demokrasi indonesia
TRANSCRIPT
DEMOKRASI INDONESIA
A.PENGERTIAN :
• Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan.
• Konsep dasar Demokrasi berarti “rakyat berkuasa”(government of rule by the people).
• Definisi singkat utk istilah demokrasi yg diartikan sbg Pemerintahan atau kekuasaan dari RAKYAT, OLEH RAKYAT, DAN UNTUK RAKYAT.
MENURUT HENRY B. MAYO:
Sistem Politik demokratis adalah sistem yg menunjukkan
bhw kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yg diawasi sec. efektif oleh rakyat dlm pemilihan
berkala yg didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dlm suasana terjaminnya kebebasan politik
(Mayo,1960,70).
Dlm hubungannya dg implementasi ke dlm sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yg bermacam-macam, seperti :
1. Sistem Presidensial; yg menyejajarkan antara parlemen
dan Presiden. Dg memberi dua kedudukan kpd Presiden, yakni
sbg kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Sistem Parlementer; Yg meletakkan pemerintah dipimpin
oleh Perdana Menteri yg hanya berkedudukan sbg kepala
pemerintahan dan bukan kepala negara, sebab kepala
negaranya bisa diduduki oleh raja atau Presiden yg hanya sbg
simbul kedaulatan dan persatuan.
3. Sistem Referendum; Meletakkan pemerintah sbg bagian
(badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa neg. ada yg
menggunakan sistem campuran presidensial dg parlementer.
NEGARA DEMOKRATIS ADALAH NEG YG
DISELENGGARAKAN BERDASARKAN KEHENDAK DARI
RAKYAT, ATAU JIKA DITINJAU DARI SUDUT ORG. NEG.
YG DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU ATAS
PERSETUJUAN RAKYAT KRN KEDAULATAN BERADA
DITANGAN RAKYAT.
B. BENTUK-BENTUK DEMOKRASI
MENURUT TORRES DEMOKRASI DPT DILIHAT DARI DUA ASPEK, YAITU :
1. FORMAL DEMOCRACY :
MENUNJUK PD DEMOKRASI DLM ARTI SISTEM
PEMERINTAHAN, HAL INI DPT DILIHAT DLM BERBAGAI
PELAKSANAAN DEMOKRASI DIBERBAGAI NEGARA MISALNYA
DPT DITERAPKAN DEMOKRASI DG SISTEM PRESIDENSIAL ATAU
SISTEM PARLEMENTER.
> SISTEM PRESIDENSIAL:
Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, shg presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (KEKUASAAN MENJALANKAN PEMERINTAHAN) sepenuhnya berad ditangan presiden. Oleh karena iti presiden merupakan kepala eksekutif (HEAD OF GOVERNMENT) dan sekaligus menjadi kepala negara (HEAD OF STATE). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbul kepemimpinan negara.(TIM LP3,UMY). Sistem ini diterapkan di Negara AMERIKA dan Negara INDONESIA.
>SISTEM PARLEMENTER :
sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara
kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif (HEAD
OF GOVERNMENT) berada ditangan seorang perdana
menteri. Adapun kepala negara (HEAD OF STATE) berada
pada seorang ratu, misal dinegara inggris atau adapula yang
berada pada seorang presiden, misal di india.
2. SUBSTANTIVE DEMOCRACY, YAITU:
MENUNJUK PADA BAGAIMANA PROSES
DEMOKRASI ITU DILAKSANAKAN. (WINATAPUTRA,
2006)
KAELAN DLM BUKUNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, BHW BENTUK-BENTUK
DEMOKRASI AL:
1.DEMOKRASI PERWAKILAN LIBERAL.
PRINSIP DEMOKRASI INI DIDASARKAN PADA SUATU FILSAFAT KENEGARAAN BHW
MANUSIA ADALAH SBG MAHLUK YG BERBENTUK INDIVIDU YG BEBAS. OLEH KRN ITU DLM
SISTEM DEMOKRASI INI KEBEBASAN INDIVIDU SBG DASAR FUNDAMENTAL DLM
PELAKSANAAN DEMOKRASI
MENURUT HELD (2004:10),BHW DEMOKRASI PERWAKILAN LIBERAL MRP SUATU
PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN POKOK UTK MENGATASI PROBLEMA KESEIMBANGAN
ANTARA KEKUASAAN MEMAKSA DAN KEBEBASAN.NAMUN DEMIKIAN PERLU DISADARI DLM
PRINSIP DEMOKRASI INI APAPUN YG DIKEMBANGKAN MELALUI KELEMBAGAAN NEG
SENANTIASA MRP SUATU MANIFESTASI PERLINDUNGAN SERTA JAMINAN ATAS KEBEBASAN
INDIVIDU DLM HIDUP BERNEGARA.
