Manfaat Regulasi Terhadap Perusahaan

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Teori Akuntansi yang Dibimbing Oleh Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak.

Disusun Oleh:

Aryo Sumarsono (125020302111003)

Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas BrawijayaMalang

2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam penulisan makalah ini pertama- tama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang

telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya serta nikmat dan petunjuk sehingga saya dapat

menyelesaikan penulisan makalah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya juga tidak

lupa mengucapka terimakasih yang sebanyak- banyak nya atas saran, bimbingan, petunjuk dan

motivasi serta dukungan yang tidak ada habis- habisnya yang telah diberikan kepada saya dalam

melakukan penulisan makalah ini.

Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE, MM, Ak. Sebagai dosen pengampu mata kuliah

Teori Akuntansi yang telah memberi motivasi kepada saya, bimbingan dikelas serta ilmu

yang sangat bermanfaat selama satu semester ini.

2. Orang tua saya yang selalu mendoakan saya, memberi nasihat yang tidak pernah ada

hentinya serta semangat yang tidak ada habisnya untuk saya dalam menempuh perkuliah

di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sehingga saya

dapat menempuh kuliah sejauh ini.

3. Teman- teman mata kuliah Teori Akuntansi di kelas CC yang selalu membantu dan selalu

memberi motivasi serta semangat dalam melakukan pembelajaran di keas maupun diluar

kelas dalam mata kuliah Teri Akuntansi ini.

Setiap manusia tidak ada yang sempurna begitu pula dengan saya terhadap penulisan

makalah ini. Banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini dan tidak semua penjelasan bisa

saya bahas disini karya terbatasnya kemampuan yang saya miliki. Akan tetapi saya akan terus

i

berusaha dalam memperbaiki kesalahan- kesalahan saya dimasa depan, maka dari itu

saya bersedia menerima kritik dan saran atas penulisan makalah ini untuk memperbaiki

penulisan- penulisan saya dimasa yang akan datang. Semoga dengan adanya penulisan makalah

ini saya dapat lebih baik lagi dalam belajar dan selalu memperbaiki penulisan- penulisan saya

berikut nya dimasa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juni 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………….

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………

1.1. Latar Belakang………………………………………………………………………..

1.2. Rumusan Masalah…………………………………………………………………….

1.3. Tujuan…………………………………………………………………………………

BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………………………….

2.1. Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)………………………………….

2.2. Capture Theory……………………………………………………………………….

2.3. Private Interest Theory……………………………………………………………….

BAB III KESIMPULAN………………………………………………………………………….

3.1 Simpulan……………………………………………………………………………...

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………….

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak masalah yang muncul dan banyak anggapan mengenai hadirnya regulasi terutama

di Negara Indonesia. Regulasi itu sendiri memiliki banyak pro dan kontra terhadap pelaksanaan

nya. Banyak terdapat argument- argument yang kontra terhadap regulasi itu sendiri. Para ahli

banyak yang berpendapat bahwa regulasi dapat merugikan perusahaan dalm penerapannya

misalkan adanya perspektif “free market” yaitu perspekif yang diberikan oleh anti regulasi.

Perspektif ini membantah adanya private economic incentive bagi organisasi untuk menghasilkan

informasi akuntansi secara sukarela, dan dengan adanya peran regulasi dapat menyebabkan

ketidakefisienan biaya. Dalam mendukung tuntutan terhadap free market ini terdapat argument-

argument yang diberikan oleh beberapa ahli seperti Jensen and Meckling (1976), Watts and

Zimmerman (1978), Smith ang Warner (1979), dan Smithand Watts (1982) yaitu setiap

ketiadaan regulasi ada private economic incentive bagi organisasi untuk menyediakan informasi

yang credible tentang operasi dan performa organisasi untuk menjelaskan kepada pihak luar

organisasi, sebaliknya biaya operasi organisasi akan meningkat. Inti dari pandangan ini adalah

dalam ketiadaan informasi tentang operasi organisasi, kelompok lain, termasuk pemilik

perusahaan (shareholders) yang tidak terlibat dalam manajemen organisasi, akan menduga

bahwa para manajer telah menjalankan bisnis adalah lebih untuk kepentingan mereka sendiri

daripada untuk memaksimalkan nilai organisasi.

