dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi...

i

DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Elizabeth Hilda Yuliani Leba

NIM : 122114032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2016

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ii

SKRIPSI

DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh:


NIM: 122114032

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I

M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA. Tanggal: 6 Juni 2016


iii

Skripsi





Dipersiapkan dan ditulis oleh:


NIM: 122114032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 20 Juli 2016

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Jabatan Nama Lengkap Tanda Tangan

Ketua Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., C.A. ...…………….

Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A. ……...……….

Anggota M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A. ……...……….

Anggota Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., C.A. ……...……….

Anggota Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., C.A. ……...……….

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan

Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A


iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya

kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan!

~ Mazmur 31:21 ~

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Tuhan Yesus Kritus dan Bunda-Nya

Bapak Blasius Bheri (Alm) dan Ibu Lusi L. Bachtiar S.Pd.

Ignatius Indra Kurniawan S.Si.

Sahabat tercinta “Partai Koalisi”

Keluarga Besar Akuntasi 2012 Kelas A


v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI ___________________________________________________________________________

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawa ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wiayah

Kanwil DJP DIY)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Juli 2016 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak

terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara

menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan

gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah

sebagai tulisan saya sendiri dana tau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya

salin, tiru, atau yang saya ambil dari Tulsan orang lain tanpa memberikan pengakuan

pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini

saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila

kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniri

tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang

telah diberikan oleh universitas batal saya terima.


Yang membuat pernyataan

(Elizabeth Hilda Yuliani Leba)


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Elizabeth Hilda Yuliani Leba

NIM : 122114032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Dampak Pelaksanaan

Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah

Istimewa Yogyakarta).

Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Sanata

Dharma untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam

bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di

internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.


Yang membuat pernyataan,

(Elizabeth Hilda Yuliani Leba)


vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh bantuan, bimbingan,

dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan

terima kasih tak terhingga kepada :

1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan

kepribadian di Universitas Sanata Dharma kepada penulis.

2. M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA. selaku pembimbing yang telah

membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kepala Kantor KPP Pratama Sleman, Kepala Kantor KPP Pratama

Bantul, Kepala Kantor KPP Pratama Wates, dan Kepala Kantor KPP Pratama

Wonosari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

penelitian, serta seluruh staf KPP Pratama di wilayah Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu

dalam memperoleh data.

4. Dosen penguji yang akan memberikan masukan bagi perbaikan skripsi ini.

5. Papa, Mama, Ka Indra, dan semua keluargaku yang luar biasa, yang selalu

mendoakan tanpa henti dan selalu menyemangati untuk terus berjuang sehingga

skripsi ini dapat selesai.

6. Ka Reza, Tari, Lave, Agnes, Jojo, Thomas, dan Titus yang selalu memberi

bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.


viii

7. Sahabat tercinta “Partai Koalisi” (Tari, Tina, Desi, Sonya, Fika, Donna) yang

selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

8. Sahabat dan teman-teman Akuntansi 2012 kelas A.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penulis


ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................... v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ................................ vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................................ vii

HALAMAN DAFTAR ISI ....................................................................................... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................................... xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR .......................................................................... xii

ABSTRAK .............................................................................................................. xiv

ABSTRACT ............................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Rumusan Masalah............................................................................ 4

C. Batasan Masalah .............................................................................. 4

D. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5

E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan ...................................................................... 6

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................ 8

A. Tinjauan Pustaka.............................................................................. 8

1. Pengertian Pajak ........................................................................ 8

2. Fungsi Pajak .............................................................................. 9

3. Sistematika Pemungutan Pajak ............................................... 10

4. Hambatan Pemungutan Pajak ................................................. 10

5. Wajib Pajak ............................................................................. 11

6. Nomor Pokok Wajib Pajak...................................................... 13


x

7. Pembayaran Pajak ................................................................... 16

8. Surat Pemberitahuan ............................................................... 17

9. Pembetulan Surat Pemberitahuan ........................................... 17

10. Pengampunan Pajak ................................................................ 19

11. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................... 21

12. Tahun Pembinaan Wajib Pajak ............................................... 24

13. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak ................ 26

B. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 30

C. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 33

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 35

A. Jenis Penelitian .............................................................................. 35

B. Subjek dan Objek Penelitian ......................................................... 35

C. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................... 36

D. Definisi Operasional Variabel ....................................................... 36

E. Desain Penelitian ........................................................................... 37

F. Populasi dan Sampel ..................................................................... 38

G. Data ............................................................................................... 39

H. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 40

I. Teknik Analisis Data ..................................................................... 41

BAB IV GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA ........................................... 43

A. KPP Pratama Sleman .................................................................... 43

B. KPP Pratama Wates ...................................................................... 46

C. KPP Pratama Bantul ...................................................................... 49

D. KPP Pratama Wonosari ................................................................. 53

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................... 58

A. Deskripsi Data ............................................................................... 58

B. Analisis Data ................................................................................. 62

C. Pembahasan ................................................................................... 68

BAB VI PENUTUP ........................................................................................... 75

A. Kesimpulan ................................................................................... 75

B. Saran .............................................................................................. 76

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 77

LAMPIRAN ............................................................................................................. 80


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Variabel dan Indikator......................................................................... 37

Tabel 2. Nilai Interpretasi Kontribusi ............................................................... 42

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia KPP Pratama Wates .......................... 48

Tabel 4. Jumlah WPOP Terdaftar di 4 KPP Pratama di Wilayah Kanwil

DJP DIY ............................................................................................. 58

Tabel 5. Jumlah WPOP yang Melakukan Penyetoran Pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar ........................................................ 60

Tabel 6. Jumlah Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar ................................................................ 61

Tabel 7. Jumlah WPOP yang Mengajukan Permohonan Penghapusan

Sanksi Pajak ....................................................................................... 61

Tabel 8. Pendaftaran NPWP Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan

Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak ................................................. 62

Tabel 9. WPOP yang Melakukan Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar ............................................................................... 64

Tabel 10. Kontribusi Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak terhadap

pendaftaran NPWP per 31 Maret 2016 ............................................... 65

Tabel 11. Presentase Pemanfaatan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

oleh WPOP yang Melakukan Penyetoran atas Pajak Kurang

Bayar per 31 Maret 2016..................................................................... 66

Tabel 12. Penambahan Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar ........................................................ 67


xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I. Penerimaan Negara 2011-2016 ....................................................... 1

Gambar II. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 34

Gambar III. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman .................................... 45

Gambar IV. Struktur Organisasi KPP Pratama Wates ...................................... 48

Gambar V. Struktur Organisasi KPP Pratama Bantul ..................................... 52

Gambar VI. Struktur Organisasi KPP Pratama Wonosari................................. 57

Gambar VII. Jumlah WPOP Terdaftar 1 Januari 2014 dan 2015 ....................... 58

Gambar VIII. Jumlah WPOP Baru Terdaftar Tahun Pajak 2014 dan 2015......... 59

Gambar IX. Jumlah WPOP yang Melakukan Penyetoran atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar .................................................. 60

Gambar X. Jumlah Penerimaan Pajak dari Penyetoran atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar .......................................................... 61


xiii

ABSTRAK






NIM : 122114032

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyetoran

pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP

DIY.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Kepatuhan pendaftaran diukur menggunakan presentase penambahan WPOP terdaftar.

Kepatuhan penyetoran diukur menggunkan presentase penambahan WPOP yang

melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi

pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari

rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan presentase

penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang kecil. Penelitian ini juga

menunjukkan kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif

terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini

terlihat dari meningkatnya jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Kata kunci: kepatuhan pendaftaran NPWP, kepatuhan penyetoran, kebijakan

penghapusan sanksi pajak


xiv

ABSTRACT

IMPACT OF IMPLEMENTATION OF TAX SANCTIONS REMOVAL

POLICY WITH COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYER

A Case Study at Pratama Tax Offices in DIY Regional Area of Directorate

General of Taxation (DGT)


Student Number: 122114032

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2015

This research aimed to determine the impact of implementation of tax sanctions

removal policy with registration compliance and tax payment compliance of Annual

Income Tax Return Underpayment at Pratama Tax Offices in DIY Regional Area of

Directorate General of Taxation (DGT).

The data from this case study research were collected by documentation

technique. Descriptive Analysis was used to analyze the data. Registration compliance

was measured by the percentage increase in the number registered Taxpayer. Tax

payment compliance was measured by the percentage increase in the number Taxpayer

who made a tax payment of Annual Income Tax Return Underpayment.

The result of this research indicated that there was no impact from

implementation of tax sanction removal policy with registration compliance. This is

proven from the low utilization of the removal of tax sanctions policy and the

percentage increase in the number registered Taxpayer increased by a small amount.

This research also indicates that policy on the removal of tax sanctions has a positive

impact on tax payment compliance of Annual Income Tax Return Underpayment. This

was evident from the increasing number of Taxpayer who made a tax payment of

Annual Income Tax Return Underpayment after the implementation of tax sanctions

removal policy.

Keywords: registration compliance, tax payment compliance, tax sanctions removal

policy


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan nasional

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan

penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Penerimaan negara Indonesia diatur

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan

perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan

merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi

pendapatan negara Indonesia, yaitu 70% dari penerimaan APBN.