2. DEMOKRASI SATU PARTAI DAN KOMUNISME.
DEMOKRASI SATU PARTAI INI LAZIMNYA DILAKSANAKAN DINEGARA-NEGARA
KOMUNIS,SEPERTI RUSIA, CHINA,VIETNAM DLSB.KEBEBASAN FORMAL BERDASARKAN
DEMOKRASI LIBERAL AKAN MENGHASILKAN KESENJANGAN KELAS YG SEMAKIN LEBAR DLM
MASY. DAN AKHIRNYA KAPITALISLAH YG MENGUASAI NEGARA
DLM HUB INI MARX MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN SISTEM DEMOKRASI “COMMUNE
STRUKTURE (STRUKTUR PERSEKUTUAN). MENURUT SISTEM DEMOKRASI INI MASY TERSUSUN
ATAS KOMUNITAS-KOMUNITAS YG TERKECIL. KOMUNITAS YG PALING KECIL INI MENGATUR
URUSAN MEREKA SENDIRI, YG AKAN MEMILIH WAKIL-WAKIL UTK UNIT-UNUT ADMINISTRASI
YG BESAR MISALNYA DISTRIK ATAU KOTA. UNIT-UNIT ADMINISTRASI YG LEBIH BESAR INI
KEMUDIAN AKAN MEMILIH CALON-CALON ADMINISTRASI YG LEBIH BESAR LAGI YG SERING
DIISTILAHKAN DG DELEGASI NASIONAL (MARK, 1970;67). SUSUNAN INI SERING DIKENAL DG
STRUKTUR PIRAMIDA DARI DEMOKRASI DELEGATIF.
\\.
C. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
MENURUT DRS.SUKARNO DLM BUKUNYA SISTEM POLITIK DI INDONESIA, BHW ADA 3 (TIGA) SISTEM POLITIK YG DIALAMI INDO :
1. DEMOKRASI LIBERAL
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
3. DEMOKRASI PANCASILA
KETIGA SISTEM POLITIK INI MASING-MASING MEMILIKI ANDIL DLM MEMBENTUK CORAK KETATANEGARAAN RI DARI YG PAHIT SAMPAI YG MANIS DIRASAKAN, DARI TERJADINYA PERGOLAKAN MAUPUN YG TELAH MENCAPAI MEMPERKOKOH KEHIDUPAN BERBANGSA BERNEGARA.
* SAAT DEMOKRASI LIBERAL TELAH GAGAL KONSTITUANTE GAGAL MEMBUAT UUD, NAMUN TELAH
BERHASIL MELAKSANAKAN KONFERENSI ASIA AFRIKA TH 1955.
* SAAT DEMOKRASI TERPIMPIN DLM KURUN WAKTU 5 JULI 1959 – 11 MARET 1966 TELAH TERJADI
PERGOLAKAN NASIONAL YG PUNCAKNYA MELETUS G-30 S PKI, NAMUN ADA KEBERHASILAN YAITU
KEMBALINYA IRIAN BARAT KEPANGKUAT IBU PERTIWI TH 1963.
* SAAT DEMOKRASI PANCASILA, TELAH MENGUATNYA LEGITIMASI MAYORITAS TUNGGAL GOLKAR
MENJADIKAN PDI, PPP HANYA SBG SIMBOL POLITIK BNGS, TERJADI KETIMPANGAN YG SANGAT
MENCOLOK DLM PETA KEKUATAN PARPOL. BEGITU LUASNYA KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN
LEMAHNYA DAYA DESAK MASYA. THD KEBIJAKAN PEMERINTAH. NAMUN DEMOKRASI PANCASILA
(0RDE BARU) TLH BERHASIL MENEKAN KAMTIB SBG PENJAMIN STABILITAS POLITIK. OLEH ALFIAN
DISEBUTKAN BHW DEMOKRASI PANCASILA SBG DEMOKRASI FORMAT BARU POLITIK INDO. SUATU
FORMAT POLITIK YG BERCIRIKAN PERANAN DOMINAN DARI ABRI DLM POLITIK DISATU PIHAK DAN
MELAKSANAKAN PERANAN POLITISI SIPIL YG TERGABUNG DLM PARPOL DIPIHAK LAIN.
