Download - PPh 21,22.23.26

Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan denganpenghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak meliputi : • orang pribadi; • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; • badan; dan • bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yangdalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal diIndonesia.

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badanpemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannyadimasukan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparatpengawasan fungsional negara.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah: - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, danbadan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankanusaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebihdari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

1 / 9


kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesiabukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak 1. Badan perwakilan negara asing; 2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing danorang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggalbersama-sama mereka, dengan syarat: • bukan warga Negara Indonesia; dan • di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta • negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 3.Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangandengan syarat : • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; • tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dariIndonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuranpara anggota; 4.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan KeputusanMenteri Keuangan dengan syarat : • bukan warga negara Indonesia; dan • tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperolehpenghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yangbersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima ataudiperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunatau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PajakPenghasilan; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

2 / 9


sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karenapengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan ataupengambilalihan usaha; - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecualiyang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badankeagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasiyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; e.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g.dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaanasuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ; h. royalti; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasanutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.q. penghasilan dari usaha berbasis syariah.r. Surplus Bank Indonesias. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mnegatur mengenai KUP.

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa: • bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya; • penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; • penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta • penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak 1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat ataulembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima

3 / 9


zakat yang berhak. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satuderajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidakada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antarapihak-pihak ybs; 2. Warisan; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atausebagai pengganti penyertaan modal; 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransikesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa; 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDalam Negeri,koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan - bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan sahampada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlahmodal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentuyang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yangmodalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi; 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima)tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian labadari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesiadengan syarat badan pasangan usaha tersebut: - merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalamsektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENANAMKAN MODALPADA BIDANG TERTENTU ATAU PADA BIDANG TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU(PERATURAN PEMERINTAH No.1 Tahun 2007)

Latar Belakang

4 / 9


1. Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modaldalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentudan atau daerah-daerah tertentu; 2. Untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sesuaidengan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Dasar Hukum •Pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan •Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007-07-20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 •Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan ? Fasilitas Pajak Penghasilan ini dapat diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yangberbentuk : • Perseroan terbatas; atau • Koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah asa, yang melakukan penanamanmodal baik untuk: • Penanaman modal baru; maupun • Perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang usaha tertentu atau pada bidang tertentudan daerah tertentu;

Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yangdigunakan untuk kegiatan utama usaha.Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Bentuk Fasilitas Pajak Penghasilan apa saja dapat diberikan ?Kepada Wajib Pajak tersebut dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk :

a.pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah PenanamanModal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun; Contoh : PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp 100 miliar berupa pembelian aktiva tetapberupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan

5 / 9


penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp 100 miliar = Rp 5 miliar setiaptahunnya selama 6 tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva tetap berwujud

Masa Manfaat Menjadi

Tarif Amortisasi berdasarkan garis lurus

Penyusutan berdasarkan metode saldo menurun

I. Bukan BangunanKelompok I

Kelompok IIKelompok IIIKelompok IV

II. Bangunan PermanenTidak Permanen

2 tahun

4 tahun 8 tahun 10 tahun

6 / 9


10 tahun 5 tahun

50%

25% 12,5% 10%

10% 20%

100%(dibebankan sekaligus) 50% 25% 20%

--

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luarnegeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

Contoh :

7 / 9


Investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yangtelah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2007. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memilikiPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia(RI), atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah RIdengan tarif pajak dividen untuk WP luar negeri 10% atau lebih, maka atas dividen hanya akandikenakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sebesar 10%. Namun apabila investor Xtersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah RIdengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan PPh di Indonesia sesuai tarif yang diatur dalamP3B tersebut. d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)tahun dengan ketentuan sebagai berikut : 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha tertentu yang dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat.

2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut -turut;

3) tambahan 1 tahun : Apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10 miliar 4) tambahan 1 tahun : Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari investasi dalam jangkawaktu 5 tahun; dan/atau

5) tambahan 1 tahun : Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke 4.