Teori Regulasi, pada dasarnya membuka persamaan ekonomi dengan memasukkan

proses politik dan dilema etis dalam masyarakat. Hal ini sangat jelas bahwa persoalan ekonomi

1

bukanlah sebuah transaksi untung rugi, efektifitas dan efisiensi belaka, tetapi menyangkut

dimensi keadilan, konfigurasi pembagian kekuasaan dsb. Untuk itu, tidak ada satu solusi terbaik

seperti versi neo-klasik, yang mengaggap pasar sebagai satu-satunya solusi yang paling baik dari

segala masalah ekonomi (one best way solution). Dalam teori regulasi itu sendiri berfungsi untuk

kepentingan bersama antara perusahaan dengan public. Dalam rerangka teoritis, regulasi

ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomik. Dengan adanya

regulasi, sharusnya perusahaan merasa diuntungkan karena dengan perusahaan menerapkan

regulasi akan banyak investor akan masuk ke dalam perusahaan dengan syarat laporan keuangan

perusahaan tersebut baik dan isu- isu di dlam perusahaan pun baik.

Dalam hal ini mengenai banyaknya pro dan kontra terhadap adanya regulasi maka hal

inipun akan memiliki dampak terhadap perusahaan dalam menarik investornya. Sebenarnya

regulasi diciptakan untuk kepentingan secara luas dan untuk kepentingan ekonomi supaya

terdapat pemerataan bagi setiap khalayak umum. Hal itu menandakan jika regulasi diterapkan

maka keadaan ekonomi dapat semakin membaik karena jika satu perusahaan saja dapat

memberikan dampak baik bagi khalayak umum apalagi dengan sekuruh perusahaan menerapkan

regulasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin merumuskan dan memfokuskan

masalah yang dapat ditarik, yaitu:

1. Teori apa saja yang melandasi regulasi?

2. Apa yang dimaksud dengan regulasi?

3. Apa manfaat adanya regulasi?

4. Apa saja dampak yang muncul dari regulasi?

2

1.3 Tujuan

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat di atas maka penulis memilki

tujuan dalam pembuatan makalah ini, yaitu:

1. Ingin mengetahui teori apa saja yang melandasi regulasi

2. Ingin mengetahui dan memahami lebih dalam tentang teori regulasi

3. Ingin memberi wawasan bagi pembaca untuk lebih paham tentang manfaat regulasi

4. Ingin mengetahui apa saja dampak yang timbul dengan adanya regulasi

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Public Interest Theory (Teori Kepentingan Publik)

Teori ini menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi

kegagalan pasar. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulator,

diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang

terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam

bentuk operasi improved pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang

bagaimana peraturan harus dilakukan, namun ada masalah dalam

pelaksanaannya. perspektif sederhana tentang mengapa peraturan diperkenalkan (sebagai contoh,

Stigler, 1971; Posner, 1974; Peltzman, 1976). Posner(1974) pertanyaan-pertanyaan 'asumsi-

asumsi bahwa pasar-pasar ekonomi sangat rapuhdan cenderung untuk beroperasi secara tidak

efisien (atau tidak sama) jika dibiarkantanpa ada yang mengelola, peraturan pemerintah yang lain

adalah hampir tanpa biaya.Posner juga mengkritik argumentasi-argumentasi bahwa perundang-

undangan pada umumnya digunakan untuk 'public good‟ tetapi hanya kegagalan -kegagalan

untuk mencapai tujuan-tujuannya karena kecerobohan pemerintah, salah manajemen, atau

ketiadaan dana. Ketika ia menyatakan (p377):  

Banyak bukti hasil-hasil yang tidak diinginkan secara social dari peraturan sering diinginkan

oleh kelompok-kelompok yang berpengaruh di dalam pembuatan perundang- undangan yang

menyiapkan rencana yang kurang baik terkadang pengatur undang -undang mengungkapkan

4

tujuan yang tak diragukan mengubah pengoperasian pasar-  pasar di dalam arah yang tak dapat

dijelaskan di kepentingan publik grounds.

