disparitas putusan hakim

Download Disparitas Putusan Hakim

Post on 29-Dec-2016

476 views

Category:

Documents

140 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • hal_awalPDF2.indd 2 9/8/2014 3:47:05 PM

  • ii

    Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan ImplikasiISBN : 978-602-70682-0-9

    PengarahDr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

    PenanggungjawabDr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

    Ketua Danang Wijayanto

    SekretarisRoejito

    Tim Analis PusatDr. Shidarta, S.H., M.Hum.

    Dr. Anton F Susanto, S.H., M.Hum.Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

    Dr. An An Chandra , S.H., LL.M.

    Tim Analis JejaringUniv. Bina Nusantara

    Univ. Gadjah MadaUniv. Pasundan

    Univ. JambiUniv. Katolik Parahyangan

    Univ. PadjajaranUniv. Islam Negeri Gunung Djati Bandung

    Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaUniv. Islam Indonesia

    SekretariatTri Purno Utomo

    M. IlhamIkhsan Azhar

    Atika NidyandariYuli Lestari

    Emry Hasudungan

    Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, diterjemahkan, dicetak ulang, difotokopi, atau disebarluaskan baik sebagian atau keseluruhannya secara

    penuh oleh organisasi nirlaba manapun dengan mengakui hak cipta dan tidak diperjualbelikan.

    DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    ii

    hal_awalPDF2.indd 2 9/8/2014 3:47:05 PM

  • iii

    DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    KATA SAMBUTAN

    IKHTIAR MENUTUP SENJANG KEADILANKetua Komisi Yudisial

    Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan membebankan kewajiban pada pihak lain; menhukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Putusan hakim bisa juga menjadi awal dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas.

    Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya disparitas Antara satu atau lebih perkara yang relative sama; baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.

    Disparitas putusan, terutama putusan pidana menjadi salah satu problem klasik pengadilan pidana dimanapun yang membuat banyak negara memberi perhatian khusus pada aspek ini karena menyangkut nasib, hak, nama baik dan bahkan nyawa manusia. Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan Antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (victim) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.

    Upaya hakim untuk memaksimalkan putusan yang relative dapat mendatangkan kebahagiaan dan dipercaya adalah memastikan dijalankannya proses pengadilan yang fair dan cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Proses demikian itulah yang dapat mencegah terjadinya disparitas putusan.

    RUU KUHP sudah merancang petunjuk yang wajib

    hal_awalPDF2.indd 3 9/8/2014 3:47:05 PM

  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    iv

    dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

    Problem disparitas putusan hakim di Indonesia belum banyak mendapat perhatian, kecuali putusan pidana yang dua decade terakhir banyak diperbincangkan dan diteliti.

    Komisi Yudisial (KY) menilai usaha meninggikan kepercayaan dan kehormatan pada pengadilan, utamanya terhadap putusan hakim, haruslah didukung oleh putusan yang relative konsisten atau relative tidak terlalu senjang satu atau lebih putusan dengan satu atau lebih putusan lainnya sehingga diperlukan data sebagai bahan pelatihan untuk penguatan pengetahuan dan pemahaman hakim tentang problem disparitas, wujud disparitas, dan seterusnya.

    Atas dasar itulah, KY bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang telah menjadi jejaring KY melakukan penelitian selama beberapa waktu terhadap sejumlah putusan pidana, perdata, agama dan tata usaha Negara.

    Kepada tim peneliti, dan semua pihak yang mendukung program hingga terbitnya hasil penelitian ini, atas nama Komisi Yudisial mengucapkan terimakasih kepada para pembaca, semoga membuka pikiran untuk perbaikan.

    Jakarta, Juni 2014Ketua Komisi Yudisial

    Suparman Marzuki

    hal_awalPDF2.indd 4 9/8/2014 3:47:05 PM

  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    v

    KATA SAMBUTANDirektur Eksekutif the Jawa Pos Institute

    of Pro-Otonomi (JPIP)

    SENJANG PUTUSAN KARENA BULU

    ENTAH kenapa pepatah ini memandang hukum dalam situasi rimba: Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Apa kaitan hukum dengan bulu? Rasanya ini berhubungan dengan dunia margasatwa. Tata hidup dianggap didasarkan pada tebal tipisnya bulu. Hewan berbulu tebal, seperti singa, gorila, harimau atau beruang, dianggap bisa merajai hutan. Sementara hewan berbulu tipis, seperti monyet, kijang, anoa, kerbau, diposisikan sebagai sasaran yang diperintah aturan. Maka, merujuk pada dunia margasatwa, lahirlah tegakkan hukum tanpa pandang bulu.