Gambar I. Penerimaan Negara 2011-2016 (Miliar Rupiah)

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik

873.874,00

980.518,10

1.077.306,70

1.146.865,80

1.489.255,50

1.565.784,10

331.472,00

351.804,70

354.751,90

398.590,50

269.075,40

280.291,40

5.253,90

5.786,70

6.832,50

5.034,50

3.311,90

2.031,80

2011

2012

2013

2014

APBN-P 2015

RAPBN 2016

Hibah PNBP Pajak


2

Kementerian Keuangan meningkatkan target penerimaan perpajakan dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P)

2015, yaitu menjadi sebesar Rp1.484.589,3 miliar. Target penerimaan perpajakan

dalam RAPBN-P 2015 mengalami peningkatan sekitar Rp104.597,7 miliar jika

dibandingkan dengan target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 yang hanya

sebesar Rp1.379.991,6 miliar. Target penerimaan perpajakan yang meningkat ini

tidak berbanding lurus dengan realisasi yang terjadi. Hingga berakhirnya triwulan

pertama tahun 2015, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp198,226 triliun

atau mencapai 15,32 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan

sesuai RAPBN-P 2015. Realisasi tersebut mengalami penurunan 5,63 persen

dibandingkan penerimaan triwulan pertama tahun 2014 yang mencapai Rp210

triliun (www.pajak.go.id).

Melemahnya penerimaan perpajakan yang terjadi pada triwulan pertama ini

membuat Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja keras untuk menarik penerimaan

pajak pada triwulan selanjutnya. Direktorat Jenderal Pajak memerlukan suatu

terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitaf maupun secara

kualitatif. Optimalisasi penerimaan pajak secara kuantitatif dilakukan dengan

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sedangkan secara kualitatif yaitu

dengan melakukan kontrol terhadap Wajib Pajak terdaftar agarmenyetorkan

pajaknya yang terutang dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu.


http://www.pajak.go.id/

3

Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan

Wajib Pajak (TPWP 2015) dengan motto Reach the Unreachable, Touch the

Untouchable. Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) mengimbau seluruh lapisan masyarakat, yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan berdasarkan Self Assessment System, untuk mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak, sekaligus untuk mendapatkan NPWP, guna menghindari

sanksi pidana (www.pajak.go.id). Masyarakat yang memenuhi kewajiban

perpajakan, yakni dengan menjadi Wajib Pajak baru, melalui PMK Nomor

91/PMK.03/2015 akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi.

Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi yang timbul karena

keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun keterlambatan

penyetoran pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan

Wajib Pajak dalam pendaftaran NPWP.

Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini harus mengajukan surat

permohonan penghapusan sanksi pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan akan

diproses dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan pengahapusan sanksi pajak harus melunasi pajak terutang yang

tercantum dalam SPT Masa atau telah melunasi kekurangan pajak yang tercantum

dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau telah melunasi pajak yang kurang

dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan sebelum 1 Januari 2016. Wajib


4

Pajak lama yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dan menyetorkan pajak

yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan melalui PMK Nomor

91/PMK.03/2015 akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan penyetoran atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar oleh WPOP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

kepatuhan pendaftaran di KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di KPP

Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Kepatuhan yang dinilai dalam penelitian ini adalah kepatuhan pendaftaran dan

penyetoran. Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari kepatuhan pendaftaran,

kepatuhan pelaporan, dan kepatuhan penyetoran.

2. Kebijakan penghapusan sanksi pajak yang diteliti adalah kebijakan yang

dikeluarkan sesuai PMK Nomor 91/PMK.03/2015 pada Tahun Pembinaan


5

Wajib Pajak 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan

perpajakan dari penyetoran pajak kurang bayar atas SPT Masa PPN dan SPT

Tahunan PPh.

3. Kepatuhan penyetoran yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyetoran

pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak

terhadap kepatuhan pendaftaran di KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY.

2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak

terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di

KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi DJP dan KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pelaksaan

kebijakan penghapusan sanksi pajak untuk keberhasilan Tahun Pembinaan

Wajib Pajak.


6

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan

pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan khususnya adalah penghapusan

sanksi pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur atau bahan acuan untuk

penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, yaitu bab pendahuluan, bab

landasan teori, bab metode penelitian, bab gambaran umum KPP Pratama di

Wilayah Kanwil DJP DIY, bab analisis data dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian

yang meliputi : tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran, serta perumusan hipotesis.


7

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas : jenis penelitian, subjek dan objek penelitian,

tempat penelitian, definisi operasional variabel, desain penelitian,

populasi dan sampel, data, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP DIY

Bab ini menjelaskan secara garis besar KPP Pratama di wilayah

Kanwil DJP DIY seperti : sejarah, visi-misi dan motto pelayanan, serta

struktur organisasi.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas : deskripsi data, analisis data, serta pembahasan.

Bab IV : Penutup

Bab ini terdiri atas : kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran.


8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Telah banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi

atau pengertian pajak. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

(dalam Mardiasmo 2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Prof. Dr.

P. J. A. Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan (2013:34), sebagai

berikut “Belasting, de befing, wear doorde overhe;d zich door middle van

juridische dwangmiddelen verchaft, om de publieke butt gaven te bestriden,

zulke zonder engine prestatie daartegonover te stellen.” Pengertian tersebut

diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut dua tokoh tersebut tidak jauh berbeda dengan

definisi pajak yang tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan terbaru Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah


9

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak: (1) iuran/kontribusi rakyat kepada negara, (2)

dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) tidak adanya kontrapestasi secara

langsung, (4) diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara

umum untuk kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2010:6) terlihat adanya dua fungsi

pajak, yaitu Fungsi penerimaan (Budgeter) dan Fungsi mengatur (Reguler).

Fungsi penerimaan berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai

contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Mengatur berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh :

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.


10

3. Sistem Pemungutan Pajak

Negara memerlukan sistem pemungutan pajak yang baik agar pemungutan

pajak dapat dijalankan dengan optimal. Menurut Waluyo (2010:17) sistem

pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assesment System,

Self Assesment System, dan Withholding System. Official Assesment System

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri

sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada

pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah

dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Self Assesment System

merupakan pengutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada masyarakat. Hal

ini menyebabkan sebagian besar masyarakat cenderung menganggap pajak

sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran atau

perlawanan terhadap pajak dapat menjadi hambatan dalam memungut pajak


11

yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan perpajakan Negara.

Menurut Mardiasmo (2011:8-9) dalam usaha untuk memungut pajak terdapat

dua bentuk hambatan, yaitu (1) Perlawanan Pasif dan (2) Perlawanan Aktif.

Perlawanan pasif ditandai dengan masyarakat yang enggan untuk membayar

pajak yang dapat disebabkan oleh : perkembangan intelektual dan moral, sistem

perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol

tidak terlaksana dengan baik. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan

perbuatan yang secara langsung ditujukan oleh fiskus dengan tujuan untuk

menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain : (a) Tax avoidance,

yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang

dapat dikenakan pajak. (b) Tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak

dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). (c) Melalaikan

pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak

memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara

menghalangi proses penyitaan.

5. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Republik

Indoensia Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang


12

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa hak dan

kewajiban seperti yang dirangkum Mardiasmo (2011:56-57).

Hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain:

a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran

pajak.

f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam

surat ketetapan pajak.

g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Kewajiban Wajib Pajak antara lain:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP).


13

c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan

Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

f. Jika diperiksa wajib:

1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang

pajak.

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan.

3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat

oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk

keperluan pemeriksaan.


14

6. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Angka 1,

setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakaan wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomo Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama

merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan

kode administrasi perpajakan. NPWP berfungsi : (a) Sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, (b) Untuk menjaga ketertiban

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi. Dalam hal

berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Setiap Wajib

Pajak hanya diberikan satu NPWP.

b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


15

perpajakan berdasarkan self assessment system, wajib mendaftarkan diri

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak

dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan

subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek

pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima

atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak

Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka

waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan

kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP

adalah:

1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1

(satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau

tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya

sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat

akhir bulan berikutnya.


16

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan

NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

7. Pembayaran Pajak

Setelah Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang, Wajib pajak

harus melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP). Adapun yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak

(SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor

Pos dan atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkan

menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

Batas waktu pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan Tahunan Orang

Pribadi paling lambat bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT

disampaikan. Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran bertepatan

dengan hari libur (termasuk hari libur yaitu hari Sabtu dan cuti bersama),

pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pemotong/pemungut Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, atau 26 harus

memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada

orang pribadi yang dipotong atau dipungut. Khusus untuk karyawan atau

pegawai tetap, hanya diberikan buti pemotongan tahunan selambat-lambatnya

2 (dua) bulan setalah tahun takwim berakhir. Pembayaran yang dilakukan


17

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenai sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan.

8. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian

Sesuai dengan Self Assesment System yang dianut di Indonesia, Wajib

Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya

dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam

sistem tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pembetulan Surat Pemberitahuan

1) Pembetulan SPT sebelum jangka waktu 2 tahun, sebelum dilakukan

pemeriksaan


18

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak dengan

kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan

dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat

Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pmbetulan SPT

harus disampikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan

utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah ajak yang kurang

dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan.

