PEDOMAN EVALUASI KUALIFIKASI
PengadaanPekerjaan Konstruksi
document.doc
DAFTAR ISI
BAB I KETENTUAN UMUM...................................................................... 1A. PENGERTIAN ISTILAH....................................................................................1B. TUJUAN............................................................................................................
1C. RUANG LINGKUP............................................................................................2
BAB II PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI.............................3A. UMUM .................................................................................................... .........
3B. PERSIAPAN KUALIFIKASI................................................................................3C. PELAKSANAAN PROSES KUALIFIKASI (Kualifikasi untuk Pelelangan Umum). .6
BAB III LAIN-LAIN................................................................................17
i
BAB IKETENTUAN UMUM
A. PENGERTIAN ISTILAHDalam pedoman ini yang dimaksud dengan:1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Daerah dan bersifat permanen.
6. Kelompok Kerja (Pokja) ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.
9. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
10.Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
11.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
12.Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana
1
tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
B. TUJUANPedoman ini disusun dengan tujuan:1. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan
penilaian kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi;2. Untuk mendapatkan penyedia yang diyakini mempunyai kompetensi
dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik;3. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.
C. RUANG LINGKUPPedoman ini digunakan untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi mencakup: 1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
2
BAB IIPENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
A. UMUM 1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:a. pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum; ataub. pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan
Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. 5. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam
penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
6. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
7. Dalam proses prakualifikasi, Pokja ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima untuk setiap Dokumen Isian Kualifikasi peserta yang disampaikan, tanpa harus menunggu sampai berakhirnya batas waktu penyampaian Dokumen Isian Kualifikasi.
8. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
9. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan
Kompleks; danb. Pemilihan Langsung.
10. Pokja ULP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
11. Pokja ULP wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada
tahap pembuktian kualifikasi.12. Dalam proses Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi,
maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
3
13. Persyaratan pascakualifikasi/prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
B. PERSIAPAN KUALIFIKASIPokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen kualifikasi.1. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :
a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;b. formulir isian kualifikasi;c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian
Dokumen Kualifikasi;d. lembar data kualifikasi;e. pakta integritas; danf. tata cara evaluasi kualifikasi.
2. Dokumen Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
b. memiliki izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
4
g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil untuk prakualifikasi dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha kecil untuk pascakualifikasi;
h. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
i. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
j. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
k. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
2) evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dan i) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk huruf h) dan j) evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO;
l. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:1) KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan
yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;2) dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari
perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; 3) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;4) pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai
kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
5) nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi
(apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan
serah terima pertama5
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;
m. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:1) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaanuntuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
2) dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari setiap perusahaan yang bermitra/KSO;
n. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), apabila dipersyaratkan;
o. memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan dan/atau ahli K3/petugas K3, apabila dipersyaratkan.
3. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:a. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; danb. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
4. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
5. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
C. PELAKSANAAN PROSES KUALIFIKASI (Kualifikasi untuk Pelelangan Umum)1. PENGUMUMAN
a. Pokja ULP dalam mengumumkan proses prakualifikasi/pascakualifikasi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan pemilihannya harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan metode pemilihan barang/jasa.
b. Pemilihan penyedia jasa metode pelelangan umum dan pemilihan langsung dilakukan dengan pascakualifikasi melalui website www.pu.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
6
serta Portal Pengadaan Nasional atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. Pemilihan penyedia jasa metode pelelangan terbatas dan pekerjaan kompleks dilakukan seperti tersebut diatas, kecuali untuk penunjukan langsung dengan cara mengundang penyedia jasa yang terpilih.
c. Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :1) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan
pelelangan; 2) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);4) syarat-syarat peserta pelelangan; dan5) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen
Pengadaan; d. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
1) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
2) pendaftaran harus dilakukan oleh:(a) direktur utama/pimpinan perusahaan;(b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
(c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
3) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
4) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan 5) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
e. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
f. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:1) Pokja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7
2) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN KUALIFIKASIa. Pengambilan dokumen kualifikasi untuk pascakualifikasi dilakukan
bersamaan dengan pengambilan dokumen pemilihan pada hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
b. Pengambilan Dokumen Kualifikasi untuk prakualifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
c. Adendum Dokumen Kualifikasi1). Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi
oleh peserta, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.
2). Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
3). Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.
3. PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASIa. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pascakualifikasi dilakukan
bersamaan dengan dokumen penawaran.b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi dilakukan
terpisah dengan pemasukan dokumen penawaran.
4. PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASIa.Penilaian dilakukan terhadap formulir isian kualifikasi:
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIUNTUK BADAN USAHA
(Bukan Kemitraan/KSO)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : …………….….[diisi sesuai jabatan dalam akta
8
pendirian perusahaan dan perubahannya]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : …………
No. Telepon : ...............
No. Fax : ...............
e-mail : ...............
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
kontrak berdasarkan Akte Notaris ………………………… [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka dicantumkan tambahan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan
kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi
1.
Nama (PT/CV/Firma/atau lainnya)
: ……………………………………………
9
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat :……………………………………………
No. Telepon : ……………………………………………
No. Fax : ……………………………………………
E-mail : ……………………………………………
4.
