Download - Paparan Kementerian ATR/ Kepala BPN

INSTRUMEN PENATAAN RUANGYANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta, 7 September 2016

Oleh Budi Situmorang

Direktur Jenderal Tata Ruang

OUTLINE1. INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

2. REVISI RENCANA TATA RUANG NASIONAL

3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BID. TATA RUANG

5. RENCANA TATA RUANG BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA

6. DUKUNGAN KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG


1. INTEGRASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA TATA RUANG



METODE INTEGRASI PSN/ NAWACITA KE DALAM RENCANA TATA RUANG

PROGRAM PSN/NAWACITA :- Pembangkit Listrik 35 GW- 3.6500 Km Jalan Nasiaol- Jaringan Jalur Kereta Api- 65 Waduk- Bandar Udara- Pelabuhan

Identifikasi Lokasi dan Trase

Plotting PSN di RTRW- Provinsi- Kabupaten/Kota

Status PerdaRTRW

Prov/Kab/Kota

LokasiPSN

a. Sesuai/Cocok/Terakomodasi (minimal salah satu RTRW)

Revisi PP 26 Tahun 2008 tetang RTRWN

b. BelumTerakomodasi

b1. Segera Revisi Karena Umur Perda ≥ 5 Tahun

b2. Usia Perda < 5 Tahunb2. 1. 1-2 tahunb2. 2. 2-3 tahunb2. 3. 3-4 tahunb2. 4. 4-5 tahun

Proses Terobosan untuk Pelaksanaan PSN

Tunggu sampai masa waktu PK/Revisi namun sudah melakukan kajian PSN

Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di 2016 (dengan mengakomodasi program PSN

Proses Peninjauan Kembali dan Revisi

Rekomendasi Kesesuaian Tata

Ruang

c. Akan diakomodasi


INTEGRASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN RTRW PROV/KAB/KOTA

NO PSN SESUAI BELUM

TERAKOMODASI

DALAM PERDA

RTRW (PK/REVISI)

TOTAL

TERAKOMODASI

DALAM PERDA

RTRW

DIAKOMODASI

DALAM

RANPERDA

RTRW

1 Pembangkit listrik 35

GW

68

(44.73%)

13

(8.55%)

71

(46.71%)

152

2 3.650 Km Ruas Jalan 171

(90%)

3

(2%)

15

(8%)

189

3 Jaringan Jalur Rel

Kereta Api

52

(79%)

4

(6%0

10

(15%)

66

4 Waduk 43

(66%)

3

(5%)

19

(29%)

65

5 Bandar Udara 14

(93%)

0

(0%)

1

(7%)

15

6 Pelabuhan Tol Laut

dan Feeder Tol Laut

22

(91.6%)

2

(8.33%)

0

(0%)

24

TINDAK LANJUT

1. Mempercepat legalisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)yang sudah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN)

2. Menginisiasi perubahan parsial PP No.15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang terkait penerbitan izinpemanfaatan ruang dapat mengacu pada RTRWN.

3. Melaksanakan PK dan Revisi Perda RTRW Prov/Kab/Kota sesuaidengan peraturan perundangan.

4. Percepatan Penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota yangbelum selesai diperdakan.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHBERBASIS TATA RUANG


Keterangan:RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka MenengahRTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah


Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah (RTPIPRJM)disiapkan sebagai bahan integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan untuk forumMusrenbang.

2. REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL


RTRWN sebagai instrumen dan matra spasial pembangunan nasional dapat mendorong perwujudanketerpaduan pembangunan nasional, keserasian antarwilayah dan antarsektor, serta perwujudanpertahanan keamanan negara

RTRWN menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah dan percepatan penyusunanrencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota

RTRWN menjadi dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sebagai operasionalisasi RTRWN, telah tersusun :

7 (tujuh) Perpres Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan yaitu Pulau Jawa-Bali, Pulau Sumatera,Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. dan;

13 (tiga belas) Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputiPerbatasan Negara, Perkotaan, Lingkungan, Sosial Budaya, serta Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas.

