0,97

0,55 0,62

1,03

0,43 0,54

2010 2011 2012 2013

2014

2015

7

0,55 0,622222

1,03

0,43 0

Perkembangan Inflasi Juni (%)

51 50,5

50,151,1

52,452,7

52,7

49,5

50,7

49,248

47,6

48,547,5

46,4

46,747,1

47,8

Jan14

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan15

Feb Mar Apr Mei Jun

HSBC IndonesiaManufacturingPMI 2014-2015

Bisnis/Ilham NesabanaSumber: HSBC, Nikkei, Markit Purchasing Managers Index, diolah.

Sumber: BPS

Eceran: Rp9.000

Redaksi & Marketing(021) 57901023 epaper.bisnis.com @Bisniscom wwwbisniscom www.bisnis.com

sirkulasi@bisnis.co.id iklan@bisnis.co.idredaksi@bisnis.co.id

N A V I G A S IB I S N I ST E R P E R C A Y A

Tahun XXX No. 10165 Terbit 36 halaman Kamis, 2 Juli 2015

1/7/2015

IHSG BI-27 Hang Seng Nikkei STI USD EUR SGD JPY(100)

1/7/2015 30/6/2015 1/7/2015 1/7/2015 1/7/2015 1/7/2015 1/7/2015 1/7/2015

0,13% 0,25% 1,09% 0,46% 0,42% 0,01% 0,52% 0,06% 0,14%4.904,06 415,77 26.250,03 20.329,32 3.331,14 13.331,00 14.842,15 9.900,13 10.880,31

Kamis, 2 Juli 2015Zuhur 12.00Ashar 15.21Maghrib 17.52Isya 19.06Jumat, 3 Juli 2015Imsak 04.32Subuh 04.42Untuk Jakarta & sekitarnya

Jadwal Puasa& Imsakiah 1436 H

Annisa Sulistyo Rini

& Yanita Petriellaredaksi@bisnis.com

JAKARTA Bank In -do nesia memberikan ke -longgaran terhadap ke -wajiban penggunaan mata uang rupiah yang mulai berlaku pada 1 Juli kepada pelaku usaha yang mengi-rimkan surat per mohonan.

Direktur Eksekutif De -par temen Pengawasan Sis-tem Pembayaran BI Eny V. Panggabean me ngatakan bank sentral berwenang memberikan persetujuan kepada pelaku usaha se -suai Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 16 Peraturan Bank In -d onesia No.17/3/PBI/2015.

Persetujuan ter -s ebut dilakuka n atas dasar permo-hon an yang diaju-kan untuk tetap da pat mengguna-kan valas terkait proyek infrastruktur stra-tegis dan karakteristik ter-tentu yang memerlukan pe nyesuaian, seperti sis-tem, pembukuan, strategi bis nis, evaluasi terhadap pro ses bisnis dan keuangan per usahaan.

Kami perkenankan se -la ma ada planning. Misal travel agent mem butuhkan ad just sis tem akuntansi dari valas ke ru piah, ujar-nya, Rabu (1/7).

Pada penutupan per da-gangan kemarin, nilai tu -kar rupiah menguat naik 0,1% menjadi Rp13.324 per dolar AS dengan kurs tengah BI Rp13.331.

Selain itu, BI juga me-mungkinkan kontrak atau

perjanjian tertulis yang meng gunakan valas dan di -buat sebelum 1 Juli 2015 te -tap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian se -panjang bersifat detail dan tidak terdapat per ubahan.

Adapun penggunaan sank si terhadap perusaha-an yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan mata uang rupiah ini akan diberlakukan sejak dikelu-arkannya penolakan atas permohonan yang diaju-kan ke BI.

Tidak akan kami ke na-kan sanksi kepada per usa-haan yang mengirimkan surat apabila surat pe no-lak an belum keluarkan. Se tiap permohonan akan

kami putuskan case by case, jelas Direktur De par te-men Komunikasi BI Peter Jacobs.

Pemerintah me -nya takan te tap

akan menggunakan va luta asing tanpa harus me minta izin ke BI untuk pem bayaran kontrak pro yek infrastruk-tur stra tegis. Untuk proyek stra tegis yang dilakukan pe me rin tah mendapat pe -nge cua lia n, tutur Dir jen Per ben daharaan Ke menkeu Mar wanto Har jowiryono, Selasa (30/6).

Dirjen Anggaran Ke men-keu Askolani menyatakan sejauh ini tidak ada keluh-an dari kementerian yang belanja infrastrukturnya besar. Kalau ada kewajib-an seperti itu, tentu akan kami pelajari, ujar Sekjen Ke menterian PU-Pera Tau-fik Widjojono. (Surya Rianto/Sri Mas Sari)

Fauzul Munaredaksi@bisnis.com

JAKARTA Kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS) berbondong-bon-dong memotong biaya investasi sepanjang tahun ini sehingga turun 14% menjadi US$20,2 miliar dari rencana sebelumnya US$23,6 miliar.

Gunawan Sutadiwirja, Kepala Deputi Pengendalian Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan revisi rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WP&B) telah rampung dilakukan.

Hasil dari revisi WP&B tersebut, inves-tasi yang dilakukan KKKS sepanjang ta -hun ini turun US$3,4 miliar atau Rp44,2 triliun (Rp13.000/US$) menjadi US$20,2 miliar. Investasi [migas] turun tahun ini, katanya, Rabu (1/7).

Dia menjelaskan penurunan investasi berdampak pada anjloknya produksi mi -nyak pada tahun ini dari 850.000 barel per hari menjadi 828.000 barel per hari.

Produksi gas juga turun dari 6.592 juta kaki kubik per hari (MMscfd) menjadi 6.402 MMscfd.

Selain itu, target pengeboran juga mengalami penurunan. Pengeboran sumur pengembangan anjlok dari 778 sumur menjadi 603 sumur. Sementara workover (kerja ulang) turun dari 1.392 sumur menjadi 1.354 sumur. Di luar itu, pengeboran sumur eksplorasi juga anjlok dari 205 sumur menjadi 184 sumur.

Tak hanya itu, kegiatan survei seis-mik 3D juga turun dari 7.588 kilometer menjadi 5.995 kilometer. Berbeda deng-an yang lain, kegiatan survei 2D justru mengalami peningkatan dari 2.388 km menjadi 96.012 km. Naik ya survei 2D.

Gunawan melanjutkan PT Pertamina EP menjadi KKKS yang memotong ke -giat an paling banyak. Anak usaha PT Per-tamina (Persero) tersebut memotong ke -giatan pengeboran sumur pengembang an dari 126 sumur menjadi hanya 37 sumur. Menurutnya, Pertamina EP memotong su -mur sebanyak itu lantaran harga minyak yang anjlok drastis dari tahun lalu.

Selain itu, biaya produksi sumur Pertamina EP juga lebih tinggi dibanding-kan dengan sumur milik KKKS yang lain. Hal ini terjadi lantaran produksi sumur milik Pertamina EP terbilang rendah, yak-ni hanya 150 barel per hari.

Gunawan menegaskan pengurangan ke giatan pengeboran sumur tahun ini ti dak akan berdampak banyak pada pro-duksi minyak asalkan Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu mampu berproduksi maksimal hingga 205.000 barel per hari.

Menurutnya, pengurangan kegiatan pengeboran justru berdampak pada pro-duksi tahun depan. Dia memperkirakan produksi tahun depan berada di kisaran 830.000 bph.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas M.I. Zikrullah membenarkan pengurang-an kegiatan pengeboran sumur tahun ini akan berdampak pada penurunan produksi minyak tahun depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ke men te-rian ESDM dan Komisi VII menyepakati besaran target lifting minyak sebesar 830.000 bph dalam RAPBN 2016.

KEWAJIBAN PAKAI RUPIAH

BI Masih Beri Pelonggaran

HARGA MINYAK ANJLOK

Investasi Migas Turun Rp44,2 Triliun

Nilai DPP Dinaikkan Jadi Rp200 Juta 3

Proyek Senilai US$38 Miliar Andalkan Asing 7

Asabri & Bumiputera Tanggung Klaim 21

BISI Raih Kontrak 10.000 Ton Benih Padi Inbrida 28

Ciputra Batasi Pengembangan Rumah Mewah 29

13 Maskapai Terancam Setop Terbang 30

22

Bisnis/Dedi Gunawan

Kebijakan Pelonggaran LTV: Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan menghadiri satu acara di Jakarta, belum lama ini. Dia menilai kebijakan pelonggar-an LTV dan penurunan suku bunga bagi UMKM membuka peluang untuk memacu pertumbuhan bisnis.

Editor's Choice

Kendati penyerapan anggar-an belanja modal pemerintah baru 9,4% pada 29 Juni 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap menargetkan realisasi 100% pada akhir 2015.

KERJA SAMA BUMN

Bisnis/Dwi Prasetya

Sri Mas Sari sri.massari@bisnis.com

Inflasi bulan lalu hanya lebih ting-gi dari Juni 2014, tetapi lebih rendah dari Juni 2010-2013. Dibandingkan dengan bulan puasa beberapa tahun terakhir yang jatuh pada Juli-Agustus pun, inflasi kali ini lebih rendah. Inflasi yang lebih melemah setidaknya terlihat pada kelompok makanan jadi dan transportasi.

Konsensus pasar memperkirakan inflasi Juni menguat 0,67% dari 0,5% pada bulan sebelumnya, ber-dasarkan estimasi median dalam survei Bloomberg. "Saya melihat pengaruh daya beli yang melemah

itu mungkin ada, dan kita melihat bahwa betul-betul ekonomi 2015 ini harus dijaga pada semester II," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Rabu (1/7).

Pelemahan daya beli itu pula yang membuat perlambatan ekonomi kian serius. Agus melihat pertumbuhan ekonomi paruh pertama tahun ini tidak terlalu menggembirakan dan berharap konsumsi pemerintah dan investasi terakselerasi pada paruh kedua sehingga efeknya menetes pada konsumsi masyarakat.

Sekalipun inflasi relatif rendah, bank sentral tetap pada kecenderung-an kebijakan moneter ketat seiring dengan tantangan eksternal yang rumit, khu susnya ter-kait dengan per kembangan ekonomi Ame rika Serikat, harga ko mo ditas, dan kon-disi di Tiongkok.

Jadi, secara umum stance mone-ter kita masih akan sama [ketat]," tutur Gubernur BI.

Badan Pusat Statistik pada Rabu (1/7) mengumumkan pendorong utama inflasi sepanjang Juni (ber-samaan dengan bulan puasa) ada-

lah kelompok bahan makanan, a.l. daging ayam ras, telur ayam ras, beras, ikan segar, dan gula.

Kelompok bahan makanan meng-alami inflasi 1,6% yang berkon-tribusi 0,33% terhadap inflasi Juni. Se mentara itu, inflasi kelompok ma kanan jadi tercatat 0,55% dan

memberi andil 0,09% terha-dap in flasi. "[Sebesar] 60% in flasi ber asal dari bahan ma kan an," ujar Ke pala BPS Sur yamin.

Ekonom PT Bank Dana-mon Indo nesia Tbk Dian Ayu Yustina menilai perlambatan eko-nomi telah menahan tingkat inflasi pada level rendah. Pelemahan kon-sumsi rumah tangga, tecermin pada inflasi inti yang stabil 5,04%, akibat terpapar oleh depresiasi rupiah.

Lemahnya konsumsi rumah tangga kali ini lebih dominan kare-na inflasi inti menunjukkan tekanan yang rendah meskipun mendekati Lebaran, musim di mana kita biasa-nya terjadi puncak konsumsi, jelas Dian.

Ekonom Bank of America Merrill Lynch Hak Bin Chua berpendapat relaksasi makroprudensial memang cukup menolong, tetapi dampaknya terbatas terhadap konsumsi karena permintaan sedang lesu.

DAMPAK EL NINOSementara itu, dalam risetnya,

tiga ekonom Morgan yakni Stanley Deyi Tan, Zhixiang Su dan Ju Yu Lee mengingatkan kewaspadaan otoritas terkait dengan potensi dampak ano-mali cuaca (El Nino), yang membu-

at inflasi bulanan pada Mei dan Juni lebih tinggi ketimbang sebelumnya.