Pihak-pihak yang menginginkan regulasi akan mengunakan teori kepentingan publik

(The Public Interest Theory) untuk menyukseskan keinginannya karena pada dasarnya, baik

kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial memaksa adanya regulasi

akuntansi (Scott, 2000).

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul

sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi

yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh

1. keengganan perusahaan mengungkapkan informasi

2. adanya penyelewengan informasi

3. penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya

Dalam teori ini, sentral otoritas juga disebut regulator dan diasumsikan bahwa

masyarakat memiliki kepentingan terbesar pada informasi akuntansi. Regulator berusaha untuk

melakukan pengaturan dengan sebaik mungkin karena akan memaksimalkan kesejahteraan

sosial. Dalam penerapannya teori kepentingan publik ternyata memiliki masalah sehingga teori

ini dikatakan memiliki masalah implementasi karena sulit menentukan berapa jumlah regulasi

yang sesuai. Penentuan jumlah regulasi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan untuk komoditas

seperti informasi. Masalah yang lebih sulit terletak pada motivasi dari regulator itu sendiri. Harus

disadari bahwa sangat sulit untuk memonitor operasi regulator dan kekuatan publik untuk

memaksa regulator beroperasi demi kepentingan publik adalah lemah. Kelemahan tersebut juga

akan menimbulkan kemungkinan bahwa badan ini akan beroperasi untuk kepentingan pribadi

dan tidak untuk kepentingan umum.

5

Aplikasi Public Interest Theory

Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai

responterhadap kegagalan pasar dan  public interest. Argument dasarnya adalah mekanisme

pasar telahgagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia

nyata adalahkasus Enron dimana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan

Sarbanas-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam

Enron.

Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan pubik dengan

mendirikanAccounting Standard Review Board (ASRB) pada tahun 1984. ASRB mengintervensi

dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena

pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan padahal auditor sudah menyatakan

Opini atasper usahaan tersebut “benar dan wajar”. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih

baik lagi untuk mengubah hal ini.

Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest,

dilindungidengan adanya standar-standar yang harus di penuhi perusahaan dalam membuat

laporankeuangan. Malah dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya

investorsaja yang diuntungkan tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan

risikoinformasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan

bunga yanglebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah.

6

2.2 Capture Theory

Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna,

tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya, pembuat peraturan

mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling

banyak mempengaruhi legistif. Capture teori memiliki beberapa asumsi yaitu:

1. semua anggota masyarakat berfikir secara rasional. Orang- orang akan mempengaruhi

regulasi yang akan meningkatkan kekayaan mereka atau mereka akan mempengaruhi

untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak efektif untuk menurunkan kekayaan

mereka.

2. Pemerintah tidak independen dalam menetapkan regulasi

Dalam hal ini capture teori bisa saja terjadi dengan kemungkinan seperti ini jika terdapat badan

yang:

1. Mengendalikan regulator

2. Berhasil mengkoordinasikan kegiatan regulator dengan kegiatannya, sehingga

kepentingan terpenuhi

3. Dilindungi atau ketidakberhasilannya diterima regulator

4. Dapat memenuhi kepentingan regulator

Aplikasi dari Capture Theory

Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan public

merupakansalah satu alasan diperkenalkannya ASRB namun dia percaya bahwa capture theory

juga berperanpenting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa

para profesiakuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena

ASRBmengadakan merger dengan AARF (Australian Accounting Research Foundation) dan

7

setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB datang dari profesi akuntan.

Padahal,ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB

gagaldalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan

tidakbias.

Pada dasarnya, walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta

dalampembuatan standar akuntansi dimana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga

memilikikekuatan hukum yang didukung oleh undang- undang. Berdasarkan cara pandang

Capture Theory,bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka

melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan

terdapatnya assymetricinformation.