Peninjauan Kembali RTRWN:

Sudah selesai, saat ini dalam proses LEGISLASI/PENGUNDANGAN di Kementerian SekretariatNegara

PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL(PP NO. 26 TAHUN 2008)


RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

ISU STRATEGISREVIEW RTRWN

NAWACITA/RPJMN dan PSN

1. Kedaulatan dan Porosmaritim

2. Kedaulatan pangan danenergi

3. Pengembangan infrastrukturkawasan perbatasan

4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi

1. Pengembangan & peningkatanstatus pusat-pusat kegiatan

2. Penajaman kriteria kawasanlindung

3. Pemutakhiran penetapan

kawasan

4. Integrasidanpenguatankebijakankelautannasional

5. Penguatanmuatankebijakanruang udaranasional

6. Pengarusutamaan mitigasidan adaptasi perubahaniklim

7. Harmonisasi dansinkronisasi terhadapkebijakan-kebijakannasional

• pengembangan pelabuhan• pengembangan jaringan jalan nasional

• pengembangan bendungan• kawasan pertanian pangan berkelanjutan• pengembangan PTL

• kawasan industri• Kawasan Ekonomi Khusus

Isu Strategis Peninjauan Kembali PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN


1. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RTRWN (Kebijakan Strategi, Peta,

Indikasi Program dan Lampiran Arahan Lokasi)

2. Integrasi dinamika peraturan perundangan sektor di dalam batang tubuh dan

lampiran RTRWN

3. Penguatan Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang

nasional

4. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

5. Penguatan kriteria-kriteria a.l: Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Lindung

Nasional, dan Kawasan Peruntukan Pertanian (LP2B)


RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPOKOK-POKOK PERUBAHAN MUATAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI:

3. PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG



Dilengkapi

peraturan zonasi

(Zoning Regulation)

Sumber: Undang-Undang No.26 Tahun 2007

RENCANA TATA

RUANG

BERHIRARKIS DAN

KOMPLEMENTARIS

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU KALIMANTAN

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN BALI DAN NUSATENGGARA

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU SULAWESI

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN MALUKU

PETA STATUS RTRW KABUPATEN/KOTA DI PULAU PAPUA

PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHTelah mendapatkan persetujuan substansi Menteri


Dalam Proses Persetujuan DPRD GUBERNUR

KAB/KOTA

Kab. Pulau Taliabu

Kab. Membramo Tengah

Kab. Pegunungan Arfak

Kab. Manokwari Selatan

Kab. Kotawaringin Barat

Kab. Barito Utara

Kab. Kapuas

Kab. Katingan

Kab. Pulang Pisau

Kota. Palangkaraya

EVALUASI PERDA DI KEMENDAGRI

PROV/KAB/KOTA

Provinsi Sumatera Selatan

Kab. Aceh Tengah

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Mandailing Natal

Kab. Pakpak Barat

Kab. Tanah Laut

PROV/KAB/KOTA

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kepulauan Riau

Kab. Aceh Selatan

Kab. Toba Samosir

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Karo

Kab. Samosir

Kota Sibolga

Kota Batam

Kab. Seruyan

Kab. Berau

Kab. Mamuju

KAB/KOTA

Kab. Padang Lawas

Kab. Labuhan Batu Selatan

Kab. Kuantan Sengingi

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Pelalawan

Kab. Siak

Kab. Kampar

Kab. Rokan Hulu

Kab. Bengkalis

Kab. Rokan Hilir

Kab. Kep. Meranti

Kota Dumai

Kota Pekanbaru

Kab. Musi Banyuasin

Kab. Kubu Raya

Kab. Melawi

Kab. Murung Raya

Kab. Hulu Sungai Tengah

Kab. Tanah Bumbu

• Prov. : 4

• Kab. : 19

• Kota : 3

•Kab. : 18

• Kota : 2

• Prov. : 1

• Kab. : 6

B C D

•Kab. : 2

• Kab. : 3

PROGRES PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAHDaerah Otonomi Baru

