Pengawasan dan Penegakan
Hukum Lingkungan
Menimbulkan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan menjadi taat dan
lingkungan lestari
Pelanggaran Peraturan di Bidang
Lingkungan Hidup dan Persyaratan yang ada dalam Izin Lingkungan
2.Pemanfaatana. Didasarkan atas RPPLH
b. Bila tidak, atas dasar DD & DT
RuangLingkup
PPLH
1. Perencanaana. Inventarisasi lingkungan hidupb. Penetapan wilayah ekoregion
c. penyusunan RPPLH
3. Pengendaliana. Pencegahan
b. Penanggulanganc. Pemulihan
4. Pemeliharaana.Konservasi SDA
b. Perlindungan SDAc. Pelestarian fungsi atmosfer
5. Pengawasana. PPLH (fungsional)
6. Penegakan Hukuma. Sanksi administratif
b. Gugatan perdatac. Sanksi pidana
Pasal 4UU No. 32/2009
Sumber Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah yang Terkait
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan DugaanPencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atauPerusakan Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 TentangPedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan atau Keputusan MenteriLingkungan Hidup yang Terkait
Perda/Kep-Gubernur/Bupati/Walikota yang Terkait
1. Pasal 63 ayat (1) huruf o dan aa, ayat (2) huruf i dan s danayat (3) huruf i dan p, UU No. 32 Tahun 2009.(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap ketentuan perizinan lingkungan danperaturan perundang-undangan;aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
(2). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintahprovinsi bertugas dan berwenang :i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;
s. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat provinsi;(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah
Kab/Kota bertugas dan berwenang :i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;
p. Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkatkabupaten/kota.
Pasal 100 :(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah,
baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar) rupiah
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratifyang telah dijatuhkan tidak dipatuhi ataupelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
Pasal 100 :(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah,
baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar) rupiah
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratifyang telah dijatuhkan tidak dipatuhi ataupelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 :(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas : a. Teguran tertulis; paksaanpemerintah; pembekuan izin lingkungan, atau d. Pencabutanizin lingkungan
Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 :(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas : a. Teguran tertulis; paksaanpemerintah; pembekuan izin lingkungan, atau d. Pencabutanizin lingkungan
PP 82 TAHUN 2001Pasal 48, Memberi kewenangan Bupati/Walikota untuk
menjatuhkan sanksi administratifPasal 49, Memberi kewenangan Bupati/Walikota/Menteri untuk
menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa
Bab XII Bagian Kedua “sanksi administratif” Pasal 76 – 83 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH :
FvDapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat seriusbagi manusia dan LH, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atauperusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atauperusakannya.
Menteri, Gub/Bupati/
WalikotaMenerapkan sanksi
adm
1. Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaranterhadap izin lingkungan dan tidak membebaskanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana
2. Jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidakmenerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaranyang serius di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. (psl 77, Secon line adm law enforcement)
a. Teguran tertulis.b. Paksaan pemerintah.c. Pembekuan izin lingkungan; atau.d. Pencabutan izin lingkungan.
Paksaan Pemerintahan :a. Penghentian sementara kegiatan produksi. b. Pemindahansarana produksi. c. Penutupan saluran pembuangan airlimbah/emisi. d. Pembongkaran. e. Penyitaan terhadap barangatau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. f.Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau. g. Tindakan lainyang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakanmemulihkan fungsi LH.
1. Berwenang memaksa penanggungjawab usahauntuk melakukan pemulihan LH akibatpencemaran dan/atau perusakan LH yangdilakukannya.
2. Berwenang atau dapat menunjuk pihak ketigauntuk melakukan pemulihan LH akibatpencemaran dan/atau perusakan LH yangdilakukannya atas beban biaya penanggungjawabusaha.
KEWENANGAN MENTERI MELAKUKAN SANKSI ADMINISTRATIF JIKA PEMERINTAH DAERAH TIDAK
MELAKUKANNYA
Pasal 77, UUPPLHMenteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 77, UUPPLHMenteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 78, UUPPLHSanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Pasal 78, UUPPLHSanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Pasal 79, UUPLHPengenaan sanksi
administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.
