KERANGKA UMUMPERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA
TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD
Disampaikandalamacara:
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
Palangkaraya, 17 Januari 2018
DisampaikanOleh:
Ir. Agustenno Siburian, M.Si
Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III
Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
PEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL
PILIHAN(8)
WAJIB(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya
Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
DASAR HUKUM
Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut
tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan
Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan
Peraturan Menteri.
Tata cara perencanaan, pengendaliandan evaluasi
pembangunanDaerah
Tata cara evaluasi
rancanganPeraturan
Daerahtentang
RPJPD dan RPJMD; dan
1 2 3
RUANG LINGKUP
PERMENDAGRI 86/2017
(Pasal 2 Permendagri 86/2017)
Tata cara perubahan
RPJPD, RPJMD,
dan RKPD
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaanPembangunan
Daerah
RencanaPembangunan
Daerah
RencanaPerangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan PemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedomanpada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
ARSITEKTUR
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMDRenstra
PD
RenjaPD
RKPD
KUA PPA
Rancangan APBDRKA-SKPD
RPJPD
APBDDPA-SKPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
FUNGSI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD
anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada
tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
RPJPD
RPJMD
RKPD
Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
•Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
•Menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIP
ED
OM
AN
I
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIPEDOMANI
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPDPROV
RPJMDPROV
RKPDPROV
RENSTRA SKPD PROV
RENJA SKPD PROV
PEDOMANDIPEDOMANI
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPDK/K
RPJMDK/K
RKPDK/K
RENSTRA SKPD K/K
RENJA SKPD K/K
RENSTRA K/L
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBDPROV
RAPBDK/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIP
ED
OM
AN
I
DIP
ED
OM
AN
I
DIP
ED
OM
AN
I
DIP
ED
OM
AN
ID
IPE
DO
MA
NI
TUJUAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN DOKRENDA
a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.
b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah; dan
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan
Daerah dan nasional.
(Pasal 4 Permendagri 86/2017)
PERUMUSAN DOKRENDA
Transparan responsif efisien efektif
akuntabel partisipatif terukur berkeadilan
berwawasan lingkungan
Berkelanjutan
(Pasal 5 Permendagri 86/2017)
Dokrenda dirumuskan secara:
PERUMUSAN DOKRENDA
Pasal 7
DOKRENDA
Teknokratik
Partisipatif
Politis
Atas – bawah dan Bawah
atas
orientasi Proses
DOKRENDA
Holistik -Tematik
IntegratifSpasial
orientasi Substansi
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &
RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 11 Permendagri 86/2017)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA PD
RENJA PD
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMEN RENCANA
PERANGAKAT DAERAH
BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
Menyusun Menyusun
Mengkoordinasikan
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 16 ayat (1) )
1•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3•PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG
5•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6•PENETAPAN
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 16 ayat (2) )
1•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3•PENYUSUNAN RANCANGAN
4• PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT
DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
5•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6•PENETAPAN
RPJPD
Pasal 12
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi,arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan Daerah jangka panjang untuk20 (dua puluh) tahun yang disusun denganberpedoman pada RPJPN dan RTRW.
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 20
Pendahuluan
Gambaran umum kondisi Daerah
Permasalahan dan isu strategis Daerah
Visi dan misi Daerah
Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
Penutup
a
b
c
d
e
f
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD
Persiapan Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
PerumusanPermasalahan
dan AnalisisPembangunan
Daerah
Masukan dari PD
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan RTRW Provinsi
& Daerah Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan arah kebijakan
dan sasaran pokok
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Evaluasi RaperdaRPJPD ke Mendagri
PerumusanRancangan
Akhir RPJPD
penetapan Perda RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD
RancanganRPJPD
Persetujuan bersamadengan DPRD
KLHS
KonsultasiRANWAL dgn
MENDAGRI
1 2
3
4
5
6
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programKepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahkebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,serta program Perangkat Daerah dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifatindikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
RPJMD
Pasal 12
SISTEMATIKA RPJMDPasal 46 ayat (2)
Pendahuluan
Gambaran Umum kondisi Daerah
Gambaran Keuangan Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penutup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Evaluasi
RANPERDA
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
persetujuan bersama
RANPERDA RPJMD
VISI, MISI dan Program KDH
PenelaahanRPJPD
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
KinerjaPenyelenggaraan
Pemda
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW RTRW
daerah lainnya
KONSULTASI KE
MENTERIRancangan
RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
4
5
Kerangka pendanaandan program PD
Perumusan Strategi, arah kebijakandan program
pembangunan daerah
Analisis Gambaran
umum kondisidaerah &
Perumusangambarankeuangan
daerah
PerumusanPenjelasan
visi dan misiserta Tujuandan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
(Nota Kesepakatan)
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3
Penetapan
Pengolahan data &
informasi
PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMD
6KLHS
SE Kepala
Daerah kepada
Ka PD
a. Pembentukan tim
penyusun RPJMD;
b. Orientasi;
c. Agenda kerja
d. Penyiapan data dan
informasi;
e. Rancangan teknokratik
RPJMD.
PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
Pasal 41-46
a. Analisis gambaran umum
kondisi Daerah;
b. Gambaran keuangan
Daerah;
c. Permasalahan
pembangunan Daerah;
d. Penelaahan dokumen
perencanaan lainnya; isu
strategis Daerah.
a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi
Daerah;
c. Gambaran keuangan
Daerah; dan
d. Permasalahan dan isu
strategis Daerah.
a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi
Daerah;
c. Gambaran keuangan Daerah;
d. Permasalahan dan isu
strategis Daerah;
e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. Strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan
Daerah;
g. Kerangka pendanaan
pembangunan dan program
Perangkat Daerah;
h. Kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah; dan
i. Penutup.
Disempurnakan
berpedoman
pada visi, misi, &
program Kepala
Daerah terpilih.
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Analisis isu-isu
strategisPerumusanTujuan dan
Sasaran
PerumusanPenjelasan
visi dan misi Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Kerangka pendanaan dan
program PD
Program Pembangunan
DaerahPROGRAM OUTCOME
SPM x STANDAR
Belanja PAGU
DibahasanDengan
DPRD Utk Memperoleh Masukan &
Saran
KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN
SPM
PERUMUSAN PERMASALAHAN
LAYANAN PD
Analisis Gambaran
Pelayanan PD
• TINGGI• SESUAI•RENDAH
STANDAR INTERNASIONAL/
NASIONAL/DAERAH LAINNYA
Rumusan Strategi
dan Arah Kebijakan
RumusanTujuanSasaran
RumusanVisi &Misi
KesepakatanKDH dgn DPRD
Fungsi Legislasi, Budget& Pengawasan
Indikator Kinerja DaerahThn 1 s.d Thn 5
Program/Indikator Program/Pagu Per-programSetiap SKPD 5 Thn
Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan RPJMD
MUSRENBANGRPJMD
Rancangan Akhir
RPJMD
RANPERDARPJMD
PERDARPJMD
EVALUASI MDN
program pembangunan Daerah 5 thn
Program perangkat daerah
PembahasanDengan DPRD
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN
RPJMD
Konsultasi Ranwal dg
MDN
PembahasanDengan DPRD
REVIUAPIP
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja danpendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yangdisusun dengan berpedoman pada RKP dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh PemerintahPusat.
RKPDPasal 12
SISTEMATIKA RKPDPasal 79
1 •Pendahuluan
2 •Gambaran Umum Kondisi Daerah
3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8 •Penutup
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusansasaran dan
prioritaspembangunan
Forum Konsultasi
Publik
PerumusanKerangka
Ekonomi & Kebijakan
Keuda
Pengolahan data dan
informasi
Analisis Ranc
Kerangka Ekonomi &
keuda
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan nasional
(RKP)/program strategis nasional
SE Penyusunan Renja-SKPD
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASIBappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Berita AcaraMusrenbang kecamatan
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun
berjalan
Perumusanprogramprioritas
daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana programprioritas daerah
beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
Fasilitasi Menteri/ Gubernur
PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
• kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD
berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil
penyerapan aspirasi melalui reses.
• Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan
serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
• Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan
pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
• Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
Musrenbang RKPD dilaksanakan
Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan
bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun
berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya
Reses I
Jan Mei SeptemberJul
Kesepakatan
Nota KUA dan
PPAS
Mrt - Aprl
Musrenbang
RKPD Tahun n
Penyusunan
Perubahan RKPD
Tahun n-1
Agustus
Penyusunan
RKPD Tahun n+1
Reses II Reses III
Ranwal RKPD
Tahun n
Reses IIITahun
sebelumnya
Des
APBDRKPD
HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif
RENSTRA PD
Pasal 12
• Pendahuluan;1
• Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;2
• Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;3
• Tujuan dan Sasaran;4
• Strategi dan Arah Kebijakan;5
• Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6
• Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan7
• Penutup.8
SISTEMATIKA RENSTRA PD
Pasal 111
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.
RENJA PDPasal 12
Pendahuluan;
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
Penutup
SISTEMATIKA RENJA PD
Pasal 129
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 153
a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. Analisis keuangan Daerah;
c. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
d. KLHS;
e. Perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
f. Perumusan dan penjabaran visi dan misi;
g. Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
h. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
i. Perumusan prioritas pembangunan Daerah;
j. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
k. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Pasal 179
• Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD
dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan
masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah
• Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki
basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis
Daerah.
• Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan
mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
• Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang –
undangan.