Hal Hal Yang harus diperhatikan dalam PP 1 /2007 • Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala BKPM • Sebelum lewat 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas Wajib Pajak tidak boleh : a. Menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas, atau b. Mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktivatetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

8 / 9


• Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut,maka : a. Fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut; b. Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan c. Tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah ini. • Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilanwajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh investasi; (Laporan ini disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester terhitung sejak dimulainya realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh investasi, palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan) b. Realisasi produksi sejak saaat dimulainya produksi komersial; c. Penggunaan aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; d. Pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas; dan e. Penggantian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yangbaru.(Laporan ini (huruf b,c,d dan e) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiapsemester, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutanselama 6 (enam) tahun sejak saat dimulainya produksi komersial). • Wajib Pajak yang telah mendapat fasilitas Pajak Penghasilan wajib melampirkan laporankeuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan. • Pelaksanaan PP ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejakditetapkan • Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian • Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadusebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka ataskegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

9 / 9

Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaranlain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan denganpekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2. Pemotong PPh Pasal 21 a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PTTaspen, PT ASABRI. d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orangpribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang. e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. f. Penyelenggara kegiatan.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 a. Pegawai tetap. b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek,peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatansejenis. c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yangmenerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. d. Penerima honorarium. e. Penerima upah. f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, danAktuaris).g. Peserta Kegiatan.

4. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, danorang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggalbersama mereka, dengan syarat: - bukan warga negara Indonesia dan - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

1 / 11


b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan MenteriKeuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha ataukegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teraturberupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisarisatau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjanganpendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilanteratur lainnya dengan nama apapun; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawaisecara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hariraya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yangsifatnya tidak tetap; c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima ataudiperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguanyang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calonpegawai; d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangondan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja; e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun,komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : 1. tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintangiklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari,pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; 7. agen iklan; 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, danpeserta sidang atau rapat; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 10. peserta perlombaan; 11. petugas penjaja barang dagangan; 12. petugas dinas luar asuransi; 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calonpegawai;

2 / 11


14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorariumatau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uangpensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikanoleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selainPemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yangdikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan olehMenteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yangdibayar oleh pemberi kerja; d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakatyang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebihlanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

Lain-Lain 1. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupuntidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawaitetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon,dan penerima dana pensiun. 2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan(form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanandalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. 3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka BuktiPemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnyasatu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPhPasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim ataupada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

3 / 11


Tarif dan Penerapannya 1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calonpegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitungberdasarkan sebagai berikut: - Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto,maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuranjaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). - Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilanbruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP. - Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yangditerima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan. - Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiapbulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, danpembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atasdasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantanpegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiunyang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto

3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 x 50% dari perkiraanpenghasilan bruto - PTKP perbulan

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidaktetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan danuang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, makaPPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% daripenghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnyamelebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satuhari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yangbersangkutan dibagi 360.

4 / 11


5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yangdibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut: - 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000. - 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000. - 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000. - 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000. Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lainyang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPhPs. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkankepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat IKebawah.

7. PTKP adalah :

No

Keterangan

Setahun

1.

Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi

Rp. 15.840.000

2.

5 / 11


Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp. 1.320.000,-

3.

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Rp. 15.840.000,-

4.

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga

Rp. 1.320.000,-

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

6 / 11


Sampai dengan Rp. 50.000.000,-

5%

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

15%

Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

25%

Diatas Rp. 500.000.000,-

30%

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh PasaL 21

7 / 11


1. Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan Contoh: Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009. lamemperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan.Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Penghitungan PPh Ps. 21Penghitungan PPh Ps. 21 terutang

Gaji Sebulan = 2.000.000 Pengh. bruto = 2.000.000

Pengurangan Biaya Jabatan: = 5%x 2.000.000 = 100.000 Iuran pensiun = 25.000 Total Pengurangan = 125.000 Pengh netto sebulan = 1.875.000 Pengh. Netto setahun 12 x 1.875.000 = 22.500.000 PTKP setahun: WP sendiri = 15.840.000 Tambahan WP kawin = 1.320.000 Total PTKP = 17.160.000 PKP setahun = 5.340.000 PPh Ps. 21 = 5 % x 5.340.000 = 267.000 PPh Ps. 21 sebulan = 22.250