Pasal 79, UUPLHPengenaan sanksi
administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.
Pasal 80, Ayat (1), UUPPLH
Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf bberupa :a. Penghentian sementara kegiatan produksi;b. Pemindahan sarana produksi;c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. Pembongkaran;e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; ataug. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
Pasal 80, Ayat (2), UUPPLH
Text in herePengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpadidahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukanmenimbulkan :a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan
hidup;b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atauc. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak
segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapatdikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaansanksi paksaan pemerintah.
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapatdikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaansanksi paksaan pemerintah.
Pasal 82 ayat (1)Pasal 82 ayat (1)
Pasal 81, UUPPLH
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untukmemaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenangatau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukanpemulihan lingkungan hidup akibat pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yangdilakukannya atas beban biaya penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenangatau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukanpemulihan lingkungan hidup akibat pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup yangdilakukannya atas beban biaya penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan.
Pasal 82 ayat (2), UUPLH
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintahdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar) rupiah
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang tidak melaksanakan paksaan pemerintahdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar) rupiah
Pasal 114:
PENGERTIAN:
Tindak lanjut pengawasan lingkungan adalahpenanganan atau langkah tindak lanjut terhadap hasilpengawasan lingkungan hidup.
Kewajiban PPLH adalah membuat laporan hasilpengawasan termasuk didalamnya mengajukan usulantindak lanjut hasil pengawasan lingkungan.
Text in here
Pelaksanaan pengawasan lingkungan yang dapat
dipertanggungjawabkan, dilakukan dg benar dan
obyektif dari aspek yuridis, pemahaman terhadap
peraturan perundang-undangan dan perizinan terkait, etika dan profesi, prosedur pengumpulan
data dan informasi serta jaminan kualitas hasil
pengawasan
Text in here
Informasi yang disajikan dalam
laporan pengawasan
1.Tidak terjadi pelanggaran persyaratan dalam izin danperaturan perundang-undangan
2.Terjadi pelanggaran persyaratan dalam izin danperaturan perundang-undangan
3.Terjadi pelanggaran izin maupun peraturanperundang-undanagan serta diindikasikan dan/atautelah menimbulkan kerugian masyarakat dan/ataulingkungan
TINDAK LANJUT PENGAWASAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA
VERIFIKASI PENGADUANPASAL 19 AYAT (2) PERMEN NO. 09
TAHUN 2010
Pemberitahuan kepada pengadu
dan pihak yg diadukan dalam hal tidak terjadi npelanggaran izin dan
atau peraturan perundangan
Penyelesaian sengketa di
pengadilan atau di luar
pengadilan
Penegakan Hukum Pidana
Text in here
Penerapan Sanksi administratif
TAAT, PERTAHANKANKINERJA PLH
1. Menaati semua ketentuan dalamperaturan dan/atau persyaratan izin LH
2. Limbah/emisi = baku mutu/keg tidakmelanggar kriteria baku kerusakanlingk/Keg sesuai pedoman teknis;
3. Ada upaya inovasi PLH
1. Melanggar ketentuan peraturan/ persyaratan dalam izin LH
2. Limbah/emisi > baku mutu blm berulang/keg tdk sesuai dg pedoman teknis;
3. Media LH tercemar/rusak ringan
1. Melanggar ketentuan peraturan/ persyaratan izin LH
2. Limbah/emisi > baku mutu blm berulang/keg blm sesuai dg pedoman teknis
3. LH belum tercemar/ rusak
TIDAK TAAT, LH BELUM CEMAR/
RUSAK /atauCEMAR/RUSAK
RINGAN
TIDAK TAAT, LH CEMAR/RUSAK1. Melanggar ketentuan peraturan/
izin LH 2. Limbah/emisi > baku mutu
berulang3. Media LH tercemar/rusak; atau4. Ada bukti awal terjadinya tindak