"Dampak El Nino cukup kuat bisa memberikan dorongan inflasi hing-ga 0,8%-0,9% pada bulan berjalan dibandingkan pada bulan tanpa El Nino, baik untuk bahan pangan mentah maupun olahan, ungkap

mereka dalam Headline Inflation Slightly Higher; Core Inflation

Stable. Kendati daya beli

masyarakat pada Juni 2015 melemah, kon disi sek-

tor manufaktur Indo ne sia pada bulan tersebut ternyata menunjuk-kan perkem bang an dibandingkan de ngan posisi bulan sebelumnya.

Data Markitsebuah lembaga ri -set ekonomi dan bisnis internasio-naldalam hasil risetnya bertajuk Nikkei Indonesia Manufacturing Pur-chasing Managers Index menyebut-kan indikator Manufacturing Pur-chas ing Managers Index (PMI) pada Juni tercatat mencapai 47,8 atau naik tipis dari bulan sebelumnya 47,1.

Kendati demikian, indeks di bawah 50 menunjukkan tidak ada ekspansi dan cenderung resesi, di mana kondisi ini telah berlang-sung selama sembilan bulan ter-akhir. Hasil survei menunjukkan penurunan pemesanan baru baik dari klien domestik maupun ekspor terus berlangsung sehingga aktivitas produksi masih dalam level rendah.

Pollyanna De Lima, Ekonom Mar-kit, menjelaskan data PMI pada Juni menunjukkan pertumbuhan manu-faktur Indonesia terus mengalami kontraksi. (Arys Aditya/M. Abdi Amna)

JAKARTA Tingkat inflasi Juni berada di bawah ekspektasi pasar yakni tercatat hanya 0,54%, atau relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan puasa sebelumnya. Namun, pemerintah diingatkan untuk mewaspadai potensi dampak

anomali cuaca (El Nino).

BI tetap pada kecende-rungan kebijakan moneter ketat seiring dengan tan tangan eksternal yang rumit.

Relaksasi makropru-densial cukup meno long, tetapi dampaknya ter batas terhadap konsumsi.

INFLASI JUNI DI BAWAH EKSPEKTASI

Waspadai Potensi Dampak El Nino

Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Elfien Goentoro (kanan) ber tukar naskah kerja sama peng-angkutan bahan bakar minyak dan minyak mentah dengan Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang (kiri) di -saksikan Direktur Utama Dwi Soetjipto (ke dua kanan) dan Men teri BUMN Rini Soe marno di Jakarta, Rabu (1/7). Selain itu, Pertamina juga menjalin sinergi deng-an PT Pupuk Indonesia (Persero) antara lain dalam pe ngem bangan pabrik petro kimia berbasis gas bumi dan batu bara.

OP Redam Inflasi Juni

9

Sektor Energi Raih Kelonggaran

27

Sejak akhir pekan lalu, setelah dikukuhkan dalam rapat umum pemegang saham, manajemen bursa yang baru di bawah pimpinan Tito Sulistio mulai bertugas untuk periode 2015-2018.

Tito mengganti direktur utama sebelumnya yang dijabat oleh Ito Warsito. Sebagaimana dalam setiap pergantian ma-najemen, kita tentu menaruh harapan yang besar kepada Tito dan kawan-kawan untuk terus meningkatkan kinerja bursa.

Menarik untuk dicermati ketika manajemen BEI yang baru memberi penekanan pada upaya peningkatan nilai perdagangan (trading value) di bursa.

Apalagi, dititik dari sisi ini, bursa efek kita masih berada jauh di belakang dibandingkan dengan sejumlah bursa di negara lain, termasuk dengan bursa-bursa tetangga.

Sebagai perbandingan adalah dengan bursa Thailand. Saat ini, kapitalisasi pasar (market capitalisation) BEI dengan Thailand hanya berselisih 12%, namun terkait trading value, bursa Thailand melebihi kita hampir empat kali lipat. Kondisi yang hampir sama juga terjadi bila diban-dingkan dengan bursa-bursa tetangga lain.

Padahal, demi kepentingan para stake holder (pemangku kepentingan) di bursa efek yang terdiri dari emiten, inves-tor, pialang dan bursa, nilai perdagangan yang tinggi meru-pakan hal yang sangat signifikan bagi mereka.

Karena melalui volume perdagangan tinggi, para investor dan pialang mendapatkan keuntungan, demikian juga bursa memperoleh pemasukan yang optimal, dan emiten yang sa -ham nya ramai ditransaksikan mendapatkan manfaat yang be sar bila harus melakukan lagi pencarian dana dari pasar modal.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai trans-aksi, manajemen bursa baru merancang berbagai gebrakan. Yang segera dilakukan dalam waktu dekat, yaitu mengubah fraksi harga dan meningkatkan dana jaminan investor men-jadi Rp200 juta dari sebelumnya Rp25 juta.

Upaya meningkatkan nilai perdagangan merupakan hal yang mendesak, terutama mengingat kinerja perusahaan sekuritas yang kurang optimal. Dari sekitar 115 perusahaan sekuritas yang beroperasi sekarang ini, enam sekuritas di-suspend, 25 merugi, dan 28 sekuritas lagi mengalami nasib tak menentu.

Karena itu, tidak ada cara lain, kita mesti terus mendo-rong manajemen baru BEI untuk melakukan pembenahan dengan penekanan pada peningkatan nilai perdagangan.

Terkait peningkatan transaksi, manajemen BEI menetap-kan target agar dalam tiga sampai lima tahun ke depan, nilai transaksi harian bisa meningkat menjadi Rp15 triliun dari saat ini yang hanya sebesar Rp7 triliun.

Sebuah janji yang tidak mudah dipenuhi. Banyak hal yang harus dikerjakan. Selain perubahan fraksi dan pening-katan nilai penjaminan bagi investor, manajemen bursa harus meningkatkan jumlah emiten yang berkualitas, baik itu dari perusahaan BUMN, maupun perusahaan-perusaha-an besar lain yang potensial didorong untuk go public.

Tentu saja, perusahaan-perusahaan kecil sekelas UKM juga harus diberi kesempatan yang sama untuk mencari dana di pasar modal. Dengan demikian, salah satu tujuan utama berdirinya pasar modal, yaitu untuk mencapai peme-rataan, bisa menjadi kenyataan.

Patut dicatat bahwa yang paling banyak memanfaatkan dana murah di pasar modal hingga saat ini adalah para konglomerat. Hanya segelintir perusahaan mereka yang go public bersama emiten BUMN sudah menguasai hampir setengah dari kapitalisasi pasar di bursa.

Tentu saja, struktur ini harus segera diubah. Bursa efek harus bisa mendorong mereka go public dan menyediakan fasilitas perdagangan bagi saham-saham dari perusahaan kecil tersebut.

Selain itu, dari sisi demand, manajemen BEI harus serius melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan basis pemodal lokal. Ini janji dari setiap manajemen bursa yang hasilnya tidak pernah memuaskan.

Manfaat dari basis pemodal lokal yang kuat itu sangat signifikan bagi sebuah bursa. Selain, karena alasan peme-rataan, yaitu makin banyak orang yang bisa mengambil untung dari kegiatan bertransaksi di pasar modal, basis pemodal lokal sangat penting bagi sebuah stabilitas bursa.

Dengan basis pemodal lokal yang kuat, bursa domestik menjadi lebih stabil karena tidak gampang dikendalikan pemodal asing yang setiap saat bisa keluar dan masuk di bursa berdasarkan sentimen perekonomian global.

Tentu saja pekerjaan besar ini tidak bisa hanya dise-rahkan kepada manajemen bursa. Adalah tugas pemerin-

tah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama segenap pe-laku bursa untuk terus bahu membahu membantu manaje-men bursa. Semoga bursa efek kita terus maju sehingga bisa menopang kegiatan pembangunan di ne-geri ini secara opti-mal.

OPINITAJUK

Demi kepentingan para stake holder,nilai perdagangan yang tinggi merupakan hal yang sa-ngat signifi kan.

Patut dicatat bahwa yang paling banyak me-manfaatkan dana murah di pasar modal adalah para konglomerat.

Kamis, 2 Juli 2015 2

PUBLIK MENGADU, KPI SEDANG APA?

Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seba-gai regulator dunia penyiaran tidak maksimal. KPI abai dalam menyerap aspirasi warga dan ini berarti membiarkan ada hak publik yang tak terpenuhi. Padahal, KPI diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran agar berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Penilaian ini bisa dilihat antara lain dari banyak-nya keluhan warga atas tayangan Pesbukers (ANTV) dan Ganteng-Ganteng Serigala (SCTV) yang tidak ditanggapi secara serius oleh KPI. Sejauh data yang bisa diakses dari situs KPI, seti-daknya ada delapan aduan untuk Ganteng-Ganteng Serigala dan 12 aduan untuk Pesbukers.

Pada aplikasi Rapotivi, Pesbukers dan Ganteng-

Ganteng Serigala juga menjadi dua judul tayang-an yang paling banyak diadukan warga. Dari 169 aduan yang masuk sejak FebruariMei 2015, 21,3% aduan mengeluhkan Ganteng-Ganteng Serigala dan 14,2% aduan mengeluhkan Pesbukers.

Keluhan publik yang disampaikan baik mela-lui Rapotivi maupun situs KPI merentang dari kekerasan hingga penistaan agama. Sebagian besar warga yang mengadu mengkhawatirkan dampak dua tayangan tersebut pada anak.

Seorang warga bernama Aminah Sri Ramadhani, misalnya, mengaku terganggu dengan tayangan ini. Pada kolom aduan di situs KPI, ia menyesal-kan tayangan Pesbukers yang dinilai melecehkan tokoh agama Hindu, Arjuna, dengan menjadikan-nya bahan lawakan.

Meski telah menjadi kerisauan bersama, KPI

tidak pernah tampak dengan serius menjalankan tugasnya. KPI memang sudah beberapa kali mem-berikan sanksi, tapi toh tidak ada peningkatan kualitas sanksi. Sejak 19 Febuari 2014 hingga kini, sanksi KPI atas Pesbukers, misalnya, tidak beranjak dari peringatan dan teguran tertulis (1 buah per-ingatan dan 4 buah teguran tertulis).

Fakta itu mengherankan, mengingat KPI sebenar-nya mempunyai mekanisme sanksi yang bertingkat: teguran tertulis pertama, terguaran tertulis dua, pem-batasan durasi, hingga penghentian sementara.

Dengan kinerjanya semacam itu, tampak dengan jelas disfungsi lembaga yang dibiayai oleh pajak ini. KPI telah mengabaikan hak publik, utamanya anak, atas tontonan yang sehat.

Muhamad Heychael Direktur Remotivi

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut sampai kuartal pertama 2015 di mana ekonomi hanya tumbuh 4,7%. Lead

indicator seperti konsumsi semen nasional maupun penjualan kenda-raan bermotor belum menunjukkan akan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua.

Konsumsi semen nasional Mei 2015 secara year on year turun 7,9%, padahal pada periode yang sama 2014, konsumsi semen nasional tumbuh 6,6%. Begitupun penjualan kendaraan bermotor, data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil perio-de Januari-Mei 2015 turun 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data lebih muram terlihat dari data penjualan sepeda motor yang men-cerminkan daya beli kelas menengah di Indonesia. Penjualan sepeda motor Mei 2015 turun 10% dibandingkan April 2015 atau turun 36% secara year on year.

Melihat data tersebut, prediksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang telah dikoreksi turun oleh Bank Indonesia menjadi sebesar 5%-5,4% pun akan sulit tercapai. Jika tidak adanya langkah-langkah luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah, saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya akan ber-ada di 4,5%-4,9%.

Pertumbuhan tersebut tentunya tidak cukup untuk Indonesia yang tengah menikmati bonus demo-grafi, di mana setiap tahunnya kita harus menyediakan 2 juta lapangan kerja baru. Jika setiap 1% pertum-buhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 300.000-350.000 lapangan kerja baru, kita butuh pertumbuhan sekitar 6% untuk tidak menambah jumlah angka pengangguran kita yang sudah tinggi.

Tentunya kita harus segera ber-henti untuk mengkambinghitamkan faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga the Fed ataupun krisis Yunani sebagai faktor utama perlam-batan perekonomian kita. Pasalnya, data menunjukkan jika suatu negara

tidak memiliki masalah fundamental dalam perekonomiannya, ketidakpas-taian di pasar keuangan global berpengaruh relatif kecil terhadap perekonomian negara tersebut.

