DINAMIKA INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNI EROPA

Download DINAMIKA INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNI EROPA

Post on 16-Jul-2015

503 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DINAMIKA INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNI EROPADisusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah European Governance semester genap 2010

Disusun oleh :

Bayu Prajanto (08/265216/SP/22661)

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2010

DINAMIKA INTEGRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNI EROPA Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan Uni Eropa ini didirikan pada saat Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak-hak azasi manusia dan perlindungan kaum minoritas. Dan negara-negara Anggota yang terikat di dalam Uni Eropa telah menandatangani berbagai traktat yang telah di sepakati dan diratifikasi oleh masing-masing Negara anggota. Uni Eropa berdiri atas kerjasama dalam tiga pilar yaitu European Communities, Commond Foreign Security Policy (CFSP), dan Justice and Home Affairs (JHA). CFSP mempunyai lembaga militer yaitu ESDP (European security and defence policy) yang merupakan kebijakan utama Uni Eropa yang meliputi pertahanan dan aspek-aspek militer. Didalam ESDP, Uni Eropa melakukan militer dan operasi manajemen krisis sipil di luar wilayah Uni Eropa, mengamati prinsip-prinsip Piagam PBB mengenai perdamaian, pencegahan konflik dan konsolidasi perdamaian internasional. ESDP sendiri merupakan penerus keamanan dan pertahanan Eropa yang dibuat oleh para elit Uni Eropa untuk menjadi identitas militer yang independen dan berbeda dengan NATO. ESDP bekerja dibawah yuridiksi Uni Eropa dan juga termasuk Negara-negara yang tidak terikat dalam NATO. Munculnya ESDP ini merupakan pertama kalinya Eropa dalam merumuskan strategi keamanan bersama. Hal ini telah menjadi alat untuk memproyeksikan kekuatan Eropa di dunia dan mempromosikan Uni Eropa sebagai aktor global. Sebagai kumpulan negara-negara yang memiliki persamaan latar belakang sejarah dan identitas, tidaklah sulit bagi negara-negara Eropa untuk membentuk berbagai kebijakan bersama. Pembentukan kerjasama ekonomi, misalnya, relatif tidak menemui hambatan mengingat sudah samanya perspektif negara-negara Eropa tentang pentingnya kerjasama antar mereka demi mencapai kesejahteraan bersama. Hal yang berbeda terjadi pada pembentukan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa (ESDP), yang dipenuhi berbagai intrik dan persaingan kepentingan antara negara dominan Eropa kala itu. Pembentukan ESDP sendiri menempuh

proses diplomatik yang panjang, dimulai dari proses Saint-Malo yang disebut-sebut sebagai cikal-bakal terbentuknya (ESDP). Di bentuknya badan Uni Eropa ini karena Negara-negara yang terletak dikawasan Eropa beranggapan bahwa tidak ada satupun Negara yang mampu menyelesaikan masalah yang sangat kompleks baik eksternal maupun internal di era globalisasi ini. Selain itu, banyak ancaman terhadap Uni Eropa seperti banyak berurusan dengan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, konflik daerah, Negara gagal, dan kejahatan terorganisir. Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, gagasan bagi pembentukan suatu Kebijakan Pertahanan Eropa sudah sejak lama ada hampir bersamaan waktunya dengan awal terbentuknya Masyarakat Eropa di awal tahun 1950-an. Ketika itu muncul keinginan untuk membentuk suatu European Defense Community (1954) namun gagal diwujudkan karena ada Perang Dingin dan sudah ada NATO yang terbentuk pada tahun 1949 sebagai pilar pertahanan utama Eropa barat dalam menghadapi Uni Soviet. Sejalan dengan robohnya komunisme di akhir tahun 1980-an, paradigma pertahanan Eropa juga mulai berubah. Eropa tidak lagi menghadapi ancaman oleh Uni Soviet dan para sekutunya di Eropa Timur, tetapi adanya berbagai fenomena baru seperti konflik antaretnis, failed states, kejahatan terorganisir, terorisme, proliferasi persenjataan pemusnah massal dan lain-lain. Dari sini, peranan dari lembaga bentukan Uni Eropa yang ditujukan untuk menangani masalah pertahanan dan keamanan mulai terlihat. Perkembangan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa (European Security and Defence Policy/ESDP) yang mandiri diluncurkan secara resmi pada KTT Dewan Eropa di Cologne (Jerman) tahun 1999. Traktat Maastricht (1992) sebenarnya sudah menyebutkan aturan-aturan yang merujuk pada tanggungjawab Uni Eropa atas semua masalah yang berkaitan dengan keamanan, termasuk pembentukan suatu Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Bersama (Common Security and Defence Policy), sebagai bagian dari Kebijakan Bersama di bidang Keamanan dan Hubungan Luar Negeri (Common Foreign and Security Policy/CFSP). Traktat mengingat Maastricht juga menyebutkan bahwa

belum mempunyai kapabilitas militer sendiri, maka Uni Eropa akan meminta

Western European Union (WEU) untuk menjalankan langkah-langkah militer atas nama Uni Eropa.