2.3 Private Interest Theory

Private Interest Theory ini disampaikan oleh george stigler pada Tahun 1971 yang

mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan

politik dari kelompok berkepentingan. kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi

sang Permintaan/demand dan legislatif sebagai supply. Dalam hal ini private interest theory bisa

dikatakan seperti:

1. Ketentuan yang melindungi kepentingan badan tertentu (perusahaan)

2. Adanya regulasi di pasar modal dari supply and demand. Dan ada satu kelompok yang

berhasil. Kelompok berkepentingan (perusahaan) sebagai sisi permintan (demand) dan

legislatif berada di posisi sebagai supply.

Teori ini disampaikan oleh George Stigler tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktifitas

seputar aturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok

berkepentingan. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan- aturan atau ketentuan-

8

ketentuan dalam akuntansi. Dalam hal ini pemerintah dibutuhkan dalam peranan- peranannya

untuk mengatur ketentuan- ketentuan tersebut apa yang harus dilakukan perusahaan untuk

menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya mendapatkan informasi yang sama

dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan atau ketidakberesan dari teori keagenan.

Aplikasi dari Private Interest Theory

Teori  private interest  memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu

pihakdengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha

untukmenerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner dan Peltzman  ke pembentukan

ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam

penelitianWalker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan

fungsiDewan menunjukkan bahwa Dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh

daribeberapa kelompok kepentingan.

Rahman menemukan bahwa Dewan juga tergantung pada National Companies and

ecuritiesCommission (NCSC)  untuk penegakan standar. Ada atau tidak adanya standar yang

menghambatadministrasi dari efisiensi hukum perusahaan dengan demikian bertanggung jawab

untukmenerima perhatian dari NCSC  (sekarang  Australian Securities and Investments

Commission  atau  ASIC ). Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk

menyebutkan kehadiransejumlah eksekutif perusahaan di ewan  ASRB, padahal manajer

perusahaan dan direksi yangdibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir

pada pengenalan.

Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak 'mengcapture' proses penetapan standar di

Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen, yang terorganisasi dengan

baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi

9

akuntan atau 'pengguna' kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar, menjadi ekstensif

terlibat dalam, dan akhirnya dikontrol, perdebatan tentang proses regulasi penetapan

standardilaukan di tahun 1980-an  ASRB tersebut.

2.4 Regulasi

Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan

pasar.Dalam rerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan

memperbaiki kinerja ekonomik dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi

apabila:

1. Tidak ada persaingan.

2. Hambatan untuk masuk ke industri/pasar.

3. Ketidaksempurnaan gap informasi (antara pembeli dan penjual).

4. Kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi.

5. Terdapat agen.

6. Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi

Dalam hal regulasi ini banyak faktor yang dapat dipengaruhi, yang paling utama dibahas

penulis adalah tentang regulasi akuntansi. Dalam adanya regulasi akuntansi, hal itu pasti akan

mempengaruhi perusahaan dalam mengolah laporan keuangan untuk dikeluarkan atau membuat

laporan keuangan untuk publik. Tujuan dari regulasi akuntansi itu sendiri adalah supaya

perusahaan mau melaporkan laporan keuangannya bukan hanya untuk internal tp juga untuk

eksternal. Pihak eksternal disini adalah para stakeholder. Banyak perspektif mengenai teori

regulasi ini, seperti yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang terdapat “free market”

perspektif yang intinya adalah free market perspektif adalah suatu perspektif yang mengarah ke

anti regulasi itu sendiri. Jika disini terdapat anti regulasi pasti juga ada yang namanya pro

10

regulasi. Dalam hal pro regulasi pun memiliki perspektif yang biasa disebut dengan “pro

regulation” perpektif. Pro regulasi terkait dengan informasi akuntansi bisa dijabarkan dengan

Informasi akuntansi adalah barang publik  – sekali tersedia, masyarakat dapat menggunakannya

tanpa membayar dan menyerahkannya kepada yang lain. Pihak yang menggunakan barang atau

jasa tanpa mengadakan biaya produksi yang terasosiasi diartikan sebagai  free-riders. Dengan

adanya  free-riders ini, permintaan yang sebenarnya menjadi understated karena masyarakat tahu

bahwa mereka bisa mendapatkan barang atau jasa tanpa membayar. Sedikit masyarakat akan

memberikan insentif untuk membayar atas barang dan jasa itu, sekalipun mereka tahu bahwa

mereka mungkin sajabisa menjadi  free-riders. Dilema yang ada adalah untuk menyediakan

kurangnya insentif untuk produsen atas barang dan jasa khusus dimana akan terkait dengan

informasi yang underproduction.

