PEMBEKALAN DOKTER PEMBEKALAN DOKTER BARU FK UNISSULA BARU FK UNISSULA SEMARANGSEMARANG

Oleh : dr. SETYO TRISNADI, Sp.FOleh : dr. SETYO TRISNADI, Sp.F

PENDAHULUANPENDAHULUANBBAGAIMANAAGAIMANA

DOKTER DALAM MENJALANKANDOKTER DALAM MENJALANKAN

PROFESINYAPROFESINYA

HARUS ACCOUNTABLEHARUS ACCOUNTABLE

BAIK DARI SISIBAIK DARI SISI

AGAMA, MORAL, ETIK DAN HUKUMAGAMA, MORAL, ETIK DAN HUKUM

• Landasan moral yaitu nilai baik atau Landasan moral yaitu nilai baik atau buruk buruk AGAMAAGAMA

• Pelanggaran etik (melakukan Pelanggaran etik (melakukan perbuatan tidak semestinya terkait dg perbuatan tidak semestinya terkait dg sikap dan perilaku dokter = sikap dan perilaku dokter = misconductmisconduct) menjadi cakupan bidang ) menjadi cakupan bidang etik.etik.

• Pelanggaran hukum (mengganggu Pelanggaran hukum (mengganggu atau membahayakan kepentingan atau membahayakan kepentingan umum/salah mengobati = umum/salah mengobati = malpracticemalpractice) ) menjadi cakupan bidang hukum.menjadi cakupan bidang hukum.

ETIKAETIKA• Menggunakan hati nurani untuk selalu Menggunakan hati nurani untuk selalu

melakukan hal-hal yang baik dan benar, melakukan hal-hal yang baik dan benar, menghindari perbuatan yang tidak baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik dan salah. salah.

• Etika profesi merupakan etika terapan agar Etika profesi merupakan etika terapan agar kelompok profesional mengaplikasikan ajaran kelompok profesional mengaplikasikan ajaran moral dan etika guna menjaga mutu tindakan, moral dan etika guna menjaga mutu tindakan, kehormatan profesi serta harkat dan martabat kehormatan profesi serta harkat dan martabat manusia baik sebagai subyek maupun obyek. manusia baik sebagai subyek maupun obyek.

• Dalam Islam,etika dan moral ini dsb akhlak yang Dalam Islam,etika dan moral ini dsb akhlak yang berarti sikap dan tingkah laku makhluk terhadap berarti sikap dan tingkah laku makhluk terhadap al-Khalik dan sesama makhluk.al-Khalik dan sesama makhluk.

HUKUMHUKUM

• Menginginkan agar orang menghormati Menginginkan agar orang menghormati kepentingan dan hak orang lain. kepentingan dan hak orang lain.

• Menghormati apa yang telah menjadi Menghormati apa yang telah menjadi kesepakatan, termasuk tradisi yang kesepakatan, termasuk tradisi yang telah diterima masyarakat dalam kurun telah diterima masyarakat dalam kurun waktu lama. waktu lama.

• Merupakan mekanisme sosial untuk Merupakan mekanisme sosial untuk memecahkan masalah.memecahkan masalah.

ETIKA DAN HUKUMETIKA DAN HUKUM

• Kedua norma perlu dihayati dan dilaksanakan Kedua norma perlu dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap dokter dengan sungguh-sungguh oleh setiap dokter dalam menangani gangguan kesehatan pasien. dalam menangani gangguan kesehatan pasien.

• Melanggar kedua norma mengandung sangsi. Melanggar kedua norma mengandung sangsi. • Melanggar norma etika diadili oleh MKEK Melanggar norma etika diadili oleh MKEK

(Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) merupakan lembaga dibawah organisasi profesi. merupakan lembaga dibawah organisasi profesi. Melanggar disiplin diadili oleh MKDKI (Majelis Melanggar disiplin diadili oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).

• Dokter melanggar norma hukum diadili lewat Dokter melanggar norma hukum diadili lewat peradilan umum.peradilan umum.