2) Pembetulan SPT setelah jangka waktu 2 tahun

Pasal 8 ayat 4 UU KUP mengatur bahwa walaupun Dirjen Pajak

telah melakukan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menerbitkan

surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat

mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran

pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya

yang dapat mengakibatkan: a) pajak-pajak yang harus dibayar menjadi

lebih besar atau lebih kecil; b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan

menjadi lebih kecil atau lebih besar; c) jumlah harta menjadi lebih besar

atau lebih kecil; d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari


19

pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%

dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak

sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

9. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak atau yang sering disebut tax amnesty (dalam

Rahayu 2010:138) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang

memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan penambahan

penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi

Wajib Pajak patuh. Tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan

kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. Selain itu,

pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama

ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar

pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya

informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Terdapat empat jenis amnesti pajak, antara lain:

a. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga

dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.

Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya,

sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.


20

b. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang

terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi

pidana pajaknya.

c. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama,

namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana

pajaknya.

d. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di

masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke

depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Sawyer menyebutkan beberapa tipe tax amnesty, yaitu:

a. Filling amnesty: pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan

sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT

(non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi

SPT.

b. Record-keeping amnesty: memberikan penghapusan sanksi untuk

kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu,

pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat

memelihara dokumen perpajakannya.

c. Revision amnesty: Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki

SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan

sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki


21

SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih

harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum

dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal

terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

d. Investigation amnesty: Pengampunan yang menjanjikan tidak akan

menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu

dan terdapat sejumlah ”uang pengampunan” (amnesty fee) yang harus

dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan

dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau

jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal

dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (laundering

amnesty).

e. Prosecution amnesty: Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak

pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi

dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia menuntut peran aktif

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini

menjadikan kepatuhan pajak sebagai hal yang sangat penting dalam

mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (dalam Rahayu 2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau


22

patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian

bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta

melaksanakan ketentuan perpajakan.

Rahayu (2010:138) dalam bukunya mengungkapakan dua macam

kepatuhan, yaitu (1) Kepatuhan Formal dan (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan

formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan

Material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau

hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi

dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi

Kepatuhan Formal. Sebagai contoh, ketentuan batas waktu penyampaian SPT

Tahunan PPh WPOP adalah tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah

menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP sebelum atau pada tanggal 31 Maret

maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi Kepatuhan Formal, akan tetapi

isinya belum tentu memenuhi Kepatuhan Material. Wajib Pajak yang

memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur,

lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kanor

Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (dalam

Rahayu 2010:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan

kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi:


23

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Otto sebagaimana dikutip oleh Caizhi Nasucha (2004), indikator kepatuhan

Wajib Pajak ditunjukkan oleh tren :

1. Pendaftaran (registration).

Registrasi ditunjukkan oleh banyaknya individu yang mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang

ada.

2. Pembayaran (payment).

Pembayaran menggambarkan tren dari penyetoran pajak yang tepat waktu,

presisi dengan dengan dasar pajaknya dan penyetoran per jenis wajib pajak.

3. Pelaporan (filing).

4. Keakuratan laporan (correct reporting).

Keakuratan laporan menggambarkan kebenaran dari setiap laporan wajib

pajak yang dapat dibandingkan dengan kegiatan jenis usaha tertentu dan

efektivitas tarif pajak yang dibayar berdasarkan penghasilan yang diterima.

Menurut Chaizi Nasucha (dalam Rahayu 2010:138), kepatuhan wajib pajak

dapat diidentifikasi dari : kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,

kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam


24

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam

pembayaran tunggakan.

Prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan yang

mendasar dari pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran oleh wajib

pajak merupakan salah satu tanda efektifnya kebijakan pajak yang sedang

dijalankan.

11. Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Dalam rangka melakukan pembinaan Wajib Pajak dan untuk mendorong

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau

menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta

melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya

untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan

yang kuat, diperlukan adanya instrument kebijakan di bidang perpajakan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang


25

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak

atau bukan karena kesalahannya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas

Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat

Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

Sebagaimana diketahui bersama, tindakan menyembunyikan diri dari

kewajiban perpajakan dan tindakan tidak melaporkan SPT serta tidak

membayar /menyetor adalah melawan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal

39 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (KUP): ”Setiap orang yang dengan sengaja tidak

mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan; tidak menyetorkan pajak yang telah

dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.


26

Pada Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh lapisan masyarakat yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri sebagai

Wajib Pajak, sekaligus untuk mendapatkan NPWP, guna menghindari sanksi

pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Selain itu, Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Wajib Pajak

yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas Tahun Pajak 2014 dan

sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, untuk

menyampaikan SPT tersebut dengan insentif pembebasan sanksi administrasi.

12. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat

mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi

Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannya. Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya terbatas atas:

a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun

Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak

Desember 2014 dan sebelumnya;

b. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran

pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk

Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;


27

c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu

saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa

Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

d. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas

SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya

dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya

yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

yang dilakukan pada tahun 2015.

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak

atau bukan karena kesalahannya dapat dihapuskan atau dikurangkan melalui

mekanisme yang diatur bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

91/PMK.03/2015 Pasal 4, yaitu sebagai berikut :

(1) Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak

menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi

atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat

dikuasakan; dan


28

d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen

berupa:

a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan

penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau

pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena

kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak

dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam

hal Wajib Pajak badan;

b. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-

out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang

disampaikan;

c. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang

dianggap sebagai bukti penetimaan penyampaian SPT atau SPT

pembetulan;

d. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana adtninistrasi lain yang

disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan

pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti

pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan

Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar

yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan

e. fotokopi Surat Tagihan Pajak


29

(4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi

Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Sanksi Adminifitrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar

oleh Wajib Pajak; atau

b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar

sebagian oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah

diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak,yang dilakukan

melalui potongan SPM dan/ atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi

dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak

paling banyak 2 (dua) kali.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus

diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan

yang pertama dikirim.

(8) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat


30

Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal

Pajak.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5)

berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi

Administrasi yang kedua.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ehrmons Fisca Purwa Winastyo dengan judul

“Efektifitas Sunset Policy dalam Meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan

Penerimaan Pajak” menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal

pendaftaran NPWP meningkat, jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP selama periode ”Sunset Policy” meningkat tajam, penambahan

NPWP selama bulan Desember 2008 sebanyak 2.341 NPWP hampir setara dengan

penambahan NPWP selama bulan Januari sampai dengan November 2008 yang

sejumlah 2.358 NPWP. Kesimpulan selanjutnya menyatakan bahwa Wajib Pajak

Orang Pribadi baru yang memanfaatkan ”Sunset Policy” dengan melaporkan SPT

Tahunan PPh kurang bayar mengalami peningkatan tingkat kepatuhan penyetoran

berturut-turut dari 4%, 5,9%, 7,26% di tahun pajak 2005, 2006, 2007. Sedangkan

atas tahun pajak 2008 SPT Tahunan PPh kurang bayar mencapai 10,39%. Hasil ini

membuktikan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak mampu meningkatkan

kepatuhan pendaftaran dan penyetoran.


31

Penelitian yang dilakukan oleh Mira Novana dengan judul “Pengaruh

Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyimpulkan bahwa

Kebijakan Sunset Policy telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak, karena pada saat diberlakukannya Sunset Policy, secara

nasional telah menghasilkan penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 5,6 juta,

804.000 Surat Pemberitahuan (SPT), dan setoran pajak sebesar Rp7,46 triliun,

sedangkan bagi Kanwil DJP Jatim I Sunset Policy telah menambah jumlah

penerimaan pajak sebesar Rp252.141,383.177, jumlah WP Orang Pribadi sebesar

18.454, WP Badan sebesar 2.632, dan jumlah SPT sebesar 90.818.

Penelitian yang dilakukan oleh Risaria Syaputri dengan judul “Penerapan

Ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sunset

Policy Dalam Rangka Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyimpulkan

bahwa program Sunset Policy ini telah membuahkan hasil yang baik dalam

meningkatkan jumlah Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak

di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang cukup signifikan dibandingkan pada masa

sebelum diberlakukannya Sunset Policy.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahliana Hasan yang berjudul “Sunset Policy

dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah

Istimewa Yogyakarta” menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sunset Policy pada

dasarnya berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan

di DIY dalam kurun waktu Januari-Oktober 2008. Namun demikian, kontribusi


32

yang diberikan belum optimal karena masih sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang

menggunakan fasiliatas Sunset Policy.

Penelitian-penelitian di atas meneliti tentang pengaruh kebijakan penghapusan

sanksi pajak atau yang sering disebut dengan Sunset Policy yang diberikan oleh

DJP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penghapusan sanksi pajak yang diberikan

jika Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak selama lima tahun kebelakang mampu

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam hal pendaftaran NPWP dan

penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.