DIBAGI DLM EMPAT PERIODE :
DLM SISTEM POLITIK TERDAPAT 4 VARIABEL;
1.KEKUASAAN : SBG CARA UTK MENCAPAI HAL YG DIINGINKAN ANTARA LAIN MEMBAGI SUMBER-SUMBER DIANTARA KELOMPOK DLM MASY.
2.KEPENTINGAN : TUJUAN-TUJUAN YG DIKEJAR OLEH
PELAKU-PELAKU ATAU KELOMPOK POLITIK.
3. KEBIJAKSANAAN : HASIL DARI INTERAKSI ANTARA KEKUASAAN DAN KEPENTINGAN, BIASANYA DLM BENTUK PERUNDANG-UNDANGAN.
4.BUDAYA POLITIK : ORIENTASI SUBYEKTIF DARI INDIVIDU TERHADAP SISTEM POLITIK (MIRIAM BUDISRDJO,1992,49).
FUNGSI SISTEM POLITIK DI INDONESIA :1.MENCIPTAKAN STABILITAS NASIONAL YG MANTAP.2.MENCIPTAKAN STABILITAS EKONOMI, SOSBUD
HANKAM.3.MENGENDALIKAN PARTAI-PARTAI POLITIK YG ADA
AGAR TDK TERJADI PERPECAHAN YG DPT MENGGANGGU STABILITAS NASIONAL.
4.MEWUJUDKAN MASY YG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
5.5MENUN JUKKAN PADA DUNIA, BHW INDO MEMILIKI SISTEM POLITIK NEGARA YG DIGALI DARI AKAR BUDAYA BANGSA INDO.
1. PERIODE 1945 – 1959, MASA DEMOKRASI PARLEMENTER ;
MENONJOLKAN PERANAN PARLEMEN SERTA PARTAI-PARTAI. PD MASA INI KELEMAHAN DEMOKRASI PARLEMENTER MEMBERI PELUANG UTK DOMINASI PARTAI-PARTAI POLITIK DAN DPR. AKIBATNYA PERSATUAN YG DIGALANG SELAMA PERJUANGAN MELAWAN MUSUH MENJADI KENDOR DAN TIDAK DPT DIBINA MENJADI KEKUATAN KONSTRUKTIF SESUDAH KEMERDEKAAN. KETIKA SISTEM PARLEMENTER KABINET SERING JATUH BANGUN,KRN MOSI TDK PERCAYA. ADA 20 PARTAI DG BERMACAM IDEOLOGI SHG TERJADI KONFLIK IDEOLOGI YG MENIMBULKAN KEKACAUAN.
SISTEM PARLEMENTER YG MULAI BERLAKU SEBULAN SETELAH KEMERDEKAAN DIPROKLAMIRKAN DAN KEMUDIAN DIPERKUAT DG UU DASAR 1949 DAN 1950, TERNYATA KURANG COCOK UTK INDONESIA.
SELANJUTNYA PRESIDEN SOEKARNO MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN PD TGL 5 JULI 1959, YG MENENTUKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945, DG DEMIKIAN MASA DEMOKRASI PARLEMENTER BERAKHIR.
2. PERIODE 1959 – 1965 MASA DEMOKRASI TERPIMPIN:
DEMOKRASI TERPIMPIN YG DLM BANYAK ASPEK MENYIMPANG DARI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN LEBIH MENAMPILKAN BEBERAPA ASPEK DARI DEMOKRASI RAKYAT.
CIRI-CIRI PERIODE INI IALAH :a. DOMINASI PRESIDENb. TERBATASNYA PERAN PARTAI POLITIKc. BERKEMBANGNYA PENGARUH KOMUNIS;d. MELUASNYA PERANAN ABRI SBG UNSUR SOSIAL
POLITIK.