Hierarchy of Islamic legal Hierarchy of Islamic legal frameworkframework

77

Quran

Hadith

Shariah

Sunnah Rasul

Ijma

Ijtihad

Qiyas

Maslahah

Ijma = General consensusIjtihad = Expert opinion/Local consensusQiyas = AnalogyMaslahah = Benefit/Interest

Ibadah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 INDONESIA NOMOR 29

TAHUN 2004 TAHUN 2004

TENTANG TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERANPRAKTIK KEDOKTERAN

KERANGKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK KERANGKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN (UUPK)KEDOKTERAN (UUPK)

• Judul UU : Judul UU :

UU No. 29 Tahun 2004 Tentang UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KedokteranPraktik Kedokteran

• Materi Muatan : Materi Muatan :

Terdiri atas XII Bab dan 88 PasalTerdiri atas XII Bab dan 88 Pasal

SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN PRAKTIK KEDOKTERAN

BAB IBAB I : Ketentuan Umum, Ps 1: Ketentuan Umum, Ps 1BAB IIBAB II : Asas Dan Tujuan, Ps 2,3: Asas Dan Tujuan, Ps 2,3BAB IIIBAB III : Konsil Kedokteran Indonesia, Ps 4 – Ps 25: Konsil Kedokteran Indonesia, Ps 4 – Ps 25BAB IVBAB IV : Standar Pendidikan Profesi K dan KG, Ps 26: Standar Pendidikan Profesi K dan KG, Ps 26BAB VBAB V : Pendidikan Dan Pelatihan, Ps 27,28: Pendidikan Dan Pelatihan, Ps 27,28BAB VIBAB VI : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Ps 29-35: Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Ps 29-35BAB VIIBAB VII : Penyelenggaraan Praktik, Ps 36-54 : Penyelenggaraan Praktik, Ps 36-54 BAB VIIIBAB VIII : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Ps 55-70: Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Ps 55-70BAB IXBAB IX : Pembinaan Pengawasan, Ps 71-74: Pembinaan Pengawasan, Ps 71-74BAB XBAB X : Ketentuan Pidana, Ps 75-80: Ketentuan Pidana, Ps 75-80BAB XIBAB XI : Ketentuan Peralihan, Ps 81-84: Ketentuan Peralihan, Ps 81-84BAB XIIBAB XII : Ketentuan Penutup , Ps 85-88: Ketentuan Penutup , Ps 85-88

KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

• Pengertian terhadap berbagai istilah Pengertian terhadap berbagai istilah dan terminologi yang digunakan dan terminologi yang digunakan dalam batang tubuh UUdalam batang tubuh UU

• Secara keseluruhan ada 15 istilah Secara keseluruhan ada 15 istilah dan atau terminologidan atau terminologi

1.1. Praktik kedokteran Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dr dan drg terhadap pasien yang dilakukan oleh dr dan drg terhadap pasien dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan;dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan;

2.2. Dr dan drg adalah dokter, dokter spesialis, Dr dan drg adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dengan peraturan perundang-undangan;

3.3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen, yg terdiri atas Konsil Kedokteran independen, yg terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;dan Konsil Kedokteran Gigi;

4.4. Sertifikat kompetensi Sertifikat kompetensi adalah surat tanda adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dr pengakuan terhadap kemampuan seorang dr atau drg untuk menjalankan pratik kedokteran atau drg untuk menjalankan pratik kedokteran di seluruh Indinesia setelah lulus uji kompetensi;di seluruh Indinesia setelah lulus uji kompetensi;

5. 5. Registrasi Registrasi adalah pencatatan resmi adalah pencatatan resmi terhadap dr dan drg yg telah memiliki terhadap dr dan drg yg telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;profesinya;

6. 6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dr dan drg yg telah diregistrasi terhadap dr dan drg yg telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku;setelah memenuhi persyaratan yg berlaku;

7. 7. Surat Izin Praktik Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yg adalah bukti tertulis yg diberikan pemerintah kepada dokter & diberikan pemerintah kepada dokter & dokter gigi yg akan menjalankan praktik dokter gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratankedokteran setelah memenuhi persyaratan