    Bulu dalam hukum manusia di sini jelas bukan berarti hariah. Manusia tak pernah cemas ada perbedaan perlakuan orang brewok (berbulu tebal) dengan orang gundul (tanpa bulu). Bulu di sana bisa berarti kekuasaan dan kekayaan. Ada kecemasan abadi, bahwa hukum bisa diintimidasi oleh kekuasaan dan ditukar dengan uang. Korbannya tentu yang tak berkuasa dan tak beruang. Para operator hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, serta pelaksana hukuman kerap gentar oleh kekuasaan dan ngiler oleh uang. Belakangan ada kasus iming-iming seks juga bisa membuat hukum serong.

    Kecurigaan keterpengaruhan oleh bulu kekuasaan dan uang, juga seks, ini selalu menjadi kecemasan abadi hukum di manapun. Sebab para operator hukum adalah manusia, sekalipun diberi predikat hakim (artinya bijaksana). Tak heran, bila bersamaan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman diperlukan pengawas. Selain menjaga koridor martabat para juru vonis ini, juga untuk menjaga agar hakim juga semakin bermutu dalam melayani keadilan. Terkadang rutinitas mengetuk palu bisa melupakan substansi dalam profesi hakim: member kepastian hukum dan, yang terpenting, keadilan.

    Kadang perbedaan yang terkesan antagonis antara

    hal_awalPDF2.indd 5 9/8/2014 3:47:05 PM

  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    vi

    kepastian hukum dan keadilan inilah yang menyebabkan produk putusan peradilan terkesan tidak punya standar. Memang ada pasal-pasal undang-undang yang jadi rujukan. Tapi karena ada rentang maksimum vonis menyebabkan vonis bisa diterapkan dengan merdeka oleh hakim.

    Contoh yang mutakhir adalah adanya beda putusan antara anak pejabat yang menewaskan orang dalam tabrakan di jalan dengan sopir yang menjalankan mobil majikannya. Sekilas ini ada perbedaan bulu. Yang satu tak pernah masuk penjara, yang sopir kecil bisa sangat lama di penjara. Peradilan terkesan tak peduli dengan apa pandangan orang atau common sense tentang putusan mereka. Meskipun, dalam putusan kerap dikutip mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

    Ada kesenjangan putusan antarkasus yang serupa. Juga ada kesenjangan antara putusan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa jadi makin menganga ketika sangat banyak putusan yang luput dari perhatian publik, terlebih di tempat yang jauh dari pusat-pusat keramaian. Tentu saja, disparitas putusan yang tak bisa dinalar dengan mudah oleh akal sehat, bisa menimbulkan disparitas antara kebutuhan penegakan hukum yang dipersepsi masyarakat dengan peradilan. Hukum gedongan dengan hukum khalayak ada jarak merentang.

    Sebuah ikhtiar yang patut diapresiasi ketika Mahkamah Agung berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan memposting putusan pengadilan di website resmi pengadilan. Memang, tak mungkin memantau ribuan putusan yang dipasang di sana. Seumur hidup pun tak akan tuntas. Tetapi, setidaknya dengan dipasang terbuka itu bisa dieksaminasi, ditelaah, diteliti, dicermati, diulas, dikomentari, diberi catatan, dipersoalkan Singkatnya, diakses dengan mudah alias transparan.

    Ada kehendak yang baik (goodwill) akuntabilitas institusi peradilan ditegakkan. Setelah kemerdekaan kekuasaan kehakiman dijalankan di ruang sidang, hasil putusan dipaparkan kepada publik. Mungkin tak semua peduli kepada putusan-

    hal_awalPDF2.indd 6 9/8/2014 3:47:05 PM

  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

    vii

    putusan itu, tapi setidaknya pihak yang berperkara dengan mudah bisa menelaah alasan jatuhnya vonis. Selain itu, apabila ada akademikus atau peneliti ingin menelaah putusan bisa dengan mudah mendapat sumber resminya.

    Selain itu, pemaparan di website itu memangkas birokrasi turunnya salinan putusan yang kerap memakan waktu dan jadi ladang pungli. Dalam kasus pengacara yang ditangkap KPK karena menyuap panitera dengan titip kepada pegawai MA, sempat ada dalih uang suap Rp 150 juta untuk memperoleh salinan berkas putusan. Tentu saja dalih ini terpatahkan, karena MA sudah melansir putusannya di website. Baik si penyuap maupun yang dititipi suap terbukti bersalah.

    Transparansi dan akuntabilitas

Recommended

View more >