidentifikasi lokasi bencana, meliputi daerah pusat bencana, akses

transportasidankomunikasidaridankelokasi,lokasiposmedislapangan

(dapat berupa puskesmas atau tenda perawatan sementara) dan sumber

dayayangberadadilokasi;

b. mengidentifikasi pos medis depan beserta sumber dayanya, yaitu rumah

sakit terdekat, yang akan dijadikan sebagai tempat rujukan awal. Data

mengenai rumah sakit setempat seharusnya sudah tersedia sebelum

terjadibencana;

c. mengidentifikasi pos medis belakang beserta sumber dayanya, yaitu

rumah sakit rujukan bagi korban yang memerlukan perawatan lebih

lengkap.Data mengenai sumber daya rumah sakitrujukanini seharusnya

sudahtersediasebelumterjadibencana;


63/193

43

d. mengidentifikasi pos medis sekunder, yaitu rumah sakit lainnya seperti

rumah sakit TNI, Polri atau swasta yang dapat dijadikan sebagai tempat

rujukan bagi korban yang memerlukan perawatan lebih lengkap. pos

medis sekunder ini untuk mengantisipasibanyaknya jumlah korban yang

dirujukkeposmedisbelakang;

e. mengidentifikasialurevakuasimedisdarilokasisampaiposmedisdepan,

posmedisbelakangdanposmedisekunder.

Identifikasiidentifikasidiatasmemungkinkansemuatimbantuanuntuk

mencapai lokasi yang merupakan daerah kerja mereka secara cepat dan

efisien. Salah satu cara terbaik untuk proses identifikasi ini adalah dengan

membuat suatu peta sederhana lokasi bencana yang mencantumkan

topografi utama daerah tersebut, seperti jalan raya, batasbatas wilayah

alami dan artifisial, sumber air, sungai, bangunan, dan lainlain. Dengan peta

ini dapat dilakukan identifikasi daerahdaerah risiko potensial, daerah

lokalisasi korban, akses untuk mencapai lokasi, dan untuk menetapkan area

kerja.Hasilpenilaiantersebutharusdilakukandandilaporkandengancepat.

1.4. Tahaprencanaoperasi

a. Menyusunrencanaoperasi

Rencana operasi tanggap darurat dan pemulihan darurat harus

merujuk pada hasil rekomendasi RHA dan informasi penting lainnya dari

sektor terkait, seperti masalah keamanan, pencemaran bahanbahan

berbahaya dan lainlain. Kompetensi tenaga medis dan perlengkapan

yang disiapkan harus sesuai dengan rekomendasi RHA. Jika dalam

rekomendasi diperlukan dokter spesialis bedah dan anestesi untuk

penanganan korban luka berat yang memerlukan pembedahan, TRC atau

tim bantuan kesehatan minimal harus terdiri dari dokter bedah, dokter

anestesi, dokter umum, perawat mahir bedah dan UGD. Jumlahnya

disesuaikan dengan jumlah perkiraan kasus bedah dan ketersediaan

tenagamedisdilokasibencana.


64/193

44

Perludisiapkantimpenolongterlatihuntukmelakukanperawatan

medis pra rumah sakit secara baik di lapangan. Tim medis lapangan ini

memilikikemampuanuntuk:

1) memberikanpertolonganlifesupport;

2) melakukantriasedenganbaik;

3) melakukankomunikasiradiodenganbaik.

Sebelum TRC dan Tim Bantuan Kesehatan bertugas, dilakukan

briefing untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi di lokasi

bencanadanmenetapkankegiatankegiatanyangakandilakukandilokasi

bencana. Ditetapkan pula perlengkapan yang perlu dibawa untuk

mendukungkegiatankegiatanyangakandilakukan.

b. Keselamatan

Dalam semua tahap operasi, keamanan dan keselamatan

merupakan faktor paling utama yang harus diperhatikan semua petugas

kesehatan. Perlu dilakukan koordinasi dengan sektor terkait untuk

memastikan keamanan dan keselamatan petugas di lokasi agar petugas

dapatbekerjadenganoptimal.

Tindakan keselamatan diterapkan untuk memberi perlindungan

kepada tim penolong, korban dan masyarakat yang terpapar dari segala

risiko yang mungkin terjadi dan dari risiko potensial yang diperkirakan

dapat terjadi (meluasnya bencana, material berbahaya, kemacetan lalu

lintas, dan lainlain). Langkahlangkah penyelamatan yang dilakukan,

antaralain:

1) aksi langsung yang dilakukan untuk mengurangi risiko, misalnya

dengan cara memadamkan kebakaran, isolasi material berbahaya,

penggunaan pakaian pelindung, dan evakuasi masyarakat yang

terpaparolehbencana;

2) aksipencegahanyangmencakuppenetapanarealaranganberupa:

a) daerah pusat bencanaterbatas hanya untuk tim penolong

profesionalyangdilengkapidenganperalatanmemadai;


65/193

45

b) areasekunderhanyadiperuntukanbagipetugasyangditugaskan

untuk operasi penyelamatan korban, perawatan, komando dan

kontrol, komunikasi, keamanan/keselamatan, pos komando, pos

medissekunder,pusatevakuasidantempatparkirbagikendaraan

yangdipergunakanuntukevakuasidankeperluanteknis;

c) areatersiermedia massa diijinkan untuk berada diareaini, area

juga berfungsi sebagai penahan untuk mencegah masyarakat

memasukidaerahberbahaya.

Luas dan bentuk area larangan ini bergantung pada jenis bencana

yang terjadi (gas beracun, material berbahaya, kebakaran, kemungkinan

terjadinyaledakan),arahangindantopografi.

Langkah pengamanan diterapkan dengan tujuan untuk mencegah

campur tangan pihak luar dengan tim penolong dalam melakukan upaya

penyelamatan korban. Akses ke setiap area penyelamatan dibatasi

dengan melakukan kontrol lalulintas dan keramaian. Langkah

pengamananinimempengaruhipenyelamatandengancara:

1) melindungitimpenolongdaricampurtanganpihakluar;

2) mencegah terjadinya kemacetan dalam alur evakuasi korban dan

mobilisasisumberdaya;

3) melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko terpapar oleh

kecelakaanyangterjadi.

1.5. Tahapoperasitanggapdaruratdanpemulihandarur

emergency and humanitarian action technical quide for health crisis response in disaster

Documents