8. 8. Surat tanda registrasi Surat tanda registrasi dokter & dokter gigi dokter & dokter gigi adalah bukti tertulis yg diberikan oleh adalah bukti tertulis yg diberikan oleh

Konsil Konsil Kedokteran Indonesia kepada Kedokteran Indonesia kepada dokter & dokter & dokter gigi yg telah diregristasi dokter gigi yg telah diregristasi

9. Sarana pelayanan kesehatan adalah 9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat tempat penyelenggaraan upaya penyelenggaraan upaya pelaksanaan pelaksanaan kesehatan yg dpt digunakan kesehatan yg dpt digunakan untk praktik untk praktik kedokteran atau kedokteran kedokteran atau kedokteran gigi gigi

10. Pasien adalah setiap orang yg melakukan 10. Pasien adalah setiap orang yg melakukan konsultasi masalah kesehatannya untk konsultasi masalah kesehatannya untk memperoleh pelayanan kesehatan yg memperoleh pelayanan kesehatan yg diperlukaan baik secara langsung diperlukaan baik secara langsung

maupun maupun tidak langsung kepada dokter tidak langsung kepada dokter atau dokter atau dokter gigi gigi

11. 11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu suatu pekerjaan kedokteran atau pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yg kedokteran gigi yg dilaksanakan berdasarkan dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, suatu keilmuan, kompetensi yg diperoleh kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan yg melalui pendidikan yg berjenjang dan kode etik berjenjang dan kode etik yg bersifat melayani yg bersifat melayani masyarakat;masyarakat;

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter 12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia Indonesia untuk dokter & Persatuan Dokter Gigi untuk dokter & Persatuan Dokter Gigi Indonesia Indonesia untUk dokter gigi; untUk dokter gigi;

13. 13. Kolegium Kedokteran Indonesia Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yg Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yg dibentuk oleh organisasi profesi untuk dibentuk oleh organisasi profesi untuk

masing2 masing2 cabang displin ilmu yg bertugas cabang displin ilmu yg bertugas mengampu cabang mengampu cabang displin ilmu tersebutdisplin ilmu tersebut

14. Majelis Kehormatan Disiplin 14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kedokteran Indonesia adalah Indonesia adalah lembaga yg lembaga yg berwenang untuk berwenang untuk menentukan ada menentukan ada tidaknya kesalahan tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter yg dilakukan dokter dan dan dokter gigi dokter gigi dalam penerapan dalam penerapan disiplin ilmu disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran dan kedokteran gigi kedokteran gigi dan menetapkan dan menetapkan sangsisangsi

15. Menteri Kesehatan adalah menteri 15. Menteri Kesehatan adalah menteri yg yg tugas dan tanggung jawabnya tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatandibidang kesehatan

ASASASAS

1.1. Negara : PancasilaNegara : Pancasila

2.2. Keilmuan : Nilai ilmiahKeilmuan : Nilai ilmiah

3.3. Manfaat bagi masyarakat : Manfaat, Manfaat bagi masyarakat : Manfaat, keadilan, kemanusiaan, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keseimbangan, perlindungan dan keselamatan penerima pelayanankeselamatan penerima pelayanan

TUJUANTUJUAN UUPK UUPK

1.1. Memberi perlindungan kepada penerima Memberi perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatanpelayanan kesehatandadari praktik ri praktik Dr yang Dr yang tidak kompetentidak kompeten..

2. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatanpelayanan kesehatanddari performance ari performance (kinerja) (kinerja) Dr yang buruk. Dr yang buruk.

3.3. Memberikan kepastian hukum Memberikan kepastian hukum

a. ta. tatalaksana melakukan praktik kedokteran. atalaksana melakukan praktik kedokteran. b. b. ttatalaksana pengaturan, pengawasan, atalaksana pengaturan, pengawasan, pempembibinaan praktik Dr serta sanksi, dll.naan praktik Dr serta sanksi, dll.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIAKONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

(1)Untuk melindungi masyarakat dan (1)Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan dokter meningkatkan mutu pelayanan dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari :Kedokteran Indonesia yang terdiri dari :

Konsil Kedokteran dan Konsil Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran GigiKedokteran Gigi