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan Contoh: Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2009. Tahun 2009 Tejamenerima pensiun sebulan Rp. 2.000.000,-

Penghitungan PPh Ps. 21 : Pensiun sebulan = Rp. 2.000.000

8 / 11


Pengurangan Biaya Pensiun 5% x 2.000.000 = Rp. 100.000 Penghasilan Netto sebulan = Rp. 1.900.000 Penghasilan Netto setahun = Rp. 22.800.000 PTKP(K/1) = Rp. 18.480.000 PKP = Rp. 4.320.000 PPh Ps. 21 setahun = 5% x 4.320.000 = Rp. 216.000 PPh Ps. 21 sebulan (Rp. 216.000: 12) = Rp. 18.000

3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem,Tunjangan Hari Raya atau tahunbaru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekalisetahun. Contoh : Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. la memperoleh gajibulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,00 menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 danmembayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapibelum mempunyai anak (status K/0)

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000 THR = Rp. 600.000 Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 27.000.000

Pengurangan: Biaya Jabatan: 5%x 27.000.000 = 1.350.000 Iuran pensiun 12x25.000 = 300.000 Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp. 25.350.000 PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000 PKP setahun = Rp. 8.190.000 PPh Ps. 21 terutang: 5% x 8.190.000 = Rp. 409.500

PPh Pasal 21 atas gaji Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000

9 / 11


Pengurangan: Biaya Jabatan: 5%x 26.400.000 = 1350.000 Iuran pensiun 12x25.000 = 300.000 Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp. 24.750.000 PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000 PKP setahun = Rp. 7.590.000 PPh Ps. 21 terutang: 5% x 7.590.000 = Rp. 379.500

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR - PPh Pasal 21 atas gaji: = Rp. 409.500,00 - Rp. 379.500,00 = Rp. 30.000,00

4. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain. Contoh : Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp.1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) :5%xRp.1.000.000,00 = Rp. 50.000,00

5. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi. Contoh: Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2009menerima komisi sebesar Rp. 750.000,00 PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 750.000,00 = Rp. 37.500,00

6. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan. Contoh: Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapathadiah Rp. 30.000.000,00 PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah : 5% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

10 / 11


7. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Contoh : Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2009 menerima honorarium Rp.20.000.000,00 dariPT.Abang sebagai imbalan atas jasa teknik.

Penghitungan PPh Pasal 21 : 15% x 50% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

8. Penghasilan atas Upah Harian. Contoh : Eko pada bulan Agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. labekerja sehari sebesar Rp. 120.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : Upah sehari = Rp. 120.000,00 Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 150.000,00 PKP Sehari = Rp. 0,00 PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,00) = Rp. 0,00

9.Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uangpesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan MenteriKeuangan. Contoh : Eko bulan Maret 2009 menerima tebusan pensiun dari Dana Pensiun “ X” Rp. 70.000,000. Penghasilan Bruto Rp.70.000.000, Dikecualikan dari Pemotongan Rp.25.000.000 Penghasilan dikenakan pajak Rp.45.000.000, PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp. 45.000.000,00 = Rp. 2.250.000,- Jumlah PPh Pasal 21 terutang = Rp. 2.250.000,-

11 / 11


I. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah danlembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatandi bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

II. Pemungut & Objek PPh Pasal 22 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yangmelakukan pembayaran, atas pembelian barang;

3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanjanegara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);

4. Bank Indonesia (Bl), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan UrusanLogistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bankBUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupundari non APBN;

5. Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yangditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalamnegeri;

1 / 6


6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyakjenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.

7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atauekspor mereka dari pedagang pengumpul.

III. Tarif PPh Pasal 22 1. Atas impor: a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) darinilai impor; b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD(angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final.

3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) - Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) - Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) - Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final) - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usahalainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gasadalah sebagai berikut:

Jenis Bahan Bakar

2 / 6


SPBI Swastanisasi (%dari penjualan)

SPBU Pertamina (%dari penjualan)

Premiun

0,3

0,25

Solar

0,3

0,25

Premix/SuperTT

0,3

0,25

3 / 6


Minyak Tanah

0,3

Gas LPG

0,3

Pelumas

0

Catatan: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur /dealer/agen,bersifat final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagangpengumpul (angka II butir 7) ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk

4 / 6


PPN.

