8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 1/6

DRAFT 

RESTRUKTURISASI FUNGSI DAN WEWENANG OMBUDSMAN

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DEMI

TERCAPAINYA PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 1

A. Pendahuluan

Pemikiran terciptanya suatu iklim pemerintahan yang memegang teguh

 good governance di Indoneisa merupakan cita-cita ideal masyarakat Indonesia

secara global. Rakyat selama ini merasa selalu dinomor duakan dan hanya

sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan bermasyarakat maupun

 bernegara. Namun seiring era reformasi, yaitu dengan ditandai runtuhnya

rezim pemerintahan presiden Soeharto, masyarakat mengalami transisi dan

 pendewasaan dalam tatanan berbangsa dan bernegara secara umum. eskipun

tingkat pemahamannya masih relatif sangat parsial tetapi setidaknya keadaan-

keadaan semacam ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam

sebuah proses pembela!aran.

Se!alan dengan semangat reformasi yang bertu!uan menata kembali perikehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah telah melakukan

 perubahan-perubahan mendasar dalam sistem ketatanegraan dan sistem

 pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan antara lain dengan

membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan

 baru."  Salah satu diantaranya adalah #omisi $mbudsman atau yang lazim

disebut ombudsman nasional.%

elalui #eppres No. && tahun "''', komisi ombudsman nasional hadir 

sebagai manifestasi konkret bahwa rakyat !uga berhak mendapatkan perlakuan

secara prioritas dalam hal pelayanan. (ugas pokoknya adalah melakukan

 pengawasan terhadap proses pelayanan umum oleh penyelenggara Negara.

)*isusun oleh +li Ridho, uhaeti, dan Sahlan +diputra +l oneh

"embaga-lembaga Negara yang baru sesuai dengan perubahan * )/&0 adalah *P*,#P, #1, #. Selain itu terdapat lembaga yang dise!a!arkan dengan lembaga Negara yakni,#omnas 2+. embaga-lembaga pemerintahan yang baru antara lain #P#PN.

33alang +smara, Ombudsmen Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik  Indonesia, aksbang Pressindo, 1ogyakarta, "''0. 2lm. )-". 

8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 2/6

1

8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 3/6

Salah satu tu!uannya adalah mendorong penyelenggaraan negara dan

 pemerintahan yang efektif, efisien, !u!ur, terbuka, dan bersih, serta bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.&  ntuk mempertegas eksistensinya maka

dikeluarkanlah No. %4 tahun "''5. *engan demikian, maka keberadaan

ombudsman nasional tersebut dalam sistem pemerintahan Negara RI adalah

sebagai lembaga pengawas untuk mencegah ter!adinya praktik 

maladministrasi..

Pasca reformasi konstitusi sebanyak empat kali, pemerintah pun laten

mendirikan lembaga-lembaga negara baru. Sehingga tak !arang fungsi

lembaga-lembaga tersebut saling tumpang-tindih dengan lembaga negara yang

telah dibentuk sebelumnya.0  #eberadaan lembaga ombudsman nasional

demikian !uga menimbulkan beberapa pertanyaan. *itin!au dari segi

 pemerintahan, apakah fungsi yang di!alankan oleh ombudsman nasional

tersebut tidak tumpang tindih dengan fungsi-fungsi yang di!alankan oleh

lembaga negara yang ada saat ini, mengingat fungsi pengawasan (control)

terhadap pemerintah dan lembaga peradilan !uga telah di!alankan oleh

lembaga-lembaga dan se!umlah lembaga pemerintahan sesuai dengan

kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, adan Pemeriksa #euangan6P#7 yang berwewenang memeriksa penggunaan keuangan Negara, *PR 

dengan hak meminta keterangan dan hak menga!ukan pertanyaan mempunyai

kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. ahkan dalam

 perubahan kedua * )/&0, fungsi pengawasan telah dipertegas sebagai

salah satu diantara tiga fungsi *PR.

ahkamah agung 6+7 secara langsung maupun tidak langsung !uga

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah melalui proses

& No. %4 tahun "''5 lebih rinci menyebutkan tu!uan dibentuknya $mbidsmen adalahsebagai berikut 8 a. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, !u!ur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme9 b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, !u!ur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme9 c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dankese!ahteraan yang semakin baik9 d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk  pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek aladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi,serta nepotisme9 e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dansupremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

5  http8::www.ombudsman.go.id:;ebsite:detail+rchie<e:)=):id, Fungsi  embaga

 Negara anyak (umpang (indih, diakses tanggal '% ei "')'.

2

8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 4/6

 peradilan, baik oleh + sendiri maupun lembaga oleh lembaga-lembaga

 peradilan lainnya diseluruh tanah air. Selain itu !uga pemerintah mendapat

 pengawasan dari #omnas 2+ yang kedudukannya mandiri dan setingkat

dengan lembaga Negara lainnya berfungsi melaksanakan pengka!ian,

 penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.=

Sementara itu menurut * )/&0 setelah amandemen ketiga, presiden selaku

kepala pemerintahan !uga mendapat pengawsan secara tidak langsung dari

mahkamah konstitusi 6#7, #arena lembaga ini berhak memeriksa, mengadili

dan memutus pendapat *PR bahwa presiden dan:atau wakil presiden telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,

dan:atau pendapat bahwa presiden dan:atau wakil presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai presiden dan:atau wakil presiden.4

erdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kemudian bagaimana

seharusnya lembaga ombudsman ditempatkan dalam struktur kelembagaan

 Negara. *alam hal ini apakah ombudsman merupakan perpan!angan tangan

6bagian7 dari suatu lembaga negara tertentu seperti *PR, presiden dan lain-

lain. +taukah sebagai lembaga teresendiri yang berada diluar lembaga-

lembaga yanga ada. Selan!utnya, !ika di tin!au dari sistem perlindungan hukum

 bagi rakyat, maka pertanyaan yang muncul adalah dimanakah kedudukan

ombudsman dalam sistem perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia dan

apa fungsi-fungsi yang harus di!alankan. Pertanyaan lain yang muncul adalah

apakah ombudsman yang ada dinegara Indonesia yang notabene menganut

sistem pemerintahan presidensial mampu beker!a secara efektif dan bagaimana

kedudukan omubdsman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia !uga

men!adi pertanyaan serius yang harus di!awab.

=Pasal ) angka 4 No. %/ tahun )///.

7 Pasal 4 ayat ) * )/&0, >itra +ditya akti, andung, "''5. 2lm. )).

8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 5/6

3

8/19/2019 Restrukturisasi Fungsi Dan Wewenang Ombu

http://slidepdf.com/reader/full/restrukturisasi-fungsi-dan-wewenang-ombu 6/6

Thank you for evaluating 

BCL easyConverter Desktop

This Word document was converted from PDF with an evaluation

version of BCL easyConverter Desktop software that only

converts the first 3 pages of your PDF.

CTRL Click on the link !elow to purchase

 "ctivate your software for less than #$%http&''www.pdfonline.com'easyconverter'