Tugas Mata Kuliah MBP EropaOleh: Kurnia Sari Nastiti070810531

Kebijakan Lingkungan di Lingkup Uni Eropa

Persoalan lingkungan bukanlah persoalan yang baru di kalangan masyarakat internasional,

demikian pula bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Sejarah awal munculnya kebijakan

lingkungan atau environmental policy di kalangan Uni Eropa bermula di tahun 1980-an ketika

kasus polusi udara dan isu pencemaran air menjadi permasalahan lintas batas negara

(transboundary issue). Sungai Rhine dan Danube misalnya, kedua sungai ini melintasi beberapa

negara sekaligus di Eropa. Oleh karenaya, ketika sungai ini mulai tercemar pada tahun 1980-an

maka isu pencemaran air dan isu-isu lingkungan lainnya mulai diangkat menjadi isu utama Uni

Eropa. Selanjutnya, barulah mulai berkembang sejumlah usaha preventif untuk menjaga Eropa dari

kerusakan lingkungan. Upaya preventif tersebut pertama kali diwujudkan dalam “Single European

Act” di tahun 1987 yang menghasilkan sebuah kebijakan formal yang mewajibkan masing-masing

negara anggota Uni Eropa untuk berupaya menjaga lingkungan. Lebih lanjut, kebijakan ini juga

didukung oleh adanya salah satu kesepakatan dalam “Maastricht Treaty” yang memperkenalkan

konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, seiring dengan merebaknya isu

perubahan iklim maka kebijakan-kebijakan lingkungan di kalangan Uni Eropa pun mulai bergeser

dan menjadi lebih fokus pada kebijakan terkait gas rumah kaca (greenhouse gases), pembangunan

berkelanjutan (sustainable development), dan penentuan dosis limbah kimia (low-dose chemical).1

Tidak hanya itu, instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan

pun juga mengalami perkembangan tidak lagi hanya terbatas pada lingkup politik melainkan juga

lingkup ekonomi.

Pada penerapannya, kebijakan-kebijakan lingkungan yang diterapkan Uni Eropa mengacu

pada tiga prinsip utama yakni: (1) pencegahan lebih baik daripada penanggulangan (the

precautionary principle); (2) pihak-pihak yang berbuat kerusakan pada lingkunagn harus

bertanggungjawab memulihkan kondisi yang rusak tersebut (the ‘polluter pays’ principle); dan (3)

semua kebijakan Uni Eropa, tidak hanya yang berkenaan langsung dengan lingkungan, tidak boleh

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (the ‘mainstreaming’ or ‘sustainability’

principle).2 Dari ketiga prinsip di atas, prinsip pencegahan atau ‘precautionary principle’

merupakan inti dari kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

Sayangnya, prinsip pencegahan ini baru dapat diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan

lingkungan ketika suatu kondisi lingkungan yang dipersoalkan telah memenuhi tiga syarat yakni

ketika berpotensi menimbulkan efek yang merugikan, apabila telah ada evaluasi data ilmiah terkait

1 Grant dan Feehean. Environmental Policy (New York: Oxford University Press Inc, 2007), hlm.311.2 Alex Warleigh. European Union: The Bassic (New York: Rotledge, 2004).

| 1

Tugas Mata Kuliah MBP EropaOleh: Kurnia Sari Nastiti070810531lingkungan yang dipermasalahkan, dan apabila terjadi tingkat ketidakpastian ilmiah mengenai

lingkungan tersebut3 Selain mempertimbangkan prinsip ini, proses pembuatan kebijakan

lingkungan di masing-masing negara anggota Uni Eropa juga mempertimbangkan pertimbangan

dari Badan Lingkungan Eropa (The European Environment Agency atau EEA). EEA adalah sebuah

badan publik di wilayah Eropa yang sengaja dibentuk oleh Uni Eropa untuk menyediakan

sejumlah informasi independen mengenai kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan di

tingkat pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Akan tetapi, meskipun EEA merupakan

badan independen bentukan Uni Eropa, keanggotaan dalam EEA terbuka bagi siapa saja yang

memiliki tujuan sama yakni menjaga lingkungan. Lebih lanjut, keberadaan EEA ini secara garis

besar telah membantu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dalam mengintegrasikan upaya

bersama untuk menjaga lingkungan dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan-

kebijakan yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat Eropa terhadap isu lingkungan, di era

kekinian kebijakan lingkungan di wilayah Eropa tidak hanya diterapkan oleh Uni Eropa, negara-

negara anggotanya, maupun negara Eropa lainnya melainkan juga oleh organisasi non-pemerintah