Dalam hal ini Cooper and Keim (1983,p. 190) menyatakan: Kegagalan pasar terjadi

dalam kasus barang publik karena, ketika individu yang lain (tanpa membayar) dapat menerima

barang, sistem harga tidak dapat berfungsi. Barang publik kekurangan atribut exclusion,

misalnya sistem harga tidak dapat berfungsidengan tepat jika tidak mungkin mengeluarkan

nonpurchasers (mereka yang tidak akan membayar untuk harga yang diminta) dari

pengkonsumsian barang.

Untuk meredakan underproduction ini, regulasi berargumen bahwa penting

untuk mengurangi dampak dari kegagalan pasar. Demski and Feltham (1976, p. 209)menyatakan

: Tidak seperti pretzel dan automobile, (informasi) tidak mengganggu atau bahkan mengubah

konsumsi pribadi oleh satu individu. . Karakteristik ini mungkin menyebabkankegagalan pasar.

Khususnya, jika mereka yang tidak membayar untuk informasi tidak dapat dikeluarkan dari

penggunaan itu dan jika informasi itu berharga untuk para free-riders, kemudian informasi

11

menjadi barang publik. Hal ini adalah, dalam ruang lingkup seperti ini, produksi informasi oleh

individu ataupun perusahaan akan tidak menghabiskan biaya untuk membuat informasi tersebut

berharga bagi semuanya. Lebihbanyak pendekatan kolektif untuk produksi mungkin dapat

diinginkan. Tetapi, seperti yang sering kita harapkan, ada beberapa argumen kontra

untuk perspektif mengenai pengaturan suplai barang bebas. Beberapa ekonom berargumen

bahwa barang bebas sering over produksi sebagai hasil dari regulasi. Argumen yang muncul

adalah segmen publik tersebut (pengguna barang atau jasa), yang mengetahui bahwa mereka

tidak harus membayar untuk barang bebas, akan overstate kebutuhan mereka untuk barang atau

jasa. Argumen ini mungkin bisa diaplikasikan untuk analis investasi. Mereka secara tipikal akan

menjadi pengguna utama informasi akuntansi. Jika mereka melobi untuk regulasi tambahan yang

membutuhkan pengungkapan lebih jauh mereka akan cenderung untuk menerima jumlah yang

tidak proporsional untuk manfaat relatif terhadap biaya atas produksi informasi. Tetapi, jika kita

tidak mengatur, kemudian dalam keberadaan free-riders kita dapat membuktikan underproduksi

informasi akuntansi. Jelasnya, bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan dan kita dapat

mulai memahami posisi yang sulit atas legislator.

Para regulator sering menggunakan argument “level playing -  field” untuk membenarkan

meletakkan aturan di tempatnya. Dari perspektif akuntansi keuangan,setiap orang seharusnya

(berdasarkan kewajaran) memiliki akses atas informasi yangsama. Hal ini adalah dasar hukum

yang menghalangi insider trading, dimana berdasarkan penerimaan pandangan bahwa tidak akan,

atau mungkin seharusnya tidak, transfer kesejahteraan antara pihak yang memiliki akses

informasi dengan mereka yang tidak memilikinya. Meletakkan regulasi pengungkapan lebih

besar di tempatnya akanmenambah kepercayaan diri pemegang saham eksternal yang bermain

pada “level  playing field”. Jika komunitas memiliki kepercayaan diri pada pasar modal,

12

kemudian hal ini sering dianggap dalam “the public interest”. Tetapi, kita akan selalu

ditinggalkan dengan isu apakah level informasi yang tepat secara sosial.