Untuk mengatasi perlambatan perekonomian ini, pemerintah dan BI perlu segera melakukan langkah-langkah terobosoan. Pertama, prio-ritas pertama adalah menjaga daya beli masyarakat.

Ini adalah resep klasik dari John Maynard Keynes hampir satu abad lalu yang masih relevan sampai saat ini. Dengan menjaga daya beli, per-mintaan atas barang dan jasa tetap terjaga sehingga ekonomi akan mampu tetap berproduksi.

Pelemahan rupiah telah menyebab-kan harga bahan makanan mening-kat karena tingginya ketergantungan kita terhadap impor bahan makanan (gandum, kedelai, jagung, dll.), sedangkan mayoritas pendapatan masyarakat bawah digunakan untuk

membeli bahan makanan.

Pemerintah perlu memberikan bantuan atau segera merealisasikan program padat karya untuk mening-katkan penghasilan kelompok ini.

Secara teori, transfer kepada masyarakat bawah akan memberikan efek multiplier secara cepat dan besar (kelompok yang memiliki marginal propensity to consume yang tinggi), sehingga sering digunakan untuk memberikan stimulus dalam resesi.

Dalam kondisi seperti ini, pe-merintah harus mengkaji ulang rencana pencabutan subsidi listrik dengan daya 450-900 watt dan elpji 3 kg yang sebagian besar dinikmati oleh kelas menengah dan bawah. Pengenaan pajak atas layanan publik seperti jalan tol dan listrik juga tidak tepat direalisasikan saat ini, karena akan menakan konsumsi masyarakat

lebih dalam lagi. Terlebih, rencana tersebut dilun-

curkan saat APBN direncanakan akan diguyurkan untuk program elitis seperti dana aspirasi dan dana desa yang kemungkinan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit. Tentunya ini mencederai rasa keadilan masyarakat.

REFORMASI STRUKTURALLangkah kedua, pemerintah harus

melakukan reformasi struktural untuk mengatasi defisit neraca berja-lan yang menjadi sumber utama pelemahan rupiah. Pelemahan mata uang pada umumnya akan membe-rikan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ke-naikan ekspor dan penurunan impor, sehingga banyak negara menjaga mata uangnya agar terus melemah.

Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia. Tingginya utang luar ne-geri khususnya utang luar negeri swasta yang telah mencapai US$167

miliar menciptakan balance sheet

effect yang lebih

besar. Pelemahan rupiah menye-babkan utang perusahaan di neraca akan membesar sehingga menggerus modal dan mengurangi ruang untuk melakukan investasi dan pengem-bangan usaha. Alih-alih memberikan stimulus ekonomi, pelemahan rupiah justru menyebabkan pertumbuhan semakin tertekan.

Rencana Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak tambahan atas produk-produk impor yang bersifat konsumtif seperti smartphone perlu didukung karena secara cepat akan dapat dirasakan dampaknya dalam current account.

Dari sisi pengumpulan devisa, insentif atas sektor-sektor yang ber-orientasi ekspor juga harus dilaku-kan, bahkan perlu dipertimbangkan untuk melakukan moratorium

pelarangan ekspor bahan mentah. Dalam jangka panjang, upaya bersa-ma untuk meningkatkan daya saing produk nasional mutlak dibutuhkan.

Langkah ketiga untuk melawan perlambatan perekonomian, peme-rintah harus menunjukkan komit-men yang kuat untuk menghilang-kan hambatan-hambatan investasi. Data World Competiteveness Index 2014-2015 menunjukkan hambat-an terbesar yang dialami investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi, ketidakkonsistenan kebijakan, dan birokrasi. Saat ini pasar menerima sinyal melemahnya komitmen pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan melaku-kan reformasi birokrasi.

Langkah keempat, Bank Indonesia perlu menjaga volatilitas nilai tukar. Volatilitas rupiah saat ini dianggap sudah terlalu tinggi. Dari Mei 2013, standar deviasi nilai tukar rupiah mencapai Rp860, naik tajam dari volatilitas rupiah periode Gubernur BI Darmin Nasution (2009-2013) yang hanya Rp379, bahkan jika diban-dingkan periode Burhanudi Abdullah

(2003-2008) yang hanya Rp448.

Ada persepsi bahwa saat ini BI enggan men-jaga volatilitas rupiah.

Dengan tingginya

volatilitas rupiah, dunia usaha akan kesulitan menyusun rencana bisnis dan melakukan investasi. Tingginya volatilitas rupiah juga membuat nilai riil rupiah menjadi jauh lebih rendah. Bukankah nilai suatu aset keuangan selalu di hi tung berdasarkan risk dan return-nya?

Terlepas dari hal tersebut, kita juga harus mengapresiasi langkah BI untuk mengeluarkan kebijakan pelonggaran aturan tentang loan to value (LTV) ratio untuk kredit pro-perti dan kendaraan bermotor serta pelonggaran loan to deposit ratio (LDR) perbankan, yang saya yakin akan mampu memberikan stimulus pada perkonomian. Pengumuman sudah dilakukan, ten tunya kita berharap kebijakan tersebut segera dapat di im plementasikan.

Pemerintah harus melakukan reformasi struktural untuk mengatasi defi sit neraca berjalan yang menjadi sumber utama

pelemahan rupiah.

BAYU KARIASTANTOPengajar STEI Tazkia, alumus STAN & GRIPS-Tokyo

Melawan Perlambatan Ekonomi

Mendorong Pengembangan Kinerja Bursa

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (curriculum vitae) singkat tentang diri penulis juga dilengkapi foto terbaru. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak meng i rimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat meru-pakan pendapat pribadi penulis.

PEMBACA MENULIS Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

Staf Redaksi: Anggara Pernando, Akhirul Anwar, Amandha Kusumawardhani, Ana Noviani, Annisa Margrit, Annisa Sulistyorini, Ardhanareswari HP, Arys Aditya,

Ashari Purwo AN, Dara Aziliya, David Eka Issetiabudi, Deliana Pradhita Sari, Destyananda Helen Christyanti, Demis Rizky Gosta, Dewi Andriani,

Dimas Novita Sari, Dini Hariyanti, Duwi Setiya Ariyanti, Fatia Qanitat, Farodlilah Muqoddam, Fitri Sartina Dewi, Gloria Natalia Dolorosa, Irene Agustine, John A. Oktaveri, Kahfi , Kurniawan Agung Wicaksono, Lavinda,

Lili Sunardi, Lingga Sukatma, M. Abdi Amna, M. Taufi qur Rahman, Novita Sari Simamora, Nurudin Abdullah, Nurul Hidayat, Reni Efi ta Hendry,

Rezza Aji Pratama, Riendy Astria, Rio Sandy Pradana, Sri Mas Sari, Sukirno, Surya Rianto, Tegar Arif Fadly, Thomas Mola,

Wan Ulfa N. Zuhra, Yanita Petriella, Yodie Hardiyan.

Fotografer: Abdullah Azzam, Dedi Gunawan, Dwi Prasetya, Endang Muchtar, Nurul Hidayat.

Artistik: Yayan Indrayana (Asisten Redaktur), Husin Parapat, Ilham Nesabana, Radityo Eko Budi, Tutun Purnama

Jenis Iklan Hitam Putih BerwarnaKemitraan, 38.000 53.000Iklan LayananMasyarakat (PSA), Politik,Hari Besar, Kasus Hukum,Lelang/Tender, Dukacita, Pernikahan, Hotel, Resto & Cafe,Pendidikan, Seminar, dan Lowongan

Eksposisi (Perkavling) Rp10 Juta Rp12 Juta

Umum

Bisnis Indonesia Weekend

Spesifi kasi

Tarif Iklan (Rp/mmk)

Harga Langganan Rp200.000 per bulan

Jenis Iklan Hitam Putih BerwarnaDisplay Khusus(Prospektus/Neraca/RUPS/Peng Merger) ...............28.000 ............45.000Display Umum ...........................................43.000 ........... 60.000Display Hal. 1 .......................................................... ..........150.000Banner atas Hal. 1 ................................................ .......... 170.000Advertorial Hal. 1 .................................................. .......... 170.000Creative Ad .................................................57.000 ............78.000Advertorial Hal. Dalam ...........................45.000 ............62.000Kolom* .........................................................32.000 ........................Baris** .........................................................25.000 ........................*) Minimum 1 kolom x 50mm , **) Minimum 3 baris

Display Umum ...........................................32.000 ............45.000Advertorial .................................................34.000 ...........46.000

KANTOR PERWAKILAN

Bali: M. Rheza Adrian (Kepala Perwakilan), Feri Kristianto, Ema SukarelawantoJl. Hangtuah No. 18 Sanur Denpasar Bali 80227, Telp. 0361-7446604,

Fax. 0361-284110Bandung: Hilman Hidayat (Kepala Perwakilan), Fajar Sidik (Redaktur), Abdallah Giffar, Ajijah,

Yanto Iskandar, Rachman (Fotografer)Jl. Buah Batu No. 46B Bandung 40261,Telp. 022-7321627, 7321637, 7321698

Fax. 022-7321680Balikpapan: Siti Munawaroh (Kepala Perwakilan), Rachmad Subiyanto (Redaktur),

Balikpapan Superblok, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan,Telp. 0542-7213507 Fax. 0542-7213508

Medan: Master Sihotang (Kepala Perwakilan), Febriany D.A. Putri, Yosep PencawanKompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun, Jl. Brigjen. Katamso No. 6

Medan,Telp. 061-4554121/ 4553035 Fax.061-4553042Makassar:Donald Banjarnahor (Kepala Perwakilan), Amri Nur Rahmat

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Makassar,Telp. 0411-8114203 Fax. 0411-8114253

Manado: Herdiyan (Kepala Perwakilan), Lukas Hendra.Jl. Piere Tendean, Kawasan Megamas Blok Megasmart 2 No. 12, Manado,

Telp./Fax.0431-8821804Palembang: Irsad (Kepala Perwakilan), Dinda Wulandari, Ringkang Gumiwang

Jl. Basuki Rahmat No. 6 Palembang,Telp. 0711-8880353, 5611474 Fax. 0711-5611473Pekanbaru: Asep Dadan Muhanda (Kepala Perwakilan)

Ruko Royal Platinum No. 89 P Jl. SM Amin, Arengka 2, Pekanbaru, Telp. 0761-8415055(hunting),0761-8415077 Fax. 0761-8415066

Semarang: Roberto A. M. Purba (Kepala Perwakilan), Pamuji Tri Nastiti (Redaktur), Oktaviano Donald Baptista.

Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. 024-8442852 Fax. 024-8454527Surabaya: A. Faisal Kurniawan (Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Wahyu Darmawan

(Redaktur), Peni Widarti, Wike Dita HerlindaJl. Raya Berbek No. 45 Sidoarjo, Telp. 031-8673151 Fax. 031-8678324

Solopos: Bambang Natur Rahadi (Pemimpin Perusahaan), Suwarmin (Pemimpin Redaksi)Jl. Adisucipto No. 190, Telp. 0271-724811 Fax. 0271-724833

Harian Jogja: M Noor Korompot (Wakil Pemimpin Perusahaan), Anton Wahyu Prihartono (Pemimpin Redaksi)

Jl. A.M Sangaji No. 41, Jetis, Jogja, Telp. 0274-3155882, Fax. 0274-564440

Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono

Pemimpin Redaksi: Arif BudisusiloWakil Pemimpin Redaksi: Y. Bayu Widagdo,

Adhitya NoviardiRedaktur Pelaksana: Abraham Runga Mali,

Aprilian Hermawan, Chamdan Purwoko, M. Rochmad Purboyo

Pemimpin Redaksi: Y. Bayu WidagdoRedaktur Pelaksana: Setyardi Widodo,

Eries Adlin, Inria Zulfi kar

Wakil Pemimpin Umum: Ahmad Djauhar Pemimpin Perusahaan: Soebronto Laras

Wakil Pemimpin Perusahaan: Haryadi B. Sukamdani

Presiden Direktur: Lulu TeriantoDirektur Produksi & Pengembangan Produk:

Ahmad DjauharDirektur Pemberitaan: Arif Budisusilo

Redaktur: Achmad Aris, Anggi Oktarinda, Bambang Supriyanto, Diena Lestari, Fahmi Achmad, Firman Hidranto, Firman Wibowo, Gajah Kusumo, Galih Kurniawan, Hendra Wibawa, Lutfi Zaenudin,

Maria Yuliana Benyamin, M. Taufi kul Basari, Maftuh Ihsan, Nurbaiti, Rahayuningsih, Ratna Ariyanti, Roni Yunianto, Sepudin, Stefanus Arief Setiaji, Surya Mahendra Saputra, Tomy Sasangka,

Yayus Yuswoprihanto, Zufrizal.