pidana formil/materiil yg diaturdlm UU 32/2009
1. Melanggar ketentuan peraturan/ izin LH2. Limbah/emisi Lebihi baku mutu/keg tdk
sesuai dg pedoman teknis3. Media LH tercemar/rusak4. Timbul kerugian bg orang/LH
1
2
3
45
HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN
JENIS TINDAK LANJUT PENGAWASAN LH
Taati semua ketentuan PUU/izin LH Penuhi Baku Mutu Limbah/emisi/KBKL dan/atau
Ada upaya inovasi PLH
Melanggar baku mutu limbah/ emisi/gangguanLH belum tercemar/rusak atau LH tercemar/rusak ringan
Melanggar ketentuan peraturan/izin LH non baku mutulimbah/emisi/gangguan
1
Pertahankan, pantau dan beri penghargaan
2
Pembinaan teknis
3 Pengenaan sanksi administrasi (UU no. 32/2009)
Teguran tertulis Paksaan PemerintahanPembekuan IzinLH, Penabutan Izin LHPembayaran denda
Melanggar ketentuan peraturan/izin LHLanggar baku mutu limbah/emisi/keg tdk sesuaidg pedoman teknisLH tercemar/rusakTimbul kerugian LH/orang
Melanggar ketentuan peraturan/ izin LH Langgar baku mutu limbah/emisi/LH tercemar/rusakAda bukti awal terjadinya tindak pidanaformil/materiil sbgmn diatur dlm UU 32/2009
4
5Penegakan Hukum Pidana
Penyidikan Penuntutan Dan Peradilan
1. Masy/LH menuntut ganti rugi2. Tidak ada kesepakatan para
pihak untuk menyelesaikansengketa LH secara kooperatif
PSLH melaluiPengadilan(in court)
1. Masy/LH menuntut ganti rugi2. Kesepakatan para pihak
selesaikan sengketa LH secarakooperatif
PSLH di luarPengadilan(out court)
Merugikan orang/LH
Penegakan Hukum Perdata
Melanggar ketentuan peraturan/izin LHLanggar baku mutu limbah/emisi/KBKL berulangLH tercemar/rusakAda bukti awal terjadinya tindak pidanaformil/materiil sbgmn diatur dlm UU 32/2009Menimbulkan kerugian bagi
orang/LH
61.Ada dasar hukum pengenaan sanksi2.PH Pidana tdk hentikan pelanggaran
3.PH Pidana, tapi kerugian masyarakat tidakdiganti
1. Pengenaan sanksiadministrasi2. Penegakan hukumpidana3. PSLH melalui pengadilan
Pembinaan teknis
Penerapan sanksi dan/atau gugatan
perdata
JENIS TINDAK LANJUT PENGAWASAN LINGKUNGAN
Produksi/teknologibersih
Penerapan sistem Insentif & disinsentif non ekonomi
Penerapan sistemInsentif & disinsentif
Ekonomi
1 2 3
1.Pembuatan pedoman& sosialisasi/asistensi
teknis
2.Proyek percontohan
1. Penetapan peraturan, metoda evaluasi &
publikasi2. Kredit bunga lunak
3. Pembayaran retribusipembuangan air limbah
1.Pengaturan impor
2. Kebijakan kredit
3.Penetapan Perda ygmengatur pembayaran
retribusi
1. Pemberian rating thdkinerja Pengend penc/
perusakan lingk(PROPER
2. Pemberian penghargaanISO 14000/14001
2. Penetapan standar & evaluasi
1. Pembebasan pajakpembelian alat pengolah
limbah
Melanggar peraturan perundang-undangan bidanglingkungan hidup dan melanggar ketentuanpersyaratan yang diatur dalam Izin Lingkungan dapatdikenakan sanksi administrasi, gugatan perdata,dan/atau penerapan hukum pidana yang diatur dalamUU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
Sanksi Administrasi : Ps. 76 s/d Ps. 83Sanksi Perdata : Ps. 84 s/d Ps. 93Sanksi Pidana : Ps. 97 s/d Ps. 120Denda : Pasal 81
ADMINISTRASI(pasal 76 sd 83)
PERDATA(pasal 84 sd 93)
PIDANA(pasal 97 sd
120)
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukumadministrasi yang bersifat pembebanankewajiban/perintah dan/atau penarikan kembalikeputusan tata usaha negara yang dikenakan kepadapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasarketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izinlingkungan
SANKSI ADMINISTRATIF
MenteriGubernur
Bupati/Walikota
Ps. 76 s/d Ps.83 UU PPLH
Teguran Paksaan Pemerintah Pembekuan Izin Lingkungan Pencabutan Izin Lingkungan
Rekomendasitindak lanjutpengawasan
LH
Pimpinan/atasan PPLH
Dilaporkan kepada
Menteri/ Gubernur/
Bupati/Walikota
Pengenaansanksi
Pengawasanthd
pelaksanaan sanksi
PEDOMAN PPLH/PPLHD •KEPMEN LH NO.56/2002 •KEPMEN LH NO.57/2002•KEPMEN LH NO.58/2002
Teguran (dalam rangka pembinaan)
Paksaan pemerintahan
Pencabutan izin sementara
Pencabutan izin
SanksiAdministrasi
Tata Ruang AMDAL Izin
Izin usaha Izin
Lingkungan Pengawasan Aparat : PPLH