Adam Smith menjadi terkenal atas “invisible hand” nya dimana berarti distribusi modal

dalam masyarakat: “Pendapatan tahunan selalu sama dengan produksi keseluruhan atas industry

tersebut seperti setiap individu berusaha untuk memperkerjakan modalnya. Setiap individu

penting untuk mengusahakan modal sebesaryang ia bisa, ia memaksudkan hanya pada

industrinya saja, keuntungan sendirinya saja yang diatur oleh “invisible hand”. Tanpa campur

tangan peraturan perundangan ada pandangan dimana “invisiblehand” berperan sebagai hasil dari

pendanaan individu atas kepentingannya sendiri, menemukan cara mereka untuk

penggunaan yang paling produktif. Beberapa penulis secara nyata melanjutkan pada langkah

berikutnya dengan berargumen bahwa meninggalkan aktivitas untuk dikontrol oleh mekanisme

pasar akan melindungi peserta pasar. Beberapa pandangan seperti ini akan mengabaikan

kegagalan pasar dan distribusi kekuatan yang tidak sama rata. Masalah yang lebih khusus

mungkin akan muncul ketika situasi monopolistic tumbuh dimana harga untuk barang yang

dibutuhkan mungkin dikendalikan oleh supplier. Smith secara khusus menyoroti dimana

kekuatanmonopolistic dibuat sebagai hasil dari intervensi pemerintah. Dalam kasus ini, ia

percayabahwa mungkin akan menjadi lebih baik untuk meninggalkan pasar sendirian.

Akan tetapi, Smith tidak mengadvokasi tidak ada intervensi peraturan perundangan. Ia

peduli pada masalah yang mungkin akan muncul dalam pasar bebas yang tidak adaregulasinya,

dan sementara hal ini jarang disebutkan oleh advokat pasar bebas, Smithsecara nyata menulis

pentingnya pemerintah untuk terlibat dalam kepentingan publik untuk melindungi hal-hal yang

rawan.

13

Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang

dijelaskanoleh satu teori, dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa

penjelasantunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan Undang-

UndangSarbanes-Oxley  dapat dikatakan bahwa pemerintah AS terpaksa mengambil tindakan

setelahruntuhnya Enron, untuk menunjukkan bahwa Pemerintah tanggap dan serius

mengenaikecukupan tata kelola perusahaan, pengawasan pelaporan keuangan dan audit.

Dengandemikian, teori interest private mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang

diamati

14

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan mengenai teori regulasi maka dapat disimpulkan bahwa teori

regulasi mengalami pro dan kontra terhadap penerapan nya. Akan tetapi, regulasi sebenarnya di

bentuk karena untuk memperbaiki kesalahan- kesalahan dimasa lalu yang terjadi pada

perusahaan di Amerika yang mengalami krisis ekonomi dikarena para investor tidak dapat

mengetahui informasi- informasi yang ada di dalam perusahaan sehingga perencanaan keuangan

dan pemerataan ekonomi menjadai tidak stabil dengan tidak adanya regulasi.

Maka dari itu, regulasi sebearnya memilki manfaat yang baik bagi perusahaan,

stakeholder dan baik bagi pemertaan ekonomi disuatu Negara karena dengan adanya regulasi

public bisa merasakan pemerataan ekonomi yang dihasilkan dari regulasi tersebut.

15

Daftar Pustaka

Deegan,C. & Unerman, J. (2006). Financial Accounting Theory.- European edition McGraw-HillEducation (UK) Limitted (DU)

Scott, W.R (2012) Financial Accounting Theory. Pearson Prentice Hall. Toronto, Canada (S)

Mitnick, B. M. 1980. The Political Economy of Regulation: Creating, Designing and Removing Regulatory Forms. New York, USA: Columbia University Press.

Posner, R. A. 1974. Theories of economic regulation. The Bell Journal of Economics 5 (2): 335-358.

Rahman, S. F. 1998. International accounting regulation by the United Nations: A power perspective. Accounting, Auditing and Accountability Journal 11 (5): 593623.

Walker, R. G. 1987. Australia's ASRB: A case study of political activity and regulatory 'capture'. Accounting and Business Research 17 (67): 269-286.

Cooper n keim (1983)

16