KAB/KOTA

Kab. Pangandaran

Kab. Kolaka Timur

Kab. Konawe

Kepulauan

Kab. Buton Tengah

Kab. Buton Selatan

Kab. Muna Barat

KAB/KOTA

Kab. Musi Rawas

Utara

Kab. PALI

PENYUSUNAN REKOM GUB BKPRNPROSES PERSUB

KAB/KOTA

Kab. Mahakam

Hulu

Kab. Mamuju

Tengah

Kab. Pesisir Barat

KAB/KOTA

Kab. Malaka


• Kab. : 1

• Kab. : 6

TARGET RDTR YANG HARUS DISUSUN• 199 RRTR/

RDTR

SUDAH /SEDANG

MENYUSUN

• 60 RRTR RDTR

PROSES REKOMGUB

• 198 RRTR/ RDTR

PROSES PERSUB

• 23 RRTR/ RDTR

PROSES PEMBAHASAN

DPRD

• 5 RRTR/ RDTR

PROSES EVALUASI

GUBERNUR

• 23 RRTR/ RDTR

PERDA RRTR & RDTR

* Status Penyusunan RRTR/ RDTR Tanggal 31 Agustus 2016

WILAYAH SUMATERA

1. RDTR Kota Medan (Perda No. 13 Tahun 2014

2. RDTR PZ Kawasan Perkotaan Sungai Liat dan PZ 2014 – 2034

(Perda No. 15 Tahun 2014)

WILAYAH JAWA – BALI

1. RDTR DKI Jakarta (Perda No. 1 Tahun 2014)

2. RDTR Kota Bandung (8 BWP) (Perda No. 10 Tahun 2015)

3. RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes – Tegal – Slawi – Malang

(Perda No. 14 Tahun 2015 )

4. RDTR Kota Yogyakarta (Perda No. 1 Tahun 2015)

5. RDTR Kawasan Perkotaan Kepanjen (Perda No. 5 Tahun 2014)

6. RDTR Kecamatan Kota Sumenep (Perda No. 3 Tahun 2014)

7. RDTR Batuan, Rubaru dan Manding ( Perda No. 8 Tahun 2015)

8. RDTR Tumpang Pitu ( Perda No. 11 Tahun 2015)

9. RDTR Gedeg (Perda No. 14 Tahun 2015

10. RDTRK Malang Tengah (Perda No. 2 Tahun 2015)

11. RDTR Sub Pusat Malang Utara (Perda No. 5 Tahun 2015)

12. RDTRK Sub Pusat Malang Barat ( Perda No. 4 Tahun 2015)

13. RDTR BWP Karangrejo-Ngantru (Perda No. 9 Tahun 2016)

14. RDTR BWP Tulungagung (Perda No. 10 Tahun 2016)

15. RDTR BWP Bandung-Pakel-Campurdarat (Perda No. 8 Tahun

2016)

16. RDTR dan PZ Kec. Serang dan Kec. Cipocok Jaya ( Perda No. 9

Tahun 2014

WILAYAH KALIMANTAN – SULAWESI

1. RDTR Kawasan Perkotaan Poso (Perda No. 3 Tahun 2015)

2. RDTR Kawasan Perkotaan Tentena (Perda No. 2 Tahun 2015)

3. RDTR Kawasan Perkotaan Parigi Mautong (Perda No. 7 Tahun

2014)

4. RDTR Kawasan Emas Garongkong (Perda No. 1 Tahun 2015)

NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA

1. RDTR Perkotaan Waibakul (Perda No. 8 Tahun 2013)

TARGET PENYELESAIAN RRTR/RDTR

23 RDTR YANG SUDAH PERDA

TARGET 508 RRTR/RDTR

SELURUH INDONESIA

YANG HARUS DISELESAIKAN

DALAM 3 TAHUN

4. PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TATA RUANG


PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TATA RUANG


UU No.26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Permen PU No.11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi RTRW