33

C. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan pendaftaran merupakan salah satu unsur penting dalam upaya

peningkatan penerimaan perpajakan. Dengan terdaftarnya subjek pajak menjadi

Wajib Pajak membantu DJP dalam mendata dan melakukan penagihan atas

tunggakan-tunggakan pajak sehingga Wajib Pajak membayar pajaknya dan dapat

meningkatkan penerimaan Negara. Kebijakan penghapusan sanksi pajak menjadi

salah satu sarana untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri sebagai

Wajib Pajak.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan

penerimaan negara pada tahun 2015 dengan mendorong Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan

Surat Pemberitahuan di tahun 2015. Untuk itu, Wajib Pajak yang ingin

mendapatkan penghapusan sanksi harus melakukan pembetulan atas SPT Tahunan

PPh, menyetorkan pajaknya yang kurang dibayar, dan mengajukan surat

permohonan penghapusan sanksi pajak atas keterlambatan penyampaian SPT dan

penyetoran pajak. Kebijakan ini dapat mendorong Wajib Pajak lama untuk

melakukan pembetulan atas SPT tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan

menyetorkan kekurangan pajaknya sehingga kepatuhan penyetoran semakin

meningkat.


34

Untuk menganalisis kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah dilaksanakan

kebijakan penghapusan sanksi pajak digunakan analisis deskriptif. Untuk

mengetahui ada tidaknya perbedaan kepatuhan penyetoran antara periode sebelum

dan sesudah pelaksanaan kebijakan sanksi pajak akan dilakukan pengujian statistik

menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan. Cut-off antara periode sebelum dan

sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak adalah tahun mulai

berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yaitu pada tahun

2015. Penjelasan di atas dapat dituangkan dalam kerangka pemikiran sebagai

berikut:

Gambar II. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Penghapusan Sanksi

Pajak pada TPWP 2015

Meningkatkan Kepatuhan

PendaftaranWajib Pajak

Sebelum

pelaksanaan

(Tahun 2014)

Setelah

pelaksanaan

(Tahun 2015)

Meningkatkan Kepatuhan

Penyetoran Wajib Pajak

ANALISIS

DESKRIPTIF

Sebelum

pelaksanaan

(Tahun 2014)

Setelah

pelaksanaan

(Tahun 2015)

ANALISIS

DESKRIPTIF


35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Menurut Sekaran (2006:46),

studi kasus meliputi analisis mendalam dan konstektual terhadap situasi yang mirip

dengan organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa

dengan yang dialami dalam situasi ini. Hasil dari penelitian studi kasus tidak dapat

digeneralisasi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin (2009), subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda

ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya akan diteliti. Subjek dari

penelitian ini adalah 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal

Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama

Wates, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Bantul.

2. Objek Penelitian

Menurut Amirin (2009), objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda,

orang, ataupun lembaga (organisasi), yang menjadi pusat perhatian atau saran

penelitian. Objek dari penelitian ini adalah kepatuhan pendaftaran dan

kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di 4 KPP


36

Pratama di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa

Yogyakarta.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu KPP Pratama Sleman dan KPP

Pratama Wates yang terletak di jalan Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo,

Depok, Sleman, DIY, KPP Pratama Bantul yang terletak di jalan Urip Sumoharjo

No. 7 Gose, Bantul DIY, serta KPP Pratama Wonosari yang terletak di jalan KH.

Agus Salim No. 170 B Kepek, Wonosari, DIY. Penelitian ini dilakukan dari bulan

Februari sampai dengan April 2016.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel kepatuhan dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal dan material

Wajib Pajak Orang Pribadi. Data kepatuhan Wajib Pajak diperoleh dari data

sekunder. Data tersebut mencerminkan perilaku Wajib Pajak dalam hal:

a) Kepatuhan pendaftaran, yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP. Hal ini terlihat dari penambahan jumlah wajib pajak

baru terdaftar.

b) Kepatuhan penyetoran, yaitu kepatuhan dalam penghitungan dan penyetoran

pajak terutang dan ketepatan waktu setor pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar.


37

c) Tambahan setoran pajak, yaitu jumlah setoran pajak yang dibayarkan sesuai

perhitungan SPT Tahunan PPh Kurang Bayar yang telah dilaporkan.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

Variabel Dimensi Indikator

Kepatuhan Wajib

Pajak

Kepatuhan Formal Pendaftaran NPWP

Kepatuhan penyetoran

Kepatuhan Material Tambahan setoran pajak

E. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah dilaksanakannya

kebijakan penghapusan sanksi pajak 2015 di 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil

DJP DIY. Data yang dibutuhkan adalah data jumlah WPOP terdaftar di 4 KPP

Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY per 1 Januari dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2015, jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar, jumlah WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan

sanksi pajak, serta jumlah penerimaan pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis kepatuhan pendaftaran

di 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY. Kepatuhan diukur menggunakan

presentase penambahan pendaftaran NPWP, yaitu perbandingan antara jumlah

WPOP baru terdaftar dan jumlah WPOP terdaftar per 1 Januari. Perhitungan

dilakukan untuk periode sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan

sanksi pajak.


38

Langkah kedua yang dilakukan adalah menganalisis kepatuhan penyetoran

pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Kepatuhan penyetoran diukur dari

penambahan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar. SPT Tahunan PPh Kurang Bayar adalah SPT Tahunan PPh

yang dalam perhitungannya menyatakan ada pajak penghasilan yang masih harus

disetor. Tepat waktu disini adalah kurang bayar disetorkan sampai tanggal 30 April

tahun berikutnya.

Langkah ketiga adalah menganalisis kontribusi kebijakan penghapusan sanksi

pajak terhadap kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyetoran pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar. Kontribusi dihitung dengan mencari presentase

pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak, yaitu perbandingan antara

jumlah WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi dan jumlah

WPOP baru terdaftar/WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahuan

PPh Kurang Bayar.

F. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2010:117) populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga

objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah

seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 5 KPP Pratama di wilayah


39

Kanwil DJP DIY dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Akan tetapi, 1 KPP menolak

untuk dijadikan bagian darri populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 4 KPP Pratama di

wilayah Kanwil DJP DIY dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dapat

mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini

diambil menggunakan metode purposive sampling. Menurut Jogiyanto (2007:79),

purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk mengambil

sampel dalam penelitian ini adalah WPOP terdaftar di 4 KPP Pratama di wilayah

Kanwil DJP DIY yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar secara tepat waktu.

G. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut

Sanusi (2011:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan

oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang

meliputi:

a) Jumlah WPOP yang baru terdaftar

b) Jumlah WPOP per 1 Januari


40

2. Jumlah Wajib Pajak yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh

Kurang Bayar secara tepat waktu di tahun pajak 2014 dan 2015.

3. Jumlah WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak.

4. Jumlah penerimaan pajak dari setoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar di tahun pajak 2014 dan 2015.

H. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

Menurut Sanusi (2011:104), dokumentasi biasanya dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun

kelembagaan. Data sekunder tersebut biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan. Jumlah WPOP terdaftar di 4

KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2015, jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh

Kurang Bayar, dan jumlah penerimaan pajak dari setoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang bayar dikumpulkan dari Seksi Pengolah Data dan Informasi di masing-

masing KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY. Data jumlah WPOP yang

mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak dikumpulkan dari Seksi

Pelayanan di masing-masing KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY.


41

I. Teknik Analisis Data

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap tingkat kepatuhan pendaftaran di 4 KPP

di wilayah Kanwil DJP DIY. Analisis dilakukan dengan menghitung

presentase penambahan WPOP. Presentase penambahan WPOP didapat dari

hasil perbandingan antara WPOP baru terdaftar dan WPOP terdaftar per 1

Januari. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai WPOP dimulai ketika seseorang

memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

= x 100%

2. Menganalisis kepatuhan penyetoran pajak dari SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Analisis dilakukan dengan menghitung

presentase penambahan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar secara tepat waktu untuk tahun pajak 2014

dan 2015. SPT Tahunan PPh Kurang Bayar adalah SPT Tahunan PPh yang

dalam perhitungannya menyatakan ada pajak penghasilan yang masih harus

disetor. Tepat waktu disini adalah kurang bayar disetorkan sampai tanggal 30

April tahun berikutnya.

3. Menganalisis kontribusi kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar.

WPOP Baru Terdaftar

di Tahun 20XX

WPOP per 1 Januari

20XX

Presentase

Penambahan

NPWP


42

Presentase pemanfaatan

kebijakan penghapusan

sanksi pajak

a) Menghitung kontribusi kebijakan penghapusan terhadap kepatuhan

pendaftaran.

b) Menghitung presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak

oleh Wajib Pajak yang melakukan penyetoran atas pajak kurang bayar.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

= x 100%

Setelah menemukan presentase pemanfaat kebijakan penghapusan sanksi

pajak selanjutnya akan menilai apakah presentase pemanfaatan tersebut

menunjukkan kriteria yang kurang atau baik. Pemanfaatan kebijakan

sanksi pajak mencerminkan kontribusi yang diberikan oleh kebijakan

sanksi pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari setoran pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Tabel 2. Nilai Interpretasi Kontribusi

Presentase (%) Kriteria

0.00 -10 Sangat Kurang

10.10 – 20 Kurang

20.10 – 30 Sedang

30.10 – 40 Cukup Baik

40.10 – 50 Baik

>50 Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk. (2014:149

WPOP yang mengajukan

permohonan penghapusan

sanksi pajak

WPOP yang melakukan

penyetoran pajak kurang

bayar


43

BAB IV

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. KPP PRATAMA SLEMAN

1. Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman berdiri berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan

tata kerja instansi. Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. Dalam

Permenkeu tersebut dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Yogyakarta Dua dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu KPP Pratama Sleman, KPP

Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Wates.

Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan

pembubaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) menjadi Kantor

Pelayanan Pajak (KPP). KPP Pratama Sleman merupakan pecahan dari KPP

Yogyakarta Dua (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB

Sleman dan fungsi pemeriksaan dari Karikpa Yogyakarta. Sistem administrasi

modern diterapkan pada KPP Pratama Sleman sejak saat mulai operasi pada

tanggal 10 Oktober 2007, bersamaan dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya

di lingkungan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.


44

Peresmian gedung kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada

tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang diperfunakan untuk operasional

KPP Pratama Sleman menempati Lantai I, Lantai IV, dan Lantai V Gedung

Kanwil DJP DIY yang terletak di jalan Ring Road Utara Nomor 10

Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.

2. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang terbaik dalam memberikan

pelayanan di bidang perpajakan.

b. Misi

Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

c. Moto Pelayanan

SIMPATIK : siap melayani dengan tepat dan ikhlas.


45

3. Struktur Organisasi

Berikut jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan penggolongannya:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Laki-laki : 62 orang

b) Perempuan : 44 orang

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum dan

Kepatuhan Internal

Seksi Pelayanan

Seksi Pengolahan Data

dan Informasi

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan

Seksi Ekstensifikasi

dan Penyuluhan

Seksi Pengawasan dan

Konsultasi I


Konsultasi II


Konsultasi III


Konsultasi IV

Kelompok Fungsional

Pemeriksa Pajak

Gambar III. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Sleman


46

2. Berdasarkan Pendidikan

a) SMU dan sederajat : 12 orang

b) Diploma 1 : 14 orang

c) Diploma 3 : 17 orang

d) S1/Diploma IV : 49 orang

e) S2 : 13 orang

3. Berdasarkan Golongan

a) Golongan II : 23 orang

b) Golongan III : 76 orang

c) Golongan IV : 7 orang

B. KPP PRATAMA WATES

1. Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates didirikan sejak tanggal 30 Oktober

2007, dimana pada saat itu KPP Yogyakarta II dipecah menjadi 3 (tiga) KPP,

yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Wates.

Kemudian KPP Pratama Wates diresmikan pada tanggal 5 November 2007.

KPP Pratama Wates beroperasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) melalui koordinasi Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KPP Pratama Wates mempunyai wilayah kerja yang telah ditentukan

sebelumnya. Wilayah kerja KPP Pratama Wates meliputi seluruh kawasan

kabupaten Kulon Progo, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah


47

tersebut terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa/kelurahan, 307.012 objek PBB dan

9.429 Wajib Pajak/NPWP yang dibawahi oleh KPP Pratama Wates.

Sejak saat berdiri pada tahun 2007 hingga saat laporan ini disusun KPP

Pratama Wates belum memiliki gedung tersendiri di wilayah kerjanya. Lokasi

KPP Pratama Wates menjadi satu kesatuan dengan gedung Kantor Wilayah

(Kanwil) DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road

Utara No. 10 Pugeran, kelurahan Maguwoharjo, kecamatan Depok, kabupaten

Sleman, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. KPP Pratama Wates

menempati lantai enam gedung Kantor Wilayah DJP DIY sebagai tempat

kegiatan administrasi, ruang kerja Sub Bagian Umum, Seksi Pengawasan dan

Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengolahan Data dan

Informasi, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Penagihan, Seksi

Pemeriksaan dan Kelompok Fungsional Pemeriksa. Sedangkan Seksi

Pelayanan menggunakan sebagian lantai satu berbagi tempat dengan Seksi

Pelayanan KPP Pratama Sleman untuk beraktivitas termasuk untuk tempat

pelayanan terpadu.


48

2. Stuktur Organisasi

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia KPP Pratama Wates

No Seksi Jumlah

Pegawai

1 Sub Bagian Umum 7

2 Seksi Pelayanan 11

3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 9

4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 10

5 Seksi Pemeriksaan 2

6 Seksi Penagiihan 3

7 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 4

8 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 9

9 Kelompok Tenaga Fungsional Penilai 1

10 Kelompok Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak 7

Jumlah 63

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Wates

Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan golongannya:

a) Golongan II : 20 orang

b) Golongan III : 41 orang

c) Golongan IV : 2 orang

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum

Seksi

Pelayanan

Seksi

Penagihan

Seksi

Ekstensifikasi

Perpajakan

Seksi

Pengolahan Data

dan Informasi

Seksi

Pengawasan

dan Konsultasi I

Seksi

Pengawasan dan

Konsultasi II

Kelompok

Fungsional

Pemeriksa Pajak

Seksi

Pemeriksaan

Gambar IV. Struktur Organisasi KPP Pratama Wates

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Wates


49

C. KPP PRATAMA BANTUL

1. Sejarah

KPP Pratama Bantul berdiri sejak Oktober 2007. Dasar hokum pendirian

KPP ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007. KPP

Pratama Bantul menempati sebuah gedung berlantai di Jl Urip Sumoharjo No.

7 Gose Bantul. Kantor ini merupakan penggabungan antara pecahan KPP

Yogyakarta I dan KP PBB Bantul. Selaku KPP Pratama, KPP Pratama Bantul

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung

Lainnya (PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah

wewenangnya. KPP Pratama Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan,

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolah Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

4. Penyuluhan perpajakan,

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

6. Pelaksanaan ekstensifikasi,

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,


50

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak,

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan,

11. Pelaksanaan intensifikasi ,

12. Pembetulan ketetapan pajak,

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan,

14. Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Visi, Misi, Janji, dan Moto Pelayanan

a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak modern yang memberikan pelayanan

prima berlandaskan integritas dan profesionalisme untuk memberikan

kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan.

b. Misi

Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk mengamankan

penerimaan negara dengan memberikan pelayanan yang prima.

c. Janji Pelayanan

Memberikan pelayanan prima untuk memberikan kepuasan.

d. Moto Pelayanan

Moto pelayanan KPP Pratama Bantul adalah PUAS


51

P (Prima): selalu memberikan pelayanan prima kepada semua Wajib

Pajak

U (Utama): mengutamakan dan siap membantu Wajib Pajak sesuai

dengan peraturan yang berlaku serta tetap berpedoman pada

kode etik.

A (Akurat): memberikan pelayanan dan informasi yang akurat sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

S

(Sesuai SOP): memberikan pelayanan sesuai dengan Standard Operating

Procedures yang telah ditetapkan.

3. Wilayah Kerja

Sesuai namanya, wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah Kabupaten

Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang berjarak sekitar 15

km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan

salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelah utara berbatasa dengan kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, sebelah

timur berbatasan dengan Kab. Gunung Kidul, dan sebelah barat berbatasan

dengan Kab. Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha,

terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Berdasarkan hasil

sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 1.035.635 jiwa atau

262.766 kepala keluarga


52

4. Stuktur Organisasi

Kepala Kantor

Sub Bagian Umum

Pelaksana

Seksi Pengawasan

dan Konsultasi I

Account

Representative

Pelaksana

Seksi Pengawasan

dan Konsultasi II

Account

Representative

Pelaksana

Seksi Pengawasan

dan Konsultasi III

Account

Representative

Pelaksana

Seksi Pelayanan

Pelaksana


Perpajakan

Pelaksana


Perpajakan

Pelaksana


Perpajakan

Pelaksana


Perpajakan

Pelaksana

Juru Sita

Seksi Pengawasan

dan Konsultasi III

Gambar V. Struktur Organisasi KPP Pratama Bantul

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Bantul


53

D. KPP PRATAMA WONOSARI

1. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Visi

Menjadi kantor pelayanan pajak unggul yang menyelenggarakan sistem

pelayanan kekinian, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Misi

Melayani Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Perpajakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelayanan sebagai bagian dari Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas

melakukan penetapan dan penerbitan hokum perpaakan,

pengadministasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

penyuluhan perpajakan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta

melakukan kerjasama perpajakan sesuai dengan fungsi dari tugas

pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan berbagai pelayanan

masyarakat.


54

2. Motto Pelayanan

a. Sederhana

Dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi peraturan perpajakan

menggunakan cara dan Bahasa komunikasi yang sederhana, sehingga

dapat diterima oleh masyarakat meskipun oleh orang awan dengan

disesuaikan latar belakang budaya dan pendidikan masyarakat.

b. Mudah

Banyak masyarakat menghindari pajak karena merasa bahwa pajak itu

susah dan rumit. Untuk itu dalam memberikan penjelasan menggunakan

sarana yang memberikan kemudahan seperti melalui bagan-bagan, aplikasi

sederhana untuk menghitung pajak.

c. Akurat

Dalam memberikan penjelasan harus tepat dan akurat sesuai peraturan

perpajakan yang terbaru dan tidak membuat bingung Wajib Pajak.

d. Ramah

Dalam memberikan pelayanan harus mengedepankan adat istiadat

setempat dengan sopan santun serta ramah tamah sehingga Wajib Pajak

merasa terlayani dengan baik.

e. Tuntas

Dalam memberikan pelayanan harus memberikan penjelasan dan

menyampaikan prosedur kerja sesuai SOP sampai dengan selesai agar


55

Wajib Pajak tidak merasa kecewa dan tidak harus bolak balik ke Kantor

Pelayanan Pajak untuk menyelesaikan suatu urusan.