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 180 s.d. 256
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(Menjamin &Memastikan)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Menilai & Memastikan)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Menjamin & Memastikan)
PERBANDINGAN ANTARA PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN RENCANA &
EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD
1 2 3 4 5
RPJPD
I II III IV
RENSTRA PD
1 2 3 4 5
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
1 2 3 4 5
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
RenjaPD
1 2 3 4 5
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan
Evaluasi Hasil
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
KUA & PPAS
1 2 3 4 5
DPASKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPA SKPD
DPASKPD
1 2 3 4 5APBD
MEMASTIKAN TERCIPTANYA:
a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional danpembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)
b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkandalam:
RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
RKPD dengan RPJMD
RENSTRA PD dengan RPJMD
RENJA PD dengan RKPD
RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD,
Perda ttg APBD dgn DPA-SKPD
Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.
c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerahyang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86/2017`
TUJUAN PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menjabarkan dan memastikan bahwa :a. Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjangdaerah telah dirumuskan dalam RPJMD
b. Indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertaikebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskandalam Renstra SKPD dan RKPD
c. Rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran,lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalamRenstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD
d. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dankegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telahdirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan DPA SKPDtermasuk perubahannya.
2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunanrencana pembangunan daerah dan rencana PD
TUJUAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PD
1. Menilai realisasi antara :
a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakanpembangunan jangka panjang nasional.
b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD denganrencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antaracapaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD denganprioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokokdan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.
c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danadan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.
d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danaDPA SKPD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan danaindikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yangdihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD.
2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kalidalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun),RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) denganmenggunakan laporan realisasi setiap dokumen.
TUJUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD)
Target Nasional (10)
Target Prov(3)
Target Prov(2)
Target Prov (5)
Target Kab(1)
Target Kab(0,5)
Target Kota(1,5)
Pemerintah pusat mencanangkantarget dan membahas dalam
musrenbangnas serta memintakomitmen gubernur dalam mencapai
target nasional
Gubernur mencanangkan target danmembahas dalam musrenbang prov
serta meminta komitmenbupati/walikota dlm pencapaian
target prov
Target Kec A(0,2)
Target Kec B(0,7)
Target Kec C(0,1)
Camat mencanangkan target dan membahasdalam musrenbang Kecamatan serta memintakomitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target
desa/kelurahan
Bupati/Walikota mencanangkantarget dan membahas dalam
musrenbang K/K serta memintakomitmen Camat dlm pencapaian
target kabupate/kota
EVALUASI TERHADAP HASIL
• MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN
DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA
• MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN
PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA
• SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD
MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:
NO INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RPJPD & RPJMD
Pasal 319 s.d. 341
• Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan
Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur.
• Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum
rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh bupati/wali
kota.
EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RPJPD & RPJMD
DPRD
Penyampaian RANPERDA
RPJPD/RPJMD Dilampiri:1). Kesepakatan Legislatif dan
Eksekutif;
2). Berita Acara Musrenbang;
3). Hasil Pengendalian Kebijakan
RPJMD;
4). Dokumen KLHS
5) Review APIP
6) Rankhir RPJMD
MDN/GUB(15 hari)
Hasil
Evaluasi
Sesuai
dgn UU
Tdk
DisempurnakanRAPERDA
RPJPD/RPJMD
KDH
menetapkan
PERDA RPJPD/
RPJMD
Penyempurnaan
Oleh
gub/bup/wal
(7 Hari)
Melewati
Batas WKT
Evaluasi
Tdk
Sesuai
Dgn UU
• Gubernur
kpd MDN
• Bupati/Waliko
ta kpd
Gubernur
paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak
disetujui bersama oleh
DPRD dan KDH.
Merumuskan Kembali
Kesepakatan
GUBERNUR dengan DPRD
(3 hari)
Klarifikasi
MDN/GUB
Sesuai
Tdk
Sesuai
PEMBATALAN
PERDA
DILAKSA
-NAKAN
1 2
34
KEWENANGAN PEMDA
CATATAN :
Noreg
Noreg7 hari
Permendagri No. 80
Tahun 2016
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD
DAN RPJMD
KEWENANGAN KEMENDAGRI
1. GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan
4. MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.
Prov mll
Menteri
K/K mll
MA
1. Pengajuan
Verifikasi
Penyempurnaa
n oleh Dirjen
Bangda/Bapped
a Prov; dan
2. Permintaan
Noreg kpd
Dirjen
Otda/Biro
Hukum.
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 342 s.d. 368
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak
sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar
TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD
Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
Daerah, atau perubahan kebijakan nasional
Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, makaperubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namunhanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah
Perubahan RPJMD sebagai dasar RKPD yang mana?
Penyusunan RKPD Tahun 2021 (Mei)
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat
dilakukan apabila:
• sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun
• sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun
20212017 2018 2019 2020
RPJMD 2016-2021
boleh tidak boleh
ILUSTRASI PERUBAHAN RPJMD
Perubahan RKPD meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
PERUBAHAN RKPD
“Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.”
Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau
penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja
Perangkat Daerah
• Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah.
• Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak
terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah
dengan ketua DPRD.
• Penambahan kegiatan baru hanya karena terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
• Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan
CATATAN PERUBAHAN
TERIMAKASIH