(2)KKI bertanggung jawab kepada (2)KKI bertanggung jawab kepada PresidenPresiden

KONSIL KEDOKTERAN/KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGIGIGI

• Membentuk KK & KKGI :Membentuk KK & KKGI :-Fungsi, tugas dan wewenang-Fungsi, tugas dan wewenang-Keanggotaan dan organisasi : -Keanggotaan dan organisasi : Hubungan Hubungan dengan Komite / dengan Komite / Lembaga / Institusi / Lembaga / Institusi / OrganisasiOrganisasi-Masa bakti-Masa bakti-Tata kerja-Tata kerja-Pembiayaan-Pembiayaan

• Fungsi KKI :Fungsi KKI :Pengaturan, pengesahan, penetapan serta Pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dr dan drg yg menjalankan pembinaan dr dan drg yg menjalankan praktik kedokteran dalam rangka praktik kedokteran dalam rangka meningkatakan mutu pelayanan medis.meningkatakan mutu pelayanan medis.

• Tugas KKI :Tugas KKI :-Melakukan registrasi dr dan drg-Melakukan registrasi dr dan drg-Mengesahkan standar pendidikan dr dan -Mengesahkan standar pendidikan dr dan drgdrg-Melakukan pembinaan terhadap -Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkaitbersama lembaga terkait

• Standar pendidikan dr dan drg disyahkan dan Standar pendidikan dr dan drg disyahkan dan ditetapkan oleh KKI bersama dg Kolegium ditetapkan oleh KKI bersama dg Kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikandan asosiasi rumah sakit pendidikan

• Wewenang KKI :Wewenang KKI :a. a. Menyetujui dan menolak permohonan Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dr dan drgregistrasi dr dan drgb. b. Menerbitkan dan mencabut STR dr dan Menerbitkan dan mencabut STR dr dan drgdrgc. c. Mengesahkan standar kompetensi dr dan Mengesahkan standar kompetensi dr dan drgdrgd. d. Melakukan pengujian terhadap Melakukan pengujian terhadap persyaratan persyaratan registrasi dr dan drgregistrasi dr dan drg

e. e. Mengesahkan penerapan cabang Mengesahkan penerapan cabang ilmu ilmu kedokteran dan kedokteran gigikedokteran dan kedokteran gigif. f. Melakukan pembinaan bersama thp Melakukan pembinaan bersama thp dr dr dan drg mengenai pelaksanaan dan drg mengenai pelaksanaan etika etika profesi yang ditetapkan oleh profesi yang ditetapkan oleh organisasi organisasi profesiprofesig. g. Melakukan pencatatan thp dr dan Melakukan pencatatan thp dr dan drg drg yang dikenakan sangsi oleh yang dikenakan sangsi oleh organisasi organisasi profesi atau perangkatnya profesi atau perangkatnya karena karena melanggar ketentuan etika melanggar ketentuan etika profesiprofesi

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGIKEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

• Disyahkan oleh KKIDisyahkan oleh KKI

• Profesi dr atau drg disusun oleh asosiasi Profesi dr atau drg disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigikedokteran gigi

• Pendidikan dr spesialis atau drg spesialis Pendidikan dr spesialis atau drg spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigikedokteran gigi

• Berkoordinasi dg organisasi profesi, kolegium, Berkoordinasi dg organisasi profesi, kolegium, asosiasi rs pendidikan, depdiknas dan depkesasosiasi rs pendidikan, depdiknas dan depkes

PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

• Praktek kedokteran/kedoketran gigi harus Praktek kedokteran/kedoketran gigi harus berdasarkan kompetensiberdasarkan kompetensi

• Diperoleh melalui pendidikan dan pelatihanDiperoleh melalui pendidikan dan pelatihan• Perlu pengaturan terhadap pendidikan dan Perlu pengaturan terhadap pendidikan dan

pelatihan dr/drgpelatihan dr/drg• Memberdayakan lembaga yang telah ada :Memberdayakan lembaga yang telah ada :