Sanksi Administratif Teguran Tertulis adalah sanksiyang diterapkan kepada penganggung jawab usahadan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan telah melakukanpelanggaran peraturan perundang-undangan danpersyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan.Namun pelanggaran tersebut secara teknis masihdapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkandampak negatif terhadap lingkungan.
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun Tahun 2013
Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah adalahsanksi administratif yang berupa tindakan nyata(feitelijke handeling) untuk menghentikanpelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaansemula. (lihat Psl 80 UUPPLH)
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun Tahun 2013
Sanksi Administratif Pembekuan Izin Lingkunganadalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuktidak memberlakukan sementara izin lingkunganyang berakibat pada berhentinya suatu usahadan/atau kegiatan.
Sanksi administratif Pencabutan Izin adalahtindakan hukum yang tidak memberlakukansecara tetap izin lingkungan, sehingga usahadan/atau kegiatan berhenti secarapermanen
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun Tahun 2013
4.Represif non-yustisial yaitu pengenaansanksi diberikan oleh pejabat administrasiyang berwenang (Pejabat TUN) yangdilakukan secara langsung tanpa melaluiproses peradilan
1.Ditujukan pada suatu perbuatan
2.Bersifat menghentikan pelanggaran,pemulihan pada keadaan semula (reparatoir)
3.Memberikan hukuman (condemnatoir)
5.Penarikan kembali keputusan izin(regresif)
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangandan Tupoksinya
Pejabat yang menerimaDelegasi atau Mandat dariPejabat yang memilikikewenangan atribusi
1
3 2
APA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ?
APA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ?
Kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangandan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang antara lainmeliputi: asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asaskecermatan, asas larangan penyalanggunaan wewenang, dan asas sewenang-wenang
Fakta pelanggaran sebagaimana tertuang dalam hasil pengawasan yangdilaporkan oleh PPLH/PPLHD. Di samping itu, sanksi administratif juga dapatdikenakan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan;
22
33
44
11
Kesesuaian dan proporsi berat ringannya pelanggaran,dampaknya terhadap lingkungan hidup, serta dapat jugakarena perintah pengadilan;
Penerapan sanksi administratif
Bertahap
Bebas
Kumulatif
1. BertahapPenerapan sanksi administratif secara bertahap yaitupenerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratifyang ringan hingga sanksi yang terberat, dimulai dari tegurantertulis sampai dengan pencabutan izin. Apabila tegurantertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksiadministratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaanpemerintah atau pembekuan izin. Sampai dengan sanksi yanglebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun 2013
2. Bebas (tidak bertahap)Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanyakeleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakansanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yangdidasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan olehpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Misalnyaapabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung awabusaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapatlangsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah.Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintahtidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izintanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun 2013
3. Kumulatif
Sumber : Permen LH No. 02 Tahun 2013
Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri ataskumulatif internal dan kumulatif eksternal.Yang dimaksud dengan kumulatif internal yaitu penerapansanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenissanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksipaksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuanizin.Yang dimaksud dengan kumulatif ekternal yaitu penerapansanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapansalah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksilainnya, misalnya sanksi pidana.