Sama seperti kemajuan integrasi kebijakan luar negeri bersama, kebijakan keamanan dan pertahanan juga mengalami perkembangan yang lambat dalam Uni Eropa. Penyebabnya hampir serupa dengan hal-hal yang menghambat perkembangan kebijakan luar negeri bersama, yaitu Uni Eropa bukan sebuah entitas negara yang berdaulat. Kemudian, terdapat perbedaan kapabilitas militer antara negara anggota, dan perbedaan dalam hal kesiapan dan keinginan di antara mereka untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, dari dibentuknya ESDP ini, memunculkan wacana baru bahwa sudah saatnya Uni Eropa menjadi otonom. Ini merupakan reaksi dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang menilai bahwa selama ini, Uni Eropa dan ESDP selalu dibawah bayang-bayang NATO. Dari munculnya wacana mengenai Uni Eropa yang otonom, terutama mengenai ESDP, hal ini masih menyisakan beberapa tantangan. Kondisi otonom atau tidaknya suatu negara sebenarnya ditentukan oleh kondisi masyarakatnya sendiri. Negara yang otonom tentunya akan tersusun dari masyarakat homogen yang memiliki rasa persatuan yang kuat, hal yang menurut Jenderal de Gaulle dari Perancis tidak dimiliki oleh masyarakat Eropa. De Gaulle menyebutkan bahwa masyarakat Eropa memiliki jiwanya sendiri, sejarahnya sendiri, bahasanya sendiri, kegagalan-kegagalan, kemenangankemenangan, ambisi-ambisinya sendiri1. Senada dengan pernyataan de Gaulle, Arnulf Baring menyatakan bahwa tidak ada kesatuan Eropa sekarang dan tidak akan ada kesatuan Eropa dalam waktu-waktu mendatang2, karena menurutnya, orang-orang Eropa tidak pernah bersatu. Penyebab tidak pernah bersatunya orang-orang Eropa tersebut adalah karena heterogenitas masyarakat Eropa sendiri, ide bahwa dia itu merupakan orang Eropa adalah suatu pertimbangan yang sekunder ... yang dipaksakan atas kesetiaannya kepada tanah airnya sendiri.3 Satu-satunya pemersatu masyarakat Eropa kala itu justru datang dari dunia luar, yaitu dari Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana ketika itu masyarakat Eropa terpaksa harus bersatu guna menangkal pengaruh kedua negara adidaya tersebut. Tanpa adanya ancaman itu, orang-orang Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia menganggap dirinya sebagai orang Inggris, Perancis, Jerman, atau Italia, baru sesudah itu sebagai orang Eropa. Kurangnya rasa persatuan dalam diri masyarakat Eropa inilah, yang menurut penulis, dapat berakibat fatal bagi perkembangan konsep1

C.P.F. Luhulima. Eropa sebagai Kekuatan Dunia, Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 118. 2 Ibid, hal. 119. 3 Ibid, hal. 115.

Eropa secara keseluruhan karena tanpa adanya kesatuan dari dalam, tentunya akan sulit bagi Eropa untuk mewujudkan suatu kondisi pertahanan dan keamanan yang otonom. Terlepas dari kurangnya rasa kesatuan sebagai Bangsa Eropa dalam diri masyarakat negara-negara Eropa, negara-negara Eropa yang tergabung dalam European Community (EC) telah menyatakan akan tunduk pada aturan finalite politique4 yang mengharuskan negara-negara anggota EC untuk siap bertempur menghadapi kemungkinan serangan pada Eropa. Penulis berpendapat, kesediaan negara Eropa untuk tunduk pada aturan tersebut merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan kebijakan pertahanan Eropa yang otonom. Negara-negara netral seperti Swedia dan Norwegia (yang juga merupakan anggota EC) pun menyatakan komitmennya untuk siap bertempur membela Eropa5, dan hal tersebut tentunya merupakan hal yang positif bagi sisi pertahanan dan keamanan Eropa. Penulis berpendapat adanya kesediaan setiap negara Eropa untuk senantiasa membela wilayah Eropa dapat semakin mengurangi masuknya campur tangan asing (terutama AS) dalam usaha pertahanan dan keamanan Eropa, langkah yang dapat semakin mendorong terwujudnya Eropa yang otonom dari segi pertahanan dan keamanan. Kemudian, lambannya perkembangan kebijakan keamanan dan pertahanan ini juga disebabkan oleh keengganan elit AS untuk melepaskan dominasi mereka dalam urusan keamanan di Eropa khususnya ketika peluang untuk peningkatan kapabilitas substantif sangat kecil. Meskipun berbagai komplikasi tadi, Uni Eropa mulai membahas isu-isu yang mengarah pada integrasi kebijakan keamanan dan pertahanan sejak awal tahun 1990-an. Selanjutnya, munculnya konflik Kosovo. Banyak pakar berpendapat bahwa konflik di Kosovo telah menyadarkan para pemimpin Uni Eropa bahwa kapabilitas militernya saat itu masih lemah.6 Tetapi krisis di Balkan tersebut tidak seluruhnya menjadi motivasi bagi cita-cita untuk bekerjasama dalam bidang pertahanan. Secara historis, pembentukan Pakta Brussel oleh Prancis, Inggris, dan negara-negara Benelux tahun 1948 memperkuat argumen ini. Setahun kemudian NATO berdiri. Inisiatif semakin serius diambil sejalan dengan semakin mengentalnya integrasi Eropa. Tahun 1952, traktat pembentukan Masyarakat Pertahanan Eropa (European4 5

Hugh Miall. Shaping the New Europe. (London: Royal Institute of International Affairs, 1993), hal. 99 .Ibid 6 Li