Redaktur Bisnis.com: Andina Wulandari, Andika Anggoro Wening, Anugerah Perkasa, Bastanul Siregar, Bunga Citra Arum, Gita Arwana Cakti, Hendry T. Asworo, Ismail Fahmi, Linda Teti Silitonga,

Mia Chitra Dinisari, Martin Sihombing, M. Syahran W. Lubis, Moh. Fatkhul Maskur, Nancy Yunita,

Rustam Agus, Saeno, Taufi k Wisastra, Yusran Yunus, Yusuf Waluyo Jati

Sekretaris Redaksi: Indyah Sutriningrum

Penerbit: PT JURNALINDO AKSARA GRAFIKA

Wisma Bisnis Indonesia Lt 5 - 8, Jl.KH.Mas. Mansyur 12A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

DIVISI USAHA & ANAK PERUSAHAAN

GM Pemasaran & Penjualan : Hery Trianto

GM Promosi & Pengembangan Usaha: Asep Mh. Mulyana

GM Event Organization: Yunan Hilmi

GM Bisnis Indonesia Resource Centre: Rahmon Amri

GM Bisnis Indonesia Konsultama (BIK): Hery Trianto

GM Monetisasi Digital: Lahyanto Nadie

GM Bisnis Indonesia Sibertama : Shoni Fata M.

Manajer Iklan: Lisa Endah Yuliastuti

Manajer e-Commerce & Social Media: Sutarno

Manajer Marketing Digital: Nur El Fathi

Manajer Sirkulasi: Sumarja

Manajer Pusat Dokumentasi: Iin Solihin

Manajer Layanan Data & Tabel : Erlan Imran

Bisnis/Yayan Indrayana

Wartawan Bisnis Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun dari narasumber berkait an dengan pemberitaan.

Anggi Oktarindaanggi.oktarindo@bisnis.com

Tingkat kepadatan jalanan Ibu Kota memang sudah dalam taraf sulit dicerna akal sehat. Pernah suatu kali, saya harus menem-puh perjalanan dari Kp. Melayu ke Tebet dalam 1,5 jam. Padahal, dalam kondisi normal, paling hanya perlu waktu 10 menit. Sungguh bikin pening dan harus banyak-banyak mengucap sabar.

Dua bulan lalu, ketika terjebak dalam kemacetan panjang tak bertepi di kawas-an Kemang, saya iseng-iseng mencoba Go-Jek. Itulah perkenalan pertama saya dengan aplikasi untuk memesan ojek secara on line itu.

Serupa taksi, armada Go-Jek dilengkapi dengan argo sehingga tidak perlu tawar-menawar seperti ketika berhadapan deng-an ojek konvensional. Perjalanan pun jadi lebih singkat karena Go-Jek dapat menembus kemacetan.

Belakangan, layanan yang saya kenal dua bulan lalu itu menjadi buah bibir. Pemicunya, Promo Ceban yang digelar perusahaan. Konsumen cukup membayar Rp10.000 untuk diantar ke mana saja selama masih dalam radius 25 Km. Kelebihan sisa pembayaran, yang seharusnya menjadi beban konsumen, disubsidi oleh perusahaan.

Promo yang semula hanya berlaku hingga awal Ramadan itu diperpanjang sebanyak dua kali. Pertama, hingga perte-ngahan Ramadan. Kemudian, hingga akhir Ramadan. Hasilnya dapat ditebak, masyarakat pun berbondong-bondong mencoba layanan ini.

Tak pelak lagi, masyarakat pun ber-bondong-bondong mengunduh aplikasi Go-Jek demi menjajal layanan jasa trans-portasi yang tergolong baru ini.

Di tengah tarif ojek umum yang sering-kali ajaib, kehadiran promo tersebut bak oase di padang pasir bagi para pengguna jasa ojek. Sebetulnya, perusahaan penye-dia layanan jasa transportasi alternatif ini bukan anak kemarin sore. Sejak 2011, Go-Jek telah berdiri.

Hanya saja, pengoperasiannya masih manual. Kemudian, pada 2014, sang CEO Nadiem Makarim berinovasi dengan membuat aplikasi pemesanan. Go-Jek menggebrak pada 2015 ketika sistem baru itu diluncurkan. Sejak itu, tercatat sudah 500.000 orang mengunduh Go-Jek.

Banyak di antara mereka yang hampir setiap hari memanfaatkan jasanya, meski ada pula yang hanya menggunakannya

sekali-kali. Kini, coba lah tengok ke luar saat sedang berkendara di jalanan. Kehadiran pengemudi motor berhelm dan berjaket hijau dengan tulisan Go-Jek di bagian belakang mudah sekali ditemukan.

Hampir selalu, para pengemudi itu saling menyapa satu sama lain, meskipun tidak saling mengenal. Dari sisi armada, jumlah pengemudi yang menjadi rekan-an Go-Jek juga naik signifikan. Pada bulan lalu, sebelum ada Promo Rp10.000, jumlah pengemudi Go-Jek hanya 7.000 orang. Kini, total tercatat lebih dari 10.000 pengemudi Go-Jek.

Setiap hari, ratusan orang memenuhi kantor Go-Jek di Jl. Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka berbondong-bondong hendak mendaftar sebagai pengemudi baru Go-Jek. Tak kurang dari 200 jumlahnya. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan tukang ojek konvensional, tetapi juga dari profesi lain, bahkan karyawan swasta.

Iming-iming kenaikan penghasilan menggiur mereka. Bukan isapan jempol apabila pengemudi Go-Jek dapat meng-antongi pendapatan sebanyak Rp3 juta, Rp4 juta, Rp5 juta, bahkan lebih dari Rp6 juta per bulan. Angka yang cukup lumayan, terutama bagi mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang ojek konvensional dengan pendapatan tidak tentu setiap harinya.

Alurnya sebetulnya wajar saja. Tarif promo yang miring membuat para penggu-na berbondong-bondong mencoba Go-Jek, membuat permintaan terhadap jasa trans-portasi ini semakin tinggi, sehingga penda-patan pengemudi pun naik.

Fenomena Go-Jek sebetulnya dapat mulai disimak melalui posting-an yang beredar di ranah maya. Sejak sebulan terakhir, mudah rasanya menemukan pembicaraan maupun sekadar mention tentang layanan ini. Umumnya bernada positif, meski tidak jarang yang memban-dingkannya dengan GrabBike, layanan sejenis yang merupakan pengembangan dari GrabTaxi asal Malaysia.

Namun, kemunculan Go-Jek bukannya tanpa ekses. Kehadirannya yang dianggap menghambat sumber pendapatan memi-cu resistensi dari tukang ojek konvensio-nal. Sempat muncul insiden penolakan dan intimidasi skala ringan terhadap pengemudi Go-Jek. Bahkan, di sejumlah area terpasang spanduk yang terang-terangan menolak kehadiran Go-Jek di lingkungan tersebut.

Itu hanya sekelumit kehebohan sosial yang ditimbulkan Go-Jek. Terlepas dari pro dan kontra akan layanan baru ini, sesungguhnya fenomena Go-Jek meng-ungkapkan satu arti. Betapa masih peliknya persoalan transportasi di Ibu Kota. Betapa pemerintah masih kesulitan menyediakan layanan jasa transportasi memadai bagi warganya. Dan, betapa warga sudah rindu dengan layanan jasa transportasi yang cepat, bebas macet, dan bertarif miring.

Kamis, 2 Juli 2015 3U T A M A

S P E K T RU MS P E K T RU M

Berkaca dari Fenomena Go-Jek

JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hingga Mei 2015 seluruh perusahaan pembiayaan mencatatkan non performing financing di bawah 5%.

Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, mengatakan selu-ruh multifinance memiliki non perform-ing financing (NPF) di bawah ketentuan maksimal kendati kondisi makroekonomi belum signifikan dalam mendukung industri pembiayaan.

Belum ada yang di atas 5% pada Mei 2015, katanya kepada Bisnis, Rabu, (1/7).

Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, mengatakan NPF industri multifinance cenderung rendah di kisaran 1,6% sam-pai Mei 2015. Angka itu lebih tinggi ketimbang rasio NPF posisi akhir tahun lalu yang tercatat 1,41%. Namun, dia menegaskan NPF rata-rata yang dicatatkan industri masih tergolong aman.

Masih terjaga lah. Kalau dipecah, mungkin semua jenis pembiayaan hampir sama berkontribusinya [pembiayaan kon-sumen, sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit], ujarnya.

Sampai April 2015, kata Suwandi, terda-pat 200 perusahaan pembiayaan dengan aset sebesar Rp427 triliun.

Suwandi yang juga Direktur Utama

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) mengatakan NPF perusahaannya sedikit meningkat dari posisi tahun lalu, tetapi masih dapat dikelola dengan baik.

Hingga Mei 2015, NPF CSUL berada kisaran 1,8-1,9%. Dia mengatakan kenaik-an NPF dipicu alat berat.

Masih di bawah 2%, kenaikan per bulan hanya sekitar 0,1%-0,2%. Masih bisa kami tangani, katanya.

Menurutnya, CSUL fokus dalam strategi collection dan peninjauan secara berkala untuk mengendalikan NPF. Dia menga-takan CSUL mulai merambah masuk ke pembiayaan konsumen khususnya mobil bekas sejak Mei 2015.

Suwandi menuturkan CSUL gencar mendiversifikasikan pembiayaan sewa guna usaha (SGU) dari sektor pertam-bangan ke sektor lainnya yang memiliki NPF cenderung stabil, yakni infrastruktur dan perkebunan.

Tahun 2012, portofolio di sektor per-tambangan mencapai 70%. Saat ini sudah berkurang menjadi 30% saja.

Jahja Anwar, Direktur Operasional PT Cli pan Finance Indonesia Tbk., mengatakan NPF memang cenderung naik sejak ta hun lalu. Menurutnya, NPF perseroan sta bil di posisi 0,7% tetapi membengkak hing ga 1,2% di akhir 2014. (Irene Agustine)

NPF MULTIFINANCE

Belum Ada yang Tembus 5%

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Balikpapan Bidik Local BondBALIKPAPAN Pemerintah Kota

Balikpapan akan menerbitkan obligasi daerah untuk menutupi kebutuhan pem-biayaan pembangunan infrastruktur yang berpotensi mencapai Rp8,5 triliun.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pihaknya sedang mengkaji proyek-proyek pembangunan infrastruk-tur yang dianggap layak untuk dibiayai dengan pinjaman dari pihak ketiga, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah.

Pemkot Balikpapan sebelumnya sempat menunda penerbitan surat utang daerah karena kebutuhan dana pinjaman kala itu dianggap belum mendesak.

Kami maunya ya segera, tapi kami juga masih harus mempelajari prosedur-nya. Pemda kan tidak biasa berutang. Kami masih harus penuhi persyaratan sebelum mengajukan penerbitan obligasi daerah, tuturnya, Rabu (1/7).

Dia mengatakan Pemkot Balikpapan telah menerima peringkat A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan meng-antongi opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit terakhir laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK.

Namun, pemkot masih harus menda-patkan izin dari DPRD Kota Balikpapan dan menentukan proyek-proyek pemba-

ngunan infrastruktur yang nantinya menghasilkan pendapatan bagi APBD atau menghasilkan revenue, sehingga dianggap layak untuk dibiayai melalui pinjaman dana dari pihak ketiga.

Menurutnya, pengkajian proyek-proyek yang dianggap layak tersebut penting dilakukannya dengan hati-hati agar tak membebani keuangan daerah. Selain itu, pembayaran utang juga akan dilakukan dengan revenue yang dihasilkan.

Misalkan pembangunan jaringan pipa PDAM, penyediaan jaringan listrik, pembangunan coastal road segmen dua yang dikerjakan pemkot, pembangunan Stadion Balikpapan, atau pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan, ungkapnya.