IV. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB). 2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai;dilaksanakan oleh DJBC. 3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali,dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. 4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM,benda-benda pos. 6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emasuntuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB. 7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 8. Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC. 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

V. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. Atas pembelian barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saatpembayaran; 3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan; 4. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) dipungut pada saat penerbitan SuratPerintah Pengeluaran Barang (Delivery Order); 5. Atas pembelian bahan-bahan (angka II butir 7) terutang dan dipungut pada saatpembelian.

VI. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 1. PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir denganmenggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).PPh Pasal 22 atasimpor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos danGiro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemu-ngutan pajak dan dilaporkan ke KPP

5 / 6


secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. 2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atasnama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungutmenerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu: - lembar pertama untuk pembeli; - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPPpaling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas namaWajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh)bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa keKPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungutmenyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajakberakhir. 5. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah PengeluaranBarang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan buktipemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu: - lembar pertama untuk pembeli; - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

6 / 6


PengertianPajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasaldari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPhPasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 231. Pemotong PPh Pasal 23:a. badan pemerintah;b. Wajib Pajak badan dalam negeri;c. penyelenggaraan kegiatan;d. bentuk usaha tetap (BUT); e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:a. WP dalam negeri;b. BUT

Tarif dan Objek PPh Pasal 23 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) darijumlah bruto dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulanterutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwimberikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelahMasa Pajak berakhir.

Bukti Pemotong PPh Pasal 23Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib PajakOrang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

1 / 1


Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilanyang bersumberdari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selainbentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia.

Pemotong PPh Pasal 26 - Badan Pemerintah; - Subjek Pajak dalam negeri; - Penyelenggara Kegiatan; - BUT; - Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26 1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak LuarNegeri berupa : a.dividen; b.bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian hutang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa : a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialangkepada perusahaan asuransi di luar negeri.

3. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesiadengan negara pihak pada persetujuan.

1 / 2


Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 26 1. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulanterutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.

2. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 : - lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri; - lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

3. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakanSurat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

4. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembarkedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh : Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2001, penyetoran paling lambat tanggal10 Juni 2001; dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2001.

Pengecualian 1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengansyarat: a. dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan danberkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan; b. dilakukan dalam tahun berjalan atau selambatlambatnya tahun pajak berikutnya dari tahunpajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut; c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalamwaktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.

2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2 / 2

Fiskal Luar Negeri

1. Pengertian

1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajakyang sedang dalam proses pengajuan tender untukpengadaan barang/jasa untuk keperluaninstansi Pemerintah. 2. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahunpajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 3. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah subjek Pajak orang pribadi dalam negeriyang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. 4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bertolak keluar negeri adalah wajib pajakorang pribadi dalam negeri yang meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia melaluidarat, laut, udara kecuali awak pesawat terbang dan awak kapal laut yang bertugas melakukanpenerbangan dan pelayaran ke luar negeri. 5. Menjadi tanggungan sepenuhnya adalah berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu, tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak dan seluruh biayahidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuaidengan hukum yang berlaku 6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digitpertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan KodeAdministrasi Perpajakan. 7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepadaKepala Kantor Wilayah. 8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa WajibPajak terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakanWajib Pajak 9. Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang selanjutnya disebut dengan SKTS adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui sistem e-Registration yangmenyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lainNPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara 10. Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut FLN adalah Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuaidengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut UPFLN, adalah satuan tugas di lingkungan KPP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan FLN di bandarudara, pelabuhan laut. 12. Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut TBPFLN, adalah

1 / 7

Fiskal Luar Negeri

formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dalam rangka pembayaran FLN. 13. Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut SKBFLN, adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang memenuhi persyaratanuntuk dikecualikan dari kewajiban membayar FLN.

2. Hal-hal yang berhubungan dengan fiskal

1.Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21(dua puluh satu) tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN.