3. Wilayah Kerja

a. Letak Geografis

10o 21’ sampai 110o 50’ BUJUR TIMUR dan 7o 46’ sampai 8o 09’

LINTANG SELATAN

b. Batas Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat: Kabupaten Bantul dan Sleman (Propinsi DIY).

Sebelah Utara: Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Propinsi Jawa Tengah.

Sebelah Timur: Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah).

Sebelah Selatan: Samudra Hindia.

c. Kondisi Geografis

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kebupaten yang ada di Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah

Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63% dari luas

Propinsi DIY. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta

dengan jarak ± 39 km.

d. Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144

desa1431 dusun, 3114 RW, dan 7077 RT. Kecamatan yang ada di

Gunungkidul antara lain: Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan,


56

Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong,

Karang Mojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen,

dan Semin. Dari 144 desa, 82 desa masuk klasifikasi Swakarya dan 62 desa

masih Swadaya.


57

4. Struktur Organisasi

Gambar VI. Struktur Organisasi KPP Pratama Wonosari

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Wonosari

KEPALA KANTOR

SEKSI PELAYANAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM

DAN KEPATUHAN INTERNAL

PELAKSANA PELAKSANA

SEKSI PENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI SEKSI PENGAWASAN DAN

KONSULTASI I

PELAKSANA Account Representative

SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI PENGAWASAN DAN

KONSULTASI II

PELAKSANA

Account Representative

SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN

PENYULUHAN SEKSI PENGAWASAN DAN

KONSULTASI III

PELAKSANA Account Representative

SEKSI PENAGIHAN KELOMPOK FUNGSIONAL

PEMERIKSA PELAKSANA

Tim Fungsinal Pemeriksa Pajak


58

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

tersebut meliputi jumlah WPOP terdaftar di 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember tahun

2014 dan 2015, jumlah WPOP yang melakukan penyetoran atas pajak kurang

bayar, serta jumlah penerimaan pajak dari pajak kurang bayar.

Tabel 4. Jumlah WPOP Terdaftar di 4 KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP

Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember Tahun 2014 dan 2015

No KPP Pratama

Tahun Pajak 2014 Tahun Pajak 2015

Jumlah

WPOP

Baru

Jumlah WPOP

Terdaftar

Tanggal 1 Januari

Jumlah

WPOP

Baru

Jumlah WPOP

Terdaftar

Tanggal 1 Januari

1 Sleman 10.849 139.204 10.167 150.053

2 Wates 3.240 39.997 3.763 43.237

3 Bantul 8.027 93.604 7.691 101.631

4 Wonosari 4.224 32.397 4.102 36.621

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4 KPP Pratama di wilayah

Kanwil DJP DIY

Gambar VII. Jumlah WPOP Terdaftar per 1 Januari Tahun 2014 dan 2015

Sumber : Data diolah

139.204150.053

39.997 43.237

93.604 101.631

32.397 36.621

0

50.000

100.000

150.000

200.000


Sleman Wates Bantul Wonosari


59

Gambar VIII. Jumlah WPOP Baru Terdaftar Tahun Pajak 2014 dan 2015

Sumber: Data diolah

Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru terdaftar di tahun pajak 2015 tetapi

sudah memiliki kewajiban perpajakan di tahun 2014 dan sebelumnya sehingga

terlambat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2014 dan

sebelumnya, serta terlambat membayar dan menyetorkan kekurangan

pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

tersebut dapat memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Kebijakan

penghapusan sanksi pajak juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi lama yang secara sadar dan dengan kemauan sendiri melakukan

pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan

sebelumnya sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dapat

memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan mengajukan

permohonan penghapusan sanksi pajak dan melunasi pajak yang kurang dibayar

yang tercantum dalam SPT Pembetulan atau melunasi kekurangan pajak yang

tercantum SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

10.849 10.167

3.240 3.763

8.027 7.691

4.224 4.102

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000




60

Kebijakan penghapusan sanksi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan

jumlah WPOP yang mendaftarkan diri dan jumlah WPOP yang melakukan

penyetoran atas pajak yang kurang dibayar dan WPOP yang melakukan

pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan

sebelumnya. Peningkatan ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari elemen

pajak kurang bayar karena salah satu syarat untuk mengajukan permohonan

penghapusan sanksi pajak adalah dengan melampirkan fotokopi Surat Setoran

Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak

sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Tahunan

Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang

tercantum dalam SPT Pembetulan.

Tabel 5. Jumlah WPOP yang Melakukan Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar

No KPP Pratama Tahun Pajak 2014 Tahun Pajak 2015

1 Sleman 1.307 1.795

2 Wates 1.589 1.972

3 Bantul 3.707 4.899

4 Wonosari 1.579 2.189


Kanwil DJP DIY.

Gambar IX. Jumlah WPOP yang Melakukan Penyetoran Pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar

Sumber: Data diolah

0

2000

4000

6000




61

Tabel 6. Jumlah Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar

No KPP Pratama Tahun Pajak 2014 Tahun Pajak 2015

1 Sleman 12.433.794.924 54.730.834.342

2 Wates 8.432.610.127 10.818.159.794

3 Bantul 19.889.181.645 45.411.924.635

4 Wonosari 6.874.633.105 8.416.166.951


Kanwil DJP DIY.

Gambar X. Jumlah Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar

Sumber: Data diolah

Tabel 7. Jumlah WPOP yang Mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi

Pajak

No KPP Pratama WPOP yang Mengajukan Permohonan

Penghapusan Sanksi Pajak

1 Sleman 73

2 Wates 124

3 Bantul 190

4 Wonosari 67

Sumber: Seksi Pelayanan 4 KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY.

Rp-

Rp10.000.000.000

Rp20.000.000.000

Rp30.000.000.000

Rp40.000.000.000

Rp50.000.000.000

Rp60.000.000.000




62

B. Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah pelaksanaan

kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Analisis ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara

persentase penambahan WPOP sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi pajak.

= x 100%

Tabel 8. Pendaftaran WPOP Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kebijakan

Penghapusan Sanksi Pajak.

KPP

Pratama

Tahun 2014 Tahun 2015

WPOP

Baru

Terdaftar

WPOP

per 1

Januari

Penam

bahan

WPOP

(%)

WPOP

Baru

Terdaftar

WPOP

per 1

Januari

Penam

bahan

WPOP

(%)

Sleman 10.849 139.204 6,75 10.167 150.053 6,78

Wates 3.240 39.997 8,10 3.763 43.237 8,70

Bantul 8.027 93.604 8,58 7.691 101.631 7,57

Wonosari 4.224 32.397 13,04 4.102 36.621 11,20

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2014 di KPP Pratama Sleman terdapat penambahan

WPOP baru sebanyak 10.849 atau meningkat 6,75% dari total WPOP yang

terdaftar 1 Januari 2014. Pada tahun 2015 ada penambahan WPOP baru

sebanyak 10.167 atau meningkat 6,78% dari total WPOP terdaftar tahun

sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 8 KPP Pratama

Sleman mengalami peningkatan presentase penambahan jumlah WPOP dari

WPOP Baru Terdaftar

di Tahun 20XX

WPOP per 1 Januari

20XX

Presentase

Penambahan

NPWP


63

total WPOP tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,03%. Namun, jika dilihat

dari jumlah WPOP baru terdaftar terdapat penurunan 682 WPOP.

Peningkatan presentase penambahan WPOP yang tidak terlalu tinggi ini

seharusnya bisa dapat ditingkatkan lagi dengan adanya kebijakan

penghapusan sanksi seperti yang diharapkan Direktorat Jenderel Pajak

bahwa kebijakan ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang sudah

memenuhi persayaratan objektif dan subjektif tetapi belum mendaftarkan

diri sebagai Wajib Pajak. Pasalnya Wajib Pajak yang baru terdaftar di tahun

pajak 2015 tetapi sudah memiliki kewajiban perpajakan dari tahun 2014 dan

sebelumnya sehingga harus terlambat menyetor dan melaporkan pajaknya

dapat menikmati kebijakan penghapusan sanksi pajak ini.

Hal serupa terjadi di KPP Pratama Wates, yaitu pada tahun 2014

terdapat penambahan WPOP baru sebanyak 3.240 atau meningkat 8,10%

dari total WPOP yang terdaftar 1 Januari 2014. Pada tahun 2015 ada

penambahan WPOP baru sebanyak 3.763 atau meningkat 8,70% dari total

WPOP terdaftar tahun sebelumnya. KPP Pratama Wates mengalami

peningkatan presentase penambahan WPOP sebesar 0,6%. Peningkatan

presentase penambahan WPOP di KPP Pratama Wates dilihat lebih baik jika

dibandingkan KPP Pratama Sleman. Selain itu, jika dilihat dari jumlah

WPOP baru terdaftar mengalami peningkatan sebesar 532 WPOP.

KPP Pratama Bantul dan Wonosori juga mengalami penambahan

WPOP, tetapi presentase penambahan WPOP menurun dari tahun pajak

2014. Pada tahun 2014, KPP Pratama Bantul mengalami penambahan


64

WPOP sebesar 8.027 atau meningkat 8,58% dari total WPOP yang terdaftar

1 Januari dan 7.691 WPOP baru atau meningkat 7,57% dari total WPOP

yang terdaftar 1 Januari di tahun 2015. Presentase penambahan WPOP di

KPP Pratama Bantul mengalami penurunan sebesar 1,01% di tahun 2015.