Rizal memperkirakan, untuk pembiayaan pembangunan jaringan pipa PDAM, pihak-nya membutuhkan dana senilai Rp500 miliar, Rp2 triliun untuk penyediaan jaring-an listrik, Rp4 triliun-Rp5 triliun untuk pembangunan jembatan, Rp1 triliun untuk penyelesaian pembangunan stadion.

DPRD Kota Balikpapan menyatakan belum membahas rencana pengajuan penerbitan obligasi daerah secara detail bersama Pemkot Balikpapan. Wakil Ketua I DPRD Thohari Azis mengisyaratkan kesetujuannya terhadap skema pembia-yaan ini. (Nadya Kurnia)

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Tedy Badrujaman berbicara pada diskusi emiten bicara industri dan buka puasa bersama di Jakarta,

Rabu (1/7). Diskusi tersebut mengangkat tema Antam: Menyemai Mimpi dari Program Hilirisasi

DANA PERLINDUNGAN INVESTOR

Nilai DPP DinaikkanJadi Rp200 Juta

Gloria N. Dolorosagloria.natalia@bisnis.com

Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengata-kan otoritas bursa akan berusaha menaikkan dana perlindungan pemodal (DPP) untuk tiap inves-tor pada satu kustodian menjadi Rp200 juta. Pada tiga bulan men-datang otoritas bursa akan meng-ajukan proposal penaikan DPP.

Saya akan coba fokus naikkan menjadi Rp200 juta. Ini salah satu hal konkret untuk menjaga keamanan dana investor, tutur Tito kepada Bisnis, Selasa (30/6).

Yoyok Isharsaya, Direktur Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), membe-narkan kemungkinan dinaikkan-nya DPP untuk investor menjadi Rp200 juta. Penaikan ini bertu-juan meningkatkan kepercayaan investor di pasar saham.

Sedang kami godok. Semakin tinggi, semakin bagus. Tapi, jangan sampai dimanfaatkan orang untuk membobol. Harus ada perhitungan dengan formula yang pas, katanya.

Saat ini, batasan tertinggi untuk tiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pemba-yaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP senilai Rp25 juta. Sementara itu, batasan tertinggi untuk tiap kus-todian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal deng-an menggunakan DPP sebesar Rp50 miliar.

Aturan itu terangkum dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang terbit akhir Desember 2013.

Selama 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015, DPP hanya

memberikan ganti rugi kepada pemodal yang tercatat sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan ang-gota bursa efek BEI.

Terhadap aset pemodal, ganti rugi diberikan terbatas hanya pada aset pemodal berupa saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif LPP dan dicatatkan di BEI.

DPP bisa menjadi obat peng-hilang kekhawatiran pemodal bila pemodal kehilangan aset akibat fraud, seperti pembobol-an atau penyelewengan, yang dialami anggota bursa. Contoh kasus yakni penggelapan dana nasabah yang dilakukan PT Sarijaya Permana Sekuritas pada 2009.

RINCIANJurgan Usman, Group

Managing Director-Investment PT Reliance Capital Management, menilai baik rencana penaikan DPP kepada investor. Bila jadi naik, terkikis pula kekhawatiran investor bila dana investasinya lenyap.

Secara umum baik. Cuma rinciannya seperti apa. Apakah dengan penaikan DPP, di saat bersamaan minimum balance juga naik? Jadi, harus dilihat

rinciannya, kata Jurgan. DPP berasal dari iuran PPE.

Tiap PPE harus menyetor iuran awal Rp100 juta saat menjadi anggota P3IEI. Tiap anggota dipungut iuran tahunan 0,001%

dari rerata bulanan total nilai aset nasa-bah PPE

pada tahun sebelumnya.Menurut Jurgan, revisi penaik-

an DPP sebaiknya disertai deng-an revisi ketentuan fraksi harga saham. Ketentuan yang berlaku saat ini tidak meningkatkan transaksi ritel yang biasanya condong ke day trading.

Meningkatkan transaksi

paling gampang kembalikan ke normal. Lima kelompok harga lebih efektif ketimbang saat ini tiga kelompok, kata Jurgan.

Cara meningkatkan keaman-an bertransaksi lewat penaikan DPP menjadi salah satu cara BEI untuk menambah jumlah inves-tor. Menurut Tito, saat ini dari 400.000 investor tercatat, hanya 20.000 investor aktif bertransaksi.

Targetnya, tiap tahun bertam-bah 20.000 investor baru serta 30-40 emiten baru. Tito berharap tiap broker menambah minimal 10 investor dari tiap cabang saban bulan.

Kalau itu jadi diterapkan, minimal ada 4.000 investor baru dalam satu tahun, ujarnya.

PRODUKSI PADI 2015

Diproyeksi Tertinggi Sepanjang SejarahJAKARTA Produksi padi

pada tahun ini diprediksikan naik 6,64% menjadi 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah.

Angka Ramalan (Aram) I Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi tahun ini diproyek-si naik 4,70 juta ton atau 6,64% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 70,85 juta ton.

Peningkatan produksi juga dialami oleh kedelai dan jagung. Program upaya khusus (upsus) pemerintah dinilai menjadi faktor utama peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut, yang ditargetkan swasembada pada akhir 2017.

Kenaikan produksi padi diper-kirakan terjadi karena peningkat-an luas panen 0,51 juta ha atau 3,71% menjadi 14,31 juta ha serta kenaikan produktivitas 0,15 ton per ha atau 2,82% menjadi

5,28 ton per ha.Sementara itu, produksi jagung

pada tahun ini diperkirakan 20,67 juta ton pipilan kering naik 1,66 juta ton atau 8,72% dibandingkan dengan tahun lalu 19,01 juta ton.

Peningkatan produksi diper-kirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 160.480 ha atau 4,18% menjadi 3,997 juta ha serta kenaikan produktivitas 2,16 kuintal per ha atau 4,36% menjadi 51,7 kuintal per ha.

Produksi kedelai pada tahun ini diperkirakan 998.870 ton biji kering, meningkat 43.870 ton atau 4,59% dibandingkan de-ngan tahun lalu 995.000 ton.

Kenaikan produksi kedelai diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen 24.670 ha atau 4,01% menjadi 640.351 ha serta kenaikan produktivitas 0,09 kuintal per ha atau 0,58% menjadi 1,35 kuintal per ha.

Kepala BPS Suryamin menga-takan peningkatan ketiga komoditas secara bersamaan itu merupakan yang pertama kali terjadi. Bahkan, produksi padi 75,5 juta ton merupakan pencapaian tertinggi selama ini.

Menurutnya, peningkatan pro-duksi yang signifikan ini terjadi karena adanya upsus dari peme-rintah yang mulai dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Dari sisi pengairan, diberi pompa air untuk antisisipasi kekeringan. Kemudian bangun irigasi supaya airnya bisa sepan-jang tahun yang akan pengaruh ke berapa kali panen, katanya usai konferensi pers, Rabu (1/7).

Deputi Bidang Statistika Produksi BPS Adi Lumaksono mengatakan pembangunan iri-gasi memang belum memberikan dampak terhadap produksi tahun ini. Pasalnya, pembangunan

irigasi itu masih berlangsung hingga saat ini.

Namun, lanjutnya, peningkat-an produksi ketiga komoditas ini terjadi karena bantuan pompa air untuk antisipasi kekeringan serta penyaluran pupuk dan bibit yang tepat waktu.

Penyelewengan pupuk sekarang sudah dibantu oleh TNI. Mungkin sekarang masih ada [penyelewengan] tapi sudah berkurang.

Terkait dengan El Nino, menu-rut Adi, fenomena itu bisa saja menurunkan realisasi produksi tahun ini. Namun, lanjutnya, pemerintah perlu segera meng-antisipasi adanya gejala tersebut.

Dugaan sementara ini El Nino moderat, tidak begitu terpe-ngaruh. Namanya prediksi bisa saja nanti jadi berkurang. Tapi pemerintah sudah ada penyedia-an pompa air untuk itu. (Ihda Fadila)

JAKARTA Investor bakal kian merasa aman bertransaksi di pasar saham Indonesia. Sebab, dana perlindungan pemodal bakal dinaikkan

dari Rp25 juta menjadi Rp200 juta.

Pada tiga bulan mendatang otoritas bursa akan mengajukan proposal penaikan DPP.

Revisi penaikan DPP sebaiknya disertai dengan revisi ketentuan fraksi harga saham.

Terdapat kehilangan aset pemodal

Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang

Bagi kustodian berupa perantara pedagang efek yang mengad-ministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK

Bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetu-juan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh OJK.

Sumber: P3IEI BISNIS/M. RAUSHAN

Pemodalyang AsetnyaDilindungi

Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian

Memiliki subrekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID)

Kondisi PenangananKlaim Pemodalyang Kehilangan Aset

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

Kebijakan Direksi Baru BEI selengkapnya, akan tayang dalam rubrik Policy Talk edisi Senin (6/7).

Bisnis/Dedi Gunawan

MIMPI PROGRAM HILIRISASI

M A K R O E K O N O M I

JAKARTA Ditjen Pajak (DJP) kembali melakukan tin -dakan paksa badan (gijzeling) pada seorang penanggung pajak dengan nilai tunggakan Rp1,2 miliar.

Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Widosari mengatakan penanggung pajak itu me ru -pa kan Direktur Utama dari PT TTM dengan nama inisial TJ yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakan pajak nya kendati secara ke -mam puan sebenarnya masih bisa melunasi.

Dia terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Itu sudah final karena upaya hukum yang dimiliki karna dia sudah ajukan banding dan peninjauan kembali. Itu juga ditolak. Jadi sudah final sebenarnya, ujarnya, Selasa (30/6).

Saat ini TJ dikurung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Gijzeling ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan No. SR-1781/MK.03/2015 per 24 Juni 2015.(Bisnis/kaw)

JAKARTA Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heri Pambudi menjanjikan akan memperbaiki 'dwelling time' dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

"Dwelling time akan menjadi salah satu fokus saya nanti. Perbaikan ini kami lakukan dengan koordinasi dan tidak akan saling menuding," ujar Heru seusai dilantik oleh Men -teri Keuangan Bambang Brodjo -negoro di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia mengatakan dwelling time di Ditjen Bea dan Cukai

memerlukan waktu 0,6 hari, sehingga relatif sudah baik. Meski demikian, dia berupaya mempersingkat lagi menjadi 0,5 hari sesuai dengan target melalui jalur prioritas untuk perusahaan yang akan diperbe-sar antara 50%-100%.

Selain itu, pihaknya kan me lakukan pendampingan di lapangan dan mendorong pemanfaatan fasilitas yang ada seperti pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan sehingga dapat mempersingkat dwelling time. (Antara)

DIRUT TTM DIKENAI GIJZELING 3 STAF AHLI MENKEU DILANTIK BEA CUKAI AKAN FOKUS DWELLING TIME

DIN

AM

IKA

JAKARTA Menteri Keuang-an Bambang Brodjonegoro resmi melantik tiga sosok staf ahli Menkeu yang membantu dirjen pajak sebagai penguatan kelembagaan lewat DJP Plus sebelum pembentukan Badan Penerimaan Negara mulai berjalan.

Ketiganya merupakan calon Dirjen Pajak yang gugur di tahap Tim Penilai Akhir dalam seleksi terbuka beberapa waktu lalu. Ketiga nama tersebut yakni pertama, Ken Dwijugiasteadi akan membantu Dirjen Pajak

Sigit Priadi Pramudito saat ini, Ken membidangi peraturan dan penegakan hukum pajak.

Kedua, Suryo Utomo akan me -ngem ban tugas sebagai Staf Ahli Men keu bidang Kepatuhan Pajak.

Ketiga, Puspita Wulandari akan mena ngani bidang pengawasan pajak.

Mengingat tugas berat de ngan target tinggi, maka, kehadiran tiga de puti DJP diha rapkan bisa meng opti mal-kan DJP tahun ini dan tahun berikutnya, kata Men keu di Jakarta, Rabu (1/7). (Bisnis/kaw)

Kamis, 2 Juli 20154

RAKER DENGAN BANGGAR

ANTARA/M Agung Rajasa

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kanan) menjabat tangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani (kiri) sebelum rapat kerja dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7). Rapat

kerja tersebut membahas penyampaian pokok-pokok laporan semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dan pembentukan Panja Perumus Kesimpulan.