-Institusi/asosiasi pendidikan-Institusi/asosiasi pendidikan-Organisasi profesi/Kolegium keilmuan-Organisasi profesi/Kolegium keilmuan-Asosiasi RS Pendidikan-Asosiasi RS Pendidikan-Pemerintah (Depdiknas)-Pemerintah (Depdiknas)

PENELITIAN DAN PENGEMBENGANPENELITIAN DAN PENGEMBENGAN

• Praktik kedokteran/kedokteran gigi sering Praktik kedokteran/kedokteran gigi sering dipakai sebagai tempat penelitian untuk dipakai sebagai tempat penelitian untuk pengembanganpengembangan

• Perlu mengatur penelitian dan Perlu mengatur penelitian dan pengembangan IPTEK kedokteran/kedokteran pengembangan IPTEK kedokteran/kedokteran gigi yang diselenggarakan melalaui praktikgigi yang diselenggarakan melalaui praktik

• Mendayagunakan dan memperkuat lembaga Mendayagunakan dan memperkuat lembaga yang telah ada dan memberlakukan yang telah ada dan memberlakukan ketentuan yang sudah berlaku (Ethical ketentuan yang sudah berlaku (Ethical Clearances)Clearances)

REGISTRASIREGISTRASI

• Untuk tertibnya praktik kedokteran/kedokteran Untuk tertibnya praktik kedokteran/kedokteran gigi perlu dilakukan registrasigigi perlu dilakukan registrasi

• Dilakukan oleh KKI divisi regristrasi dokter/dokter Dilakukan oleh KKI divisi regristrasi dokter/dokter gigi :gigi :

Tugas dan fungsiTugas dan fungsiKeanggotaan dan organisasiKeanggotaan dan organisasiMasa baktiMasa baktiPembiayaanPembiayaan

• Mengatur persyaratan, tatacara dan masa Mengatur persyaratan, tatacara dan masa berlaku registrasi :berlaku registrasi :

dr/drg lulusan dalam negeridr/drg lulusan dalam negeridr/drg lulusan luar negeridr/drg lulusan luar negeridr/drg asingdr/drg asing

• Persyaratan untuk memperoleh STR :Persyaratan untuk memperoleh STR :

-Memiliki ijazah dr, drSp, drg, drgSp-Memiliki ijazah dr, drSp, drg, drgSp

-Memiliki surat pernyataan telah -Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dr atau drgmengucapkan sumpah/janji dr atau drg

-Memiliki sk sehat fisik dan mental-Memiliki sk sehat fisik dan mental

-Memiliki sertifikat kompetensi-Memiliki sertifikat kompetensi

-Membuat pernyataan akan mematuhi dan -Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesimelaksanakan ketentuan etika profesi

• STR berlaku selama 5 th dan diregistrasi STR berlaku selama 5 th dan diregistrasi ulang setiap 5 thulang setiap 5 th

• Dr dan drg lulusan luar negeri yg akan Dr dan drg lulusan luar negeri yg akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus dievaluasi :harus dievaluasi :a. kesahan ijazaha. kesahan ijazahb. mengikuti adaptasi dan sertifikasi b. mengikuti adaptasi dan sertifikasi kompetensikompetensic. mengucapkan sumpah/janji dr atau drgc. mengucapkan sumpah/janji dr atau drgd. memiliki sk sehat fisik dan mentald. memiliki sk sehat fisik dan mentale. mematuhi dan melaksanakan etika profesie. mematuhi dan melaksanakan etika profesi

• Dr dan drg WNA selain syarat di atas juga Dr dan drg WNA selain syarat di atas juga harus melengkapi surat izin kerja dan harus melengkapi surat izin kerja dan kemampuan berbahasa Indonesiakemampuan berbahasa Indonesia