2.Termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah isteri atau suami, anggota keluarga sedarahdan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkandokumen pendukung dan hukum yang berlaku. 3.Pembayaran FLN oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luarnegeri dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri.(TBPFLN). 4.Pelunasan TBFLN wajib dilakukan di: a.Bank yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah atau Kepala KPP sebagai penerima pembayaranFLN; b.UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran jika di bandar udara atau pelabuhanlaut tempat pemberangkatan ke luar negeri tidak terdapat bank penerima pembayaran; atau c.Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 5.FLN yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan. 6.Termasuk angsuran Pajak Penghasilan adalah pembayaran FLN atas nama Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri. 7.Angsuran pembayaran Pajak Penghasilan dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan

2 / 7

Fiskal Luar Negeri

yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memilikiNPWP. 8.Orang pribadi yang telah melunasi pembayaran FLN, karena sesuatu hal membatalkankeberangkatannya ke luar negeri dapat meminta kembali pembayaran tersebut.

3. Tarif Fiskal Luar Negeri adalah : a. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan denganmenggunakan pesawat udara; b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut

4. Pengecualian Fiskai Luar Negeri Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengancara sebagai berikut: - pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang; - pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskai Luar Negeri (SKBFLN)diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri (UPFLN) DJP.

Pembebasan Langsung:

1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidaklebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.

2.Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negaraasing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka,yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warganegara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luarjabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbalbalik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.

3 / 7

Fiskal Luar Negeri

Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri,pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggotakeluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masihmenjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni1972.

3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek PajakPenghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya,sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, ataupekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan pasporDiplomatik.

Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri,pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggotakeluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masihmenjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni1972.

4. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumenresmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenalresmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini: a. Green Card;, b. Identity Card; c. Student Card; d. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesiadi luar negeri; e. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri; f. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal resmi sebagaimana huruf a s.d. f,tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih dari183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yangbersangkutan wajib membayar FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.

5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan

4 / 7

Fiskal Luar Negeri

menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksanapemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji(BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama.Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannyadibebankan pada BPIH Khusus. 6. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melaluidarat.

7. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangkaprogram pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sepanjang tidak menerima penghasilan darisumber di dalam negeri dengan a. menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau b. menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar denganrekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima ataumemperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidakmenerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagaimahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan.Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluargalainnya.

9. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilandari Indonesia yang melaksanakan: a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembagapemerintah terkait; b. program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; dan c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait,

dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dariIndonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebuttidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya. 10. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan,Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja,dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk.Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasisosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari

5 / 7

Fiskal Luar Negeri

Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.

11.Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau misi keagamaan yangmewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan suratpersetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian dan misi kebudayaaan; b. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga untuk misi olah raga; c. Menteri Agama untuk misi keagamaan;

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluargalainnya dari anggota misi. 12. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar diluar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yangdiselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait.

13. Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran FLN adalah: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas; b. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajaryang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional;

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluargalainnya.

Prosedur pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN adalah sebagai berikut:1. untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ataulebih diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yangbertugas di bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjangNPWPtersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari keberangkatan.

6 / 7

Fiskal Luar Negeri

2. Untuk wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP sendiri, diberikan melalui pengecekan validasiNPWP wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya dan a. Fotokopi Kartu Keluarga; dan/atau b. Surat pernyataan menanggung sepenuhnya orang tua yang tidak terdaftar dalam KartuKeluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP oleh UPFLN Direktorat JEnderal Pajak yangbertugas di Bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan keluar negeri sepanjang NPWPtersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sbelum hari keberangkatan.

3. untuk angka 1 s.d. angka 7a diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri,termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu)tahun.

4. untuk angka 7 huruf b s.d. angka 13 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLNDirektorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeriatau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh DirekturJenderal Pajak.

7 / 7

PPh Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

Pengertian - Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat BankIndonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. - Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yangditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesiaatau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Objek dan Tarif Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar: a. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan BentukUsaha Tetap (BUT). b. 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotong PPh Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah : - Bank Pembayar Bunga; - Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual kembalisertifikat Bl (SBI) kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atau diskonto SBItersebut.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh 1. Jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan Jumlah yang dipecah pecah. 2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank luar negeri di Indonesia. 3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh DanaPensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananyadiperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-undang 11tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB),yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar. 4. Bunga tabungan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan RumahSederhana dan Rumah Sangat Sederhana; kavling siap bangun untuk Rumah Sederhana dan

1 / 2

PPh Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

Rumah Sangat Sederhana atau Rumah Susun Sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. Ketentuan pada butir 3 dan 4 diatur lebih lanjut denganKeputusan Menteri terkait.