Permen PU No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Permen PU No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

Permen PU No.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota

PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wil. Nasional

Permen PU No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten/Kota

Rapermen tentang Pedoman Peninjauan Kembali RTRW

Rapermen tentang Penyusunan RTR KSP dan KSK

• Untuk meningkatkan kualitas RTR yang implementatif dan responsif terhadap pembangunan dibutuhkan revisi terhadap NSPK yang penting.

• Beberapa NSPK sedang dalam tahap finalisasi, antara lain: Pedoman Persub RTRW, Penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota, Penyusunan RTR KSP dan KSK, Peninjauan kembali.

Streamline Process

Integrasi dengan Peraturan

Perundang-undangan Baru

Integrasi Informasi Pertanahan &

penguatan dasar pengendalian

pemanfaatan ruang

Penegasan Prosedur PK

Pengaturan Baru

5.PENATAAN RUANG BERBASIS RESIKO BENCANA


KEGIATAN PENATAAN RUANG BERBASIS RESIKO BENCANA

29

• Telah disusun NSPK terkait dengan Penataan Ruang berbasis

Resiko Bencana : PEDOMAN PENATAAN RUANG BERBASISPENGURANGAN RISIKO BENCANA (P2R PRB) yangmerupakan hasil studi Penataan Ruang Kawasan Bencana dibeberapa daerah yaitu :

1) Penataan Ruang KRB Longsor Banjarnegara2) Penataan Ruang KRB Gn Api Sinabung –Kab. Karo3) Penataan Ruang KRB Tsunami Pangandaran4) Penataan Ruang KRB Banjir Cilacap5) Penataan Ruang KRB Gn.Kelud –Kab.Blitar6) Penataan Ruang KRB Gempabumi dan Tsunami –

Kab.Kulonprogo7) Penyusunan Profil Penataan KRB Indonesia 2015

6.KELEMBAGAAN KOORDINASI DALAM PENATAAN RUANG


Forum koordinasi adalah suatu keharusan dalam penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan Program Nasional

PERAN dan Ekspektasi terhadap BKPRN dalam RPJMN


BIMBINGAN TEKNIS

Surat pernyataan “Kelayakan

mengajukan persetujuan

substansi atas rancangan Perda

tentang RTR”

CHECKLIST DOKUMEN

Pemaparan Substansi

Forum LS 1

Forum CH

Forum LS 2

Pembubuhan Paraf dan

Penandatanganan surat Persub oleh

Menteri ATR

3 Hari Kerja 18 Hari Kerja 3 Hari Kerja

Menghasilkan :BA Forum LS dan

pemarafan Raperda oleh K/L terkait

PROSEDURPEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA RTRW ( & PERAN BKPRN)

PERAN BKPRNDALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Daerah KETUA BKPRN

POKJA 4 BKPRN(Penanganan Konflik Pemanfaatan

Ruang)

RAPAT KOORDINASI

KUNJUNGAN LAPANGAN

REKOMENDASI

BKPRN berperan memberikan rekomendasi terhadap konflik terkait penataan ruang yang terjadi di Pusat maupun daerah. Dalam rapat koordinasi terjadi klarifikasi terhadap fakta dan data yang dimiliki oleh instansi daerah dan pusat.


Peran BKPRN dalam One Map Policy

Sebagian besar instansi adalah anggota BKPRN sehingga lembaga ini tetap dibutuhkan untuk mempermudah proses koordinasi dalam rangka menjalankan kebijakan satu peta sebagaimana arahan Presiden dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2016


TERIMA KASIH

Download - Paparan Kementerian ATR/ Kepala BPN

Top Related