Atribusi : (wewenang) atau kewenangan yang langsung berdasarkanperintah undang-undang.
Mandat : pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubunganrutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas olehperaturan perundang-undangan. Adapun tanggung jawab hukum dantanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandataris).
Delegasi : wewenang atau kewenangan yang diperoleh atas dasarpenyerahan dari badan/organ yang lain, dimana sifat delegasi yaitupenyerahan bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum dari delegasiadalah kewenangan menjadi tanggungjawab penuh penerima delegasi(delegataris).
1
3
2
Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat di dasarkan atas tiga sumberkewenangan yaitu :
Description of the contents
a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;c. nama dan alamat perusahaan;d. jenis pelanggaran;e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izinlingkungan;
f. ruang lingkup pelanggaran;g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan;h. jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam
sanksi teguran tertulis.
Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan KeputusanTata Usaha Negara yang memuat :
Yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaansanksi administratif adalah pejabat pemberi sanksi.Namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PejabatPengawas Lingkungan Hidup/Pejabat PengawasLingkungan Hidup Daerah atau pejabat yangditugaskan yang berada pada instansi yangmelaksanakan urusan pemerintahan di bidanglingkungan hidup.
PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGANPENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN(Penyelesaian Sengketa LH)
UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UMUM
DAN/ATAU INDIVIDUAL) MELALUI PENERAPAN (ATAU ANCAMAN) SARANA HUKUM PERDATA
Dapat dilakukanmelalui
pengadilan ataudi luar pengadilan
(sengketalingkungan
Pencemar atau perusaklingkungan yang
menimbulkan kerugianorang lain harus
membayar ganti rugidan/atau melakukan
tindakan tertentu
Selain itu, Hakim dapatmenetapkan pembayaranuang paksa atas setiaphari keterlambatan atas
putusan pengadilan (Ps. 87 ayat (3) UU No.
32/2009)
Bentuk & besarnya ganti rugi
Tindakan pemulihan
Tindakan tertentu
Tindakan pencegahan
Melalui pengadilan
• Class action• Legal standing• Strict liability• Hak gugat
Pemerintah
Di luar pengadilan
• Mediasi• Negosiasi• Arbitrasi
Rekomendasi tindaklanjut pengawasan
Pimpinan/atasan PPLH/PPLHD
Inventarisasi data sengketa
Mengundang para pihak ygbersengketa
Sepakatbermusyawarah
Arbitrasi Mediasi Negosiasi
Proses mediasi
Ada kesepakatan
Tidak adakesepakatan
Pelaksanaan & pengawasan
Proses negosiasiProses arbitrasi
Pengadilan
Pengadilan
Tdk sepakatbermusyawarah
Masyarakat Org Lingk Hidup (LSM)
Korban Seorang/ sedikit orang
Korban dlmjumlah banyak Kesamaan fakta,
dasar hukum & tuntutanSendiri/kuasa
hukum ajukangugatan ke PN
Persidangan
Putusan
Eksekusi
Rekomendasi tindak lanjutpengawasan
Pimpinan/atasanPPLH/PPLHD
Ajukan gugatan atasnama LH
Sbg PenggugatFasilitasi
Sendiri/kuasahukum ajukangugatan ke PN
Persidangan
Putusan
Eksekusi
Persidangan
Putusan
Eksekusi
Ajukan gugatan atasnama LH
Persidangan
Putusan
Eksekusi
Pengumpulan data dan
penghitungan kerugian
Penunjukan pengacara
Penyiapan berkas
gugatan
Penyerahan berkas ke
pengadilan perdata
Persidangan (bila perlu
ke lapangan)
Putusan Hakim
Bantuan ahli
Keterangan ahli
Pasal 1 angka 14 UUNo.32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ”pencemaranlingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup,zat,energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatanmanusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan”.
