departemen administrasi & kebijakan kesehatan fakultas ... ? Â· pedoman penyelenggaraan...

Download Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas ... ? Â· pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh ... Akses pelayanan kesehatan meningkat secara nasional ... perbaikan gizi masyarakat,

Post on 02-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Sistem Kesehatan Nasional

    Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan

    Fakultas Kesehatan Masyarakat

    Universitas Indonesia

    Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

  • Sistem Kesehatan Nasional

    Kepmenkes RI

    No: 374/MENKES/SK/V/2009

    RPJPK 2005-2025 dan SKN

    adalah dokumen Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan

    kesehatan

  • BAB I PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Tujuan nasional Bangsa indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional

    Percepatan pembangunan kesehatan melalui SKN dengan terobosan Desa Siaga, Jamkesmas, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

    Perubahan lingkungan strategis: UU 32/2004 Pemerintah Daerah, UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU 17/2007 RPJPN 2005-2025, dan upaya percepatan MDGs

    B. MAKSUD DAN KEGUNAAN

    Penyusunan SKN 2009 dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai landasan, arah, dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) serta pihak-pihak terkait lainnya

  • BAB II PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM

    KESEHATAN NASIONAL

    1. Penuruan AKB 46/1000 (1997) menjadi 34/1000 (2007)

    2. Penuruan AKI 334/100.000 (1995) menjadi 228/1000 (2007)

    3. Peningkatan UHH 68,6 (2004) menjadi 70,5 (2007)

    4. Penurunan prevalensi kekurangan gizi balita 25,8% (2003) menjadi 18,4% (2007)

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    1. Upaya kesehatan

    Hasil dari Upaya Kesehatan sudah terlihat meskipun belum menunjukkan perubahan yang signifikan secara nasional.

    Akses pelayanan kesehatan meningkat secara nasional tetapi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan dan terluar masih rendah

    Rasio Puskesmas meningkat 3,46/100.000 (2003) penduduk menjadi 3,61/100.000 (2005) dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 15,1% (1996) menjadi 33,7% (2006). Demikian pula contact rate ke fasilitas kesehatan meningkat dari 34,4% (2005) menjadi 41,8% (2007).

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    Turunnya AKI, dan peningkatan pertolongan persalinan o/ tenaga kesehatan meningkat 20% dan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan 24,3% (1997) menjadi 46% (2007)

    Cakupan pemeriksaan kehamilan 97,1%-67%. Cakupan imunisasi lengkap 73,9%-17,3% (Riskesdas 2007)

    2. Pembiayaan kesehatan

    APBN Kesehatan Rp. 5,54 T (2004) menjadi Rp. 18,75 T (2007) dengan presentase terhadap APBN 2,6-2,8%. Dimana pembelanjaan kesehatan masih didominasi pembelajaan publik 49,6% dan pemerintah 50,4% (WHO 2008)

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    Prosentase pengeluaran nasional sektor kesehatan 0,81% dari PDB (2005) menjadi 1,09% dari PDB dan belum mencapai 5% dari PDB per tahun.

    30% pembiayaan bersumber dari pemerintah, dan 70% bersumber dari masyarakat termasuk swasta, yg sebagian besar masih digunakan untuk pelayanan kuratif

    Mobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat masih terbatas serta bersifat perseorangan (out of pocket).

    Cakupan jaminan kesehatan sekitar 46,5% dari seluruh penduduk th 2008 (sebagian besar adalah bagian dari Jamkesmas 76,4 juta atau 34,2%)

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    3. Sumberdaya manusia kesehatan

    Jumlah SDM kesehatan belum memadai. Jumlah dokter Indonesia 19/100.000, Filipina 58/100.000, Malaysia 70/100.000 (2007)

    Penyebaran SDM kesehatan belum menggembirakan

    Mutu SDM kesehatan masih membutuhkan pembenahan

    4. Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan Sediaan farmasi didominasi produk domestik dengan bahan

    baku impor s/d 85% kebutuhan. Sementara ada 9600 jenis tanaman berpotensi efek pengobatan.

    DOEN direvisi secara berkala. Obat esensial generik sudah diterapkan tetapi belum dipahami seara penuh: 90% obat diresepkan Puskesmas adalah generik esensial, RS Pemerintah < 76%, RS Swasta < 49%, dan Apotek < 47%.

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    5. Manajemen & Informasi Kesehatan

    Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan a.l oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi kesehatan, dukungan hukum kesehatan, serta administrasi kesehatan

    Sistem Informasi Kesehatan Nasional berbasis fasilitas sudah mencapai Kabupaten/Kota tetapi masih minim pemanfaatannya. Mencakup a.l sistem informasi manajemen Puskesmas (SIMPUS), sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMKA), sistem survailans penyakit menular,sistem survailans penyakit tidak menular, serta sistem jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan nasional (JPPKN).

  • PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    6. Pemberdayaan masyarakat Keberhasilan pembangunan kes di Indonesia tidak terlepas

    dari partisipasi aktif masyarakat. Berbagai bentuk upaya kes berbasis masyarakat banyak

    didirikan, a.l 33.910 Desa Siaga dimana terdapat 20.986 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Posyandu telah berjumlah 269.202 dan 600 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

    7. Perubahan Lingkungan Strategis Tingkat Global dan Regional: Terkait target MDGs dan

    politik kesehatan internasional Tingkat Nasional dan Lokal: Terkait proses politik, yaitu:

    desentralisasi, demokratisasi, dan politik kesehatan dalam Pilkada

  • BAB III ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL

    A. PENGERTIAN SKN

    Adalah suatu tatanan yg menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yg setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945

    Pada hakikatnya, SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yg memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

  • POKOK-POKOK SKN

    B. LANDASAN SKN

    1. Landasan idiil : Pancasila

    2. Landasan konstitusional : UUD 1945, khususnya :

    Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

    Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

    Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

  • POKOK-POKOK SKN

    Pasal 28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yg memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yg bermartabat

    Pasal 34 ayat (2); negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yg lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

  • POKOK-POKOK SKN

    C. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN Sesuai dengan UU 17/2007 RPJPN 2005-2025,

    pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan dan SKN, mendasar pada aspek:

  • POKOK-POKOK SKN

    1. Perikemanusiaan

    2. Pemberdayaan dan Kemandirian

    3. Adil dan merata

    4. Pengutamaan dan Manfaat

    5. HAM

    6. Sinergisme & Kemitraan yang Dinamis

    7. Komitmen dan Tata Kepemerintahan yang Baik

    8. Dukungan regulasi

    9. Antisipatif dan Pro Aktif

    10. Responsif Gender

    11. Kearifan lokal

  • POKOK-POKOK SKN

    D. TUJUAN SKN

    Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesmas yg setinggi-tingginya

    E. KEDUDUKAN SKN

    1. Suprasistem SKN

    Suprasistem SKN adalah Sistem Penyelenggaraan Negara. SKN bersama dg berbagai subsistem lain, diarahkan untuk mencapai Tujuan Bangsa Indonesia seperti yg tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

  • POKOK-POKOK SKN

    kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

    2. Kedudukan SKN terhadap Sistem Nasional lain

    Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yg tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor lain terkait yg terwujud dalam berbagai bentuk sistem nasional. Dengan demikian, SKN harus berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem nasional tsb, seperti :

  • POKOK-POKOK SKN

    Sistem Pendidikan Nasional

    Sistem Perekonomian Nasional

    Sistem Ketahanan Pangan Nasional

    Sistem Hankamnas, dan

    Sistem-sistem nasional lainnya

    Dalam keterkaitan dan interaksinya,

Recommended

View more >