PERUBAHAN SKEMA PENYALURAN

Jumlah Pelanggan Listrik Subsidi Turun 50%

BELANJA INFRASTRUKTUR

Wapres Dorong Penyerapan Anggaran

AUDIT BPK

APBN 2014 Disahkan

JAKARTA Jumlah pelanggan lis trik bersubsidi diperkirakan bisa berkurang separuh posisi saat ini yang mencapai 44,6 juta pelanggan jika skema subsidi langsung ke ma sya rakat miskin diterapkan ta -hun depan.

Pada saat ini jumlah pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) men -ca pai 22,7 juta rumah tangga dan 900 VA mencapai 21,9 juta rumah tang ga, menurut data Ditjen Kete -na galistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tarif ke dua golongan itu selama ini ma -sih disubsidi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara me nyebutkan jumlah orang yang ber ada di bawah garis kemiskinan se kitar 29 juta jiwa. Dengan asum -si satu keluarga terdiri atas lima orang, maka terdapat enam juta ru mah tangga miskin.

Ditambah dengan jumlah orang

rentan miskin, maka jumlah pe -nerima subsidi sesungguhnya 15,5 juta rumah tangga miskin atau sama dengan penerima raskin.

Suahasil mengatakan pemer in -tah akan mempersempit perbedaan data yang lebar antara jumlah pelanggan listrik subsidi saat ini dengan data penduduk miskin. Mes kipun demikian, pemerintah me nunggu hasil pendataan pro -gram perlindungan sosial (PPLS) terbaru yang sekarang sedang di la -kukan Badan Pusat Statistik.

"Kami memiliki data yang di -pakai untuk beberapa program. Yang kami lakukan sekarang ada lah meningkatkan akurasinya," kata Suahasil saat rapat kerja de ngan Badan Anggaran, Selasa (30/6).

Menurutnya, skema subsidi listrik langsung ke orang miskin masih dimatangkan kendati cara itu bukan hal yang baru. Pemerintah selama ini menyalurkan raskin

berdasarkan data pemegang kartu keluarga sejahtera.

Jika subsidi langsung ini berlaku ta hun depan, maka anggaran sub -sidi listrik 2016 bisa jauh ber -kurang dari pagu sementara yang disepakati pemerintah dan DPR senilai Rp67 triliun-Rp71 triliun.

"Soal belanja subsidinya jadi berapa, itu tergantung data ru mah tangga yang nanti berhak men dapat subsidi listrik," tutur Sua hasil.

Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan Syukur Nababan mempertanyakan apakah subsidi listrik yang besar selama ini benar-benar subsidi atau muncul karena inefisiensi PLN.

"Saya ilustrasikan seperti ini. Biaya sebenarnya 60. Tapi gara-gara inefisiensi, biaya jadi 100. Lalu dijual 90, dan bilang itu disubsidi 10. Jangan sampai kita bicara sub sidi seolah-olah menyubsidi masyarakat tidak mampu, padahal

kita menyubsidi inefisiensi." Namun, anggota Banggar dari

Fraksi PKS Ecky Awal Muharram pun mengungkapkan hal serupa. PLN masih berkutat dengan persoalan susut jaringan dan biaya pemeliharaan yang tidak efisien.

Perbaikan semestinya dilakukan di tubuh PLN, bukan mencabut subsidi pada golongan pelanggan 450 va dan 900 va yang menurut PKS sebenarnya kelompok yang layak menerima subsidi.

Menurut Ecky, perubahan men -jadi subsidi langsung yang ber -implikasi pada kenaikan tarif pada sebagian pelanggan justru akan melukai pertumbuhan ekonomi.

"Penurunan daya beli masyarakat cu kup akut. Kalau pemerintah mem berlakukan skema tarif lis -trik baru dengan subsidi lang sung, pas ti akan menaikkan in flasi, ma -kin memperlambat per tum buhan," ujar nya. (Sri Mas Sari)

JAKARTA Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap menargetkan realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai 100% hingga akhir tahun ini, meskipun penyerapan anggaran belanja modal pemerintah baru 9,4% pada 29 Juni 2015,.

Kalla menuturkan pemantauan reali -sasi penyerapan belanja infrastruktur pemerintah dilakukan setiap pekan melalui Tim Percepatan Realisasi Ang -garan. Adapun megaproyek infrastruktur, seperti pembangkit listrik 35.000 MW dipantau langsung oleh Wapres.

"Iya, harus 100% akhir tahun. Bagai -mana dong? Terkecuali yang multi -years," tutur JK di kantornya, Rabu (1/7). Sebelumnya, Wakil Menteri Ke -uang an Mardiasmo menyebut realisasi pe nyerapan anggaran belanja modal pemerintah baru terealisasi 9,4% pada 29 Juni 2015. Angka tersebut naik diban -dingkan realisasi pada 15 Mei 2015 yang tercatat baru 3,7% atau Rp10,2 triliun.

Belanja modal dalam Anggaran Pen -dapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 adalah Rp290,3 triliun. Menurut Wapres, tim kerja itu tidak hanya memantau realisasi penyerapan anggaran pemerintah, tetapi juga men -dalami hambatan penyerapan anggaran, apakah disebabkan oleh pembebasan

lahan, perizinan, atau masalah lainnya.Pada kesempatan yang sama, Menteri

Koordinator bidang Perekonomian Sof -yan Djalil mengatakan realisasi be -lan ja modal sebesar 9,4% merupakan ba gian dari pembayaran uang muka kon trak proyek-proyek infrastruktur. Ada pun pembayaran termin I, II, III, dan seterusnya tergantung pada per kem -bangan fisik proyek.

"Sebenarnya tidak terlalu meng kha -watirkan, tetapi Wapres minta diper -cepat," tuturnya. Sofyan enggan me ne -tapkan target penyerapan belanja modal per kuartal.

Namun, menurutnya, target maksimal realisasi belanja modal pada tahun ini sebesar 95%.

Untuk mendorong realisasi belanja infrastruktur pemerintah, Sofyan meng -ungkapkan rencana penerbitan Per -aturan Presiden antikriminalisasi pe -ngambil kebijakan guna mempercepat pembangunan.

"Hambatan-hambatan kan ketakutan orang itu. Kita sedang mendraf Perpres untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pem -bangunan di daerah, supaya orang ja -ngan takut gitu loh," tutur Sofyan. (Ana Noviani)

JAKARTA Rancangan UU Pertang -gungjawaban APBN 2014 yang menjadi babak akhir pengelolaan keuangan ne -gara oleh pemerintah pada tahun lalu di -sahkan menjadi undang-undang setelah seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan.

Namun, dalam pandangan fraksi-fraksi tersebut, mayoritas perwakilan partai mem beri catatan kepada pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan meminta pemerintah era Joko Widodo untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan APBN.

Hal ini khususnya terkait penurunan jumlah kementerian/lembaga yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014, BPK mencatat dari 87 entitas K/L yang diperiksa sebanyak 25 K/L gagal meraih WTP dan LKPP 2014 sendiri juga mendapat opini WDP.

Perinciannya, dari 25 K/L yang tidak mendapat opini WTP tersebut, sebanyak 18 K/L mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sisanya Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

"Sesuai dengan audit BPK, pengelolaan APBN 2014 belum memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-pe run -dangan, khususnya untuk Ditjen Pajak. Selain itu, BPK menemukan APBN tidak efisien," kata Daniel Lumban Tobing dari Fraksi PDIP dalam rapat paripurna,

Kamis (1/7).Andi Taufan Tiro, anggota DPR dari

Partai PAN, mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku Ben dahara Umum Negara untuk mem -beri hukuman dari sisi anggaran bagi K/L yang mendapatkan opini TMP atau disclaimer selama dua tahun beruntun.

Sementara itu, sejumlah fraksi juga mem bahas realisasi makroekonomi APBN 2014 yang meleset dari target dan asumsi.

Zulfadhli, anggota DPR dari Partai Golkar, menyatakan pada tahun-tahun mendatang, pemerintah harus menyusun asumsi di APBN yang lebih realistis dan terukur.

Menurutnya, asumsi yang tidak realistis akan berakibat pada perencanaan dan eksekusi anggaran yang tidak kredibel. Dia menambahkan, setelah melakukan peng anggaran, pemerintah perlu men -jaga sumber-sumber pertumbuhan tradisional serta mencari sumber baru.

Bambang Haryo S., anggota DPR dari Parta Gerindra, menuturkan laju pertumbuhan ekonomi pada 2014 yang hanya 5% menunjukkan ketidak mam -puan pemerintah dalam mengelola risiko yang ditimbulkan oleh berbagai situasi eksternal.

Dia menuturkan rasio gini yang cen -derung meningkat dan pelebaran ke -timpangan antarwilayah juga men jadi tugas berat pemerintah dalam pe lak -sanaan APBN berikutnya. (Arys Aditya)

INFLASI JUNI 2015

Bisnis/Dwi Prasetya

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, memberikan penjelasan mengenai inflasi di Jakarta, Rabu (1/7). Inflasi sampai Juni 2015 mencapai 7,26% (year-on-year) dengan kenaikan harga bahan makanan memberikan dorongan terbesar.

PROSPEK PAJAK

Penerimaan Diprediksi 90% dari Target

Kurniawan A. WicaksonoKurniawan.agung@bisnis.com

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pra -mudito mengatakan outlook terse -but sudah akan menjadi capaian maksimal di tengah kondisi per -eko nomian yang masih tumbuh me lambat. Apalagi, beberapa kon -sumsi barang seperti produk oto -motif, rokok, dan rumah me nun -juk kan angka penurunan.

Tidak bisa [digenjot] lagi, [angka] itu mentok karena kondisi ekonominya seperti ini. Lihat saja pejualan mobil lebih sedikit di -bandingkan tahun lalu, ujarnya seusai menghadiri rapat kerja la -poran semester I dengan Banggar DPR, Rabu (1/7).

Terkait dengan kebocoran PPN dari faktur pajak fiktif, lanjutnya, sebenarnya tidak terlalu besar dari total penerimaan pos ini. Menurutnya, angka kebocoran dari faktur fiktif yang sekarang mulai diantisipasi dengan faktur elektronik hanya sekitar 5% dari keseluruhan penerimaan PPN.

Di depan Banggar DPR, peme -rintah menyampaikan proyeksi penerimaan pajak dari pos tersebut pada semester I/2015 senilai Rp183,7 triliun atau hanya 31,9% dari target APBNP. Angka itu masih melambat dengan pertumbuhan hanya tumbuh 0,5% dibandingkan capaian tahun lalu Rp182,7 triliun.

Atas estimasi capaian tersebut, outlook penerimaan negara dari sisi perpajakan (termasuk bea dan

cukai) hanya mencapai 92% dari pagu Rp1.489,3 triliun. Sigit berujar outlook 92% itu juga berlaku di penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP).

Dengan demikian, tahun ini shortfall, merupakan selisih an -tara realisasi dengan target pajak (minus PPh migas) bisa nyaris Rp100 triliun atau kembali men -cetak rekor tertinggi setelah tahun lalu juga mencatatkan rekor di level Rp94 triliun.

TAX AMNESTYSigit berujar realisasi 92%

ter sebut di luar kebijakan pe -ngampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini masih dalam pem -bahasan. Dia masih ragu ke bijakan itu bisa berlangsung tahun ini ka -rena hingga saat ini sekitar 30% dari beberapa pihak, termasuk be -berapa aparat penegak hukum.

Dari pos pajak penghasilan (PPh) nonmigas, ujarnya, capaian akhir tahun masih bisa berada

di level 95% dari target APBNP 2015 Rp629,8 triliun. Pada paruh pertama tahun ini, pos PPh nonmigas diproyeksi mencatatkan penerimaan Rp263,1 atau 41,8% dari pagu. Capaian itu tumbuh sekitar 15% dari capaian semester I/2014 senilai Rp228,2 triliun.

Sigit mengungkapkan pe ning -kat an penerimaan PPh non migas tahun ini lebih banyak dipe nga -ruhi program reinventing policy yang menjadi bagian dari Tahun Pembinaan Pajak. Selain itu, upaya dari sisi pemeriksaan dan pena -gihan rutin juga berpengaruh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku performa penerimaan dari PPN kuar tal II masih sangat sulit tum -buh signifikan.