Sedangkan di KPP Pratama Wonosari di tahun 2014 jumlah WPOP

bertambah sebesar 4.224 atau meningkat 13,04% dari total WPOP yang

terdaftar 1 Januari dan bertambah 4.103 atau meningkat 11,20% dari total

WPOP yang terdaftar 1 Januari di tahun 2015. Penambahan jumlah WPOP

di KPP Pratama Wonosari mengalami penurunan 1,84%.

2. Analisis penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar oleh WPOP

Analisis ini dilakukan dengan menghitung penambahan jumlah

WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar secara tepat waktu untuk tahun pajak 2014 dan 2015.

Tabel 9. WPOP yang Melakukan Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan PPh

Kurang Bayar

No KPP

Pratama

Tahun Pajak

2014

Tahun Pajak

2015

Penambahan

WPOP setor

Penambahan

(%)

1 Sleman 1.307 1.795 488 37,34

2 Wates 1.589 1.972 383 24,10

3 Bantul 3.707 4.899 1.192 32,16

4 Wonosari 1.579 2.189 610 38,63

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan pada tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah WPOP

yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

secara tepat waktu mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kebijakan


65

penghapusan sanksi pajak. Presentase penambahan WPOP yang melakukan

penyetoran tertinggi terjadi di KPP Pratama Wonosari, yaitu sebesar

38,63% dan yang terendah terjadi di KPP Pratama Wates, yaitu sebesar

24,10%. Jika dilihat dari angka jumlah penambahan WPOP, KPP Pratama

Bantul mendapat penambahan WPOP yang melakukan penyetoran

tertinggi, yaitu sebanyak 1.192 WPOP dan yang terendah adalah KPP

Pratama Wates, yaitu sebanyak 383 WPOP.

3. Analisis kontribusi kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

pendaftaran NPWP dan penerimaan pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar

a) Menghitung kontribusi kebijakan penghapusan terhadap kepatuhan

pendaftaran.

Tabel 10. Kontribusi Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak terhadap

kepatuhan pendaftaran per 31 Maret 2016

KPP

Pratama

WPOP Baru yang

mengajukan

permohonan

penghapusan sanksi

WPOP baru

terdaftar tahun

2015

Kontribusi

Sleman 0 10.167 0

Wates 0 3.763 0

Bantul 40 7.691 0,01

Wonosari 0 4.102 0

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan pada tabel 10 menunjukkan bahwa kebijakan

penghapusan sanksi pajak tidak memberikan kontribusi terhadap

peningkatan jumlah WPOP yang baru terdaftar di tahun 2015. Tidak ada

WPOP baru yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi di KPP


66

Presentase pemanfaatan

kebijakan penghapusan

sanksi pajak

Pratama Sleman, Wates, dan Wonosari menunjukkan bahwa WPOP

yang mendaftarkan diri bukan karena ingin memanfaatkan fasilitas

penghapusan sanksi pajak ini. WPOP yang memanfaatkan penghapusan

sanksi pajak di KPP Pratama Bantul hanya 0,01% dari jumlah WPOP

baru terdaftar. Jumlah tersebut sangatlah sedikit dari yang diharapkan

pemerintah bahwa dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat lebih

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

b) Perhitungan presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi

pajak oleh WPOP yang melakukan penyetoran atas pajak kurang bayar.

= x 100%

Tabel 11. Presentase Pemanfaatan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

oleh WPOP yang Melakukan Penyetoran atas Pajak Kurang Bayar per

31 Maret 2016

KPP

Pratama

WPOP yang

mengajukan

permohonan

penghapusan sanksi

WPOP yang

melakukan

penyetoran pajak

kurang bayar

Presentase

pemanfaatan

(%)

Sleman 73 1.795 4,07

Wates 9 1.972 0,45

Bantul 190 4.899 3,88

Wonosari 67 2.189 3,06

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan pada tabel 11 menunjukkan bahwa presentase

pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh WPOP sangat

WPOP yang mengajukan

permohonan penghapusan

sanksi pajak

WPOP yang melakukan

penyetoran pajak kurang

bayar


67

kurang, yaitu dibawah 10%. Presentase pemanfaatan yang tertinggi

terjadi di KPP Pratama Sleman, yaitu sebesar 6,29% dan yang terendah

terjadi di KPP Pratama Wates 0,45%. Presentase pemanfaatan kebijakan

penghapusan sanksi pajak di KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama

Wonosari juga sangat kurang, yaitu sebesar 3,88% dan 3,06%.

Presentase pemanfaatan kebijakan ini juga mencerminkan kontribusi

yang diberikan oleh kebijakan penghapusan sanksi pajak dalam

penerimaan dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Menurut Munir,dkk.(2004:149), kontribusi dengan presentase dibawah

10% dianggap sangat kurang. Hal ini dikarenakan permohonan

penghapusan sanksi pajak dapat diajukan tanpa ada batasan waktu

sedangkan data yang didapat baru menunjukkan permohonan yang

diajukan per tanggal 31 Maret 2016.

Tabel 12. Penambahan Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

No KPP

Pratama

Tahun Pajak

2014

(Rp)

Tahun Pajak

2015

(Rp)

Penambahan

(Rp)

1 Sleman 12.433.794.924 54.730.834.342 42.297.039.418

2 Wates 8.432.610.127 10.818.159.794 2.385.549.667

3 Bantul 19.889.181.645 45.411.924.635 25.522.742.990

4 Wonosari 6.874.633.105 8.416.166.951 1.541.533.846

Sumber: Data diolah

Data pada tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak

dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di tiap-tiap

KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY mengalami peningkatan dari


68

tahun sebelum dilaksanakannya kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman dan Bantul

mengalami peningkatan yang tinggi dari jumlah penerimaan pajak tahun

2014. Peningkatan terendah terjadi pada KPP Pratama Wonosari, yaitu

sebesar 22,42% atau meningkat sebesar Rp1.541.533.846 dari tahun

2014. Peningkatan jumlah penerimaan pajak ini merupakan andil dari

kebijakan penghapusan sanksi pajak. Beberapa Wajib Pajak melakukan

pembayaran yang cukup besar atas jumlah nominal kekurangan pajak

penghasilan yang terutang pada tahun-tahun yang lalu meskipun jumlah

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak

sampai dengan 31 Maret 2016 belum begitu besar, yaitu kurang dari

10% dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan penyetoran pajak atas


C. Pembahasan

1. Kepatuhan pendaftaran

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan pendaftaran sebelum

dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak

terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari presentase

penambahan WPOP baru sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan

sanksi pajak tidak mengalami peningkatan pada KPP Pratama Sleman

dan KPP Pratama Wates serta meningkat dengan jumlah yang sangat


69

kecil pada KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama Wonosari jika

dibandingkan dengan presentase penambahan WPOP baru sebelum

pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Selan itu, presentase

pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh WPOP baru

sangat kecil bahkan tidak ada di KPP Pratama Sleman, KPP Pratama

Wates, dan KPP Pratama Wonosari.

WPOP yang belum mempunyai NPWP dapat memanfaatkan

kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan mendaftarkan diri sebagai

Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. WPOP baru yang ingin

memanfaatkan fasilitas ini disyaratkan untuk menyampaikan SPT

Tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya. Apabila

kemudian dalam SPT Tahunan PPh tersebut terdapat kekurangan

pembayaran pajak maka kebijakan penghapusan sanksi pajak ini dapat

dimanfaatkan sesudah melunasi seluruh kekurangan pembayaran

pajaknya.

Kecilnya presentase penambahan WPOP baru sesudah pelaksanaan

kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa pemanfaatan

kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh masyarakat yang

mendaftarkan diri sebagai WPOP baru sangat kurang. Ada beberapa

kemungkinan yang menyebabkan WPOP baru tidak memanfaatkan

kebijakan tersebut. Kemungkinan yang pertama, masyarakat yang

mendaftarkan diri sebagai WPOP baru di tahun 2015 adalah masyarakat

yang baru memenuhi persyaratan subjektif dan objektif di tahun 2015.


70

Masyarakat dengan kriteria ini tidak memiliki pajak yang kurang

dibayar dari tahun pajak 2014 dan sebelumnya sehingga tidak

memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Kemungkinan kedua, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai

WPOP baru di tahun 2015 tetapi sudah memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sebelum tahun 2015 tidak memanfaatkan kebijakan

penghapusan sanksi pajak karena tidak mengetahui adanya kebijakan

tersebut. Kemungkinan ketiga, masyarakat yang mendaftarkan diri

sebagai WPOP baru di tahun 2015 tetapi sudah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sebelum tahun 2015 sudah mengetahui adanya

kebijakan penghapusan sanksi pajak tetapi tidak memanfaatkannya

karena tidak memahami prosedur dari kebijakan tersebut.