Alamat Kantor Cabang
:……………………………………………
No. Telepon : ……………………………………………
No. Fax : ……………………………………………
E-mail : ……………………………………………
B. Izin Usaha
a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
: a. Nomor.…………… b. Tanggal ……………
b. Masa berlaku izin usaha
: …………
c. Instansi pemberi izin usaha
: …………
C. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan)
1. Surat Izin atau syarat ………*) : a. Nomor ………… b. Tanggal …………
2. Masa berlaku izin atau syarat
: …………
3. Instansi pemberi izin atau syarat
: …………
*) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [contoh: Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3)]
D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
10
Pusat Cabang
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : …………
2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : …………
E. Pengelola Badan Usaha1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan
Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha
F. Data Keuangan1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero
(untuk CV/Firma)
No.
NamaNo. KTP
Persentase
2. Pajak
a.Nomor Pokok Wajib Pajak : …………b.Bukti Laporan Pajak : No. ………… Tanggal
11
Tahun terakhir …………
c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):
1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 23 3) PPh Pasal 25/Pasal29 4) PPN
::::
No. ………… Tanggal …………No. ………… Tanggal …………No. ………… Tanggal …………No. ………… Tanggal …………
d. Surat Keterangan Fiskal*) :No. ………… Tanggal …………
*) apabila digunakan oleh penyedia sebagai pengganti huruf b dan c G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)
No NamaTgl/bln/thn
lahirTingkat
Pendidikan
Jabatan dalam
pekerjaan
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/
keahlian
Tahun Sertifikat/
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
No.
Jenis Fasilitas/Peralat
an/ Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau output pada
saat ini
Merk
dan tipe
Tahun pembuat
an
Kondisi
(%)
Lokasi
Sekarang
Status Kepemilikan/Dukun
gan Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
No. Nama
Paket Sub
Bidang Lokasi Pemberi
Tugas / Pejabat Kontrak Tanggal Selesai
Menurut
12
Pekerjaan
Pekerjaan
Pembuat Komitmen
Nama
Alamat dan
Telepon
Nomor dan
Tanggal
Nilai (Rp) Kontrak
BA Serah Terim
a (PHO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
No.
Nama Paket
Pekerjaan
Sub Bidang Pekerja
an
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak Progres Terakhir
Rencana tanggal kontrak berakhirNam
a
Alamat dan
Telepon
Nomor dan
Tanggal
Nilai
(Rp)
Kontrak
(rencana)
%
Prestasi
Kerja
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dari Bank:
Nomor : ……………………Tanggal : ……………………Nama Bank : ……………………Nilai : Rp ………………. ( .……... dalam huruf………..)
13
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,-dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha )[jabatan pada badan usaha]
b.Tata Cara Evaluasi Kualifikasi1) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
14
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
7) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;8) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;9) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
dikerjakan;10) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank
pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
11) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
b) evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 dan 10 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO;
12) untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:a) KD = 3 NPt
NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b) dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
c) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;d) pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan,
nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya sebagai berikut:(1) Sub bidang pekerjaan
i Subbidang yang sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%.
ii Subbidang yang tidak sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 0%.
(2) Status penyedia jasa
15
i Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O. mendapat bobot nilai 100%;
ii Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat bobot nilai 50%.
iii Sebagai anggota J.O mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan.
(3) Penilaian besarnya nilai kontrak Penilaian besarnya nilai kontrak adalah besarnya nilai kontrak yang diselesaikan disesuaikan dengan bobot nilai terhadap subbidang pekerjaan maupun status penyedia jasa.
e) nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi
(apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan
serah terima pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian
prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;
13) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:a) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaanuntuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
b) dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari setiap perusahaan yang bermitra/KSO;
14) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), apabila dipersyaratkan;
15) memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan dan/atau ahli K3/petugas K3, apabila dipersyaratkan.
Catatan: evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi dapat dilakukan sebelum atau setelah evaluasi penawaran
16
5. PEMBUKTIAN KUALIFIKASIa. Pembuktian kualifikasi pada proses pascakualifikasi dilakukan
terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada).
b. Pembuktian kualifikasi pada proses prakualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan dilakukan setelah evaluasi kualifikasi sebelum hasil evaluasi diumumkan.
c. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan tugas dan fungsinya) dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
d. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
e. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Untuk pascakualifikasi, apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
6. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASIUntuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan:a. Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan
oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi.b. Pokja ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi
paling kurang 3 (tiga) peserta.c. Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka
pelelangan dinyatakan gagal.
7. PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASIUntuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, Pokja ULP memberitahukan/menyampaikan kepada seluruh peserta kualifikasi
17
dan mengumumkan hasil kualifikasi di website www.pu.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit: a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus
kualifikasi beserta alasannya; danc. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. SANGGAHANa. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas
penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I.
b. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh :1) direktur utama/ pimpinan perusahaan;2) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau
4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
c. Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan Dokumen Isian Kualifikasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
3) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
d. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
e. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
f. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam 3.b. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
18
g. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
19
BAB IIILAIN-LAIN
1. KUALIFIKASI UNTUK PELELANGAN TERBATASa. Proses pelelangan terbatas sama dengan proses pelelangan umum
prakualifikasi 2 tahap, kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang.
b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.
2. KUALIFIKASI UNTUK PENUNJUKAN LANGSUNGa. Pokja ULP mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen
Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
b. Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi.c. Pokja ULP melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan
Umum.
3. KUALIFIKASI UNTUK PEMILIHAN LANGSUNGProses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi kecuali pada hal-hal sebagai berikut:a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari
kerja melalui website www.inaproc.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional; dan
b. KD tidak diberlakukan.
20