• STR tidak berlaku karena :STR tidak berlaku karena :

a. dicabut atas dasar UUa. dicabut atas dasar UU

b. habis masa berlakunya dan tidak b. habis masa berlakunya dan tidak mendaftar ulangmendaftar ulang

c. atas permintaan yg bersangkutanc. atas permintaan yg bersangkutan

d. ybs meninggal duniad. ybs meninggal dunia

e. dicabut KKIe. dicabut KKI

• Dr atau drg yang telah memperoleh Surat Dr atau drg yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR), mempunyai Tanda Registrasi (STR), mempunyai wewenang :wewenang :-Melakukan praktik : mewawancarai pasien, -Melakukan praktik : mewawancarai pasien,

memeriksa memeriksa fisik dan mental, fisik dan mental, menentukan menentukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan penunjang, menegakkan menegakkan diagnosis, menentukan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan penatalaksanaan dan pengobatanpengobatan-Menulis resep-Menulis resep-Melakukan tindakan-Melakukan tindakan-Menerbitkan surat keterangan-Menerbitkan surat keterangan-Menyimpan obat-Menyimpan obat-Meracik dan meyerahkan obat-Meracik dan meyerahkan obat

PENYELENGGARAAN PRATIKPENYELENGGARAAN PRATIK

• Mengatur tatalaksana pelaksanaan praktik Mengatur tatalaksana pelaksanaan praktik kedokteran:kedokteran:-SIP-SIP-Pelaksanaan praktik-Pelaksanaan praktik-Standar pelayanan-Standar pelayanan-Persetujuan tindakan medik-Persetujuan tindakan medik-Rekam medis-Rekam medis-Rahasia kedokteran-Rahasia kedokteran-Kendali mutu dan kendali biaya-Kendali mutu dan kendali biaya-Hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi-Hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi-Hak dan kewajiban pasien-Hak dan kewajiban pasien-Pembinaan praktik kedokteran-Pembinaan praktik kedokteran

SURAT IZIN PRAKTIKSURAT IZIN PRAKTIK

• Setiap dokter dan dokter gigi yang akan Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik kedokteran harus melaksanakan praktik kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktikmemiliki Surat Izin Praktik

• SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kab/Kota tempat praktik berwenang di Kab/Kota tempat praktik berpedoman pada prinsip desentralisasiberpedoman pada prinsip desentralisasi

• SIP diberikan untuk paling banyak 3 tempatSIP diberikan untuk paling banyak 3 tempat

• 1 SIP berlaku untuk 1 tempat praktek1 SIP berlaku untuk 1 tempat praktek

Non licenced Non licenced doctor (belumdoctor (belumpunya STR)punya STR)

Licenced doctorLicenced doctor (punya STR)(punya STR)

Disebut MedicalDisebut MedicalDoctor (MD)Doctor (MD)

Belum Belum berwenangberwenangmelakukanmelakukanamalan amalan perobatanperobatan

Disebut GeneralDisebut GeneralPractitioner (GP)Practitioner (GP)

Sudah Sudah berwenangberwenangmelakukan melakukan amalan amalan perobatanperobatan

RS I

RS II

RS III

diluardiluarsarana sarana kesehatakesehatan n

STRSTR

Licensing

SIP

SIP

SIP

SIP

saranasaranakesehatan kesehatan milik doktermilik dokter

DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGIDISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

• Dalam melaksanakan praktik kedokteran Dalam melaksanakan praktik kedokteran dan kedokteran gigi perlu ditegakkan dan kedokteran gigi perlu ditegakkan disiplindisiplin

• Membentuk Majelis Kehormatan Disiplin Membentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) :Kedokteran Indonesia (MKDKI) :-Tugas dan fungsi-Tugas dan fungsi-Keanggotaan dan organisasi-Keanggotaan dan organisasi-Masa bakti-Masa bakti-Pembiayaan-Pembiayaan

• Prosedur pemeriksaan dan pengaduanProsedur pemeriksaan dan pengaduan• Tindakan disiplinTindakan disiplin

Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI.Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI.MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI.MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI.Tugasnya bersifat independen, yaitu:Tugasnya bersifat independen, yaitu:a.a.menerima, memeriksa dan memutus pengaduan menerima, memeriksa dan memutus pengaduan

pelanggaran disiplin dokter.pelanggaran disiplin dokter.b. b. menyusun pedoman dan tatalaksana penanganan menyusun pedoman dan tatalaksana penanganan

kasus pelanggaran disiplin dokter.kasus pelanggaran disiplin dokter.Bentuk sanksi berupa:Bentuk sanksi berupa:

a. peringatan tertulis,a. peringatan tertulis, b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP, ataub. rekomendasi pencabutan STR atau SIP, atau c. kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihanc. kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan

BENTUK PELANGGARAN BENTUK PELANGGARAN DISIPLINDISIPLIN1.1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.