Kemungkinan keempat, masyarakat yang mendaftarkan diri

sebagai WPOP baru di tahun 2015 tetapi sudah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sebelum tahun 2015 sudah mengetahui dan

memahami kebijakan penghapusan sanksi pajak ini tetapi tidak

memanfaatkannya karena menganggap kebijakan tersebut tidak mudah

untuk dilakukan dan lebih memilih untuk langsung membayar sanksi

pajak. WPOP baru dengan kriteria ini menganggap sanksi pajak yang

dikenakan masih dalam jumlah yang kecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi pajak belum mampu menjadi solusi yang ampuh

untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal pendaftaran. Jika


71

dilihat dari tingkat pemanfaatan yang rendah dan presentase

penambahan WPOP baru menunjukkan bahwa banyak WPOP baru

yang mendaftarkan diri dan membayar utang pajaknya bukan dengan

maksud untuk memanfaatkan kebijakan ini.

2. Kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar sebelum dan sesudah pelaksanaan

kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa kebijakan

penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif. Hal ini terlihat

dari bertambahnya jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak

atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan penghapusan

sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara

dari bidang perpajakan di tahun 2015. Wajib Pajak Orang Pribadi baru

terdaftar dapat menikmati kebijakan ini jika menyampaikan SPT

Tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya di tahun 2015.

Wajib Pajak Orang Pribadi lama juga dapat menikmati kebijakan ini

jika secara sukarela melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh dan

melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT

pembetulan.

Jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar yang tepat waktu sesudah pelaksanaan kebijakan


72

penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan dibandingkan

dengan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran sebelum

pelaksanaan kebijakan sanksi pajak. Peningkatan ini diiringi dengan

peningkatan jumlah penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT

Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap

peningkatan penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan

PPh Kurang Bayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak dapat menjadi solusi

untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal penyetoran pajak atas


Masih ada juga WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan

penghapusan sanksi pajak karena kebijakan ini dianggap kurang

menarik minat mereka. Ada banyak faktor yang menyebabkan WPOP

tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini. Jika

dilihat dari faktor ekternal (faktor yang berasal dari WPOP)

ketidaktahuan WPOP akan peraturan perpajakan dapat menjadi salah

satu penyebabnya. Selain itu, WPOP yang sudah mengetahui adanya

kebijakan ini belum tentu mengerti dan memahami kebijakan

penghapusan sanksi pajak, WPOP tidak mengerti mengapa ia mendapat

surat himbauan, bagaimana ia harus membetulkan SPTnya dengan

menghitung pajaknya secara benar, dan tidak mengerti bagaimana cara

agar dapat mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak tersebut.


73

Faktor eksternal lainnya yaitu kurangnya kesadaran WPOP untuk

terbuka dan jujur mengakui adanya kekurangan pembayaran pajak

penghasilan. Masih banyak WPOP yang menganggap membayar pajak

merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka sehingga

masih banyak WPOP yang melakukan segala cara untuk membayar

pajak serendah-rendahnya.

Faktor internal (faktor yang berasal dari pihak DJP dan KPP) yang

menjadi penyebab masih adanya WPOP yang tidak memanfaatkan

kebijakan penghapusan sanksi pajak ini adalah kurang efektifnya

sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama. Berdasarkan

hasil wawancara, sosialisasi yang dilakukan di tiap-tiap KPP Pratama

hampir sama, yaitu sosialisasi melalui pengiriman surat pemberitahuan

atau himbauan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak kepada Wajib

Pajak yang berpotensi menggunakan kebijakan tersebut, sosialisasi

melalui radio, serta sosialisasi melalui pemasangan spanduk di tempat-

tempat strategis dan penyebaran pamflet-pamflet mengenai kebijakan

tersebut. Metode sosialisasi tersebut kurang efektif untuk membuat

WPOP memahami kebijakan tersebut karena metode sosialisasi

tersebut hanya membuat masyarakat mengetahui adanya kebijakan

tetapi tidak membuat masyarakat memahami kebijakan tersebut.

Sosialisasi dengan mengundang WPOP yang berpotensi untuk

menggunakan fasilitas ini dianggap perlu dilakukan sehingga WPOP

secara langsung mengetahui dan memahami isi dari kebijakan tersebut


74

dan terdorong untuk memanfaatkannya. Sosialisasi yang baik akan

meningkatkan jumlah WPOP yang memanfaatkan fasilitas tersebut

sehingga kontribusi yang diberikan oleh kebijakan ini dapat menjadi

lebih besar.


75

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

kepatuhan pendaftaran

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan,

dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak

memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari

rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan

presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang

kecil. Presentase penambahan WPOP baru sebelum pelaksanaan

kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak mengalami peningkatan pada

KPP Pratama Sleman dan KPP Pratama Wates serta meningkat dengan

jumlah yang sangat kecil pada KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama

Wonosari jika dibandingkan dengan presentase penambahan Wajib Pajak

baru sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

2. Dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap

kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan,

dapat disimpulkan bahwa bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak

memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas

SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah


76

WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang

Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mendapat data jumlah

WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak sampai dengan

31 Maret 2016. WPOP dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi

pajak tanpa batasan waktu. Hal ini menyebabkan penelitian ini tidak dapat

mengungkapkan secara real time seberapa besar WPOP yang memanfaatkan

kebijakan penghapusan sanksi pajak.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat

dijadikan pertimbangan untuk waktu yang akan datang sebagai berikut:

1. Bagi DJP dan KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY

DJP dan KPP Pratama disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi

kebijakan yang dikeluarkan kepada WPOP. Sosialisasi dengan mengundang

WPOP yang berpotensi memanfaatkan kebijakan untuk diberikan

penyuluhan secara langsung mengenai kebijakan tersebut dapat dilakukan

guna mendorong WPOP untuk memanfaatkan kebijakan tersebut.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban

mereka untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang


77

terutang secara benar dan diharapkan untuk lebih aktif dalam memanfaatkan

fasilitas yang telah diberikan oleh DJP.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah Wajib Pajak Badan

sebagai subjek penelitian. Kebijakan penghapusan sanksi pajak dapat

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Wajib Pajak

Badan mungkin lebih aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan

sanksi pajak. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih mencerminkan

kondisi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi

pajak secara lebih luas.


78

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. 2009. “Subjek Penelitian, Responden Penelitian, dan Informan

(Narasumber) Penelitian”.

https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-

informan-penelitian/. Diakses tanggal 20 September 2015.

Ardani, Mira Novana. 2010. “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Surabaya)”. Tesis. Fakultas Hukum : Universitas Diponegoro, Semarang.

Badan Pusat Statistik. 2016. “Realisasi Penerimaan Negara 2007-2016”.

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286. Diakses tanggal 17 Mei

2016.

Direktur Jenderal Pajak. 2015. “Anda Belum Ber-NPWP? Manfaatkanlah Tahun

Pembinaan Wajib Pajak 2015!“. http://www.pajak.go.id/content/article/anda-

belum-ber-npwp-manfaatkanlah-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015. Diakses

tanggal 11 September 2015.

Direktur Jenderal Pajak. 2015. “Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2015”.

http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015.

Diakses tanggal 16 Mei 2016.

Hasan, Dahliana. 2009. “Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan

Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal

Akuntansi. Vol. 21, No. 2:203-408.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Pajak Terapa Brevet AB Terpadu.

Cetakan ke-30 (revisi). Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.

Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-

Pengalaman. Edisi 2007. BPFE, Yogyakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (NK RAPBN-P) 2015.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

_____, Peraturan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi

Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana


https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/

https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286

http://www.pajak.go.id/content/article/anda-belum-ber-npwp-manfaatkanlah-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015

http://www.pajak.go.id/content/article/anda-belum-ber-npwp-manfaatkanlah-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015

http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015

79

Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 (www.pajak.go.id).

_____, Peraturan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau

Penyetoran Pajak (www.pajak.go.id).

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha

Ilmu, Yogyakarta.

Sanusi, Anwar. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat, Jakarta.

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT Reflika Aditama, Bandung.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk

Bisnis. Edisi 4. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk

Bisnis. Edisi 4. Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta,

Bandung.

Syaputri, Risaria. 2009. “Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Sunset Policy Dalam Rangka Peningkatan Wajib Pajak

Orang Pribadi”. Tesis. Fakultas Hukum : Universitas Indonesia, Jakarta.

Viola. 2009. “Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) : Pengertian dan jenisnya”.

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6327. Diakses

tanggal 20 Mei 2016.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta.

Widodo A. dan Medina Austin. 2015. “Sunset Policy : Fostering, Aware, and

Increase”. http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=67.

Diakses tanggal 8 September 2015.

Winastyo, Ehrmons F.P. 2010. “Efektivitas “Sunset Policy” dalam Meningkatkan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua”. Tesis. Fakultas Ekonomi :

Universitas Indonesia, Jakarta.




http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=6327

http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=67

80

www.kemenkeu.go.id. 2015. “Target Meningkat, Pemerintah Tetapkan Kebijakan

Penerimaan Perpajakan 2015”. http://www.kemenkeu.go.id/Berita/target-

meningkat-pemerintah-tetapkan-kebijakan-penerimaan-pajak-2015. Diakses

tanggal 8 September 2015.


http://www.kemenkeu.go.id/Berita/target-meningkat-pemerintah-tetapkan-kebijakan-penerimaan-pajak-2015

http://www.kemenkeu.go.id/Berita/target-meningkat-pemerintah-tetapkan-kebijakan-penerimaan-pajak-2015

81

LAMPIRAN


82


83


84


85


dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi...

Documents