Kendati demikian, pihaknya masih cukup optimistis akan peningkatan performa dari pajak atas konsumsi tersebut karena otoritas pajak akan menerapkan faktur pajak elektronik untuk Jawa dan Bali.

Selisih antara tar -get dengan realisasi pene rimaan pajak pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun.

Pengampunan pajak kemungkinan belum bisa diimplementasikan tahun ini.

Penerimaan PPh non -migas tahun ini lebih ba nyak dipengaruhi pro -gram reinventing policy.

JAKARTA Sejalan dengan pemangkasan kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di 5,2%, penerimaan dari pos pajak atas

konsumsi diproyeksikan sekitar 90% dari target APBNP 2015 sebesar Rp576,5 triliun.

Realisasi Penerimaan Pajak Semester IPos (Rp Triliun) 2014 2015 APBNP Realisasi APBNP Proyeksi

PPh Migas 83,9 44,5 49,5 27,0Pajak Nonmigas 988,5 414,7 1.244,7 450a. PPh Nonmigas 486,0 228,2 629,8 263,1b. PPN 475,6 182,7 576,5 183,7c. PBB 21,7 0,9 26,7 0,6d. Pajak lainnya 5,2 2,9 11,7 2,5

Sumber: Kemenkeu, 2015

E K O N O M I G L O B A L

WASHINGTON Otoritas Ame rika Serikat dikabarkan akan me restui rencana akuisisi AT&T Inc. terhadap DirecTV US$48,5 miliar pada pekan depan.

Kedua perusahaan termasuk dalam daftar perusahaan terbe-sar dalam industri penyiaran di AS. Departemen Keadilan (DoJ) telah menyelesaikan kajiannya terhadap rencana itu. Kini, ting-gal menunggu keputusan dari Komisi Komunikasi Federal (FCC).

Menurut sumber Bloomberg, Rabu (1/7) FCC dijadwalkan me -

rampungkan evaluasinya seti-daknya pada pekan depan. Pada saat dimintai komentarnya, baik juru bicara AT&T maupun FCC enggan berbicara. Begitu pula dengan DoJ yang belum menyampaikan tanggapannya.

Rencana penggabungan AT&T dan DirectTV diumumkan pada Mei tahun lalu. Kombinasi keduanya akan menciptakan perusahaan tv berbayar di Ne -geri Paman Sam. Aksi itu diper-kirakan bakal mendapat restu dari para regulator. (Bloomberg/Reuters/ara)

JOHANNESBURG Afrika Selatan memutuskan untuk menjual saham yang dimilikinya di unit Vodafone Group Plc. Afrika senilai 28,7 miliar rand atau setara dengan US$2,4 miliar. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendanaan peru-sahaan listrik negara Eskom Holdings SOC Ltd.

Departemen Keuangan Nasional mengatakan pemerin-tah menjual 13,91% saham yang dimilikinya di Vodacom Group Ltd. kepada pengelola keuang-an terbesar di Afrika, Public

Investment Corp. (PIC)Penjualan saham Vodacom

adalah pilihan yang paling mungkin untuk memastikan pemerintah mendapatkan uang dan menyuntikkannya ke Eskom untuk meningkatkan utilitas, kata Departemen Keuangan, Rabu (1/7). Selain itu, tawar-an yang diberikan PIC sama dengan penetapan harga yang dilakukan oleh institusi lainnya.

Hingga saat ini Afrika telah memberikan paket bailout senilai 23 miliar rand kepada Eskom. (Bloomberg/116)

AS RESTUI PEMBELIAN DIRECTTV CREDIT BANK OF MOSCOW LEPAS SAHAM AFSEL JUAL SAHAM DI VODAFONE

KA

NA

L

MOSKWA Credit Bank of Moscow melempar saham-nya ke pasar senilai US$13,2 miliar rubel atau setara dengan US$238 juta dan tercatat seba-gai penawaran publik perdana (IPO) terbesar di Rusia dalam lebih dari setahun terakhir.

Berdasarkan pernyataan resmi perseroan dalam situs-nya, Rabu (1/7) bank tersebut menjual sahamnya seharga 3,62 rubel per lembar sehingga membentuk kapitalisasi pasar senilai 70,2 miliar rubel. Adapun, penjualan saham itu

dimulai di Moscow Exchange pada jam 10 waktu setempat.

Penjualan itu sekaligus meng-uji minat pasar terhadap saham perbankan terutama setelah otoritas moneter Rusia melam-bungkan suku bunga acuan hingga dua kali lipat pascapen-caplokan Krimea tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bloom-berg, IPO Credit Bank of Mos-cow merupakan yang terbesar sejak aksi Lenta Ltd. yang ber hasil menghimpun dana in -vestor hingga US$952 juta pada Februari 2014. (Bloomberg/ara)

Kamis, 2 Juli 2015 5

KRISIS YUNANI

Uni Eropa Cari Jalan Keluar

ATHENA Yunani ak -hirnya mengalami gagal bayar atau default setelah usahanya di menit-menit terakhir tidak membuah-kan hasil. Namun, Zona Euro tidak menyerah men cari solusi sebelum re ferendum diadakan, sehingga memberi harap-an kepada pasar.

Dana Moneter Inter-na sional (International Monetary Fund/IMF) mengonfirmasi Negeri Para Dewa tidak melaku-kan pembayaran utang-nya senilai 1,6 miliar euro sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Oleh karena itu, Di rek-tur Pelaksana IMF Chris-tine Lagarde akan me -la porkannya ke dewan pemberi pinjaman global bahwa Yunani menung-gak yang merupakan isti-lah resmi untuk default.

Yunani dapat meneri-ma pendanaan di masa yang akan datang dari pemberi pinjaman global jika tunggakan tersebut telah diselesaikan, kata juru bicara IMF Gerry Rice, Rabu (1/7).

Dia membenarkan Pe -merintah Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras

meminta perpanjangan pe lunasan.

Sekitar 11 jam sebelum batas akhir pembayar-an, Athena me ngajukan penawaran perpanjangan bailout internasional dan pendanaan selama dua tahun.

Sadar dengan apa yang terjadi jika pemilik utang terbesar itu keluar dari Zona Euro, para pejabat blok bermata uang tung-gal tidak menyerah un tuk mencari solusi.

Eurogroup mengatakan akan membicarakan per-mintaan pinjaman dan restrukturisasi utang pada hari ini, Rabu.

Meskipun begitu, ma -sih belum jelas seberapa banyak kesepakatan yang akan tercapai. Mengingat ke percayaan antara Athena dan para pemilik modal Eropa terkoyak-koyak setelah lima bulan melakukan perundingan yang cukup sengit.

Hubungan keduanya juga semakin memburuk ketika Yunani menolak proposal yang ditawarkan oleh kreditur dan memi-lih melakukan referen-dum. (Reuters/Bloomberg/Yudi Supriyanto)

Ardhanareswari ardhanareswari@bisnis.com

Sektor jasa China mencatatkan kenaikan sepanjang Juni, se -dangkan sederet perusahaan rak-sasa asal Jepang membukukan pertumbuhan belanja modal ter-tinggi selama 10 tahun terakhir. Meskipun, sektor manufaktur masih cenderung suram.

Kendati demikian, serangkai-an data yang dirilis, Rabu (1/7) mem bangun ekspektasi pasar bah wa laju pertumbuhan eko-

nomi global akan mulai mem-baik pada paruh kedua tahun ini. Na mun, secara keseluruhan pro-yeksi ekonomi masih muram ter-lebih pascakebangkrutan Yunani yang berisiko bagi Uni Eropa dan kekhawatiran terhadap fluktuasi tajam di pasar saham China.

Aktivitas pabrik di Negeri Panda itu tumbuh tipis sepanjang bulan lalu meski tak setinggi estimasi para ekonom.

Hal itu memberi sinyal per-ekonomian mulai merangkak naik secara perlahan setelah pe-merintah dan otoritas moneter menyuntikkan stimulus berupa pe mangkasan suku bunga dan aliran likuiditas yang lebih massif.

Data purchasing managers index (PMI) sektor manufaktur China selama Juni stagnan pada level 50,2 atau tak bergerak dari bulan sebelumnya sementara PMI jasa justru naik menjadi 53,8 dari 53,2 pada Mei. Indeks 50 atau lebih menunjukkan akse-

lerasi di sektor terkait.Hal serupa terjadi di Jepang,

aktivitas di pabrik di negara itu tak banyak bergerak tetapi la -poran lain justru menunjukkan pe nguatan cukup signifikan pada permintaan ekspor. Sementara itu, sebuah survei yang dirilis Bank of Japan (BoJ) menyatakan ke -yakinan bisnis dan rencana belan-ja modal perusahaan terak se lerasi.

Pada saat kedua perekonomi-an terbesar di dunia menunjuk-kan hal positif, hal itu memberi semangat. Data ini juga datang menyusul sejumlah sinyal positif dari Amerika Serikat (AS), kata Kepala Ekonom CommSec Craig James.

Meski demikian, laporan data dari sejumlah negara di Asia a.l. Korea Selatan, Taiwan, dan

Indonesia menunjukkan secara ke seluruhan kondisi saat ini ma -sih menantang bagi sebagian besar perekonomian regional.

Sementara itu, ketidakpastian terkait dengan nasib Yunani juga turut menggerus keyakinan dan optimisme pasar Asia. Meskipun Negeri Para Dewa itu hanya me -wa kili 2% dari total perekonomi-an Zona Euro, investor mengkha-watirkan efek beruntun yang be-ri siko mengguncang negara lain.

Adapun, di AS data tentang ak tivitas pabrik juga diekspekta-si kan meningkat. Hal itu juga mem perkuat prospek bahwa Fe -deral Reserve (the Fed) menaik-kan suku bunga atau Fed funds rate mulai September tahun ini. Namun, perbaikan ekonomi Ne -geri Paman Sam saat ini juga

tak kan terlalu berpengaruh pada peningkatan ekspor dari Asia se -perti sebelumnya.

STIMULUS EKONOMISementara itu, para analis dari

ANZ menilai indikator manu-faktur yang relatif tetap menun-jukkan bahwa perekonomian China membutuhkan kebijakan moneter yang lebih longgar lagi. Ke depannya, kami memandang bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut masih perlu, tulis analis ANZ Liu Li-Gang dan Zhou Hao dalam sebuah kajiannya.

Agak berbeda dari China dan Jepang, data perekonomian Korea Selatan masih suram. Ekspor ter-catat ambruk selama enam bulan berturut-turut sedangkan sektor manufaktur melambat tajam.

Kondisi itu diperparah deng-an penyebaran Middle East Res-pi ratory Syndrome (MERS) di N egeri Ginseng. Pemerintah be-reaksi dengan mengumumkan pa ket stimulus fiskal pada per-ekonomian senilai US$13 miliar pekan lalu.

Pasar juga mewaspadai vola-tilitas pasar saham China yang sa ngat tajam belakangan ini. In deks saham gabungan China am bruk 20% setelah mencapai pun caknya pada tengah bulan lalu. Otoritas bahkan mengkaji pe nundaan sejumlah aksi korpo-rasi hingga pasar modal kembali stabil. (Reuters)

Keyakinan bisnis dan rencana belanja modal perusahaan di Jepang dilaporkan meningkat.

Industri manufaktur di China dinilai masih membutuhkan dukung-an kebijakan moneter yang lebih longgar.

SYDNEY Meskipun sektor manufaktur di sejumlah negara belum menggembirakan, sejumlah data perekonomian di China dan

Jepang justru memberi harapan tentang per-baikan prospek perekonomian di dua negara

terbesar di Asia tersebut.

BELANJA MODAL

Sinyal Cerah dari China & Jepang

ANTRE MENGAMBIL PENSIUN

Pensiunan antre menunggu di luar kantor cabang National Bank untuk menerima uang pensiun mereka di utara kota Thessaloniki, Yunani, Rabu (1/7). Sejumlah kantor cabang National Bank di Yunani dibuka pada hari Rabu untuk memungkinkan pensiunan menerima uang pensiun mereka.

Menit terakhir tawaran Yunani kepada kreditur internasional untuk memberikan bantuan keuangan pada hari Selasa lalu tidak cukup untuk menyelamatkan negara tersebut menjadi negara maju pertama yang default terhadap pinjaman Dana Moneter Internasional.