(non-governmental organisation atau NGO). Sejumlah NGO yang telah turut aktif dalam menjaga

keseimbangan lingkungan di wilayah Eropa diantaranya: Friend of the Earth Europe (FoE),

Greenpeace Europe, WWF for Nature European Policy Office, European Environmental Bureau

(EEB), BirdLife International, Climate Action Network-Europe (CNE), European Federation for

Transport and Environment, dan International Friends of Nature (IFN). Dalam menerapkan

kebijakannya, beberapa dari NGO tersebut bekerjasama dengan pemerintah misalnya dalam hal

pemerintah memberikan dukungan berupa dana terhadap aksi perlindungan lingkungan yang

dilakukan oleh NGO. Terkecuali Greenpeace, organisasi non-pemerintah yang satu ini menolak

untuk menerima segala bentuk bantuan apapun dari pemerintah agar Greenpeace dapat terus

menjaga prinsip kemandiriannya (independency) sebagai sebuah NGO.

Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya menjaga lingkungan di Eropa

maka secara tidak disengaja hal ini telah membuat kebijakan lingkungan dari masing-masing

negara menjadi sangat terfragmentasi. Negara-negara anggota Uni Eropa senantiasa menjalankan

kebijakan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati, sementara negara-negara lain

yang bukan anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan lingkungan dengan mempertimbangkan

kepentingan nasional masing-masing, dan NGO menerapkan kebijakan yang dianggap paling

sesuai dengan fokus kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, di tubuh Uni Eropa sendiri juga

3 European Summaries of Legislation. 2005 . “The Precautionary principle”. [online] http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm [Access on 28 -12-2010]

| 2

Tugas Mata Kuliah MBP EropaOleh: Kurnia Sari Nastiti070810531terjadi sejumlah perbedaan terkait penerapan kebijakan lingkungan. Hal ini tidak lain disebabkan

karena adanya gap ekonomi antara negara-negara Eropa Barat yang secara perekonomian lebih

kuat dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang secara perekonomian lebih lemah. Kondisi

ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat keberhasilan pengimplementasian kebijakan

lingkungan di masing-masing negara, seperti misalnya di Swedia dan Perancis kebijakan

lingkungannya cenderung lebih sukses karena adanya kucuran dana yang relatif besar untuk

masalah lingkungan sementara di negara-negara seperti Rumania dan Bulgaria yang

perekonomiannya lemah cenderung kurang berhasil karena kebijakan lingkungan yang ada tidak

didukung dengan dana yang cukup.

Kesimpulan dan Opini :

Menurut pandangan penulis, selain yang telah dijelaskan di atas sebenarnya masih terdapat

faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian kebijakan lingkungan di

wilayah Eropa seperti misalnya tingkat populasi dan tingkat pendidikan. Negara-negara dengan

tingkat populasi tinggi misalnya seperti Spanyol dan Polandia mengalami kesulitan dalam

mengimplementasikan kebijakan lingkungannya karena populasi yang tinggi membuat emisi gas

buang dari kendaraan bermotor disana juga cukup tinggi sehingga kebijakan lingkungan yang

diterapkan tergolong belum sukses karena tingkat perawatan lingkungan yang dilakukan masih

lebih rendah daripada emisi gas buang yang dihasilkan setiap harinya di kedua negara tersebut.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan persoalan edukasi, negara seperti Belanda dan Perancis

terbilang cukup baik dalam pengimplementasian kebijakan lingkungannya karena kualitas

pendidikan yang baik membuat masyarakat disana lebih peka dan peduli terhadap masalah

lingkungan.

Referensi:

Grant, Wyn dan Feehan, Jane. 2007. “Environmental Policy”, dalam Hay,Colin dan Menond, Anand. European Politics. New York: Oxford University Press Inc.

Warleigh, Alex. 2004. “European Union: The Bassic”. Routledge: New York.www.cia.gov [diakses pada 25 Desember 2010, 11:25]European Summaries of Legislation. 2005 . “The Precautionary principle”. [online]

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm [Access on 28 -12-2010] .

| 3