2.2. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kompe-tensi Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kompe-tensi yang sesuai.yang sesuai.

3.3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan terten-tu yang Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan terten-tu yang tidak memiliki kompetensi.tidak memiliki kompetensi.

4.4. Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.perihal penggantian tersebut.

5.5. Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.

6.6. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.

7.7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien.kebutuhan pasien.

8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai. .

9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent. 9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent.

10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.

11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan ke-11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan ke-hamilan yang tidak sesuai ketentuan.hamilan yang tidak sesuai ketentuan.

12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan 12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaannya atau keluarga.pasien atas permintaannya atau keluarga.

13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau 13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang layak.layak.

14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical 14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.

15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar ke-15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar ke-manusiaan.manusiaan.

16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak 16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sah.dan sah.

17. Membuka rahasia kedokteran.17. Membuka rahasia kedokteran.

18. Memberikan keterangan medis yang tidak didasarkan atas 18. Memberikan keterangan medis yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar & patut.hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar & patut.

19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan atau eksekusi mati.19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan atau eksekusi mati.

20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai pera-20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai pera-turan perundang-undangan.turan perundang-undangan.

21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di 21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di tempat praktik.tempat praktik.

22. Menggunakan gelar akademik/sebutan profesi yang bukan 22. Menggunakan gelar akademik/sebutan profesi yang bukan haknya.haknya.

23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan/ 23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan/ memberikan resep obat/alat.memberikan resep obat/alat.

24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau 24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan.lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan.

25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif 25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.lainnya.

26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi 26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang tidak sah.yang tidak sah.

27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.

28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat 28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.disiplin.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Penerapan UU ini perlu dibina dan diawasiPenerapan UU ini perlu dibina dan diawasi• Mengatur peran Menkes dan PemdaMengatur peran Menkes dan Pemda• Mengatur tujuan pembunaan dan pengawasanMengatur tujuan pembunaan dan pengawasan• Mengatur aspek pembinaan dan pengawasan :Mengatur aspek pembinaan dan pengawasan :

-Penggunaan identitas menyerupai -Penggunaan identitas menyerupai dokter/dokter gigi (sangsi 5 th penjara atau dokter/dokter gigi (sangsi 5 th penjara atau denda 150 jt)denda 150 jt)-Penggunaan alat, metode dan cara menyerupai -Penggunaan alat, metode dan cara menyerupai

dokter/dokter gigi (sangsi sama)dokter/dokter gigi (sangsi sama)

KETENTUAN PIDANAKETENTUAN PIDANA

• Menetapkan jenis pelanggaran pidana Menetapkan jenis pelanggaran pidana sehubungan dengan penerapan UU ini :sehubungan dengan penerapan UU ini :-Surat Tanda Regristrasi (pidana penjara paling -Surat Tanda Regristrasi (pidana penjara paling lama lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta)3 tahun atau denda paling banyak 100 juta)-Surat Izin Praktik (sangsi sama STR)-Surat Izin Praktik (sangsi sama STR)-Sarana kesehatan yang mempekerjakan -Sarana kesehatan yang mempekerjakan dokter/dokter gigi tanpa memiliki SIP (pidana dokter/dokter gigi tanpa memiliki SIP (pidana penjara 10 th atau denda 300 jt)penjara 10 th atau denda 300 jt)-Sengaja tidak memasang papan nama, sengaja -Sengaja tidak memasang papan nama, sengaja tidak tidak membuat rekam medis (penjara 1 th atau membuat rekam medis (penjara 1 th atau denda 50 denda 50 jt)jt)

KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN

• Menetapkan hal-hal yang masih bersifat Menetapkan hal-hal yang masih bersifat peralihan :peralihan :-Peraturan pelaksanaan dari UU No.23 th -Peraturan pelaksanaan dari UU No.23 th 1992 1992 yang bertentangan dinyatakan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku tidak berlaku lagilagi-Surat Penugasan (SP) -Surat Penugasan (SP) Surat Tanda Surat Tanda RegristrasiRegristrasi-Surat Izin Pratik (lama) -Surat Izin Pratik (lama) Surat Izin Surat Izin Praktik Praktik (baru) paling lama 2 th setelah (baru) paling lama 2 th setelah KKI KKI terbentukterbentuk

KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

• Mencabut pasal 54 UU No 23 th 1992 Mencabut pasal 54 UU No 23 th 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dg dr tentang Kesehatan yang berkaitan dg dr dan drgdan drg

• KKI harus dibentuk paling lama 6 bulan KKI harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak UUPK diundangkansejak UUPK diundangkan

• KKI dibentuk paling lambat 1 bulan KKI dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum masa keanggotaan KKI berakhir sebelum masa keanggotaan KKI berakhir

• Penetapan mulai berlakunya UUPK, yi 1 th Penetapan mulai berlakunya UUPK, yi 1 th sejak tanggal diundangkan (6 oktober sejak tanggal diundangkan (6 oktober 2004) 2004)

IDI (IKATAN DOKTER IDI (IKATAN DOKTER INDONESIA)INDONESIA)• TujuanTujuan : :

   Memadukan segenap potensi dokter Memadukan segenap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dan profesi kedokteran, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan teknologi kedokteran, serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarkat sehat dan sejahtera.masyarkat sehat dan sejahtera.

  

• Usaha Usaha ::

a. Membina dan mengembangkan a. Membina dan mengembangkan kemampuan profesi (advokasi kesehatan, kemampuan profesi (advokasi kesehatan, profesi dan pelaku pengubah) bagi para profesi dan pelaku pengubah) bagi para anggotaanggota

b. Memelihara dan membina terlaksananya b. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran sumpah dokter dan kode etik kedokteran IndonesiaIndonesia

c. Meningkatkan mutu pendidikan profesi c. Meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan kedokteran, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, serta pengembangan ilmu kedokteran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu.ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu.

• Usaha :Usaha :

d. Memperjuangkan dan mememlihara d. Memperjuangkan dan mememlihara kepentingan serta kedudukan dokter kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokterandan martabat profesi kedokteran

e. Bermitra dengan pemerintah dalam e. Bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan dalam pengembangan kebijakan dan dalam program-program kesehatanprogram-program kesehatan

f. Membantu masyarakat dalam f. Membantu masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannyakesehatannya

• Usaha :Usaha :

g. Mengadakan hubungan kerjasama g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain yang dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau mempunyai tujuan yang sama atau selaras, pemerintah atau swasta di dalam selaras, pemerintah atau swasta di dalam negeri atau di luar negerinegeri atau di luar negeri

h. Melaksanakan usaha-usaha untuk h. Melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggotakesejahteraan anggota

i. Melaksanakan usaha lain yang berguna i. Melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.organisasi.

Hak anggota IDIHak anggota IDI

• a. Anggota biasa berhak a. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan dan atdengan lisan dan ataau tertulis u tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, dan memiliki kegiatan organisasi, dan memiliki hak pilih dan dipilihhak pilih dan dipilih

b. Anggota muda, anggota luar biasa, dan b. Anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan berhak anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan lisan atau tertulis usul, pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, dan mengikuti semua kepada pengurus, dan mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak pilih dan dipilih.mempunyai hak pilih dan dipilih.

c. Tiap anggota berhak mendapat c. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas IDI dan atau melaksanakan tugas IDI dan atau pekerjaan sebagai dokter.pekerjaan sebagai dokter.

  

PERAN IDIPERAN IDI• Peran advokasi kesehatan, pelaku-Peran advokasi kesehatan, pelaku-

pengubah (pengubah (agent of changeagent of change) dan ) dan profesionalisme dalam kehidupan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan jiwa dan semangat persaudaraan dokter-dokter Indonesia yang terwujud dokter-dokter Indonesia yang terwujud sejak 1911 diteruskan dengan jalan sejak 1911 diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.dimiliki dalam satu organisasi.