Reuters/Alexandros Avramidis

INDUSTRI PERBANKAN JEPANG

Sumitomo Akan Akuisisi Unit Finansial GE

TOKYO Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. akan meng-akuisisi unit usaha General Electric Co. senilai lebih dari US$2 miliar.

Menurut seorang sumber Bloomberg, pengumuman aksi kor-porasi itu paling cepat dirilis pada Selasa (30/6) waktu setempat. Namun, ketika dikonfirmasi, juru bicara Sumitomo Mitsui Takashi Morita mengatakan perusahaan belum membuat keputusan apapun.

Sumitomo Mitsui memang men-jadi salah satu perusahaan Jepang yang tertarik dengan aset-aset GE setelah perusahaan asal Amerika Serikat itu memutuskan mengurangi unit bisnis non-intinya, termasuk unit bisnis yang bergerak di bidang finansial.

Adapun Sumitomo, bank tersebut berambisi melebarkan sayapnya demi memacu pertumbuhan meng-ingat prospek industri perbankan di negara asalnya tak terlalu cerah. Menciutnya jumlah populasi dan marjin yang kian kecil membuat bisnis perbankan di Negeri Matahari Terbit itu tak terlalu menarik.

Ekspansi bisnis ke luar negeri

adalah cara yang efektif. Langkah untuk membeli aset-aset yang men-dukung upaya tersebut akan mening-kat, kata analis dari Deutsche Bank AG Yoshinobu Yamada.

Pasar merespons positif kabar ini ditandai dengan kenaikan saham perseroan sebesar 0,2% di Tokyo. Sepanjang 2015, saham bank terbe-sar kedua di Jepang itu terapresiasi 24%.

Sebelumnya, laporan dari Wall Street Journal menyebutkan Sumitomo Mitsui mengalahkan Apollo Global Management LLC dan Ares Management LP untuk meng-akuisisi unit bisnis GE itu.

Namun, juru bicara GE di Tokyo Sumito Koike enggan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Pada Mei, GE diperkirakan mendapat-kan sekitar US$30 miliar dari hasil penjualan aset. Adapun, perseroan menargetkan divestasi aset itu akan menghasilkan dana hingga US$200 miliar.

Direktur Eksekutif Jeffrey Immelt mengatakan pihaknya tengah fokus di sektor industri a.l. produksi mesin jet, turbin, dan peralatan medis

sebagai bisnis intinya. Adapun, unit finansialnya di Eropa adalah salah satu aset yang menjadi prioritas perusahaan untuk dilepas.

Strategi ini bertujuan agar penge-lolaan bisnis GE lebih mudah untuk mengejar target pertumbuhan. Pada awal pekan ini, GE juga menyata-kan telah menjual bisnis manaje-men kendaraannya pada Element Financial Corp asal Kanada dengan nilai US$6,9 miliar.

Di samping melepas aset, GE juga memperkuat bisnis intinya dengan aksi akuisisi salah satunya Alstom SA, perusahaan asal Prancis yang bergerak di bidang permesinan dan teknik. Namun, rencana itu tergan-jal restu dari Komisi Eropa yang mengkhawatirkan kesehatan per-saingan usaha jika akuisisi tersebut terlaksana.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Alstom Patrick Kron opti-mistis Uni Eropa, melalui Komisi Eropa, akan menyetujui rencana itu. Saya yakin [akan disetujui]. Tak ada alasan rencana A ini tak ber-hasil, katanya. (Bloomberg/Reuters/Ardhanareswari)

Proyeksi PDB Jepang & China

7,7 7,7 7,4 7,1 7 6,9

1,7 1,61,1

1,71,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

China Jepang

Bisnis/Ilham NesabanaSumber: Global Economic Prospect, Juni 2015, Bank Dunia

R E A D E R'S C H O I C E6 Kamis, 2 Juli 2015

Ana Noviani & Sukirnoredaksi@bisnis.com

Saat itu, Sabtu (20/6), Rini kedatangan tamu para petinggi per usahaan pelat merah di rumah dinasnya kawasan Jl. Wi dya Chandra IV

No.15. Rini menjamu bos BUMN da lam acara buka puasa bersama.

Sejak sore, puluhan bos BUMN su dah ber kumpul di kediamannya. Se belum waktu ber buka puasa tiba, Rini dan pu luhan bos BUMN meng -adakan bincang-bin cang santai.

Sejatinya, dalam acara itu wanita ke la hiran Ma ryland Amerika Se -rikat 9 Juni 1958 itu, le bih banyak mem bahas soal dwelling time di

Pe labuhan Tanjung Priok. Mo men -tum nya tak lama setelah Presiden Joko Widodo protes dengan persoal -an dwel ling time yang tak kun jung usai.

Di sela-sela ceritanya, ada perta -nyaan yang diarahkan kepada Rini ter kait pinjaman siaga (stand by loan) dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Com mer -cial Bank of China (ICBC).

Pertanyaan itu diarahkan me -nang gapi banyak respons yang me -nye but Ke men terian BUMN tengah menggadaikan per usahaan pelat merah dengan adanya pinjaman ter sebut.

"Kok takut dikuasai China itu loh, BUMN kita kuat, BUMN kita pin tar. Kita di Indonesia, bagaimana

kita bisa dikuasai orang lain? Ha -rusnya kita yakin bahwa kita punya ke mampuan menguasai tempat kita sendiri," katanya berapi-api.

Rini geram terhadap penilaian se -jumlah pihak yang menuding pin-jaman dari China akan membuat BUMN dikuasai oleh Negeri Tirai Bambu.

"Jadi begini, dari China ingin betul kerja sama dengan In -donesia itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, mereka me lalui pemerintahannya, yakni Na -tional Development Reformation Commission [NDRC], mengatakan, oke BUMN saya yang bisa jadi partner Anda adalah yang ini," je -las nya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut karena pinjaman dari lembaga keuangan China itu seperti utang-utang yang dilakukan oleh BUMN sebelumnya.

Pinjaman dari CDB dan ICBC, sam bung nya, merupakan standby loan yang dapat ditarik kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Dia menilai, pembangunan pro-yek infras truk tur di Tanah Air se -lalu membutuhkan da na pinjaman

yang tidak sedikit.Dana fasilitas utang yang di -

sediakan oleh CDB dan ICBC itu, ka tanya, tidak ber beda dengan pen-danaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Misalnya, PT Pelindo II be berapa waktu lalu telah merilis obligasi global (global bonds) se -nilai US$1,6 miliar setara dengan Rp21,28 triliun.

Penyerapan global bonds yang di -ter bitkan Pelindo II itu dinilai meru-pakan sebuah kepercayaan investor in ternasional terhadap perusahaan BUMN. Kerja sama antarnegara di nilai lebih mudah ketimbang ma -sing-masing BUMN harus mencari pen danaan sendiri.

BERTEMU PRESIDENKeseriusan China dalam men -

dukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air disampaikan pula oleh Al hadad Pte. Ltd., perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN China. Usai bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6), Chairman Al -hadad Pte Ltd. J.A.K. Alhadad me -nyatakan minat berinvestasi guna men dukung proyek-proyek infra-

struktur pemerintah.Sebagai gambaran, dalam Ang -

garan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, be lanja tiga kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian mencapai Rp216,3 tri-liun.

Ketiga kementerian itu di -harapkan mampu menjadi motor bagi kegiatan pembangunan in-frastruktur jalan, pelabuhan, serta me ningkatkan sarana prasarana pertanian.

"Kami menawarkan pinjaman komersial untuk proyek infrastruk-tur pemerintah mungkin lebih dari US$20 miliar dalam bentuk soft loan," kata Alhadad.

Tawaran itu menjawab langkah yang telah ditempuh Kementerian BUMN dalam menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan China.

Menurutnya, investasi tersebut akan ditarik dari pinjaman ko -mersial ICBC. Lantas, dana tersebut diinvestasikan kepada BUMN karya dan pemegang proyek-proyek infra-struktur lainnya.

"Kami akan terlibat dalam pro-yek itu. Misalnya, untuk proyek pembangkit lisrik, PLN kontribusi in vestasi sebesar 10%-15%, kami in vestasi dalam bentuk loan sebe-sar 85% kepada PLN. Kami yang bangun pembangkit listriknya un -tuk PLN," tuturnya.

Alhadad menambahkan sektor infrastruktur yang dibidik per usahaan yang berbasis di Si ngapura ini adalah jalan tol, pelabuhan, pembangkit lis trik, peng-olahan air, dan pe rumahan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari mi nat tersebut, Alhadad Pte. Ltd. ingin menjajaki kerja sama teknis dengan kementerian dan BUMN ter kait, terutama BUMN Karya seperti PT Hutama Karya, PT Adhi Kar ya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pe -lin do).

"Kami menjajaki kontraktor lokal dan mitra lokal untuk bergabung de ngan kami. Kami menyadari bah wa proyek ekonomi Presiden Jo -kowi dan ingin berpartisipasi dalam pro yek-proyek itu," imbuhnya.

Berdasarkan perhitungan pe-merintah, rencana pengembangan ekonomi Indonesia pada 2015-2019, sejumlah BUMN membutuhkan dana investasi US$23,8 miliar un tuk membiayai 16 proyek.

Menurut Rini, pemerintah ha nya akan mengajukan dana pin jaman yang disediakan oleh CDB senilai US$20 miliar, sesuai pe nawaran yang disampaikan Alhadad.

Tujuh BUMN yang direncana-kan mengantongi pinjaman dari CDB untuk membangun proyek-pro yek raksasa. Di antaranya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. senilai US$1,6 miliar, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. se besar US$5,92 miliar, dan PT Tam bang Batubara Bukit Asam

(Per sero) Tbk. senilai US$1,6 miliar.Selain itu, PT Wijaya Karya

(Persero) Tbk. juga diproyeksikan mem butuhkan pembiayaan dari CDB senilai US$4,06 miliar, PT Pe -labuhan Indonesia I (Persero) se -nilai US$3,76 miliar, PT Pelindo II (Per sero) senilai US$1,6 miliar, dan PT Angkasa Pura II (Persero) senilai US$0,47 miliar.

Rini menambahkan, selain pem -biayaan untuk tujuh perusahaan BUMN tersebut, CDB juga me -nyediakan dana bagi PT Per usahaan Listrik Negara (Persero) senilai US$10 miliar. Pinjaman ter sebut akan digunakan untuk program percepatan pembangunan me ga -proyek pengadaan listrik PLN.

Dari ICBC, sambungnya, BUMN disediakan dana US$20 miliar. BUMN yang akan mengantongi pin jaman tersebut berjumlah 6-7 per usahaan, termasuk PLN. Rini be -

lum bersedia memerinci proyek-proyek yang akan didanai dari pinjaman ICBC tersebut.

"Proyeknya ada banyak, sebagian besar power plant, ada pelabuhan,

pertambangan, feronikel," ung kap -nya.

Staf Ahli Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengatakan hingga saat ini, baru ada tiga per-usahaan pelat merah yang telah mengajukan kebutuhan proyek. BUMN tersebut akan diajukan ke-pada ICBC untuk mengantongi dana pinjaman senilai total US$20 mi liar.

Perusahaan milik negara itu mayoritas bergerak pada sektor infrastruktur. Dia belum bersedia memerinci BUMN yang akan mengan tongi pinjaman ICBC maupun proyek yang telah diajukan kepada pe merintah.

"ICBC ada tujuh proyek, nanti me reka yang menilai menggunakan pro sedur perbankan.

Rini geram dengan pihak yang menuding pinjaman dari China akan membuat BUMN dikuasai oleh Negeri Tirai Bambu.

Sektor infrastruk-tur yang dibidik adalah jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, peng-olahan air, dan peru-mahan rakyat.

Nada bicara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno meninggi. Raut wa -

jahnya sedikit berubah saat disinggung pinjaman dari lembaga keuangan China yang nilainya jika

dirupiahkan setara dengan Rp665 triliun.

CATATAN EDITOR

Tema laporan Readers Choice selanjut-nya, kami mengajukan beberapa topik sebagai berikut: Polri Usul Anggaran Penyidikan Ditambah Properti Dibuka untuk Asing Peremajaan Alutsista, Masihkah Sekadar Wacana? Yunani dan Nasib Pasar Keuangan

Untuk memilih topik yang Anda inginkan, silahkan ikuti polling Read