Dengan demikian unsur-unsur pencemaran lingkungan meliputi :1. Adanya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang masuk atau
dimasukannya ke media lingkungan yang menyebabkan lingkungantercemar;
2. Adanya baku mutu yang dilanggar berdasarkan hasil uji laboratorium;3. Kejelasan siapa yang melakukan atau subyek hukum pelaku;4. Kegiatan tersebut dilakukan karena ”kelalaian” atau”sengaja” (masuk
atau dimasukannya);5. Sifat dampak yang ditimbulkan.
PENGERTIAN PENCEMARAN LH
JENIS HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
Tindak Pidana Materiil:1. Perbuatan melawan hukum2. Telah terjadi pencemaran
dan/atau perusakanlingkungan (akibat)
3. Hubungan Kausalitas antaraperbuatan dengan akibat
M1 M2
Tindak Pidana Formil:Hanya perbuatan melanggarketentuan peraturan yangberlaku. Tidak perludibuktikan akibatnya, yaitutelah terjadinya pencemarandan/atau perusakanlingkungan
Masyarakat/pemerintah dapatmelaporkan kepada penyidik(PPNS-LH atau Penyidik Polri) atasadanya kejadian tindak pidanapencemaran dan/atau perusakanlingkungan.
PPNS-LH atau Penyidik Polri ataugabungan melakukan penyelidikandan penyidikan. Jika pemberkasanselesai, berkas perkara diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum danSelanjutnya disidangkan dipengadilan sampai ada keputusantetap dari Hakim.
Pasal 98Pasal 98Text in here Text in here
Contoh Delik Materiil:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yangmengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutuair, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkunganhidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikitRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Contoh Delik Formil:
Pasal 100(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu
emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkantidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Penyelidikan PenyidikanPenyerahan
berkas ke JPU
Penyerahan berkas ke
pengadilan oleh JPU
Persidangan(dakwaan/ tuntutan)
Putusan Hakim
Keterangan saksi dan
keterangan ahli
Keterangan Saksi dan Keterangan
Ahli di persidangan
MajelisHakim
Jaksa Penuntut
Umum
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badanusaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :a. Badan usaha; dan/ataub. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang
yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkanterhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Pasal 118Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksipidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenangmewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undanganselaku pelaku fungsional.
Pasal 116 , UU No. 32/2009 (UUPPLH)
Pidana tambahan (tata tertib):a. Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidanab. Penutupan seluruh atau
sebagian tempat usaha dan/ataukegiatan
c. Perbaikan akibat tindak pidanad. Kewajiban mengerjakan apa
yang dilalaikan tanpa hake. Penempatan perusahan dibawah
pengampunan paling lama 3(tiga) tahun
Tindak pidanaBadan usaha
Pidana, dendadiperberat 1/3
Pemberi perintah/
pemimpin tindak pidana
Pengurus
Dipidana sebagai pelakuFungsional karena:• Memiliki kewenangan terhadap pelaku
fisik• Menerima tindakan pelaku fisik :
• Menyetujui• Membiarkan• Tidak cukup melakukan pengawasan• Memiliki kebijakan yg memungkinkan
terjadinya tindak pidana
Tindak lanjut pengawasan adalah membuat surat kepada pihak yang diawasimengenai tingkat penaatannya. Jika ada pelanggaran dapat ditindak lanjutidengan pembinaan dan penerapan saksi administrasi, pidana dan/ataugugatan perdata.
Untuk pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutugangguan harus dijatuhkan dahulu dengan sanksi administrasi sebelummenerapkan sanksi pidana kecuali pelanggaran dilakukan lebih dari satukali.
Hasil pengawasan dapat langsung ditindak lanjuti dengan penerapan sanksipidana dan/atau gugatan perdata, antara lain yang berkaitan dengan limbahB3 atau kerusakan lingkungan.
Jika terdapat pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, terapkan dahulu sanksiadministratif, kemudian jika tidak taat baru diterapkan bentuk sanksilainnya yang lebih berat.
Terima KasihSemoga bermanfaat