DLM UUD 1945 JABATAN PRESIDEN DIBATASI YAITU 5 TH, SETELAH ITU BISA DIPILIH LAGI, AKAN TETAPI PD MASA INI TELAH DIKELUARKAN KETETAPAN MPRS NO.III/1963 YG MENGANGKAT IR. SOEKARNO SBG PRESIDEN SEUMUR HIDUP. HAL INI JELAS TDK SESUAI DG UUD 1945. SELAIN ITU ADA TINDAKAN YG MENYIMPANG DARI UUD. MISALNYA PD TH 1960 IR. SOEKARNO MEMBUBARKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT HASIL PEMILU, PDHAL DLM PENJELASAN UUD 1945 SECARA EKSPLISIT DITENTUKAN BHW PRESIDEN TDK MEMPUNYAI WEWENANG UTK BERBUAT DEMIKIAN. AKIBAT TERJADI PELANGGARAN THD UUD 1945 SITUASI EKONOMI MEROSOT, MEMBURUKNYA KEADAAN POLITIK DAN KEAMANAN.
3. PERIODE 1965 – 1988; DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU;
MASA DEMOKRASI PANCASILA MRP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL YG MENONJOLKAN SISTEM PRESIDENSIAL. LANDASAN FORMAL PERIODE INI ADALAH PANCASILA, UUD 1945, DAN KETETAPAN MPRS/MPR DLM RANGKA UTK MELURUSKAN KEMBALI PENYELEWENGAN THD UUD 1945 YG TERJADI SELAMA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN. ORBA DIAWAL KEKUASAANNYA MENGGABUNGKAN SEMANGAT PARLEMENTARISME YG KUAT DG PRESIDENSIALISME YG KUAT, SHG ORBA DPT DUKUNGAN RAKYAT, BERHASIL KELUAR DARI KRISIS EKONOMI,DAN PERPECAHAN BANGSA.
DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YG BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG YG DITUJUKAN KPD KESEJAHTERAAN RAKYAT, MENGANDUNG UNSUR-UNSUR RELIGIUS,BERDASARKAN KEBENARAN, KECINTAAN DAN BUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN INDO DAN BERKESINAMBUNGAN. DLM DEMOKRASI PANCASILA KEBEBASAN INDIVIDU TDK BERSIFAT MUTLAK TTP HRS DISELARASKAN DG TG JWB SOSIAL.
CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA :
KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT.BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG.CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI MUSYAWARAH UTK MENCAPAI
MUFAKAT.TDK KENAL ADANYA PARTAI PEMERINTAHAN DAN PARTAI OPOSISI.DIAKUI ADANYA KESELARASAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN.MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA.KETIDAK SETUJUAN THD KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DINYATAKAN DAN DISALURKAN MELALUI WAKIL-WAKIL RAKYAT.TDK MENGHENDAKI ADANYA DEMONSTRASI DAN PEMOGOKAN KRN MERUGIKAN SEMUA PIHAK. TDK MENGANUT SISTEM MONOPARTAI.PEMILU DILAKSANAKAN SISTEM LUBER.MENDAHULUKAN KEPENTINGAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN UMUM.
4. PERIODE 1999 – S/D SEKARANG; MASA DEMOKRASI PANCASILA ERA REFORMASI.
SEJAK JATUHNYA ORDE BARU TH 1988 INDO MEMASUKI
SEBUAH PROSES TRANSISI DARI SEBUAH SISTEM
OTORITER KESEBUAH SISTEM YG LEBIH TERBUKA,
PARTISIPATIF, DAN DEMOKRATIS DENGAN BERAKAR PD
KEKUATAN MULTI PARTAI YG BERUSAHA
MENGEMBALIKAN PERIMBANGAN KEKUATAN ANTAR
LEMBAGA NEGARA, ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF
DAN YUDIKATIF. PD MASA INI PERANAN PARTAI
POLITIK KEMBALI MENONJOL, SHG IKLIM DEMOKRASI
MEMPEROLEH NAFAS BARU.
DALAM SUATU NEGARA YG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI HRS BERDASARKAN PD SUATU KEDAULATAN RAKYAT. DG LAIN PERKATAAN KEKUASAAN TERTINGGI DLM SUATU NEGARA ADALAH DITANGAN RAKYAT. KEKUASAAN DLM NEGARA ITU DIKELOLA OLEH RAKYAT, DARI RAKYAT, DAN UTK RAKYAT.
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DITANGAN RAKYAT MENGANDUNG PENGERTIAN 3 HAL:
1.PEMERINTAHAN DARI RAKYAT (GOVERNMENT OF THE PEOPLE)
2.PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT (GOFERNMENT BY PEOPLE)
3.PEMERINTAHAN UTK RAKYAT (GOVERNMENT FOR PEOPLE).
D. STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945:
SECARA UMUM DIDLM SISTEM PEMERINTAHAN YG
DEMOKRATIS SENANTIASA MENGANDUNG UNSUR-UNSUR YG
PALING PENTING DAN MENDASAR YAITU :
1. KETERLIBATAN WARGA NEGARA DLM PEMBUATAN
KEPUTUSAN POLITIK ;
2. TINGKAT PERSAMAAN TTN DIANTARA WARGANEGARA.
3. TINGKAT KEBEBASAN ATAU KEMERDEKAAN TTN YG
DIAKUI DAN DIPAKAI OLEH WN.
4. SUATU SISTEM PERWAKILAN;
5. SUATU SISTEM PEMILIHAN KEKUASAAN MAYORITAS.
DLM KEHIDUPAN KENEGARAAN YG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI, KITA AKAN SELALU MENEMUKAN ADANYA SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK SBG KOMPONEN PENDUKUNG TEGAKNYA DEMOKRASI.
DG MENGGUNAKAN KONSEP MONTEQUIEU MK SUPRA STRUKTUR POLITIK MELIPUTI :
1. LEMBAGA LEGISLATIF
2. LEMBAGA EKSEKUTIF
3. LEMBAGA YUDIKATIF
NEGARA INDONESIA DIBAWAH SISTEM UUD 1945, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA ATAU ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA ADALAH :
1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT;3. PRESIDEN;4. MAHKAMAH AGUNG;5. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
INFRA STRUKTUR POLITIK SUATU NEGARA TERDIRI ATAS LIMA KOMPONEN SBB:
1.PARTAI POLITIK;2.GOLONGAN (YG TDK BERDASARKAN PEMILU)3.GOLONGAN PENEKAN;4.ALAT KOMUNIKASI POLITIK;5.TOKOH-TOKOH POLITIK
D KONSEP KEKUASAAN
KONSEP KEKUASAAN MENURUT DEMOKRASI DLM UUD 1945 SBB:
1. KEKUASAAN DITANGAN RAKYAT :UUD 1945 PASAL 1 AYAT (2)“KEDAULATAN ADALAH DITANGAN RAKYAT
DAN DILAKUKAN MENURUT UUD”
BERDASARKAN KETENTUAN TSB DPT DISIMPULKAN BHW DLM NEGARA RI PEMEG KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN TERTINGGI ADALAH DITANGAN RAKYAT DAN REALISASINYA DIATUR DLM UUD NEGARA. SBLM DILAKUKAN AMANDEMEN KEKUASAAN TERTINGGI DILAKUKAN OLEH MPR.
1. PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT DEMOKRASI SBGMANA TERCANTUM DLM UUD 1945 SBB :
a. KEKUASAAN EKSEKUTIF, DIDELEGASIKAN KPD PRESIDEN (PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945)
b. KEKUASAAN LEGISLATIF, DIDELEGASIKAN KPD PRESIDEN DAN DPR DAN DPD (PASAL 5 AYAT (1), PASAL 19 DAN PASAL 22 C UUD 1945)
c. KEKUASAAN YUDIKATIF, DIDELEGASIKAN KPD MAHKAMAH AGUNG PASAL 24 AYAT (1) UUD 1945).
d. KEKUASAAN INSPEKTIF ATAU PENGAWASAN , DIDELEGASIKAN KPD BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR). HAL INI TERMUAT DL;M PASAL 20 AYAT (1) UUD 1945 BERBUNYI (1)…..DPR JUGA MEMILIKI FUNGSI PENGAWASAN THD PRESIDEN SELAKU PENGUASA EKSEKUTIF.
e. DLM UUD 1945 HASIL AMANDEMEN TDK ADA KEKUASAAN KONSULTATIF, YG DLM UUD LAMA DIDELEGASIKAN KPD DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (DPA) PASAL UUD 1945). DG LAIN PERKATAAN UUD 1945 HYASIL AMANDEMEN TELAH MENGHAPUS KAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG (DPA), KARENA BERDASARKAN KENYATAAN PELAKSANAAN KEKUASAAN NEGARA FUNGSINYA TDK JELAS. MEKANISME PENDELEGASIAN KEKUASAAN YG DEMIKIAN INI DLM KHASANAH ILMU HUKUM TATANEGARA DAN ILMU POLITIK DIKENAL DG ISTILAH “DISTRIBUTION OF POWER” YG MERUPAKAN UNSUR MUTLAK DARI NEGARA DEMOKRASI.