Lain-lain : Orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahunpajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajakyang telah dipotong, dapat mengajukan permohonan pengembalian (Restitusi).

2 / 2

Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan

Pengertian

- Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikanmelalui undian. - Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikanmelalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. - Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dankegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. - Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah: - penyelenggara undian; - pemberi hadiah

Tarif - Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final. - Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan denganpekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut: a. dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila penerimaWajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. b. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan final dari jumlah brutodengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yangberlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT. c. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto,bila penerima Wajib Pajak badan termasuk BUT.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 1. Saat terutang - PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaranatau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. - PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah ataupenghargaan diserahkan kepada yang berhak. - Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atauUndian, rangkap 3: - lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak);

1 / 2

Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan

- lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak; - lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan Penyelenggara undian atau penghargaan wajib: - menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke BankPersepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saatterutangnya Pajak (secara kolektif). - menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempatPemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Lain-lain Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalahhadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semuapembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung olehkonsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

2 / 2

Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Pengertian

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasankonstruksi; 2.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaandan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untukmewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

3. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;

4. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakanlayanan jasa konstruksi.Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksidan pengawas konstruksi.

Subjek dan Objek Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dibidang jasa konstruksi.

Tarif dan Tata Cara Pemotongan Tarif 1. Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan dari jasa konstruksidikenakan: a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeriyang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaranuang muka dan termijn, dan tidak final,

b. Pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 25 bila pengguna jasanya selain huruf a dan tidak final,

c. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 tersebut adalah 15% dari perkiraan penghasilanneto. Perkiraan penghasilan neto untuk jasa konstruksi adalah: - Atas WP penyedia jasa perencanaan konstruksi = 26 2/3%; - Atas WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi = 13 1/3%; - Atas WP penyedia jasa pengawasan konstruksi = 26 2/3% dari jumlah bruto.

d. Jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk pemberian

1 / 2

Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

jasa dan pengadaan material/barangnya.

2. Wajib Pajak Dalam Negeri dengan kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan nilai pengadaannya sampai dengan Rp. 1milyar, dikenakan PPh Final: (PP 140/200) - 4 % dari jumlah bruto atas jasa perencanaan konstruksi; - 2 % dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi; - 4 % dari jumlah bruto atas jasa pengawasan konstruksi;

Tata Cara Pemotongan a. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentukusaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran.

b. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan padasaat pembayaran.

Dalam hal wajib pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikatyang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnyadikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undangundang PPh .

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan 1. Pembayaran/penyetoran pajak, baik atas pemotongan maupun atas penyetoran sendiridilakukan ke bank persepsi atau PT Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelahmasa pajak berakhir

2. WP wajib menyampaikan laporan pemotongan, dan atau penyetoran pajaknya palinglambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2 / 2

Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Bangunan

Pengertian Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Persewaan tanahdan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilanyang bersifat final.

Objek dan Tarif Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksuddengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang olehpenyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun jug yang berkaitan dengan tanah dan/ataubangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan,biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisahmaupun yang disatukan.

Pemotong PPhPemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunanadalah :1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan, dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilian perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PajakPenghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan buktipotong (formulir F.1.33.12) kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan ;

2. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yangtersebut pada butir 1 di atas, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri olehpihak yang menyewakan

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 1. Saat terutang PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

2. Penyetoran dan Pelaporan - Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran kebank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulanpembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakanSurat Setoran Pajak (SSP) atau formulir F.2.0.32.01.

Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutny setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) atau formulir F.1.1.32.04;

1 / 2

Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Bangunan

- Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yangmenyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Posselambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnyasewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau formulirF.2.0.32.01.

Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewadengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) atau formulir F.1.1.32.04.

2 / 2

Download - PPh 21,22.23.26

Top Related